Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Microsoft Gandeng 4 Universitas Bergabung ke elevAIte Indonesia, Percepat Transformasi Digital – Page 3

    Microsoft Gandeng 4 Universitas Bergabung ke elevAIte Indonesia, Percepat Transformasi Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Microsoft telah resmi menggandeng empat universitas yakni Binus University, Telkom University, Universitas Brawijaya, serta Universitas Gadjah Mada untuk bergabung dalam ekosistem mitra elevAIte Indonesia.

    Menurut Microsoft, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era AI.

    Untuk diketahui, elevAIte Indonesia merupakan inisiatif pelatihan AI hasil kerja sama antara Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) dan Microsoft. Inisiatif ini diluncurkan pada Desember 2024.

    Program elevAIte ini bertujuan membekali satu juta talenta Indonesia dengan keterampilan AI yang relevan dalam berbagai sektor industri.

    Bergabungnya empat universitas dalam program ini memungkinkan lebih dari 400.000 tenaga pendidik dan mahasiswa mengakses program pelatihan AI.

    Beberapa program pelatihan itu di antaranya adalah Training of trainers, Ujian sertifikasi Microsoft, AI Hackhaton, serta Inkubasi program pemenang AI Hackathon.

    Menurut Microsoft Philanthropies Social Impact Lead Somanna Palacanda, AI tengah mengubah industri secara global dan menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja.

    “Keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan diproyeksikan berubah sebesar 50 persen dari 2016 hingga 2030, dan generative AI akan mempercepat perubahan ini hingga 68 persen. Mereka yang menguasai AI akan memiliki peluang lebih besar dalam ekonomi masa depan,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima, Senin (17/2/2025).

    Tren ini sejalan dengan laporan Work Trend Index terbaru dari Microsoft dan LinkedIn mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan, terutama generative AI. 

    Dalam laporan itu, 92 persen pekerja berbasis pengetahuan (knowledge workers) di Indonesia telah menggunakan generative AI di tempat kerja, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 75 persen. 

  • Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pakar UGM Ingatkan Pemerintah Fokus Hal Ini

    Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pakar UGM Ingatkan Pemerintah Fokus Hal Ini

    Liputan6.com, Yogyakarta Per Desember 2024 total tunggakan peserta JKN mencapai Rp21,48 triliun, dimana asuransi BPJS Kesehatan bergantung terhadap iuran dari peserta. Soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mulyadi Sumarto, mengatakan berdasarkan pertimbangan inflasi, tingkat pendapatan masyarakat yang meningkat dan yang menjaga keberlanjutan program sudah sewajarnya iuran BPJS terjadi.

    “Bukan dinaikkan tapi dipertimbangkan ulang secara berkala,” ungkapnya, Kamis (13/2/2025).

    Sementara bagi peserta mandiri maka kenaikan iuran BPJS akan sangat terasa. Situasi ekonomi negara saat ini yang penuh dengan dinamika, maka keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dianggap sebagai jalan terakhir pemerintah untuk memastikan bahwa program ini tetap sustain.

    “Terlebih lagi masih belum jelas mengenai penggolongan masyarakat yang menjadi peserta mandiri BPJS yang menyebabkan analisis kemampuan masyarakat yang kurang tepat,” ujarnya.

    Ada dua golongan utama kepesertaan BPJS, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Diantara kedua golongan tersebut terdapat sejumlah masyarakat yang terletak di area abu-abu yang mana posisinya terletak diantara garis batas antara kelompok miskin dan menengah.

    “Dapat disebutkan kelompok tersebut tidak jauh berbeda dengan kelompok miskin,” jelasnya.

    Walau hingga saat ini belum ada kepastian berapa besar kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan, menurutnya ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh pemerintah, melakukan pemotongan subsidi atau pun pemberian subsidi yang tetap akan tetapi jumlah iuran yang akan dinaikkan. Jika melihat asumsi dalam satu keluarga terdapat tiga hingga empat anggota keluarga dan menggunakan kelas III dengan iuran sebesar Rp 35.000 per orang maka dalam satu bulan besaran iuran yang harus dibayarkan kurang lebih Rp 140.000.

    “Bagi masyarakat miskin menebus raskin dengan harga Rp 22.500 saja banyak yang tidak mampu menebus. Hanya 40% masyarakat yang mampu membeli,” ungkapnya.

    Mengacu pada data tersebut berarti masyarakat yang terletak pada posisi abu-abu ini yang mana dapat dikatakan kemampuan ekonominya hampir sama dengan golongan miskin akan sangat terbebani dengan adanya kenaikan iuran.

     

  • Peredaran Rokok Polos Capai 95%, Negara Boncos Rp 97,81 Triliun – Page 3

    Peredaran Rokok Polos Capai 95%, Negara Boncos Rp 97,81 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44%, disusul palsu sebesar 1,95%, salah peruntukan (saltuk) 1,13%, bekas 0,51%, dan salah personalisasi (salson) 0,37%. Potensi kerugian negara diperkirakan 97,81 triliun.

    Menurut Direktur Eksekutif Indodata Research Center, Danis Saputra Wahidin, temuan di lapangan tersebut relevan dengan hasil kajian Indodata yang melakukan kajian dan survei rokok ilegal di Indonesia tahun 2024 lalu. Kendati demikian, Indodata akan melakukan survei dan kajian lebih komprehensif yang akan direkomendasikan pada riset-riset selanjutnya.

    Danis Wahidin mengatakan, hasil kajian dan survei rokok ilegal, didapatkan hasil terjadinya peningkatan persentase konsumsi rokok ilegal di tahun 2024 sebesar 46,95% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.

    “Hasil kajian memperlihatkan bahwa rokok ilegal peredarannya itu semakin meningkat dari 28% menjadi 30% dan kita menemukan angka di 46% di tahun 2024. Maraknya rokok illegal terutama rokok polos yang dominan ini diperkirakan kerugian negara boncos Rp 97,81 triliun,” kata Danis dihubungi, Sabtu (15/02/2025).

    Danis melihat tren para perokok yang mengalami shifting atau mengganti mengkonsumsi rokok legal ke ilegal. Para perokok tidak lagi merokok yang mahal. Tetapi, kemudian mereka berubah mengkonsumsi rokok-rokok yang murah karena ternyata peningkatan nilai atau harga cukai tidak efektif untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia.

    Jumlah Rokok Ilegal Naik

    Menurut Danis, kenaikan jumlah  rokok ilegal  disebabkan oleh ada shifting  konsumsi rokok ilegal dari golongan I, golongann II dan golongan III menuju rokok ilegal yang lebih murah. Jenis-jenis rokok ilegal mengikuti selera pasar berupa polos, palsu, saltuk, bekas, dan salson.

    “Jumlah komsumsi jenis hasil tembakau diperkirakan tidak jauh berbeda dari hasil Susenas dan survei UGM Yogyakarta, dimana konsumsi sigaret kretek mesin (SKM) lebih banyak dikonsumsi baik oleh konsumen rokok legal maupun ilegal, diikuti dengan sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek tangan (SKT),” ungkap Danis.

     

  • Peredaran Rokok Ilegal Makin Bikin Waswas

    Peredaran Rokok Ilegal Makin Bikin Waswas

    Jakarta –

    Peredaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44%, disusul palsu sebesar 1,95%, salah peruntukan (saltuk) 1,13%, bekas 0,51%, dan salah personalisasi (salson) 0,37%. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun.

    Menurut direktur eksekutif Indodata Research Center, Danis Saputra Wahidin, temuan di lapangan tersebut relevan dengan hasil kajian Indodata yang melakukan kajian dan survei rokok ilegal di Indonesia tahun 2024 lalu. Kendati demikian, Indodata akan melakukan survei dan kajian lebih komprehensif yang akan direkomendasikan pada riset-riset selanjutnya.

    Danis Wahidin mengatakan, hasil kajian dan survei rokok ilegal, didapatkan hasil terjadinya peningkatan persentase konsumsi rokok ilegal di tahun 2024 sebesar 46,95% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.

    “Hasil kajian memperlihatkan bahwa rokok ilegal peredarannya itu semakin meningkat dari 28% menjadi 30% dan kita menemukan angka di 46% di tahun 2024. Maraknya rokok illegal terutama rokok polos yang dominan ini diperkirakan kerugian negara boncos Rp 97,81 triliun,” kata Danis dihubungi, Minggu (16/02/2025).

    Menurut Danis, kenaikan jumlah rokok ilegal disebabkan oleh ada shifting konsumsi rokok ilegal dari golongan I, golongann II dan golongan III menuju rokok ilegal yang lebih murah. Jenis-jenis rokok ilegal mengikuti selera pasar berupa polos, palsu, saltuk, bekas, dan salson.

    “Jumlah komsumsi jenis hasil tembakau diperkirakan tidak jauh berbeda dari hasil Susenas dan survei UGM Yogyakarta, dimanakonsumsi sigaret kretek mesin (SKM) lebih banyak dikonsumsi baik oleh konsumen rokok legal maupun ilegal, diikuti dengan sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek tangan (SKT),” ungkap Danis.

    Indodata berharap, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan pada jajaran Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan rokok perlu didukung oleh kajian yang objektif, komprehensif, dan inklusif, dengan dukungan data yang sahih, lengkap, dan transparan, sebagai basis penting perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat dan akurat, sehingga kinerja kebijakan dapat lebih efektif dan efisien.

    “Perlu dibarengi pengawasan dan penegakan hukum extra ordinary yang lebih intensif atas peredaran rokok ilegal, sebagai salah satu upaya strategis dalam mendukung optimalisasi pendapatan negara dan melindungi pabrikan legal di tanah air,” kata Danis.

    Jamak diketahui, industri hasil tembakau (IHT) merupakan industri yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (petani tembakau, petani cengkeh, buruh, dan masih banyak lagi).

    Oleh karena itu, melibatkan pemangku kepentingan yang luas (meaningful involvement) dalam merumuskan kebijakan tarif cukai dan HJE menjadi sebuah keharusan agar dapat memperoleh perspektif seluas mungkin sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif.

    “Kebijakan pengaturan IHT sangatlah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek secara hati-hati, komprehensif, dan objektif untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan (unintended consequences) yang justru berpotensi mengurangi efektivitas implementasi dan bahkan menimbulkan kerugian di sektor yang lain,” pungkas Danis.

    (rrd/rrd)

  • Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyinggung soal UU Cipta Kerja yang dibuat di era Presiden Jokowi tepatnya pada 2020 lalu. Aturan hukum itu menjadi kontroversi karena ditolak banyak pihak ketika dirilis di era pandemi Covid-19.

    Zainal Arifin mengunggah pernyataan tersebut di akun Instagram pribadinya @zainalamochtar, pada Jumat 14 Februari 2025. Pria 46 tahun itu mengaitkannya dengan janji Joko Widodo akan dampak UU itu yang diklaim akan mendatangkan kemakmuran.

    Dosen UGM sentil janji Jokowi 5 tahun lalu

    Jokowi pernah berjanji bahwa UU Cipta Kerja akan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Janji itu yang ditagih dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar. Zainal mempertanyakan sudah sampai mana efek aturan hukum yang didemo masyarakat tersebut pada era pandemi. Kemunculan UU Cipta Kerja itu menjadi pembicaraan saat era tersebut.

    “Masih ingat janji di tahun 2020 ketika menggarap UU Cipta Kerja dengan cepet-cepatan dan sulap-sulapan. Katanya hanya butuh 2-3 tahun untuk investasi antre masuk dan ekonomi meroket. Sekarang sudah tahun kelima. Sudah nampak janjinya? Pret!” ujar dosen Zainal Arifin Mochtar.

    UU tersebut diteken Jokowi ketika menjadi presiden tepatnya pada 2 November 2020 lalu. Munculnya aturan hukum itu dikecam publik karena dinilai tidak berpihak pada rakyat, selain itu, kemunculannya dianggap tidak tepat karena ada pandemi Covid-19.

    “Jadi, UU cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran,” ujar Joko Widodo dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 9 Oktober 2020.

    Diketahui UU itu diminta direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 karena dianggap inkonstitusional tersebut. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu justru disikapi Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

    Unggahan Zainal Arifin Mochtar itu sampai saat ini, Sabtu 15 Februari 2025 pukul 15.00 WIB, sudah mendapat lebih dari 9.500 like dan 200 komentar. Sejumlah komentar juga mempertanyakan apa dampak UU tersebut setelah disahkan sejak 5 tahun yang lalu.

    “Lima tahun lalu, UU Cipta Kerja lahir dengan narasi spektakuler, saya ingat betul itu: investasi akan deras, ekonomi akan melesat, dan kesejahteraan akan merata. Sekarang, kita evaluasi sebentar, apakah yang tumbuh pesat itu investasi atau justru ketimpangan? Apakah ekonomi makin kuat atau justru pekerja makin terhimpit? Jika teori dan realitas tak kunjung bertemu, mungkin yang perlu direvisi bukan hanya regulasinya, tapi juga imajinasi pembuat kebijakannya,” kata akun IG @hab***

    “Biasa prof, tong kosong nyaring bunyinya. Buat produk hukum dan kebijakan tanpa studi yang menyeluruh,” ujar akun Instagram lainnya, @aim***

    “Betul prof, mana bikinnya ngebut pula itu UU kontroversial dan banyak ditolak sampai demo tapi tetep disahkan,” tulis akun @setz***

    “Pertumbuhan ekonomi buat orang-orang tertentu terutama di circle oligarki,” ujar akun IG @ikv***

    Demikian penjelasan dosen UGM yang menyentil janji Jokowi soal UU Cipta Kerja. Undang-undang yang pengerjaannya dikebut itu diklaim akan mendatangkan investasi, tetapi akademisi ini mempertanyakan sudah sampai mana dampaknya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Bandung 15 Februari 2025

    Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Bandung 15 Februari 2025

    Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    –
    Viman Alfarizi Ramadhan
    , pria berusia 37 tahun asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan cucu pemilik perusahaan bus ternama di Jakarta, yaitu Mayasari Grup, Engkud Mahfud.
    Viman juga merupakan keponakan pemilik bus Primajasa, Amir Mahfud, yang saat ini menjabat sebagai Ketua
    Partai Gerindra
    Jawa Barat.
    Viman Alfarizi, salah satu kader Gerindra, menjadi pemenang di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 berpasangan dengan Dicky Candra, meraih 193.225 suara sesuai hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
    Viman menjadi
    Wali Kota Tasikmalaya
    termuda, sekaligus Partai Gerindra menjadi penguasa pemerintahan legislatif dan eksekutif di Kota Tasikmalaya.
    Seperti diketahui, para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik pertama kalinya bersamaan dengan gubernur oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
    Momen ini pernah diakui Viman sebagai kebanggaan tersendiri karena bisa dilantik langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.
    “Yang jelas sangat senang sekali, karena saat ada momen pelantikan pertama kalinya kepala daerah bupati/wali kota langsung oleh Presiden RI, saya salah satu nantinya di Kota Tasikmalaya,” jelas Viman kepada Kompas.com di Kota Tasikmalaya, Selasa (3/2/2025).
    Alumni UGM dan satu periode menjabat sebagai anggota DPRD Jabar, Viman selama ini dikenal sebagai aktivis sosial di samping dikenal sebagai pengusaha dengan terjun langsung di bisnis beberapa perusahaan otobus terkenal naungan Mayasari Grup.
    Viman sendiri membentuk dan menjabat langsung sebagai Presiden Direktur Primajasa Foundation yang memberikan beasiswa penuh sampai perguruan tinggi bagi anak-anak karyawan PO Primajasa.
    Sosok
    wali kota Tasikmalaya
    terpilih yang muda ini merupakan lulusan sarjana teknik Universitas Telkom Bandung dan Magister Ekonomi Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
    Ayah Viman ialah Arief Rahman Hakim Mahpud, putra dari pemilik PO Mayasari, Engkud Mahpud, dan ibunya Evi Silviani yang kini terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi Gerindra periode 2024-2029.
    Viman sudah memiliki istri, yakni Dokter Elvira Kammarov Putri, dan tinggal di Kota Tasikmalaya di kawasan perumahan elite milik keluarga besarnya, yaitu Grand Mayasari Estate di Jalan BKR, Kota Tasikmalaya.
    Berdasarkan laporan LHKPN terhitung pada 30 Maret 2024, Viman memiliki total kekayaan sebesar Rp 10,6 miliar.
    Kekayaan ini berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 9,1 miliar, kendaraan bermotor Rp 826 juta, serta kas dan surat berharga.
    Selain menjabat sebagai politisi Gerindra, Viman juga merupakan petinggi manajemen perusahaan PO Primajasa Grup, anak perusahaan Mayasari Grup.
    Sederet Pengalaman Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Viman Alfarizi Ramadhan:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten di industri bank perkreditan rakyat (BPR).

    Pelibatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) bagi dosen perguruan tinggi, bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di akhir 2023. Inisiatif ini dirancang untuk mencetak trainer berkualitas yang akan membimbing mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Kemudian pada 6-8 Februari 2025 Perbarindo menggandeng Universitas Merdeka Malang untuk pelaksanaan TOT batch 2 bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, yang diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Hayamwuruk, Perbanas, Universitas Airlangga, Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang dan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang.

    Sebelum kegiatan tersebut, Perbarindo menggelar pelatihan sertifikasi untuk mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang yang dilakukan pada tanggal 01 s.d 05 Februari 2025, dengan trainer yang berasal dari TOT Dosen batch 1 dan diikuti 30 mahasiswa.

    Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menyampaikan, industri BPR membutuhkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan. Melalui kerja sama dengan universitas, kami ingin memastikan generasi muda memiliki kemampuan praktis yang diakui secara nasional melalui sertifikasi profesi. Ini adalah investasi penting bagi masa depan industri BPR. “Program ini bertujuan memastikan lebih banyak universitas memiliki trainer berkualitas untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri keuangan mikro,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat, 14 Februari 2025.

    Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Retna Safriliana mengatakan, perguruan tingginya menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Kami meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia industri, khususnya dengan BPR, merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja.

    Ketua LSP Certif, I Nyoman Yudiarsa menambahkan, pelatihan ini menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja. LSP Certif berkomitmen mendukung proses ini melalui lisensi sertifikasi resmi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. (tribunnews/fin)

  • Unik, Kolaborasi Tim UGM dan Edinburgh Buat Robot dari Rangka Asli Biawak

    Unik, Kolaborasi Tim UGM dan Edinburgh Buat Robot dari Rangka Asli Biawak

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tim fakultas Biologi UGM dan universitas Edinburgh memadukan antara ilmu sains dan engineering dengan membuat robot dari rangka asli biawak. Necrorobot biawak ini bisa bergerak sederhana sebagai bahan pembelajaran di bidang sistematika hewan.

    September tahun lalu dua peneliti dari Dosen UGM, Eko Agus Suyono, dengan Dosen Edinburgh University, Parvez Alam menggagas kolaborasi ini. Saat itu Parves Alam mengajak dua mahasiswanya yang tengah menempuh pendidikan master degree School of Engineering di University of Edinburgh yakni Leo Foulds dan Nadia Ditta untuk datang dan bekerja di Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi UGM guna mempelajari kerangka reptil terutama biawak dan ular. “Saat itu dosen Biologi, Donan Satria Yudha, memberikan informasi terkait cara bergerak reptil, taksonomi, dan anatomi reptil yang ada di Indonesia,” kata Eko dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

    Eko mengatakan pembuatan robot dari rangka asli biawak dimulai dengan 2 minggu pertama, kedua tim berbagi tugas dari mempelajari pergerakan biawak dengan merekam biawak dewasa hidup saat berjalan yang dilakukan oleh Pervez Alam. Lalu, kedua tim mempelajari mekanika tulang biawak dan melakukan CT Scan rangka biawak untuk membuat cetakan rangkanya. “Selanjutnya rangka ini akan dipasang mesin robot saat kembali ke Edinburgh,” katanya

    Pada pertengahan Januari 2025 lalu, Parvez menghubungi Eko Agus Suyono beserta Donan untuk menunjukkan video yang berisi rekaman cetakan rangka biawak yang dapat berjalan setelah dipasang mesin necrorobot. Lalu akhir Januari 2025, Parvez kembali lagi ke Fakultas Biologi UGM untuk merangkai mesin robot tersebut di kerangka biawak asli. “Selama merangkai mesin robot pada rangka biawak asli, dibantu oleh Donan Satria Yudha, ia juga dibantu oleh Frans dari staf Museum Biologi serta beberapa mahasiswa,” katanya.

    Eko mengatakan merangkai robot pada kerangka biawak asli tidaklah mudah, tim berhasil menyelesaikan dalam tiga hari hingga akhirnya berhasil menyusun necrorobot biawak yang dapat bergerak sederhana. Hasil ini sangat melegakan, mengingat perbedaan bahan, komposisi serta struktur antara cetakan dengan tulang aslinya.

    Parves menghibahkan robot dari rangka asli biawak tersebut ke Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi UGM, agar dapat menjadi pembelajaran baru bagi dosen dan para mahasiswa umumnya. “Bagi Fakultas Biologi kegiatan mempelajari dan merangkai necrorobot dari rangka biawak ini merupakan pengetahuan yang baru,” ujarnya.

  • Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

    Pemangkasan Anggaran Kementerian PUPR Capai Rp81,38 Triliun, Proyek Infrastruktur Terancam?

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Pemerintah resmi memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp81,38 triliun dari total anggaran awal Rp110,95 triliun.

    Kebijakan ini berpotensi memengaruhi kelangsungan berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jalan tol, waduk, serta bendungan untuk irigasi.

    Keputusan ini diambil dalam rangka efisiensi keuangan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terkait kelangsungan proyek yang telah berjalan.

    Meskipun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah diterapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme kemitraan ini agar tetap menarik bagi investor swasta di tengah berkurangnya setoran modal dari negara.

    Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Infrastruktur

    Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, Ph.D., menilai pemotongan anggaran akan berdampak besar pada proyek infrastruktur nasional.

    Ia menjelaskan bahwa skema KPBU selama ini memungkinkan pembangunan tetap berjalan dengan dukungan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta swasta.

    “Dengan pemangkasan ini, setoran modal dari pemerintah dalam skema KPBU berkurang, sehingga sektor swasta perlu diberikan insentif tambahan agar tetap berpartisipasi. Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah memperpanjang masa konsesi proyek,” ujar Subarsono.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

    Dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, mobilisasi dana dari sektor swasta menjadi solusi yang harus diperkuat.

    Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

    Menurut Subarsono, negara-negara di Eropa Barat telah membuktikan bahwa skema public-private partnership (PPP) mampu mempercepat pembangunan.

    Dengan model ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, sementara sektor swasta membantu pendanaan serta menghadirkan teknologi dan manajemen yang lebih maju.

    “Keterlibatan swasta tidak hanya menambah modal, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan dukungan dana yang lebih besar, proyek bisa lebih cepat selesai dan kualitasnya lebih baik dibandingkan jika hanya mengandalkan dana pemerintah yang terbatas,” tambahnya.

    Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar proyek infrastruktur yang dikelola swasta tetap memenuhi standar kualitas. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa perjanjian dengan pihak swasta tetap mengutamakan kepentingan publik.

    Pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR menimbulkan tantangan besar bagi kelanjutan proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah perlu menata ulang skema KPBU, memberikan insentif bagi swasta, serta memastikan bahwa infrastruktur tetap berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.  [aje]

  • Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur.

    Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran.

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri.

    “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini.

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur.

    Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya.

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran.

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.

    “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat.

    “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur.

    Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya.