Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Penyakit Ini Hantam Kelas Menengah RI – Jatuh Miskin, Obatnya Cuma 3

    Penyakit Ini Hantam Kelas Menengah RI – Jatuh Miskin, Obatnya Cuma 3

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fear of Missing Out atau kondisi takut ketinggalan adalah perilaku yang merugikan karena mendorong seseorang berbelanja berlebihan. Bahkan FOMO ditengarai dapat menyebabkan kelas menengah jatuh ke lubang kemiskinan.

    Walaupun fakta soal FOMO mengerikan, akan tetapi banyak terjadi di Indonesia. Sebut saja fenomena antrian panjang untuk membeli boneka Labubu. Harga boneka yang berkisar Rp 1 jutaan hingga RP 2,5 jutaan itu ramai diperebutkan oleh warga RI di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.

    Pelemahan daya beli masyarakat terutama kelas menengah jadi perhatian serius karena dampaknya adalah peningkatan kemiskinan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan saat badai ekonomi terjadi secara global, pelemahan daya beli di kelas menengah bisa sebabkan resesi.

    Kelas menengah di Indonesia pun sudah menyusut. Buktinya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah pada 2024 jumlah kelas menengah sekitar 47,85 juta orang atau 17,44%. Padahal pada 2019 jumlahnya 21,45% dari total penduduk Indonesia.

    Bagaimana FOMO Menyerang Kelas Menengah?

    Berdasarkan laporan Pusat Riset Kependudukan BRIN pada 2024, FOMO adalah salah satu dari banyak faktor penyebab anjloknya jumlah kelas menengah di Tanah Air. Mereka turun kelas ke kelas “calon kelas menengah” atau aspiring middle class yang berada di antara kelas menengah dan rentan miskin.

    Di sisi lain, kelas rentan miskin terus mengalami kenaikan. Menurut BOS pada 2024 kelompok rentan miskin di Indonesia berjumlah 67,69 juta orang. Ini meningkat drastis dibandingkan pada 2019 sebesar 54,97 juta orang.

    “FOMO membuat masyarakat kelas menengah hobi mengeluarkan uang untuk kebutuhan non-primer untuk pemenuhan gaya hidup,” ungkap Sonyaruri Satiti, Peneliti Bidang Kependudukan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada , Universitas Gadjah Mada, dikutip dari The Conversation, Sabtu (1/3/2025)

    Menurut data BPS, adanya peningkatan belanja kelompok kelas menengah untuk kebutuhan hiburan dan pesta dalam 10 tahun terakhir.

    Pengeluaran untuk hiburan, meningkat menjadi 0,38% pada 2024 menjadi 0,22% pada 2014 . Kemudian, pengeluaran untuk pakaian juga meningkat. Tercatat pengeluaran kelas menengah untuk pakaian pada 2024 mencapai 2,44%, mengingat dari 2014 mencapai 2,16% pada 2014.

    Sonyaruri juga mengungkapkan bahwa FOMO sendiri bukan hal baru di Indonesia. Pada 2011 ada tren handphone Blackberry yang membuat antrian panjang calon membeli hingga harus dikawal polisi.

    “Bedanya saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat hingga 6,5% karena adanya commodity boom dan pertumbuhan ekonomi China yang signifikan,” ungkap Sonyaruri.

    “Perbedaan lainnya adalah dulu orang-orang terpicu FOMO adalah orang-orang yang gemar membaca koran atau artikel di majalah, iklan di radio, bahkan tetangga sebelah rumah. Saat ini, masyarakat yang mengalami kehadiran FOMO kemungkinan besar karena kecanduan bermain sosial media,”tambahnya.

    Apa penyebab FOMO di masyarakat?

    Media sosial memainkan peran besar dalam menciptakan perasaan FOMO. Dengan akses instan ke kehidupan orang lain melalui unggahan foto, video, dan cerita, banyak individu merasa mereka harus selalu mengikuti tren terbaru agar tidak tertinggal.

    Medsos tidak jarang digunakan sebagai ajang pamer semata yang tanpa disadari menjadi standar kehidupan di masyarakat. Meskipun apa yang ada di media sosial acap kali tidak aktual dan penuh rekayasa.

    Selain itu ada faktor lainnya yang menyebabkan FOMO seperti budaya konsumtif, kecepatan perubahan tren, dan psikologi individu.

    Obat FOMO Paling Mujarab

    Patrick McGinnis menjelaskan dalam bukunya Fear of Missing Out menjelaskan bahwa obat untuk sembuh dari FOMO adalah membatasi penggunaan media sosial, menerima kenyataan bahwa tidak semua peluang perlu diambil, dan berani berkata “tidak” pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan.

    Selain itu, Patrick juga memberikan panduan soal bagaimana membuat keputusan yang efektif dengan cara yang lebih percaya diri tanpa dihantui oleh rasa ragu-ragu atau takut kehilangan peluang.

    (dce)

  • Curhat Putra Mahkota Keraton Solo, Beri Tagar Indonesia Gelap: Nyesel Gabung Republik

    Curhat Putra Mahkota Keraton Solo, Beri Tagar Indonesia Gelap: Nyesel Gabung Republik

    TRIBUNJATIM.COM – Postingan kontroversial diunggah oleh KGPAA Hamangkunegoro, Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo. 

    Pada postingan itu bertuliskan “Nyesel gabung Republik” hingga akhirnya tangkapan layar postingan itu viral di media sosial.

    Dikutip dari Kompas.com, postingan itu ditulis di Instagram story pribadinya, @kgpaa.hamengkunegoro.

    Tak cukup sampai di situ,  KGPAA Hamangkunegoro juga mengunggah sebuah kalimat sindiran di sosial media serupa.

     “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi,” demikian isi tulisan tersebut.

    KGPAA Hamangkunegoro juga menambahkan tagar #IndonesiaGelap. 

    Unggahan ini pun sontak mengundang perhatian publik.

    Hingga kini, belum diketahui secara pasti alasan di balik kritik tajam yang dilontarkan KGPAA Hamangkunegoro. 

    Berbagai spekulasi pun muncul di media sosial terkait latar belakang unggahan tersebut.

    Kini, unggahan tersebut telah lenyap karena dihapus oleh pemilik akun.

    Pihak Keraton Solo pun sampai hari ini belum memberikan keterangan terkait maksud di balik unggahan KGPAA Hamangkunegoro itu.

    Lantas apakah maksud unggahan tersebut sebagai bentuk kritik atas kebijakan pemerintah ataukah soal anggaran?

    Dana Pemeliharaan Keraton Solo

    Jauh sebelum KGPAA Hamangkunegoro mengunggah kalimat kritikan ini, adik raja Keraton Surakarta Hadiningrat SISKS Pakubuwana (PB) XIII GKR Wandansari Koesmurtiyah alias Gusti Moeng, pernah membicarakan soal dana pemeliharaan Keraton Solo.

    Kepada TribunSolo.com, Moeng menerangkan sebenarnya pihak keraton tiap tahunnya menerima dana subsidi dari pemerintah daerah untuk pemeliharaan.

    Tokoh penting Lembaga Dewan Adat (LDA) ini mengaku bahwa pemerintah hanya memberikan subsidi dana pemeliharaan ke Keraton Solo sebesar Rp 1,3 miliar.

    “Sebetulnya keraton mendapat subsidi, tapi sejak kita keluar ya diterima oleh Sinuhun. Itu dari Pemprov setelah ada UU Otonomi Daerah tahun 2002 di DPR RI,” ujar Moeng, Jumat (9/8/2024).

    Padahal, untuk membayar gaji abdi dalem dalam setahun maupun menggelar upacara adat saja, Keraton Solo harus mengeluarkan biaya sampai miliaran rupiah.

    Moeng mengungkapkan dana yang diberikan pemerintah kepada Keraton Solo  tidak cukup untuk bisa memelihara keseluruhan yang ada di dalam keraton baik bangunan sampai gelaran upacara adat.

    Ia mengatakan perlu dana yang cukup besar untuk merawat salah satu warisan dari dinasti Mataram Islam tersebut.

    Ia mencontohkan pada saat masih mengurusi dana subsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) beberapa tahun lalu.

    Dana sebesar Rp 1,3 miliar per tahun saja diakui Moeng hanya bisa digunakan untuk dua sektor pemeliharaan keraton.

    Untuk gaji abdi dalem diakui Moeng bisa menghabiskan Rp 900 juta per tahun.

    Selain itu, untuk penyelenggaraan 8 upacara adat penting Keraton Kasunanan Solo per tahunnya bisa menghabiskan dana sebesar Rp 400 juta.

    “Tidak cukup, karena yang banyak itu adalah untuk gaji abdi dalem. Waktu saya masih di dalam, dalam proposal terakhir yang saya lihat itu Rp 900 juta untuk gaji abdi dalem dalam setahun. Kasihan kan abdi dalem ada 514 orang.”

    “Terus yang Rp 400 juta untuk menggelar 8 upacara adat per tahun ada 8 upacara,” terang Moeng.

    Moeng menjelaskan, bila menilik pada aturan yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 1964, Keraton Solo berhak mendapatkan dana pemeliharaan dari pemerintah.

    “Padahal ada Perpres nomor 29 Tahun 1964 itu setelah kita bergabung dengan Republik, tertulis semua kebutuhan keraton dipenuhi oleh negara. Kalau negara itu harusnya pemerintah menaati itu,” sebut Moeng.

    Namun dalam perjalanannya, perhatian terhadap Keraton Solo diakui Moeng seperti tergerus.

    Bahkan hak-hak kerajaan yang tercantum dalam konstitusi cenderung diabaikan oleh pemerintah.

    “Terus dipasrahkan ke Pemerintah Provinsi, malah dimiskinkan bahkan pernah ditaruh di Dinas Sosial.”

    “Sebenarnya saya hanya menitipkan aspirasi kepada pemerintah agar tahu betul tugas kewajibannya terhadap kita (keraton). Jangan kita dianggap membebani negara, benalu. Itu sangat menyakitkan,” pungkas Moeng.

    Tagar Indonesia Gelap ramai di media sosial

    Sebelumnya, tagar Indonesia Gelap trending di media sosial.

    Hal ini membuat banyak pihak ikut mengomentari.

    Tagar Indonesia Gelap ramai digunakan di media sosial.

    Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara.

    Ia menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap).

    “Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengeklaim sana-sini,” ujarnya dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Menurut dia, kondisi Indonesia masih cukup baik meskipun dia mengakui sedang terjadi berbagai permasalahan.

    Namun, permasalahan ini banyak dialami oleh negara lain selain Indonesia.

    Salah satunya terkait isu kurangnya lapangan kerja.

    Luhut bilang, masalah tersebut juga dialami negara lain seperti Amerika Serikat (AS).

    “Ada orang bilang wah di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ucapnya.

    Dia pun membeberkan pemerintah tidak tinggal diam ketika terjadi masalah kekurangan lapangan kerja.

    Pemerintah telah memberdayakan 300 orang generasi muda yang bekerja di Perum Peruri untuk mengelola GovTech.

    Selain itu, sebut Luhut, Indonesia justru beruntung karena memiliki pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 282 juta jiwa per Semester I 2024.

    INDONESIA GELAP – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap). (Kompas.com)

    Diprediksi pada 2030 jumlah ini akan bertambah menjadi 300 juta jiwa.

    “Jadi kita harus lihat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu, we are doing so good so far,” tuturnya.

    Sebagai informasi, #IndonesiaGelap terus menggema di media sosial X sejak awal Februari kemarin dan menjadi sorotan utama warganet.

    Tagar ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

    Kemunculan #IndonesiaGelap bermula dari kritik warganet terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

    Beberapa di antaranya adalah aturan baru terkait penjualan elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang berdampak pada gelombang PHK, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.

    Situasi ini memicu gelombang protes, yang berpuncak pada aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025.

    Sebelumnya, media sosial juga diramaikan dengan tagar Kabur Aja Dulu.

    Adapun tagar Kabur Aja Dulu ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri.

    Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

    Tren tagar Kabur Aja Dulu sendiri dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

    Awalnya, tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan “#KaburAjaDulu” dalam cuitannya.

    Tagar tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekadar tinggal di luar negeri.

    Tren Kabur Aja Dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di Tanah Air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah.

    Bahkan, menggunakan tagar tersebut warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk “kabur” dari Indonesia.

    Banyak warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri dengan menggunakan tagar Kabur Aja Dulu.

    Sejumlah ahli juga memberikan komentar terkait tren #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial belakangan ini.

    Salah satunya dari Sosiolog UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim menyebut, tren Kabur Aja Dulu merupakan ekspresi kemarahan, keputusasaan, dan protes yang disampaikan publik melalui media sosial kepada pemerintah.

    Hasyim menilai, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan tidak berpihak pada masyarakat.

    Termasuk kebijakan yang menginstruksikan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti pendidikan, energi, hingga penanganan bencana dan krisis iklim.

    Hal ini kemudian membuat generasi muda kehilangan harapan untuk mencari penghidupan di Tanah Air, Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Sosiolog di Universitas Gadjah Mada (UGM) Oki Rahadianto Sutopo mengatakan, kemunculan tagar KaburAjaDulu adalah bentuk refleksivitas atas kesenjangan global yang terjadi dewasa ini.

    Menurutnya, anak muda mulai sadar mengenai kesenjangan global, terutama terkait kualitas hidup di berbagai negara yang bisa diketahui berkat kemajuan teknologi.

    Kesenjangan global tersebut termasuk perbedaan jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, kesempatan lapangan kerja, hingga kebebasan anak muda untuk berekspresi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com

  • Soal Budaya Kerja, Jusuf Kalla Ajak Anak Muda Tiru India, China dan Jepang

    Soal Budaya Kerja, Jusuf Kalla Ajak Anak Muda Tiru India, China dan Jepang

    Liputan6.com, Yogyakarta – Muhammad Jusuf Kalla Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia mengatakan cara pandang individu berpengaruh pada kelekatan budaya. Menurut JK panggilan akrabnya, bagi yang tidak pernah melihat budaya lain maka akan merasa selalu besar tanpa tahu kalau dunia ini sangatlah luas terutama budaya kerja.

    Menurut pandangannya bangsa Indonesia jauh tertinggal dengan Jepang dan Tiongkok karena kedua negara tersebut memiliki budaya kerja keras yang belum dimiliki oleh bangsa ini. Bahkan beberapa waktu terakhir tengah diperbincangkan di media sosial soal tagline #kaburajadulu ia melihat ini justru bermakna positif.

    “Kalau kita hanya tinggal di Indonesia, kita jadi tidak tahu kalau dunia ini berubah,” tuturnya Jusuf Kalla dalam Orasi Ilmiah dan Kuliah Umum bertajuk Diplomasi Budaya dan Perdamaian di Auditorium Soeganda, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM Senin 24 Februari 2025.

    Oleh karena itu JK mengajak generasi muda untuk memajukan negeri ini melalui diplomasi budaya positif seperti budaya kerja keras, kecerdasan, keberanian, serta sopan dan berakhlak untuk mendorong perubahan, kemajuan dan kesejahteraan yang lebih berkeadilan.

    “Di tengah globalisasi yang terjadi saat ini, anak muda harus memiliki pengalaman bertukar budaya dengan mengeksplorasi peluang kerja di negara lain, karena akan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku,” katanya.

    JK memberikan contoh dari pekerja India yang mau meningkatkan kapasitasnya dengan belajar budaya kerja Amerika yang kemudian diterapkan untuk membangun negerinya. Terbukti, saat ini banyak warga India yang menguasai perusahaan teknologi di Amerika, seperti Twitter (X), Microsoft, hingga Meta.

    Menurutnya, dengan meniru nilai positif dari budaya negara lain, JK yakin generasi muda Indonesia dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global. JK juga menekankan pentingnya diplomasi budaya sebagai sarana efektif dalam membangun perdamaian saat ia turut berperan dalam meresolusi konflik di Afghanistan. “Pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lain merupakan kunci dalam menciptakan harmoni dan mencegah konflik antar bangsa.”

    JK berpesan, soal konteks resolusi konflik, pentingnya peran diplomasi budaya dalam menciptakan dialog yang konstruktif, mengurangi ketegangan, serta membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan menekankan pentingnya dialog, peran ulama, serta pendekatan inklusif, Jusuf Kalla terus berkontribusi dalam misi perdamaian global, sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Namun yang paling penting JK berpesan kepada anak muda agar meniru budaya kerja keras di Jepang, India dan China. Hal ini agar bangsa Indonesia tidak kalah persaingan global.

    Dekan FIB UGM, Setiadi, dalam pidato sambutannya, menyampaikan perjalanan FIB UGM selama 79 tahun dalam menjalankan pengabdian terhadap negara telah melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara dalam mewujudkan tagline UGM, mengakar kuat menjulang tinggi. Program INCULS (Indonesian Language and Culture Learning Service) yang merupakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi salah satu program unggulan untuk mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia.

    “Ada 27 negara yang sudah kami sasar, dan di dua bulan pertama tahun ini sudah ada 238 mahasiswa asing yang belajar bahasa di FIB. Kami kira ini akan terus bertambah dan mungkin tahun ini bisa dua atau tiga kali lipat dari tahun sebelumnya,” jelas Dekan.

    Karyawan Jepang terkenal sebagai pekerja keras. Terdapat budaya yang berbeda dengan negara lain, salah satunya soal keputusan dalam memanfaatkan cuti kerja.

  • Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat saat Mudik Lebaran, Ini Kata Pengamat

    Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat saat Mudik Lebaran, Ini Kata Pengamat

    Liputan6.com, Yogyakarta – Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/2/2025) lalu di Istana Negara, melanjutkan Paket Ekonomi Stimulus untuk Ramadan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon tiket harga pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan. Paket Ekonomi Stimulus untuk Ramadan-Lebaran 2025 ini menurut pakar sekaligus Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dewanti, sangat baik dan mengurangi beban masyarakat. “Diharapkan dengan adanya stimulus itu tentunya dapat membantu masyarakat yang pengeluarannya cukup banyak untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap tarif pesawat maupun juga tarif tol,” ucapnya, Senin (24/2/2025).

    Paket Ekonomi Stimulus sebelumnya pemerintah sudah berhasil melaksanakan program dengan penambahan fasilitas dan kapasitas transportasi di berbagai jalur, seperti darat, udara, dan juga laut misalnya program mudik gratis dengan total 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Namun Dewanti menilai pemerintah harus memperhatikan imbas kebijakan ini mulai dari sisi positif dan negatifnya, termasuk juga efek-efek dominonya jika kebijakan ini diterapkan salah satunya menyiapkan kemungkinan adanya meningkatnya lonjakan pemudik melebihi periode Natal dan Tahun Baru. “Kalau kita cermati itu jumlah angkutan saat lebaran itu lebih banyak, misalnya mungkin tiga kali lipat dari pergerakan Nataru. Nah, ini tentunya perlu antisipasi lebih,” ingatnya.

    Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan betul-betul infrastruktur pendamping seperti jalan tol, termasuk fasilitas rest area dan juga ruang tunggu yang layak. Lalu adanya penggunaan angkutan pribadi maupun umum yang nantinya akan dipilih oleh para calon pemudik. “Harapannya banyak yang mau menggunakan angkutan umum sehingga mengurangi penggunaan angkutan pribadi,” jelasnya.

    Diskon tarif tol ini menurut Dewanti dapat memberikan kemungkinan meningkatnya pengguna jalan tol dan mempengaruhi memadatnya pengguna jalanan biasa saat keluar dari jalan tol. Sehingga perlu adanya antisipasi berbagai kemungkinan kemacetan dan kecelakaan yang bisa terjadi. “Hal ini dapat mengurangi tingkat kemacetan dan juga tingkat kecelakaan,” ujarnya.

    Dewanti menilai untuk melaksanakan kebijakan ini perlu adanya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, pihak operator dan maskapai dan pihak terkait. “Apakah dengan penurunan tarif itu bagaimana dampak terhadap operator? Jangan sampai begini, dengan penurunan itu ada aspek-aspek yang dikorbankan bagi konsumen. Jangan sampai nanti misalnya penyamanannya dikurangi atau mungkin juga keselamatannya ini agak berkurang, ini tentunya harus dijaga,” ujarnya.

    Penting juga memperhitungkan kemampuan pemerintah menyediakan anggaran, misalnya dalam memberikan subsidi khususnya untuk angkutan umum, hal tersebut harus sampai di tangan masyarakat agar mereka dapat mendapatkan mudahan dan juga tarif yang lebih terjangkau. Hal ini agar tidak terjadi keruwetan atau pun permasalahan lebih lanjut yang mungkin terjadi di masyarakat. “Perlu ada suatu perencanaan yang jelas yang matang ya, dan itu perlu diinformasikan ke masyarakat ya, secara luas. Lebih awal itu lebih bagus ya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” pesannya.

    Dewanti mengusulkan pemerintah membuat kebijakan untuk meminimalisir macet jelang lebaran dengan belajar dari pengalaman dalam penanganan mudik lebaran tahun-tahun sebelumnya agar arus mudi lancar dan minim kecelakaan parah. Ia pun memuji rencana pemerintah menerapkan WFA (work from anywhere) menjelang libur panjang yang dapat memecah kepadatan mudik dalam waktu yang lebih panjang.

    “Saya kira pemerintah ini masih punya waktu ya, ini sampai nanti menjelang lebaran, paling tidak kira-kira satu bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan mestinya juga antisipasi itu menjadi lebih penting dan juga bagaimana melibatkan berbagai pihak,” ujarnya berkaitan dengan diskon tarif tol saat mudik lebaran.

  • Tak Bangun Pabrik HP, Ini Janji Apple agar iPhone 16 Bisa Dijual di RI

    Tak Bangun Pabrik HP, Ini Janji Apple agar iPhone 16 Bisa Dijual di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – iPhone 16 segera bisa dijual di Indonesia. Hal ini menyusul kesepakatan antara Apple dengan Kementerian Perindustrian.

    Mengutip laman resmi Kementerian Perindustrian, terdapat beberapa hal yang disepakati. Salah satunya menggunakan skema 3 untuk memenuhi kewajiban mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yakni terkait investasi inovasi.

    Apple juga telah menyelesaikan komitmen investasi untuk periode 2020-2023. Besaran kewajiban yang diselesaikan itu sebesar US$10 juta.

    Perusahaan setuju akan menambah investasi untuk memenuhi sanksi belum menjalankan komitmen inovasi pada periode sebelumnya. Ini diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    Caranya adalah membawa perusahaan Global Value Chain Apple, ICT Luxshare untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi senilai US$150 juta itu untuk memproduksi AirTag di pabrik yang rencananya akan dibangun di Batam.

    Pabrik tersebut akan menjadi supplier 65% AirTag di dunia. Komponen baterai juga dijanjikan akan dipenuhi dari Indonesia.

    Selain itu juga ada satu line produksi yang disiapkan dari Long Harmony Bandung. Perusahaan itu akan memproduksi kain mesh untuk perangkat Airpod Max.

    “Sudah disepakati berdasarkan hitungan yang sudah diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017, bahwa Apple akan membawa hard cash sebesar USD160 juta dalam konteks pemenuhan kewajiban mereka untuk Skema 3,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan resmi dikutip dari laman resmi kementerian.

    Sejumlah kegiatan juga disepakati kedua belah pihak. Termasuk pendirian Apple Software Innovation and Technology Institute, pendirian Apple Professional Developer Academy, dan keberlanjutan Apple Academy.

    Apple disebut pula berkomitmen mendirikan R7D Center untuk pengembangan software. Pendiriannya melibatkan 15 kampus tanah air, termasuk ITB, UI, UGM dan ITS.

    (fab/fab)

  • 4 Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029? Nasional

    4 Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029? Nasional

    Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah organisasi masyarakat (ormas) baru bernama
    Gerakan Rakyat
    resmi dideklarasikan pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta Selatan.
    Acara tersebut dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta,
    Anies Baswedan
    , yang kehadirannya memicu spekulasi mengenai kemungkinan Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik baru Anies untuk kontestasi
    Pilpres 2029
    .
    Gerakan Rakyat, sejatinya, bermula dari kumpulan gerakan relawan Anies Baswedan pada kontestasi politik 2024.
    Ketua Umum Gerakan Rakyat juga dikenal merupakan Juru Bicara Anies, yaitu
    Sahrin Hamid
    .
    Sahrin mengatakan, ide untuk membentuk Gerakan Rakyat sudah ada sejak 2023.
    “Kita semua tahu Gerakan Rakyat lahir dari semangat perubahan. Berawal dari inisiatif para relawan yang bergerak secara organik hingga pada 4 sampai dengan 6 November di Bogor 2023, kita bersepakat untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh,” kata Sahrin dalam sambutannya di acara deklarasi dan pelantikan pengurus DPP Gerakan Rakyat, yang dihadiri Anies, Kamis.
    Ia mengatakan, Gerakan Rakyat berfokus pada pendidikan politik untuk rakyat.
    Ke depan, ormas ini berencana mendirikan sekolah politik kerakyatan atau mereka singkat sebagai Spartan.
    “Kita akan mendirikan sekolah politik kerakyatan yang disingkat dengan Spartan, yang akan menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat di seluruh daerah,” tutur Sahrin.
     
    Sahrin menyampaikan bahwa Gerakan Rakyat adalah ormas terbuka bagi semua orang, meski diawali dari kumpulan relawan Anies.
    Ormas ini juga terbuka apabila ada anggota partai politik yang mau bergabung.
    “Karena ini adalah organisasi kemasyarakatan, maka keanggotaan seharusnya cuma satu, warga negara Indonesia, sudah itu saja,” ucap Sahrin.
    Saat dideklarasikan, terlihat tidak ada tokoh mencolok lainnya yang hadir selain Anies Baswedan.
    Namun, Anies rupanya tidak masuk dalam struktural Gerakan Rakyat.
    Sahrin tak menyebut spesifik jabatan yang diemban Anies dalam Gerakan Rakyat.
    Ia hanya menyebut bahwa Anies dijadikan sebagai tokoh inspirasi, panutan, dan penggagas gerakan perubahan.
    Anies disebut merupakan simbol perjuangan perubahan.
    “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies,” ucap dia.
     
    Pada kesempatan itu, awak media juga menanyakan apakah Gerakan Rakyat berencana untuk bertransformasi menjadi partai politik di masa depan.
    Namun, Sahrin dan Anies tidak membenarkan hal itu saat ini.
    Sahrin mengatakan bahwa fokus Gerakan Rakyat saat ini adalah menjadi organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
    “Kita masih fokus di Gerakan Rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” tegasnya.
    Sementara itu, Anies menegaskan bahwa terlalu jauh jika ada yang berasumsi Gerakan Rakyat ke depannya menjadi partai politik.
    “Kejauhan,” kata Anies saat menghadiri deklarasi ormas tersebut.
    Anies kemudian menjelaskan alasannya menghadiri peresmian dan pelantikan DPP Gerakan Rakyat adalah karena adanya undangan.
    Meski begitu, dia juga mengapresiasi dan ikut bersyukur berdirinya ormas tersebut.
    “Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan di dalam sebuah organisasi yang lebih tertata,” kata calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 itu.
     
    Pada akhir Agustus tahun lalu, Anies pernah mengungkap peluang untuk mendirikan partai baru usai gagal mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    “Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” beber Anies, dalam siaran Youtube, Jumat (30/8/2024).
    Kendati begitu, Anies belum bisa memastikan kapan rencana mendirikan parpol baru itu akan diwujudkan. Dia meminta semua pihak bersabar.
    Satu bulan berselang, September 2024, Anies kembali menyatakan pandangannya soal wacana membentuk partai politik.
    Ia mengaku tak ingin buru-buru dalam merealisasikan wacananya membentuk partai politik. “Itu semua sedang dalam proses kajian nanti kita lihat,” ujar Anies, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara diskusi di Wisma Kagama, UGM, Senin (9/09/2024).
    Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berjanji akan menyampaikan ke publik setelah ada kejelasan terkait rencananya tersebut.
    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, meyakini bahwa Gerakan Rakyat bakal terbentuk menjadi partai politik untuk “kendaraan” Anies Baswedan pada Pilpres 2029.
    Pertama, ia menyebut bahwa pembentukan Gerakan Rakyat hampir serupa dengan terbentuknya Partai Nasdem, yang juga bermula dari ormas.
    Jamiluddin menyatakan bahwa ormas Nasdem, salah satu pendirinya, adalah Anies.
    “Karena itu, pembentukan ormas Gerakan Rakyat bisa jadi mengikuti model pembentukan ormas Nasdem yang kemudian berubah menjadi partai politik,” kata Jamiluddin kepada
    Kompas.com
    , Kamis malam.
    Perkiraan itu semakin kuat mengingat Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, merupakan juru bicara Anies Baswedan.
    Berikutnya, lanjut Jamiluddin, ormas ini juga berawal dari relawan Anies.
    “Jadi, Gerakan Rakyat tampaknya memang disiapkan untuk menjadi partai politik. Partai ini bisa jadi akan menjadi kendaraan Anies untuk maju pada Pilpres 2029,” nilai dia.
    Ia menyebut sangat mungkin Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik kendaraan Anies pada Pilpres 2029.
    Terlebih lagi telah dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau
    presidential threshold
    untuk Pilpres 2029.
    “Jadi, Anies dan relawannya tampaknya tidak mau mengulang gagalnya Anies maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dengan memiliki partai, Anies dan relawannya meyakini tidak ada lagi kendala untuk mengusung sosok perubahan tersebut pada Pilpres 2029,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Impian Integrasi Transportasi Pasca Suramadu

    Impian Integrasi Transportasi Pasca Suramadu

    Jakarta – Jembatan Suramadu, sejak diresmikan pada 2009, digadang-gadang sebagai katalisator transformasi besar-besaran untuk Madura. Setelah lebih dari satu dekade, kehadirannya telah membuka akses yang lebih luas bagi penduduk Madura ke Surabaya dan sebaliknya, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat mobilitas lintas wilayah. Namun, terdapat impian yang masih belum terealisasikan: sistem transportasi terintegrasi di Madura.

    Transportasi yang terintegrasi bukan hanya soal kemudahan perjalanan dari satu titik ke titik lain, melainkan simbol kemajuan peradaban. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, atau Palembang, telah menjadikan transportasi publik sebagai fondasi konektivitas dan penggerak ekonomi.

    Harapan dan Realitas

    Idealnya, integrasi transportasi publik yang efektif harus terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Sistem transportasi yang demikian memungkinkan wisatawan dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata tanpa hambatan. Bahkan, siswa-siswi pun dapat berangkat dan pulang dengan nyaman, tanpa harus menempuh perjalanan yang melelahkan.

    Transportasi informal seperti angkot dan ojek sebenarnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat akan fleksibilitas transportasi di daerah. Kedua moda transportasi ini dapat diintegrasikan ke dalam transportasi yang lebih modern, misalnya dengan menetapkan trayek yang jelas, menyediakan pelatihan bagi pengemudi, dan menerapkan sistem pembayaran digital.

    Jika tidak demikian, masalah praktis yang mempengaruhi pengalaman penumpang bisa muncul. Contohnya, penumpang angkot yang dipindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain di tengah perjalanan. Meskipun terlihat sepele, waktu yang terbuang dalam situasi ini bisa sangat berharga bagi penumpang.

    Hambatan Kebijakan dan Sosial

    Kurangnya prioritas kebijakan menunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap rencana strategis ini. Padahal, transportasi pubik dapat meningkatkan produktivitas, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Madura. Namun demikian, selain tantangan kebijakan dan infrastruktur, aspek sosial juga bisa muncul dari resistensi sopir angkot yang merasa dirugikan oleh sistem transportasi terintegrasi.

    Misalnya, dalam kasus TransJatim di Jawa Timur, sopir angkot mengeluh karena layanan tersebut menawarkan tarif lebih murah, yang berdampak pada penurunan jumlah penumpang. Situasi ini dapat dimaklumi mengingat pekerjaan itu masih jadi mata pencarian utama bagi sebagian. Oleh karena itu, perlu ada integrasi yang menguntungkan bagi semua pihak terkait, termasuk sopir angkot.

    Meskipun demikian, permasalahan transportasi ini bukan tanpa solusi. Kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan anggaran, dan minimnya infrastruktur perlu diatasi. Meski prosesnya bertahap, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret.

    Mengapa Transportasi Terintegritas Penting?

    The European Local Transport Information Servive (ELTIS) mendefinisikan integrasi transportasi sebagai proses yang bertujuan untuk menjadikan perjalanan menggunakan berbagai moda transportasi menjadi lebih nyaman dan efisien. Namun demikian, ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga keadilan. Empat kabupaten di Madura harus memiliki kemajuannya setara. Konektivitas moda transportasi publik yang baik akan mengurangi adanya kesenjangan antarwilayah.

    Sejalan dengan itu, Badrun Susantyo, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa sistem transportasi terintegrasi menjamin kelancaran suatu moda transportasi ke moda lainnya. Selain itu, sistem ini juga untuk mengurangi isolasi wilayah. Selama ini, terdapat bias perkotaan dalam pembangunan infrastruktur, yang menyebabkan dampak lebih besar di wilayah perkotaan dengan pedesaan. Bagi Madura, ini berarti bahwa tanpa investasi infrastruktur yang baik, wilayah tersebut akan terus tertinggal dari wilayah yang lebih maju seperti Surabaya.

    Langkah Strategis Pemerintah

    Madura mungkin belum memiliki seluruh potensi untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik. Namun, setidaknya ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil oleh pemerintah. Pertama, mengintegrasikan transportasi lokal dan antarkabupaten. Kedua, melakukan digitalisasi sistem transportasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan transportasi dengan harga yang transparan. Ketiga, mengedukasi masyarakat bahwa angkutan umum bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga bagian dari solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi.

    Jauh sebelum wacana pembangunan rel listrik (KRL), telah ada rencana reaktivasi jalur kereta api, kepastian tersebut tersemat dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Reaktivasi ini akan menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali moda transportasi massal yang efisien. Rencana tersebut perlu disambut baik karena akan memberikan lebih banyak opsi moda transportasi bagi masyarakat Madura.

    Ikhtiar pembentukan Madura sebagai provinsi baru harusnya dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang merata, termasuk infrastruktur transportasi. Jika tidak demikian, ketimpangan Madura dan daerah sekitarnya akan menghambat pada pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

    Akhirnya, jika pemerintah serius menjadikan Madura sebagai pusat pertumbuhan baru, kini saatnya mewujudkan konektivitas yang dapat menghubungkan antarwilayah. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat Madura sendiri. Transportasi terintegrasi adalah keniscayaan, bukan kemewahan.

    Moh Efendi peneliti Lembaga Pusat Riset ACCESS, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Microsoft Akhirnya Rilis Office Gratis untuk Windows, Begini Cara Mendapatkannya – Page 3

    Microsoft Akhirnya Rilis Office Gratis untuk Windows, Begini Cara Mendapatkannya – Page 3

    Di sisi lain, Microsoft telah resmi menggandeng empat universitas yakni Binus University, Telkom University, Universitas Brawijaya, serta Universitas Gadjah Mada untuk bergabung dalam ekosistem mitra elevAIte Indonesia.

    Menurut Microsoft, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era AI.

    Untuk diketahui, elevAIte Indonesia merupakan inisiatif pelatihan AI hasil kerja sama antara Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) dan Microsoft. Inisiatif ini diluncurkan pada Desember 2024.

    Program elevAIte ini bertujuan membekali satu juta talenta Indonesia dengan keterampilan AI yang relevan dalam berbagai sektor industri.

    Bergabungnya empat universitas dalam program ini memungkinkan lebih dari 400.000 tenaga pendidik dan mahasiswa mengakses program pelatihan AI.

    Beberapa program pelatihan itu di antaranya adalah Training of trainers, Ujian sertifikasi Microsoft, AI Hackhaton, serta Inkubasi program pemenang AI Hackathon.

    Menurut Microsoft Philanthropies Social Impact Lead Somanna Palacanda, AI tengah mengubah industri secara global dan menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja.

    “Keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan diproyeksikan berubah sebesar 50 persen dari 2016 hingga 2030, dan generative AI akan mempercepat perubahan ini hingga 68 persen. Mereka yang menguasai AI akan memiliki peluang lebih besar dalam ekonomi masa depan,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima, Senin (17/2/2025).

    Tren ini sejalan dengan laporan Work Trend Index terbaru dari Microsoft dan LinkedIn mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan, terutama generative AI. 

    Dalam laporan itu, 92 persen pekerja berbasis pengetahuan (knowledge workers) di Indonesia telah menggunakan generative AI di tempat kerja, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 75 persen. 

  • Jangan Salah Pilih Jurusan Kuliah, Ini Tips Lolos Kuliah di UGM

    Jangan Salah Pilih Jurusan Kuliah, Ini Tips Lolos Kuliah di UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Bagi sebagian orang susah untuk memilih program studi kuliah terutama di kampus besar seperti UGM. Namun sebenarnya banyak kesempatan atau cara untuk lolos kuliah di UGM mulai dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Undergraduate International Program (IUP), Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), PBUB Tidak Mampu (PBUBTM), PBUB Wilayah Afirmasi dan Daerah Tertinggal, dan jalur Ujian Masuk Computer Based Test (CBT).

    Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Priyanta mengatakan calon mahasiswa dapat memilih jalur masuk sesuai kondisi dan kemampuan diri. Menurutnya soal biaya kuliah calon mahasiswa tidak perlu khawatir jika memiliki kemampuan akademik yang baik, karena UGM menyediakan berbagai skema pembiayaan pendidikan melalui kerja sama dengan swasta ataupun jejaring dengan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama). “UGM menginginkan agar kampus menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh. Tidak hanya sebatas memberikan materi kuliah, tapi wadah kreativitas dan inovasi mahasiswa,” katanya, Minggu 23 Februari 2025.

    Ia pun memberikan tips dan trik kepada calon mahasiswa dalam memilih program studi agar dapat lolos kuliah di UGM. Ia berpesan agar memilih program studi yang sesuai dengan minat dan passion supaya kelak dapat meraih masa depan bagus setelah lulus. “Sangat penting bagi calon mahasiswa untuk memilih program studi sesuai minat dan passion sesuai kemampuan yang dimiliki calon mahasiswa,” ujarnya.

    Sigit mengatakan selain minat dan bakat, serta tingkat rasio kompetisi per prodi, para calon mahasiswa bisa mempertimbangkan prospek kerja maupun potensi pengembangan studi lanjutan. UGM memberikan sarana dan prasarana akademik maupun non akademik untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dalam memaksimalkan potensi.

    Kolaborasi dengan sektor industri dan pemerintah juga telah membuka peluang untuk magang ataupun melakukan proyek berbasis akademik bersama mitra-mitra perusahaan. “Setiap program studi memiliki fleksibilitas dan potensi pengembangan yang berbeda. Penting bagi calon mahasiswa dalam mempertimbangkan prodi tidak hanya dari sisi akademik, namun juga peluang karakter dan pengembangan diri,” terang Sigit.

    Ia menjelaskan saat ini proses seleksi masuk perguruan tinggi tidak lagi memisahkan peserta berdasarkan jurusan di jenjang SMA. UGM memiliki 18 fakultas, 1 sekolah vokasi, dan 93 program studi dengan tingkat daya tampung setiap prodi berbeda pada setiap jalur seleksi.

    Sementara berdasarkan bidang ilmu pengetahuan dibagi berdasarkan keilmuan saintek, soshum, medika, dan agro. Pada jalur SNBP, tersedia kuota sebesar 30% dari total daya tampung. Sedangkan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebesar 30%, dan jalur Mandiri sebesar 40%. “Masing-masing total daya tampung bekisar 40-200 mahasiswa sarjana setiap program studi,” paparnya.

    Tingkat nasional, jalur seleksi SNBP menerima pendaftaran 44.260 siswa eligible yang telah melakukan finalisasi. Melalui edaran panitia SNPMB, diinformasikan bahwa terjadi peningkatan terhadap jumlah siswa yang mendaftar SNBP dari tahun ke tahun. Kendati demikian, siswa-siswi tetap dihimbau untuk mempersiapkan diri dalam proses seleksi berikutnya, baik SNBT maupun seleksi mandiri di perguruan tinggi masing-masing.

    Secara bertahap UGM akan menginformasikan seleksi jalur masuk bagi calon mahasiswa pada laman resmi maupun media sosial. UGM memberikan kesempatan bagi siswa-siswi dari berbagai pelosok seluruh Indonesia untuk mendaftar berbagai jalur masuk di UGM. “Harapannya, dari banyak jalur ini dapat mendorong pemerataan pendidikan tinggi di seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan lingkungan kampus inklusif,” ujar Sigit soal lolos kuliah di UGM.

  • Produksi Maung MV3 untuk Menteri Ditargetkan Selesai Akhir 2025

    Produksi Maung MV3 untuk Menteri Ditargetkan Selesai Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pindad (Persero) menargetkan produksi kendaraan taktis (Rantis) Maung MV3 untuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih rampung pada akhir 2025. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma, menyebutkan pihaknya berharap produksi bisa dimulai lebih awal.

    “Harapannya sebenarnya sudah bisa keluar pada akhir tahun ini, jadi kita bisa mulai deliver,” ujar Prima saat ditemui di kantor PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Prima menjelaskan saat ini PT Pindad masih dalam tahap persiapan produksi sebelum memulai perakitan Maung MV3. Versi kendaraan taktis ini akan lebih ringan dibandingkan varian asli yang didesain untuk pertempuran karena tidak dilengkapi armor.

    “Pada awal bulan depan kita sudah mulai produksi,” tambahnya terkait produksi Maung MV3 yang diwacanakan akan digunakan sebagai kendaraan dinas menteri Kabinet Merah Putih.

    Terkait jumlah unit yang akan diproduksi untuk para menteri dan pejabat kementerian, Prima belum memberikan angka pasti. “Jumlahnya nanti akan diumumkan belakangan, terkait dengan publikasi dan sebagainya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto minta eselon 1 hingga para menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung dalam menjalankan tugas sejak akhir tahun 2024. Pemakaian mobil Maung tersebut akan mulai berlaku pekan depan.

    Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, Yogyakarta (DIY), Senin (28/10/2024).

    “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

    Hanya saja, pernyataan Anggito terkait Maung MV3 yang diwacanakan akan digunakan sebagai kendaraan dinas menteri Kabinet Merah Putih  langsung diklarifikasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Disebutkan penggunaan mobil dinas buatan dalam negeri (Maung) hanya penyemangat untuk mencintai produk dalam negeri.