Xcloud.id

Institusi: UGM

  • PGE inovasi pupuk Booster Katrili dukung ketahanan energi dan pangan

    PGE inovasi pupuk Booster Katrili dukung ketahanan energi dan pangan

    Inovasi ini menunjukkan bagaimana industri panas bumi dapat berkontribusi lebih luas bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Area Lahendong Sulawesi Utara melakukan inovasi pupuk Booster Katrili, pupuk cair berbahan dasar silika dari fluida panas bumi, yang mampu meningkatkan kesuburan tanah serta daya tahan tanaman terhadap hama.

    Inovasi ini telah membantu petani di Tomohon, Sulawesi Utara, dalam mengatasi kelangkaan pupuk dan meningkatkan hasil panen.

    Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyebutkan Pupuk Booster Katrili merupakan hasil kerja sama antara PGE Area Lahendong dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM).

    “Inovasi ini menunjukkan bagaimana industri panas bumi dapat berkontribusi lebih luas bagi masyarakat,” ujar Julfi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sebagai langkah awal, pupuk ini telah diuji coba dalam penyemprotan perdana ke tanaman padi di Lao-Lao Geothermal Park, Tomohon, yang melibatkan jajaran Direksi PGE serta kelompok petani setempat.

    “Kegiatan ini menjadi bukti bahwa panas bumi tidak hanya berperan dalam transisi energi bersih, tetapi juga dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional,” kata Julfi menambahkan.

    Endapan silika dari fluida panas bumi diolah dengan teknologi nano yang dikombinasikan dengan kitosan, sehingga menghasilkan pupuk yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis.

    Inovasi ini membuka peluang lebih luas bagi pemanfaatan energi panas bumi di luar sektor kelistrikan.

    Selain sektor pertanian, BUMN berkode saham PGEO ini juga menjajaki pemanfaatan panas bumi untuk berbagai kebutuhan lain, seperti pengolahan gula aren melalui kerja sama dengan PT Gunung Hijau Masarang.

    Langkah ini semakin memperkuat peran PGE dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

    Keunggulan inovasi produk panas bumi ini pun telah mendapat pengakuan internasional. PGE Area Lahendong meraih penghargaan Platinum dalam The 17th Annual Global CSR & ESG Summit and Awards 2025 di Ho Chi Minh City, Vietnam dalam kategori “Best Country Excellence in Indonesia”.

    Menurut Julfi, penghargaan yang diraih PGE diberikan atas keberhasilan dalam memanfaatkan produk sampingan panas bumi untuk mendukung sektor pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

    “Keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan regulasi bagi kami, tetapi sudah menjadi budaya di seluruh area operasional,” ujar Julfi.

    Sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia, PGE terus berkomitmen untuk mengembangkan energi panas bumi secara berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan energi dan pangan nasional.

    Melalui inovasi seperti Pupuk Booster Katrili, PGE menunjukkan bahwa energi panas bumi dapat membawa manfaat lebih luas bagi kehidupan sehari-hari.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tudingan Ijazah Palsu Karena Font Times New Roman, Ini Jawaban Jokowi – Halaman all

    Tudingan Ijazah Palsu Karena Font Times New Roman, Ini Jawaban Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Mantan Dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menuding ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi palsu karena penggunaan font Times New Roman.

    Terkait tudingan tersebut, Jokowi hanya berkomentar singkat. Dia mengaku tuduhan ini adalah fitnah dan diulang-ulang. 

    “Itu fitnah murahan yang diulang-ulang,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/3/2025).

    Di akun youtube Balige Academy, Rismon menjabarkan ijazah S1 Kehutanan Jokowi yang diterbitkan pada tahun 1985 menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya tidak ada pada era tersebut.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Rismon adalah menyesatkan.

    Ia menjelaskan, pada 1985, sudah umum bagi mahasiswa menggunakan font seperti Times New Roman mencetak sampul skripsi mereka di percetakan yang ada di sekitar kampus.

    Jokowi menegaskan tak ada yang perlu diragukan dari ijazahnya.

    Sebab dari pihak kampus hingga teman seangkatannya telah mengkonfirmasi bahwa ijazah ini asli.

    “Dari UGM sudah menyampaikan dekan fakultas kehutanan dengan tegas menyampaikan. Teman juga banyak yang menyampaikan,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku tak begitu terganggu dengan adanya isu yang diulang-ulang ini.

    Ia hanya mengingatkan agar pihak yang menuduh pemalsuan ijazah ini yang perlu membuktikan.

    “Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak bosan sih. Tapi sekali lagi yang mendalilkan yang membuktikan. Jangan saya yang membuktikan,” jelasnya. 

    Tanggapan UGM

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, tegas menjelaskan jika ijazah dan skripsi milik Jokowi adalah asli dan dapat diverifikasi.

    Menurutnya, banyak teman-teman satu angkatan Jokowi yang mengenal dengan baik keaktifan Jokowi selama kuliah di UGM.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa, beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” kata Sigit dalam keterangan resmi UGM, Sabtu (22/3/2025).

    Sigit mengungkapkan, pada masa itu, penggunaan gaya huruf Times New Roman untuk sampul skripsi dan ijazah sudah umum. 

    Bahkan, di sekitar kampus UGM ada percetakan yang menggunakan mesin untuk mencetak sampul dengan gaya huruf tersebut. 

    Hal ini menurut Sigit, semestinya juga diketahui oleh Rismon karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Selain itu seharusnya Rismon juga membandingkan skripsi dari mahasiswa Fakultas Kehutanan lain yang terbit pada tahun serupa.

    “Faktanya ada mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” katanya.

    Selain itu, mengenai nomor seri ijazah Jokowi yang menjadi perdebatan, Sigit menjelaskan bahwa pada saat itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan penomoran ijazah yang berbeda.

    Nomor ijazah ditentukan berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang lulus, dengan tambahan singkatan fakultas (FKT) di belakangnya.

    Senada dengan Sigit, Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, yang juga senior Jokowi saat kuliah, menyatakan bahwa pada tahun tersebut sudah ada tempat percetakan yang menggunakan komputer untuk mengetik, termasuk untuk mengolah data statistik. 

    “Jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC, saya sempat pakai buat mengolah data statistik,” kata Awang.

    Ia pun menganggap tuduhan yang menyerang UGM dan Jokowi ini tidak berdasar. 

    Menurutnya tuduhan itu lebih mengarah kepada hoaks atau informasi bohong karena tidak dibarengi dengan analisis sesuai fakta. Ia mengira hal ini sengaja dimunculkan demi mencari sensasi semata.

    “Dia (Jokowi) lulus dari sini dan buktinya ada kok,” katanya.

    Prono Jiwo, teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, juga memberikan penjelasan serupa.

    Prono mengaku bahwa dirinya dan Jokowi lulus bersama pada tahun 1985.

    Menurutnya, gaya huruf pada ijazah Jokowi mirip dengan ijazahnya sendiri, yang juga ditandatangani oleh Rektor Prof. T. Jacob dan Dekan Prof. Soenardi Prawirohatmodjo. Perbedaan hanya terletak pada nomor kelulusan.

    “Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” katanya.

     

     

    Penulis: Ahmad Syarifudin

    Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Jokowi Jawab Santai, Soal Tudingan Ijazah Palsunya di Solo: Fitnah Murahan

    dan

    Nikmati Pensiun di Solo, Jokowi Diterpa Isu Ijazah Palsu, UGM hingga Teman Kuliah Buka Suara

  • 7 Tips Menjaga Pola Makan Setelah Lebaran agar Tetap Sehat

    7 Tips Menjaga Pola Makan Setelah Lebaran agar Tetap Sehat

    Jakarta –

    Puasa selain sebagai ibadah juga bermanfaat bagi kesehatan. Pola makan yang telah dijaga dengan baik selama sebulan ini jangan sampai sia-sia setelah Lebaran tiba.

    Sudah menjadi tradisi bahwa Lebaran menjadi momen berkumpul keluarga sambil menikmati berbagai hidangan. Namun banyak yang lupa dan kalap karena banyak makanan yang menggoda selera.

    Tentu hal ini akan menjadi kebiasaan buruk jika terus dilakukan setelah Lebaran. Untuk mencegah badan melar dan tetap sehat, simak berbagai tips menjaga pola makan setelah Lebaran berikut ini.

    Tips Menjaga Pola Makan Setelah Lebaran

    Dirangkum dari situs Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia UGM dan Dinkes Pohuwato, berikut ini 7 tips menjaga pola makan setelah Lebaran:

    1. Batasi Makanan dan Asupan Kalori

    Meski banyak makanan tersaji, tetaplah sadar untuk membatasi jumlah makanan yang masuk ke tubuh kita. Jika ingin mencicipi, makanlah dengan sedikit porsi.

    Selain itu, batasi juga porsi makanan yang tinggi kalori, misalnya masakan bersantan dan tinggi lemak. Jika kebanyakan bisa meningkatkan berat badan, kolesterol, dan meningkatkan risiko penyakit jantung.

    2. Batasi Asupan Gula

    Saat Lebaran juga pasti banyak tersaji makanan manis, seperti aneka kue dan roti. Belum lagi minuman seperti sirup, es buah, hingga teh manis.

    Boleh saja mencicipinya, tetapi perhatikan lagi jumlahnya. Jika dikonsumsi terlalu banyak maka akan meningkatkan risiko karies gigi, diabetes, hingga obesitas.

    Jangan lupa banyak air putih setelah makan dan minum yang manis untuk mengurangi kadar gulanya.

    3. Makan Sayur dan Buah

    Usahakan untuk rutin mengonsumsi sayur dan buah saat Lebaran. Lanjutkan kebiasaan ini setelah Lebaran untuk memenuhi asupan serat, vitamin, mineral, karotenoid, fitosterol, flavonoid, senyawa fenolik, dan antioksidan.

    WHO merekomendasikan untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayuran setidaknya 400 gram/orang setiap hari. Manfaatnya antara lain mencegah beberapa penyakit berikut ini:

    Penyakit jantungDiabetes mellitusKankerRadang sendi (arthritis)Penyakit kulitObesitasPenyakit neurodegenerative, seperti Alzheimer dan Parkinson.

    4. Penuhi Kebutuhan Cairan

    Minum cukup air putih setiap hari. Usahakan sedikitnya minum 2 liter atau 8 gelas setiap hari. Hindari minuman manis, bersoda, kafein, dan alkohol.

    5. Pilih Jenis Makanan yang Tepat

    Dari banyaknya pilihan makanan, pilih jenis makanan yang tepat, yakni yang mengandung semua zat gizi makronutrien (karbohidrat, protein atau lemak), mikronutrien (vitamin mineral) dan cairan harian terpenuhi.

    Daripada nasi putih, pilihlah nasi merah, roti gandum atau oatmeal. Daripada gorengan atau junk food, makanan yang dimasak tanpa minyak.

    6. Terapkan Prinsip Diet

    Jangan lupa untuk menerapkan prinsip diet 4J, yaitu Jumlah, Jadwal, Jenis dan Jurus Masak. Jurus memasak yaitu memilih cara pengolahan yang bervariasi, seperti kukus, rebus, panggang, dan pepes daripada menggoreng. Menggoreng boleh saja, tetapi maksimal dua kali seminggu.

    7. Berolahraga

    Dan yang pasti adalah tubuh harus bergerak aktif. Usahakan untuk berolahraga 30 menit sehari atau 150 menit per minggu. Olahraga tidak perlu yang memerlukan alat dan biaya besar. Kamu bisa senam di rumah atau lari pagi di sekitar rumah.

    (bai/row)

  • Profil Hendrik PH, Teman Seangkatan Seskab Teddy Peraih Lulusan Terbaik Akmil

    Profil Hendrik PH, Teman Seangkatan Seskab Teddy Peraih Lulusan Terbaik Akmil

    loading…

    Hendrik PH adalah rekan seangkatan Teddy Indra Wijaya di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Mereka berdua lulus Akmil pada tahun 2011 lalu. Foto/Facebook SMA Taruna Nusantara

    JAKARTA – Hendrik Pardamean Hutagalung (PH) adalah rekan seangkatan Teddy Indra Wijaya di Akademi Militer (Akmil). Mereka berdua tercatat lulus Akmil Magelang pada tahun 2011 lalu.

    Teddy saat ini memang jauh lebih populer ketimbang rekan seangkatannya tersebut, mengingat saat ini dirinya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih, serta baru saja mendapat kenaikan pangkat dari Mayor jadi Letnan Kolonel (Letkol).

    Meski begitu, rupanya HendrikPH tetap memiliki prestasinya sendiri yang tidak kalah mentereng dari jabatan dan kenaikan pangkat Seskab itu.

    Prestasi Hendrik bahkan telah ditunjukkan ketika masih berada di Akmil. Ia yang dikenal sebagai sosok yang cerdas ini sukses meraih penghargaan Adhi Makayasa setelah jadi lulusan terbaik di tahun 2011.

    Profil Hendrik PHHendrik Pardamean Hutagalung lahir pada 12 September 1988 di Bontang, Kalimantan Timur. Ia merupakan putra dari Biller Hutagalung, seorang wiraswasta.

    Pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh di SD dan SMP Yayasan Pupuk Kaltim, sebelum melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara dan lulus pada tahun 2007.

    Naca juga: Kisah Asmara Jenderal Andika Perkasa dengan Putri Legenda Intelijen Kopassus

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Hendrik diterima di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada tahun 2011 dengan predikat lulusan terbaik, meraih penghargaan Adhi Makayasa?

    Selain prestasi di Akmil, Hendrik juga menjadi lulusan terbaik Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) I pada tahun 2011. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Sipil.

  • Jangan Saya yang Disuruh Membuktikan

    Jangan Saya yang Disuruh Membuktikan

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menilai kembali merebaknya isu ijazah palsunya sebagai sebuah fitnah murahan.

    “Ya itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Kamis (27/3/2025) siang.

    Kasus ijazah Jokowi di Universitas Gadjah Mada palsu kembali mengemuka setelah mantan Dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, dalam akun YouTube Balige Academy.

    Rismon menuding bahwa ijazah S1 Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1985 dengan jenis huruf Times New Roman yang menurutnya pada masa itu belum ditemukan.

    Lebih dari itu, Jokowi juga telah menegaskan sebenarnya tudingan tersebut juga telah dibantah oleh almamater tempat dirinya menimba ilmu.

    “Wong sudah dari UGM dulu sudah menyampaikan. Dekan kehutanan juga menyampaikan secara jelas dan tegas menyampaikan ya kan,” lanjut Jokowi.

    Selain itu juga rekan-rekan seangkatan di bangku kuliah juga menyatakan Jokowi berkuliah di UGM sehingga tudingan ijazah palsu tersebut tak berdasar.

    “Teman juga banyak sekali yang menyampaikan,” tegas Jokowi.

    Meski demikian, Jokowi memilih santai untuk menanggapi tudingan yang telah ada sejak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden RI tahun 2014 silam tersebut.

    Namun, mantan Gubernur Jakarta ini juga meminta kepada pihak yang menggulirkan isu itu untuk bisa membuktikan tudingan terkait ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya.

    “Ya enggak apa-apa. Kalau saya tidak bosan sih, tapi sekali lagi yang mendalilkan suruh membuktikan. Jangan saya yang disuruh membuktikan,” pungkas Jokowi.

    Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya. Civitas Akademika UGM juga angkat bicara mengenai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi.

    Salah satunya adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. Sigit menegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Rismon merupakan penyesatan. Sigit menambahkan bahwa pada tahun 1985, jenis huruf Times New Roman telah lazim digunakan sebagai sampul skripsi dan telah ada di banyak percetakan di sekitar UGM.

  • Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penyelenggara joint programme alias program bersama antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara mulai hari ini, Kamis (27/3/2025).

    Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

    “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/03).

    Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antar tujuh lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

    “DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tutup bandara negara tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sudah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan.

    Oleh sebab itu, para Eselon I Kemenkeu akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

    Cara Lama

    Notabenenya, program bersama antara lembaga di Kemenkeu untuk menambah penerimaan negara memang sudah beberapa pernah dilakukan.

    Pada 2018, dilaksanakan program joint analisis merupakan kegiatan analisis bersama antara DJP, DJBC, dan DJA, dalam rangka melakukan penelitian pemenuhan kewajiban terhadap 13.748 wajib pajak (WP).

    Kemudian pada 2019, melanjutkan dari tahun sebelumnya, dilakukan perluasan kepada 3.390 WP (termasuk WB PNBP), yang dicantumkan dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

    Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (1243 WP pada 2018, di mana 424 WP memenuhi kewajibannya; dan 2181 WP pada 2019).

    Selanjutnya, joint audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP, yang pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek joint audit dan sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC.

    Adapun dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak, dilakukan kegiatan penagihan bersama antara DJP dan DJBC (joint collection). Pada 2019, telah berhasil dilakukan joint collection antara KPU BC Tanjung Priok dengan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III.

    Sementara itu, terkait dengan efektivitas penegakan hukum, dilakukan joint investigasi bersama antara DJP dan DJBC terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai.

    Berikutnya, joint proses bisnis, IT, dan pembentukan single profile WB (DJP, DJBC, DJA, dan K/L terkait) untuk memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya.

  • Tren Konsumsi Masyarakat Turun Jelang Idulfitri 2025, Kenapa?

    Tren Konsumsi Masyarakat Turun Jelang Idulfitri 2025, Kenapa?

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Tren konsumsi masyarakat menjelang Idulfitri 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perputaran uang selama Lebaran tahun ini juga diprediksi menurun seiring berkurangnya jumlah pemudik.

    Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik tahun ini hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memproyeksikan perputaran uang selama Idulfitri 2025 akan mencapai Rp 137,97 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 157,3 triliun.

    Ekonom Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yudistira Hendra Permana menilai, penurunan konsumsi masyarakat disebabkan oleh melemahnya daya beli. Hal ini tercermin dari tren deflasi yang terus berlanjut.

    “Perbedaan tren konsumsi masyarakat ini berkaitan dengan tren deflasi yang berlangsung hingga sekarang, melemahnya nilai tukar, kenaikan harga emas yang tinggi, dan penurunan IHSG. Ini adalah hal-hal yang mengindikasikan kita tidak baik-baik saja,” jelas Yudistira kepada Beritasatu.com, Kamis (27/3/2025).

    Ia juga menyoroti kompleksitas permasalahan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi.

    “Kegagalan dalam mengkoordinasi hal-hal tersebut menjadi akumulatif dan menyebabkan apa yang kita alami hari ini,” tambahnya.

    Penurunan daya beli masyarakat turut berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yudistira mengkhawatirkan sektor ini akan mengalami tekanan besar karena banyaknya pekerja yang bergantung pada usaha kecil.

    “Kalau merujuk pada UMKM, ini yang nantinya akan ada kekhawatiran. UMKM jumlahnya banyak, kuantitas orang yang bekerja di sektor tersebut juga besar. Ketika sektor perdagangan kecil terkena pukulan ekonomi, dampaknya akan sangat luas,” ujarnya.

    Menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, Yudistira mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan.

    “Yang harus dilakukan masyarakat itu satu, kencangkan sabuk, siap-siap jika terjadi hantaman. Kalau bisa berhemat, ya ikut berhemat,” sarannya.

    Namun, ia juga mengingatkan agar tindakan berhemat tidak dilakukan secara ekstrem karena dapat memperlambat roda ekonomi.

    “Pelan-pelanlah. Kencangkan sabuk, tetapi jangan terlalu kencang, nanti malah sakit sendiri. Jadi, berhemat dan konsumsi seperlunya saja,” imbuhnya.

    Selain itu, Yudistira mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kebutuhan lain di masa mendatang, seperti tahun ajaran baru dan keperluan lainnya.

    “Selain Lebaran, masih ada tahun ajaran baru dan kebutuhan lainnya. Bertahanlah dengan pekerjaan dan bisnis yang ada saat ini,” pungkasnya terkait tren penurunan konsumsi masyarakat.

  • Dosen FH UGM Kecam Kekerasan Jurnalis saat Liput Demo Tolak UU TNI di Surabaya

    Dosen FH UGM Kecam Kekerasan Jurnalis saat Liput Demo Tolak UU TNI di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengecam kekerasan yang dialami oleh Rama Indra Surya (24) jurnalis beritajatim.com saat meliput aksi demo tolak UU TNI di Surabaya, Senin (24/03/2025) malam.

    “Aparat kepolisian telah bekerja secara tidak profesional dan proporsional, melanggar Peraturan Kapolri/SOP yang mereka miliki dan menutup-nutupi kekerasan yang mereka lakukan, pula melanggar ketentuan pidana Pasal 18 UU Pers No. 40/1999,” kata Herlambang P. Wiratraman dalam keterangan tertulisnya.

    Dengan fakta tersebut, Herlambang berpendapat bahwa aparat kepolisian telah melanggar hukum dan sangat merendahkan perlindungan hukum bagi warga negara. Ia menyebut, cara polisi yang mengedepankan aksi kekerasan kepada peserta aksi maupun jurnalis yang meliput merupakan ancaman serius bagi bangsa ini.

    “Cara polisi yang mengedepankan kekerasan terhadap peserta aksi maupun terhadap jurnalis yang meliputnya, menjadi ancaman serius kebebasan sipil, menggerus jaminan kebebasan pers dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum,” tuturnya.

    Herlambang menegaskan, pihak kepolisian harusnya memiliki kesadaran bahwa ua adalah abdi negara. Setiap tindakan yang dilakukan tentu memiliki dampak dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

    “Polisi harus sadari dirinya bukan preman. Setiap tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan proses hukum terhadap aparat di lapangan dan komandannya harus diungkap selugas-lugasnya,” tegasnya.

    Rasa tanggungjawab hukum itu sebagai bentuk pembelajaran supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Menurutnya, penegakan hukum atas kasus kekerasan yang diterima Rama harus terbuka. Hal itu untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

    “Penegakan hukum atas kekerasan terhadap warga sipil dan penghalangan kerja jurnalis harus berjalan sesegera mungkin, terbuka dan seadil-adilnya. Hanya itu cara polisi bisa dipercaya publik,” pungkasnya.

    Diketahui, Rama Indra Surya (24) jurnalis beritajatim.com mendapatkan pukulan tongkat dan tangan kosong dari anggota kepolisian saat meliput aksi tolak UU TNI di Jalan Pemuda, Senin (24/03/2025) malam. Akibatnya, Rama mengalami luka pukulan di pelipis kanan, kepala dan bibir bagian atas kanan.

    Rama awalnya melakukan tugas peliputan di sisi jalan Pemuda, Surabaya. Saat itu, kondisi antara massa aksi dan polisi sedang bentrok. Massa aksi yang terus dipukul mundur sampai ke depan Delta Plaza. Posisi Rama saat itu berdiri di belakang barisan anggota Dalmas dan Brimob yang sedang bersebrangan dengan massa aksi. Rama lantas melihat ada massa aksi yang dipukuli oleh sejumlah anggota polisi. Ia spontan merekam video peristiwa tersebut.

    “Belum selesai merekam, handphone saya direbut paksa. Saya dikerumuni oleh anggota polisi berseragam maupun tidak berseragam,” kata Rama.

    Rama dipaksa menghapus video yang direkam. Handphonenya lantas dirampas. Ia lalu dipukuli dan diseret ke tengah jalan. Walaupun sudah menunjukan kartu pers sebagai bukti sedang melaksanakan tugas jurnalistik Rama tetap diintimidasi dan dipukuli dengan tangan kosong dan kayu.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa saya adalah reporter dari beritajatim.com dan sudah mengenakan id card di leher. Namun, kelompok polisi saat itu tidak menghiraukan dan mereka ini berteriak suruh hapus video pemukulan. Merebut handphone saya, dan masih berteriak memanggil rekan polisi lain, bahkan handphone saya diancam akan dibanting,” tutur Rama. [ang/aje]

  • Direktur Utama Baru BBNI Hasil RUPS BNI 2025

    Direktur Utama Baru BBNI Hasil RUPS BNI 2025

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) resmi menunjuk Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama (Dirut) baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Menara BNI, Jakarta.

    Putrama menggantikan Royke Tumilaar yang telah menyelesaikan masa jabatannya sejak menjabat pada 2020.

    Pengangkatan ini menegaskan peran strategis Putrama di tengah transformasi dan ekspansi bisnis BNI. Sebelumnya, Putrama Wahju Setyawan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) BNI sejak Maret 2024.

    Profil dan Perjalanan Karier

    Lahir pada tahun 1969, Putrama Wahju Setyawan menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), meraih gelar Sarjana (S1) Kehutanan dan Magister (S2) Akuntansi. Meski latar belakang akademiknya bukan dari bidang perbankan, sepak terjang Putrama di dunia finansial justru membuktikan kompetensinya.

    Putrama memulai kariernya di BNI dan menapaki berbagai posisi strategis, di antaranya:

    2011-2014: Pemimpin Divisi Corporate Remedial and Recovery 2014-2015: Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah 2015-2016: Pemimpin Divisi Commercial Remedial & Recovery 2016: Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business 2020: Direktur Bisnis Korporasi BNI 2020: Direktur Treasury dan Internasional BNI

    Pada tahun 2020, Putrama sempat dipercaya memimpin PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai Direktur Utama hingga 2022. Setelah itu, ia kembali ke BNI dengan menjabat sebagai Direktur Retail Banking (2022-2024).

    Kiprahnya semakin bersinar hingga akhirnya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama BNI pada Maret 2024. Tak butuh waktu lama, Putrama dipercaya pemegang saham untuk memimpin BNI sebagai Direktur Utama dalam RUPST 2025.

    “Saya siap melanjutkan transformasi BNI dengan fokus pada pengembangan digital banking, ekspansi global, dan memperkuat sinergi dengan ekosistem BUMN,” kata Putrama Wahju Setyawan saat konferensi pers usai RUPST.

    Visi dan Arah Baru BNI

    Putrama Wahju Setyawan dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu visinya adalah menjadikan BNI sebagai bank global berbasis digital dengan memperkuat segmen korporasi, UMKM, dan konsumer.

    “BNI punya potensi besar di pasar internasional. Kami akan memperluas jaringan global dan mendukung nasabah ekspor agar BNI bisa menjadi mitra strategis bisnis global dari Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, Putrama Wahju Setyawan menegaskan komitmen BNI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan sustainable banking.

    “Kami akan memastikan BNI menjadi pionir dalam pembiayaan hijau serta mendukung transisi energi di Indonesia,” ucapnya.

    Tidak Memiliki Hubungan Afiliasi

    Salah satu poin menarik dari sosok Putrama Wahju Setyawan adalah ia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan pengendali BNI. Ini menegaskan bahwa pemilihannya murni didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak profesional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Militer bakal melakukan operasi informasi di ruang siber. Itu setelah revisi Undang-Undang (UU) TNI terbaru.

    Hal tersebut kini menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar.

    Ia mengajukan pertanyaan spekulasi. Bahwa apakah revisi UU TNI benar-benar tak berpengaruh ke ruang sipil.

    “Masih percaya tak ada relasinya dengan ruang sipil dan kebebasan berekspresi?” kata Zainal dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Dosen Universitas Gadjah Mada itu menyoal operasi tersebut. Menurutnya bisa saja menjadi hal yang diartikan semaunya.

    Pasalnya, pihak TNI mengatakan operasi siber menyasar pihak yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Bayangkan jika ancaman kedaulatan bangsa itu diterjemahkan serampangan? Camkan, kisanak,” terangnya.

    Sebelumnya, revisi UU TNI menuai penolakan dari masyarakat sipil. Karena dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI.

    Namun terjadi pro kontra. Pemerintah menyebut revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi TNI seperti saat orde baru.
    (Arya/Fajar)