Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Viral Video Alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1985, Netizen: Mukidi Gak Kelihatan

    Viral Video Alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1985, Netizen: Mukidi Gak Kelihatan

    GELORA.CO –  Sebuah video yang memperlihatkan momen reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1985 ramai diperbincangkan di media sosial X (dulu Twitter).

    Video tersebut diunggah oleh akun @NengMonica pada Kamis, 4 April 2025 pukul 22.41 WIB, dan langsung mengundang perhatian publik karena tidak terlihatnya sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang dikenal sebagai bagian dari angkatan tersebut.

    Dalam video berdurasi kurang dari dua menit itu, terlihat puluhan alumni mengenakan seragam hijau gelap sedang berkumpul dan menikmati suasana reuni yang berlangsung hangat.

    Kegiatan ini disebut berlangsung pada 1–2 Februari 2025 di kawasan Kampus UGM Kaliurang, Yogyakarta.

    Momen keakraban antar alumni ini justru memicu rasa penasaran netizen terhadap keberadaan Jokowi yang diketahui merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985.

    Waduh, jika alumni fak kehutanan @UGMYogyakarta tahun 1985 kok batang hidung manusia ijazah palsu tak hadir 🤣

    Jika memang prnh kuliah & memang almamater UGM sdh jelas akan hadir.

    Jok jok, nipu kok ngeborong size jumbo 🤣.
    Jika netizen ada yg kenal akun medsos mrk segera “tag” pic.twitter.com/lJNBt4y1VG

    — Yuk Berisik (@sharpandshark) April 4, 2025

    Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pria yang kini menjabat sebagai mantan presiden itu tidak tampak hadir dalam video.

    Komentar-komentar pun membanjiri unggahan tersebut.

     “Mukidi gak keliatan,” tulis akun X @febrianobie, merujuk pada nama panggilan populer yang kerap diasosiasikan secara jenaka dengan Jokowi.

    “Apakah Mulyono ada disitu?” tulis akun lainnya, @gabe_ebiet69828, yang juga diduga menyindir dengan gaya bercanda.

    Sementara akun @AraituLaki menuliskan, 

    “Mon, Si Kadal gorong2 itu katanya Lulus 85 .. bukan angkatan 85!

    Btw, gw UGM angkatan 97.. kl lagi reuni liat yg skr udah punya Jabatan di Birokrasi pasti ‘ikut bangga’ meskipun baru di level bupati atau wabup..

    Apalagi Yg seAngkatan bareng Presiden itu PASTI HEBOH dan Super Bangga bisa foto Bareng..

    Ampe skr belum pernah gw dpt info confirm ada yg bangga dibilang seangkatan ama tuh Kodok di temen2 Kagama !!.”

    Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi dari pihak panitia reuni maupun dari pihak Jokowi terkait ketidakhadiran beliau dalam acara tersebut.

    Tidak diketahui pasti apakah Jokowi diundang dan berhalangan hadir, atau memang memilih untuk tidak ikut serta dalam kegiatan alumni tahun ini.

    Namun tak sedikit pula yang berharap Jokowi bisa hadir di acara reuni berikutnya.

    “Kalau tahun depan ada lagi, semoga Pakde Jokowi bisa datang. Seru pasti,” komentar akun @ayu_handayani_09.

    Hingga kini, video unggahan @NengMonica telah disaksikan lebih dari 400 ribu kali dan terus memantik diskusi hangat di media sosial.

  • 7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    SAAT
    terjadi krisis rupiah pada akhir 1997 (lalu diikuti krisis politik yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998), kita menuduh George Soros, pelaku bisnis keuangan berkebangsaan Amerika Serikat (AS), sebagai biang keladi.
    Aksi Soros dianggap sebagai penyebab mata uang Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara terguncang.
    Mingguan Forum Keadilan No. 9 Tahun VI, 11 Agustus 1997, misalnya, menurunkan dua laporan. Laporan pertama berjudul “Spekulan Beraksi, Rupiah pun Diuji” (hlm. 88). Kedua berjudul “Soros, Si ‘Perampok’ Dermawan” (hlm. 89).
    Kedua tulisan membicarakan Soros dan aksi-aksinya sehingga mata uang Indonesia merosot tajam.
    Apakah menjelang paruh 2025 nanti,
    Donald Trump
    , Presiden AS, akan menjadi tertuduh sebagaimana Soros dulu? Tertuduh apa? Tertuduh sebagai biang keladi krisis multidimensi Indonesia dengan segala risikonya.
    Sebagaimana dilaporkan berbagai media massa, Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif yang disebutnya “Hari Pembebasan” (
    Liberation Day
    ) pada 2 April 2025.
    Tentu saja pembebasan dari sudut pandang AS. Bukan sudut pandang sejumlah negara yang disebut Trump.
    Pengumuman Trump itu persis saat kita sedang cuti bersama dalam rangka perayaan Lebaran. Kita pun sedang asyik membicarakan suasana Lebaran para elite politik di Tanah Air, saling puji antarelite.
    Sudah lazim di Indonesia, Lebaran diisi tradisi “open house” elite politik: rakyat mengantre untuk bersalaman dengan pemimpinnya, mantan anak buah mendatangi kediaman mantan bosnya, dan sebagainya. Secara antropologis, tradisi Lebaran memang berfungsi integrasi sosial.
    Namun, masalahnya, realitas sosial yang kita hadapi terlampau keras untuk dipulihkan dengan pendekatan simbolik-kultural semata. Realitas sosial membutuhkan aksi nyata, bukan pantas-pantasan, bukan pemerah bibir.
    Lalu, apakah kebijakan tarif Presiden Trump akan berpengaruh serius pada realitas sosial sebagaimana tindakan Soros dulu? Seberapa gawat kebijakan Trump itu bagi Indonesia?
    Tajuk
    Kompas
    (04/04/2025) menyebut kebijakan tarif Trump sebagai “palu godam Presiden Trump”. Metafor yang juga saya pinjam untuk judul tulisan ini memberi kesan besar dan berat sekali dampak yang ditimbulkannya.
    Bahkan, menurut Profesor Mari Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kebijakan Trump itu merupakan bentuk proteksionis terbesar sejak tahun 1930-an, saat perang dagang terjadi menjelang “Depresi Besar” (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Sejarah mencatat, krisis ekonomi dunia pada 1930-an, akhirnya mengantarkan Perang Dunia II.
    Sebagian dunia, termasuk Indonesia, saat itu masih di bawah pemerintah kolonial. Keadaan rakyat jajahan semakin sengsara.
    Produksi perkebunan yang menjadi andalan pemerintah kolonial mengalami penurunan tajam akibat krisis ekonomi dunia. Rakyat jajahan bertambah terpukul.
    Menurut catatan Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994), mahaguru sejarah dari UGM, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik “pengetatan”, di antaranya dengan menurunkan upah kerja. Akibatnya, pendapatan rakyat merosot tajam sampai pada tingkat subsistensi.
    Rakyat lalu menggambarkan keadaan waktu itu dengan sebutan zaman “meleset”, pelesetan dari kata “malaise”.
    Namun, meski rakyat merasakan zaman “meleset”, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dan rakyat adalah hubungan antara penjajah dan terjajah. Zaman “meleset” lalu dimaknai pula sebagai kesadaran baru.
    Kondisi objektif (keadaan zaman) membuahkan kondisi subjektif (kesadaran baru) rakyat jajahan. Begitulah dialektika tanah jajahan pada zaman “meleset”. Ujungnya, pertumbuhan dan perluasan pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.
    Lalu, apa hubungannya dengan palu godam Trump? Inti kebijakan tarif Presiden Trump, sejumlah negara, juga Indonesia, akan dikenai tarif, karena dinilai telah merugikan AS.
    Selain dikenakan tambahan bea masuk sebesar 10 persen, yang berlaku mulai 5 April, negara-negara yang oleh Trump dianggap sebagai ”the worst offenders” akan dikenai tarif lebih tinggi mulai 9 April. Negara-negara tersebut sebagian besar dari Uni Eropa dan Asia.
    Trump memandang, sejumlah negara mitra dagang AS telah mengambil keuntungan. Menurut Trump, saatnya negara-negara mitra dagang AS itu membayar balik melalui kenaikan tarif.
    Indonesia dikenai tarif 32 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, dikenai tarif lebih tinggi, masing-masing 36 persen dan 46 persen.
    Kebijakan Trump itu, menurut tajuk
    Kompas
    (04/04/2025), mirip dengan upaya AS terhadap negara-negara Eropa terkait pertahanan.
    AS menggertak Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. AS menilai dirinya terlalu banyak memberi kepada Eropa dalam belanja pertahanan.
    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai 27,6 miliar dollar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 10,4 miliar dollar AS.
    Indonesia surplus sebesar 17,2 miliar dollar AS. Surplus itu dilihat Trump sebagai alasan untuk menaikkan tarif.
    Tentu saja kebijakan Trump itu menghebohkan. Dampak bagi Indonesia akan sangat terasa. Sektor ekspor dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
    Ekspor utama Indonesia ke pasar AS meliputi alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, udang dan juga produk kayu (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Di sektor alas kaki, misalnya, lebih dari 45 persen ekspor ditujukan ke pasar AS. Sektor ini menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja, dengan konsentrasi industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
    Tanda-tanda kita akan memasuki zaman “meleset” lagi?
    Sungguh berat buat Indonesia. Saya membayangkan betapa pusing Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Ibarat “jatuh terhimpit tangga”, Presiden Trump berpeluang tertuduh sebagai biang keladi, serupa Soros dulu, bila kita benar-benar jatuh lalu terhimpit tangga.
    Tak ada cara lain, pemerintahan Presiden Prabowo harus bekerja lebih keras lagi. Tenaga, pikiran dan hatinya. Jangan biarkan palu godam Trump membuat kita jatuh terhimpit tangga.
    Kita butuh kejujuran dan keterbukaan. Bukankah sebelum palu godam Trump diumumkan, kita sesungghnya sudah jatuh duluan?
    Keadaan jatuh itu dirumuskan oleh para mahasiswa dengan sebutan “Indonesia Gelap”. Bila diuraikan tentu banyak hal mengisi tesis “Indonesia Gelap”.
    Memang dibantah oleh pejabat pemerintah, tapi dengan retorika sinis: “Kau yang gelap”. Bukan dengan fakta dan retorika yang masuk akal.
    Lalu, disusul Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot. Nilai rupiah terhadap dollar AS juga merosot mendekati angka Rp 17.000 per dollar AS. Pelemahan daya beli pun tak terhindarkan.
    Krisis ketenagakerjaan juga menghadang sejalan dengan semakin melambatnya perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok belakangan ini.
    Hidup rakyat semakin berat. Di kalangan kelas menengah, sudah muncul pernyataan “makan tabungan”.
    Tanda-tanda hidup semakin sulit juga tercermin dari penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025. Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24 persen.
    Penurunan jumlah pemudik mengindikasikan pendapatan yang dibelanjakan menyusut, terutama pada kelompok menengah ke bawah.
    Hal itu, saya kira, linier dengan maraknya PHK akhir-akhir ini. Linier pula dengan kebijakan “efisiensi” pemerintah, sehingga banyak kegiatan ekonomi terpaksa dibatalkan.
    Pada zaman “meleset” dikenal politik “pengetatan”, kini kebijakan “efisiensi”. Boleh jadi keduanya tak jauh berbeda. Kehidupan rakyat bertambah sengsara dari sebelumnya.
    Sementara itu, pemerintah dan pejabatnya tampak asyik dengan kepentingan sendiri. Mereka pongah dengan pandangan dan kebenaran sendiri.
    Keluh kesah rakyat terkesan diremehkan. Rakyat dibiarkan hidup sendirian bersama kecemasan dan pesimismenya.
    Pemerintah dan pejabatnya juga cenderung reaksioner dan ketus menanggapi kritik publik. Bukan menghadirkan ketenangan buat rakyat, melainkan malah terkesan “menantang” (orang Jawa menyebut “ngece”, “njarak”). Akibatnya, relasi konfliktual keduanya justru menajam.
    Pada sisi lain, penanganan isu korupsi yang kronis di Indonesia juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Kita baru disuguhi penangkapan sejumlah pejabat yang diduga korup dan nilai korupsi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Itu pun ditengarai hanya pejabat pinggiran dan terkesan tebang pilih. Tak ada efek jera.
    Pemerintah dan DPR ternyata malah mendahulukan pengesahan revisi UU TNI (meski mengundang penolakan sejumlah kalangan) daripada pengesahan undang-undang perampasan aset.
    Padahal, undang-undang perampasan aset dinilai banyak pihak sebagai salah satu instrumen penting pemberantasan korupsi.
    Singkat kata, Indonesia sesungguhnya sedang didera krisis multidimensi. Antarbidang kehidupan saling terkait dan memperburuk satu sama lain.
    Di tengah krisis multidimensi itu, palu godam Trump berpotensi besar membuat kita jatuh terhimpit tangga. Palu godam Trump potensial sekali membuat krisis multidimensi semakin mendalam.
    Tak ada cara lain, secara internal pemerintah harus mengubah secara radikal pendekatan kepada rakyat. Pemerintah harus menjauhi hal-hal yang menajamkan relasi konfliktual dengan rakyat, baik kebijakan maupun perilaku dan tutur kata pejabatnya.
    Sembari secara eksternal menguatkan kerja sama di antara negara-negara menengah guna melepas ketergantungan kepada kekuatan besar. Metafor palu godam untuk kebijakan tarif Trump sekaligus merefleksikan ketergantungan yang besar kepada pasar AS.
    Namun, ikhtiar secara eksternal itu tak mungkin bisa segera dipetik buahnya. Karena itu, ikhtiar secara internal menjadi kunci. Keteladanan pemimpin Indonesia pada hari-hari ini amat sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan.
    Palu godam Trump niscaya bisa dilemahkan dengan jiwa besar pemimpin yang mau menyatu dengan pikiran dan perasaan rakyat.
    Niscaya rakyat bersedia menerima keadaan apapun tatkala para pemimpin bersedia membersamainya.
    Meminjam Bung Karno, rakyat membutuhkan pemimpin yang setia kepada sumbernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Pengacara Bambang Tri Heran Jokowi Tidak Menggugat Balik untuk Buktikan Ijazahnya Asli, atau Memang Tidak Ada?

    Eks Pengacara Bambang Tri Heran Jokowi Tidak Menggugat Balik untuk Buktikan Ijazahnya Asli, atau Memang Tidak Ada?

    GELORA.CO – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) harus berani menunjukkan ijazah asli di depan publik.

    Sekaligus menjawab rumor ijazah palsu yang saat ini kembali mencuat setelah dirinya lengser dari kursi Presiden.

    Jika Jokowi masih bersikukuh tidak mau menunjukkan ijazah Fakultas Kehuatanan Universitas Gadjah Mada (UGM) akan membuat rakyat makin curiga.

    Terlebih, Jokowi adalah seorang presiden yang pernah menjabat di Indonesia selama due periode.

    Mantan pengacara Bambang Tri dan Gus Nur, Ahmad Khozinudin mempertanyakan Jokowi tidak menggugat balik kliennya  yang divonis bersalah.

    Selain itu, Jokowi juga tidak menggugat pengacara Egy Sujana, yang juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  

    “Jokowi tidak menggugat balik? kami lebih suka, Jokowi menggugat balik, dia bisa membuktikan ijazahnya asli,” kata Ahmad, di Kanal YouTube Refly Harun, 14 Oktober 2024.

    Menurutnya, Jokowi karena tidak punya ijazah asli. Hal ini untuk menutupi ijazah asli tidak ada.

    “Punya kesempatan mengklarifikasi, bukan di depan publik, tapi dihadirkan di persidangan, selesai!,” ucapnya.

    Ahmad mengaku jika dirinya jadi Jokowi, pihaknya akan menggugat balik. Ia mencurigai bahwa ini sengaja menutupi ijazah asli tidak ada.

    “Kalau itu jadi soal, ini semakin meneguhkan publik, bahwa ijazah aslinya tidak ada,” paparnya.

    “Lha rakyat ini sebenarnya baik, agar suadara Jokowi bisa mengklarifikasi. ijazah,” ujarnya.

    “Kita punya kepentingan membersihkan legacy (warisan), dalam sejarah Republik Indonesia dari praduga dipimpin Presiden yang ijazahnya palsu,” terangnya.

    Meski telah digugat dalam dugaan ijazah palsu, Jokowi tidak melakukan gugatan balik.

    Egy Sujana, pernah menggungat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Akan tetapi, hakim menerima eksepsi dari Pengacara Otto Hasibuan dan mengabulkan.

    Sementara gugatan Egy Sujana ckk tidakditerima sehingga tidak bisa dilanjutkan ke pokok perkara.

    “Sebenarnya kalau mau masuk pokok perkara, gugatan nomenklatur ditolak, itu jadi prestasi besar bagi hukum, dan penegak hukum,” ucapnya.

    Pengacara Jokowi, Otto Hasibuan pada April 2024 silam mengatakan bahwa kliennya tidak akan melakukan gugatan balik.

    Pihaknya berharap dengan ditolaknya gugatan ijazah ini, ke depan tidak ada yang meragukan lagi ijazah dari Jokowi.

    Selain itu, alumni UGM tahun 1998 dari Fakultas Teknik, Rismon Sianipar mengatakan bahwa sebagai alumni harus bangga.

    Pak Jokowi harus sangat konfident pernah menjadi bagian dari almameter UGM dengan  menunjukkan ijazah asli. ***

  • 4 Guru Besar UGM Diduga Lecehkan Sejumlah Mahasiswi sejak 2023, Kini Dibebastugaskan Yogyakarta

    4 Guru Besar UGM Diduga Lecehkan Sejumlah Mahasiswi sejak 2023, Kini Dibebastugaskan Yogyakarta

    Guru Besar UGM Diduga Lecehkan Sejumlah Mahasiswi sejak 2023, Kini Dibebastugaskan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com – 
    Seorang Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisial EM dibebastugaskan dari jabatannya sebagai dosen, setelah terjerat kasus dugaan
    kekerasan seksual
    terhadap sejumlah mahasiswi.
    Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, mengatakan laporan terkait kasus ini masuk pada tahun 2024 dan langsung ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
    Kekerasan Seksual
    (
    Satgas PPKS
    ).
    “Jadi memang yang dilaporkan ke
    UGM
    itu kan di tahun 2024 gitu ya, dan proses pemeriksaannya itu dilakukan oleh Satgas PPKS,” ujar Andi saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
    Satgas PPKS melibatkan berbagai unsur dalam proses pemeriksaan, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pengawas internal dan pihak fakultas.
     
    Total ada 13 orang yang dimintai keterangan, yang terdiri dari korban dan saksi.
    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kekerasan seksual diduga terjadi sepanjang 2023 hingga 2024, dengan modus pertemuan seperti diskusi, bimbingan, maupun pembahasan lomba, yang sebagian besar dilakukan di luar kampus.
    “Kalau dilihat (modus) ada diskusi, ada juga bimbingan, ada juga pertemuan di luar untuk membahas kegiatan-kegiatan ataupun lomba yang sedang diikuti,” kata Andi.
    Atas hasil pemeriksaan tersebut, EM telah dibebastugaskan sejak pertengahan 2024 dari tugas mengajar serta jabatannya sebagai Kepala Laboratorium Biokimia Pascasarjana dan Cancer Chemoprevention Research Center Fakultas Farmasi.
    “Sudah sejak pelaporan dari fakultas itu sudah dibebastugaskan. Jadi pertengahan 2024 sudah dibebastugaskan sejak laporan dilakukan oleh pimpinan fakultas ke satgas,” ujarnya.
    EM dinilai melanggar Pasal 3 ayat 2 Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
    “Dan keputusan Rektornya itu menyebutkan yang bersangkutan untuk dikenai sanksi sedang sampai berat. Nah, sanksi sedang sampai berat itu mulai dari skorsing hingga pemberhentian tetap,” jelas Andi.
    Karena EM berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru Besar, kewenangan pemberian sanksi melibatkan tiga kementerian.
    Namun, menurut Andi, Menteri Diktiristek telah mendelegasikan kewenangan kepada pimpinan perguruan tinggi.
    “Oleh karena itu, kami setelah waktu liburan Idul Fitri ini, kita akan menetapkan keputusan itu,” ungkapnya.
    Terkait status
    Guru Besar EM
    , Andi menambahkan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan kementerian.
    “Harus dipahami status guru besar itu diajukan kepada pemerintah, ya, khususnya kementerian. Jadi SK-nya itu keputusannya adalah Kementerian. Oleh karena itu, kalau kemudian guru besarnya mau tidak mau, keputusannya harus dikeluarkan oleh Kementerian. Tidak ada kewenangan itu ke UGM,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sederet Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dosen Penguji Tak Ada, Tanda Tangan Pembimbing Utama Skripsi Diragukan

    Sederet Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dosen Penguji Tak Ada, Tanda Tangan Pembimbing Utama Skripsi Diragukan

    GELORA.CO –  Isu ijazah palsu Jokowi makin memanas. Alumni UGM Rismon Sianipar menemukan keanehan pada ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

    Diketahui ijazah Jokowi tidak ada dosen penguji dan dosen pembimbing utama, berbeda dalam penulisan nama dan tanda tangan.

    Hal itu diketahui Rismon ketika mendapatkan ijazah pembanding UGM, dari pemilik akun X Aida Grebury.

    Aida adalah anak dari Prof Achmad Sumitro. Dalam ijazah milik Aida, terungkap fakta tanda tangan asli Achmad Soemiitro.

    Kemudian tanda tangan dan nama Achmad Sumitro disandingkan dengan ijazah Jokowi.

    Terlihat terdapat perbedaan nama. Di ijazah Jokowi, namanya Prof Achmad Soemitro, sementara di ijazah Aida, Prof Achmad Sumitro.

    Selain itu, juga tidak ada nama dosen penguji dan tanpa lembar pengesahan dosen penguji.

    “Skripsi palsu Jokowi Widodo tanpa lembar pengesahan dosen penguji, siapa dosen pengujinya,” kata Rismon Sianipar di Kanal YouTuba Balige Academy, dikutip Jumat, 4 April 2025.

    Putri Pak Achmad Sumitro, pemilik akun Aida, telah melampirkan ijazahnya. Bagaimana tanda tangannya Pak Achamad Sumitro atau Pak Kasmojo.

    Achmad Sumitro itu tulisannya Soemitro atau Sumitro karena ada dua variasi,

    Rismon menjelaskan, pihaknya meneliti skripsi dan ijazah menggunakan program di komputer seperti key point.

    Khususnya mengenai konsistensi tanda  tangan Bapak Prof Ir Achmad Sumitro.

    “Lembar pengisian skripsi, kapan diadakan tidak tahu, pengujinya pun tidak ada langsung prakarta, “ jelasnya,

    Setelah meneliti tanda tangan Prof Achmad Soemitro, tanda tangan di ijazah Jokowi seperti tanda tangan dengan orang  yang belajar.

    Seperti tanda tangan menghasilkan cacing pita.

    “Padahal Achmad Soemitro, dosen senior, tanda tangan sudah berulang, tentu percaya diri, tekanan, goresan, tidak seperti  cacing pita,” kata Rismon.

    Pihaknya juga akan membandingkan ratusan atau ribuan tanda tangan Dekan Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo

    “Kita akan bandingkan untuk data-data riset, akan kami uji,” jelasnya.

    “Atau tinggal mengaku saja, daripada dipersulit di persidangan-persidangan, tapi perlu juga pada waktunya,” jelasnya.

    Dengab algoritma pembesaran, tanda tangan, pak Achmad Soemitro Jokowi, ini kayak cacing pita. Makanya secepatnya akui.

     Sementara, tanda tangan di ijazah putrinya, spiral sempurna, dan ijazah Jokowi acakadut,

    “Kepada Pak Dekan, Pak Sigit, kalau mau diteruskan ayo, tetapi dari sini publik sudah menyimpulkan tanpa algoritma, secara insting manusia bisa menyuimpulkan, sudah tidak jelas (Ijazah Jokowi),” paparnya.

    “Tidak usah secara algoritma. Saya btuh 100-50 sampel tanda tangan Pak Soemitro, bisa jadi keputusan yes or no,” katanya.

    “Kita buat binary class panel, yes or no. Kita sudahi sajalah, ini sudah konyol-konyolan,” katanya.

  • Sederet Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dosen Penguji Tak Ada, Tanda Tangan Pembimbing Utama Skripsi Diragukan

    Sederet Kejanggalan Ijazah Jokowi, Dosen Penguji Tak Ada, Tanda Tangan Pembimbing Utama Skripsi Diragukan

    GELORA.CO –  Isu ijazah palsu Jokowi makin memanas. Alumni UGM Rismon Sianipar menemukan keanehan pada ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

    Diketahui ijazah Jokowi tidak ada dosen penguji dan dosen pembimbing utama, berbeda dalam penulisan nama dan tanda tangan.

    Hal itu diketahui Rismon ketika mendapatkan ijazah pembanding UGM, dari pemilik akun X Aida Grebury.

    Aida adalah anak dari Prof Achmad Sumitro. Dalam ijazah milik Aida, terungkap fakta tanda tangan asli Achmad Soemiitro.

    Kemudian tanda tangan dan nama Achmad Sumitro disandingkan dengan ijazah Jokowi.

    Terlihat terdapat perbedaan nama. Di ijazah Jokowi, namanya Prof Achmad Soemitro, sementara di ijazah Aida, Prof Achmad Sumitro.

    Selain itu, juga tidak ada nama dosen penguji dan tanpa lembar pengesahan dosen penguji.

    “Skripsi palsu Jokowi Widodo tanpa lembar pengesahan dosen penguji, siapa dosen pengujinya,” kata Rismon Sianipar di Kanal YouTuba Balige Academy, dikutip Jumat, 4 April 2025.

    Putri Pak Achmad Sumitro, pemilik akun Aida, telah melampirkan ijazahnya. Bagaimana tanda tangannya Pak Achamad Sumitro atau Pak Kasmojo.

    Achmad Sumitro itu tulisannya Soemitro atau Sumitro karena ada dua variasi,

    Rismon menjelaskan, pihaknya meneliti skripsi dan ijazah menggunakan program di komputer seperti key point.

    Khususnya mengenai konsistensi tanda  tangan Bapak Prof Ir Achmad Sumitro.

    “Lembar pengisian skripsi, kapan diadakan tidak tahu, pengujinya pun tidak ada langsung prakarta, “ jelasnya,

    Setelah meneliti tanda tangan Prof Achmad Soemitro, tanda tangan di ijazah Jokowi seperti tanda tangan dengan orang  yang belajar.

    Seperti tanda tangan menghasilkan cacing pita.

    “Padahal Achmad Soemitro, dosen senior, tanda tangan sudah berulang, tentu percaya diri, tekanan, goresan, tidak seperti  cacing pita,” kata Rismon.

    Pihaknya juga akan membandingkan ratusan atau ribuan tanda tangan Dekan Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo

    “Kita akan bandingkan untuk data-data riset, akan kami uji,” jelasnya.

    “Atau tinggal mengaku saja, daripada dipersulit di persidangan-persidangan, tapi perlu juga pada waktunya,” jelasnya.

    Dengab algoritma pembesaran, tanda tangan, pak Achmad Soemitro Jokowi, ini kayak cacing pita. Makanya secepatnya akui.

     Sementara, tanda tangan di ijazah putrinya, spiral sempurna, dan ijazah Jokowi acakadut,

    “Kepada Pak Dekan, Pak Sigit, kalau mau diteruskan ayo, tetapi dari sini publik sudah menyimpulkan tanpa algoritma, secara insting manusia bisa menyuimpulkan, sudah tidak jelas (Ijazah Jokowi),” paparnya.

    “Tidak usah secara algoritma. Saya btuh 100-50 sampel tanda tangan Pak Soemitro, bisa jadi keputusan yes or no,” katanya.

    “Kita buat binary class panel, yes or no. Kita sudahi sajalah, ini sudah konyol-konyolan,” katanya.

  • Penggugat Ijazah Jokowi akan Datangi UGM, Desak Rektor Ova Emilia Akui dan Minta Maaf

    Penggugat Ijazah Jokowi akan Datangi UGM, Desak Rektor Ova Emilia Akui dan Minta Maaf

    GELORA.CO – Alumni UGM, Rismon Sianipar akan mendatangi almameternya pada 15 April 2025.

    Kedatangannya ke mantan kampusnya itu untuk mencocokan tanda tangan yang dianggap janggal pada ijazah Joko Widodo.

    Jokowi, setelah lengser dari Presiden ke-7 RI, kembali diterpa isu tidak sedap mengenai ijazah palsu.

    Jokowi sendiri lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985.

    Akan tetapi, hal itu diragukan oleh beberapa alumni. Setelah dr Tifa, kini ada Risman Sianipar lulusan jurusan Elektro Fakultas Teknik tahun 1998.

    Kedatangan Rismon ingin memastikan kebenaran tanda tanda tangan Pembimbing Utama Prof Achmad Sumitro dan Dekan Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo.

    Tanda tangan itu terdapat dalam skripsi Jokowi yang didapatnya.

    Karena setelah dicocokkan dengan ijazah alumni UGM lainnya, yakni Aida Greenbury terdapat perbedaan.

    Tidak hanya soal bentuk tanda tangan, melainkan juga nama asli dosen pembimbing utama.

    Dalam skripsi Jokowi disebutkan bahwa namanya Prof Achmad Soemitro.

    Sementara nama, dalam ijazah dari Ir Aida Greenbury, putri dari Prof Achmad Sumitro, namanya Prof Achmad Sumitro.

    Titik perbedannya ada penggunaan dengan huruf e, Sumitro dan Soemitro.

    “Ini yang benar yang mana, Sumitro atau Soemitro karena ada dua versi,” tanya Rismon.

     Lembar pengisian skripsi, kapan diadakan tidak tahu, pengujinya pun tidak ada tapi angsung prakata.

    “Itulah nanti yang akan kita pertanyakan kepada Rektor UGM Ova Emilia. jangan lari ke mana-mana lah bu, tanggal 15 April 2025 ini,” jelasnya.

    Ia berharap UGM beritikad baik dakan menguji keaslian skripsi dan ijazah Jokowi.

    “Berikan waktu untuk rakyat, kan anggaran UGM dari APBN miliaran, kami adalah bagian dari rakyat, jangan ke mana-mana,” harapnya.

    Dia mengaku ingin mengecek tanda tangan pak Achmad Soemitto, seperti tanda tangan dengan orang uang belajar, seperti tanda tangan kayak cacing pita.

    “Padahal Achmad Soemitro, dosen senior, tanda tangan sudah berulang, tentu percaya diri, tekanan, goresan, tidak seperti  cacing pita,” ujarnya.

    “Kita juga minta ratusan atau ribuanm tanda tangan, pak Dekan Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo,” jelasnya.  

    Pihaknya akan membandingkan untuk data riset, akan kami uji.

    Atau tinggal mengaku saja, daripada dipersulit di persidangan-persidangan, tapi perlu juga pada waktunya.

    “Ingat bu, public distrust UGM harus terjaga. karena apa, nama baik UGM itu karena kerja dari dosen-dosen, yang sekarang sudah almarhum, “ jelasnya.

    Rismon menggambarkan bahwa kehidupan dosen UGM dalam pas-pasan.

    “Saya melihat sendiri, tapi mereka hidup dakam kesederhanaan tapi dalam kekayaan integritas moral,” ucapnya.

    “itu yang saya lihat saat itu, akibat kerja keras merekalah UGM punya nama baik,” kata dia.

     Pihaknya tidak gentar dengan pengujian ilmiah mengenai skripsi dan ijazah Jokowi.

    Kepada Pak Dekan, Sigit Sunarta, dia mempersilakan apakan ini akan diteruskan atau tidak.

    “Kalau mau diteruskan ayo, tetapi dari sini publik sudah menyimpulkan tanpa algoritma, secara insting manusia bisa menyuimpulkan, sudah tidak jelas (skripsi Jokowi),” kata dia.

    “UGM, akuilah dan minta maaflah.,” pungkasnya.

    Sementara itu, pihak UGM menyangkal tuduhan dari Rismon Sianipar yang sangat menyesatkan.

    Seharusnya sebagai seorang dosen bisa memberikan konten yang bermanfaat kepada masyarakat luas.

    Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sisgit Sunarta menegaskan bahwa Ijazah Joko Widodo tidak perlu diragukan lagi.

    “Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli.

    Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik belau.

    “Beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” kata Sigit. ***

  • Aya naon Anies Baswedan (What’s wrong with Anies Baswedan?)

    Aya naon Anies Baswedan (What’s wrong with Anies Baswedan?)

    Oleh Ketum TPUA Prof Dr. Eggi Sudjana SH, MSI dan Koordinator TPUA Damai Hari Lubis

    What wrong with Mr Anies Baswedan? Beliau amat peduli dengan Pesakitan Tom Lembong karena dituduh korupsi, namun miris terhadap nuansa peristiwa yang substansial materinya adalah kriminalisasi terhadap dirinya yakni Jokowi berusaha mencegah/ menjegal Anies mengikuti capres 2024 melalui tuduhan korupsi oleh KPK, namun ‘apa daya realitas, Anies bergeming terhadap informasi dari sosok Hasto sahabatnya  

    Juga terkait peristiwa dengan derajat delik yang extra ordinari crime? Yakni tuduhan publik S. 1 IJAZAH PALSU’ karena sengaja mens rea (dolus/opzet) dilakukan justru oleh sosok cikal bakal presiden kepala negara dan tetap digunakan dan bersikeras mengakui ijazah asli saat menjadi presiden serta pasca presiden.  

    Sebagai implementasi Peran Serta Masyarakat,  oleh sebab hukum, jika berkehendak, Anies Capres pemilu pilpres 2024, ideal dari sisi pengungakapan misteri a quo in casu,  proses ungkap hukum, dan tangkap Jokowi terkait tudingan publik Penggunan ijazah palsu Jo. Pendapat pakar forensik digital Dr. Rismon Hasiholan Sianipar,  atau setidaknya beri nasehat bahkan warning rektor UGM (yang Anies pernah menjadi pimpinannya saat menjabat Mendiknas)   kesemua ini hakekat menyangkut legal standing hal hak dan bahkan kewenangan seorang Anies sebagai WNI lagi intelektual selain realitas bahwa Anies sbg sosok public figure yang pernah bahkan masih diimpikan oleh banyak individu dan kelompok bangsa ini menjadi pemimpin, namun Mr Anies berkesan tdk mau peduli/  amat tdk perhatian (lack of attention and give the impression of not caring)

    Sehingga patut disimpulkan dan sah tuk dipertanyakan, apa alasannya oleh para pemujanya, knp  tdk ada rasa  pertanggunggjawaban scr moralitas.

    Maka, pertanyaan perbandingannya,  “apa iya Anies akan peduli kepada nasib perguruan tinggi lainnya?  Atau dunia pendidikan umumnya?” Hal ini logis yang butuh dipertanyakan oleh publik yang mengaku nalar sehat sbg simbol kecerdasan dan menolak pola cebongisme (poin penting diantara pembeda) kepada Anies selaku alumnus asli UGM.

    Sebagai uji kepedulian, kita tunggu apa Anies akan bereaksi terhadap inheren nilai kritisi publik ini?

    Setidaknya apa wujud moral support dari Anies terhadap gerakan TPUA/ Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan publik lainnya yang sdh berupaya membuka tuduhan inidikasi kuat atas perilaku kepalsuan (moral hazard) ini, yang beritanya sudah booming melalui proses formal (litigasi) baik scr perdata gugatan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan proses laporan pengaduan melalui Mabes Polri.

    Selanjutnya jelas dari sisi pandang Al Furqon (pembeda) melalui ayat Suci Quran surat ke 17 ayat 36 jika tidak difungsikan daya tanggap dan peduli nya terhadap situasi sekitar yang justru dia ketahui nya , misal kan Anies pernah kuliah di UGM Fak Ekonomi Kebijakan Piblik, yang se area atau dekat dgn Fak Kehutanan, nita bene sama-sama dgn JKW sebagai ” Alumni ” UGM , Bahkan Anies jadi Jubir Jkw di pilpres 2014 dan Anies di angkat Jkw jadi Mendiknas RI saat Jkw Presiden RI maka amat sangat logis jika Anies memberikan kesaksian ijasah PALSU nya Jkw setidak nya testimoni nya bagaimana ?

    Namun, jika dulu misalnya Anies Alasan nya TIDAK TAHU maka Anies kena Teguran Ayat Quran Surat ke 17 ayat 36 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    وَلَا تَقْفُ مَا لَـيْسَ لَـكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَا نَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

    “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

    (QS. Al-Isra’ 17: Ayat 36 ).

    Bahwa, berat loh konsekwensi nya bagi Anies yang pernah dukung-dukung bahkan jadi tim sukses nya jkw di pilres 2014 dan jadi salah satu menteri nya jkw , bidang / Departemental yang amat  penting , yaitu PENDIDIKAN , kok tidak tahu ? 

    Dalam perspektif hukum pidana, karena ijasah palsu masuk katagori perbuatan jahat / kriminal , maka Anies dll yang pernah bantu jkw dapat masuk sebagai ikut lakukan / bantu buat kejahatan nya Jkw , karena dengan perbuatan tindak pidana ijasah palsunya jkw , yang mengantarkan Jkw jadi Presiden RI ke 7 , tentunya punya andil besar, karena ijasah yang setara SMA itu , syarat wajib tuk seorang capres , pasal 169 UU Pemilu tahun 2017 , jadi patut untuk secara moral setidak nya Anies bersaksi tentang ijasah palsunya jkw ,jangan cuek saja seperti tidak tahu apa – apa ? Ingat Saudaraku Anies, ada Ayat Quran lagi yang menekan bila ada disfungsional dari HATI , MATA dan TELINGA nya terhadap suatu peristiwa fakta katagori hukum Pidana (disobedient jo. obstruksi) atau nyata dia (subjek hukum yang tahu) namun ignore / cuek maka JAHANAM Orang itu , lihat , baca dan di mengerti Surat Al Araf [ 7 ] ayat nya 179 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    وَلَـقَدْ ذَرَأْنَا لِجَـهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَا لْاِ نْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَا نٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ كَا لْاَ نْعَا مِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

    “Dan sungguh, akan Kami isi Neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.”

    (QS. Al-A’raf 7: Ayat 179). 

    InsyaaAllah jika Anies benar2 beriman kepada ALLAAH , maka ia harus segera 6sujud minta Ampun pada ALLAAH jangan malah belagu susun argumentasi bantahan nya , tidak Taat pada NYA , lihat Surat As,Sajadah [ 32 ] ayat 15 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰ يٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

    “Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.”

    (QS. As-Sajdah 32: Ayat 15).

    Oleh karena nya bila Anies tetap tidak mau juga bersaksi terhada kejahatan dugaan kuat ijasah palsunya jkw , maka berat Tanggung jawab nya dihadapan Manusia, yaitu tak beradab dalam tata gaul kehidupan ber – bangsa dan  ber – negara dalam NKRI , tentu berat lagi di Akhirat nanti, dengan sanksi Allah berupa Neraka Jahanam . (*)

  • Dokter Tifa Sebut Isu Ijazah dan Skripsi Palsu Jokowi Harus Dibawa Ke Ranah Internasional

    Dokter Tifa Sebut Isu Ijazah dan Skripsi Palsu Jokowi Harus Dibawa Ke Ranah Internasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu ijazah palsu presiden ke-7, Joko Widodo kembali ramai dibahas di X.

    Dokter Tifa menjadi salah satu yang cukup sarat menggemborkan isu ini. Terbaru muncul beberapa analisa-analisa yang menguji kebenaran ijazah tersebut.

    Menurut dokter Tifa isu tersebut kini perlu dibahas secara luas tidak hanya direpublik tetapi dikancah imternasional.

    “Sudah waktunya soal Ijazah Palsu dan Skripsi Palsu dibawa ke ranah Internasional,” katanya dikutip Jumat (4/4/2025).

    Menurutnya, ini adalah sebuah skandal korupsi dan skandal politik terbesar di negara ini.

    “Karena ini bukan sekedar soal Pemalsuan yang dilakukan Koruptor Kelas Dunia versi OCCRP. Ini adalah Skandal Politik Terbesar di Indonesia,” jelasnya.

    Dia menyarankan agar pakar digital internasional melakukan analisis untuk membuktikan kebenaran soal ijazah Jokowi dan Universitas Gadjah Mada.

    “Mungkin bisa melibatkan Pakar Digital Forensic Internasional seperti INTERPOL Digital Forensic, National Center for Media Forensic (NCMF), Berkeley Digital Forensic US,” sambungnya.

    Bahkan, dia menyarankan agar media-media ternama dunia dapat memuat soal isu ini.

    “Dan Media-Media Besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • Tidak Jelas yang Dituduhkan, Memalsukan atau Membuat Palsu

    Tidak Jelas yang Dituduhkan, Memalsukan atau Membuat Palsu

    GELORA.CO – UGM menjawab tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan alumni Rismon Sianipar kepada Joko Widodo.

    Pihak kampus juga menepis tudingan adanya upaya melindungi Presiden Indoensia ke-7 tersebut.

    UGM memastikan bahwa ijazah Jokowi asli, dengan memiliki data pendukung sampai dengan lulus dan diwisuda pada 1985.

    Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menilai tuduhan Rismon Hasiholabn Sianpar harus dibuktikan secara hukum.

    Ada dua tindakan pemalsuan dalam ranah hukum pidana, yakni membuat palsu dan memalsukan.

    membuat palsu, artinya dokumen asli tidak pernah ada namun pelaku membuat surat atau akta dalam hal ini ijazah, seolah-olah itu ada dan asli.

     “Itu namanya membuat palsu,” kata Marcus dikutip, Kamis, 3 April 2025 di laman UGM.

    Kemudian, tindakan memalsukan, dalam hal ini ijazah atau skripsi yang dulunya pernah ada, tetapi mungkin rusak atau hilang, kemudian membuat dokumen baru seolah-olah itu adalah asli.

    “Dua duanya adalah kejahatan, dan ada ancaman pidana. Ini (Rismon) tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu,” ujarnya.

    Menurut dia, tuduhan ijazah palsu kepada Joko Widodo sangat lemah.

    UGM, khususnya di Fakultas Kehutananemiliki banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Joko Widodo pernah kuliah, pernah ujian, dan pernah ikut yudisium.

    “Yang bersangkutan pernah wisuda, dan ada berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut, maka ijazah memang pernah ada,” ujarnya.

    “Bisa dibuktikan dan dapat ditemukan di Fakultas Kehutanan,” tegasnya.

    Terkait dengan bukti fisik skripsi atau ijazah menggunakan font time new roman atau memiliki kemiripan dengan font, seharusnya  Rismon tidak hanya melihat dari skripsi atau ijazah milik Joko Widodo semata.

    Harus membandingkan dengan skripsi dan ijazah dengan lulusan Fakultas Kehutanan UGM lainnya.

    Bahkan membandingkan skripsi yang diterbitkan di Fakultas Kehutanan di tahun-tahun sebelum Joko Widodo Lulus.

    “Apakah kemudian yang memiliki kemiripan, lalu dianggap palsu semua? Itu kesimpulan bukan seorang akademisi,” ujar dia.

    “Karena skripsi maupun ijazah banyak ditemukan di UGM dengan menggunakan huruf time new roman atau huruf yang hampir mirip dengannya,” beber Marcus.

    Di sisi lain, Marcus sangat menyesalkan jika masih ada pihak membuat isu dan menuduh bahwa UGM melindungi Joko Widodo terkait kepemilikan ijazah dan skripsi palsu. Tuduhan itu sangat keliru.

    “Jika kemudian ada dugaan bahwa UGM melakukan perlindungan atau perbuatan seolah-olah hanya untuk kepentingan Joko Widodo, itu sangat salah dan gegabah,” ucap Marcus.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengatakan, bahwa soal pengunaan font time new roman, pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan Rismon, pada tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan.

    Maupun, huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.

    “Bahkan ada di sekitar kampus, itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup), yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi,” ujarnya.

    “Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima, juga seharusnya diketahui yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” ujarnya.

    Diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan.

    Namun seluruh isi tulisan skripsi setebal 91 halaman, masih menggunakan mesin ketik.

    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” ucapnya. (*)