Xcloud.id

Institusi: Sekretaris Direktorat Jenderal

  • Dukung Kenyamanan Jemaah, BRI Siapkan Banknotes untuk Living Cost Haji 2025 – Halaman all

    Dukung Kenyamanan Jemaah, BRI Siapkan Banknotes untuk Living Cost Haji 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mendapatkan kepercayaan sebagai pemenang dalam proses bidding penyediaan uang kertas asing (banknotes) Saudi Arabian Riyal (SAR) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pembayaran living cost calon jemaah haji Indonesia tahun 2025.

    Penunjukan ini merupakan yang kesembilan kalinya bagi BRI sejak pertama kali dipercaya pada tahun 2014, sekaligus menjadi wujud konsistensi BRI dalam mendukung penyediaan kebutuhan valuta asing bagi jemaah haji Indonesia. Untuk tahun ini, total nilai proyek yang akan dijalankan BRI dalam penyediaan banknotes SAR mencapai USD 41.399.000.

    Sebagai bentuk realisasi kerja sama tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima banknotes SAR di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada Senin (14/4). Hadir dalam acara tersebut Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operations BRI Hakim Putratama, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH Amri Yusuf, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama M. Arfi Hatim.

    Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menjelaskan bahwa BRI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPKH dan Kementerian Agama dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. 

    “Dengan kapasitas dan pengalaman BRI dalam menyediakan banknotes untuk jemaah haji, BRI yakin akan terus mampu memberikan layanan terbaik bagi semua stakeholder yang terlibat, khususnya bagi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH, Amri Yusuf, menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan BRI merupakan bukti bahwa kepercayaan terhadap BRI tetap terjaga.

    Hal ini sejalan dengan pengalaman dan rekam jejak BRI yang telah berulang kali terlibat dalam penyediaan banknotes bagi jemaah haji Indonesia, serta konsistensinya dalam memberikan layanan keuangan yang andal dan tepat waktu. 

    “Diharapkan kerja sama ini dapat membantu Kementerian Agama RI secara optimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah haji tahun ini,” ujar Amri.

    Adapun, pendistribusian living cost atau biaya hidup kepada sebanyak 203.320 calon jemaah haji akan dilakukan sebelum keberangkatan jemaah yang dimulai pada bulan Mei hingga Juni 2025 melalui 14 Embarkasi dan 6 Embarkasi antara yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bekasi, Majalengka, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, Makassar, Gorontalo, dan Maluku. Setiap calon jemaah akan menerima banknotes SAR sebesar SAR 750.

    Total jumlah banknotes SAR yang akan didistribusikan oleh BRI kepada calon jemaah haji sebesar        SAR 152,490,000 juta. Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan pendistribusian banknotes SAR dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

    Selama proses pendistribusian living cost haji, BRI juga melayani penukaran banknotes SAR tambahan bagi calon jemaah yang membutuhkan melalui layanan gerai Money Changer BRI yang ada di seluruh embarkasi.

  • BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025 – Page 3

    BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepercayaan kembali didapatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai pemenang dalam proses bidding penyediaan uang kertas asing (banknotes) Saudi Arabian Riyal (SAR) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pembayaran living cost calon jemaah haji Indonesia tahun 2025.

    Penunjukan ini merupakan yang kesembilan kalinya bagi BRI sejak pertama kali dipercaya pada tahun 2014, sekaligus menjadi wujud konsistensi BRI dalam mendukung penyediaan kebutuhan valuta asing bagi jemaah haji Indonesia. Untuk tahun ini, total nilai proyek yang akan dijalankan BRI dalam penyediaan banknotes SAR mencapai USD 41.399.000.

    Sebagai bentuk realisasi kerja sama tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima banknotes SAR di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada Senin (14/4). Hadir dalam acara tersebut Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operations BRI Hakim Putratama, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH Amri Yusuf, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama M. Arfi Hatim.

     

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjelaskan bahwa BRI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPKH dan Kementerian Agama dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.

    “Dengan kapasitas dan pengalaman BRI dalam menyediakan banknotes untuk jemaah haji, BRI yakin akan terus mampu memberikan layanan terbaik bagi semua stakeholder yang terlibat, khususnya bagi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH Amri Yusuf menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan BRI merupakan bukti bahwa kepercayaan terhadap BRI tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pengalaman dan rekam jejak BRI yang telah berulang kali terlibat dalam penyediaan banknotes bagi jemaah haji Indonesia, serta konsistensinya dalam memberikan layanan keuangan yang andal dan tepat waktu. “Diharapkan kerja sama ini dapat membantu Kementerian Agama RI secara optimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah haji tahun ini,” ujar Amri.

     

    Adapun, pendistribusian living cost atau biaya hidup kepada sebanyak 203.320 calon jemaah haji akan dilakukan sebelum keberangkatan jemaah yang dimulai pada bulan Mei hingga Juni 2025 melalui 14 Embarkasi dan 6 Embarkasi Antara yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bekasi, Majalengka, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, Makassar, Gorontalo, dan Maluku. Setiap calon jemaah akan menerima banknotes SAR sebesar SAR 750.

    Total jumlah banknotes SAR yang akan didistribusikan oleh BRI kepada calon jemaah haji sebesar SAR 152,490,000 juta. Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan pendistribusian banknotes SAR dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selama proses pendistribusian living cost haji, BRI juga melayani penukaran banknotes SAR tambahan bagi calon jemaah yang membutuhkan melalui layanan gerai Money Changer BRI yang ada di seluruh embarkasi.

  • Program kemitraan Indonesia-Inggris dukung transisi energi di NTT

    Program kemitraan Indonesia-Inggris dukung transisi energi di NTT

    Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil.

    Jakarta (ANTARA) – Program kemitraan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Inggris bertajuk Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari) membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mewujudkan transisi energi rendah karbon.

    Melalui program tersebut, Pemprov NTT mendapatkan asistensi tata kelola kebijakan publik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).

    “Kementerian ESDM akan terus mengusahakan pembangunan energi yang andal dan berkelanjutan dengan memberikan fasilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Sahid Junaidi di Jakarta, Rabu.

    Sahid Junaidi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses energi yang merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.

    Dengan implementasi program Mentari, dia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi makin solid agar dapat menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat di NTT.

    “Pemerintah juga mengapresiasi implementasi program Mentari melalui proyek demonstrasi yang telah berhasil membangun PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di Mata Redi dan Mata Woga yang diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan diserahkan asetnya kepada pemerintah desa pada tahun 2024,” ucap Sahid Junaidi.

    Selain asistensi terkait dengan tata kelola kebijakan publik sektor energi serta pembangunan PLTS berkapasitas 95 kilowatt peak (kWp) dengan teknologi smart meter tersebut, Pemprov NTT juga mendapatkan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2025—2034.

    Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia (United Kingdom Minister-Counsellor for Development in Indonesia) Amanda McLoughin mengungkapkan bahwa kemitraan program Mentari dengan Pemprov NTT selama setahun ini telah menghasilkan dokumen RUED pertama di Indonesia yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

    Dokumen tersebut akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah setempat untuk menentukan peta strategi dan kebijakan transisi energi rendah karbon yang adil dan inklusif.

    “Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil, yang akan terus didukung oleh pemerintah Inggris melalui program Mentari,” kata Amanda McLoughin.

    Team leader program Mentari Julio Retana menuturkan bahwa melalui program tersebut pihaknya berupaya untuk memastikan bahwa implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia bersifat inklusif dan adil.

    “Salah satu pendekatan dengan melibatkan setiap tingkatan pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional hingga regional. Dengan demikian, potensi ekonomi rendah karbon Indonesia yang signifikan dapat dimanfaatkan secara efektif,” ucapnya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen untuk terus mendorong dokumen RUED menjadi peraturan daerah sebagai landasan bagi pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT.

    Emanuel memperkirakan potensi energi terbarukan di Provinsi NTT mencapai 26.190 megawatt dengan hampir sepertiga di antaranya berupa tenaga surya.

    “Kolaborasi dalam program Mentari ini telah sejalan dengan agenda pemerintah pusat dan agenda pembangunan daerah bertajuk Ayo Bangun NTT, serta amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 35 untuk memanfaatkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki NTT,” imbuhnya.

    Sejak diinisiasi pada tahun 2020, program Mentari telah memberikan dukungan untuk mewujudkan transisi energi yang adil di Indonesia melalui proyek dan investasi energi terbarukan yang inklusif.

    Inisiatif tersebut dibangun berdasarkan empat pilar, yakni: kebijakan; perantara investasi; proyek demonstrasi; serta kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan berjejaring.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran 2025 Dipangkas, KKP Kembangkan Sumber Pendanaan dari Investor

    Anggaran 2025 Dipangkas, KKP Kembangkan Sumber Pendanaan dari Investor

    JAKARTA – Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2025 dipangkas Rp2,12 triliun dari pagu awal Rp6,22 triliun. Dengan adanya pemangkasan itu, KKP mendorong diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro menyebut, pihaknya terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

    Salah satunya melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.  

    “Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kami untuk lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi dalam menjalankan program, termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 1 Maret.

    Kusdiantoro menilai, pendanaan inovatif seperti Impact Bond memungkinkan investasi yang lebih terarah. Di antaranya untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan serta melestarikan sumber daya laut. 

    Di samping itu, kata dia, konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial serta mitigasi perubahan iklim. 

    Meski begitu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. 

    Saat ini KKP menargetkan perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045.

    “Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektare, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektare serta menambah 10 juta hektare wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM,” ucapnya.

    Untuk mencapai target tersebut, menurut Kusdiantoro, dibutuhkan pendanaan signifikan. Untuk menutup kesenjangan pembiayaan, lanjut dia, pihaknya terus mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.

  • Anggaran Dipangkas, KKP Kejar Sumber Pembiayaan dari Investor

    Anggaran Dipangkas, KKP Kejar Sumber Pembiayaan dari Investor

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini dipangkas Rp 2,12 triliun dari pagu awal Rp 6,22 triliun. Sejalan dengan itu, KKP mendorong diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro menyampaikan pihaknya terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

    Salah satunya melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.

    “Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kita untuk lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi dalam menjalankan program termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” kata Kusdiantoro dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

    Menurut Kusdiantoro, pendanaan inovatif seperti Impact Bond memungkinkan investasi yang lebih terarah. Di antaranya, untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta melestarikan sumber daya laut.

    Lebih lanjut, konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, serta mitigasi perubahan iklim. Meski begitu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan, dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

    “Saat ini, KKP menargetkan perlindungan 30% wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045. Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektar, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektar, serta menambah 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM,” tambah Kusdiantoro.

    Untuk mencapai target tersebut, Kusdiantoro menilai dibutuhkan pendanaan yang signifikan. Karenanya untuk menutup kesenjangan pembiayaan, KKP terus mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.

    (hns/hns)

  • Komdigi: AI akan Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    Komdigi: AI akan Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kecerdasan buatan (AI) diproyeksikan menjadi tulang punggung transformasi digital di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pemerintah digital.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Aryo Pamoragung, dalam Rapat Kerja Nasional Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA).

    Aryo memaparkan visi Indonesia Digital 2045 yang mencakup tiga pilar utama: pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Ia menekankan bahwa AI akan terintegrasi dengan teknologi lain seperti Internet of Things (IoT), Blockchain, dan Quantum Computing.

    “AI akan menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia,” ujar Aryo melalui keterangan resminya, Kamis (27/2/2025).

    Ia juga menyoroti potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp 946 triliun pada tahun 2030. Untuk mendukung inovasi AI, Aryo menekankan pentingnya sandboxing sebagai mekanisme pengujian dan regulasi adaptif. Pengembangan infrastruktur digital, termasuk 5G, fiber optic, dan keamanan data, juga menjadi prioritas.

    Ketua Dewan Pengawas KORIKA, Bambang Brodjonegoro, menambahkan bahwa pengembangan AI di Indonesia difokuskan pada sektor informasi, jasa keuangan, dan CRM/IRM.

    Prioritas diberikan pada fintech, manufaktur, pendidikan, energi, dan smart city, sementara sektor kesehatan masih bergantung pada impor teknologi.

    Bambang menyoroti tantangan utama dalam pengembangan AI, yaitu kesenjangan talenta digital yang diproyeksikan mencapai 3 juta orang pada tahun 2030. Ia menekankan perlunya tambahan 500 ribu talenta digital per tahun.

    “Keamanan siber menjadi perhatian serius dengan meningkatnya serangan ransomware dan kebocoran data,” tegas Bambang.

    Oleh karena itu, tata kelola dan regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi infrastruktur digital nasional.

  • Fakta-fakta Kasus Minyak Pertamina yang Bikin Tekor Negara Rp193,7 Triliun

    Fakta-fakta Kasus Minyak Pertamina yang Bikin Tekor Negara Rp193,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Kasus dugaan rasuah ini telah menyeret dua petinggi dari anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Selain itu, Kejagung juga turut menetapkan tersangka terhadap anak dari saudagar minyak Riza Chalid yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, sejumlah tersangka penyelenggara negara dengan tersangka DMUT/Broker diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang.

    Fakta-fakta mengenai kasus korupsi minyak mentah Pertamina 

    1. Kejagung Tetapkan 7 Tersangka

    Kejagung baru menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk Riva, Yoki dan Kerry Andrisnto. Kemudian, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International; Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak.

    Selanjutnya, SDS (Sani Dinar Saifuddin) selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim turut dijadikan tersangka dalam kasus ini.

    Namun demikian, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya masih membuka peluang untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.

    Tentunya, kata Qohar, penetapan tersangka baru itu harus dilengkapi dengan dua alat bukti yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban pihak lain dalam kasus jni.

    “Tapi apakah ada pihak lain yang berpotensi? [tersangka] Ini penyidik lagi mendalami. Terhadap siapapun yang terlibat, apabila buktinya cukup,” ujar Qohar di Kejagung, Selasa (25/2/2025).

    2. Ron 90 ‘Disulap’ jadi Pertamax

    Salah satu modus dalam kasus ini, yaitu mengatur spesifikasi impor. RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga seolah-olah melakukan impor produk kilang Ron 92.

    Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar 90 atau sejenis pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi Ron 92 atau sejenis pertamax.

    “Tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” ujar Qohar.

    3. Kerugian Negara Rp193 Triliun 

    Perbuatan Riva Siahaan Cs ini dikategorikan menjadi kasus mega korupsi lantaran memiliki kerugian yang ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.

    Ratusan triliun itu dihitung berdasarkan kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun dan kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

    Kemudian, kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; Kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

    Adapun, Kejagung hingga saat ini masih menghitung kerugian negara secara riil bersama dengan ahli dan pihak terkait lainnya seperti BPKP.

    4. Sita Uang Rp970 Juta

    Dalam kasus ini, Korps Adhyaksa baru menyita uang tunai senilai Rp970 juta. Uang ratusan juta ktu diperoleh usai penyidik Jampidsus menggeledah rumah tersangka Dimas Werhaspati pada Senin (24/2/2025).

    Secara terperinci, uang tersebut berasal dari pecahan beberapa mata uang seperti 20 lembar uang tunai pecahan 1.000 SGD (Rp243 juta) atau dan 200 lembar mata uang pecahan US$100 (Rp326 juta). 

    5. Rumah Riza Chalid Digeledah 

    Penggeledahan terkait Riza Chalid dilakukan di rumah Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (25/2/2025) sekitar 12.00 WIB.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 18.15 WIB, nampak rumah bertingkat tiga itu telah diterapkan garis segel dari Kejagung mulai dari jendela hingga pintu masuk di basement.

    Terlihat penyidik Jampidsus Kejagung keluar masuk rumah mewah milik saudagar minyak tersebut. Selain itu, sejumlah mobil milik penyidik juga nampak terparkir di basement rumah tersebut.

    Selain di kediaman Riza, penggeledahan juga dilakukan di Plaza Asia lantai 20 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman. Sekadar informasi, jauh sebelum itu, korps Adhyaksa juga telah menggeledah tiga ruangan di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta Selatan pada Senin (10/2/2025).

    Tiga tempat yang digeledah itu, yakni ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir dan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. 

    Adapun, dari tiga ruangan yang digeledah itu telah disita lima dus dokumen, barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit dan ada satu unit laptop dan empat soft file. 

  • Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di PT Pertamina, Siapa Saja? – Halaman all

    Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di PT Pertamina, Siapa Saja? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) 2013-2018, Senin (24/2/2025).

    Adapun penetapan ketujuh tersangka ini merupakan hasil penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, tujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan ekspose atau gelar perkara, dimana ditemukan adanya serangkaian tindak pidana korupsi.

    Hal itu didasari atas ditemukannya juga sejumlah alat bukti yang cukup baik dari keterangan sedikitnya sebanyak 96 saksi dan keterangan ahli maupun berdasarkan bukti dokumen elektronik yang kini telah disita.

    “Berdasarkan alat bukti tersebut tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Qohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Senin (24/2/2025) malam.

    Adapun ketujuh orang tersangka itu yakni:

    RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    SDS selaku Direktur Feedstock And Produk Optimitation PT Pertamina Internasional
    ZF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Civic
    AP selaku Vice President (VP) Feedstock
    MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
    DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa 
    DRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Usai ditetapkan sebagai tersangka mereka kini ditahan selama 20 hari kedepan.

    Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM terkait kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan dalam penggeledahan itu penyidik menggeledah tiga ruangan di Ditjen Migas di antaranya ruang Direktur Pembinaan Usah Hulu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir dan ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas.

    Dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan sejumlah barang bukti seperti dokumen, ponsel hingga satu unit laptop.

    “Direktorat penyidikan Jampdisus telah menemukan barang-barang berupa berupa lima dus dokumen, kemudian barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit dan ada satu laptop dan empat soft file,” kata Harli kapda wartawan, Senin (10/2/2025).

    Setelah dikumpulkan penyidik kemudian melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor 28 yang ditandatangani Direktur Penyidikan.

    “Tentu pada saatnya nanti penyidik akan memintakan persetujuan penyitaan terhadap barang-barang ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan tengah menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Senin (10/2/2025).

    Ketika dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar pun membenarkan hal tersebut.

    “Infonya begitu,” kata Harli saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

    Kendati demikian Harli belum menjelaskan lebih jauh mengenai penggeledahan tersebut.

    Termasuk perkara apa yang saat ini sedang ditangani oleh korps Adhyaksa tersebut.

    “Itu saya juga belum ada info (soal kasus apa), yang terinfo tadi disana ada penggeledahan,” pungkasnya.

  • KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan.

    “Ini menjadi langkah strategis KKP memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan piru dan ekonomi laut berkelanjutan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kusdiantoro KKP sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) untuk Ketahanan Pangan Biru dan Ekonomi Laut Berkelanjutan.

    Kusdiantoro menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia mengingat laut memiliki peran vital dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, serta fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Namun, lanjut Kusdiantoro, tantangan besar seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

    “Sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi, NSDL ditujukan untuk membangun basis data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut,” ujar Kusdiantoro.

    Sejak 2020, KKP bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) dan Blue Planet Fund dari Inggris telah bekerja sama dalam mengembangkan NSDL.

    Pada tahun 2024, Indonesia juga telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.

    Beberapa inisiatif utama yang telah dikembangkan dalam NSDL mencakup: Pilot NSDL di 10 Kawasan Konservasi Nasional, termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu; Dasbor Interaktif NSDL, yang menyajikan informasi sumber daya laut secara real-time; Tabel Andalusia (Analisis Neraca Sumber Daya Laut Indonesia), yang menyajikan data nilai ekonomi dari ekosistem pesisir.

    Selanjutnya, Sistem Dinamis NSDL, yang dapat membantu memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem; Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.

    Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP Firdaus Agung menjelaskan peta jalan NSDL akan berfokus pada aspek-aspek strategis seperti pertama penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sektor; kedua, pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut.

    Ketiga, pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur guna mendukung perencanaan berbasis data; dan keempat implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem dan ekonomi kelautan.

    “Dengan NSDL, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru,” jelas Firdaus.

    Selanjutnya, kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30 persen wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Ben Milligan menilai Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui NSDL.

    Desain Peta Jalan NSDL Indonesia dirancang melalui pendekatan bertahap dan modular yang memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor seperti karbon biru, perikanan, dan tata ruang laut dengan kerangka waktu yang disusun mencakup operasional penuh pada 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada 2029, dan transformasi kebijakan menuju pembangunan laut berkelanjutan pada 2045.

    Tak hanya itu, lanjut Ben, NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencerminkan kondisi laut secara lebih komprehensif.

    Menurutnya, dengan fleksibilitas dalam implementasi, NSDL akan mendukung pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.

    “Sebagai dokumen kebijakan publik, NSDL membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, menarik pendanaan berbasis lingkungan seperti blue carbon finance dan coral insurance serta mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat pesisir,” ungkap Ben.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Rekam Nusantara Irfan Yulianto juga menyatakan komitmennya dalam mendukung Pemerintah RI untuk mengimplementasikan NSDL dalam mengelola sumber daya kelautan Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perluasan kawasan konservasi laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

    Melalui strategi itu diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru dan ketahanan pangan biru di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dubes Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima Meninggal Dunia

    Dubes Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima Meninggal Dunia

    Dubes Indonesia untuk Polandia Anita Lidya Luhulima Meninggal Dunia
    Editor
    KOMPAS.com
    – Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik
    Polandia

    Anita Lidya Luhulima
    meninggal dunia di Jakarta dalam usia 57 tahun.
    Menurut keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Warsawa, Dubes Anita wafat pada Sabtu (15/2/2025) malam pukul 22.12 WIB.
    “Semoga almarhum beristirahat dengan tenang,” demikian menurut KBRI Warsawa dalam pengumuman duka yang disiarkannya di media sosialnya, seperti dilansir dari Antara, Minggu (16/2/2025). 
    Anita dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Polandia oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2021 berdasarkan Keppres Nomor 139 P yang ditetapkan pada 16 November 2021.
    Ia dilantik bersama 11 duta besar RI lainnya kala itu.
    Anita pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral di Kementerian Luar Negeri RI, sebelum menjadi duta besar.
    Selama berkiprah menjadi Dubes RI di Polandia, Anita telah memimpin KBRI Warsawa dalam mempromosikan kerja sama perdagangan, investasi, serta memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata Indonesia di Polandia secara intensif.
    Salah satu kegiatan yang diikuti KBRI Warsawa di bawah Dubes Anita adalah Warsaw Food Expo selama dua tahun berturut-turut pada Mei 2023 dan Mei 2024.
    Dalam agenda Warsaw Food Expo 2024, KBRI Warsawa memfasilitasi 12 perusahaan boga Indonesia untuk mengenalkan produknya di Polandia dan menjajaki potensi ekspor ke negara tersebut.
    Pada September 2024, KBRI Warsawa dan PPI Polandia juga menyelenggarakan Indonesia Cultural Weekend di Warsawa dalam rangka mempromosikan kebudayaan Indonesia dan kuliner Indonesia yang diproduksi perusahaan nasional dan UMKM Indonesia di Polandia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.