Institusi: Sekretaris Direktorat Jenderal

  • Pramono Rombak Komisaris MRT Jakarta, Heru Budi Tetap Jadi Komut 

    Pramono Rombak Komisaris MRT Jakarta, Heru Budi Tetap Jadi Komut 

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan perombakan susunan dewan komisaris dan direksi PT MRT Jakarta. Hal ini ditetapkan dalam keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham pada 30 Juli 2025.

    Pramono mengangkat Sudarmanto sebagai Komisaris, Ahmad Yani sebagai Komisaris, dan Risa Olivia sebagai Direktur.

    Sementara itu, posisi Komisaris Utama tetap diemban oleh Heru Budi Hartono. Heru merupakan mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2022-2024 dan Kepala Sekretariat Presiden tahun 2017-2024.

    Adapun, para komisaris baru tersebut menggantikan Bambang Kristiyono dan Jujun Endah Wahjuningrum dari jabatan Komisaris MRT Jakarta.

    “PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggitingginya atas pengabdian dan kontribusi selama menjabat dan menjalankan tugas sebagai pengurus PT MRT Jakarta (Perseroda),” kata Plt. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo dalam keterangannya, Jumat, 1 Agustus.

    Sebagai catatan, Sudarmanto yang baru ditunjuk sebaagai Komisaris MRT Jakarta berpengalaman sebagai akademisi dan eksekutif senior selama lebih dari 25 tahun serta aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil.

    Sementara Ahmad Yani adalah birokrat Kementerian Perhubungan yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Kemudian, Risa Olivia adalah praktisi perbankan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur, ia merupakan Managing Director Japanese Corporate Business Management Department MUFG Bank, Jakarta Branch.

  • PT MRT Jakarta Ubah Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Daftarnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Agustus 2025

    PT MRT Jakarta Ubah Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Daftarnya Megapolitan 1 Agustus 2025

    PT MRT Jakarta Ubah Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    PT MRT Jakarta
    (Perseroda) resmi mengubah susunan dewan komisaris dan direksi.
    Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan, keputusan ini ditetapkan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juli 2025.
    Dalam perombakan ini, Sudarmanto diangkat menjadi komisaris, menggantikan Bambang Kristiyono.
    “Sebelum ditugaskan di PT MRT Jakarta, Sudarmanto memiliki pengalaman sebagai akademisi dan eksekutif senior selama lebih dari 25 tahun serta aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil,” ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/8/2025).
    Selain itu, para pemilik saham juga memutuskan untuk mengangkat Ahmad Yani sebagai Komisaris PT MRT Jakarta, menggantikan Jujun Endah Wahjuningrum.
    “Ahmad Yani adalah birokrat Kementerian Perhubungan RI yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,” lanjut dia.
    Selain itu, Risa Olivia ditunjuk sebagai direktur baru menggantikan posisi yang ditinggalkan.
    Risa merupakan praktisi perbankan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, terakhir menjabat Managing Director Japanese Corporate Business Management Department di MUFG Bank, Jakarta Branch.
    “(Perseroda) menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan kontribusi selama menjabat dan menjalankan tugas sebagai pengurus PT MRT Jakarta,” ujar Ahmad.
    Berikut susunan pengurus PT MRT Jakarta saat ini:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Armand Maulana Dorong Kesejahteraan Musisi lewat Penguatan LMKN

    Armand Maulana Dorong Kesejahteraan Musisi lewat Penguatan LMKN

    Jakarta, Beritasatu.com- Musisi senior sekaligus vokalis grup musik Gigi, Armand Maulana , menekankan pentingnya penguatan sistem royalti sebagai usaha nyata meningkatkan kesejahteraan musisi di Indonesia. Berkarier lebih dari 30 tahun di industri musik, ia menilai sistem distribusi royalti masih belum maksimal meski peraturannya sudah ada.

    “Dahulu royalti itu hanya berupa bonus, belum ada sistem yang pasti. Sekarang, meskipun ada regulasi, pelaksanaannya masih belum maksimal. Padahal teknologi seperti blockchain dan sistem digital bisa menjadikan semua lebih transparan,” ujar Armand dalam podcast Kementerian Hukum RI bertajuk “What’s Up”, Jumat (11/7/2025).

    Armand menyoroti pentingnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam distribusi royalti, yang saat ini masih dibiayai dari potongan royalti sebesar 20%. Ia mendorong agar negara turut hadir memberikan dukungan anggaran untuk memperkuat fungsi LMKN demi kesejahteraan para musisi.

    “Malaysia bisa mengumpulkan hampir satu triliun setahun dari royalti. Indonesia yang penduduknya jauh lebih besar baru menyentuh angka 70 miliar. Artinya, kita punya potensi besar jika sistem dikelola dengan baik,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Andrieansjah memberikan perspektif dari sisi pemerintah, ia menjelaskan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah mengatur perlindungan bagi pencipta, penyanyi, dan pelaksana pertunjukan.

    “Sistem hukum kita sebenarnya sudah cukup komprehensif, bahkan telah mengikuti standar internasional melalui ratifikasi berbagai perjanjian.

    Namun, ia tak menampik, penerapannya di lapangan memang membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

    “Tantangannya sekarang adalah penguatan implementasi dan komitmen bersama, termasuk dalam pengumpulan dan pemanfaatan data melalui Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) yang tengah kami kembangkan,” jelas Andrieansjah.

    Andrieansjah menegaskan, negara tentunya ingin berperan dalam memastikan perlindungan hukum bagi para pelaku industri kreatif.

    “Kami ingin menjadi garda terdepan dalam melindungi karya cipta. Tak hanya hak cipta, tapi juga merek band, desain merchandise, hingga aspek kontrak kerja sama yang sering terabaikan,” tutupnya.

  • Kalimantan Pasok 70 Persen Energi Nasional, Pengelolaan Harus Bertanggung Jawab

    Kalimantan Pasok 70 Persen Energi Nasional, Pengelolaan Harus Bertanggung Jawab

    Liputan6.com, Samarinda – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa 70 persen sumber energi Indonesia dari batu bara berasal dari Kalimantan. Pengelolaan kekayaan ini diminta dilakukan secara ramah dan penuh tanggung jawab.

    “Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56 persen untuk bauran energi nasional,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati saat Roadshow Edisi Kalimantan oleh APBI/ICMA di Samarinda, Rabu, (9/7/2025).

    Siti menjelaskan, 50 hingga 60 persen pembangkit listrik nasional masih mengandalkan batu bara. Dari jumlah itu, 70 persen dipasok dari Kalimantan sebagai sumber energi utama.

    Ia menyebut target produksi batu bara pada 2024 adalah 710 juta ton, namun realisasinya mencapai 836,1 juta ton. Capaian itu melebihi target hingga 117,76 persen dengan nilai 37.773 miliar dolar AS.

    Untuk 2025, target produksi kembali ditingkatkan menjadi 739,674 juta ton. Hingga Mei, produksi telah mencapai 357,6 juta ton dengan nilai sebesar 12.350 miliar dolar AS.

    Menurutnya, batu bara masih menjadi tumpuan utama dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Energi ini dinilai memegang peran penting dalam keberlangsungan aktivitas kehidupan.

    “Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya di acara ini tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” katanya.

    Siti juga menyinggung penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara yang cukup besar. Pada 2024, PNBP sektor ini mencapai Rp140,460 triliun atau 123,75 persen dari target yang ditetapkan.

    “Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggungjawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” kata Siti.

     

  • Bahas Peluang Industri Batu Bara, APBI-ICMA Lakukan Ini

    Bahas Peluang Industri Batu Bara, APBI-ICMA Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia– Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menggelar diskusi bertajuk “Penggerak Energi dari Kalimantan untuk Keberlanjutan” di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut membahas beragam tantangan sekaligus peluang dalam industri batu bara.

    Saat ini Kalimantan menjadi tulang punggung industri batu bara nasional dengan kontribusi sebesar 688 juta ton atau 82% dari total produksi Indonesia pada 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa 70% sumber energi dari batu bara di Indonesia dipasok oleh Pulau Kalimantan, sehingga pengelola harus memanfaatkan secara ramah dan bertanggung jawab.

    “Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56% untuk bauran energi nasional,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati, Rabu (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, terdapat sekitar 50%-60% pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung dari batu bara, yang sebesar 70% dihasilkan dari Kalimantan. Menurutnya, pertambangan batu bara memiliki peran dalam menerangi dunia karena kebutuhan listrik terbesar masih mengandalkan produksi batu bara.

    “Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” katanya.

    Rita melanjutkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada 2024 sebesar Rp140.460 triliun dan mencapai 123,75% dari target atau setara dengan 52% dari total PNBP Kementerian ESDM.

    “Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” kata Rita.

    Sementara itu, Ketua Umum APBI-ICMA Priyadi, menyebut batu bara bukan hanya komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong ekonomi, dan menciptakan peradaban baru. Kalimantan Timur dinilai sebagai kontributor utama sektor energi nasional sekaligus kekuatan besar dalam keanggotaan APBI.

    Di tengah tekanan global seperti penurunan harga dan ketidakpastian geopolitik, Priyadi mengajak seluruh pihak untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berkomitmen pada keberlanjutan.

    “Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.

    Model Pembangunan Pertambangan Modern

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa transformasi pembangunan ekonomi pascatambang dan transisi menuju energi rendah emisi adalah keniscayaan. Hal ini karena ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan tidak bisa berlangsung lama.

    Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang III Arief Murdiyatno menyebut seiring dengan adanya komitmen dari APBI-ICMA dalam melakukan pembangunan sektor tambang yang bertanggung jawab, maka pihaknya mendukung komitmen tersebut.

    “Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggungjawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon,” ujar dia.

    Dia berharap setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi optimal, penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal.

    Dia menegaskan saat ini Kaltim sedang menjalankan transformasi menuju provinsi yang modern, hijau, dan inklusif. Sehingga ia berharap sektor pertambangan berjalan dalam koridor tata kelola yang baik (good mining governance), menjunjung keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, dan kepastian hukum.

    Sebagai informasi, diskusi antara pelaku usaha batu bara ini juga membahas beragam persoalan teknis terkait isu logistik yang merupakan aspek fundamental dalam operasional pertambangan. Terdapat berbagai tantangan infrastruktur, mulai dari keterbatasan fasilitas pelabuhan hingga padatnya lalu lintas sungai, seperti yang terjadi pada Sungai Mahakam dengan belum adanya sistem pengaturan terpadu.

    Para pelaku industri menegaskan bahwa tanpa logistik yang efisien dan terintegrasi, seluruh proses produksi hingga ekspor batu bara tidak akan dapat berjalan optimal. Karena itu, digitalisasi serta integrasi sistem logistik yang adaptif dinilai memperkuat daya saing sektor ini di tengah tekanan biaya dan kompetisi global.

    Melalui kegiatan ini, APBI-ICMA berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong praktik tambang yang bertanggung jawab, serta menunjukkan bahwa kemajuan industri batu bara dapat sejalan dengan keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang bangsa.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 63 Lokasi Sekolah Rakyat Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025 – Page 3

    63 Lokasi Sekolah Rakyat Siap untuk Tahun Ajaran Baru 14 Juli 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) target menyelesaikan pembangunan 100 sekolah rakyat di tahap 1 pada Juli 2025. Pembangunan tahap pertama ini bakal disiapkan dalam dua pengerjaan.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah menyampaikan, saat ini pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir. Dengan progres fisik mencapai 90,72 persen, dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025.

    “Renovasi ini merupakan bagian dari transformasi awal sebelum pembangunan sekolah permanen dimulai pada tahap berikutnya. Kami menggunakan bangunan eksisting seperti sentra-sentra milik Kementerian Sosial, aset pemda, dan perguruan tinggi sebagai lokasi Sekolah Rakyat tahap awal,” jelasnya dalam keterangan resmi Kementerian PU, Sabtu (5/7/2025).

    Pada tahap 1A, 65 lokasi sekolah rakyat ditetapkan untuk direnovasi. Awalnya diusulkan sebanyak 45 lokasi oleh Kementerian Sosial, tetapi ditingkatkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 100 lokasi per tahun. 

    Dari 65 lokasi tersebut, dua lokasi terpaksa dibatalkan, yakni di Papua Pegunungan karena kendala aksesibilitas, dan SMP Katingan di Kalimantan Tengah karena penggunaan bangunan yang masih berjalan.

    “Ditargetkan, renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A akan selesai pada 8 Juli 2025, dan dengan sisa waktu 4-5 hari ini Insyaallah bisa terselesaikan,” ungkap Essy.

  • Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025

    Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025

    Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) memastikan Presiden
    Prabowo Subianto
    akan meresmikan
    Sekolah Rakyat
    pada pertengahan Juli 2025.
    Ia pun menepis kabar bahwa peresmian Sekolah Rakyat diundur.
    “Engga engga, jalan terus. Kita akan resmikan pertengahan bulan ini di seluruh Indonesia. Iya (oleh) Pak Prabowo,” kata Muhaimin di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
    Cak Imin meyakini program
    sekolah rakyat
    tersebut akan menjadi langkah awal pemerintah memutuskan rantai kemiskinan, lewat jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
    “Ya insya Allah sekolah rakyat akan diresmikan pada pertengahan bulan ini ya, sebagai langkah yang amat strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan asrama yang masyarakat anak-anak di desil 1 yang paling miskin ekstrem 3 juta orang anak-anaknya harus bersekolah dengan fasilitas yang bagus,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program Sekolah Rakyat mulai beroperasi secara resmi pada 14 Juli 2025 di 100 titik pertama.
    Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Idit Supriadi Priatna, menegaskan Poltekesos di Bandung ini akan menjadi tempat sementara yang digunakan untuk pembelajaran Sekolah Rakyat.
    “Ya, mulai semester sekarang, ini di bulan Juli, kita mulai beroperasi. Nah kemudian nanti setelah satu tahun, pemerintah juga sedang menyiapkan bangunan baru yang permanen. Tadi yang luasnya sekitar 6-7 hektar,” ungkapnya.
    Dia memastikan kurikulum Sekolah Rakyat akan sama seperti
    kurikulum nasional
    .
    Di Sekolah Rakyat akan ada sejumlah ekstrakurikuler, termasuk di bidang digital.
    “Ya, untuk sekolah rakyat ini, di samping tadi ada kurikulum nasional, ada ekstrakurikulernya, karena ini kan boarding 24 jam,” kata Idit.
    “Untuk apa? Mereka untuk dibangun karakternya, kedisiplinannya, sehingga lulus SR (Sekolah Rakyat) itu tidak sekadar hanya pintar, tapi juga bagaimana etikanya, bagaimana mentalnya, termasuk spiritualnya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap segera memulai pembangunan sekolah rakyat tahap 2 pada tahun ini. Dalam laporannya, sebanyak 100 sekolah rakyat ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah menjelaskan sebanyak 100 sekolah rakyat yang akan dibangun itu bakal menampung murid untuk tahun ajaran 2026/2027.

    “Tahap 2 pun kita Insya Allah akan mulai di tahun ini dengan nanti multiyears. Selesainya sebelum tahun ajaran 2026, mudah-mudahan sebelum 2026, di Juni sudah selesai,” kata Essy saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (4/7/2025).

    Meski demikian, Essy belum dapat merinci di mana saja lokasi 100 Sekolah Rakyat yang bakal dibangun pada tahap 2 tersebut. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi kebutuhan lahan yang dinilai cukup besar.

    Berdasarkan perhitungannya, satu Sekolah Rakyat setidaknya membutuhkan luas lahan mencapai 6 hektare. Lantaran, nantinya sekolah itu bakal dilengkapi asrama untuk menampung siswa yang masuk kategori miskin ekstrem. 

    “Karena untuk tahap 2 ini kita perlu luas lahan itu cukup besar, sehingga memang lagi menyiapkan sekitar 6 hektare ke atas,” jelasnya. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026. 

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica. 

    “Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025). 

    Maulidya memerinci, tak hanya membangun Sekolah Rakyat, pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan pengadaan infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian, hingga sosial budaya.

    Dalam laporannya, untuk membangun Sekolah Rakyat hingga sarana sosial budaya dia membutuhkan biaya mencapai Rp32 triliun.  

    “Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian untuk Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun, kemudian madrasah Rp3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun,” pungkasnya. 

  • Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos
    Idit Supriadi Priatna
    menyebut, fasilitas di
    Sekolah Rakyat
    adalah unggulan.
    Bahkan, ia mengeklaim fasilitas di Sekolah Rakyat sama dengan sekolah
    Taruna Nusantara
    (Tarnus).
    “Adik-adik ini oleh Pak Prabowo beserta jajarannya ingin dimuliakan, ingin dimuliakan,” kata Idit, saat berdialog dengan para calon siswa Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
    “Makanya fasilitasnya tadi fasilitas unggul. Kita ini sama dengan sekolah Taruna Nusantara fasilitasnya, sama,” tambah dia.
    Meski fasilitasnya unggulan, ia menyebut Sekolah Rakyat tidak menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan akademik.
    Sekolah Rakyat menyasar anak dari kelompok desil 1 dan desil 2.
    Desil 1 mencakup 10 persen rumah tangga termiskin secara nasional, sedangkan desil 2 mencakup 11–20 persen terendah.
    “Adik-adik kalau mau, orangtuanya mengizinkan, insya Allah nanti bergabung dengan Sekolah Rakyat,” kata Idit.
    Dia memastikan semua
    fasilitas Sekolah Rakyat
    tidak dipungut biaya kepada orangtua atau wali murid.
    “Jadi, semuanya difasilitasi, tidak ada iuran ini itu, tidak ada biaya ini itu,” ujar dia.
    Di sekolah asrama ini, orangtua murid juga tetap bisa menengok anaknya selama tidak mengganggu proses pembelajaran.
    Dia berharap para orangtua murid tenang karena anaknya akan dirawat dan dijamin mendapat pendidikan Sekolah Rakyat oleh pemerintah.
    “Insya Allah aman. Yang jamin pemerintah. Sekali lagi yang menjamin ini pemerintah. Pemerintah itu kayaknya kalau sampai bangkrut enggak mungkin ya,” tutur dia.
    Saat ditanya lebih jauh soal
    fasilitas unggulan
    di Sekolah Rakyat, Idit menjelaskan para siswa akan mendapat pakaian seragam, makanan, alat tulis, hingga makan tiga kali sehari secara gratis.
    “Bahkan akan disiapkan juga laptop untuk masing-masing siswa, makan, minum 3 kali sehari, diasramakan dengan fasilitas yang serba unggul, berstandar,” ucap dia.
    Fasilitas Sekolah Rakyat
    , kata dia, juga akan mempunyai laboratorium komputer, bahasa, biologi, hingga fisika.
    “Sudah pasti itu. Lab komputer disiapkan. Ada lab komputer, ada lab, kalau untuk SMA ada lab bahasanya, ada lab biologi, kimia, fisika, untuk SMA yang IPA,” beber dia.
    Diketahui, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pun telah resmi menutup retreat kepala
    sekolah rakyat
    tahap yang diikuti 47 kepala sekolah di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
    “Jadi, untuk 14 Juli yang akan datang akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik,” ujar Gus Ipul,  saat ditemui usai acara di Pusdiklatbangprof, Sabtu.
    Ipul mengatakan, pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi.
    Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjut dia.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas Sekolah Rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Sebut Fasilitas Sekolah Rakyat Unggulan, Disebut Sama dengan Tarnus

    Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat

    Kemensos Buka Peluang Pelajaran AI dan Coding di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka peluang bahwa pelajaran soal
    kecerdasan buatan
    atau Artificial Intelligence (
    AI
    ) dan
    coding
    akan masuk dalam
    Sekolah Rakyat
    (SR).
    Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos,
    Idit Supriadi
    Priatna, menyebut hal ini akan menjadi salah satu rancangan untuk masa depan.
    “Kemungkinan (AI dan coding masuk SR), jadi dirancang untuk ke depan ya ini. Bukan hanya kekinian, tapi ini dipersiapkan anak-anak untuk ke depannya,” tegas Idit di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Sabtu (5/7/2025).
    Idit menjelaskan Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 mendatang akan menggunakan
    kurikulum nasional
    .
    Menurutnya, Sekolah Rakyat juga akan memuat beragam ekstrakurikuler, termasuk di bidang digital.
    “Kalau kurikulum secara mayor, kurikulum nasional tentunya nanti ada muatan-muatan tambahan di ekstrakurikuler, tentunya termasuk di bidang digital,” ungkapnya.
    Idit menegaskan persiapan terkait kurikulum Sekolah Rakyat sudah selesai.
    Pemerintah berharap Sekolah Rakyat menghasilkan siswa dengan kepintaran, etika, karakter, kedisiplinan, serta spiritualitas yang baik.
    “Tentunya Kemensos tidak sendirian, lebih ditopang oleh Kemendikdasmen di antaranya, dan kementerian-kementerian lain, serta Kemenag, jadi kita melibatkan semua pihak stakeholder yang berkaitan,” imbuhnya.
    Diketahui, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia akan beroperasi pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    “Jadi, untuk 14 Juli yang akan datang, akan dimulai proses pembelajaran di 100 titik,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai acara di Pusdiklatbangprof, Sabtu (5/7/2025)
    Ipul mengatakan, pada hari-hari awal sekolah, akan ada matrikulasi. Para siswa akan diberikan kesempatan untuk mengenal guru-guru mereka.
    Lalu, para siswa dan guru akan menjalani masa orientasi, dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
    “Jadi, nanti kita kerja sama dengan Kementerian Kesehatan melakukan cek kesehatan bersama untuk guru, untuk tenaga pendidik, dan untuk para siswa,” lanjutnya.
    Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satgas Sekolah Rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.