Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan sejumlah keberhasilan program reformasi mutu pendidikan madrasah (REP-MEQR) dalam empat tahun terakhir. Salah satunya mewujudkan pendidikan madrasah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abdul Rouf di Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.
loading…
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Abdul Rouf mengatakan, Program MEQR berhasil wujudkan pendidikan berkualitas di madrasah. Foto/istimewa
JAKARTA – Kementerian Agama ( Kemenag ) menyebut Program Madrasah Education Quality Reform (MEQR) berhasil membangun sistem pendidikan yang berkualitas.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Expose Capaian Hasil Proyek Reformasi Mutu Pendidikan Madrasah (REP-MEQR) di Jakarta. Acara ini dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Abdul Rouf, Direktur KSKK Madrasah, M. Sidik Sisdiyanto, Ketua PMU REP MEQR Arif Rahman, para Kasubdit di Ditjen Pendis, Kabid dan Pengelola Pendidikan Inklusi Kanwil Kemenag seluruh Indonesia.
Rapat ini bertujuan mengevaluasi dan memaparkan hasil proyek selama empat tahun terakhir. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Abdul Rouf menekankan pentingnya forum ini untuk menilai pencapaian yang diraih serta menyusun langkah-langkah strategis ke depan.
“Rapat ini adalah momen penting untuk menilai sejauh mana pencapaian yang telah kita raih dan menyusun langkah-langkah konkret untuk masa depan,” ujar Rouf, Rabu (4/12/2024).
Rouf menyoroti pencapaian proyek selama empat tahun, khususnya dalam membangun sistem yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah. “Proyek ini berhasil menciptakan sistem seperti e-RKAM dan penguatan EMIS, yang menjadi dasar kuat untuk keberlanjutan mutu pendidikan madrasah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Rouf juga menyampaikan pentingnya adaptasi madrasah terhadap dinamika global. Menurutnya, Program MEQR adalah langkah strategis untuk mendorong pendidikan berkualitas tinggi. “Kita harus memastikan semua madrasah, baik negeri maupun swasta, memiliki kualitas yang setara,” ujarnya.
Rouf juga mendorong kolaborasi antarmadrasah untuk berbagi praktik terbaik. Termasuk menekankan pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. “Kami berkomitmen memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus,” tambahnya.
Kemenag juga telah menyiapkan rencana anggaran untuk mendukung keberlanjutan Program Pendidikan Guru (PPG) dan pengembangan sistem ramah disabilitas. “Ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen kami untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan kepada masyarakat agar terus menjaga data pribadi dan berpikir kritis saat berada di dunia digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Mediodecci Lustarini mengatakan keamanan digital (digital safety) menjadi salah satu kunci agar ruang digital menjadi sehat dan produktif.
“Harus pintar-pintar dalam menjaga diri dari konten-konten negatif. Harus menjaga data pribadi, ya, jangan disebar di dunia digital,” kata Mediodecci dalam acara GENsi BERAKSI dari kanal YouTube Bisniscom, Selasa (3/12/2024).
Pasalnya, Mediodecci menjelaskan bahwa kejahatan di ruang digital begitu beragam, sehingga masyarakat diingatkan untuk terus menjaga data pribadi dan mampu membedakan situasi yang tidak diinginkan.
“Jadi hati-hati karena begitu banyak kejahatan yang terjadi di dunia digital, sehingga kecerdasan diri kita sendiri bagaimana kita berpikir kritis, memahami dan bisa membedakan situasi yang negatif dan positif,” ujarnya.
Selain itu, Mediodecci menyampaikan masyarakat juga harus memiliki keterampilan dalam bermedia sosial. Terlebih, ruang digital sangatlah luas dan siapa saja bisa menjangkau negara lain hanya dengan berselancar di media sosial.
“Sehingga membutuhkan keterampilan untuk memilah bagaimana informasi yang kita dapati memang bermanfaat. Yang diasah adalah kritik kemampuan untuk berpikir kritis,” jelasnya.
Berikutnya adalah etika. Menurut Mediodecci, etika juga berlaku di dunia maya agar ruang digital tetap sehat, terutama saat menuliskan sesuatu di media sosial seperti komentar.
“Jadi hati-hati dengan jempolnya, jangan lakukan cyberbully. Kalau kita semua menjaga diri kita Insya Allah dunia maya kita, ruang digital kita itu akan sehat,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, data dari Microsoft Entra menunjukkan terdapat lebih dari 600 juta serangan terhadap identitas setiap harinya, dengan 99% di antaranya menyerang password pengguna.
Digital Defense Report 2024 mengungkap terdapat tiga perubahan signifikan dalam karakteristik ancaman dan serangan siber yang terjadi di berbagai negara selama 2024, mulai dari ransomware, fraud, hingga identity and social engineering.
Menurut TrendMicro, serangan phishing meningkat sebanyak 58% pada 2023, dengan dampak keuangan diperkirakan mencapai US$3,5 miliar pada 2024.
Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menilai talenta digital merupakan salah satu tulang punggung untuk menuju Indonesia Emas 2045, yang perlu terus ditingkatkan.
EVP Head of Circle Kalisumapa Indosat Ooredoo Hutchison Swandi Tjia mengatakan bahwa saat ini talenta digital di Indonesia hanya mencapai 25,87% atau sekitar 69,7 juta jiwa.
Indosat berkomitmen untuk memberdayakan (empowering) talenta di Indonesia dengan mempersiapkan talenta-talenta muda yang fokus terhadap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Dengan keterampilan yang diberikan, Indosat berharap generasi muda makin berdaya dan memiliki jiwa entrepreneur sehingga mampu menghadapi Indonesia Emas 2045 melalui digital.
Swandi mengungkap data asosiasi penyedia layanan internet menunjukkan sebanyak 221 juta dari 278 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet.
Untuk itu, Swandi menyatakan bahwa Indosat berkomitmen untuk memperluas jaringannya di Sorong. Adapun, masyarakat Sorong sudah bisa menikmati jaringan internet Indosat di Sorong.
“Kalau kita lihat 69,9% itu cukup lumayan, tetapi kalau kita bandingkan dengan total seluruh Indonesia itu hanya 3,79%. Nah inilah Indosat Ooredoo Hutchison hadir di sini untuk membantu dan juga memperluas jaringan kita,” Swandi dalam acara GENsi BERAKSI dari kanal YouTube Bisniscom, Selasa (3/12/2024).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Mediodecci Lustarini mengatakan bahwa mayoritas pengguna aktif di Indonesia adalah generasi Z (Gen Z).
Generasi ini disebut rata-rata mampu menggunakan internet hingga enam jam dalam sehari.
“35% pengguna aktif internet di Indonesia dengan rata-rata durasi penggunaan internet selama 6 jam per hari atau seperempat hari itu digunakan untuk berselancar di dunia maya, itu adalah teman-teman Gen Z dan saat ini adalah generasi produktif di Indonesia,” tuturnya.
Adapun, sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 menunjukkan jumlah penduduk generasi Z sudah mencapai 75,49 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total populasi di Indonesia.
Lebih lanjut, Mediodecci juga menyatakan bahwa Indonesia akan memasuki masa keemasan pada 2045 mendatang, sehingga Gen Z akan mendominasi lanskap penduduk Indonesia.
“Gen Z merupakan aset bangsa yang punya peran vital menjadi penggerak dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Di samping itu, Mediodecci menyampaikan bahwa era digital turut menawarkan berbagai kemudahan bagi para anak muda atau gen Z, mulai dari akses informasi hingga kesempatan untuk beraksi, berkarya, dan menciptakan produktivitas diri.
/data/photo/2024/11/28/6747fe04d9d09.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9
3 Skenario Kemenag Jika Tanazul Diberlakukan Musim Haji 2025
Nasional")
3 Skenario Kemenag Jika Tanazul Diberlakukan Musim Haji 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan tiga skenario jika skema tanazul diberlakukan di musim
haji 1446 Hijriah
/ 2025 Masehi.
Skenario pertama yakni terkait hotel atau penginapan jemaah yang menjalani skema tanazul harus lebih dekat dengan Mina.
“Jadi hotel harus lebih dekat dengan Mina. Kalau jauh juga repot,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, Saiful Mujab dalam Media Gathering Kemenag Kanwil DKI Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Skenario kedua adalah pemetaan jemaah yang disarankan menjalani skema Tanazul.
Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian perwakilan untuk lontar jumroh di Mina.
“Yang ketiga masalah catering, ini catering kan juga harus dibicarakan,” imbuh Saiful.
Dia menginginkan agar jemaah yang menjalani skema tanazul tetap mendapat jatah makan dari catering yang sudah dibayar secara paket.
“Ini kan juga harus dibicarakan. Jadi sekarang masih tahapan-tahapan pembicaraan, bagaimana nanti akomodasi di sekitar itu, apakah kita dapat akomodasi hotel-hotel di sekitar Mina, yang memungkinkan,” katanya.
Untuk diketahui, tanazul adalah skema yang diwacanakan Kementerian Agama RI untuk mengurangi kepadatan jemaah haji saat berada di Mina.
Tanazul memungkinkan para jemaah menjalani ritual bermalam di Mina dengan cara menempati hotel-hotel sekitarnya dan tidak perlu berada di tenda atau tempat yang berdesakan.
Skema serupa, yakni murur di Muzdalifah juga sempat diterapkan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2024.
Perbedaannya, skema murur memindahkan tempat tidur dari tenda ke kendaraan. Jemaah hanya perlu bermalam di kendaraan saat berada di Muzdalifah dan kembali melanjutkan perjalanan.
Skema ini disebut terbukti mengurangi kepadatan jemaah saat berada di Muzdalifah.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal
Jakarta (ANTARA) – Komisi IV DPR RI mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan produksi susu lokal, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memenuhi kebutuhan susu dalam negeri secara berkelanjutan demi kesejahteraan peternak.
“Komitmen semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis susu,” kata Ketua rombongan Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan sektor persusuan nasional dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Ahmad menyatakan bahwa kunjungan itu bertujuan menggali persoalan di subsektor peternakan, khususnya produksi susu lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal,” ujar Ahmad.
Ahmad menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan industri pengolahan susu (IPS) untuk mendongkrak produksi susu nasional.
“Semua pihak harus berkomitmen. Tata niaga susu perlu diatur ulang agar lebih berpihak pada peternak lokal,” tutur Ahmad.
Sebagai langkah konkret, lanjut Ahmad, Komisi IV mendorong berbagai upaya, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk subsidi untuk lahan hijauan pakan ternak, pelatihan bagi peternak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga revisi regulasi untuk mendukung tata niaga yang lebih baik.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Makmun mengatakan bahwa pemerintah terus memantau penyerapan susu segar dalam negeri oleh IPS.
Ia juga mengusulkan penerapan standar minimal kandungan susu lokal seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produk susu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung produksi nasional.
“Model bisnis impor sapi perah juga harus melibatkan koperasi dan peternak lokal,” kata Makmun.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.
Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.
“Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.
Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang.
“Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM.
“Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan.
Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.
Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.
Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.
Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.
“Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.
Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang.
“Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM.
“Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan.
Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.
Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.
Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ADN)
Jakarta – Pelita Air dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe. Penandatanganan ini menjadi awal dari rencana pengembangan Bandara Pondok Cabe menjadi bandara berkonsep ramah lingkungan.
Adapun penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service.
Nantinya proyek ini akan dijalankan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang merupakan lembaga asal Jerman dan berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.
Dalam pidatonya, Eniya Listiani Dewi berharap agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama. Selain itu juga mendatangkan manfaat optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca.
“Kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif, meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe. Penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe. Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport; serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Direktorat Jenderal EBTKE dan Pelita Air,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).
Sejalan dengan hal tersebut, Bagus Agung Rahadiansyah, selaku Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) menyampaikan dirinya menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Direktorat Jenderal EBTKE melalui GIZ. Dia mendorong proyek ini menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.
“Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Dendy Kurniawan mengatakan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan perusahaan untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.
“Langkah nyata yang dilakukan oleh PT Pelita Air Service merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung PT Pertamina (Persero) mencapai target Net Zero Emission tahun 2060. Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi Tanah Air,” kata Dendy.
Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), bertujuan untuk mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kerja sama ini, Pelita Air dan Direktorat Jenderal EBTKE berkomitmen untuk dapat mencapai efisiensi energi yang signifikan serta pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan bandara. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Project Coordinator untuk SETI Johannes Anhorn menyampaikan inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.
“Kami senang dapat berkolaborasi dengan EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Kami berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu menjadikan Bandara Pondok Cabe sebagai percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia. Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini,” Kata Johannes.
Di sisi lain, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s.)
“Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina,” tukasnya.
(akn/ega)
GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat menyambut semangat Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dengan segera mengusut kasus pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Apalagi kasus dugaan suap senilai Rp12 miliar untuk status wajar tanpa pengecualian (WTP) diduga melibatkan anak buah anggota BPK RI Haerul Saleh. Dia sebelumnya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan tim penyidik sudah memeriksa Auditor Utama Syamsudin.
“Saksi didalami terkait dengan fakta persidangan terkait opini WTP Kementerian Pertanian,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).
Namun, Tessa tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait informasi dalam pemeriksaan tersebut.
Termasuk belum menyebutkan kapan pemeriksaan akan dilakukan kepada Haerul Saleh yang namanya disebutkan dalam persidangan Tipikor dengan saksi Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto.
Pemeriksaan terhadap Syamsudin adalah bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian SYL.
Namun, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang didalami terkait pemeriksaan tersebut.
Saat di persidangan Hermanto membenarkan pernyataan jaksa soal adanya permintaan dana Rp12 miliar yang diminta auditor bernama Victor menyusul adanya temuan BPK terkait food estate.
“Ada. Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp12 miliar untuk Kementan,” papar Hermanto. “Iya, (diminta) Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,” kata Hermanto.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo Subianto terus mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi.
Bahkan, Prabowo juga sempat melontarkan pribahasa ikan busuk berawal dari kepalanya.
Pernyataan itu diulang kembali saat menyampaikan pengarahannya acara retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 25-27 Oktober 2024.
Prabowo juga meminta para jajarannya untuk mundur apabila tidak memiliki visi dan misi antikorupsi yang sama.
Menurut peneliti Akbar Tandjung Institute Tardjo Ragil dalam tulisannya di media nasional, sikap antikorupsi Prabowo ini sebagai bentuk ‘komitmen politik’ dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).
Jakarta, Gatra.com – Ketua Tim Verifikasi Dokumen Perjalanan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mausia (Kemenkumham), Arvin Gumilang, mengatakan, paspor dengan desain baru bakal memiliki fitur pengamanan yang lebih tinggi.
“Tentunya dengan harapannya adalah dengan fitur-fitur pengamanan yang lebih tinggi,” kata Arvin dalam acara Press Breifing di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta, Selasa, (16/7).
Ia menyampaikan, paspor atau pemerintah Republik Indonesia menyebutnya dokumen perjalanan, dengan desain teranyar tersebut akan diperkenalkan kepada publik pada 17 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, perubahan desain paspor atau dokumen perjalanan ini merupakan hal yang wajar dan direkomendasikan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Negara di dunia dianjurkan untuk melakukan perubahan desain paspor seiring dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, kata Arvin, perubahan desain paspor juga diperlukan mengingat berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan. Misalnya, makin canggihnya keahlian untuk melakukan pemalsuan dokumen.
“Tentunya security feature itu, fitur pengaman, saya yakin untuk paspor Indonesia ke depan ini akan makin canggih. Akan tetapi, tidak bisa di-spill, tidak bisa disampaikan, yang bisa disampaikan bahwa memang 17 Agustus sesuai dengan komitmen Pak Dirjen,” ujarnya.
Ditegaskan oleh Arvin bahwa pengguna paspor desain lama tidak diwajibkan mengganti paspornya jika desain baru telah diedarkan. Namun, jika pemegang paspor ingin mengganti paspornya dengan yang baru, pihaknya mempesilakan.
“Ya dipersilakan, tidak dilarang juga. Akan tetapi, tidak ada keharusan untuk mengganti desain paspor yang baru,” katanya.
Lenih lanjut Arvin meluruskan bahwa perubahan warna pada desain paspor tidak memiliki standar. Menurutnya, mengubah warna paspor tidak berarti menambah keamanan paspor tersebut. “Mengubah warna menjadi aman itu kan agak sedikit keliru ya,” ujarnya.
Arvin menjelaskan bahwa paspor Indonesia yang kini berwarna toska berasal dari filosofi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. “Biru dan hijau kemudian digabungkan muncullah menjadi warna toska,” ucapnya.
Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan desain baru paspor RI akan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Ia menyampaikan bahwa paspor baru tersebut dipersiapkan untuk diterbitkan pada tanggal HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Sandy Andaryadi, menyampaikan, press biriefing ini merupakan wadah untuk berbagi informasi dan isu-isu aktual terkait keimigrasian.
“Ini pioner, ini menjadi wadah untuk berbagai informasi dan isu-isu aktual. Ke depannya, acara ini akan dihelat secara rutin,” ujarnya.
Dalam Press Briefing ini, juga disampaikan perkembangan dari beberapa bagian lainnya di Ditjen Imigrasi, yakni terkait visa yang dipaparkan oleh Ketua Tim Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Agung Pramono; soal izin tinggal oleh Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal, Tessar Bayu Setyaji; dan penindakan pelanggaran keimigrasian dari Ketua Pengawasan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Eka Riyanto.
37