Xcloud.id

Institusi: Sekretaris Direktorat Jenderal

  • 4 Fakta Pagar Misterius di Laut Tangerang, Teranyar Nelayan Mengaku Mereka yang Bangun

    4 Fakta Pagar Misterius di Laut Tangerang, Teranyar Nelayan Mengaku Mereka yang Bangun

    loading…

    Tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menyegel dan menghentikan kegiatan pemagaran laut sepanjang 30 km tanpa izin di perairan Tangerang. FOTO/IST

    TANGERANG – Pagar laut misterius sepanjang lebih dari 30 kilometer (km) ditemukan telah berdiri di Laut Tangerang, Banten. Pagar dari bambu yang tidak diketahui pemiliknya tersebut kini telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Keberadaan pagar bambu di Laut Tangerang ini sebenarnya telah lama diketahui oleh pemerintah. Tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten bahkan telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024.

    Dari hasil investigasi dan Pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu.

    “Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Berikut Ini Fakta-fakta Pagar Misterius di Laut Tangerang

    1. Tidak Diketahui Motif dan Pemiliknya

    Meski telah diketahui cukup lama, pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang hingga saat ini belum diketahui siapa pemiliknya. Hasil investigasi KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten hanya mendapatkan panjang dan konstruksi pagar. Sementara motif dan pemilik belum diketahui.

    Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mempertanyakan ketegasan pihak keamanan yang tidak berani menyebut siapa dalang di balik kemunculan pagar laut misterius itu. Ia menyebut bahkan Angkatan Laut (AL) pun tak berani padahal sudah menemukan sejak beberapa waktu lalu.

    “Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk AL yang berani menyatakan siapa yang membangun. Jadi bagi pihak-pihak yang menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai ke arah sana itu sudah ada negara,” ucap Said Didu dikutip, Jumat (10/1/2025).

    2. Langgar Hukum UNCLOS 1982

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten telah melanggar hukum laut internasional yang tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

    “Pemagaran laut tidak sesuai dengan praktik internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982),” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL), Kusdiantoro dalam keterangan resminya, Kamis (9/1/2025).

    Menurutnya, pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran.

    “Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” katanya.

  • KKP Segel Pagar Laut 30,16 KM di Tangerang – Page 3

    KKP Segel Pagar Laut 30,16 KM di Tangerang – Page 3

    Sebelumnya, heboh pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut ini terus bertambah panjang dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. 

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kusdiantoro mengatakan, KKP terus mendorong penyelesaian masalah pagar laut 30,16 km di Tangerang ini.

    Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu prioritas kebijakan ekonomi biru KKP untuk menciptakan ruang laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi bangsa.

    “Saya berikan dukungan, mendukung adanya diskusi hari ini, sehingga terkait masalah pemagaran laut semakin jelas, bagaimana menyikapi solusinya. Dan ini menjadi satu bentuk komitmen juga dari KKP,” kata Kusdiantoro dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025). 

    Penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang melibatkan berbagai pihak mulai jajaran KKP, Ombudsman RI, Kementerian ATR/BPN, Kantah Tangerang, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, DKP Tangerang, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), camat hingga kepala desa setempat serta pihak-pihak terkait lainnya.

    Menurut dia, pemagaran laut merupakan indikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar, yang akan menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam memanfaatkan, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan perubahan fungsi ruang laut.

    “Kami berharap diskusi ini melahirkan solusi, bisa menjawab masalah yang berkembang dan semakin mencerahkan kepada masyarakat agar bisa mengikuti aturan yang ada khususnya terkait dengan pengelolaan ruang laut,” ujarnya.

     

  • Pagar Laut Misterius 30,16 Km di Perairan Tangerang: Pemilik Misterius, Warga Dibayar Rp 100 Ribu – Halaman all

    Pagar Laut Misterius 30,16 Km di Perairan Tangerang: Pemilik Misterius, Warga Dibayar Rp 100 Ribu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten kini menjadi pusat perhatian. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung.

    Warga dikabarkan menerima upah Rp100 ribu untuk memasang pagar-pagar bambu sejauh 30,16 kilometer tersebut. Pemasangan dilakukan saat malam hari.

    “Siapa yang melakukan belum teridentifikasi. Mereka (warga) sampaikan masyarakat malam-malam disuruh pasang (pagar bambu) dikasih uang Rp100.000 per orang. Cuma itu yang memerintahkan siapa, kita belum sampai situ,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriadi, Rabu(8/1/2025).

    Pemasangan pagar yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji telah berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan beberapa lapisan. Temuan ini berdasarkan informasi dari masyarakat saat pimpinan Ombudsman RI melakukan kunjungan ke lokasi pada 5 Desember 2024.

    Hasil penelusuran bersama nelayan, Fadli menjelaskan bahwa pagar tersebut memiliki pintu setiap 400 meter yang dapat diakses oleh perahu.  Namun, di dalam area tersebut, nelayan akan kembali menjumpai pagar lapisan berikutnya.

    “Pagar tersebut berbentuk seperti labirin,” ungkapnya. Fadli menegaskan bahwa keberadaan pagar tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat serta merugikan dan membahayakan para nelayan.

    “Tidak sesuai dengan prinsip bahwa laut itu kan terbuka, tidak boleh tertutup. Padahal, DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Banten) telah menyatakan bahwa tidak berizin,” kata Fadli.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta pemerintah harus tegas dan harus segera membongkar pagar laut misterius tersebut.

    “Pemerintah harus tegas, bongkar pagar laut yang merugikan warga. Kasihan mereka tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Masyarakat jangan dirugikan dengan alasan pembangunan. Masyarakat lah yang memiliki negara, bukan satu-dua orang atau perusahaan,” ujar Yohan.

    Menurut Yohan negara tidak boleh kalah oleh satu-dua orang, atau perusahaan pengembang kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Kalau benar dugaan pagar laut ini dibangun oleh pihak pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group, saya tegaskan negara tidak boleh kalah oleh mereka,” ujarnya.

    Presidium MN KAHMI ini juga akan mendesak dilakukan evaluasi terhadap pembangunan PSN PIK 2 dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Kami mendukung langkah Kementerian ATR/BPN mengkaji ulang PSN PIK 2. Kami juga apresiasi, kemarin Pimpinan DPR Pak Sufmi Dasco juga membuka peluang kaji ulang proyek tersebut,” ucap Politikus PAN ini.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Kala itu pagar masih sepanjang 7 km.

    Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi pada 4-5 September. Tim mengungkap tak ada izin dari camat ataupun kepala desa untuk pemagaran itu.

    “Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.

    Menurut Eli, struktur pagar terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan diberi pemberat berupa karung berisi pasir.  

    Yang mengejutkan, berdasarkan investigasi tidak ada satu pun rekomendasi atau izin dari pihak berwenang. Struktur ini membentang di enam kecamatan yang mencakup 16 desa, tepat di kawasan yang dihuni ribuan nelayan.

    “Di sepanjang kawasan ini, 6 kecamatan dengan 16 desa ini, ada sekelompok nelayan, masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan. Ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudi daya,” jelas Eli.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro mengindikasikan adanya upaya tidak benar dalam kasus ini.

    “Pemagaran laut merupakan indikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar, yang akan menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam memanfaatkan, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan perubahan fungsi ruang laut,” tegasnya.

    Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) melalui Rasman Manafii menekankan bahwa aktivitas ini melanggar aturan.

    “Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari,” katanya.

    Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto juga mengaku tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Demikian juga apakah pagar itu terkait reklamasi, ia tak bisa memastikan karena tak ada proposal izin ke pihaknya.

    “Nah, kita tidak tahu. Itu (reklamasi) baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” ujar Suharyanto. (Tribun Network/kps/wly)

  • Heboh Misteri Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Menteri ATR/BPN: Saya Belum Cek

    Heboh Misteri Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Menteri ATR/BPN: Saya Belum Cek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku belum mengetahui terkait kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku baru mengetahui hal itu. Karenanya, dia menegaskan bakal segera melakukan pengecekan.

    “Pagar misterius? Saya belum tahu, saya belum temukan aku belum cek,” jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rabu (8/1/2025).

    Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat angkat bicara mengenai keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 kilometer di wilayah pesisir Tangerang tersebut.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro menyebut, bakal segera menggandeng sejumlah stakeholder untuk segera mengungkap siapa sosok dibalik kemunculan pagar laut misterius tersebut.

    Kusdiantoro menyebut, penyelesaian masalah pemagaran laut itu bakal melibatkan berbagai pihak mulai jajaran KKP, Ombudsman RI, Kementerian ATR/BPN, Kantah Tangerang, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, DKP Tangerang, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), camat hingga kepala desa setempat serta pihak-pihak terkait.

    Menurut Kusdiantoro, pemagaran laut merupakan indikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar, yang akan menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam memanfaatkan, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan perubahan fungsi ruang laut. 

    “Kami berharap diskusi ini melahirkan solusi, bisa menjawab masalah yang berkembang dan semakin mencerahkan kepada masyarakat agar bisa mengikuti aturan yang ada khususnya terkait dengan pengelolaan ruang laut,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km. 

    Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan juga diberi pemberat berupa karung berisi pasir. 

     “Kemudian di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri,” katanya.

  • Sepanjang Tahun Ini, Pemerintah Blokir 5,4 Juta Konten Judol Berkedok Game Online di Ponsel – Halaman all

    Sepanjang Tahun Ini, Pemerintah Blokir 5,4 Juta Konten Judol Berkedok Game Online di Ponsel – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah memblokir jutaan konten judi online sepanjang tahun ini di mana di antaranya berkedok game di ponsel (handphone).

    Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mediodecci Lustarini menuturkan judi onlone berkembang dengan modus yang semakin canggih.

    Menurutnya, Kemkomdigi telah memblokir 5.512.602 konten terkait judol di berbagai platform digital hingga akhir tahun 2024.

    Mediodecci mengungkapkan bagaimana judol memberi dampak buruk pada fisik, psikologis, maupun sosial masyarakat.

    “Pergerakan dana dari aktivitas-aktivitas tersebut sangat besar khususnya terkait judol. Dan 80 ribu yang tersasar adalah mereka yang masuk kategori anak-anak,” ujarnya dalam keterangan Senin (30/12/2024).

    Tampilan hingga algoritma judi onlone dirancang untuk membuat pemain ketagihan.

    “Begitu mudah mengakses situs judol. Maraknya game online menjadi pintu masuk para pelaku untuk menjaring pengikut. Sangat tipis membedakan game yang benar atau judol. Jadi selalu waspada dan awasi anak-anak kita,” ujarnya.

    Data digital Indonesia per Januari 2024, tercatat ada 185 juta pengguna internet di Indonesia dengan waktu berselancar paling tinggi di dunia yaitu 7 hingga 8 jam per hari. 

    Jumlah ini kurang lebih 70 persen dari jumlah penduduk, 139 juta di antaranya adalah pengguna media sosial dengan waktu menggunakannya 3 jam per hari. 

    Dari 139 juta itu, 90 persen adalah pengguna aplikasi Whatsapp, 85 persen Instagram, dan selebihnya adalah pengguna Facebook dan Tiktok.

    Iklan judol bahkan dikatakannya sering muncul terselubung di platform-platform populer yang mungkin pemilik pun tidak sadar akunnya terafiliasi atau dimanfaatkan pelaku judol.

    Mediodeci pun mengingatkan kepada masyarakat khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) karena bukan hanya mereka yang terindikasi melindungi judol, tapi yang bermain pun akan diproses hukum.

    “Tak usah terbuai dengan keuntungan karena judol tak akan ada menangnya. Belum lagi implikasi hukum dan sosialnya. Jadi judol itu sudah pasti kalah. Jauhi,” ujar Mediodecci.

    Pemerintah pun terus menguatkan langkah dan berkolaborasi untuk memberantas judol. 

    Beberapa langkah tersebut adalah kolaborasi dengan tokoh masyarakat, literasi digital, pembentukan Satuan Tugas Khusus.

    Pada 2025, Kemkomdigi menargetkan penurunan signifikan jumlah situs judol, peningkatan efektivitas pemblokiran, dan kolaborasi lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

  • Jangan Sampai Terjebak, Begini Dampak Mengerikan Judol

    Jangan Sampai Terjebak, Begini Dampak Mengerikan Judol

    Jakarta: Judi online (judol) semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada 2024 ada sekitar 4 juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian online.

    Bahkan, 80 ribu di antaranya adalah kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kerugian yang dialami akibat judol mencapai angka fantastis, yaitu Rp27 triliun per tahun.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan upaya penanganan secara mandiri maupun bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya menyelenggarakan podcast bertajuk ‘Lari dari Judol’ yang tayang di kanal Youtube Teras Negeriku pada 31 Desember 2024. Podcast ini akan berbagi pandangan inspiratif tentang gaya hidup sehat dan cara menjauhi jebakan ilusi easy money.

    Dampak Mengerikan Judi Online
    Judol telah berkembang dengan modus yang semakin canggih. Kemudahan akses dan promosi manipulatif berupa kemenangan palsu juga semakin tersamarkan. Langkah ini telah menjebak banyak individu dalam lingkaran kecanduan. Hingga 27 Desember 2024, Komdigi telah memblokir 5.512.602 konten terkait judol di berbagai platform digital. 

    Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengungkapkan bagaimana judol memberi dampak buruk pada fisik, psikologis, maupun sosial masyarakat. Data digital Indonesia per Januari 2024, tercatat ada 185 juta pengguna internet di Indonesia dengan waktu berselancar paling tinggi di dunia, yaitu 7 hingga 8 jam perhari.

    Jumlah ini kurang lebih 70 persen dari jumlah penduduk atau 139 juta di antaranya adalah pengguna media sosial dengan waktu menggunakannya 3 jam per hari. Dari 139 juta itu, 90 persen adalah pengguna aplikasi Whatapp, 85 persen Instagram, dan selebihnya pengguna Facebook dan TikTok. 

    “Pergerakan dana dari aktivitas-aktivitas tersebut sangat besar khususnya terkait judol. Dan 80 ribu yang tersasar adalah mereka yang masuk kategori anak-anak,” ujar Medidecci, dalam keterangannya, Minggu, 29 Desember 2024.
     

     
    Mediodecci mengungkapkan cara kerja judol hingga membuat pemain ketagihan. Menurut dia, banyaknya game online menjadi pintu masuk dari para pelaku menjaring pengikut judol.

    “Sangat tipis membedakan game yang benar atau judol. Jadi selalu waspada dan awasi anak-anak kita,” ujar dia.

    Iklan judol bahkan sering muncul terselubung di platform-platform populer yang mungkin pemiliknya tidak sadar terafiliasi atau dimanfaatkan pelaku judol.

    Mediodeci mengingatkan masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), karena bukan hanya mereka yang terindikasi melindungi judol, tapi yang bermain akan diproses hukum.

    “Tak usah terbuai dengan keuntungan karena judol tak akan ada menangnya. Belum lagi implikasi hukum dan sosialnya. Jadi judol itu sudah pasti kalah. Jauhi!” ujar Mediodecci.
    Berikut Beberapa efek nyata judol:

    Pengaruh kesehatan mental: Judol menyebabkan stres, depresi, atau gangguan mental lainnya
    Persoalan keuangan: Menyebabkan kebangkrutan dan utang yang menumpuk
    Kerusakan sosial: Konflik keluarga dan isolasi diri kerap dialami oleh pemain judol
    Tindakan kriminalitas: Beberapa individu terpaksa melakukan kejahatan seperti pencurian atau penipuan demi memenuhi hasrat atau menutupi kerugian
    Kerugian ekonomi: Hilangnya potensi pendapatan negara akibat aktivitas judol.

    Berikut cara Komdigi menguatkan langkah dan berkolaborasi untuk memberantas judol: 

    Pemblokiran konten: Hingga 24 Desember 2024, lebih dari 5,4 juta konten perjudian telah diblokir
    Kolaborasi dengan tokoh masyarakat: Melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk edukasi dan pengawasan aktivitas perjudian
    Literasi digital: Melalui seminar, konten edukatif, dan kampanye daring
    Pembentukan Satuan Tugas Khusus: Mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku dan operator judol.

    Pada 2025, Komdigi menargetkan penurunan signifikan jumlah situs judol, peningkatan efektivitas pemblokiran, dan kolaborasi lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan.
    Generasi Muda Rentan Terjebak Judol
    Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terjebak judol. Faktor psikologis, seperti keinginan cepat kaya, tekanan sosial media, dan kurangnya literasi finansial yang membuat mereka mudah tergoda. Kemudahan akses teknologi dan pengaruh lingkungan juga memperparah situasi.

    Aktris muda Sheryl Sheinafia berbagi pengalaman dan memberikan tips bagaimana menjaga gaya hidup sehat sebagai langkah preventif. Olahraga dinilai salah satu cara efektif menjauhi kebiasaan negatif. Aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi endorfin, menciptakan rutinitas positif, dan membantu seseorang membangun mental yang lebih baik.
     

    Sheryl juga memberikan edukasi melawan taktik psikologis yang sering digunakan situs judi untuk memanipulasi pemain, seperti ilusi kemenangan mudah, Fear of Missing Out (FOMO), dan manipulasi emosi. Masyarakat selalu diajak aktif menyebarkan informasi kepada orang-orang di sekitar.

    Masyarakat diajak untuk bersama-sama melawan judol dengan langkah nyata. Segera laporkan jika menemukan konten perjudian melalui platform https://aduankonten.id/.

    Jakarta: Judi online (judol) semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada 2024 ada sekitar 4 juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian online.
     
    Bahkan, 80 ribu di antaranya adalah kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kerugian yang dialami akibat judol mencapai angka fantastis, yaitu Rp27 triliun per tahun.
     
    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan upaya penanganan secara mandiri maupun bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya menyelenggarakan podcast bertajuk ‘Lari dari Judol’ yang tayang di kanal Youtube Teras Negeriku pada 31 Desember 2024. Podcast ini akan berbagi pandangan inspiratif tentang gaya hidup sehat dan cara menjauhi jebakan ilusi easy money.

    Dampak Mengerikan Judi Online
    Judol telah berkembang dengan modus yang semakin canggih. Kemudahan akses dan promosi manipulatif berupa kemenangan palsu juga semakin tersamarkan. Langkah ini telah menjebak banyak individu dalam lingkaran kecanduan. Hingga 27 Desember 2024, Komdigi telah memblokir 5.512.602 konten terkait judol di berbagai platform digital. 
    Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengungkapkan bagaimana judol memberi dampak buruk pada fisik, psikologis, maupun sosial masyarakat. Data digital Indonesia per Januari 2024, tercatat ada 185 juta pengguna internet di Indonesia dengan waktu berselancar paling tinggi di dunia, yaitu 7 hingga 8 jam perhari.
     
    Jumlah ini kurang lebih 70 persen dari jumlah penduduk atau 139 juta di antaranya adalah pengguna media sosial dengan waktu menggunakannya 3 jam per hari. Dari 139 juta itu, 90 persen adalah pengguna aplikasi Whatapp, 85 persen Instagram, dan selebihnya pengguna Facebook dan TikTok. 
     
    “Pergerakan dana dari aktivitas-aktivitas tersebut sangat besar khususnya terkait judol. Dan 80 ribu yang tersasar adalah mereka yang masuk kategori anak-anak,” ujar Medidecci, dalam keterangannya, Minggu, 29 Desember 2024.
     

     
    Mediodecci mengungkapkan cara kerja judol hingga membuat pemain ketagihan. Menurut dia, banyaknya game online menjadi pintu masuk dari para pelaku menjaring pengikut judol.
     
    “Sangat tipis membedakan game yang benar atau judol. Jadi selalu waspada dan awasi anak-anak kita,” ujar dia.
     
    Iklan judol bahkan sering muncul terselubung di platform-platform populer yang mungkin pemiliknya tidak sadar terafiliasi atau dimanfaatkan pelaku judol.
     
    Mediodeci mengingatkan masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), karena bukan hanya mereka yang terindikasi melindungi judol, tapi yang bermain akan diproses hukum.
     
    “Tak usah terbuai dengan keuntungan karena judol tak akan ada menangnya. Belum lagi implikasi hukum dan sosialnya. Jadi judol itu sudah pasti kalah. Jauhi!” ujar Mediodecci.

    Berikut Beberapa efek nyata judol:

    Pengaruh kesehatan mental: Judol menyebabkan stres, depresi, atau gangguan mental lainnya
    Persoalan keuangan: Menyebabkan kebangkrutan dan utang yang menumpuk
    Kerusakan sosial: Konflik keluarga dan isolasi diri kerap dialami oleh pemain judol
    Tindakan kriminalitas: Beberapa individu terpaksa melakukan kejahatan seperti pencurian atau penipuan demi memenuhi hasrat atau menutupi kerugian
    Kerugian ekonomi: Hilangnya potensi pendapatan negara akibat aktivitas judol.

    Berikut cara Komdigi menguatkan langkah dan berkolaborasi untuk memberantas judol: 

    Pemblokiran konten: Hingga 24 Desember 2024, lebih dari 5,4 juta konten perjudian telah diblokir
    Kolaborasi dengan tokoh masyarakat: Melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk edukasi dan pengawasan aktivitas perjudian
    Literasi digital: Melalui seminar, konten edukatif, dan kampanye daring
    Pembentukan Satuan Tugas Khusus: Mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku dan operator judol.

    Pada 2025, Komdigi menargetkan penurunan signifikan jumlah situs judol, peningkatan efektivitas pemblokiran, dan kolaborasi lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan.
    Generasi Muda Rentan Terjebak Judol
    Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terjebak judol. Faktor psikologis, seperti keinginan cepat kaya, tekanan sosial media, dan kurangnya literasi finansial yang membuat mereka mudah tergoda. Kemudahan akses teknologi dan pengaruh lingkungan juga memperparah situasi.
     
    Aktris muda Sheryl Sheinafia berbagi pengalaman dan memberikan tips bagaimana menjaga gaya hidup sehat sebagai langkah preventif. Olahraga dinilai salah satu cara efektif menjauhi kebiasaan negatif. Aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi endorfin, menciptakan rutinitas positif, dan membantu seseorang membangun mental yang lebih baik.
     

    Sheryl juga memberikan edukasi melawan taktik psikologis yang sering digunakan situs judi untuk memanipulasi pemain, seperti ilusi kemenangan mudah, Fear of Missing Out (FOMO), dan manipulasi emosi. Masyarakat selalu diajak aktif menyebarkan informasi kepada orang-orang di sekitar.
     
    Masyarakat diajak untuk bersama-sama melawan judol dengan langkah nyata. Segera laporkan jika menemukan konten perjudian melalui platform https://aduankonten.id/.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Gandeng Musisi Sheryl Sheinafia, Komdigi Ajak Generasi Muda Muda Lawan Judol

    Gandeng Musisi Sheryl Sheinafia, Komdigi Ajak Generasi Muda Muda Lawan Judol

    loading…

    Podcast bertajuk Lari dari Judol menghadirkan sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, bersama musisi Sheryl Sheinafia. FOTO/IST

    JAKARTA – Judi online (judol) semakin menjadi ancaman serius di Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 4 juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian online pada tahun 2024. Lebih mengejutkan lagi, 80.000 di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun.

    Kerugian yang diakibatkan oleh praktik ilegal ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp27 triliun per tahun. Dampak dari judol tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan masalah sosial dan kesehatan yang serius.

    Sebagai bentuk komitmen memberantas praktik ilegal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan berbagai upaya, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satu inisiatif terbaru adalah podcast bertajuk Lari dari Judol yang akan tayang di kanal YouTube Teras Negeriku pada 31 Desember 2024.

    Diskusi dalam podcast ini menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, bersama musisi Sheryl Sheinafia. Mereka berbagi pandangan inspiratif tentang gaya hidup sehat dan cara menghindari jebakan easy money yang ditawarkan oleh judi online.

    Judol telah berkembang dengan modus semakin canggih. Kemudahan akses dan promosi manipulatif berupa kemenangan palsu juga semakin tersamarkan. Langkah ini telah menjebak banyak individu dalam lingkaran kecanduan. Hingga 27 Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir 5.512.602 konten terkait judol di berbagai platform digital.

    Mediodecci menjelaskan bagaimana judol memberi dampak buruk pada fisik, psikologis, maupun sosial masyarakat. Data digital Indonesia per Januari 2024, katanya, tercatat ada 185 juta pengguna internet di Indonesia dengan waktu berselancar paling tinggi di dunia yaitu 7 hingga 8 jam per hari. Jumlah ini kurang lebih 70% dari jumlah penduduk, di mana 139 juta di antaranya pengguna media sosial dengan waktu menggunakannya 3 jam per hari. Dari 139 juta itu, 90% adalah pengguna aplikasi WhatsApp, 85% Instagram, dan selebihnya adalah pengguna Facebook dan TikTok.

    “Pergerakan dana dari aktivitas-aktivitas tersebut sangat besar, khususnya terkait judol. Dan 80.000 yang tersasar adalah mereka yang masuk kategori anak-anak,” ujar Medidecci dalam keterangannya, Minggu (29/12/2024).

    Bagaimana cara kerja judol yang kian canggih dalam memanfaatkan tampilan menarik, bonus promosi, dan algoritma yang dirancang untuk membuat pemain ketagihan? Mediodecci mengungkapnya dengan gamblang.

    “Begitu mudah mengakses situs judol. Maraknya game online menjadi pintu masuk para pelaku untuk menjaring pengikut. Sangat tipis membedakan game yang benar atau judol. Jadi selalu waspada dan awasi anak-anak kita,” ujarnya.

    Iklan judol bahkan sering muncul terselubung di platform-platform populer yang mungkin pemilik pun tidak sadar akunnya terafiliasi atau dimanfaatkan pelaku judol. Mediodeci mengingatkan kepada masyarakat khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) karena bukan hanya mereka yang terindikasi melindungi judol, tapi yang bermain pun akan diproses hukum.

  • 4 Juta Pengguna Internet di Indonesia Terlibat Judi Online Sepanjang 2024 – Page 3

    4 Juta Pengguna Internet di Indonesia Terlibat Judi Online Sepanjang 2024 – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Judi online (judol) semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Berdasarkan data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada 2024 ada sekitar 4 juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian online.

    Bahkan, 80.000 di antaranya adalah kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kerugian yang dialami akibat judol pun mencapai angka fantastis, yaitu Rp27 triliun per tahun.

    Sebagai bentuk komitmen memberantas praktik ilegal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan upaya penanganan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. 

    Salah satunya menyelenggarakan podcast bertajuk “Lari dari Judol” yang tayang di kanal Youtube Teras Negeriku pada 31 Desember 2024. Diskusi menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini bersama bintang muda penuh talenta, Sheryl Sheinafia, yang berbagi pandangan inspiratif tentang gaya hidup sehat dan cara menjauhi jebakan ilusi “easy money”.

    Dampak Mengerikan Judi Online

    Judol telah berkembang dengan modus yang semakin canggih. Kemudahan akses dan promosi manipulatif berupa kemenangan palsu juga semakin tersamarkan. Langkah ini telah menjebak banyak individu dalam lingkaran kecanduan. Hingga 27 Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir 5.512.602 konten terkait judol di berbagai platform digital. 

    Mediodecci mengungkapkan bagaimana judol memberi dampak buruk pada fisik, psikologis, maupun sosial masyarakat. 

    Data digital Indonesia per Januari 2024, katanya, tercatat ada 185 juta pengguna internet di Indonesia dengan waktu berselancar paling tinggi di dunia yaitu 7 hingga 8 jam perhari. Jumlah ini kurang lebih 70% dari jumlah penduduk.

    Sebanyak 139 juta di antaranya adalah pengguna media sosial dengan waktu menggunakannya 3 jam per hari. Dari 139 juta itu, 90% adalah pengguna aplikasi Whatsapp, 85 % Instagram, dan selebihnya adalah pengguna facebook dan tiktok. 

    “Pergerakan dana dari aktivitas-aktivitas tersebut sangat besar khususnya terkait judol. Dan 80 ribu yang tersasar adalah mereka yang masuk kategori anak-anak,” ujar Medidecci.

     

  • Produsen bom asal Malang pamerkan ragam peledak buatan RI di Vietnam

    Produsen bom asal Malang pamerkan ragam peledak buatan RI di Vietnam

    Jakarta (ANTARA) – Produsen bom asal Malang PT Sari Bahari memamerkan ragam produk peledak yang dibuat di dalam negeri dalam pameran alat pertahanan dan keamanan Vietnam Defence Expo 2024 di Hanoi.

    Direktur PT Sari Bahari Putra Egam saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan partisipasi perusahaannya dalam pameran itu, yang berlangsung pada 20–22 Desember 2024, untuk memperkenalkan bom-bom udara buatan Indonesia kepada warga di kawasan dan dunia.

    “Banyak dari pengunjung asing yang baru mengetahui Indonesia sudah boleh dibilang mandiri dalam produksi bom udara berbagai jenis. Bahkan yang membanggakan bom berjenis bom latih P-100 Practice sudah diekspor dan digunakan Angkatan Udara Vietnam,” kata Putra.

    Dia menambahkan sepanjang 2023 ada 500 unit bom latih yang diekspor dari Sari Bahari ke Vietnam.

    Dalam pameran itu, Putra menyebut ada berbagai jenis bom baik itu bom latih maupun bom tajam yang dipamerkan, di antaranya P-100P, P-250P, P-500P, P-100L, P-250L, P-500L, P-100M, BNL-125, BNL-250, dan BNM-250.

    “Bom produksi Sari Bahari juga telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk armada Sukhoi Su-27/30, begitu juga dengan rocketpod (peluncur roket) juga sudah sukses diuji coba pada pesawat T-50 TNI AU,” sambung Putra.

    Oleh karena itu, dia pun berterima kasih kepada Kementerian Pertahanan RI dan instansi pemerintah lainnya yang mendukung partisipasi industri pertahanan dalam negeri di Vietnam Defence Expo 2024. Sepanjang acara, Sari Bahari dikunjungi beberapa pejabat RI, di antaranya Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Potensi Pertahanan Kemenhan RI Brigjen TNI Heri Pribadi, dan Atase Pertahanan RI untuk Vietnam Kolonel Laut (P) Jerry H. Manuhutu.

    “Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Pemerintah RI dan Kementerian Pertahanan RI selama berpameran di Vietnam. Semoga dengan partisipasi industri pertahanan nasional di berbagai pameran luar negeri ini bisa membuka pasar seluas-luasnya,” kata dia.

    Dia juga berharap partisipasi perusahaannya itu dapat menarik minat banyak pembeli asing sehingga industri pertahanan dalam negeri dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen sebagaimana yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Vietnam Defence Expo 2024 diikuti sekitar 250 perusahaan alutsista dunia, termasuk dari pabrikan senjata asal Amerika Serikat, China, dan Rusia. Ribuan pengunjung dari berbagai negara mendatangi pameran senjata dan alat-alat pertahanan di Hanoi tersebut.

    PT Sari Bahari sejak 1993 telah memproduksi bom-bom untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Produsen bom asal Malang itu saat ini terdaftar dalam rantai pasok global NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) dengan nomor registrasi 0479Z, dan anggota aktif Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepala BPSDM tekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi ASN

    Kepala BPSDM tekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur.

    Hal itu disampaikannya saat menutup Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Gedung F Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. Dia menambahkan dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”.

    Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk bersiap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.

    “Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah,” kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sugeng menekankan sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa.

    Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.

    “Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan,” imbuhnya.

    Ia mengungkapkan dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bakal disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Dalam konteks ini, Sugeng meminta para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di daerah.

    “Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing,” pungkas Sugeng.

    Adapun diklat tersebut diikuti 80 peserta yang merupakan pejabat aparatur di lingkup Kemendagri.

    Hadir pada forum tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suryawan Hidayat, Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Tutik Lestari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024