Xcloud.id

Institusi: Populi Center

  • TII: Pemisahan jadwal Pemilu berpeluang perkuat pengawasan

    TII: Pemisahan jadwal Pemilu berpeluang perkuat pengawasan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga penelitian kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menilai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka peluang signifikan untuk memperkuat pengawasan pemilu.

    Namun kebijakan tersebut juga menyisakan tantangan besar, terutama terkait kepastian hukum dan kesiapan regulasi.

    “Jeda waktu antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah adalah kesempatan emas untuk memperbaiki sistem pengawasan. Selama ini beban kerjanya sangat menumpuk,” kata Research Associate The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk Dampak Pemisahan Jadwal Pemilu dengan Pilkada bagi Pengawasan Pemilu yang digelar The Indonesian Institute.

    Arfianto memaparkan empat peluang utama yang muncul dari keputusan MK ini. Pertama, pengurangan beban kerja, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih fokus. Kedua, pengawasan mendalam, karena tidak ada lagi tahapan besar yang berjalan bersamaan.

    Ketiga, perencanaan lebih optimal dengan jeda minimal dua tahun antarpemilihan. Keempat, kesempatan untuk perbaikan strategi jangka panjang, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pendidikan politik yang lebih efektif.

    Meski demikian, Arfianto mengingatkan adanya risiko besar yang harus diantisipasi. Ia menyoroti ketidakpastian hukum karena belum adanya revisi UU Pemilu, tumpang tindih kewenangan, serta potensi pelanggaran konstitusional apabila masa jabatan DPRD tidak lagi serempak lima tahunan.

    Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi komprehensif terhadap regulasi pemilu sambil memperkuat transparansi dan koordinasi antar-lembaga.

    Hadir dalam diskusi ini yakni Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi, menegaskan bahwa Putusan MK tidak hanya mengubah jadwal pemilu, tetapi juga mengubah total desain penyelenggaraan pemilu.

    Ia menyebut Putusan MK 135/2024 sebagai jawaban atas kritik terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak Penuh yang dinilai membebani logistik, administrasi, hingga pengawasan di lapangan.

    “Desain penyelenggaraan pemilu akan berubah dan itu berdampak langsung pada tata kerja dan strategi pengawasan,” ujar Puadi.

    Menurut Puadi, pemisahan pemilu memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap satu jenis pemilihan dalam satu siklus.

    Hal ini memperkuat kualitas investigasi pelanggaran dan mempermudah penegakan hukum, termasuk dalam kasus-kasus seperti politik uang.

    Ia menjelaskan bahwa Bawaslu kini tengah mengundang para ahli hukum dan mantan hakim MK untuk memperkuat norma hukum acara pengawasan pasca putusan tersebut.

    Puadi juga menilai pemisahan jadwal akan meningkatkan mitigasi risiko, efektivitas koordinasi antar-lembaga, serta pendidikan pemilih yang lebih terstruktur.

    Namun di sisi lain, ia mengungkap sederet risiko: kebutuhan anggaran yang meningkat, kerja pengawasan tanpa jeda lima tahun penuh, potensi kelelahan pengawas, hingga ancaman kekosongan norma transisional jika revisi UU Pemilu tak kunjung dilakukan.

    Pembicara lainnya, Manajer Policy Research Populi Center, Dimas Ramadhan, menyoroti lambannya proses pembahasan revisi UU Pemilu di DPR meskipun Putusan MK 135 sudah keluar sejak awal tahun. Menurutnya, hingga kini belum jelas apakah pembahasan akan dilakukan oleh Baleg atau Komisi II.

    “Progresnya lamban. Padahal revisi ini menentukan desain pemilu ke depan, termasuk bagi pengawasan,” kata Dimas.

    Dimas menggarisbawahi enam prinsip keadilan pemilu yang harus dijadikan acuan dalam merancang aturan baru, antara lain integritas proses, efisiensi administratif, aksesibilitas bagi pemilih, serta independensi penyelenggara.

    Ia juga memaparkan alasan di balik kebutuhan pemisahan pemilu, seperti tumpang tindih tahapan, beban kerja ekstrem penyelenggara, hingga tenggelamnya isu lokal dalam pemilu serentak.

    Menurutnya, dampak bagi Bawaslu bisa positif jika diikuti perencanaan matang.

    “Risiko overload bisa turun, koordinasi antar-lembaga lebih intensif, dan kualitas pengawasan meningkat,” ujarnya.

    Selain itu, Bawaslu dapat memperkuat kemampuan pengawasan tematik: isu nasional seperti pendanaan kampanye dan disinformasi dipisahkan dari kerawanan lokal seperti politik uang atau keberpihakan ASN.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Persiapan Kongres Besar PSI di Solo: Prabowo-Gibran Hadir, Jokowi Siap Beri Ceramah

    Persiapan Kongres Besar PSI di Solo: Prabowo-Gibran Hadir, Jokowi Siap Beri Ceramah

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres nasional partai di Solo pada 19-20 Juli 2025.

    Jelang kongres besar tersebut, PSI merubah logo partai mereka dari yang semula mawar merah menjadi gajah merah-hitam.

    Kemudian dari bendera partai yang dipasang di sejumlah ruas jalan di Solo, nama PSI berubah menjadi Partai Super Tbk.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah memberikan konfirmasi kehadiran pada kongres tersebut, tepatnya di Edutorium UMS, Solo, Minggu (20/7/2025) malam.

    “Pak Presiden akan hadir, sudah mengonfirmasi. Pak Wakil Presiden juga di Edutorium, Minggu pukul 19.00 WIB,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI, Andy Budiman, Kamis (17/7), dikutip dari Solopos.

    Andy mengatakan, DPP PSI akan melakukan konferensi pers mengenai kongres tersebut pada Sabtu (19/7) pagi.

    Kemudian acara tertutup sampai ada pengumuman dan pengukuhan Ketua Umum Terpilih PSI pukul 15.00 WIB. Selanjutnya ada sesi diskusi dengan Jokowi pada pukul 16.00 WIB, dilanjutkan seminar bersama tiga narasumber, yakni Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, politikus senior Zalfan Lindan, dan Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.

    “Nanti terbuka bagi publik pada saat pengumuman dan pengukuhan ketua umum terpilih sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian ada sesi ceramah atau diskusi dengan Pak Jokowi sekitar pukul 16.00 WIB sampai magrib,” lanjutnya.

    Adapun Jokowi sebelumnya telah diberikan jaket PSI berlogo baru yang diberikan PSI menjelang kongres.

    Andy pun mengatakan bahwa saat ini Jokowi menjadi role model PSI.

    “Anak-anak muda yang awal bergabung dengan PSI adalah anak muda yang tak punya latar belakang politik lalu masuk ke politik. Karena melihat kiprah Jokowi masuk politik, membawa kebaikan untuk masyarakat, dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain sebagai role model,” jelasnya.

  • Populi Center sebut UU Pemilu-UU Pilkada perlu digabung agar sederhana

    Populi Center sebut UU Pemilu-UU Pilkada perlu digabung agar sederhana

    “Pada akhirnya akan memudahkan dalam pengaturan dan pelembagaan pemilu,”

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti politik dari Populi Centre Usep Saiful Ahyar menilai bahwa Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada harus digabung agar menyederhanakan menyusun secara secara logis, dan membuat kumpulan undang-undang mudah untuk dikuasai.

    Dia menjelaskan bahwa metode tersebut merupakan kodifikasi undang-undang agar menyamakan peraturan teknis yang berhimpit antara nomenklatur UU Pemilu dan UU Pilkada yang memiliki makna dan kelembagaan hampir sama

    “Pada akhirnya akan memudahkan dalam pengaturan dan pelembagaan pemilu,” kata Usep saat diskusi soal revisi UU Pemilu yang diselenggarakan Populi Center di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa KPU semula diatur dalam UU Pemilu dan Bawaslu diatur dengan UU Penyelenggara Pemilu. Namun kini pengaturan keduanya sudah digabung dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

    Dengan begitu, dia mengatakan bahwa kini hanya tersisa UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) yang tidak dimasukkan dalam UU Pemilu, padahal penyelenggaranya adalah tetap KPU.

    “Dengan demikian, jika dilakukan revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seharusnya kedua UU (Pilkada) tersebut digabungkan menjadi satu UU Pemilu,” katanya.

    Dia pun menjelaskan bahwa metode omnibus law dengan kodifikasi merupakan dua hal yang berbeda dalam lingkup tujuan dan perubahan.

    Menurut dia, kodifikasi bertujuan untuk menyatukan materi hukum yang terkait dalam satu undang-undang. Sementara omnibus law bertujuan untuk mengubah berbagai undang-undang sekaligus yang seringkali dalam satu UU saja.

    Namun, dia menilai bahwa metode omnibus law terkadang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya perubahan yang terlalu luas dan tidak terukur, serta berpotensi mengabaikan aturan hukum yang sudah ada.

    Di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pelaksanaan pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan DPR, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden berjarak sekitar 2,5 tahun dengan pemilu lokal yang terdiri dari pemilihan DPRD dan kepala daerah.

    Menurut dia, pemilu nasional dan pemilu lokal yang dilaksanakan berjarak diperlukan untuk kepentingan mekanisme kontrol dan evaluasi oleh konstituen. Jika anggota legislatif dan eksekutif hasil pemilu nasional tidak menepati janji dan kurang baik, bisa menjadi pertimbangan bagi rakyat untuk memilih pada pemilu lokal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Petugas merapihkan logistik untuk didistribusikan ke Kecamatan di Gudang logistik KPU Kabupaten Serang, Banten, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 18:17 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan politik uang lebih tinggi dibandingkan saat pemungutan 27 November 2024.

    Usep Saepul Ahyar, di Serang, Senin, mengatakan, PSU merupakan pertarungan kedua bagi kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Serang. Oleh karena itu, penggunaan politik uang dan instrumen lainnya diprediksi bakal jauh lebih tinggi.

    “Money politik itu saya kira bukan soal besar atau kecil, tapi kan itu tidak baik dalam konteks demokrasi. Dan itu potensi ada di semua calon,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Usep, penyelenggara dan bawaslu harus melakukan upaya-upaya antisipasi guna mewaspadai praktik politik uang di PSU ini. Edukasi dan pengawasan dalam menghadapi PSU ini sangat penting untuk dilakukan.

    “Kalau hanya menyelenggarakan saja, tapi hal-hal lainnya soal keadilan pemilu, soal pengawasan, soal jujur dan adil itu tidak dilakukan apa artinya pemilu,” katanya.

    Dikatakan Usep, selain politik uang, kerawanan di PSU ini masih sama seperti kerawanan yang terjadi saat 27 November 2024. Yakni kerawanan netralitas ASN, kepala desa, maupun potensi keterlibatan Bupati Serang dan juga Mendes.

    Ia juga menilai kedua calon di PSU Pilkada Kabupaten Serang ini memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan. Sehingga kerawanan-kerawanan tersebut seharusnya sudah diantisipasi.

    “Nah pemainnya juga tetap sama, dua-duanya juga punya akses ke kekuasaan. Jadi kerawanan yang sesungguhnya harusnya sudah mulai diantisipasi oleh pengawas,” tuturnya.

    Selain itu, kata Usep, yang seharusnya diantisipasi juga terkait potensi penurunan angka partisipasi di PSU ini. Karena biasanya masyarakat jenuh untuk datang kedua kalinya ke TPS. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga angka partisipasi.

    “Partisipasi pemilih yang rendah itu menurut saya harus diantisipasi,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Diketahui, Lembaga survei Populi Center merilis daftar 18 tokoh paling populer di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-25 Februari 2025.

    Hasil survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat popularitas mencapai 98,5 persen pada 25 Februari, meningkat dari 96,5 persen sehari sebelumnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di posisi keempat dengan popularitas 92,3 persen, meningkat dari 88,9 persen.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berhasil menempati posisi kelima dengan tingkat popularitas 78,2 persen, mengungguli beberapa nama besar lainnya.

    Di bawah Kaesang, terdapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tingkat popularitas 74,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (72,8 persen) dan Muhaimin Iskandar (70,7 persen), yang mengalami penurunan dari 81,7 persen pada 24 Februari.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di peringkat ke-9 dengan 64,7 persen sementara politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, melengkapi 10 besar dengan 60,8 persen.

    Nama lain yang masuk dalam daftar 18 tokoh ini antara lain Teddy Indra Wijaya (59,6 persen), Pramono Anung (43,9 persen), Emil Dardak (37,8 persen), Bima Arya (26,6 persen), serta Dito Ariotedjo (24,6 persen).

    Di posisi terbawah, ada Sugiono (19,8 persen), Sufmi Dasco Ahmad (15,8 persen), dan Budi Djiwandono (11,9 persen), yang memiliki tingkat popularitas relatif lebih rendah dibandingkan tokoh lainnya. (Muhsin/fajar)

  • Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka disarankan masuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Golkar setelah dipecat PDI Perjuangan (PDIP).

    Direktur Riset Populi Center, Usep Achyar mengatakan bahwa partai yang mungkin masih membuka peluang untuk Jokowi dan Gibran hanya PKS dan Partai Golkar.

    Dia menilai bahwa PKS dan Partai Golkar adalah partai yang terbuka untuk siapapun dan tidak dikuasai perseorangan, sehingga peluang Jokowi dan Gibran sangat besar untuk masuk ke partai tersebut.

    “Sebenarnya partai yang benar-benar telah menerapkan demokrasi itu hanya Golkar dan PKS karena mereka tidak dikuasai oleh satu keluarga saja,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (17/12).

    Usep juga mengemukakan tidak menutup kemungkinan Jokowi dan Gibran nantinya bakal masuk ke satu partai yang sama dan menguasai partai tersebut.

    “Kalau nanti Gibran dipilihkan partai oleh Jokowi, dia pasti bakal ikut,” katanya.

    Kendati demikian, menurut Usep, bisa saja Jokowi tetap memilih tidak berpartai, namun hanya mendorong anak dan mantunya agar masuk ke partai politik.

    “Tapi belum tentu juga Jokowi akan tetap berpolitik, tetapi hanya mendorong semua anak-anaknya agar mulus masuk ke partai politik,” ujarnya.

  • Membaca Langkah Politik Jokowi Usai Dipecat dari PDIP – Page 3

    Membaca Langkah Politik Jokowi Usai Dipecat dari PDIP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi, kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menegaskan status keanggotaan Jokowi dalam partai.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto dalam konferensi pers di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Namun, tiga hari kemudian, pada Jumat malam, 6 Desember 2024, Jokowi mengunjungi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Kunjungan ini memicu spekulasi bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar silaturahmi biasa. Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menduga bahwa Jokowi turut membahas dinamika politik terkini, termasuk isu pemecatannya dari keanggotaan PDIP.

    Usep mengatakan, peluang Jokowi untuk bergabung dengan partai politik tertentu sangat terbuka, apalagi ke Partai Gerindra yang notabene dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Kemungkinan itu Pak Jokowi menjadi bagian dari Partai Gerindra sangat terbuka. Hubungan Prabowo dengan Jokowi sangat dekat, itu yang menjadi kemungkinan bisa terjadi,” kata Usep saat dihubungi Liputan6.com, Senin (9/12/2024).

    Namun, menurut Usep sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi king maker saja tanpa bergabung ke parpol mana pun. Sebab, pengaruh Jokowi masih sangat kuat walaupun telah lengser dari kursi kepresidenan.

    “Pak Jokowi tidak perlu lagi (gabung parpol), dia sudah jadi king maker saja menurut saya. Pak Jokowi tanpa partai bisa cawe-cawe ke sana kemari dan itu ternyata masih efektif juga,” ujar dia.

     

  • Cawe-cawe Jokowi Tumbangkan Mesin Politik PDIP di Kandang Banteng

    Cawe-cawe Jokowi Tumbangkan Mesin Politik PDIP di Kandang Banteng

    GELORA.CO – Jagoan PDIP di Pilgub Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi tumbang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei.

    Sementara paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yakni Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul pada hasil hitung cepat lembaga survei.

    Hasil hitung cepat lembaga LSI mencatat Luthfi-Yasin meraih 59,38 persen suara. Sementara Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 40,62 persen. Total suara masuk sebesar 100 persen.

    Kemudian lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Luthfi-Yasin mendapat 59,12 persen suara, Andika-Hendrar 40,88 persen suara.

    Meski masih menunggu hasil resmi perhitungan oleh KPU, gambaran hasil hitung cepat ini berpotensi mengakhiri dominasi PDIP yang selalu menang di Pilgub Jawa Tengah.

    Bila ditilik ke belakang, kader PDIP kerap memenangkan Pilkada Jateng sejak Pilkada langsung digelar pertama kali di provinsi ini pada 2008 lalu.

    Pada Pilkada 2008 saat itu pasangan Bibit Waluyo-Rustiningsih meraih suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah Jateng 2008-2013. Bibit-Rustiningsih diusung oleh PDIP saat itu.

    Kemudian dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo yang menjabat selama dua periode yakni 2013-2018 dan 2018-2023. Ganjar merupakan kader PDIP.

    Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan kekalahan jagoan PDIP di Jateng mengejutkan lantaran selama ini selalu menang di Pilgub Jateng.

    Baginya, mesin PDIP yang kurang maksimal di Jateng pada kontestasi kali ini harus menjadi evaluasi besar bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini.

    “Ini memang mengejutkan ya. Karena memang sebenarnya kalau mesin partai di Jawa Tengah selama ini kan sangat solid ya PDIP. Dan ini memang menjadi pertanyaan besar bagi mesin politik PDIP di Jateng. Dan mengapa bisa lepas kali pertama gitu,” kata Wasis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

    Di sisi lain, Wasis menilai melejitnya pasangan Luthfi-Taj Yasin lantaran ada dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Belakangan ini Jokowi sangat intens untuk terjun blusukan menemani Luthfi-Taj Yasin kampanye di pelbagai wilayah di Jateng.

    Kondisi ini, lanjut Wasis, membuat banyaknya para preferensi pemilih PDIP berpaling memilih Luthfi-Taj Yasin.

    Baginya, pengaruh Jokowi masih sangat kuat di Jawa Tengah meski sudah tak lagi menjabat presiden. Hal ini membuat perpindahan suara pemilih PDIP dan membuat peta politik di Pilkada Jateng menjadi berubah sedemikian rupa.

    “Sebelumnya itu mengarah ke Andika-Hendi, tapi bisa berubah dengan waktu cepat. Blusukan Jokowi ke mana-mana itu ternyata menjadi bukti bahwa meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ternyata Jokowi itu masih cukup berpengaruh ya,” kata Wasis.

    Cawe-cawe Jokowi

    Senada, peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan elektabilitas Luthfi-Taj Yasin yang sempat mandek bisa naik sedemikian rupa usai Jokowi ikut turun tangan berkampanye di Jateng.

    Baginya, titik balik Luthfi-Taj Yasin bisa terdongkrak lantaran Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe di Jateng.

    “Karena Pak Jokowi beberapa minggu terakhir kampanye ini turun tangan, cawe-cawe Jokowi di beberapa tempat. Menambah tebal Pak Luthfi. Tren mandek, tp ada pak jokowi yg beri darah segar bagi elektabilitas pak Luthfi. Saya lihat titik baliknya di sana,” kata Usep.

    Tak berhenti sampai di situ, Wasis menilai kemenangan Luthfi-Taj Yasin ini ada faktor lantaran mampu menguasai segmen pemilih muslim di Pilkada Jawa Tengah. Sebab, ada sosok Taj Yasin yang berperan besar untuk menggaet pemilih Islam di Jateng untuk memilih pasangan ini.

    Sebaliknya, ia mengatakan Andika-Hendi dianggapnya tak mampu untuk memecah suara pemilih muslim di Jawa Tengah.

    “Andika-Hendi kan karena memang mereka tidak bisa memecah suara pemilih muslim itu. Yang memang di sini peran Pak Yasin itu sangat vital dalam mengkonsolidasikan pemilih religius ini,” kata Wasis.

    Senada, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan karakter pemilih Jateng di kawasan wilayah pantai utara (Pantura) yang didominasi oleh masyarakat santri lebih mendukung representasi kandidat komposisi Nasionalis-Santri.

    “Ini tercermin di Lutfi-Yasin. Di mana jaringan Nahdlatul Ulama sangat all out mendukung pasangan ini,” kata Umam.

    Di sisi lain, Umam mengatakan komposisi pasangan Andika-Hendi cukup berbeda lantaran keduanya sama-sama merepresentasikan corak nasionalis.

    Dengan demikian, lanjutnya, kekuatan KIM plus di Jateng yang dibantu Jokowi bisa memanfaatkan situasi rapuhnya barisan kekuatan PDIP di Jawa Tengah.

  • Hasil Quick Count Pilkada Bojonegoro 2024 Populi Center Data 100 Persen: Setyo Wahono Unggul 89,15 Persen Surabaya 27 November 2024

    Hasil Quick Count Pilkada Bojonegoro 2024 Populi Center Data 100 Persen: Setyo Wahono Unggul 89,15 Persen Surabaya 27 November 2024

    Hasil Quick Count Pilkada Bojonegoro 2024 Populi Center Data 100 Persen: Setyo Wahono Unggul 89,15 Persen
    Editor
    KOMPAS.com
    – Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2,
    Setyo Wahono-Nurul Azizah
    unggul 89,15 persen dalam hitung cepat atau quick count lembaga survei Populi Center, Rabu (27/11/2024), pukul 15.00 WIB.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 1,
    Teguh Haryono-Farida Hidayati
    , mendapat 10,85 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari data penghitungan yang masuk sebesar 100 persen dari total 400 TPS sampel.
    Quick count Populi Center dalam
    Pilkada Bojonegoro 2024
    menggunakan metodologi simple random sampling dan memiliki margin of error sebesar 0,23 persen.
    Quick count ini dibiayai secara mandiri oleh Populi Center.
    Hasil quick count ini bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Pilkada 2024 Bisa Dipantau Langsung, Begini Caranya!

    Hasil Pilkada 2024 Bisa Dipantau Langsung, Begini Caranya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan laman khusus bagi masyarakat untuk memantau hasil penghitungan suara Pilkada serentak 2024.

    Laman ini memungkinkan masyarakat melihat real count hasil Pilkada di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia.

    Proses pemungutan suara berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota.

    Masyarakat dapat mengakses hasil real count melalui laman resmi KPU di https://pilkada2024.kpu.go.id.

    Untuk memantau hasil real count, pengguna hanya perlu memilih jenis pemilihan (gubernur atau wali kota/bupati) dan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang ingin dipantau.

    Selain real count dari KPU, masyarakat juga bisa mengikuti hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dan pemantau Pilkada.

    Di antaranya, Fixpoll https://fixpoll.id/, Indikator https://indikator.co.id/, Populi Center https://populicenter.org/, Pandawa Research https://www.pandawa.id/, Voxpol Center https://www.voxpolcenter.com/, Charta Politika https://www.chartapolitika.com/, Lembaga Survei Indonesia: https://www.lsi.or.id/, Poltracking https://poltracking.com/quick-count/, dan Kompas https://pemilu.kompas.com/quickcount.

    Berdasarkan Peraturan KPU, quick count adalah metode perhitungan cepat yang dilakukan dengan pendekatan sampling dan teknologi informasi oleh lembaga survei.

    Hasil quick count dapat diumumkan setelah pukul 15.00 WIB atau dua jam setelah proses pemungutan suara selesai, dengan penyesuaian waktu untuk WITA dan WIT.