Institusi: Paspampres

  • Mutasi ‘Unik’ Mayjen Achiruddin, dari Danpaspampres ke Pangdam VI, Kembali Lagi Komandan Paspampres – Halaman all

    Mutasi ‘Unik’ Mayjen Achiruddin, dari Danpaspampres ke Pangdam VI, Kembali Lagi Komandan Paspampres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mayjen TNI Achiruddin “terpilih lagi” sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Penunjukan Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Mayjen TNI Achiruddin selanjutnya akan menjadi perisai hidup yang menjaga keamanan dan keselamatan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

    Penunjukan Achiruddin ini terbilang “unik”.

    Pasalnya dia tidak pernah meninggalkan pos jabatannya sebagai Komandan Paspampres.

    Ia sebelumnya memang telah dimutasi sebagai Pangdam VI/Mulawarman, meninggalkan kekosongan di posisi Komandan Paspampres.

    Namun hingga ia kembali dimutasi menjadi Danpaspampres, ia belum pernah menjalani sertijab sebagai Pangdam Mulawarman.

    Dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI terbaru ini, akhirnya terjawab siapa yang dipercaya menjadi Komandan Paspampres.

    Presiden Prabowo mempercayakan jabatan tersebut kepada jenderal loyalis Jokowi.

    Jabatan sebagai perisai hidup Presiden ini sebenarnya pernah diemban Mayjen TNI Achiruddin saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) 2023-2024.

    Pangkostrad dimutasi

    Selain Danpaspampres, adapun mutasi jabatan di TNI lainnya di antaranya Laksdya Rachmad Jayadi dari Pangkogabwilhan I yang akan pensiun digantikan Mayjen Kunto Arief Wibowo.

     Kunto adalah anak Wapres ke-6 Try Sutrisno yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi di Dewan Ketahanan Nasional

    Panglima Kostrad Letjen Mohamad Hasan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD akan menggantikan Letjen Mohammad Fadjar.

    Panglima Kostrad Letjen Mohamad Hasan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD akan menggantikan Letjen Mohammad Fadjar. 

    Letjen Nugroho Sulistyo Budi yang sebelumnya menjadi Inspektur Utama BIN menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Laksda Dato Rusman menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL),  Brigjen (Mar) Freddy Pardosi menjadi Danlantamal Jayapura, Laksma Joni Sudianto menjadi Danlantamal Sorong.

    Selain itu, Marsda Azhar Aditama menjadi Panglima Komando Operasi Udara III.

    Dalam salinan SK Mutasi yang diterima redaksi, sebanyak 300 Perwira TNI dan jabatan strategis yang didudukinya saat ini.

    Mereka di antaranya:

    Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I, kini menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bid Ekonomi Setjen Wantannas, kini ditunjuk sebagai Pangkogabwilhan I.

    Mayjen TNI Iwan Setiawan menjabat Pangdam XII/Tpr, kini ditunjuk menjadi Danpussenif.

    Mayjen TNI Jamalluael menjabat Aslog Panglima TNI kini ditunjuk sebagai Pangdam XII/Tpr.

    Mayjen TNI Candra Wijayah yang sebelumnya menjabat Pangdam XIII/Mdk kini ditunjuk menjadi Aslog Panglima TNI.

    Mayjen TNI Suhardi yang sebelumnya menjabat Dankoopssus TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIII/Mdk.

    Brigjen TNI Hendy Antariksa yang sebelumnya menjabat Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan, kini ditunjuk sebagai Dankoopssus TNI.

    Letjen TNI Mohamad Hasan yang sebelumnya menjabat Pangkostrad, kini ditunjuk sebagai Dankodiklatad.

    Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Dankodiklatad TNI, kini ditunjuk sebagai Pangkostrad.

    Mayjen TNI Windiyatno yang sebelumnya menjabat Dansecapaad, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIV/Hsn.

    Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun yang sebelumnya menjabat Pangdam XIV/Hsn, kini ditunjuk sebagai Dankodiklat TNI.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang sebelumnya menjabat Inspektur Utama BIN, kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat Pangdam VI/Mlw, kini ditunjuk sebagai Danpaspampres.

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha yang sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam VI/Mlw.

  • Mayjen TNI Rio Firdianto, S.H. – Halaman all

    Mayjen TNI Rio Firdianto, S.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto, S.H. merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dari matra Angkatan Darat.

    Pria yang akrab disapa Rio itu dilantik menjadi Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan pada 18 Oktober 2024.

    Mayjen TNI Rio Firdianto diketahui pernah menduduki sejumlah jabatan penting.

    Berikut profil Mayjen TNI Rio Firdianto.

    Kehidupan Pribadi

    Dilansir Wikipedia, Mayjen TNI Rio Firdianto lahir di Jakarta pada 1 Juni 1972. Saat ini, ia telah berusia 52 tahun.

    Ia telah memiliki istri yang bernama Adhisty Galuh Chandra Dewi.

    Kedua pasangan itu telah dikaruniai dua buah hati yang bernama Malva Kayla Tsabita dan Aninda Vira Ramadhani.

    Pendidikan

    Mayjen TNI Rio Firdianto adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993 dan berlanjut ke Susarcab Armed 1994. 

    Dia juga masuk Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 2008. 

    Usai lulus dari Seskoad, Mayjen TNI Rio Firdianto melanjutkan pendidikan di Sesko TNI pada 2017 dan Lemhanas pada 2020.

    Berikut riwayat pendidikan Mayjen TNI Rio Firdianto:

    – Akademi Militer (1993)

    – Susarcab Armed (1994)

    – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (2008)

    – Sesko TNI (2017)

    – Lemhanas (2020).

    Karier

    Mayjen TNI Rio Firdianto mengawali karier sebagai perwira pertama (pama) di artileri medan (armed) di Batalyon Armed 12/Kostrad.

    Ia kemudian menjabat Danyon Armed 5 Dam III/SLW pada 2010 sampai 2012. 

    Kariernya sebagai Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dimulai saat menjadi Asintel Danpaspampres selama setahun sejak 2014. 

    Kemudian karier militernya berlanjut menjadi Dan Grup D Paspampres tiga tahun pada 2015 sampai 2018.

    Pada tahun 2018, Mayjen TNI Rio Firdianto menjadi Sesmin Kasum TNI dan setahun menjabat Asintel Kaskogabwilhan II setahun berselang. 

    Dua tahun dia juga menjabat Dansat Intel Bais TNI pada 2020 sampai 2022.

    Tak sampai disitu, ia kemudian mendapat promo jabatan sebagai menjabat Pati Mabes TNI AD setahun pada 2002 sampai 2023 dan Waasintel Kasad Bidang Inteltek dan Hublu (2023-2024). 

    Terakhir, dia juga pernah menjabat Pa Sahli Tingkat III Bidang Wassus dan LH Panglima TNI pada 2024.

    Berkat kinerjanya yang baik, Mayjen TNI Rio Firdianto kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan.

    Berikut perjalanan karier Mayjen TNI Rio Firdianto:

    – Danyon Armed 5 Dam III/SLW (2010 – 2012)

    – Asintel Danpaspampres (2014 – 2015)

    – Dan Grup D Paspampres (2015 – 2018)

    – Sesmin Kasum TNI (2018 – 2019)

    – Asintel Kaskogabwilhan II (2019 – 2020)

    – Dansat Intel Bais TNI (2020 – 2022)

    – Pati Mabes TNI AD (2022 – 2023)

    – Waasintel Kasad Bidang Inteltek dan Hublu (2023 – 2024)

    – Pa Sahli Tingkat III Bidang Wassus dan LH Panglima TNI (2024)

    – Pangdam I/Bukit Barisan (2024 – Sekarang).

    (Tribunnews.com/David)

  • Rocky Gerung: Goodie Bag Wapres Gibran, Pencitraan yang Konyol

    Rocky Gerung: Goodie Bag Wapres Gibran, Pencitraan yang Konyol

    “Tugas Gibran memantau pembangunan, (bagi-bagi sembako) itu tugas RT. Justru dalam keadaan banjir itu tangan kanan tidak boleh tahu kegiatan tangan kiri. Nah ini dua-dua tangan ditaro di situ, bahkan ditaro nama pemilik tangan itu,” sebutnya.

    Ia juga mengkritik penggunaan fasilitas negara untuk mendukung kegiatan yang dianggap bersifat pribadi, seperti pengambilan gambar untuk kepentingan media sosial.

    “Wapres dibekali fasilitas kekuasaan, mulai dari Paspampres, perlindungan kesehatan, macam-macam. Tetapi, Wapres ini kelihatannya membawa sendiri peralatan privat dia, kamera, tim medsosnya, segala macam yang juga pasti akan dibiayai negara kan,” jelasnya.

    Tidak berhenti di situ, Gerung bilang bahwa ketika sedang melakukan kunjungan, anak sulung Jokowi itu kemungkinan akan dikawal minimal sepuluh Paspampres.

    “Mobil Wapres kalau jalan mungkin sepuluh minimal, mungkin Paspampresnya ditambah, karena juga mesti melindungi tim yang mungkin bawahan dari bapaknya,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

    Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

    Aksi Gibran membagikan sembako ini terjadi pada Kamis (28/11/2024) ketika ia langsung terjun ke lokasi banjir di wilayah Jatinegara.

  • Profil Mayjen Kosasih, Sekretaris Militer Presiden yang Baru
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2024

    Profil Mayjen Kosasih, Sekretaris Militer Presiden yang Baru Nasional 29 November 2024

    Profil Mayjen Kosasih, Sekretaris Militer Presiden yang Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mayjen TNI
    Kosasih
    dilantik Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjadi Sekretaris Militer Presiden (
    Sesmilpres
    ) pada Jumat (29/11/2024). Kosasih diketahui merupakan orang dekat Presiden Prabowo Subianto.
    Catatan
    Kompas.com
    , Kosasih sebelumnya merupakan staf ahli Prabowo ketika menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).
    Ia bersama Sekretaris Presiden (Kasetpres) baru, Mayjen TNI Ariyo Windutomo, juga pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Acara Parade Senja dan Gala Dinner HUT Ke-78 TNI pada 2023.
    Kosasih merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993. Dia adalah prajurit Infanteri Kopassus.
    Dirinya pernah mengemban tugas sebagai Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).
    Ketika berpangkat kolonel, Kosasih pernah menjabat Kainfolahtadam XVI/Pattimura (2016), Kabintaldam XVI/Pattimura (2016), Seslem Sesko TNI (2017), Dik Sesko TNI (2018), Sahli Bid. Sosbud (2019), Dosen Utama Seskoad (2020), Pamen Denma Mabesad (Dik Lemhanas) (2021), dan Komandan Korem 062/Tarumanegara (2021-2022).
    Saat pecah bintang, tepatnya berpangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal, Kosasih dipercaya menjadi Karopeg Setjen Kemenhan pada 2022-2023.
    Lalu ia naik satu pangkat menjadi Mayjen pada dengan mengemban jabatan Staf Ahli Menhan bidang Keamanan pada 2023-2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Wartawan, Ini Situasi TPS Tempat Gibran Mencoblos

    Ramai Wartawan, Ini Situasi TPS Tempat Gibran Mencoblos

    Bisnis.com, JAKARTA – Situasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 018 Manahan, Solo, tempat Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyalurkan hak suara terlihat ramai dipadati juru berita.

    Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan pencoblosan di TPS 018 Manahan, Solo, pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).

    Dari pantauan Bisnis situasi di TPS 018 masih terlihat lengang. Hanya ada beberapa warga di dalam TPS yang mengantre menyalurkan hak suara. 

    Di bagian luar TPS terlihat awak media ramai-ramai menunggu kehadiran Gibran beserta istrinya, Selvi Ananda.

    Terlihat pula petugas keamanan yang disiagakan untuk menyambut kedatangan Gibran, lengkap dengan tim dari Sekretariat Wakil Presiden. 

    Belum diketahui pasti pukul berapa mantan Wali Kota Solo itu akan datang ke TPS. 

    Sementara itu Ketua KPSS TPS 018 Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Heru Mawanto mengatakan pihaknya tak memberikan perlakuan khusus untuk Gibran Rakabuming Raka yang saat ini berstatus wakil presiden. 

    “Dari sini enggak ada (perlakuan khusus). Hanya nanti ada pengamanan dari Paspampres,” ucap Heru kepada Bisnis, Selasa malam. 

    Dia pun menjelaskan bahwa TPS 018 juga tidak menyiapkan sambutan meski Gibran dijadwalkan untuk memberikan hak suaranya di sana.

    “Enggak ada penyambutan-penyambutan, ya seperti biasa di tempat lain,” lanjutnya.

    Gibran dan Selvi terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama 558 pemilih lainnya di TPS 018 Manahan.

  • Kementerian Perumahan Bidik 30 Rusun ASN di IKN Rampung Tahun Ini

    Kementerian Perumahan Bidik 30 Rusun ASN di IKN Rampung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut sebanyak 30 tower rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada tahun ini.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa 30 rusun tersebut dapat mulai fungsional pada tahun ini.

    “Sebagian selesai tahun ini 30 tower,” jelasnya saat ditemui di lokasi Hunian Tetap (Huntap) III Babakan Karet, Cianjur Kamis (21/11/2024).

    Adapun, konstruksi rusun ASN itu mundur dari target yang ditetapkan. Di mana, semula pemerintah menargetkan sebanyak 47 rusun ASN di IKN dapat rampung sepenuhnya pada 2024.

    Iwan menjelaskan, konstruksi yang tak berjalan sesuai target itu terjadi lantaran sempat tertunda oleh adanya persiapan dan pelaksanaan seremoni HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

    “Secara fungsional tahun ini [harusnya sudah selesai 47 tower]. Tapi secara konstruksi dan macam-macamnya karena kemarin ada penundaan dan sebagainya, penggunaan dan sebagainya [jadi tertunda],” tambahnya.

    Lebih rinci, pada 2025 Kementerian PKP bakal melanjutkan sebanyak 21 tower rusun ASN dan Hankam di IKN.

    “Tahun depan tambah 4 lagi kan untuk hunian TNI tambah 4 [dari semula sisa 17 tower] lagi sudah nambah kontrak [jadi total menjadi 51 tower ASN dan Hankam],” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian PKP menjelaskan bahwa pembangunan 47 Tower Rusun ASN dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Di mana, saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sebesar 78,88% dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.

    Perinciannya, enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02%. 

    Kemudian, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53%. Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34%, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83%. 

    Terakhir yakni ada Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres konstruksi saat ini telah mencapai 82,2%.

  • Perawatan Mobil Presiden Sama Seperti Perawatan Mobil Rakyat Biasa?

    Perawatan Mobil Presiden Sama Seperti Perawatan Mobil Rakyat Biasa?

    Jakarta

    Mobil kepresidenan memiliki spesifikasi khusus yang berbeda dari mobil rakyat umum kebanyakan. Mobil yang digunakan kepala negara memiliki tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. Lantas apakah ada perbedaan dari segi perawatan berkala?

    Dijelaskan Former Technician of Indonesia Presidential Vehicle Jongkie Sugiarto, perawatan mobil kepresidenan sebenarnya mirip-mirip dengan perawatan mobil konsumen pada umumnya. Memang jika bicara spesifikasi, mobil kepresidenan memiliki spesifikasi yang tinggi, baik dari segi fitur, maupun tingkat keselamatan.

    “Sebenarnya perawatannya mirip. Cuma emang spek mobilnya kan agak berbeda, mobil presiden ada antipelurunya, terus bannya RFT (run flat tire). Selebihnya sama sih. Kayak servisnya (setiap 6.000 km),” kata Jongkie di Jakarta belum lama ini.

    Karena spesifikasi mobilnya yang canggih dan rahasia, mobil kepresidenan memiliki mekanik khusus. Itu seperti Jongkie yang sudah menjadi montir mobil kepresidenan RI dari zaman Presiden Soeharto hingga zaman Presiden Jokowi, dan kemudian Presiden Prabowo.

    “Saya ngurus (mobil kepresidenan) dari Pak Suharto yang paling lama, lalu Pak Habibie, Pak GusDur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Belakangan ini saya dimintai pendapat dan saran dalam hal mobil kepresidenan, khususnya menyangkut mobil yang antipeluru, dan lain sebagainya,” sambung Jongkie.

    Lanjut Jongkie menambahkan, seorang montir mobil kepresidenan, tentunya harus memiliki skill mumpuni yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami mobil kepresidenan. “Kedua (montir mobil kepresidenan harus bisa menjaga) kerahasiaan, dan ketiga harus siaga 24 jam,” tambahnya lagi.

    Sebagai montir mobil kepresidenan, dirinya juga harus siap pergi ke berbagai penjuru daerah untuk mengikuti agenda presiden. Pada zaman dulu, mobil dinas presiden untuk kunjungan kerja ke daerah biasanya disediakan oleh daerah setempat, bukan menggunakan mobil khusus yang digunakan presiden sehari-hari di Jakarta.

    “Jadi kita tim advance itu berangkat duluan. Jika tim Paspampres bawa senjata, kita bawanya toolkit, sparepart. Tiga hari sebelumnya, kita terima mobilnya, kita periksa dari bumper depan sampai ke bumper belakang, dan tidak boleh ada yang dilupakan,” ungkap Jongkie.

    (lua/rgr)

  • Dibuat Pusing Gegara Bensin Bercampur Minyak Tanah

    Dibuat Pusing Gegara Bensin Bercampur Minyak Tanah

    Jakarta

    Former Technician of Indonesia Presidential Vehicle Jongkie Sugiarto memiliki banyak kisah menarik selama menjalani profesi sebagai montir mobil kepresidenan Indonesia. Jongkie mengaku pernah dibikin pusing gara-gara ada mobil yang menggunakan bahan bakar bensin bercampur minyak tanah.

    “Waktu itu (zaman Presiden Soeharto) ada kedatangan Presiden India. Maka kita persiapan di Bina Graha (kompleks Istana Kepresidenan). Saya diminta memberangkatkan mobil yang untuk nanti kepulangan dari Halim, Bapak Presiden,” cerita Jongkie di Wisma Habibie & Ainun, Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Saat itu mobil yang disiapkan Jongkie adalah Mercedes-Benz S 600. Saat dirinya sedang melakukan inspeksi terhadap mobil tersebut, Jongkie merasakan keanehan lantaran tercium bau minyak tanah di sekitar mobil.

    “Hidupkan mesin, AC on, coba dites, kenapa bau minyak tanah? Matilah ini. Ternyata bensinnya kecampur minyak tanah,” tambah Jongkie. Jongkie bilang tidak tahu apakah ada kesalahan prosedur saat mengisi bensin atau stasiun pengisian bensinnya yang ‘nakal’. Tapi yang pasti, Jongkie harus segera mengatasi masalah itu.

    “Jadi saya paksa buka dari bawah, keluarin semuanya, beli bensin yang baru. Saat itu namanya masih Super kalau nggak salah. Kita isi di pompa bensin darah Tanah Abang,” ungkap Jongkie. Tak lama setelah itu, stasiun pengisian bensin di daerah Kali Kuning yang diduga salah mengisi bensin itu pun ditutup.

    Lanjut Jongkie menambahkan, petugas Paspampres sempat bertanya kepada Jongkie, apakah yang bakal terjadi jika mobil tersebut berjalan dengan kondisi bensin bercampur minyak tanah? Jongkie bilang sulit memperkirakannya, karena dia tidak tahu kadar minyak tanah yang tercampur.

    “Paspampres tanya ke saya. Kalau itu nggak ketahuan, mogoknya di mana? Di waktu kosong saat berangkat ke Halim atau saat pulang. Udah ada isinya kan kalau perjalanan pulang, ada Presiden Soeharto, udah ada tamu negara. Dan kira-kira di mana (mogoknya)? Di Semanggi kah, di Cawang kah, di Halim kah? Kita nggak tahu, karena kadar minyak tanahnya kan kita nggak tahu juga,” terang Jongkie.

    (lua/riar)

  • Perawatan Mobil Presiden Sama Seperti Perawatan Mobil Rakyat Biasa?

    Harus Siaga 24 Jam, Bisa Jaga Rahasia

    Jakarta

    Former Technician of Indonesia Presidential Vehicle Jongkie Sugiarto mempunyai kisah menarik selama menjalani profesi sebagai montir mobil kepresidenan Indonesia. Kata Jongkie, sebagai orang pertama yang dicari saat mobil presiden mengalami kendala, Jongkie harus siap siaga selama 24 jam. Selain itu, dia juga harus bisa menjaga rahasia negara.

    “Saya ngurus (mobil kepresidenan) dari Pak Soeharto yang paling lama, lalu Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Belakangan ini saya dimintai pendapat dan saran dalam hal mobil kepresidenan, khususnya menyangkut mobil yang antipeluru, dan lain sebagainya,” buka Jongkie di Wisma Habibie & Ainun di Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kata Jongkie, mobil kepresidenan memiliki spesifikasi khusus, di mana dia harus bisa menjaga keselamatan penumpang di dalamnya, memiliki ketahanan, serta juga memiliki opsi-opsi fitur khusus yang mendukung operasional pejabat negara. Sejauh ini, merek mobil yang paling banyak dipakai presiden Indonesia adalah mobil buatan Jerman, Mercedes-Benz.

    Former Technician of Indonesia Presidential Vehicle Jongkie Sugiarto (kiri) Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Lanjut Jongkie menambahkan, sebagai seorang montir mobil kepresidenan, tentunya harus memiliki skill mumpuni yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami mobil kepresidenan. “Kedua (montir mobil kepresidenan harus bisa menjaga) kerahasiaan, dan ketiga harus siaga 24 jam,” sambung Jongkie.

    Jongkie mengaku pernah dijemput petugas dari Istana Kepresidenan tengah malam untuk menyiapkan mobil kepresidenan buat agenda negara keesokan harinya. “Barangkali tetangga yang nggak tahu mikir, wah Jongkie ditangkap tuh, ada CPN datang. Nggak tahunya dibawa ke Istana, karena besoknya jam 10 pagi Presiden Marcos (Filipina) datang dan mobil harus disiapkan malam itu juga,” cerita Jongkie.

    Jongkie melanjutkan, sebagai montir mobil kepresidenan, dirinya juga harus siap pergi ke berbagai penjuru daerah untuk mengikuti agenda presiden. Pada zaman dulu, mobil dinas presiden untuk kunjungan kerja ke daerah biasanya disediakan oleh daerah setempat, bukan menggunakan mobil khusus yang digunakan presiden sehari-hari di Jakarta.

    Mobil kepresidenan RI Mercedes-Benz S 680 Guard Foto: Dok. Mercedes-Benz

    “Jadi kita tim advance itu berangkat duluan. Jika tim Paspampres bawa senjata, kita bawanya toolkit, sparepart. Tiga hari sebelumnya, kita terima mobilnya, kita periksa dari bumper depan sampai ke bumper belakang, dan tidak boleh ada yang dilupakan,” bilang Jongkie.

    “Kemudian mobil harus di-steril 24 jam. Selesai dicek, tidak boleh dipegang lagi. Tutup, kredongin. Taruh di Kodam biasanya. Sambil menunggu sampai hari H, dan jam sekian harus ada di bandara. Kita juga harus terus ada di sana sampai presidennya pulang (ke Jakarta), kemudian kita baru bebas,” ungkap lulusan Universitas Muenchen Jerman jurusan teknik otomotif tersebut.

    “Tapi kalau sekarang tidak, sekarang kan diberangkatkan lah mobil (presiden) dari Jakarta ke daerah tersebut. Baru dipakai. Setelah selesai dibawa kembali ke Jakarta,” jelas Jongkie.

    (lua/rgr)

  • Sikap KPU dan Bawaslu soal Video Dukungan Prabowo Untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 November 2024

    Sikap KPU dan Bawaslu soal Video Dukungan Prabowo Untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin Nasional 12 November 2024

    Sikap KPU dan Bawaslu soal Video Dukungan Prabowo Untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merespons video yang berisi dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
    Lembaga penyelenggara Pemilu itu mengkaji adanya pelanggaran atau tidak terhadap video Prabowo yang mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih Lutfi dan Yasin.
    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri video Prabowo tersebut.
    “Kami akan cek video tersebut, dan kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
    Bagja mengatakan, Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut.
    “Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
    Meski demikian, Bagja mengatakan, merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
    Lalu Pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.
    Berdasarkan hal tersebut, Bagja mengatakan, Bawaslu harus melakukan kajian terhadap video Prabowo Subianto tersebut.
    “Iya (harus dikaji dulu video Prabowo),” ucap dia.
    Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, akan menunggu hasil telaah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap video dukunhan tersebut.
    “Sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelaah oleh Bawaslu,” kata Mellaz di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (11/11/2024).
    Mellaz mengatakan, KPU bukan dalam kapasitas untuk menyatakan video dukungan tersebut pelanggaran atau tidak.
    Ia mengatakan, hal tersebut merupakan tugas dari Bawaslu RI.
    “Kita akan tunggu sebenarnya. Dalam hal ini tentu Bawaslu yang akan melakukan telaah, karena kan ruang geraknya memang dalam konteks apakah ada semacam dugaan pelanggaran, segala macam itu memang di Bawaslu,” ujarnya.
    Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Handi Tri Ujiono enggan berkomentar mengenai video dukungan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
    Namun, ia mengatakan, seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu, termasuk menyampaikan visi dan misi salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
    Handi mengatakan, definisi kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
    Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, selain itu dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
    “Mengenai video yang disebut dalam wawancara Pasca Debat Kedua Pilgub Jateng 2024 pada Minggu (10/11/2024), kami perlu sampaikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan telaah apakah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengikuti kegiatan kampanye politik dalam Pilkada Serentak 2024,” ungkap Handi usai debat kedua Pilkada Jateng di MAC Ballroom, Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
    Handi mengatakan, terdapat norma tentang Presiden memiliki hak untuk berpolitik diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
    “Mungkin lebih tepatnya bisa ditanyakan ke Bawaslu, karena prinsipnya kami melayani peserta dan pemilih. Dalam hal seperti itu, kami tidak punya kompetensi untuk melakukan kajian terhadap konten walau saya sendiri sebenarnya sudah dapat informasi,” ujarnya.
    Handi menjelaskan, Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan pemilu tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).
    Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan jika dia ikut kampanye.
    “Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang ikut terlibat kampanye,” kata Hendi.
    Video pernyataan Prabowo mengajak warga Jateng memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu viral usai diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official.
    Belum diketahui kapan video itu dibuat. Namun, video itu diunggah oleh Luthfi pada Sabtu (9/11/2024), saat Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri.
    Dalam video tersebut, Prabowo berdiri diapit Luthfi dan Taj Yasin. Ketiganya kompak mengenakan kemeja biru.
    Prabowo awalnya menyatakan tekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia
    Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
    “Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023.
    Sedangkan Luthfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.
    “Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” tambah Prabowo.
    Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah.
    Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    “Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimoen,” tuturnya.
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ajakan itu Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah,” kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (9/11/2024) malam.
    Selaku ketua umum partai, menurut Hasan, Prabowo tentu mendukung calon yang diusung partainya.
    “Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra) tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau,” ujarnya.
    Hal serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
    “Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi-Yasin,” kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (10/11/2024).
    Menurut Dasco, sikap politik Prabowo yang mengampanyekan pasangan calon gubernur itu diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye dengan ketentuan.
    “Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” ujar Dasco.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.