Institusi: MUI

  • Donasi ke Palestina Jadi Strategi Perusahaan Terafiliasi Israel Keluar dari Daftar Boikot

    Donasi ke Palestina Jadi Strategi Perusahaan Terafiliasi Israel Keluar dari Daftar Boikot

    Jakarta (beritajatim.com) – Gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel kini menghadirkan fenomena baru. Sejumlah perusahaan yang disebut masuk dalam daftar boikot justru gencar menyalurkan donasi untuk Palestina dan aktif menjadi sponsor kegiatan keagamaan di Indonesia.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap bahwa beberapa perusahaan tersebut bahkan berupaya mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana. Tujuannya, agar MUI mengeluarkan pernyataan resmi bahwa produk mereka tidak terkait dengan Israel.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan MUI menolak tegas semua bentuk tawaran tersebut. “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami sampaikan bahwa MUI fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujarnya.

    Sikap itu sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang menyebut mendukung kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sementara mendukung agresi Israel adalah haram.

    Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, menuturkan bahwa perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan momentum solidaritas kemanusiaan dengan strategi yang lebih halus. Mereka mendekati komunitas Muslim lewat sponsorship acara keagamaan, terutama pada momen besar seperti Ramadan, sekaligus menyalurkan donasi atas nama bantuan untuk Palestina.

    “Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan memberi donasi untuk Palestina. Selain itu, mereka aktif menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar umat Islam,” kata Imam.

    Langkah itu dinilai sebagai upaya menciptakan citra seolah mereka peduli pada perjuangan rakyat Palestina, sehingga publik tidak lagi memboikot produknya.

    Sejumlah perusahaan besar tercatat aktif menggunakan strategi ini. McDonald’s Indonesia menyalurkan donasi Rp1,5 miliar untuk Palestina pada November 2023 dan menggelar buka puasa bersama di lebih dari 300 masjid di seluruh Indonesia.

    KFC Indonesia juga menyalurkan Rp1,5 miliar dan menggelar program “Super Duk-Duk Berbagi” dengan membagikan 29.000 paket makanan bagi anak yatim, duafa, dan pesantren. Sementara Danone-AQUA tercatat memberikan lebih dari Rp4 miliar donasi untuk Palestina serta menggelar “Safari Ramadan” di enam provinsi dengan menyalurkan lebih dari 1 juta botol air minum ke masjid dan pesantren.

    Aktivis pro-Palestina, Shafira Umm, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan strategi kemanusiaan yang berbalut promosi merek. “Masyarakat bisa melawan dengan cara berhenti membeli produk dari perusahaan yang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel,” ujarnya. [beq]

    Meta deskripsi:
    Sejumlah perusahaan terafiliasi Israel gunakan donasi ke Palestina dan sponsor acara keagamaan sebagai strategi keluar dari daftar boikot.

    Keyword:
    boikot produk Israel, perusahaan terafiliasi Israel, donasi Palestina, MUI, KH Cholil Nafis, Imam Addaruqutni, DMI, Shafira Umm, McDonald’s Indonesia, KFC Indonesia, Danone AQUA

    Slug URL:
    donasi-palestina-jadi-strategi-perusahaan-terafiliasi-israel-keluar-dari-boikot

    Foto-caption:
    Sejumlah perusahaan terafiliasi Israel gunakan strategi donasi ke Palestina untuk menghapus citra negatif dan keluar dari daftar boikot.

  • MUI Desak Pemerintahan Prabowo Tolak Atlet Senam Israel Berlaga di RI

    MUI Desak Pemerintahan Prabowo Tolak Atlet Senam Israel Berlaga di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menolak keikutsertaan tim senam artistik Israel dalam kejuaraan di Indonesia.

    Pasalnya, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 pada 19 hingga 25 Oktober di Indonesia Arena.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak mengizinkan atlet Israel berlaga di Indonesia.

    “Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 atau pun senam artistik, yang diikuti oleh Israel. Saya sudah pernah menyampaikan agar pemerintah sejak awal mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Sudarnoto, dikutip Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, kehadiran atlet Israel di Indonesia dapat memicu polemik di masyarakat. Selain itu, desakan penolakan merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Baginya dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah amanat konstitusi yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan lainnya. Apalagi, katanya, selama ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,”

    Dia mengingatkan saat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena mengizinkan tim sepak bola Israel masuk dalam bagan pertandingan.

    Dia berharap kementerian maupun lembaga terkait segera mengambil langkah tegas untuk tidak mengizinkan tim senam Israel bertanding di Indonesia. 

    Sebelumnya diberitakan oleh Jewish News Syndicate (JNS), Federasi Senam Israel mengklaim telah mendaftar dalam kejuaraan senam artistik dunia di Indonesia.

    “Kami berkomunikasi langsung dengan penyelenggara dan yakin bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini,” kata Juru Bicara Federasi Senam Israel kepada JNS.

    Mereka berharap agar pemerintah Indonesia menyetujui keikutsertaan tim Israel dan memastikan keamanan bagi negara tersebut.  

  • MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Oktober 2025

    MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak Nasional 7 Oktober 2025

    MUI Minta Ponpes Al Khoziny Setop Sementara Aktivitas Jika Bangunan Tak Layak
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta penghentian sementara aktivitas di Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, jika ditemukan bangunan yang tidak layak digunakan.
    “Kalau enggak layak, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai SOP, ya sebaiknya dihentikan. Untuk apa? Untuk aman, nyaman bagi para santri. Betul enggak?” kata Amirsyah di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
    Musala tiga lantai di Pondok Pesantren Al-Khoziny telah ambruk dan menewaskan puluhan orang.
    Ia menyarankan, penghentian aktivitas tersebut perlu dibarengi dengan evaluasi bangunan gedung oleh pemerintah.
    “Intinya kalau dinyatakan belum layak oleh para ahlinya, hentikan dulu sambil menyatakan ini layak untuk dipergunakan. Itu SOP itu,” beber dia.
    Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh bangunan gedung, termasuk gedung perkantoran hingga perumahan, akibat ambruknya Ponpes Al-Khoziny.
    Pemerintah, kata dia, harus mengkategorikan gedung tersebut layak atau sebaliknya.
    “Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren. Tapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang. Perumahan, perkantoran, apalagi pondok pesantren yang mendidik generasi muda,” tutur Amirsyah.
    Amirsyah menuturkan, kejadian ini bisa dicegah jika semua pihak mengikuti prosedur operasional standar (standar operating procedure/SOP) dalam membangun gedung.
    Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan aktivitas belajar mengajar di lokasi disetop sementara.
    Khusus untuk pondok pesantren, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) harus mengawasi gedung-gedung itu.
    Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya bangunan pesantren ambruk di masa depan.
    Pengawasan dilakukan berkolaborasi dengan semua pihak.
    “Itu harus melakukan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta, ini harus bersama-sama. Saya sering menggunakan istilah ABGCM, A itu akademisi, B businessman, G itu government, C itu community, M itu media. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang harus bersama-sama ikut melakukan upaya dalam rangka melakukan tata kelola kembali,” tandasnya.
     
    Sebagai informasi, proses evakuasi korban runtuhnya Ponpes Al-Khoziny resmi ditutup pada Selasa (7/10/2025) pukul 10.00 WIB.
    Dari hasil evakuasi selama lebih dari sepekan terakhir, tim SAR gabungan menemukan 67 korban meninggal dunia, termasuk delapan bagian tubuh (body parts).
    Analisis sementara dari tim penyelamat menyebut bahwa penyebab ambruknya bangunan adalah kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan struktur menahan beban sesuai kapasitas seharusnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel Nasional 6 Oktober 2025

    Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat.
    Menanggapi hal tersebut, sejumlah ulama dan aktivis pun merilis panduan yang membagi produk ke dalam empat kategori, mulai dari yang wajib dihindari hingga dianjurkan untuk didukung.
    Dengan demikian, gerakan boikot menjadi lebih terarah dan tidak salah sasaran.
    Panduan tersebut menjadi tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
    Salah satu poin dalam fatwa itu adalah mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak.
    Aktivis pro-Palestina Shafira Umm menilai, penyusunan panduan tersebut sangat krusial. Hal ini mengingat banyak informasi simpang siur beredar yang membuat masyarakat bingung.
    “Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi dan mana yang hanya isu. Karena itu, panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi belum lama ini.
    Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis mengamati bahwa kesadaran boikot produk terafiliasi Israel kini makin meluas, bahkan di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, perlu diarahkan dengan tepat.
    “Anak-anak kecil sekarang kalau mau beli produk pada ngecek, ini produk (terafiliasi) Israel atau bukan. Ini menunjukkan ada kesadaran baru yang perlu kita arahkan dengan panduan yang jelas,” kata Cholil.
    Dukungan teknologi juga memudahkan masyarakat dalam gerakan ini. CEO Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, saat ini tersedia aplikasi yang memudahkan konsumen melacak afiliasi sebuah produk.
    “Di media sosial, tren boikot ini sangat kuat. Sudah ada aplikasi yang memudahkan konsumen mengecek afiliasi sebuah produk dengan Israel,” jelasnya.
    Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni memaparkan empat kategori produk yang menjadi dasar panduan tersebut.
    Kategori disusun berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dengan sistem penjajahan Israel terhadap Palestina.
    Kategori pertama adalah haram. Produk yang masuk kategori ini terlibat langsung melalui kepemilikan, investasi, atau kerja sama strategis dengan entitas Israel. Produk dalam kategori ini wajib diboikot.
    Kategori kedua berstatus makruh. Produk yang masuk kategori ini terlibat tidak langsung melalui anak perusahaan, distributor, atau mitra dari perusahaan pro-Israel. Produk ini sangat dianjurkan untuk diboikot.
    Kategori ketiga adalah mubah. Produk yang termasuk kategori ini berasal dari perusahaan nasional terbuka tanpa afiliasi Israel. Kendati demikian, sebagian kecil sahamnya, yakni di bawah 5 persen, mungkin dimiliki investor asing. Produk dalam kategori ini boleh dibeli.
    Kategori keempat berstatus sunnah. Produk pada kategori ini merupakan produk lokal murni dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sepenuhnya bebas afiliasi dengan Israel. Produk ini dianjurkan untuk dibeli karena juga turut mendukung ekonomi rakyat.
    Imam Addaruqutni menambahkan, panduan ini tidak hanya bertujuan menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga melindungi produk nasional dari potensi boikot akibat informasi yang keliru.
    “Dengan demikian, boikot tidak hanya menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga membangun ekonomi dalam negeri,” ujarnya.
    Gerakan boikot produk terafiliasi Israel diharapkan tidak hanya menjadi bentuk solidaritas bagi Palestina, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional. Dengan beralih ke produk lokal dan UMKM, masyarakat dapat mengubah pola konsumsi menjadi lebih etis dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK kenalkan investasi pasar modal syariah di USK Banda Aceh

    OJK kenalkan investasi pasar modal syariah di USK Banda Aceh

    Investasi saham bukan perjudian. Saham instrumen investasi sah, bahkan dalam perspektif syariah telah memperoleh legitimasi dari DSN-MUI

    Banda Aceh (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenalkan investasi di pasar modal syariah kepada mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

    “Investasi saham bukanlah perjudian. Saham merupakan instrumen investasi yang sah, bahkan dalam perspektif syariah telah memperoleh legitimasi dari DSN-MUI melalui fatwanya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK-RI Inarno Djajadi di Darussalam, Aceh, Jumat.

    Pernyataan itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di USK lewat Program OJK Mengajar untuk mengenalkan peluang dan tantangan pasar modal syariah di AAC, Dayan Dawood, Darussalam.

    Inarno menjelaskan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren positif.

    Ia menyebutkan hingga akhir Agustus 2025, kapitalisasi pasar syariah telah mencapai Rp8.856,95 triliun atau setara dengan 62,55 persen dari total kapitalisasi pasar modal nasional.

    Ia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah memiliki peluang besar dalam mengembangkan pasar modal syariah.

    “Masyarakat Muslim dapat berinvestasi dengan cara yang halal, sesuai prinsip syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Ia juga mengingatkan semangat investasi harus diiringi kewaspadaan, karena banyak anak muda tergoda berinvestasi karena ikut-ikutan atau FOMO (Fear of Missing Out).

    “Setiap orang harus mempelajari dengan cermat instrumen investasi, menyesuaikan dengan kemampuan finansial dan profil risiko,” katanya.

    Ia mengatakan investasi juga tidak boleh dilakukan dengan cara berutang. Investasi terbaik adalah yang dijalani dengan nyaman, sesuai kemampuan, dan berorientasi jangka panjang, bukan hanya mengandalkan prediksi jangka pendek.

    Rektor USK Prof Marwan menilai kuliah umum ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa.

    “Rendahnya literasi keuangan sering kali menjadi salah satu pemicu suburnya praktik-praktik yang merugikan, seperti judi online dan investasi ilegal,” katanya.

    Menurut dia, pemahaman menyeluruh tentang inklusi keuangan berperan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan penguatan pasar modal syariah memiliki peluang besar untuk mendorong terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha, serta memperkuat basis ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai Islam.

    “Aceh bukan hanya menjadi daerah yang konsisten dalam penerapan syariat, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan integrasi antara prinsip agama dengan kemajuan ekonomi modern,” katanya

    Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti hanya pada sosialisasi, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan, pelatihan, serta program yang melibatkan mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat secara luas.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Kapan Puasa 2026? Simak Jadwal Awal Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

    ​Kapan Puasa 2026? Simak Jadwal Awal Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

    Jakarta: Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah akan segera tiba pada awal tahun 2026. Bagi umat Muslim di Indonesia, pertanyaan yang selalu muncul setiap tahun adalah kapan tepatnya puasa akan dimulai? 

    Penetapan resmi awal puasa di Indonesia akan diumumkan melalui Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menjelang akhir bulan Syaban. Sidang ini melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, serta lembaga terkait lainnya, dengan penentuan tanggal berdasarkan hasil rukyatul hilal.
    Awal Puasa Menurut Muhammadiyah
    Mengutip dari situs resmi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah melakukan peninjauan ulang terhadap data astronomis global dan validasi terhadap parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Perlu dicatat bahwa metode hisab Muhammadiyah kadang berbeda dengan metode rukyatul hilal pemerintah, sehingga dapat menghasilkan perbedaan tanggal. Hal ini disebabkan perbedaan pendekatan dan kriteria dalam melihat posisi hilal.

    Penetapan Resmi Pemerintah Melalui Sidang Isbat

    Pemerintah Indonesia akan menunggu hasil Sidang Isbat untuk menetapkan tanggal awal puasa secara resmi. Sidang ini dilakukan menjelang akhir Syaban dengan pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Keputusan resmi dari pemerintah bertujuan untuk menjaga keseragaman pelaksanaan Ramadan di seluruh wilayah Indonesia.

    Selain itu, Sidang Isbat juga melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan lembaga terkait lainnya. Dengan pengawasan dan kajian yang matang, penetapan tanggal awal puasa akan memastikan seluruh umat Muslim di Indonesia dapat memulai ibadah puasa secara serentak.
     

     

    Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Libur Panjang 2026
    Dengan perkiraan awal puasa tersebut, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, memberikan kepastian bagi masyarakat untuk merencanakan liburan dan mudik.

    Rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026

    Berikut rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri dikutip dari akun Instagram @kemensetneg.ri:

    Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah akan segera tiba pada awal tahun 2026. Bagi umat Muslim di Indonesia, pertanyaan yang selalu muncul setiap tahun adalah kapan tepatnya puasa akan dimulai? 
     
    Penetapan resmi awal puasa di Indonesia akan diumumkan melalui Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menjelang akhir bulan Syaban. Sidang ini melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, serta lembaga terkait lainnya, dengan penentuan tanggal berdasarkan hasil rukyatul hilal.
    Awal Puasa Menurut Muhammadiyah
    Mengutip dari situs resmi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah melakukan peninjauan ulang terhadap data astronomis global dan validasi terhadap parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
     
    Perlu dicatat bahwa metode hisab Muhammadiyah kadang berbeda dengan metode rukyatul hilal pemerintah, sehingga dapat menghasilkan perbedaan tanggal. Hal ini disebabkan perbedaan pendekatan dan kriteria dalam melihat posisi hilal.

    Penetapan Resmi Pemerintah Melalui Sidang Isbat
     
    Pemerintah Indonesia akan menunggu hasil Sidang Isbat untuk menetapkan tanggal awal puasa secara resmi. Sidang ini dilakukan menjelang akhir Syaban dengan pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Keputusan resmi dari pemerintah bertujuan untuk menjaga keseragaman pelaksanaan Ramadan di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Selain itu, Sidang Isbat juga melibatkan para ahli falak, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-ormas Islam, dan lembaga terkait lainnya. Dengan pengawasan dan kajian yang matang, penetapan tanggal awal puasa akan memastikan seluruh umat Muslim di Indonesia dapat memulai ibadah puasa secara serentak.
     

     

    Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Libur Panjang 2026
    Dengan perkiraan awal puasa tersebut, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, memberikan kepastian bagi masyarakat untuk merencanakan liburan dan mudik.
     
    Rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026
     
    Berikut rangkaian libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri dikutip dari akun Instagram @kemensetneg.ri:
     
    Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idulfitri
    Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
    Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idulfitri
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun dibangga-banggakan Presiden Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terus mendapatkan kabar miring.

    Kali ini, dapur penyedia makanan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dipertanyakan usai sebuah video viral memperlihatkan proses pencucian nampan ompreng yang dinilai jauh dari kata higienis.

    Dalam rekaman itu, nampan untuk makan para pelajar hanya dicuci dengan cara disabuni seadanya, lalu dilempar ke dalam wadah berisi air kotor.

    Pemandangan tersebut pun menuai kritik dari Pegiat Medsos, Chusnul Chotimah.

    “Sudah disabuni lalu dilempar ke air kotor. Sudah berapa lama berjalan seperti itu?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (2/10/2025).

    Chusnul menegaskan bahwa praktik semacam itu sangat membahayakan kesehatan anak-anak.

    “Selama itu pula anak kita makan dari tempat itu,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang sejak program ini dijalankan.

    “Apa dari awal nggak dicek tempat cucinya sebelum dikasih izin?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, kembali berbicara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai banyak persoalan.

    Dikatakan Cholil, meski niat awal program ini mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, implementasinya justru menimbulkan masalah baru.

    “Niatnya baik untuk memperbaiki gizi anak Indonesia tapi nyatanya program MBG malah jadi masalah dapur nasional,” ujar Cholil di X @cholilnafis (1/10/2025).

  • Perusahaan Pro Israel Ramai-ramai Lakukan CSR untuk Palestina

    Perusahaan Pro Israel Ramai-ramai Lakukan CSR untuk Palestina

    Jakarta

    Sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menggunakan berbagai strategi untuk melemahkan gerakan boikot yang meluas di Indonesia. Mereka secara aktif mendekati komunitas Muslim dengan berbagai cara agar produk mereka tidak lagi menjadi sasaran boikot dan tetap dibeli oleh masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, mengungkapkan hal ini dalam Detikcom Leaders Forum di Jakarta, Rabu (3/9/2025). Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya mendekati para ulama dan tokoh masyarakat, tetapi juga menggunakan taktik lain yang lebih halus.

    “Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan memberi donasi untuk Palestina. Selain itu, mereka aktif menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar umat Islam,” jelas Imam. Strategi ini bertujuan untuk membangun citra bahwa perusahaan mereka peduli dan berpihak pada perjuangan Palestina, sehingga masyarakat tidak lagi memboikot produk mereka.

    Langkah-langkah ini merupakan respons atas Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut dengan tegas menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina adalah wajib, sementara mendukung agresi dan genosida oleh Israel hukumnya haram.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, membenarkan adanya upaya pendekatan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ia menceritakan bahwa beberapa perusahaan yang terindikasi pro-Israel mencoba menawarkan donasi kepada MUI. Sebagai imbalannya, mereka berharap MUI mau menyatakan bahwa produk mereka tidak terafiliasi dengan Israel.

    “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami sampaikan bahwa MUI fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” tegas KH Cholil Nafis.

    Aktivis pro-Palestina, Shafira Umm, mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terkecoh. Menurutnya, cara terbaik untuk melawan strategi ini adalah dengan terus konsisten menjalankan gerakan boikot. “Masyarakat bisa melawan dengan cara berhenti membeli produk dari perusahaan yang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Sosok Lukmanul Hakim, Ulama yang Jadikan Sertifikasi Halal Senjata UMKM Kini Berpulang – Page 3

    Sosok Lukmanul Hakim, Ulama yang Jadikan Sertifikasi Halal Senjata UMKM Kini Berpulang – Page 3

    Lukmanul Hakim dikenal sebagai sosok Muslim intelektual yang aktif memperjuangkan ekonomi umat, kajian wakaf produktif, serta isu kedaulatan pangan dan energi.

    Dalam Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025, dia menegaskan bahwa dua isu strategis, kedaulatan pangan dan energi akan menjadi rekomendasi resmi MUI kepada pemerintah.

    Di tahun-tahun sebelumnya, Lukmanul Hakim juga mendorong agar produk unggulan lokal dijadikan prioritas dalam sistem distribusi pangan, sebagai bentuk kemandirian ekonomi umat.

    Selain itu, Lukman juga vokal dalam isu-isu seperti sertifikasi halal yang menjadi instrumen pemberdayaan UMKM. Dia menyebut sertifikasi halal sebagai “satu‑satunya pilihan” untuk memperkuat ekonomi umat, supaya UMKM tak hanya berbicara soal keuntungan duniawi, tapi juga nilai-nilai kehalalan.

    Dia juga mendorong peran pesantren sebagai penggerak ekonomi daerah melalui kolaborasi strategis, sebuah visi yang menurutnya akan memperkuat basis ekonomi umat dari bawah.

    Semasa hidupnya, Lukman dikenal sebagai ulama yang tak hanya memberi kritik, tetapi juga mencari solusi konkret. Dalam banyak kesempatan, dia menekankan bahwa narasi saja tak cukup, tindakan nyata perlu dilakukan segera.

     

  • Ompreng MBG Diduga Mengandung Babi, NU DKI Sebut Haram, NU Pusat Bilang Gak Apa-apa Asal Dicuci

    Ompreng MBG Diduga Mengandung Babi, NU DKI Sebut Haram, NU Pusat Bilang Gak Apa-apa Asal Dicuci

    GELORA.CO – Polemik food tray (ompreng) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung minyak babi kembali memunculkan perbedaan pandangan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU).

    Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki, menegaskan perbedaan pendapat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan hal yang wajar dalam khazanah fikih.

    “Perbedaan dalam fiqih, pemahaman, itu biasa,” kata Kiki kepada Inilah.com, Sabtu (20/9/2025).

    NU Pusat: Bisa Dipakai Setelah Dicuci

    Sebelumnya, Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menyampaikan pandangan bahwa food tray impor asal China yang terkena najis babi masih bisa digunakan setelah disucikan.

    “Kalau menurut fiqh NU, setiap benda keras yang terkena najis babi itu bisa disucikan dengan cara dicuci bersih. Tidak ada masalah, bisa dipakai setelah dicuci,” ujarnya.

    NU DKI: Haram Jika Proses Produksi Gunakan Babi

    Namun, RMI-NU DKI Jakarta berpandangan lain. Menurut Kiki, standar halal tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses produksi. Jika dalam prosesnya melibatkan bahan haram, maka produk tetap tidak bisa dianggap halal.

    “Food tray MBG tidak bisa digunakan. Karena pada proses produksinya menggunakan minyak babi, dan itu haram,” tegasnya.

    Kiki menambahkan, hal itu sejalan dengan penekanan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggarisbawahi pentingnya proses halal sejak awal produksi.

    Minta Pemerintah Tegas

    RMI-NU DKI menegaskan, di Indonesia produk halal bersifat mutlak. Karena itu, pemerintah diminta segera bertindak agar program MBG tetap berjalan sesuai syariat.

    “Impor silakan, tapi pastikan ada sertifikat halal dan standar mutu yang jelas,” kata Kiki.

    Polemik food tray MBG kian ramai setelah beredar laporan dugaan penggunaan minyak babi dalam proses produksinya di pabrik China. Pemerintah saat ini masih menunggu hasil uji resmi dari BPOM dan otoritas terkait.