Xcloud.id

Institusi: MUI

  • Konser Kemanusiaan LMI Himpun Rp232 Juta untuk Bantu Rakyat Palestina

    Konser Kemanusiaan LMI Himpun Rp232 Juta untuk Bantu Rakyat Palestina

    Kediri (beritajatim.com) – Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar menggelar konser kemanusiaan bertajuk “Humanitarian Concert for Freedom: 2 Year Attack on Gaza” di Gedung Kesenian Aryo Kota Blitar, untuk memperingati dua tahun tragedi genosida di Gaza. Kegiatan yang dihadiri sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan masyarakat ini berhasil menghimpun donasi sebesar Rp232 juta untuk membantu rakyat Palestina.

    Konser tersebut digelar atas kerja sama antara LMI Blitar, QUPRO, AKSI (Aliansi Kemanusiaan Indonesia), Yayasan Al Ghifari, serta Pondok Pesantren Al Aqsho. Sejumlah penampil turut meramaikan acara, di antaranya penyanyi pop sholawat Alfina Nindiyani dan grup nasyid Shoutul Harokah yang membawakan lagu-lagu perjuangan untuk Palestina. Selain itu, turut ditampilkan pertunjukan hadrah, teatrikal, dan pembacaan puisi oleh santri serta pelajar dari berbagai lembaga pendidikan di Blitar.

    Momen doa bersama juga digelar dalam acara tersebut, dipimpin oleh Ketua MUI Kota Blitar, KH. Abdul Karim Muhaimin, S.Ag. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif LMI dan kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan global.

    “Di Eropa yang banyak nonmuslim saja peduli terhadap Palestina, apalagi kita sebagai muslim. Maka sangat disayangkan jika ada muslim yang tidak peduli terhadap Palestina,” ujar Priyo dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan peserta.

    Kepala Kantor Wilayah LAZNAS LMI Jawa Timur, Lukman Hadi, mengatakan bahwa dana hasil donasi akan disalurkan untuk membantu kebutuhan mendesak rakyat Palestina, termasuk bantuan medis, logistik, dan dukungan pendidikan di wilayah Gaza yang terdampak perang. “Kami terus berupaya memastikan setiap donasi sampai ke tangan yang membutuhkan di Palestina,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan peserta, Basuki Rachmat, membacakan pernyataan sikap bersama yang menegaskan solidaritas masyarakat Indonesia untuk Palestina. “Kepedulian yang hadir hari ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah berhenti berdiri bersama Palestina. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kebaikan ini,” ungkapnya.

    Melalui konser kemanusiaan ini, LMI berharap kesadaran dan empati masyarakat terhadap perjuangan rakyat Palestina terus tumbuh, tidak hanya dalam bentuk doa, tetapi juga aksi nyata dalam mendukung kemerdekaan dan hak-hak kemanusiaan mereka. [nm/beq]

  • Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    Respons Tayangan Viral Santri Ngesot dan Kiai Terima Amplop, Menag Nasaruddin Minta Media Tidak Mengusik Pesantren

    GELORA.CO – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespon video viral santri ngesot dan kiai terima amplop yang tayang di Trans7. Dia merasa prihatin atas tayangan tersebut. Nasaruddin meminta media tidak mengusik kehidupan pesantren, apalagi dengan narasi yang negatif. 

    Nasaruddin mengatakan pesantren adalah lembaga pendidikan yang menanamkan adab kepada santrinya. Untuk itu dia kecewa dengan tayangan yang menggambarkan aktivitas pesantren tersebut, apalagi disertai dengan narasi yang tendensius.

    “Kenapa mengusik orang yang mengajak orang beradab. Kenapa yang tidak diusik adalah orang-orang yang berkebalikannya (tidak beradab),” kata Nasaruddin di komplek Bandara Halim Perdanakusuma (15/10) pagi. Dia mengatakan di masyarakat banyak kelompok yang kehilangan adab. Seharusnya kelompok-kelompok yang tidak beradab seperti, diangkat untuk dikritisi.

    Dia menegaskan, selaku Menteri Agama merasa sangat kaget dan prihatin atas tayangan itu. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan dari sekian ratus tahun berdirinya pondok pesantren di Indonesia, sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat di Indonesia yang beradab. Menurut Nasaruddin keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia. Di dalam pesantren dibudayakan bagaimana seorang murid menghargai seorang guru. Bagaimana seorang santri menghormati kiainya.

    “Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ. Tetapi energi spiritual yang diperoleh melalui pesantren,” jelasnya. Dari pembiasaan adab di pesantren, para santri memahami bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tua. Lebih jauh lagi, bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpin.

    “Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang beribawa,” katanya. Suasana kebatinan seperti itu yang diperkenalkan pondok pesantren, hingga Indonesia jadi bangsa yang berkadilan dan beradab ini.

    Dia menegaskan masyarakat Indonesia seharusnya berterima kasih kepada pondok pesantren. Nasaruddin menyebut sudah tiga abad pondok pesantren berbiasa dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang santun. “Tidak pada tempatnya kita mengusik ketenangan kepada pondok pesantren,” katanya.

    “Saya mohon kepada kita semuanya, mari kita memberikan tempat yang terhormat kepada para kiai, para pondok pesantren. Karena guru peradaban bangsa kita adalah para pondok pesantren,” jelasnya. Nasaruddin berharap kejadian tayangan Trans7 itu terakhir kali dan tidak terulang di kemudian hari. Harus jadi pelajaran bagi media dalam menghadirkan tayangan yang berkualitas. 

    Sebelumnya kecaman datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dia menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan program “Expose Uncensored” di Trans7 yang ditayangkan pada Senin, 13 Oktober 2025. 

    Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya melanggar prinsip jurnalisme. Tetapi juga melecehkan pesantren dan tokoh-tokohnya. Dia menilai isi tayangan tersebut secara terang-terangan telah menghina dan merendahkan dunia pesantren.

    Tidak hanya menyentuh institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Tetapi juga menyudutkan tokoh-tokoh pesantren yang sangat dihormati oleh warga Nahdliyin

    Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindak stasiun televisi bersangkutan. Respon tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10). 

    Masduki mengatakan tindakan tegas dari KPI diperlukan, karena tayangan Trans7 melalui program Expose dianggap menyinggung pesantren dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri KH Anwar Manshur. 

    Masduki sangat menyayangkan tayangan tersebut. Karena dinilai tidak cover both side, crosscheck, profesional dan sangat tendensius. Dia menegaskan MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada agar KPI menegur Trans 7. “Karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh, tokohnya juga pengurus PBNU,” kata Masduki. 

    Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu menilai tayangan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak main-main. Pasalnya terjadi tayangan yang tidak bermutu. Bahkan cenderung menghina tradisi yang ada di pesantren. 

    “Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI bisa menimbulkan tanggapan yang emosional. Saya kira jangan sampai terjadi,” sambungnya. Masduki mengungkapkan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga telah mengadukan persoalan ini ke MUI. Dia menegaskan bahwa tayangan tersebut sangat tendensius.

    MUI meminta KPI harus segera memanggil dan menegur Trans 7, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam tayangan tersebut. “Jangan-jangan yang terlibat memiliki agenda tendensius karena mungkin ada perbedaan-perbedaan pemahaman yang secara idelogis,” jelasnya. Sehingga akhirnya menimbulkan siaran seperti itu. Baginya kondisi seperti itu sangat berbahaya.

  • Efek Domino Boikot, UMKM dan Pekerja Bisa Terdampak

    Efek Domino Boikot, UMKM dan Pekerja Bisa Terdampak

    Jakarta –

    Pascagencatan senjata permanen antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, perhatian dunia kini bergeser ke upaya pemulihan kemanusiaan dan ekonomi. Di Indonesia, semangat solidaritas untuk Palestina terus menguat, namun sejumlah pihak mengingatkan agar gerakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap ekonomi nasional.

    Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai boikot produk yang dilakukan tanpa dasar jelas dapat menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok lokal. Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, banyak perusahaan besar di Indonesia justru memiliki keterkaitan kuat dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), petani, dan tenaga kerja lokal.

    “Jika perusahaan besar dengan rantai pasok lokal kehilangan dukungan pasar domestik, risikonya sangat besar. Kontrak dengan pemasok bisa terputus, UKM kehilangan pendapatan, terjadi PHK, dan ekonomi lokal ikut melemah,” ujar Yusuf, Selasa (14/10/2025).

    Ia menambahkan, dukungan terhadap Palestina seharusnya tidak membuat pelaku usaha dalam negeri menjadi korban. Menurutnya, semangat kemanusiaan dapat disalurkan secara produktif dengan memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kemandirian bangsa.

    Sementara itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengimbau masyarakat agar menyalurkan solidaritas dengan cara yang bijak dan konstruktif. Wakil Ketua DMI

    Imam Addaruqutni menilai semangat membela Palestina merupakan bentuk empati yang mulia, namun perlu disertai kehati-hatian agar tidak salah sasaran.

    Untuk mencegah kesalahpahaman, DMI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyusun panduan klasifikasi produk berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Panduan ini diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menentukan langkah boikot yang tepat tanpa melemahkan ekonomi nasional.

    (rrd/rir)

  • Donasi untuk Palestina, Manuver Perusahaan Terafiliasi Israel untuk Lawan Boikot

    Donasi untuk Palestina, Manuver Perusahaan Terafiliasi Israel untuk Lawan Boikot

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gerakan boikot terafiliasi Israel sedang gencar di Indonesia. Tapi, sejumlah perusahaan yang produknya terafiliasi Israel justru membagi-bagikan donasi untuk Palestina dan rajin mensponsori acara keagamaan.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka fakta mengejutkan. Menurut MUI, beberapa perusahaan yang masuk daftar boikot mencoba mendekati MUI. Mereka menawarkan bantuan dana. Imbalannya, mereka meminta MUI mengeluarkan pernyataan bahwa produk mereka tidak terafiliasi Israel.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyatakan, MUI tegas menolak semua tawaran itu. “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami sampaikan bahwa MUI fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil.

    Penolakan ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Fatwa itu menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina adalah wajib. Sebaliknya, mendukung agresi Israel adalah haram.

    Strategi perusahaan-perusahaan ini ternyata lebih luas. Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, mengungkap pola yang mereka gunakan. Perusahaan-perusahaan ini, menurutnya, aktif mendekati komunitas Muslim. Mereka jadi sponsor acara keagamaan, terutama saat hari-hari besar Islam. Mereka juga menyalurkan donasi untuk Palestina.

    “Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan memberi donasi untuk Palestina. Selain itu, mereka aktif menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar umat Islam,” jelas Imam.

  • ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

    ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 dengan mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Festival syariah di Indonesia yang diinisiasi BI sejak 2014 ini memasuki gelaran ke-12.

    ISEF menjadi salah satu platform utama dalam mempromosikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan ISEF 2025 bertujuan untuk menguatkan keuangan syariah komersial dan sosial, menguatkan industri halal, pelaku usaha syariah, halal food, modest fashion, pariwisata ramah muslim serta mendorong transaksi dan ekspor produk halal. Selain itu, juga untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah nasional, menguatkan sinergi dan kemitraan stakeholder domestik maupun global. ISEF juga menjadi ajang memanfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, dan menorehkan capaian posisi ke-3 peringkat ekonomi syariah dunia, dari sebelumnya peringkat ke-10 dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan eksyar dan telah diakui dalam kancah internasional.

    Perry mengatakan, posisi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini telah sejajar dengan Malaysia dan Arab Saudi. Dia pun memastikan akan terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

    Diketahui dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dalam Global Iislamic Economy Indicator (GIEI). Ekonomi syariah Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, industri makanan-minuman halal, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim.

    “Kita mempraktikan firman Allah di Ali Imran 103-104. Kita bersatu memajukan ekonomi keuangan syariah rahmatan lil alamin dan InsyaAllah kita semua termasuk umat-umat yang beruntung,” kata Perry, dalam opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta International Expo, Rabu (8/10/2025).

    Dia pun optimistis, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin baik karena pemerintah juga telah memasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang atau RPJMN 2025-2029.

    “Alhamdulillah dalam RPJMN bahwa ekonomi keuangan syariah bagian strategi utama menjadi pusat ekonomi syariah dan ISEF menjadi platform mempresentasikan program-program ke depan,” tutur Perry lagi.

    Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Rifki Ismal mengungkapkan ISEF 2025 merupakan program BI dalam memfasilitasi mitra pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Menurut dia ISEF merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan dengan stakeholder ekonomi syariah, termasuk pelaku industri syariah.

    “Kuncinya kita mengembangkan ekonomi syariah berdasarkan sinergi kolaborasi dan itu lintas pihak. Jadi lintas segmen, lintas organisasi, karena ini program nasional. Jadi bagaimana BI memandang program ISEF,” ungkap dia.

    Rifki menambahkan, ISEF bertujuan meningkatkan sinergi, yakni keterlibatan pelaku ekonomi syariah global kepada Indonesia, di mana The Islamic Development Bank mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah global.

    “Jadi bagaimana internasional itu masuk dalam ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Harus lebih ditingkatkan. Kita sudah membuka banyak kerja sama peluang usaha, kolaborasi dengan mitra-mitra internasional,” ujarnya.

    Kemudian, ISEF meluncurkan program koordinasi antara pusat dan daerah agar pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan tidak hanya di level pusat. Pemerintah pun memiliki program nasional Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

    “Di level daerah per tahun ini, sudah punya juga program nasional pengembangan ekonomi syariah di semua provinsi, dan kita launching tahun ini. Di ISEF ini sinergi kolaborasi tidak terpisah lagi antara pusat dan daerah, yang akan mengorkestrasikan Bappenas,” jelas Rifki.

    Terakhir adalah sinergi antara pelaku syariah dan otoritas. Dalam hal ini ISEF melibatkan organisasi masyarakat agama Islam, organisasi yang mengembangkan ekonomi syariah, organisasi yang mengembangkan pengusaha muslim, himpunan pengusaha pengusaha muslim dan women syariah.

    “Itu semua dihimpun pelaku usaha syariah, itu menjadi satu kegiatan besar bersama regulator,” tutur Rifki.

    Sebagai informasi, ISEF ke-12 menghadirkan sejumlah kebaruan strategis yang diwujudkan melalui, pertama, perluasan dan peningkatan kolaborasi, dengan keterlibatan lebih banyak otoritas, industri, dan lembaga sosial syariah.

    Kedua, harmonisasi dengan program nasional, seperti dukungan pesantren untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan back-to-back dengan Trade Expo Indonesia (TEI), serta pemberian penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dalam International Halal Tourism Summit (IHTS).

    Ketiga, peningkatan skala dan kualitas kegiatan, di antaranya pengakuan Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan pelaksanaan ISEF Run sebagai ajang pra-acara yang menggabungkan olahraga, kuliner halal, modest fashion, dan edukasi keluarga.

    Masih dalam rangkaian ISEF 2025, BI berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, serta Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 yang ke-4 yang mengangkat tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia’s Modest Fashion through Synergy & Collaboration”. IN2MOTIONFEST tahun ini menampilkan karya 11 desainer internasional, 214 desainer nasional, 100 kolaborasi brand dengan lebih dari 1.785 koleksi.

    Salah satu peserta ISEF 2025, Reborn29 mengikuti gelaran ini sejak awal dan setiap tahun. Syukriah Rusydi selaku owner Reborn29 mengatakan, untuk mengikuti ISEF 2025, produknya melewati proses kurasi dengan kriteria dapat ditawarkan di pasar lokal dan internasional.

    “Semua produk mungkin unggul ya, tetapi karakternya berbeda-beda. Untuk Reborn29 sekarang kita lagi sustainable. Ini pakai kain yang upcycling. Kain bikin sendiri dan cutting juga semaksimal mungkin tidak menyisakan limbah. Jadi zero waste,” jelas dia.

    Syukriah menyebut terjadi peningkatan transaksi ketika mengikuti acara semacam ini. Dia berharap dapat mengikuti acara ini setiap tahun. Sebab ISEF 2025 berdampak positif pada bisnis.

    “Kalau untuk transaksi di sini sejauh ini bagus. Aku paling menunggu acara ini karena transaksi bagus,” jelas dia.

    Adapun selama penyelenggaraan Road to ISEF, ISEF mampu mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp 3,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. Capaian ini semakin menegaskan peran ISEF sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

    Ajang ISEF 2025 dapat berjalan dengan baik serta melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Hasil ini menjadi bukti nyata atas peningkatan kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.

    “Melalui sinergi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, mari kita jadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi syariah dunia,” ucap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam penutupan ISEF ke-12 tahun 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Centre, Minggu (12/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, ISEF 2025 diikuti lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional dari berbagai negara. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 terdiri dari 22 forum domestik dan internasional, 28 kegiatan pameran produk halal dan business linkage, 30 talkshow dan community activities, serta 20 kategori kompetisi bekerja sama dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 30 mitra internasional.

    ISEF 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran 89.000 pengunjung ISEF dan 355 ribu pengunjung Road to ISEF, sehingga totalnya berjumlah 444 ribu pengunjung.

    Destry Damayanti pun mengajak seluruh pihak menjaga semangat sinergi yang telah terbangun berkat ISEF 2025. Sebab, keberhasilan ISEF bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.

    ISEF tahun ini menghadirkan lebih dari 60 kegiatan utama yang terbagi dalam empat klaster besar. Pertama, Halal Industry & Sharia Business Forum yang menampilkan business matching, trade and investment forum, serta Halal Expo yang mempertemukan pelaku usaha halal dengan mitra global.

    Kedua, Sharia Finance & Investment Forum yang membahas penguatan pasar keuangan syariah, green sukuk, dan Islamic social finance.

    Ketiga, Sharia Social and Education Movement yang mencakup literasi dan edukasi ekonomi syariah, forum akademik, hingga kompetisi inovasi generasi muda seperti Youth Sharia Entrepreneurship Forum dan Shariapreneur Innovation Challenge.

    Keempat, adalah Art, Culture, and Halal Lifestyle Exhibition yang menampilkan modest fashion show, kuliner halal, dan produk kreatif berbasis nilai-nilai syariah.

    Penutupan ISEF 2025 juga diiringi dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama seperti Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN), dan ISEF Award 2025. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

    ISEF 2025 terselenggara atas kolaborasi sejumlah lembaga dan mitra strategis eksyar nasional dan internasional, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian/Lembaga, Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, Pondok Pesantren, Organisasi Masyarakat dan Asosiasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia Financial Services Board (IFSB), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Indonesia Halal Life Center (IHLC), dan HEBITREN.

    Pada akhirnya, ISEF bakal terus dikembangkan menjadi platform global kolaborasi ekonomi syariah, dengan fokus pada digitalisasi, inovasi pembiayaan, serta penguatan rantai nilai halal nasional.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MUI Bongkar Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel ‘Cuci Citra’ Lewat Donasi Palestina

    MUI Bongkar Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel ‘Cuci Citra’ Lewat Donasi Palestina

    GELORA.CO – Di tengah maraknya gerakan boikot terhadap produk terafiliasi Israel, sejumlah perusahaan justru gencar membagikan donasi untuk Palestina dan menjadi sponsor berbagai kegiatan keagamaan. Namun, langkah itu dinilai sebagai strategi ‘cuci citra’ agar terlepas dari tekanan publik.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap fakta mengejutkan: beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar boikot sempat mencoba mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana.

    Sebagai imbalannya, mereka meminta MUI menyatakan bahwa produk mereka tidak memiliki keterkaitan dengan Israel.

    Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa pihaknya menolak seluruh tawaran tersebut.

    “MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil, dikutip Sabtu (11/10/2025).

    Ia menambahkan, sikap itu sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah wajib, sementara mendukung agresi Israel adalah haram.

    Wakil Ketua Umum Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, menyebut upaya perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan secara sistematis.

    Mereka, katanya, aktif mendekati komunitas Muslim melalui kegiatan sosial dan keagamaan.

    “Salah satu cara yang digunakan adalah memberi donasi untuk Palestina dan menjadi sponsor kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari besar Islam,” ungkap Imam.

    Menurutnya, strategi ini bertujuan membangun citra positif agar masyarakat berhenti memboikot produk mereka.

    Beberapa perusahaan multinasional yang masuk daftar boikot tercatat aktif menyalurkan donasi dan kegiatan sosial di Indonesia.

    Mulai dari perusahaan multinasional di bidang makanan cepat saji, ritel global, hingga perusahaan multinasional di bidang minuman kemasan atau air minum dalam kemasan (AMDK).

    Perusahaan-perusahaan besar yang terafiliasi dengan Israel tersebut menyalurkan donasi untuk Palestina hingga miliaran rupiah.

    Aktivis pro-Palestina Shafira Umm menilai langkah-langkah itu tidak lebih dari strategi pemasaran berbasis isu kemanusiaan.

    Ia menyerukan agar masyarakat tetap konsisten dalam gerakan boikot.

    “Jangan mudah tertipu dengan strategi marketing yang memakai isu kemanusiaan. Cara terbaik melawan adalah berhenti membeli produk yang jelas-jelas terafiliasi dengan Israel,” tegasnya.

  • Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai melakukan pendataan dan penilaian terhadap kelayakan bangunan pondok pesantren di wilayahnya.

    Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri sekaligus mencegah terulangnya tragedi ambruknya bangunan pesantren seperti yang terjadi di Sidoarjo.

    Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Ja’far, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat dan Polda Jawa Timur agar daerah melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik pesantren.

    “Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa dengan tragedi ambruknya mushalla di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, tidak terjadi di Bangkalan,” ujar Fauzan, Sabtu (11/10/2025).

    Fauzan menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah menugaskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

    “Langkah awalnya adalah mendata seluruh pondok pesantren. Dari situ akan terlihat mana yang sudah lengkap administrasinya dan mana yang belum,” imbuhnya.

    Selain kelengkapan administrasi, pemerintah daerah juga akan memastikan kelayakan teknis bangunan pesantren. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi struktur, standar keamanan, serta ketahanan bangunan untuk menjamin keselamatan santri dan tenaga pengajar.

    “Bangunan yang sudah berdiri juga akan kami kaji. Apakah secara teknis masih memenuhi syarat atau perlu perbaikan. Jika diperlukan, Pemkab akan melakukan pendampingan,” jelas Fauzan.

    Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan, M Hasan Faisol, menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan.

    “Kami akan sowan kepada Ketua MUI dan PCNU Bangkalan untuk meminta arahan agar kami bisa berkomunikasi langsung dengan para pengasuh pesantren,” katanya. [sar/ian]

  • HNW Dukung Sikap Pemerintah Tolak Atlet Israel Berlaga di Jakarta

    HNW Dukung Sikap Pemerintah Tolak Atlet Israel Berlaga di Jakarta

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tidak memberikan visa enam atlet Israel untuk masuk ke Indonesia. Mereka kini tidak bisa bertanding pada ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta, 19-25 Oktober 2025.

    HNW menyerukan Indonesia terus menjaga konsistensi sikap sejak Presiden RI pertama Soekarno hingga penjajahan di Palestina diakhiri, dengan berdirinya negara Palestina yang merdeka secara penuh dan berdaulat secara nyata.

    “Sikap ini sudah sejalan dan sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, terutama bagian pembukaan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Dan spirit dari amanat Konstitusi tersebut diturunkan ke sejumlah regulasi, seperti UU Keimigrasian dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini,” ujar HNW, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).

    HNW mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia tersebut yang telah memperoleh dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia, seperti Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan lain sebagainya.

    Selain itu, DPR juga tegas mendukung pemerintah untuk menolak kedatangan atlet Israel, seperti yang disampaikan oleh Komisi I yang membidangi Luar Negeri, Komisi X yang membidangi olahraga, dan Komisi XIII yang membidangi Imigrasi.

    “Maka sudah tepat apabila Pimpinan Persatuan Senam Indonesia (Persani) secara terbuka juga mendukung sikap pemerintah yang tidak memberi visa kepada atlet-atlet Israel tersebut untuk bisa masuk dan ikut kejuaraan senam internasional di Jakarta,” ujar HNW.

    HNW menjelaskan penolakan terhadap atlet Israel merupakan bentuk dari sanksi bagi para Zionis atas kejahatan perang dan kemanusiaan termasuk genosida yang dilakukan oleh mereka di Gaza dan wilayah lainnya di Palestina.

    “Oleh karenanya, sanksi pemboikotan secara internasional termasuk dalam dunia olahraga merupakan sanksi yang layak untuk diberikan terhadap Israel,” tambahnya.

    Lebih lanjut, HNW menyatakan sikap ini juga sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk ketika pada tahun 2023 yang lalu dilakukan penolakan pesepakbola Israel ikut dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia.

    “Seharusnya berbekal informasi atas sikap resmi dan aturan hukum di Indonesia ini, atlet Israel mestinya tahu diri dan menghormati konstitusi dan aturan hukum di Indonesia dengan tidak perlu mendaftarkan diri mengikuti kegiatan yang ada di Indonesia. Dan semoga sikap Indonesia ini juga dapat diikuti oleh komunitas internasional lainnya, termasuk melarang Israel mengikuti event olahraga internasional seperti yang diberlakukan terhadap Rusia yang dianggap melanggar hukum internasional dengan menyerang Ukraina,” ujar HNW.

    “Demi tegaknya sportivitas dan keadilan di dunia olahraga, kalau Rusia dilarang oleh FIFA, UEFA dan lainnya, mestinya Israel juga,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Panduan Boikot Brand Pro Israel dari Ulama, Cek Juga Klasifikasinya

    Panduan Boikot Brand Pro Israel dari Ulama, Cek Juga Klasifikasinya

    Jakarta: Seruan boikot produk Israel terus menggema, namun di saat yang sama masih banyak masyarakat yang bingung produk-produk mana saja yang mesti diboikot.

    Menanggapi kebingungan masyarakat terkait seruan boikot produk pro-Israel, para ulama dan aktivis merilis panduan yang membagi produk ke dalam empat kategori jelas. Panduan ini bertujuan agar gerakan boikot menjadi lebih terarah dan tidak salah sasaran.

    Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak.

    Banyaknya informasi simpang siur di masyarakat menjadi salah satu alasan utama panduan ini diterbitkan. Aktivis pro-Palestina, Shafira Umm, menyatakan bahwa panduan ini sangat krusial. 

    “Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi, mana yang hanya isu. Karena itu panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujar Shafira dalam sebuah forum diskusi yang dikutip Jumat, 10 Oktober 2025.

    Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, mengamati kesadaran boikot yang meluas, bahkan di kalangan anak-anak. Menurutnya, kesadaran yang tumbuh ini perlu diarahkan dengan benar.

    “Anak-anak kecil sekarang kalau mau beli produk pada ngecek, ini produk Israel atau bukan. Ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru yang perlu kita arahkan dengan panduan yang jelas,” kata Cholil.
     

    Perkembangan teknologi juga memainkan peran. CEO Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyoroti pemanfaatan aplikasi untuk melacak afiliasi produk.

    “Di media sosial, tren boikot ini sangat kuat. Sudah ada aplikasi yang memudahkan konsumen mengecek afiliasi sebuah produk dengan Israel,” jelasnya.
    Empat klasifikasi produk boikot
    Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, memaparkan empat kriteria yang menjadi dasar panduan ini. Kriteria ini disusun berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dengan sistem penjajahan Israel terhadap Palestina.

    Kategori pertama berstatus haram. Produk dalam kategori ini terlibat langsung melalui kepemilikan, investasi, atau kerja sama strategis dengan entitas Israel. Konsumen wajib memboikot produk-produk ini.

    Kategori kedua berstatus makruh. Produk ini terlibat tidak langsung melalui anak perusahaan, distributor, atau kemitraan dengan perusahaan pro-Israel. Konsumen sangat dianjurkan untuk memboikot produk dalam kategori ini.

    Kategori ketiga berstatus mubah. Produk ini berasal dari perusahaan nasional Tbk tanpa afiliasi Israel, meskipun sebagian kecil saham (di bawah 5 persen) mungkin dimiliki investor asing. Konsumen boleh membeli produk dalam kategori ini.
     

    Kategori keempat berstatus sunnah. Produk ini merupakan produk lokal murni dari UMKM yang 100% bebas afiliasi Israel. Konsumen dianjurkan untuk membeli produk dalam kategori ini karena mendukung ekonomi rakyat.
    Dampak ekonomi dan harapan
    Imam Addaruqutni menambahkan bahwa panduan ini tidak hanya bertujuan menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga melindungi produk nasional dari boikot yang salah sasaran akibat hoaks.

    “Dengan demikian, boikot tidak hanya menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga membangun ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.

    Dengan beralih ke produk lokal dan UMKM, gerakan boikot ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi dalam negeri sekaligus mengubah pola konsumsi menjadi tindakan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

    Jakarta: Seruan boikot produk Israel terus menggema, namun di saat yang sama masih banyak masyarakat yang bingung produk-produk mana saja yang mesti diboikot.
     
    Menanggapi kebingungan masyarakat terkait seruan boikot produk pro-Israel, para ulama dan aktivis merilis panduan yang membagi produk ke dalam empat kategori jelas. Panduan ini bertujuan agar gerakan boikot menjadi lebih terarah dan tidak salah sasaran.
     
    Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak.

    Banyaknya informasi simpang siur di masyarakat menjadi salah satu alasan utama panduan ini diterbitkan. Aktivis pro-Palestina, Shafira Umm, menyatakan bahwa panduan ini sangat krusial. 
     
    “Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi, mana yang hanya isu. Karena itu panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujar Shafira dalam sebuah forum diskusi yang dikutip Jumat, 10 Oktober 2025.
     
    Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, mengamati kesadaran boikot yang meluas, bahkan di kalangan anak-anak. Menurutnya, kesadaran yang tumbuh ini perlu diarahkan dengan benar.
     
    “Anak-anak kecil sekarang kalau mau beli produk pada ngecek, ini produk Israel atau bukan. Ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru yang perlu kita arahkan dengan panduan yang jelas,” kata Cholil.
     

    Perkembangan teknologi juga memainkan peran. CEO Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyoroti pemanfaatan aplikasi untuk melacak afiliasi produk.
     
    “Di media sosial, tren boikot ini sangat kuat. Sudah ada aplikasi yang memudahkan konsumen mengecek afiliasi sebuah produk dengan Israel,” jelasnya.
    Empat klasifikasi produk boikot
    Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, memaparkan empat kriteria yang menjadi dasar panduan ini. Kriteria ini disusun berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dengan sistem penjajahan Israel terhadap Palestina.
     
    Kategori pertama berstatus haram. Produk dalam kategori ini terlibat langsung melalui kepemilikan, investasi, atau kerja sama strategis dengan entitas Israel. Konsumen wajib memboikot produk-produk ini.
     
    Kategori kedua berstatus makruh. Produk ini terlibat tidak langsung melalui anak perusahaan, distributor, atau kemitraan dengan perusahaan pro-Israel. Konsumen sangat dianjurkan untuk memboikot produk dalam kategori ini.
     
    Kategori ketiga berstatus mubah. Produk ini berasal dari perusahaan nasional Tbk tanpa afiliasi Israel, meskipun sebagian kecil saham (di bawah 5 persen) mungkin dimiliki investor asing. Konsumen boleh membeli produk dalam kategori ini.
     

    Kategori keempat berstatus sunnah. Produk ini merupakan produk lokal murni dari UMKM yang 100% bebas afiliasi Israel. Konsumen dianjurkan untuk membeli produk dalam kategori ini karena mendukung ekonomi rakyat.
    Dampak ekonomi dan harapan
    Imam Addaruqutni menambahkan bahwa panduan ini tidak hanya bertujuan menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga melindungi produk nasional dari boikot yang salah sasaran akibat hoaks.
     
    “Dengan demikian, boikot tidak hanya menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga membangun ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.
     
    Dengan beralih ke produk lokal dan UMKM, gerakan boikot ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi dalam negeri sekaligus mengubah pola konsumsi menjadi tindakan yang lebih etis dan bertanggung jawab.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • 1 Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel Nasional

    1 Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel Nasional

    Indonesia Batalkan Semua Visa Atlet Gimnastik Israel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan seluruh visa dari delegasi atlet Israel yang hendak berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025 batal.
    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    Dia menjelaskan, pihak Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia, dulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.
    Pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.
    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.
    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.
    Israel, pihak yang menginvasi Gaza dan Palestina pada umumnya, hendak berlaga dalam Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta.
    Pihak anggota DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung menolak kehadiran Israel.
    “Kalau saya yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja, supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik (Israel) itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.