Selasa, 29 Oktober 2024 14:49 WIB
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri acara Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam se-DKI Jakarta, di Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Arifatul Choiri Fauzi menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Kabinet Merah Putih yang tugasnya akan dibantu oleh Veronica Tan selaku wakil menteri.
“Hj. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” demikian kata Prabowo saat membacakan pengumuman didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10) malam.
Arifatul, yang akrab disapa Arifah, akan melanjutkan tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 2019-2024.
Arifah selama ini dikenal dalam kiprahnya sebagai Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sayap Nahdlatul Ulama untuk pemberdayaan perempuan.
Selain berkecimpung di PP Muslimat NU, Arifah juga aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selepas resmi dilantik nanti, Arifah akan menjalankan tugasnya dibantu oleh Veronica Tan yang ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Wakil Menteri PPPA.
“Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” demikian namanya dibacakan oleh Presiden Prabowo.
Veronica lebih banyak dikenal sebagai mantan istri dari Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama sebelum keduanya bercerai pada 5 Januari 2018.
Selama mendampingi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kerap aktif dalam isu kesejahteraan ibu dan anak. Ia juga mendirikan Yayasan Waroeng Imaji, sebuah lembaga yang mengusung kepentingan anak-anak penghuni rumah susun di Jakarta.
Veronica juga sempat aktif sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI jakarta.
Arifah rencananya dilantik sebagai Menteri PPPA pada Senin pagi, sedangkan Veronica menyusul pada siang harinya.
Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo
Baca juga: Rosan Roeslani dipercaya jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus memperkuat ideologi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, ia mengatakan bahwa ke depan, Indonesia akan menghadapi tantangan di berbagai bidang, baik dari dalam negeri maupun akibat pengaruh global. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah persoalan merosotnya demokrasi di Indonesia.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ia mendorong adanya penguatan demokrasi pada pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana tercantum dalam program kerja Astacita yang dicanangkan pasangan presiden dan wakil presiden tersebut.
“Para pembantu presiden dan wakil presiden harus dapat menerjemahkan dan mengimplementasikan poin pertama dari delapan misi pasangan Prabowo-Gibran atau Astacita, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),” kata dia.
Baca juga: Deretan poin penting pidato perdana Presiden Prabowo
Untuk mewujudkannya, kata dia, Prabowo-Gibran harus berkomitmen mengimplementasikan misi tersebut dengan menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar akademik, kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan dan beribadah, serta kemerdekaan pers di Indonesia.
Ia mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kementerian terkait untuk meninjau ulang dan merevisi aturan-aturan yang menghambat kebebasan-kebebasan tersebut sebagai program prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Salah satu aturan yang perlu ditinjau ulang dan direvisi adalah UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baca juga: MUI harap Presiden Prabowo bangun demokrasi dan berantas korupsi
Poin terakhir yang ia dorong agar pemerintahan Prabowo-Gibran membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan pada seluruh kementerian dan badan.
“Hal ini penting untuk menjawab persoalan sempitnya ruang partisipasi publik dalam proses kebijakan di Indonesia selama ini,” ucapnya.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
Sebanyak 732 orang anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.
Baca juga: Presiden Prabowo: Indonesia ingin jadi sahabat semua negara
Baca juga: Presiden Prabowo: Perlu persatuan wujudkan cita-cita besar bangsa
Baca juga: Prabowo pastikan subsidi sampai tepat sasaran di bawah kepemimpinannya
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto betul-betul ingin menyatukan semua pihak usai kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 berakhir.
“Pak Prabowo betul-betul ingin menyatukan semua kemarin yang terpecah-pecah karena pilpres dan sekarang ingin menyatukan untuk menyejahterakan rakyat,” kata Komeng saat ditemui usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.
Selain itu, Komeng juga mengatakan bahwa salah satu program Prabowo, yakni swasembada pangan, realistis untuk diwujudkan mengingat lumbung pangan (food estate) yang sudah mulai berjalan.
Mengenai harapannya kepada Prabowo, komedian kawakan itu mengaku ingin terwujudnya Hari Komedi nasional.
“Saya sudah bilang, saya minta Hari Komedi pada saat pilpres. Hari Komedi tanggal 27 September, hari lahirnya Bing Slamet,” ucap Komeng.
Baca juga: Puan: Semangat Presiden Prabowo harus kita dukung bersama
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpah di bawah kitab suci Al Quran.
Pada pidato perdananya usai dilantik, Presiden Prabowo bahwa dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia diperlukan suasana kebersamaan dan persatuan di tengah pemimpin dan masyarakat Indonesia.
“Di tengah cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi, kerja sama, bukan cekcok berkepanjangan,” kata dia.
Baca juga: MUI sebut banyak harapan yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto
Di sisi lain, Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4–5 tahun ke depan.
“Saya yakin paling lambat 4–5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ucapnya.
Keyakinan itu, imbuh Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.
Baca juga: Pidato lengkap Presiden RI Prabowo Subianto
Baca juga: Pengamat: Intensifikasi lahan kunci dari swasembada pangan
Baca juga: Presiden Prabowo: Indonesia ingin jadi sahabat semua negara
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Guru agama itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yang sangat luar biasa, utamanya dalam pembentukan pembinaan generasi muda dan keluarga masyarakatJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajak guru agama menanamkan nilai akhlak yang mulia (akhlakul karimah) dalam mengajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.
“Guru agama itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yang sangat luar biasa, utamanya dalam pembentukan pembinaan generasi muda dan keluarga masyarakat,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkot Jakarta Selatan Khabib Asy’ari di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Imam Besar Masjid Nabawi bersilaturahim ke Kantor Pusat PBNU Jakarta
Khabib menyampaikan tersebut dalam pembukaan Program Motivasi dan Pengajaran Guru Pendidikan Agama Islam Daerah Khusus Jakarta yang dihadiri sebanyak 100 guru agama Islam dari seluruh Jakarta dari tingkat pendidikan SD hingga SMA.
Ia berharap kegiatan itu bisa mendorong peningkatan nilai-nilai adat dan sikap, serta menambah pengetahuan para pendidik. Ia juga mengingatkan para guru untuk meresapi jargon “mengajar dengan hati dan jiwa” agar sungguh-sungguh dalam melayani dan mengantarkan ilmu.
Program motivasi dan pengajaran guru Pendidikan Agama Islam Daerah Khusus Jakarta ini merupakan hasil kerja sama dari Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama (MUI) Jakarta Selatan bersama dengan Kahfi BBC Motivator School.
Baca juga: PPIJ gelar Islamic Education Fair guna kuatkan pendidikan agama
Mengangkat tema “Motivasi Pola Pikir dan Public Speaking”, acara ini menghadirkan Kepala Dewan Pendidikan Jakarta Selatan Tubagus Wahyudi sebagai pembicara utama.
Wahyudi menjelaskan guru perlu didukung untuk bisa terus semangat mengajar dengan ikhlas, tidak hanya berorientasi mencari uang semata.
“(Program) ini juga merupakan langkah preventif, langkah dukungan untuk memberi motivasi agar guru itu secara hakiki punya semangat. Tidak hanya berorientasi bahwa menjadi guru itu mencari uang, tetapi bagaimana menjadi guru itu betul-betul ikhlas,” imbuhnya.
Wahyudi menilai guru Pendidikan Agama Islam bukan sekadar pengajar yang memberikan ilmu materi, tetapi harus menjadi panutan bagi murid-murid.
Baca juga: Heru ajak warga Jakarta ciptakan kerukunan umat beragama
Dengan demikian, murid-murid tidak hanya menganggap pendidikan agama sebagai hal yang dipelajari untuk menjawab ujian, tetapi memahami dan memakainya sebagai jiwa dalam kehidupan sehari-hari.
Dia juga mengaku salut melihat beberapa sekolah yang guru agamanya kreatif, bisa membuat aktivitas di luar kurikulum yang diberikan untuk murni mengajar tanpa ada maksud lainnya.
“Itu harus kita hargai kreativitas mereka, karena guru-guru seperti itu yang kita harapkan bisa menghiasi warna pendidikan Islam di Jakarta Selatan,” katanya.
Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Blitar (beritajatim.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar angkat bicara soal vonis bebas Samsudin. Meskipun menghargai putusan majelis hakim, namun MUI Kabupaten Blitar berharap ini jadi titik balik bagi Samsudin untuk lebih arif dan bijak dalam menggunakan media sosial.
“ Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar menyerahkan proses hukum saudara Samsudin kepada aparat penegak hukum kami tentu menerima dan menghormati semua proses yang sudah berjalan,” kata Jamil Mashadi, Sekretaris MUI Kabupaten Blitar, Rabu (31/7/2024).
MUI Kabupaten Blitar berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sehingga kondusifitas umat beragama dan bermasyarakat bisa terjaga.
“ Yang terpenting ke depan, mari kita jaga kondusifitas ketenangan dan kekhusyukkan dalam beribadah,” imbuhnya.
Kedepan MUI Kabupaten Blitar berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Samsudin pun diimbau untuk lebih berhati-hati sehingga kegaduhan dan kontroversi seperti yang lalu tidak terulang kembali.
“ Mari kita jalani hidup ini seperti contoh yang sudah diberikan oleh nabi Muhammad, kita umat Islam sudah punya panduan sudah punya contoh figur. Ketika mau melakukan sesuatu timbang dulu secara agama ini nanti manfaat atau masalah,” tegasnya.
Sebelumnya hakim ketua Ari Kurniawan dan dua hakim anggota yakni Mohammad Syafii serta M. Iqbal Hutabarat memutuskan Samsudin dan 2 terdakwa bebas langsung. Samsudin dan kedua terdakwa lainnya tidak terbukti melanggar pasal 27 ayat 1 seperti yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Sidang hari ini pembacaan putusan. Berjalan dengan baik. Sudah sesuai hati nurani majelis hakim. Majelis hakim dari hasil musyawarah berdasarkan fakta fakta di persidangan. Putusan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata M. Iqbal Hutabarat, Humas Pengadilan Negeri Blitar, Selasa (30/7/2024) lalu.
Samsudin dan ketiga terdakwa, sebelumnya dituntut dengan pasal 27 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh jaksa penuntut umum.
Namun Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terungkap bahwa konten yang dibuat langsung oleh Samsudin dan kedua terdakwa tidak ada ajaran soal bertukar pasangan.
Namun justru berisi tentang edukasi agar masyarakat menghindari aliran sesat bertukar pasangan. Yang membuat heboh adalah potongan dari salah satu akun tik tok, dimana akun medsos tersebut justru menyebarkan berita bohong soal adanya aliran bertukar pasangan. [owi/aje]
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koperasi Simpan Pinjam Nasari menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke – 25 Tahun Buku 2023.
RAT digelar sebagai wujud pertanggungjawaban hasil kerja Pengurus di tahun 2023 serta sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab Pengurus dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang berguna sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya guna mencapai kinerja yang lebih baik.
Acara yang digelar di SMESCO Tower, Jakarta pada Rabu (26/06/2024) ini dihadiri oleh tokoh, pejabat dan mitra kerja KSP Nasari.
Diantaranya hadir Ahmad Zabadi Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM I, Laode Masihu Kamaluddin Wakil Ketua Dewan Pakar Presiden Terpilih, Amirsyah Tambunan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, serta Siti Marifah selaku Komisaris Utama PT. Askrindo Syariah.
Dalam sambutannya Ketua KSP Nasari Frans Meroga Panggabean, menyapa seluruh anggota KSP Nasari Baik yang hadir secara langsung tatap muka maupun yang mengikuti acara ini secara virtual dengan menggunakan media elektronik Zoom Meeting yang jumlahnya 40 kantor cabang.
Ia menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir KSP Nasari telah meluncurkan 2 produk pelayanan pinjaman sebagai wujud terobosan kepada ASN Guru, ASN Purnabakti dan juga para pelaku UMKM yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah.
Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yakni 40 persen dari pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dilaksanakan oleh pelaku UMKM dan koperasi.
KSP Nasari terus menerus berinovasi dengan terus menghadirkan produk-produk terbarunya yang tentunya untuk meningkatkan pelayanan dan eksistensi koperasi Indonesia.
“Saat ini KSP Nasari juga dapat melayani para ASN dengan pembiayaan khusus untuk naik haji (ONH plus), kepemilikan rumah dan mobil serta pembiayaan permodalan untuk modal usaha sebagai persiapan aktivitas ASN tersebut pasca pensiun,” jelas Frans.
Dalam kesempatan yang sama Frans juga menjelaskan bahwa dalam acara ini KSP Nasari memberikan penghargaan sebagai apresiasi kepada kantor cabang terbaik dan juga penghargaan karyawan terbaik KSP Nasari untuk kinerja tahun 2023.
Frans menegaskan bahwa “inilah bukti bahwa KSP Nasari selalu berusaha untuk melaksanakan Management Profesional dan iklim kompetisi di internal, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada anggota sesuai Motto 6T, Tulus, Terpercaya, Totalitas, Tangguh, Trengginas, dan Terbaik,” ungkapnya.
Sementara itu Profesor Laode Masihu Kamaluddin sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Presiden Terpilih Prabowo Subianto, memberikan sekapur sirih bertajuk “Quo Vadis Perkoperasian Indonesia pada Kepemimpinan Nasional 2024 – 2029”.
Menurut Laode koperasi adalah pilar pembangunan maka koperasi itu selalu melakukan gerakan kerakyatan.
Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto juga merupakan program kerakyatan yang di gagas dimana program itu nantinya direncanakan akan menyentuh sekitar 82 juta orang.
“Hal ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja tetapi juga harus melibatkan koperasi. Kekuatan tersebutlah yang akan dibangun dalam waktu 5 tahun kedepan,” terang Laode.
“Lalu karena zamannya telah berubah maka peran big data, artifficial intelijen dan blockchain itu akan membantu koperasi memiliki sistem yang lebih mudah dan fleksibel dalam mengembangkan peran koperasi tadi,” ungkap Laode lagi.
Prof. Laode menegaskan “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri agro-maritim industri di sentra produktif melalui peran aktif koperasi merupakan program utama Presiden Terpilih yang tertuang dalam Asta Cita”.
Acara dilanjutkan dengan Signing Kemitraan strategis antara KSP Nasari dengan PT Pos Indonesia, lalu KSPPS Nasari Mandiri Syariah dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, serta Koperasi Nasari Sentra UMKM (Skd) dengan DOKU.
Sementara itu Ahmad Zabadi Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM dalam wawancara singkat kepada awak media menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh KSP Nasari.
“Inovasi yang dilakukan oleh KSP Nasari dinilai dapat menjawab tantangan zaman. Dengan tata kelola yang baik seperti KSP Nasari inu diharapkan nantinya akan membawa koperasi tetap eksis dan berkembang,” ungkap Zabadi.
Ia berharap koperasi-koperasi di Indonesia mampu memberikan layanan terbaiknya kepada anggotanya dan juga memberikan perlindungan sehingga timbul rasa aman dari anggota ketika menyimpan dananya di koperasi.
“Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru akan datang nanti ada perubahan dari peraturan yang tidak dapat diwadahi oleh undang-undang yang lama saat ini,” tutup Zabadi.
Tampak hadir pula Kadis Koperasi Provinsi DKI Jakarta, Kadis Koperasi Kota Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor, serta Gerakan Koperasi Indonesia yang tergabung dalam Dewan Koperasi Indonesia, Forum Koperasi Indonesia dan Angkatan Muda Koperasi Indonesia.
Selain itu RAT KSP Nasari juga dihadiri oleh mitra kerja dari KSP Nasari yakni perwakilan dari PT Pos Indonesia, perwakilan dari bank BTPN, Bank BRI, Bank Banten, Bank Jateng, Hana Bank, Bank Neo, Bank Permata Syariah, BPR Lestari, Bank BSI Warna Bintang Kreasi, Asuransi Heksa.
Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-78, Polres Mojokerto Kota membangun sumur bor untuk warga Desa Banulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Peresmian ditandai dengan kegiatan bakti sosial (baksos) dan bantuan sosial (bansos) serentak.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri bersama Ketua Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota Ny Andani Daniel, didampingi PJU Polres Mojokerto Kota, Kapolsek Dawarblandong, Danramil Dawarblandong dan Ketua MUI Kecamatan Dawarblandong.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri mengatakan, pembangunan sumur bor tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres Mojokerto Kota kepada masyarakat Desa Banyulegi jelang peringatah Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-78. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan membuat sumur bor untuk kepentingan masyarakat umum.
“Sumur bor ini bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong. Sehingga saya berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama,” ungkapnya, Selasa (25/6/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan 50 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat Bhayangkara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
“Mohon diterima pemberian dari Polres Mojokerto Kota ini, memang tidak seberapa nilainya tapi setidaknya dalam kesempatan ini semoga bisa membantu meringankan keluarga dari Bapak-Ibu sekalian,” harapnya.
Sementara itu, Kelapa Desa (Kades) Banyulegi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekdes) Banyulegi, Mujahidin menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Polres Mojokerto Kota kepada masyarakat Desa Banyulegi. “Semoga kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” tegasnya. [tin/kun]
Banyuwangi (beritajatim.com) – Secara resmi KH. Muhaimin Asmuni menempati posisi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan itu berdasarkan keputusan melalui Musyawarah Daerah X di Aula Kantor Kementerian Agama Banyuwangi.
KH. Muhaimin Asmuni terpilih setelah 11 tim formatur mengambil keputusan. Mereka terdiri dari tiga orang pengurus lama, empat orang Ketua MUI Kecamatan, dua orang perwakilan pesantren dan dua orang utusan Ormas Islam.
“Saya tidak menyangka akan mengemban amanat ini. Semoga kami mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap KH. Muhaimin Asmuni.
Sosoknya bukanlah orang sembarangan. Kini, Kiai Asmuni begitu biasa disapa merupakan Pengasuh Pesantren Manbaul Hikam, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat.
Dia juga dikenal sebagai ulama yang memiliki keilmuan mumpuni di bidang agama. Sosok kelahiran 1957 itu, mendapatkan pendidikannya di Saudi Arabia sejak 1977.
Setelah menamatkan strata satunya di Universitas Madinah pada 1984, Kiai Asmuni lantas mengabdikan diri di Banyuwangi. Sejumlah posisi di pendidikan pernah diembannya.
Salah satunya menjadi dosen di IAI Ibrahimy, Genteng dan menggelar pengajian di kediaman mendiang istrinya di Genteng pula.
“Semoga kami bisa melanjutkan program-program yang baik dari kepengurusan sebelumnya dan melakukan hal-hal lain yang lebih baik lagi,” terang Kiai Asmuni.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang membuka Musyda X MUI tersebut, berharap kepengurusan ke depan dapat menjadi oase di tengah umat muslim Banyuwangi.
“MUI bisa menjadi rumah besar yang bisa menaungi seluruh elemen umat Islam di Banyuwangi,” ungkap Ipuk.
Tidak hanya itu, kata Ipuk, MUI bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program kemasyarakatan yang telah dicanangkan.
“Selama ini, MUI telah banyak berkontribusi dalam mendukung program-program pemda. Kami berharap hal ini terus kita jalin,” kata Ipuk.
Struktur MUI Banyuwangi periode 2024-2029 sendiri akan disusun selambat-lambatnya hingga 30 hari mendatang.
“Akan disusun oleh ketua terpilih dan formatur,” terang Sekretaris Formatur, Abdul Azis. [rin/aje]
Blitar (beritajatim.com) – Puluhan Rumah Potong Unggas (RPU) yang biasa menyembelih ayam hingga bebek di Kabupaten Blitar ternyata tidak mengantongi sertifikat halal. Hal itu tentu mencengangkan, karena rumah pemotongan unggas tersebut sudah beroperasi cukup lama.
Lantas bagaimana hukum daging ayam serta bebek yang disembelih oleh rumah pemotongan unggas yang tak bersertifikat halal? Meski belum memiliki sertifikat halal, namun belum tentu juga cara pemotongan hewan di tempat tersebut tidak sesuai syariat.
Namun pada dasarnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mewajibkan sertifikat halal produk makanan dan minuman, termasuk Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang menyediakan daging aman, sehat, utuh dan halal.
“Masih banyak rumah pemotongan yang belum bersertifikat halal, terutama kelompok perunggasan seperti ayam, bebek, puyuh, mentok atau itik dan lainnya,” kata Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kabid Keswan dan Kesmavet) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Nanang Miftahudin, Minggu (12/5/2024).
Sejauh ini di Kabupaten Blitar memang sudah ada 3 RPH dan 2 RPU milik swasta yang sudah tersertifikasi halal. Namun di luar 5 tempat tersebut, masih banyak rumah pemotongan hewan dan unggas di Kabupaten Blitar yang tak bersertifikat halal.
“Jadi kalau secara persyaratan kelengkapan RPU, memang belum bisa memenuhi untuk mendapat sertifikat halal,” bebernya.
Pemkab Blitar memberikan batas waktu hingga Oktober 2024 ini untuk tempat pemotongan unggas agar mengurus sertifikat halalnya. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mengakui belum bisa menertibkan semua tempat pemotongan unggas terkait sertifikat halal.
Yang bisa dilakukan oleh Disnakkan Kabupaten Blitar yakni memfasilitasi RPU agar segera tersertifikasi halal. “Rencananya tahun 2024 ini akan dibangun RPU dari Dana Anggaran Khusus (DAK) pusat,” ungkapnya.
Sebenarnya sertifikasi halal adalah kewenangan dari Kemenag, serta MUI sebagai auditor. Bersama beberapa OPD terkait seperti Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM serta DPMPTSP.
Oleh karena itu Disnakkan terus berupaya melakukan sosialisasi dan fasilitasi, termasuk tahun ini dalam rangka pelaksanaan kurban. “Kami akan melaksanakan webinar ke para takmir masjid atau panitia kurban, untuk sosialisasi dan pembelajaran pemotongan hewan kurban kaidah halal,” terangnya. [owi/suf]