Institusi: MUI

Bupati Lamongan Minta MUI Kuatkan Peran dalam Merawat Persatuan

Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi membuka musyawarah kerja daerah (Muskerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lamongan, Senin (9/12/2024).

Yuhronur berharap Muskerda yang berlangsung di Kantor MUI Lamongan tersebut dapat menghasilkan poin-poin yang bermanfaat bagi umat, khususnya masyarakat Lamongan.

“Melalui musyawarah kerja daerah saya mengharapkan hasil yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Lamongan,” tutur Bupati yang akrab didapa Pak Yes itu.

Menurut Pak Yes, hasil muskerda MUI Lamongan yang menjadi patokan kerja selama satu tahun kedepan, mempunyai peranan penting bagi kemaslahatan umat.

“Kami mendorong bersama MUI, agar masyarakat mendapatkan pencerahan, membina lebih baik untuk kejaaan Lamongan,” ujar Pak Yes.

Terlebih, kata Pak Yes, kehadiran MUI Lamongan dalam memperkokoh persatuan masyarakat dan kesatuan bangsa sekaligus menjaga moral dan akhlak.

“Aktivitas-aktivitas demokrasi nasional mulai dari pemilihan presiden, legislatif, pemerintah daerah akan mengganggu ketentaram dan persatuan kesatuan. Tugas kita bersama, kita jalin, kita rajut sehingga menjadi daerah yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tambah Pak Yes.

Diketahui, indeks kesalehan sosial (IKS) Kabupaten Lamongan tahun 2023 sebesar 89,19 persen. Angka tersebut berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI Jawa Timur Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, seorang ulama harus mampu meningkatkan ilmu dan menjaga lisan. Sebab, ulama menjadi panutan bagi masyarakat.

“Fungsi majelis ulama adalah menenangkan utama masyarakat Lamongan. Jadi, pemimpin jangan dzolim kemaslahatan umat harus di utamakan mudah-mudahan para ulama dapat bertutur baik,” pungkasnya. (fak/ted)

09/12/2024 16:47
Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

JAKARTA – Bukan hal baru jika setiap pejabat publik saat mulai berpidato akan mengucap salam berupa ‘Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Namo Budaya, salam kebajikan’. Salam ini digunakan untuk mewakili lima agama yang ada di Indonesia.

Namun, penggunaan salam itu kemudian menjadi polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau agar umat Islam tak lagi mengucapkan salam yang mewakili semua agama dalam sambutan di acara resmi. Imbauan itu termaktub dalam dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.

“Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid’ah, yang tidak pernah ada di masa lalu. Minimal mengandung nilai syubhat (samar kehalalannya) yang patut dihindari,” kata Buchori dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November.

Di tingkat pusat, langkah MUI Jatim yang membuat imbauan itu pun telah memperoleh lampu hijau. Sekjen MUI Anwar Abbas menilai, larangan mengucapkan salam semua agama sudah sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis. Dalam Islam, kata dia, salam adalah doa yang memiliki dimensi teologis.

“Adanya fatwa dari MUI Jatim ini menjadi penting karena, dengan adanya fatwa tersebut, maka umat tidak bingung sehingga mereka bisa tertuntun secara agama dalam bersikap dan dalam membangun hubungan baik dengan umat dari agama lain,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 November.

Adapun, pengucapan salam semua agama yang biasa dipakai pejabat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua (salam umat Kristiani), Om Swastyastu (salam umat Hindu), Namo Buddhaya (salam umat Buddha), dan Salam Kebajikan (salam umat Konghucu). Pengucapan semua salam itu selalu digunakan oleh sejumlah pejabat dalam setiap kesempatan, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Wardhany/VOI)

Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut merespon imbauan MUI Jatim terkait untuk tidak lagi menggunakan ucapan salam semua agama dalam memulai pidato. Bamsoet justru berpandangan, pengucapan salam itu sebagai salah satu cara untuk mewakili semua agama dan menunjukkan toleransi umat beragama di Indonesia.

“Saya tidak ada masalah dengan ucapan salam, yang terpenting tidak memengaruhi keyakinan kita masing-masing terhadap agama kita masing-masing,” kata Bamsoet saat ditemui di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Dia menyebut, larangan ini tidak sepenuhnya salah. Namun perlu disadari, salam semua agama tidak bertujuan untuk memengaruhi ajaran agama masing-masing. Sebab, Bamsoet menilai salam semua agama itu mencerminkan sikap toleransi yang tinggi.

“Jangan ada larangan karena itu urusan individu kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terpenting, tidak mengganggu keyakinan kita sebagai makhluk yang beragama,” jelas Bamsoet.

Sedangkan Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan fatwa MUI Jatim itu bukan menjadi bagian dari hirarki perundangan di Indonesia. Sehingga, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan tak ada aturan tegas untuk melaksanakannya.

“Tidak ada kewajiban, keharusan bagi negara untuk mengikutinya. Harus tegas, mana hirarki perundangan kita,” ungkap Bonar.

Hanya saja, dia menyayangkan adanya fatwa atau imbauan seperti yang dikeluarkan oleh MUI Jatim. Alasannya, fatwa tersebut dianggap sangat ekslusif. “Fatwa semacam itu sagat eksklusif dan cenderung meninggikan diri sendiri. Tidak menghargai perbedaan,” tegasnya.

Padahal, Indonesia merupakan negara plural dan diketahui meletakkan lima agama secara sejajar tanpa membeda-bedakan. Sehingga wajar bagi pejabat publik, untuk menyampaikan salam itu ketika akan berbicara di depan umum.

“Wajar kalau pejabat nasional, pejabat publik membuka percakapan dengan lima salam dari agama yang ada di Indonesia. Kalau tidak (sepakat) ya sudah jangan gunakan lima agama. Gunakan saja salam ‘selamat pagi, selamat sore’ seperti yang diusulkan oleh Gus Dur,” tutupnya.

09/12/2024 04:26
Gara-gara Hina Pedagang Es Teh, Gus Miftah Ditegur Prabowo dan Dikecam Publik Nasional 5 Desember 2024

Gara-gara Hina Pedagang Es Teh, Gus Miftah Ditegur Prabowo dan Dikecam Publik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
Miftah Maulana Habiburrahman
dikecam dari sana-sini usai menghina tukang es teh bernama
Sunhaji
saat sedang berdakwah di Magelang.
Perbuatan tidak patut Miftah Maulana itu terekam dalam video yang viral di media sosial. Dari atas panggung, pria yang dikenal sebagai pendakwah itu melontarkan ucapan tak pantas kepada Sunhaji yang berjualan di tengah-tengah hadirin.
“Es tehmu
sih akeh
(masih banyak)? Ya, sana jual goblok. Jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir,” ujar Miftah.
Ucapan Miftah itu membuat orang-orang yang ada di sekeliling Miftah tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sunhaji hanya berdiri terdiam.
Setelah video itu viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengecam dan ujungnya Miftah membuat video klarifikasi guna menyampaikan permintaan maaf.
“Saya Miftah Maulana Habiburrahman, dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya, saya memang sering bercanda dengan siapa pun,” kata Miftah.
“Maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya,” ujar dia.
Usut punya usut, Miftah baru meminta maaf setelah ditegur Presiden
Prabowo Subianto
melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.
“Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab yang hari ini berada di Kupang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum,” ujar Miftah
Prabowo tegur Miftah
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
Hasan Nasbi
mengungkapkan, Prabowo telah mengetahui perbuatan anak buahnya itu dan menyampaikan teguran lewat Mayor Teddy.
“Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang mungkin saja, dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” ujar Hasan dalam keterangan videonya, Rabu (4/12/2024).
Hasan mengatakan, Prabowo dan para pejabat di Istana sudah mendapatkan informasi mengenai Miftah yang mendatangi Sunhaji secara langsung.
Dia memastikan Miftah sudah meminta maaf langsung kepada Sunhaji di Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Megelang.
“Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua,” ujar Hasan.
Pihak Istana Kepresidenan turut menyayangkan kejadian olok-olok yang melibatkan Miftah kepada Sunhaji.
Hasan mengingatkan bahwa Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun.
“Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka,” ucap Hasan.
Pelajaran untuk penceramah
Perbuatan Miftah yang menimbulkan kecaman dinilai menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam berbicara.
Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Cholil Nafis mengatakan, seorang pendakwah semestinya tidak mudah menyampaikan kata-kata yang buruk.
“Menjadi pelajaran kepada dia dan kita semua agar tak mudah menyampaikan kata-kata yang buruk apalagi di depan publik, (untuk) pejabat publik dan penceramah,” ujar Cholil saat dihubungi, Rabu.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Saadi menambahkan, para pendakwah dan tokoh agama semestinya menjadikan mimbar ceramah sebagai ruang edukasi yang mencerahkan.

Ia menyebutkan, setiap tokoh agama, ulama, dan penceramah agama mengemban tugas mulia sebagai pewaris para nabi untuk melaksanakan tugas mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui jalan dakwah
Meskipun maksudnya menyampaikan candaan, guyonan atau intermeso, bahkan kritikan sekali pun, Zainut tegaskan, hendaknya tetap dilakukan dengan cara yang santun, bijak dan menghormati etika.
“Tidak dengan cara yang sarkastik merendahkan martabat dan melanggar norma susila,” ujar Zainut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2024 10:03
Polemik Miftah Maulana, Pendakwah Diminta Jaga Sensitivitas Nasional 4 Desember 2024

Polemik Miftah Maulana, Pendakwah Diminta Jaga Sensitivitas
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pendakwah dan pejabat publik lebih sensitif dalam bergurau.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik ucapan
Miftah Maulana Habiburrahman
yang menghina pedagang es teh dalam sebuah kegiatan, sehingga memicu reaksi keras dari masyarakat.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, berharap para pendakwah dan tokoh masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan keresahan.
Menurut Cholil, dakwah seharusnya menjadi media untuk mendekatkan, bukan menciptakan jarak.
“Kalau bercanda pun perlu menjaga sensitivitas publik. Karena sopan atau tidaknya kata-kata itu dirasakan oleh umat,” kata Cholil saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
Antara
.

“Penting menjaga lisan, apalagi sebagai pejabat publik tentunya lebih menjadi perhatian masyarakat,” sambung Cholil.
Ucapan Miftah, yang viral di media sosial, dianggap menyinggung pedagang es dan mencederai sensitivitas publik.
Meski Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu telah menyampaikan permintaan maaf, insiden ini tetap menjadi sorotan luas.
Cholil menilai permintaan maaf itu langkah baik, tetapi peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
Cholil menekankan pentingnya memilih kata-kata yang tepat saat menyampaikan materi dakwah, termasuk dalam situasi santai. Ia mengingatkan candaan yang tidak sensitif dapat melukai perasaan masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Miftah tengah menjadi sorotan warganet karena mengolok-olok pedagang es teh saat sedang mengisi sebuah acara di Magelang, Jawa Tengah.
Dalam video yang beredar, Miftah melontarkan kata-kata tak pantas kepada seorang pedagang es teh yang berjualan di hadapan para hadirin acara.
“Es tehmu
sih akeh
(masih banyak)? Ya, sana jual goblok. Jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir,” ujar Miftah.
Belakangan, Miftah meminta maaf dan mengaku khilaf mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada pedagang es teh karena ia merupakan orang yang sering bercanda.
Miftah juga mengaku sudah ditegur oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar lebih berhati-hati saat berbicara di depan masyarakat umum.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2024 17:43
MUI Ingatkan Gus Miftah Agar Candaan Dalam Berdakwah Lebih Santun

loading…

MUI mengingatkan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merupakan Utusan Khusus Presiden untuk hati-hati dalam bertindak. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merupakan Utusan Khusus Presiden untuk hati-hati dalam bertindak. Sebelumnya, Gus Miftah ramai menjadi perbincangan karena mengolok penjual es teh Sunhaji (38) dalam sebuah acara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan pun meminta cara candaannya terutama saat berdakwah agar lebih santun. Apalagi, dia menyandang jabatan sebagai utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

“Dia minta maaf, ya sudah kita maafkan. Ya dia kan utusan khusus toleransi, kerukunan beragama, jadi harus hati-hati,” tegas Amirsyah, Rabu (4/12/2024).

MUI, kata Amirsyah, juga mengingatkan bahwa kerukunan beragama mencakup berbagai aspek, baik internal agama, antarumat seagama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.

Oleh karena itu, peran Gus Miftah dalam menyosialisasikan nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan di masyarakat.

Amirsyah berharap permintaan maaf yang disampaikan Gus Miftah dilakukan dengan sepenuh hati, sekaligus menjadi pelajaran agar lebih bijaksana dalam bertutur kata.

“Kerukunan beragama itu ada berbagai macam. Internal agama, sesama umat beragama, antarberagama, dan umat beragama bersama pemerintahan, jadi perlu disosialisasikan lagi,” ungkapnya.

Dengan peringatan ini, Amirsyah berharap Gus Miftah dapat menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus presiden dengan lebih bijak, mengedepankan sikap yang mencerminkan nilai toleransi dan harmoni.

“Minta maafnya harus sungguh-sungguh, mengubah cara candaan yang lebih santun, humanis dan elegan. Karena Indonesia ini negara yang oleh berbagai negara di dunia dinilai sangat santun, sangat rukun,” ujarnya.

(cip)

04/12/2024 14:38
Ketua MUI Sentil Gus Miftah Olok-Olok Pedagang Es saat Ceramah: Jangan Ditiru Ya Deek

GELORA.CO – Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengkritik penceramah kondang KH Miftah Maulana Habiburahman (Gus Miftah) yang mengolok-olok pedagang es teh saat mengisi pengajian.

Video Gus Miftah tersebut kemudian viral di media sosial hingga menuai reaksi netizen.

Menurut Kiai Cholil, ucapan yang dilontarkan penceramah yang kini menjadi pejabat publik itu tidak etis.

“Ya, meskipun sambil ketawa mungkin bercanda, ucapan itu tak baik dikatan apalagi di depan publik oleh penceramah dan pejabat publik. Perlu kematangan diri sang penceramah dlm menanggapi sesuatu sehingga tdk kontra produktif,” tulis Kiai Cholils dalam akun Instagramnya @cholilnafis dikutip iNews.id, Selasa (3/12/2024).

“Orang2 berharap kpd penceramah apalagi merangkap penjabat utk mendapat keteladanan. Itu tukang jual sdg berkasab mencari rezeki yg halal sesuai kemampuannya. Yg seperti itu jangan ditiru ya Deekk.. astaghfirullah,” tulis Kiai Cholil.

Diketahui, peristiwa itu terjadi saat Gus Miftah yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan mengisi pengajian Magelang Bersholawat, 20 November 2024 lalu.

Hadir dalam acara tersebut pengasuh Pondok Pesantren UPI, KH Yusuf CHudlori, dan Habib Zaidan Bin Yahya.

Dalam video yang beredar di media social X (Twitter), tampak seorang pedagang es the dan air mineral kemasan hadir di acara pengajian sambil membawa dagangan di atas kepalanya. Sebagian hadirin di acara itu berteriak meminta Gus Miftah memborong dagangan pedagang tersebut yang tampak antusias mendengarkan ceramah sambil berdiri.

Namun, bukannya merespons permintaan hadir dengan memborong dagangan penjual es tersebut. Gus Miftah malah bernada mengolok-olok pedagang tersebut. “Es tehmu masih banyak tidak? Kalau masih y asana jual, go…k,” kata Gus Miftah disambut gelak tawa para tamu di atas panggung.

Tampak raut muka pedagang es teh tersebut otomatis berubah tersenyum kecut mendengar ucapan Gus Miftah tersebut.

Pantauan iNews.id hingga pukul 18.30 WIB, Selasa (3/12/2024), Gus Miftah trending topic di media social X. Netizen pun sontak mengkritik ucapan Gus Miftah yang dinilai melecehkan pedagang es tersebut.

Sejumlah netizen juga mendoakan bapak penjual es yang diolok-olok Gus Miftah.

“Dear Bapak penjual es, semoga abis ini bapak makin deres berkah melimpah. Sehat dan bahagia sekeluarga, diangkat derajatnya lebih baik sama Allah. Sakit banget lihatnya,” tulis akun @heyitsokeyy.

“Ittaqu dawatal madlum fainnahu la bainahu wabainallahu hijabun. Seimpan dan adukan sakit hatimu pada pemilik langit dan bumi, gak ada hijab pasti diijabah. Sakit lihatnya seorang yang mencari nafkah dipermalukan di khalayak bgni,” tulis @SyakiraVersion.

03/12/2024 22:30
Menelusuri Sejarah Bank Syariah

Jakarta: Perkembangan bank syariah di Indonesia kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peran besar dalam membangun ekonomi syariah.

Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia, yang merupakan hasil dari gabungan atau merger tiga bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Mengutip laman BSI, kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan adanya penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
Apa itu Bank Syariah
Bank syariah sering disebut juga bank Islam. Bank syariah merupakan perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah.
Bank ini tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan.

Latar belakang berdirinya bank syariah
Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya, kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw, meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan.
Sejarah bank syariah di Dunia
Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya.

Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (money changer).

Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap wazir (menteri) mempunyai banker sendiri.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.

Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuali penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.

Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagi orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol).

Sejarah bank syariah di Indonesia
Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh, dan lain-lain.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Pada akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. (Ridini Batmaro)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

03/12/2024 17:32
BPJPH siapkan 1,2 juta sertifikasi halal gratis di Tahun 2025, urusnya mudah!

Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

BPJPH siapkan 1,2 juta sertifikasi halal gratis di Tahun 2025, urusnya mudah!
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 02 Desember 2024 – 16:44 WIB

Elshinta.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan mengatakan bahwa mengurus sertifikasi halal mudah dan juga murah.

“Mengurus sertifikasi halal itu mudah. Juga murah, bahkan gratis bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria.” tegas Babe Haikal – sapaan akrab Haikal Hasan di Jakarta, dalam keterangannya yang diterima Elshinta.com, Senin (2/12).

Bahkan, lanjutnya, pemerintah melalui BPJPH berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Babe Haikal menerangkan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha tidak perlu membawa berkas-berkas pendaftaran ke kantor BPJPH. Namun, cukup melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui website layanan BPJPH di ptsp.halal.go.id.

“Jadi praktis karena dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha) tinggal membuka Sihalal di ptsp.halal.go.id, lalu membuat akun Sihalal, dan mengajukan permohonan sertifikat halal secara elektronik.” terangnya.

Babe Haikal menjelaskan setidaknya ada dua skema layanan sertifikasi halal yang tersedia yakni sertifikasi halal skema Reguler dan skema Self Declare atau dengan pernyataan pelaku usaha.

Sertifikasi halal skema reguler disediakan bagi pelaku usaha yang memiliki produk wajib bersertifikat halal yang masih perlu diuji dan atau diperiksa kehalalannya. Dalam skema ini, diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memiliki laboratorium di dalamnya.

“Kemudian hasilnya akan disidangkan untuk mendapatkan ketetapan fatwa halal dari Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan ketetapan itu, BPJPH secara otomatis menerbitkan sertifikat halal secara elektronik yang kemudian dapat didownload (diunduh) oleh pelaku usaha,” jelasnya.

Sementara skema sertifikasi halal Self Declare berlaku bagi produk UMK jika memenuhi kriteria tidak berisiko, menggunakan bahan-bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta produk diproduksi melalui proses produksi yang sederhana dan dipastikan kehalalannya.

Proses verifikasi dan validasi lapangan atas kehalalan produk pada sertifikasi halal skema self declare ini dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tergabung di dalam sebuah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Skema ini memberikan afirmasi khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK yang sesuai amanat regulasi harus diberikan perlakuan khusus melalui pendampingan dengan edukasi, bimbingan, fasilitasi dan sebagainya.

“Hal ini agar mereka dapat lebih mudah mendapatkan sertifikat halal yang diharapkan menjadi nilai tambah produk sehingga produk mereka semakin mampu bersaing di pasaran, termasuk dengan produk halal luar negeri.” lanjut Babe Haikal memaparkan.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal skema self declare sedikit berbeda dengan reguler. Pertama, pelaku usaha yang sudah memiliki NIB mengakses laman ptsp.halal.go.id lalu membuat akun Sihalal. Kemudian, melengkapi data permohonan sertifikat halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersedia sesuai lokasi pelaku usaha.

Selanjutnya, P3H akan melakukan kunjungan lapangan untuk melaksanakan pendampingan di mana P3H melakukan verifikasi dan validasi kehalalan produk. Selanjutnya, hasil pendampingan tersebut akan diverifikasi dan validasi oleh BPJPH dan diberikan Surat tanda Terima Dokumen (STTD).

Hasil pendampingan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan sidang fatwa penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal. Setelah Komite Fatwa Produk Halal menerbitkan ketetapan halal, maka secara otomatis BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik melalui Sihalal.

“Untuk skema self declare ini BPJPH tengah menyiapkan kuota sertifikasi halal gratis (Sehati) sebanyak 1,2 juta sertifikat halal pada tahun 2025, dan kami juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kuota tersebut, termasuk melalui perluasan dan penguatan sinergi-kolaborasi dengan para stakeholder terkait.” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Heru Lianto, Senin (2/12).

Sumber : Radio Elshinta

03/12/2024 01:20
Reuni 212 Minta Presiden Prabowo Izinkan Jihad ke Palestina

Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyidin Djunaidi, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membuka pendaftaran resmi bagi masyarakat yang ingin berjihad ke Palestina. Usulan ini disampaikan di tengah pidatonya yang mengangkat isu solidaritas umat Islam terhadap penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.

“Kita meminta kepada pemerintahan yang baru, seorang jenderal, jangan kalah oleh presiden sipil. Saya usul, daftarkan secara resmi umat Islam yang siap berjihad di Palestina. Siap berangkat?” ujar Muhyidin dalam gelaran Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 44.000 warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel sejak Oktober tahun lalu, dengan lebih dari 100.000 orang terluka. Muhyidin menilai aksi jihad dapat memberikan dampak besar dibandingkan sekadar bantuan materi.

Baca juga: Presiden Mesir: Hidupkan Kembali Solusi Dua Negara Palestina-Israel

“Tidak ada artinya Rp2 miliar kalau sudah sampai di Gaza, 100 ribu dibunuh. Kita harus menunjukkan dukungan nyata,” katanya.

Muhyidin mengingatkan Presiden Prabowo, seorang jenderal berlatar belakang militer, untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mendukung Palestina. Pernyataan ini dinilai sebagai tekanan politik dari kelompok Reuni 212 yang memiliki sejarah panjang dalam mengadvokasi isu-isu Islam di Indonesia.
Dinamika Reuni 212: Isu Agama dan Politik
Reuni 212, yang pertama kali digelar pada Desember 2016, kini telah berkembang menjadi momentum politik dan keagamaan yang kuat. Dalam gelarannya, aksi ini tidak hanya membahas isu dalam negeri, tetapi juga solidaritas internasional, seperti pembelaan terhadap Palestina.

Namun, usulan jihad ini menuai perhatian luas, mengingat dampaknya yang tidak hanya menyentuh ranah domestik tetapi juga hubungan internasional Indonesia. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas seruan ini, sementara wacana tersebut telah memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Langkah untuk membuka pendaftaran jihad dinilai membutuhkan kajian serius terkait aspek hukum internasional, keamanan nasional, dan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Apakah Presiden Prabowo akan merespons usulan ini, atau memilih langkah lain untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina? Waktu yang akan menjawab.

Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyidin Djunaidi, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membuka pendaftaran resmi bagi masyarakat yang ingin berjihad ke Palestina. Usulan ini disampaikan di tengah pidatonya yang mengangkat isu solidaritas umat Islam terhadap penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.

“Kita meminta kepada pemerintahan yang baru, seorang jenderal, jangan kalah oleh presiden sipil. Saya usul, daftarkan secara resmi umat Islam yang siap berjihad di Palestina. Siap berangkat?” ujar Muhyidin dalam gelaran Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 44.000 warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel sejak Oktober tahun lalu, dengan lebih dari 100.000 orang terluka. Muhyidin menilai aksi jihad dapat memberikan dampak besar dibandingkan sekadar bantuan materi.
Baca juga: Presiden Mesir: Hidupkan Kembali Solusi Dua Negara Palestina-Israel

“Tidak ada artinya Rp2 miliar kalau sudah sampai di Gaza, 100 ribu dibunuh. Kita harus menunjukkan dukungan nyata,” katanya.

Muhyidin mengingatkan Presiden Prabowo, seorang jenderal berlatar belakang militer, untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mendukung Palestina. Pernyataan ini dinilai sebagai tekanan politik dari kelompok Reuni 212 yang memiliki sejarah panjang dalam mengadvokasi isu-isu Islam di Indonesia.

Dinamika Reuni 212: Isu Agama dan Politik

Reuni 212, yang pertama kali digelar pada Desember 2016, kini telah berkembang menjadi momentum politik dan keagamaan yang kuat. Dalam gelarannya, aksi ini tidak hanya membahas isu dalam negeri, tetapi juga solidaritas internasional, seperti pembelaan terhadap Palestina.

Namun, usulan jihad ini menuai perhatian luas, mengingat dampaknya yang tidak hanya menyentuh ranah domestik tetapi juga hubungan internasional Indonesia. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas seruan ini, sementara wacana tersebut telah memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Langkah untuk membuka pendaftaran jihad dinilai membutuhkan kajian serius terkait aspek hukum internasional, keamanan nasional, dan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Apakah Presiden Prabowo akan merespons usulan ini, atau memilih langkah lain untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina? Waktu yang akan menjawab.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

02/12/2024 11:42
Shella Saukia Minta Maaf karena Berangkatkan Transgender Isa Zega Umrah

Jakarta, Beritasatu.com – Selebgram sekaligus pengusaha Shella Saukia angkat bicara setelah heboh memberangkatkan transgender Isa Zega untuk ibadah umrah yang menggunakan jasa travel miliknya. Shella Saukia pun meminta maaf melalui media sosial Instagram miliknya.

Transgender Isa Zega menjadi sorotan publik setelah berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Kontroversi muncul karena Isa Zega, yang sebelumnya bernama Sahrul Isa dan terlahir sebagai laki-laki, terlihat mengenakan pakaian muslimah perempuan saat berada di sana. Tindakan ini membuat Isa Zega mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR, MUI, dan bahkan dilaporkan ke polisi.

Usut punya usut, ternyata transgender Isa Zega berangkat umrah dengan menggunakan jasa travel milik Shella Saukia bernama SS Travel. Bahkan, Isa Zega menyebut, ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk berangkat umrah yang difasilitasi oleh jasa travel milik Shella Saukia.

“Saya Fitra Budiman beserta istri saya, Shella Saukia dan seluruh keluarga besar maka kami memohon ampun kepada Allah Swt, serta dengan niat yang tulus dari kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini,” ucap Fitra Budiman dikutip dari Instagram Shella Saukia, Minggu (1/12/2024).

Shella Saukia mengaku, untuk terus belajar dari kesalahan yang pernah diperbuatnya.

“Kami penuh dengan penyesalan serta berkomitmen akan terus untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan,” tuturnya.

Shella Saukia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menegur atas kesalahan yang diperbuatnya.

“Terima kasih atas pengertian dan doanya dari semua pihak. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran besar bagi kami. Kami akan terus memperbaiki dan melangkah yang lebih baik lagi,” jelas Shella Saukia.

01/12/2024 17:35

Institusi: MUI

Dinamika Reuni 212: Isu Agama dan Politik