Institusi: MUI

  • Prabowo Bakal Maafkan Koruptor jika Uang Curian Dikembalikan, MUI: Terobosan Hukum yang Berani dan Simpatik

    Prabowo Bakal Maafkan Koruptor jika Uang Curian Dikembalikan, MUI: Terobosan Hukum yang Berani dan Simpatik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Wantim Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dicuri dari negara, merupakan terobosan hukum yang cukup berani dan simpatik.

    Secara pribadi, Zainut mengapresiasi langkah presiden yang dia anggap sebagai ajakan kepada para pihak yang merasa melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan hasil curiannya dan jika membandel maka penegakan hukum akan diberlakukan secara tegas.

    “Hal tersebut menunjukkan kuatnya komitmen presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Presiden ingin memulai gerakan bersih-bersih memberantas korupsi dengan membuka kesempatan kepada koruptor untuk bertobat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, pada Sabtu (21/12/2024).

    Dilanjutkan Zainut, jika kesempatan bertaubat tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para koruptor, maka penegakan hukum akan diberlakukan secara tegas.

    Lebih lanjut, eks Wakil Menteri Agama pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini menyebut bahwa MUI meminta langkah presiden itu harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

    “Harus ada payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap langkah presiden tersebut,” tutur dia.

    Zainut melanjutkan, langkah presiden tersebut sudah sejalan dengan hasil keputusan Mukernas IV MUI 2024, yakni mendorong presiden Republik Indonesia untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi.

    “Mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi dan hendaknya memperkuat KPK sebagai lembaga negara yang independen,” pintanya.

    Untuk diketahui juga, MUI telah mengeluarkan fatwa ihwal korupsi, yaitu Fatwa Nomor 4/Munas VI/MUI/2000. Adapun, dalam fatwa tersebut MUI mendefinisikan korupsi atau ghulul sebagai tindakan mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaan dengan cara yang tidak benar menurut Islam. MUI memfatwakan bahwa korupsi dan suap adalah tindakan yang haram hukumnya. 

    Prabowo bakal maafkan koruptor jika uang curian dikembalikan

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya akan memaafkan koruptor jika mereka mengembalikan uang yang dicuri dari negara. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu, 18 Desember 2024. 

    “Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Presiden Prabowo, seperti dilansir dari Antaranews. 

    Presiden melanjutkan cara mengembalikannya dapat dilakukan dengan diam-diam agar tak ketahuan. Bagi Presiden, cara itu dapat digunakan selama para koruptor bertobat dan mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan semua aparatur negara untuk taat hukum, dan tunaikan kewajiban kepada bangsa dan negara. 

    “Hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara. Bayarlah kewajibanmu! Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan,” kata Prabowo ke para pejabat dan aparatur negara yang mendapatkan fasilitas dari negara.

  • Prof Dr Amany Lubis Raih Penghargaan Dunia sebagai Pemimpin Inspiratif dan Visioner

    Prof Dr Amany Lubis Raih Penghargaan Dunia sebagai Pemimpin Inspiratif dan Visioner

    loading…

    Forum Azzahra for Moroccan Women memberikan penghargaan Fatima al-Fihriya kepada Prof Dr Amany Lubis. FOTO/IST

    JAKARTA – Forum Azzahra for Moroccan Women memberikan penghargaan Fatima al-Fihriya kepada Prof Dr Amany Lubis . Penghargaan itu diberikan karena Prof Amany dinilai memberikan dampak positif terhadap kualitas akademisi dan pegiat sosial di tingkat dunia.

    Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019-2023 ini memperoleh penghargaan internasional atas kiprahnya dalam peningkatan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Terutama dalam hal memajukan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.

    Penghargaan bergengsi tersebut diterima Prof Amany bersama 4 tokoh perempuan lainnya dari berbagai negara yang diselenggarakan di Gedung Konferensi Kota Fes, Kerajaan Maroko, pada Jumat, 20 Desember 2024.

    Forum Azzahra for Moroccan Women dan Asosiasi Pendukung Program Mediterania 21 Tunisia melihat penting upaya mendorong kualitas keluarga dan perempuan Indonesia dan di seluruh dunia.

    Forum Azzahra telah menggelar penghargaan sebanyak 5 kali. Pada 20 Desember 2024 ini dilaksanakan yang kelima dan diraih oleh tokoh perempuan dari Bulgaria, Indonesia, Maroko, dan Tunisia.

    Prof Amany pada Ramadan 2017 pernah ceramah agama di hadapan Raja Maroko, Yang Mulia Muhammad VI, dan bertugas sebagai visiting profesor di Univeraitas Ibn Tufail, Kenitra, Maroko, pada 2015.

    Peran Prof Amany sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga sejak 2016 semakin menegaskan dirinya sebagai sosok visioner yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial.

    Aktivitas sosial yang dilakukan Prof. Amany sejalan dengan ajaran Islam secara umum karena memberikan wawasan tentang keadilan, persamaan, kepedulian, dan kesejahteraan bagi umat Islam dan semua bangsa di dunia.

    “Khusus tentang keluarga, perempuan, dan anak, Prof. Amany berkontribusi dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama antara tokoh masyarakat dan agama dalam menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua,” kata mantan Dubes RI di Aljazair sekaligus Anggota Komisi Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri MUI Pusat, Sabtu (21/12/2024).

    Selain itu, program kerja yang dirancang oleh Prof. Amany di MUI mampu memotivasi anggota masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut berkontribusi dalam upaya memajukan kesejahteraan keluarga.

  • Sekitar Seribu Hektare di PIK Tak Ada Suara Azan

    Sekitar Seribu Hektare di PIK Tak Ada Suara Azan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyayangkan sepanjang jalan Thamrin-Sudirman dan Kuningan Jakarta tidak ada masjid yang menonjol di tepi jalanan yang berada di jantung ibu kota Indonesia ini.

    “Kita berada di jalan Thamrin-Sudirman, ini segitiga emas, sekalian sepanjang Thamrin-Sudirman dan sepanjang Kuningan tidak ada masjid nongol di jalan,” kata Nasaruddin saat menghadiri Rapat Pleno V Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI dikutip di laman resmi MUI.

    Tak hanya itu, Nasaruddin juga menyoroti kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) juga masih minim suara azan.

    “Mestinya kita jangan biarkan daerah Jakarta ini tidak ada masjidnya. Sekitar 1.000 hektare di Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak ada suara azan,” ungkapnya.

    Nasaruddin kemudian menyoroti ketika masuk PIK justru diperlihatkan sebuah rumah ibadah Budha yang begitu besar dan megahnya. Namun, umat Islam setengah mati mencari tempat ibadah seperti masjid untuk salat di PIK.

    “Jadi saya mengimbau kita semua (termasuk) MUI. Jangan pernah kita membiarkan space yang luas ini jangan sampe tidak ada simbol-simbol keislaman,” ungkapnya.

    Nasaruddin sudah berusaha untuk membangun masjid di PIK. Akhirnya, di lokasi tersebut akan dibangun kompleks syariah seluas 30 hektare.

    “Kita sudah bangun musala di lantai 4. Jadi kedengaran suara azan. Sepanjang itu tadi, dibangun tulisan-tulisan asing China, tidak ada musala, jadi saya minta di kawasan ini ada aktivitas keislaman,” ujarnya.

    “Ini adalah Jakarta. Saya minta disiapkan lokasi satu hektar untuk pembangunan Islamic Center (di sana),” kata dia.

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital

    MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital

    MUI Minta Pemerintah Buat Panduan Adab di Ranah Digital
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau pemerintah segera menyusun panduan adab di ranah
    digital
    untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar komunikasi di ranah digital tetap mencerminkan nilai-nilai etika dan budaya bangsa.
    Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, KH Masduki Baidlowi, menekankan pentingnya penerapan akhlak dalam berkomunikasi digital.
    “Kemudian terkait dengan
    digital culture
    , bagaimana budaya digital yang di mana Indonesia mempunyai ciri khas budaya yang baik itu juga bisa menjadi ciri khas di dalam kita melakukan komunikasi secara digital,” kata Masduki usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 MUI di Jakarta, Kamis (19/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .

    Masduki juga mengingatkan agar etika tetap dijaga di semua bentuk komunikasi digital. Menurut dia, etika di ranah digital memastikan masyarakat memiliki akhlak tidak hanya ketika berdialog di kehidupan nyata tapi juga di dunia digital.
    Ia menyoroti perlunya sosialisasi yang merata untuk menutup kesenjangan literasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
    “Kemampuan berkomunikasi di ranah digital tersebut perlu diterapkan dengan baik, tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tapi juga masyarakat desa,” ujar Masduki.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI: Mendatangkan Kemudaratan, Cabut Status PSN PIK 2!

    MUI: Mendatangkan Kemudaratan, Cabut Status PSN PIK 2!

  • DKI berkomitmen perkuat sinergi dengan ulama

    DKI berkomitmen perkuat sinergi dengan ulama

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan berbagai elemen organisasi kemasyarakatan serta lembaga/instansi dalam program pemberdayaan keumatan, terutama pengembangan pendidikan agama.

    “Ulama tidak hanya berperan sebagai sumber ilmu dan pemberi nasihat keagamaan, tetapi juga pilar moral yang menjaga integritas dan keseimbangan sosial di tengah berbagai tantangan zaman,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri wisuda Pendidikan Kader Ulama (PKU) XVIII dan Pendidikan Dasar Ulama (PDU) XI MUI DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Kamis.

    Teguh mengapresiasi langkah MUI DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Lembaga Fatwa Al-Azhar Mesir dan lembaga kajian di Timur Tengah dalam melakukan pemantapan keulamaan moderat bagi para mahasiswa PKU pada 2025.

    Dia pun berpesan kepada 198 wisudawan PKU dan PDU agar memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti pendidikan demi kemajuan dakwah Islam dan kemajuan Jakarta.

    “Jadilah ulama yang profesional, dibutuhkan dan dicintai oleh seluruh umat. Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tonggak awal dari amanah dan tanggung jawab,” katanya.

    Karena itu, dia meminta agar wisudawan menjadikan wisuda sebagai momentum untuk memulai pengabdian yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat.

    Setelah diwisuda, ke-198 wisudawan akan berperan sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat) dan Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah) yang menangani bidang pendidikan dan pemberdayaan untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan umat Islam di Jakarta.

    Teguh bersyukur karena MUI DKI Jakarta turut mendukung peningkatan pendidikan keahlian di bidang keulamaan bagi masyarakat Jakarta melalui program beasiswa PKU.

    “Program ini bersinergi dengan Universitas Islam Jakarta hingga jenjang pendidikan strata dua,” ujar dia yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Mukernas, MUI Minta Pemerintah Cabut Status PSN PIK 2

    Hasil Mukernas, MUI Minta Pemerintah Cabut Status PSN PIK 2

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimiliki PIK 2 sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4.

    “MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status Program Strategis Nasional, PSN, Pantai Indah Kapuk II atau PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Rofiqul Umam Ahmad membacakan hasil Mukernas ke-4 di Jakarta pada Kamis.

    Rekomendasi MUI agar PSN dicabut untuk PIK jelas Rofiqul, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sebelumnya MUI mengatakan pengkajian terkait pemberian status PSN kepada PIK 2 dalam Mukernas ke-4 karena menerima aduan dari masyarakat, khususnya dari kalangan ulama terkait pembangunan proyek tersebut.

    Dimasukkannya isu PIK 2 ke dalam Mukernas itu juga merupakan bentuk komitmen dari MUI sebagai pelayan umat (khodimul ummah) dan mempertegas peran sebagai mitra pemerintah (shodiqul hukumah).

    Pihaknya juga meminta kepada pemerintah baik di tingkat nasional maupun di pemerintah daerah (pemda) untuk semakin dekat kepada rakyat, mendengarkan aspirasi serta kebutuhan rakyat, sebagai dasar dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

    Terutama setelah diadakan pemilihan kepala daerah, Rofiqul menyebut MUI menyerukan agar tetap konsisten dan menyimpang dari janji kampanye sejak awal menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.

    “MUI mengharapkan semua pimpinan nasional dan daerah menjadi aktor utama, pemberi teladan, penggerak utama dalam memperkokoh dan mengamalkan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, sekaligus mencegah dan menindak aparat penyelenggaraan negara yang melakukan penyimpangan,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, MUI juga mendorong agar Indonesia untuk terus memainkan peran diplomatik global dalam rangka menghentikan seluruh bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia, serta berdirinya negara Palestina. Mereka juga meminta penguatan peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan memperkuat dukungan serta bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina.

  • 10
                    
                        Kontroversi Pemindahan Jemaah Shalat Jumat bersama Gibran, Baznas: Hanya Penataan Shaf
                        Nasional

    10 Kontroversi Pemindahan Jemaah Shalat Jumat bersama Gibran, Baznas: Hanya Penataan Shaf Nasional

    Kontroversi Pemindahan Jemaah Shalat Jumat bersama Gibran, Baznas: Hanya Penataan Shaf
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menanggapi video viral yang memperlihatkan Wakil Presiden Republik Indonesia
    Gibran
    Rakabuming Raka saat pelaksanaan Salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Semarang pada Jumat (13/12/2024), Ketua Badan Amil Zakat Nasional (
    Baznas
    ) RI Noor Achmad memberikan klarifikasi.
    Peristiwa terjadi sebelum Apel Kesiapsiagaan sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas Tanggap Bencana (BTB) serta Rumah Sehat Baznas (RSB) 2024 di Semarang, Jumat.
    Menurut Noor Achmad, saat mendampingi Gibran dari Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat, seluruh rombongan telah diarahkan ke tempat yang disediakan. 
    Namun, Gibran memilih untuk menempati shaf yang tersedia. Rombongan tersebut terdiri dari Gibran, Ketua Baznas RI, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, dua pengawal presiden, dan beberapa jemaah lainnya. 
    Posisi Gibran di video yang viral itu juga bukan posisi terdepan, melainkan berada di barisan tengah.
    “Karena shaf masih longgar, kami meminta jemaah untuk merapatkan shaf. Bahkan, ada shaf depan yang masih kosong, tetapi wapres memilih di tengah, sehingga kemudian shaf depan ditempati Panglima Daerah Militer (Pangdam),” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/12/2024). 
    Noor menegaskan, Gibran berada di tengah bersamanya dan beberapa jemaah lain. 
    Ia menegaskan, tidak ada pemindahan jemaah sebagaimana yang diramaikan di media sosial. Hal yang terjadi adalah penataan shaf sesuai dengan kaidah Salat berjamaah.
    Noor juga menekankan bahwa meskipun Gibran mendapatkan pengawalan ketat, tidak ada perlakuan khusus yang melanggar aturan salat berjemaah. 
    “Sesuai ajaran Islam, merapatkan dan memenuhi shaf adalah bagian dari adab salat berjemaah. Semua dilakukan dalam kerangka menjaga kesempurnaan salat,” tuturnya.
    Baznas RI mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, terlebih terkait isu keagamaan. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lemhannas gandeng MUI kerja sama bidang penguatan wawasan kebangsaan

    Lemhannas gandeng MUI kerja sama bidang penguatan wawasan kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam peningkatan wawasan kebangsaan.

    Kerja sama ini ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/12).

    Dalam siaran pers yang diterima Kamis, dijelaskan tujuan dari kerja sama ini yakni untuk meningkatkan kesadaran pentingnya wawasan kebangsaan di kalangan anak muda, perempuan, terutama di kalangan keluarga MUI.

    Tidak hanya itu, Ace yang juga politisi Partai Golkar itu mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan berintegritas di antara ke dua lembaga demi memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

    “Bagaimana memberdayakan masyarakat luas guna mewujudkan Astacita khususnya peningkatan pemahaman ideologi Pancasila,” lanjut Ace.

    Dalam siaran pers yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI sekaligus Eks Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berharap MUI dapat mengemban tanggung jawab dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

    “Mengingatkan semua bahwa tanggung jawab MUI begitu besar, sebagai wadah para ulama, ulama adalah pewaris nabi, tanggung jawabnya para pewaris nabi,” kata Ma’ruf Amin.

    Untuk diketahui, penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan para peserta Mukernas IV MUI termasuk beberapa Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Mochamad Irfan Yusuf.

    Kemudian Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah, dan Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Bekasi gelar rakor lintas sektoral persiapan libur akhir tahun

    Polres Bekasi gelar rakor lintas sektoral persiapan libur akhir tahun

    Operasi Lilin Jaya 2024 akan berlangsung mulai 22 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, dengan fokus pengamanan di 11 sektor utama, termasuk transportasi, tempat wisata, dan pusat ibadah

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Bekasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Jaya 2024 untuk mempersiapkan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2025.

    Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Twedi Aditya Bennyahdi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun.

    Twedi juga menekankan pentingnya pengamanan berbasis kolaborasi, mengingat tingginya aktivitas masyarakat selama liburan.

    “Kami tidak hanya fokus pada pengamanan lalu lintas, tetapi juga pada deteksi dini potensi gangguan kamtibmas di tempat wisata, pusat keramaian, dan jalur transportasi,” jelasnya.

    “Sinergi yang kita bangun hari ini adalah kunci sukses pengamanan libur panjang tahun ini,” jelasnya.

    Sementara itu, perwakilan dari unsur TNI, seperti Kasdim 0509 Kabupaten Bekasi Mayor Inf. Sukoco juga memberikan pandangan terkait kesiapan pengamanan strategis di wilayah.

    “Kami siap mendukung Operasi Lilin Jaya melalui penguatan koordinasi di tingkat lapangan, terutama pada titik-titik vital,” ucap Mayor Sukoco.

    Kemudian dari sektor keagamaan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Prof. KH. Mahmud dan Pdt. Abdon dari Persatuan Gereja Indonesia Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama selama periode liburan.

    Peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Jaya 2024 berfoto bersama di aula Gedung Promoter Polres Metro Bekasi, Rabu (18/12/2024). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Bekasi

    Selain itu rapat koordinasi tersebut juga membahas teknis pengamanan di berbagai lokasi strategis, seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rest area, terminal, hingga kawasan industri.

    “Kami memastikan jalur transportasi utama tetap lancar dengan kolaborasi penuh bersama Kepolisian dan pihak terkait,” kata Muhammad Zakin, perwakilan PT. KAI Cikarang.

    Operasi Lilin Jaya 2024 akan berlangsung mulai 22 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, dengan fokus pengamanan di 11 sektor utama, termasuk transportasi, tempat wisata, dan pusat ibadah.

    Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal memastikan kesiapan penuh seluruh pemangku kepentingan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2025 dengan aman dan damai.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024