Xcloud.id

Institusi: MUI

  • Cara Daftar Sertifikat Halal Gratis, Mudah dan Cepat

    Cara Daftar Sertifikat Halal Gratis, Mudah dan Cepat

    Pemerintah mewajibkan semua produk makanan dan minuman, termasuk yang dijual oleh pedagang kaki lima dan usaha mikro dan kecil (UMK), untuk memiliki Sertifikat Halal. Ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan memberikan layanan sertifikasi halal gratis pada 2024 untuk satu juta pelaku UMK.

    Program ini bertujuan membantu pengusaha makanan dan minuman di kalangan UMK yang diwajibkan memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Sekitar 62 persen dari total anggaran BPJPH untuk tahun 2024 akan digunakan untuk sertifikasi halal gratis.

    Sertifikat halal mencakup produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Berikut cara daftar sertifikat halal gratis secara online yang mudah dan cepat.

    Cara daftar sertifikat halal gratis

    Mendaftar secara online melalui aplikasi Pusaka SuperApps Kementerian Agama atau sistem informasi halal di ptsp.halal.go.id. Ikuti semua petunjuk, masuk ke menu pendaftaran sertifikasi halal. Lengkapi semua persyaratan yang diperlukan seperti NIB, surat izin edar, identitas usaha, informasi produk yang dijual, hingga informasi tentang proses produksi.

    Syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022, sebagai berikut:

    Produk harus tidak berisiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya dan sederhana. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Memiliki omzet tahunan maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri. Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) harus terpisah dari lokasi, tempat, dan alat proses produk nonhalal. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lain dari dinas/instansi terkait. Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini. Bahan yang digunakan harus sudah dipastikan kehalalannya dan tidak menggunakan bahan berbahaya. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Jenis produk yang disertifikasi tidak boleh mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana, manual, atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan pabrik). Proses pengawetan produk harus sederhana dan tidak menggunakan lebih dari satu metode pengawetan. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

    Durasi proses pembuatan sertifikat halal

    Secara keseluruhan hingga mendapatkan sertifikat halal ialah 21 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

    Verifikasi BPJPH: 2 hari kerja Audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Sucofindo: 15 hari kerja Penetapan kehalalan hingga terbit Ketetapan Halal oleh MUI/Komite Fatwa: 3 hari kerja Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH: 1 hari kerja

    Demikianlah cara daftar sertifikat halal gratis secara online yang mudah dan cepat. Semoga bermanfaat.

  • Kolaborasi Indonesia-Palestina Bangun Kembali Rumah Sakit di Gaza

    Kolaborasi Indonesia-Palestina Bangun Kembali Rumah Sakit di Gaza

    loading…

    Qudwah Indonesia menggelar Kolaborasi Indonesia Palestina Internasional Forum 2025 untuk memperkuat kerja sama dalam membantu rakyat Palestina, khususnya pembangunan kembali fasilitas kesehatan di Gaza. Foto: Ist

    JAKARTA – Qudwah Indonesia menggelar Kolaborasi Indonesia Palestina Internasional Forum 2025 dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam membantu rakyat Palestina, khususnya dalam pembangunan kembali fasilitas kesehatan di Gaza.

    Acara ini dihadiri 30 dari 50 lembaga amil zakat dan fundraiser yang diundang serta melibatkan perwakilan dari empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, dan Yaman.

    Forum menghadirkan berbagai lembaga kemanusiaan dan organisasi penting, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Qudwah Indonesia, Medics World Wide, Yayasan Indonesia Amanah Dermawan (YIAD), Hand of Charity of Berhad, dan ATAA.

    Direktur Qudwah Indonesia Lukman Hakim menuturkan pembangunan rumah sakit di Gaza menjadi prioritas karena banyak rumah sakit di wilayah tersebut telah berhenti beroperasi akibat serangan Israel. Salah satu proyek utama yakni pembangunan kembali Rumah Sakit Abu Yusuf Annajar yang mengalami kerusakan parah.

    Rumah sakit ini terletak di Rafah dan merupakan institusi medis utama di daerah kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 250 ribu jiwa.

    Lukman mengatakan, pembangunan kembali rumah sakit ini membutuhkan biaya Rp20 miliar. “Insyaallah dengan kolaborasi berbagai lembaga nasional dan internasional dalam waktu 6-12 bulan bisa dibangun kembali rumah sakit ini,” ucapnya.

    Ketua MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarmoto menyatakan pembangunan kembali rumah sakit ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menjaga fungsi sejarahnya.

    “Sekarang tinggal menghitung kebutuhan dananya. Saya akan menyampaikan hal ini kepada MPR/DPR agar pemerintah juga turut berkontribusi. Jangan sampai hanya lembaga amil zakat yang membantu, sementara pemerintah hanya memberikan apresiasi,” ujarnya.

    Dia juga berencana membawa proyek ini ke dalam forum Konferensi Asia-Afrika mendatang agar mendapatkan dukungan lebih luas.

  • Video: Respons MUI-Dokter Gizi soal Serangga Diusulkan Jadi Menu Makan Gratis

    Video: Respons MUI-Dokter Gizi soal Serangga Diusulkan Jadi Menu Makan Gratis

    Video: Respons MUI-Dokter Gizi soal Serangga Diusulkan Jadi Menu Makan Gratis

  • Akhir Masa Jabatan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian: Bawa Manfaat Berkelanjutan

    Akhir Masa Jabatan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian: Bawa Manfaat Berkelanjutan

    TRIBUNJATIM.COM, CILEGON – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang digelar pada Kamis, 30 Januari 2025, Wali Kota Cilegon, H. Helldy Agustian, menyampaikan pidato penutup masa jabatannya.

    Acara yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat.

    Dalam pidatonya, Wali Kota Helldy Agustian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat selama kurang dari 4 tahun memimpin Kota Cilegon. Ia menegaskan bahwa berbagai pencapaian yang telah diraih merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    Selama masa kepemimpinannya, Wali Kota Helldy Agustian fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan visi “Cilegon Baru yang Modern dan Bermartabat”.

    Beberapa proyek strategis yang berhasil dilaksanakan antara lain:

    ·        Pembangunan palang pintu kereta api, Gedung MUI, fasilitas UMKM, rumah sakit baru, dan empat SMP Negeri baru.

    ·        Perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan bantuan dana sebesar Rp112 miliar dari Kementerian PUPR, serta tambahan anggaran Rp26 miliar untuk pengembangan lebih lanjut.

    ·        Pembangunan Jalan Kembar dengan pembebasan lahan di KM 97 seluas 2,4 hektare dan pembangunan 12 titik gorong-gorong di Citangkil hingga Ciwandan senilai Rp17 miliar.

    ·        Peresmian Mall Pelayanan Publik yang menyediakan 126 jenis layanan sebagai bentuk kolaborasi antarinstansi.

    Kota Cilegon menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki pabrik pengolahan sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) hibah dari PLN senilai hampir Rp10 miliar.

    Selain itu, rencana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp102 miliar untuk perluasan pengolahan sampah sedang dalam proses.

    Tak hanya itu, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama.

    Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain:

    ·        Beasiswa penuh sarjana untuk 4.000 penerima yang tersebar di berbagai universitas negeri di Indonesia, 24 universitas swasta di Banten, serta di Yaman dan Mesir.

    ·        Pelatihan keterampilan dan vocational training untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

    ·        Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon menjadi 78,83 pada tahun 2024, menempatkannya sebagai peringkat ketiga tertinggi setelah Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

    ·        Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 12,69 persen di tahun 2020 menjadi 6,08 % di tahun 2024.

    Kota Cilegon berhasil mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,71 % , memastikan seluruh warga memiliki akses penuh terhadap layanan kesehatan berkualitas.

    Kota Cilegon semakin dikenal di tingkat nasional dan regional. Kota ini dipercaya sebagai Ketua Komisariat Wilayah 3 APEKSI yang mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, serta Sekretaris Umum Nasional AKKOPSI yang beranggotakan 362 kabupaten/kota di Indonesia. Prestasi lainnya termasuk meraih Juara 1 dalam kompetisi inovasi di NTB dan Juara 2 di Lampung.

    Wali Kota Helldy Agustian mengakui bahwa Kota Cilegon saat ini menghadapi defisit anggaran akibat penyelenggaraan Pilkada dan program-program yang telah berjalan.

    Namun, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk honor daerah untuk guru agama.

    Dengan penuh kerendahan hati, Wali Kota Helldy Agustian memohon maaf atas segala kekurangan selama masa jabatannya dan berharap pemerintah selanjutnya dapat melanjutkan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Life is more than just a game—it’s a challenge that demands resilience, fairness, joy, and friendship. Kita semua adalah mitra dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Cilegon. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua,” ucap Wali Kota Helldy Agustian menutup pidatonya. 

  • Bahayakah Belalang Jadi Menu MBG Seperti Diusulkan Dadan Hindayana? Ini Reaksi Praktisi Kesehatan

    Bahayakah Belalang Jadi Menu MBG Seperti Diusulkan Dadan Hindayana? Ini Reaksi Praktisi Kesehatan

    loading…

    Kepala BGN Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok SINDOnews

    BOJONEGORO – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikritik tajam berbagai pihak setelah mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, apakah berbahaya mengonsumsi belalang seperti diusulkan Dadan?

    Praktisi kesehatan dr Nila Maharani yang juga dokter spesialis penyakit dalam RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pinggir hutan agar tidak mengonsumsi hewan liar yang belum diketahui keamanannya.

    “Sebaiknya masyarakat tidak makan hewan-hewan liar yang belum diketahui aman atau tidak,” ujar Nila, belum lama ini.

    Dia menjelaskan belalang yang berbahaya yakni belalang setan atau aularches miliaris memiliki mekanisme pertahanan diri, salah satunya mengeluarkan toksin dari bagian dadanya.

    “Toksin ini berwarna jernih, kental, pahit, berbau tidak sedap, dan sedikit basa. Toksin ini bisa menyebabkan reaksi alergi bagi siapa saja yang menangkapnya,” ucapnya.

    Reaksi alergi dari toksin berbeda-beda, mulai dari ringan yaitu mual, muntah, diare, nyeri perut. Hingga yang berat seperti anafilaksis atau reaksi alergi berat yang dapat mengancam jiwa.

    Kondisi ini terjadi ketika tubuh terpapar pemicu alergi dan sistem imun melepaskan zat-zat kimia yang memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh.

    Sedangkan toksin yang bersifat basa tersebut juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa di dalam tubuh.

    Mengenai keamanan mengonsumsi belalang, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-13/MUI/IV/2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik, menempatkan belalang seperti halnya jangkrik yaitu sejenis serangga yang boleh (mubah/halal) dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian (mudharat).

    Namun, perlu diingat bahwa tidak semua jenis belalang aman dikonsumsi. Beberapa jenis belalang, termasuk belalang setan diketahui mengandung racun.

    Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dan memastikan jenis belalang yang akan dikonsumsi benar-benar aman.

    Dari berbagai literasi, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa racun belalang setan dapat menewaskan manusia, namun serangga ini memiliki cairan beracun yang membahayakan.

    (jon)

  • DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, mengingatkan bahwa orientasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) harus selalu berlandaskan pada kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

    Reni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar sektor minerba dapat berkontribusi secara berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    “Pengelolaan minerba harus diawasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan di sektor ini,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo) itu.

    Reni menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi terhadap produktivitas izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau masalah sosial.

    “Pemerintah harus aktif memonitor dan mengevaluasi produktivitas setiap izin usaha pertambangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor minerba tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.

    DPR RI secara resmi mengesahkan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPR pada Kamis (23/1/2025) lalu.

    Reni berharap, dengan pengesahan revisi RUU Minerba sebagai RUU Usul Inisiatif, DPR RI dapat mendorong pengelolaan sektor pertambangan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan amanat konstitusi.

    Reni Astuti memberikan catatan penting terkait proses pembahasan revisi RUU Minerba. Menurutnya, meaningful participation atau partisipasi bermakna harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pembahasan undang-undang.

    “Masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan institusi yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Baleg, harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pembahasan. Jangan sampai aspirasi masyarakat diabaikan, karena ini menyangkut kepentingan strategis bangsa,” tegas politisi asal Surabaya itu.

    Dalam catatan RDP di Badan Legislasi DPR RI, sudah ada sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan respon, masukan, dan sarannya. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral RI (DPP AMRI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), PB Aljam’iyatul Washliyah, ASPEBINDO, PB NU, PP Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI).

    Sebagai bagian dari catatan Fraksi PKS, Reni juga mengingatkan bahwa proses legislasi harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil maupun materiil di kemudian hari.

    “Kita harus pastikan proses legislasi ini berjalan sesuai aturan. Jangan sampai kemudian malah dibatalkan oleh MK karena ada cacat dalam prosesnya,” ujar Reni. [hen/beq]

  • Unjuk Gigi di World Economic Forum, Rendang Jengkol dan Sapi Buatan Bandung Tembus Pasar AS-Eropa – Halaman all

    Unjuk Gigi di World Economic Forum, Rendang Jengkol dan Sapi Buatan Bandung Tembus Pasar AS-Eropa – Halaman all

    Unjuk Gigi di World Economic Forum, Rendang Jengkol dan Sapi Buatan Bandung Tembus Pasar AS dan Eropa
     
     
    Willy Widianto/Tribunnews.com
     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Salah satu produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Bandung, Jawa Barat, mendunia karena berhasil ikut di ajang World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Swiss.

    Salah satu produk makanan yang diperkenalkan adalah rendang sapi dan keripik rendang telur produksi UMKM Indonesia bernama Restu Mande.

    Pada acara yang berlangsung dari 20 hingga 24 Januari tersebut, produk unggulan UMKM tersebut, rendang sapi dan keripik rendang telur, jadi favorit pengunjung di Paviliun Indonesia.

    Selain itu, UMKM Indonesia ini juga memperkenalkan sejumlah racikan khas Indonesia mulai dari bumbu rendang, bumbu ayam gulai, teri balado hijau, dan rendang jengkol. 

    Business Development Director Restu Mande, Utami Ichda Ramadhanty mengaku merasa terhormat atas sambutan hangat yang diterima saat acara WEF 2025 di Swiss.

    “Jujur, awalnya kaget ya ketika salah satu tim Grab menghubungi kita untuk nawarin Restu Mande ke Swiss. Sempat mikir ini ditipu apa gimana, tapi alhamdulillah ternyata beneran. Senang banget bisa dapat sambutan hangat dari pengunjung. Mereka terkesan pas cobain produknya karena rasanya autentik. Terus produknya tahan lama dan praktis juga, pengunjung jadi antusias untuk bawa pulang produk kami,” kata Utami, Selasa (28/1/2025).

    Selain menawarkan rasa autentik yang kaya akan bumbu rempah, produk UMKM Indonesia ini memiliki keunggulan lain dengan kepemilikan sertifikasi kualitas makanan yang lengkap, bahkan berhasil memenuhi standar dan sertifikasi Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat yang sangat sulit untuk didapat. 

    Tak hanya itu, ia pun telah mengantongi berbagai sertifikasi mulai dari sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Good Manufacturing Practice Certified (GMP), dan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) Certified.

    “Dapat sertifikasi FDA itu nggak gampang. Kami harus pastikan semua standar terpenuhi, dari fasilitas produksi sampai uji produk. Sekarang, ada empat produk kami yang sudah sertifikasi FDA, yaitu bumbu rendang, bumbu ayam gulai, teri balado hijau, dan rendang jengkol. Selain bisa masuk ke pasar Amerika, kami bisa juga masuk ke pasar negara lain yang menerima sertifikasi ini seperti Kanada, Selandia Baru, dan Jepang,” ujar Utami.

    Sertifikasi lengkap ini jadi bekal utama untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional.

    Saat ini, produk-produk UMKM itu sudah berhasil masuk ke pasar Papua Nugini, Qatar, Australia, dan Singapura.

    PRODUKSI RENDANG – Proses produksi dari produk unggulan Restu Mande, rendang sapi dan rendang jengkol, baik untuk menu di rumah makan maupun kemasan instan. Racikan khas Indonesia ini mencuri perhatian pengunjung di ajang World Economic Forum (WEF) 2025 yang digelar di Davos, Swiss.

    Sempat Diadang Pandemi

    Perjalanan Utami hingga mampu ada di posisi saat ini tidak selalu mulus.  

    Pandemi COVID-19 jadi tantangan terberat baginya sebab pendapatan rumah makan yang berada di pusat Kota Bandung (Jawa Barat) ini menurun drastis.

    Namun, dengan memanfaatkan platform pemesanan online seperti Grab, ia mampu untuk perlahan bangkit dan justru tumbuh melejit. 

    “Dengan bergabung sebagai Mitra Merchant Grab sejak tahun 2020, kami bisa jangkau lebih banyak pelanggan. Hasilnya, penjualan kami malah naik 300 persen dibandingkan pendapatan sebelum pandemi. Hingga pandemi berakhir, pendapatan kami masih tetap stabil hingga sekarang,” ujar Utami.

    Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan pihaknya bangga telah menjadi bagian dari perjalanan Restu Mande, dari mendukung digitalisasi bisnis hingga membantu mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan dalam memperluas jangkauan distribusi dan konsumen, sehingga pendapatan menjadi berlipat ganda. 

    “Keikutsertaan Restu Mande di Paviliun Indonesia adalah bentuk komitmen kami dalam mendorong UMKM asli Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa inovasi lokal mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.

    Dia menyatakan, pihaknya tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi komunitas lokal dengan membuka peluang kerja bagi ibu rumah tangga tanpa meninggalkan peran mereka di rumah, dengan tawaran jam kerja yang fleksibel.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari Bu Cicih, ibu tunggal berusia 50 tahun yang telah bekerja di UMKM tersebut selama 15 tahun, dan berhasil membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya hingga lulus.

    Selain itu, UMKM ini juga bekerja sama dengan petani lokal di sekitar Bandung (Jawa Barat) untuk memastikan bahan baku berkualitas, seperti daging dan rempah-rempah, didapat langsung dari sumbernya.

    Dengan memutus mata rantai tengkulak dan membeli langsung dari petani, tentu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga.

    Sehingga, keberlanjutan usaha ini tidak hanya demi kesuksesan roda usaha UMKM tersebut, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Ke depannya, Restu Mande berambisi untuk terus berkembang dan mengenalkan cita rasa Indonesia di kancah global.

    Usai mengikuti Paviliun Indonesia di Davos, Swiss, mereka tengah mempersiapkan persyaratan untuk sertifikasi EFSA (European Food Safety Authority) demi memperluas pasar ke Eropa. 

    “Semoga langkah kami bisa memotivasi UMKM lain bahwa produk lokal juga bisa go international,” kata Utami.

  • Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat

    Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat

    loading…

    MUI meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dicabut karena banyak mudharat dan zalimi rakyat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggalang soliditas untuk membangun kekuatan melawan kezaliman dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI KH Masduki Baidlowi, menegaskan proyek PSN di PIK 2 harus dicabut. Sebab, proyek tersebut dinilai banyak mudharatnya dan menzalimi rakyat.

    “Banyak mudharatnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan,” kata Kiai Masduki di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Kiai Masduki menambahkan itulah substansi singkat dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI beberapa waktu lalu yang meminta secara tegas proyek PSN di PIK 2 harus dicabut. MUI juga menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 untuk dicabut.

    Kiai Masduki menyampaikan ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Kiai Masduki menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudharatnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat.

    “MUI mengaku turut concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudharatnya dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

    “Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI,” tambahnya.

    Kiai Masduki juga akan berkoordinasi dengan MUI Banten dan MUI Tangerang untuk membuktikan PSN di PIK 2 telah menyalahi aturan. Sebagai Ketua Tim, Kiai Masduki kemudiaan berkoordinasi dengan pemerintah, MUI Banten, dan MUI Tangerang beberapa waktu lalu.

    Hasil koordinasi tersebut membuktikan dan menjelaskan PSN di PIK 2 sudah menyalahi aturan pelaksanaannya. Selain itu, dalam kesempatan ini, MUI mengundang LBH Muhamadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI dan KIARA.

    “Kami akan memperkuat jejaring dan silaturahim untuk membangun solidaritas perjuangan. Hak-hak rakyat yang terzolimi dapat dipulihkan kembali. Itulah fokus dari perjuangan MUI. Kami akan terus bergerak untuk tujuan tersebut,” tegasnya.

    (cip)

  • Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    Dianggap Pengusiran dari Palestina, Kemlu Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia.

    Dalam pernyataan resminya, Kemlu RI menegaskan upaya semacam itu justru mempertahankan pendudukan ilegal Israel di Palestina.

    Selain itu, upaya tersebut juga dianggap sebagai wujud pengusiran warga Gaza dari Palestina.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima.”

    “Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Kemlu RI menegaskan gencatan senjata yang sudah disepakati antara Israel dan Hamas di Gaza harus menjadi momentum negosiasi dari kedua negara.

    “Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati,” tegas Kemlu RI.

    MUI juga Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia

    Senada dengan Kemlu RI, penolakan serupa juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menganggap rencana Trump tidak layak didukung karena adanya dugaan, hal itu hanya demi melemahkan kekuatan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Dia mengatakan, jika warga Gaza memang dipindahkan, maka personel yang akan direkrut Hamas bakal berkurang.

    Anwar menilai rencana Trump itu demi mempermudah AS dan Israel untuk mengontrol perlawananan di Palestina.

    “Pertanyaannya, apakah rencana Trump itu layak untuk didukung atau tidak? Saya rasa tidak. Karena di balik rencana tersebut ada bau anyir yang tidak bisa diterima.”

    “Karena dalam rencana tersebut tersirat maksud pertama, yaitu untuk melemahkan kekuatan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya karena dengan berkurangnya jumlah penduduk Gaza, maka tentu jumlah personel yang bisa direkrut oleh kelompok-kelompok perlawan terhadap pendudukan Israel, tentu akan berkurang,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

    Anwar juga menganggap wacana pemindahan warga Gaza ke negara lain seperti Indonesia hanya demi mempermudah Israel untuk mencaplok Palestina.

    Pasalnya, sambung Anwar, jika warga Gaza kembali ke Palestina setelah dipindahkan, maka justru itu menjadi ancaman bagi negara Zionis.

    “Dengan kosongnya daerah Gaza, maka Israel akan semakin bersemangat untuk mewujudkan negara Israel raya yang mereka idam-idamkan karena wilayah negara Palestina sudah bisa mereka kuasai,” tegas Anwar.

    Kepada pemerintah Indonesia, Anwar meminta agar rencana Trump tersebut tidak usah digubris.

    Dia mengatakan rencana Trump dengan memindahkan warga Gaza ke Indonesia hanyalah demi memperkuat Israel dan mengorbankan kemerdekaan Palestina.

    “Untuk itu, kita berharap agar pemerintah Indonesia jangan meladeni rencana Trump tersebut karena dibalik topeng kemanusiaan yang dia pergunakan ada rencana buruk yang tidak bisa kita terima yaitu memperkuat dan memperluas negara Israel serta mengorbankan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina,” pungkasnya.

    Trump Berdalih untuk Rekonstruksi Jalur Gaza

    Sebelumnya, Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian warga Gaza ke Indonesia.

    Dikutip dari NBC, dalih rencana Trump tersebut demi terwujudnya upaya rekonstruksi Jalur Gaza usai agresi Israel berakhir.

    Hanya saja, menurut pejabat transisi Trump, rencana itu belum jelas lantaran belum adanya ketersediaan dari warga Gaza untuk dipindah.

    “Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” demikian laporan dari pejabat transisi Trump, Senin (20/1/2025).

    Di sisi lain, wacana itu pertama kali disampaikan pada Sabtu (18/1/2025), atau sehari sebelum gencatan Israel-Hamas berlaku di Jalur Gaza.

    Wacana yang dilontarkan Trump itu pun dianggap tidak realistis serta tidak jelas.

    “Jika kami tidak membantu warga Gaza, jika kami tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kami tidak memberi mereka secercah harapan, akan ada pemberontakan,” kata pejabat tersebut.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Ilmu Tinggi, Etika Juga Harus Tinggi!

    Ilmu Tinggi, Etika Juga Harus Tinggi!

    GELORA.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, turut menanggapi polemik di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang diwarnai aksi demo ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan keilmuan semata, tetapi juga harus diiringi dengan etika dan moralitas yang tinggi.

    “Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri Indonesia ini. Menjadikan pendidikan tinggi dan kemajuan sains teknologi makin tinggi ilmunya dan tinggi etikanya serta tambah dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis KH Cholil Nafis di platform X saat menggungah dan mengomentari konten video Inilah.com, Senin (20/1).

    Pernyataan KH Cholil Nafis muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap aksi demo pegawai Kemendiktisaintek yang menuntut keadilan atas dugaan pemecatan sepihak terhadap seorang ASN bernama Neni Herlina. Aksi ini turut diwarnai dengan spanduk bernada kritik keras terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menteri Satryo sendiri diduga langsung meninggalkan kantor kementerian pada saat kejadian aksi demo tersebut.

    Satryo Bantah Tuduhan Arogansi

    Menanggapi aksi demo yang terjadi di kantornya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah tuduhan aroganisme dan kesewenang-wenangan yang diarahkan kepadanya. Menurutnya, demo yang dilakukan oleh pegawai kementerian itu adalah reaksi dari kebijakan mutasi besar-besaran yang sedang dijalankan.

    “Tidak ada (arogansi dan kesewenang-wenangan). Demo ini terjadi karena ada pihak yang tidak senang dengan mutasi besar-besaran,” ujar Satryo kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin (20/1).

    Satryo menjelaskan, mutasi tersebut merupakan langkah efisiensi yang sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah kementerian dipecah menjadi tiga bagian. Ia juga membantah adanya tindakan kasar dalam pemberhentian pegawai, seperti yang dituduhkan oleh para ASN.

    Pegawai Tuntut Keadilan

    Di sisi lain, Neni Herlina, ASN yang dipecat, menyatakan dirinya akan menempuh jalur hukum dan membawa kasus ini ke DPR RI. Ia menilai pemecatan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait status pekerjaannya.

    “Status saya ini apakah benar-benar dipecat atau tidak? Sampai sekarang saya masih belum tahu. Saya ingin ada kejelasan hukum terkait keputusan ini,” ujarnya.

    Selain itu, sejumlah ASN juga mengaku khawatir dengan kondisi di kementerian yang dinilai tidak kondusif, serta meminta adanya transparansi dalam kebijakan mutasi dan pemberhentian pegawai.

    Dalam konteks ini, KH Cholil Nafis berharap agar insiden di Kemendiktisaintek dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembinaan karakter dan akhlak. Menurutnya, pendidikan tinggi harus menjadi sarana untuk menciptakan manusia yang unggul dalam ilmu dan etika.