Xcloud.id

Institusi: MUI

  • MUI Ajak Umat Beragama untuk Saling Memberi: Jadi Kunci Persatuan – Page 3

    MUI Ajak Umat Beragama untuk Saling Memberi: Jadi Kunci Persatuan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengatakan semangat saling memberi di antara umat beragama bisa menjadi kunci persatuan, asalkan bukan saling meminta atau memaksa.

    “Memberi apa saja (seperti) ruang untuk berdiskusi, memberi pertolongan kalau membutuhkan pertolongan dari yang berbeda-beda. Ini saling memberi, selesai itu. Bukan saling meminta,” kata Marsudi Syuhud saat Perayaan Persaudaraan dan Kemanusiaan Dunia dan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Sehingga, dia mengatakan bahwa kesadaran untuk saling memberi di antara umat beragama diperlukan. Contohnya jika ada kekurangan sedikit di antara umat beragama, maka perlu diberikan ruang untuk melengkapi oleh umat lainnya.

    “Ini kehidupan kita, bisa hidup bersama-sama adalah semangat memberi. Bukan semangat meminta atau memaksa,” ujar dia dikutip dari Antara.

    Adapun kegiatan antarumat beragama itu digelar oleh Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) dan Inter Religious Council (IRC) Indonesia bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

    Menurut dia, kegiatan kegiatan tersebut sangat baik sebagai implementasi secara nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.

    “Ini sangat bagus dan sangat baik, ini pelaksanaan nyata, implementasi dari yang ada di bumi nusantara Indonesia. Kita bisa saling menjaga, saling menghormati, dan saling memberi,” kata dia.

    Menurutnya, kegiatan tersebut harus dilakukan secara rutin ke depannya untuk memperkuat persatuan di antara umat beragama.

     

  • Muncul Majelis Ulama Nusantara, Dukung PSN PIK 2, Sebut Membiarkan Tanah Terbengkalai Itu Dosa

    Muncul Majelis Ulama Nusantara, Dukung PSN PIK 2, Sebut Membiarkan Tanah Terbengkalai Itu Dosa

    GELORA.CO – Nama Majelis Ulama Nusantara (MUN) makin mencuat usai mendukung kelanjutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).

    Juru bicara MUN, Kyai Mohamad Ashshiddiqi, menegaskan bahwa ulama wajib mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi umat.

    Menurut MUN, pendapat itu disampaikan setelah melakukan kajian dan meninjau lokasi pada 1 Februari 2025.

    Sejalan dengan paham Ahlussunah Waljama’ah, MUN berharap proyek ini terus berjalan sesuai Perpres era Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, tanpa terhambat kepentingan politik.

    Mereka menilai PSN PIK 2 bermanfaat dan bukan mudarat, sebagaimana disampaikan oleh Kyai Said Aqil Siradj, yang mengingatkan bahwa membiarkan tanah terbengkalai adalah dosa.

    Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PSN PIK 2 tidak terkait dengan Pantai Indah Kapuk.

    Proyek seluas 1.754 hektar di lahan milik Kementerian Kehutanan ini mencakup pengembangan wisata mangrove dari 91 menjadi 514 hektar, serta fasilitas eco-wisata, termasuk masjid 4,5 hektar, tanpa pembangunan rumah komersial.

    Ditegaskan, keberadaan Majelis Ulama Nusantara (MUN) bukan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai alternatif kemitraan yang mempererat hubungan antara ulama, umara, dan umat.

    Sebagai organisasi yang hadir untuk membangun sinergi dengan masyarakat, MUN berkomitmen dalam memperkuat persatuan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

    Juru Bicara MUN, Kiai Alwiyan Qosid Syam`un, menegaskan bahwa organisasi ini lahir sebagai wujud kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh undang-undang.

    Menurut Kiai Alwiyan, MUN berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme serta memiliki komitmen kuat dalam membela kebenaran dan keadilan.

    “Kami berkumpul dalam wadah ini untuk memperkuat peran ulama dan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada akhir Februari 2025, di Jakarta,” ujar Kiai Alwiyan, Sabtu (8/2/2025).

    Dukungan terhadap MUN terus meningkat, dan Munas perdana ini diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi gerakan alim ulama di Indonesia.

    Dengan semakin banyaknya pihak yang mendukung, MUN optimis dapat memperkuat peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Lebih lanjut, Kiai Alwiyan menekankan bahwa kemitraan antara ulama dan umara menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik serta kepentingan tertentu yang dapat mengancam persatuan.

    “Oleh karena itu, MUN hadir untuk memastikan ulama, umara, dan umat tetap solid dalam membangun negeri,” jelasnya.

    Meskipun bermitra dengan pemerintah, MUN tetap berpegang pada prinsip independensi dan tidak ragu untuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat.

    “Yang membedakan MUN adalah pendekatan kami yang santun, mengutamakan dialog, serta mendahulukan tabayyun dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah,” pungkasnya. ***

  • Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

    Hal ini diungkap Luhut lewat akun Instagramnya yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Luhut menyebut hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.

    Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memberikan komentarnya dengan nada satir. 

    “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar dibandingkan dengan pengawasan ketat terhadap usaha kecil.

    “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

    Jika setengah anggaran bansos tak jelas alirannya, maka pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran.

    “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.

  • MUI: Semangat saling memberi antarumat beragama jadi kunci persatuan

    MUI: Semangat saling memberi antarumat beragama jadi kunci persatuan

    Ini kehidupan kita, bisa hidup bersama-sama adalah semangat memberi. Bukan semangat meminta atau memaksa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengatakan semangat saling memberi di antara umat beragama bisa menjadi kunci persatuan, asalkan bukan saling meminta atau memaksa.

    “Memberi apa saja (seperti) ruang untuk berdiskusi, memberi pertolongan kalau membutuhkan pertolongan dari yang berbeda-beda. Ini saling memberi, selesai itu. Bukan saling meminta,” kata Marsudi saat Perayaan Persaudaraan dan Kemanusiaan Dunia dan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sehingga, dia mengatakan bahwa kesadaran untuk saling memberi di antara umat beragama diperlukan. Contohnya jika ada kekurangan sedikit di antara umat beragama, maka perlu diberikan ruang untuk melengkapi oleh umat lainnya.

    “Ini kehidupan kita, bisa hidup bersama-sama adalah semangat memberi. Bukan semangat meminta atau memaksa,” ujar dia.

    Adapun kegiatan antarumat beragama itu digelar oleh Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) dan Inter Religious Council (IRC) Indonesia bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

    Menurut dia, kegiatan kegiatan tersebut sangat baik sebagai implementasi secara nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.

    “Ini sangat bagus dan sangat baik, ini pelaksanaan nyata, implementasi dari yang ada di bumi nusantara Indonesia. Kita bisa saling menjaga, saling menghormati, dan saling memberi,” kata dia.

    Menurutnya, kegiatan tersebut harus dilakukan secara rutin ke depannya untuk memperkuat persatuan di antara umat beragama.

    Untuk itu, dia pun mengajak semua umat beragama untuk membuat program bersama dalam aktivitas sosial demi semangat saling memberi kepada sesama. Menurutnya, semangat saling memberi merupakan salah satu inti dari ajaran agama.

    “Itulah inti ajaran agama kita, yaitu perdamaian, persamaan pemikiran, kenyamanan bertindak dalam kehidupan sosial, membutuhkan satu sama lain,” ungkapnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • MUI: Orang Kaya Haram Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite Bersubsidi – Page 3

    MUI: Orang Kaya Haram Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite Bersubsidi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa orang kaya yang mengonsumsi gas LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hukumnya haram.

    Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan bahwa subsidi ditujukan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan, sehingga penggunaannya oleh orang kaya dianggap melanggar aturan.

    “Orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi,” ujar Kiai Miftah dikutip dari mui.or.id, Kamis (6/2/2025).

    Subsidi Hanya untuk yang Berhak

    Kiai Miftah menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan distribusi BBM bersubsidi untuk transportasi umum dan nelayan, sementara Pertalite diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Begitu pula dengan gas LPG 3 kg, yang disubsidi untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani kecil.

    “Semua itu sudah memiliki aturan distribusinya, termasuk sanksi bagi pelanggar. Dalam Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram,” tegasnya.

    Dalil Hukum Islam

    Menurut Kiai Miftah, ada beberapa alasan kuat dalam Islam yang mengharamkan tindakan tersebut:

    Melanggar Prinsip Keadilan

    Islam menekankan pentingnya keadilan, sebagaimana dalam Surat An-Nahl ayat 90:

    “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan …”

    Orang kaya yang mengambil hak subsidi dari orang miskin berarti telah bertindak tidak adil.

    Penyelewengan Amanah Subsidi

    Subsidi merupakan amanah dari pemerintah untuk rakyat miskin. Menggunakannya tanpa hak dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.

    Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 menegaskan:

    “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil …”

    Menggunakan subsidi yang bukan haknya termasuk perbuatan zalim.

    Dapat Dikategorikan sebagai Ghasab

    Dalam fikih Islam, ghasab adalah tindakan mengambil atau memakai hak orang lain tanpa izin. Orang kaya yang menggunakan BBM dan gas bersubsidi tanpa hak sama saja dengan merampas hak fakir miskin.

    “Perbuatan ini termasuk dosa besar,” tegas Kiai Miftah.Dengan adanya fatwa ini, MUI mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan subsidi pemerintah, demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

  • MUI Haramkan Orang Kaya Isi Pertalite

    MUI Haramkan Orang Kaya Isi Pertalite

    Jakarta –

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan orang yang masuk golongan mampu mengonsumsi gas LPG 3 kg dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

    Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda.

    “Adapun dalam hukum Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram,” kata Kiai Miftah, dilansir dari laman MUI, Jumat (7/2/2025).

    Kiai Miftah menjelaskan orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi karena barang-barang tersebut telah diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti transportasi umum, nelayan, dan masyarakat menengah ke bawah.

    BBM bersubsidi salah satunya Pertalite. Harganya paling murah dari yang lain, Rp 10 ribu per liter.

    Lebih lanjut, penggunaan BBM subsidi dilarang untuk masyarakat atas sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 90:

    اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

    Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat Kebajikan …”

    Kiai Miftah juga mengingatkan subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan. Menggunakan subsidi tanpa hak dapat dianggap sebagai penyelewengan atau khianat.

    “Orang kaya yang menggunakan subsidi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang dalam Islam tergolong perbuatan zalim,” jelas Kiai Miftah.

    Tindakan orang kaya yang menggunakan subsidi dapat dikenakan hukum ghasab. Yaitu mengambil atau memakai sesuatu yang bukan haknya tanpa izin.

    “Orang kaya yang memakai subsidi merampas hak fakir miskin, sehingga perbuatannya termasuk dosa besar,” jelasnya.

    (riar/lua)

  • Kemenag: Penyuluh Agama Harus Jadi Contoh Memperkuat Toleransi – Page 3

    Kemenag: Penyuluh Agama Harus Jadi Contoh Memperkuat Toleransi – Page 3

    Menteri Agama Nasaruddin Umar memperkenalkan konsep Kurikulum Cinta dalam acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Jakarta, Selasa 4 Februari 2025 lalu. Acara ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf.

    Dalam pidatonya, Menag Nasaruddin Umar menyatakan bahwa tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membentuk anak-anak bangsa yang tidak dibebani dengan kebencian, melainkan dipenuhi dengan cinta yang mampu menyatukan perbedaan.

    “Kami ingin menciptakan anak-anak bangsa yang tidak dicekoki dengan kebencian, tetapi dengan cinta yang dapat menyatukan perbedaan, ujar Nasaruddin dikutip dari kemenag.go.id.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kurikulum tersebut akan mengajarkan generasi penerus bangsa untuk menghargai keberagaman dengan perasaan cinta yang mendalam, bukan sekadar di permukaan. Setiap guru agama harus mengajarkan agama dengan cinta.

    “Kita tidak perlu menyatukan agama, tetapi yang penting adalah mengajarkan kebenaran agama masing-masing tanpa menanamkan kebencian kepada yang berbeda,” tegasnya.

    Nasaruddin menekankan bahwa toleransi sejati adalah kunci untuk menghindari provokasi dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Menurutnya, toleransi sejati dapat diwujudkan dengan mengajarkan nilai-nilai agama tanpa menyebarkan kebencian kepada pihak yang berbeda keyakinan, tetapi dibangun atas dasar cinta dan saling menghargai.

    “Jika kita menciptakan ikatan cinta sejak dini, maka akan lebih sulit bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa ini untuk mempengaruhi anak-anak kita,” pungkasnya, menekankan pentingnya pendidikan cinta dalam membangun bangsa yang bersatu.

  • Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mendesak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan elpiji 3 kilogram (kg).

    “Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini,” kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.

    Kenneth menduga ada sejumlah oknum nakal yang bermain seperti melakukan penimbunan dan pengoplosan, permainan harga oleh pengecer dan distribusi tidak tepat sasaran sehingga terjadi kelangkaan stok gas 3 kg terjadi.

    Padahal, sudah jelas Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas melon ini.

    Maka itu, pria akrab disapa Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina dan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan dan harga elpiji 3 kg.

    “Pemda Jakarta harus bekerjasama dengan Pertamina hingga UMKM, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan membeli elpiji sesuai kebutuhan, sehingga pasokan gas ini bisa terjaga,” ujarnya.

    Lalu, Kent menyatakan sepakat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa haram hukumnya bagi orang kaya yang menggunakan gas elpiji 3 kg dan pertalite bersubsidi. Karena kedua barang bersubsidi itu hanya diperuntukkan untuk golongan warga yang tak mampu.

    Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu yakni, transportasi umum dan para nelayan. Sementara pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani miskin.

    Selain itu, dia juga meminta kepada penegak hukum agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan serta menimbun elpiji kg untuk membuat efek jera kepada pelaku.

    Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana diubah dalam Pasal 55 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu PSN PIK2, pekerja mengaku khawatir 

    Isu PSN PIK2, pekerja mengaku khawatir 

    Sumber foto: https://surl.li/ejqazs/elshinta.com.

    Isu PSN PIK2, pekerja mengaku khawatir 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Isu penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) membuat pekerja yang menggantungkan hidup di sana, jadi resah. Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan dan jadi pengangguran. 

    Sekuriti di salah satu kantor di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Maswi, berharap isu penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak membuatnya kehilangan pekerjaan. Selama ini keberadaan PIK banyak memberikan lapangan kerja bagi warga di kawasan pesisir laut Tangerang.

    “Untuk nyari kerjaan sekarang kan susah juga, ya khawatir juga (klo harus kehilangan pekerjaan, Red),” kata Maswi.

    Dijelaskannya, ia sekarang ini menjadi tumpuan yang menghidupi keluarganya. Sehingga ia khawatir juga jika isu penghentian PSN PIK2 akan berdampak pada mata pencahariannya.

    Maswi mengaku tidak tahu menahu persoalan PSN PIK2. Ia hanya tahu jika keberadaan PIK2 telah memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan mata pencaharian. “Kalau yang begitu-begitu biar orang atas saja, saya cuma sekuriti yang jaga keamanan,” ungkap warga Pakuhaji, Tangerang tersebut.

    Diakui Maswi, keberadaan PIK2 telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekelilingnya. Menurutnya, banyak tetangga maupun teman, yang juga bekerja di PIK2.  “Ya banyak yang kerja di sini,” kata Maswi.

    Tokoh agama Teluk Naga, Fahmi Ardi, berharap PSN PIK2 tidak dihentikan. Hal ini karena warga setempat punya harapan PSN bisa memperbaiki kehidupan mereka.

    Fahmi mengatakan, warga setempat berharap PSN bisa membawa kemajuan buat mereka. Dicontohkannya, Serpong dahulu disebut sebagai udik atau tertinggal. Tapi dengan adanya investor dan pembangunan di sana, menurut Fahmi, Serpong menjadi maju. “Padahal wilayah kita berdekatan dengan bandara internasional maupun memiliki laut,” jelas Fahmi.

    Jika PSN maupun pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dihentikan, Fahmi yakin akan muncul reaksi keras dari masyarakat setempat. Penyebabnya, PIK 2 sudah memberikan manfaat besar bagi warga setempat. Khusunya dalam penyediaan lapangan kerja maupun bantuan-bantuan lain yang bermandaat bagi masyarakat.

    Sementara itu, diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

    “Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada Bapak Presiden, kemudian ke pihak ketua DPR RI,” tambahnya.

    Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

    Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara, menurut Utang.

    Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gagas Sekolah Kebangsaan dan Keislaman, PMII Dorong Kemenag Jombang Perbanyak Dakwah di Kampus

    Gagas Sekolah Kebangsaan dan Keislaman, PMII Dorong Kemenag Jombang Perbanyak Dakwah di Kampus

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang didatangi aktivis mahasiswa, minta penguatan dakwah di kalangan anak muda diperbanyak khususnya di perguruan tinggi. 

    Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebupaten Jombang ini datang langsung ke kantor Kemenag Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jl. Bupati R. Soedirman pada Jumat (7/2/2025). 

    Dalam kesempatan tersebut, para aktivis mahasiswa ini ditemui langsung oleh Kepala Kemenag Kabupaten Jombang, Muhajir dan membahas terkait penguatan dakwah di kalangan anak muda khususnya bagi para pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi di Jombang. 

    Ketua Umum PC PMII Jombang, Asrorudin menyorot isu negatif yang kerap melibatkan anak muda, seperti contohnya terlibat ke dalam aktivitas geng motor. Asror sapaan akrabnya menyebut perlu peran pemerintah untuk turun menangani contoh kasus seperti itu. 

    “Isu kepemudaan menjadi hal yang vital, sehingga perlu sinergitas dalam penguatan dakwah di kalangan anak muda hari ini. Teman-teman kita yang masih sekolah maupun yang sudah kuliah tetap perlu sentuhan penyemangat lewat dakwah yang bisa masuk ke setiap masjid-masjid di kampus maupun sekolah,” ucapnya.

    Tak hanya itu, pria lulusan Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasyi) Tebuireng, Kabupaten Jombang ini menyinggung juga perihal bahaya radikalisme. Menurutnya, radikalisme ini bukan hanya sekedar isu, namun ada dan bergerak diluar pantauan radar. 

    “Kami meminta khususnya dari Kemenag memasifkan edukasi pencegahan pada ruang kepemudaan, khususnya di kampus-kampus. Menyasar masjid di kampus untuk wadah dakwah, satu minggu sekali atau dua minggu sekali. Ruang-ruang ini harus dipantau,” katanya. 

    Pihaknya juga menuturkan bahwa kinerja Kemenag Jombang dalam menjalan fungsi dan tugasnya dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama sudah sangat baik. 

    “Kami harus objektif melihat bahwa Kemenag dalam urusan ini sangat baik, bisa kita lihat dengan adanya Dua Desa yang dilabeli Desa Moderasi Beragama,” bebernya. 

    Sementara itu, menurut Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jombang Muhajir menyebut jika kedatangan aktivis mahasiswa PMII Jombang dan membawa gagasan program ini sangat baik. 

    “Kami dari Kemenag mengapresiasi inisatif dari PMII Jombang, yang datang dan menggagas program yang dinamakan ‘Sekolah Kebangsaan dan Keislaman’ ini. Tentunya ini sangat baik dan menjadi ide baru untuk kami, tentu kami siap untuk bersinergi,” ungkap Muhajir. 

    Muhajir menambahkan, apa yang digagas oleh PMII Jombang ini tinggal dimodifikasi dan dikolaborasikan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang dan pihak lain. 

    “Ide ini pasti akan lebih baik jika bisa dikolaborasikan dengan berbagai elemen pemerintahan. Nantinya jika terlaksana ini akan sangat baik dan juga mendukung program keagamaan yang inklusif,” pungkasnya.