Xcloud.id

Institusi: MUI

  • Muhamadiyah dan LPPOM MUI Jakarta Dukung Ekosistem Halal Diperkuat, 500 UMKM Segera Bersertifikat – Halaman all

    Muhamadiyah dan LPPOM MUI Jakarta Dukung Ekosistem Halal Diperkuat, 500 UMKM Segera Bersertifikat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukungan UMKM Halal Indonesia jadi tema dalam kegiatan Penandatanganan kerja sama kolaborasi antara LPPOM MUI DKI Jakarta, LPM UMKM Muhammadiyah Jakarta dengan Maybank Jakarta Indonesia, Kamis (27/2/2025).

    Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta drg. Deden Edi mengatakan terdapat 500 UMKM sudah selesai menjalani pelatihan dan akan segera menerima sertifikat halal.

    “Terima kasih Maybank dan Muhammadiyah DKI Jakarta. Selain membangun ekosistem halal di Jakarta, sekaligus membina pelaku usaha UMKM agar bisa bertahan dan menjangkau pasar lebih luas,” kata drg.Deden.

    Menurutnya berdasarkan data, ada 400 ribu pelaku UMKM yang tergabung Jakpreneur di Jakarta.

    Dirinya mengungkap ada tiga tantangan utama, yaitu, kebutuhan modal, bahan baku dan kebutuhan pembinaan.

    Sementara itu, Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Romy Buchari mengatakan bahwa penandatanganan kolaborasi dan kerjasama yang digelar merupakan dukungan atas ekosistem halal di Jakarta.

    “Ekosistem halal yang besar namun seperti belum terkoordinir. InsyaAllah ini baru permulaan. Dan akan ditingkatkan lagi kedepannya. Memberikan pemberdayaan, demi tumbuhnya ekosistem halal yang lebih besar kedepan. Semoga menjadi permulaan yg baik,” ucap Romy.

    Dirinya menambahkan, dana bantuan yang disampaikan adalah dana bantuan dari maybank islamic Malaysia.

    Dimana Maybank Islamic jadi terbesar keempat perbankan syariah dunia.

    Sementara Maybank punya 300 cabang dengan 20 cabang syariah.

    Meski konvensional tapi juga menerapkan Syariah First.

    “Mybanker mengedepankan layanan syariah. Tidak hanya kompetitif sebagai produk syariah. Tapi juga kompetitif dari segi layanan perbankan secara umum,” kata Romy.

    Kegiatan ini dihadiri Direktur LPPOM MUI Pusat Muti Arintawati, Sekum MUI DKI Jakarta, KH. Auzai Mahfudz, Lc. Perwakilan LPM UMKM Muhammadiyah Jakarta, Nosri, Serta sejumlah pelaku UMKM.

    Maybank Syariah telah menyerahkan bantuan dana untuk UMKM di Jakarta, Malang dan Yogyakarta sebesar Rp3,5 Miliar atau setara 1 juta ringgit melalui LP UMKM Muhamadiyah.
     
     
     
     
     

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025 Digelar? Simak Penjelasan Lengkapnya!

     

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan semakin dekat. Untuk menentukan kapan 1 Ramadhan, Kementerian Agama (Kemenag) harus terlebih dahulu mengadakan Sidang Isbat. Kapankah Sidang Isbat 2025 akan dilaksanakan?

    Sidang Isbat biasanya diadakan pada malam hari. Dengan mengetahui waktunya, umat Islam di Indonesia dapat mempersiapkan diri menyongsong ibadah puasa.

    Kapan Sidang Isbat 2025?

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “isbat” berarti penetapan atau penentuan.

    Sidang Isbat sendiri adalah sidang untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah berbeda dari kalender Masehi karena berdasarkan siklus bulan yang mengelilingi bumi.

    Penetapan bulan baru dilakukan dengan mengamati bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah terjadinya konjungsi atau bulan baru yang terjadi dekat dengan matahari terbenam. Jika bulan sabit terlihat, itu menandakan awal bulan baru dalam kalender Hijriah.

    Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menyelenggarakan sidang untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadhan dan Syawal.

    Berdasarkan informasi dari kemenag.go.id, Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan digelar pada 28 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

    Informasi Penting Secara Kronologis Acara: Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1446 H Tanggal: Jumat, 28 Februari 2025 Waktu: Pukul 17.00 WIB hingga selesai Tempat: Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat

    Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, perwakilan DPR, dan Mahkamah Agung. Sidang Isbat ini akan terdiri dari tiga rangkaian kegiatan:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada masyarakat Islam di Indonesia. Perhitungan Hilal dalam Sidang Isbat

    Perhitungan hisab atau konjungsi menjelang Ramadhan 1446 Hijriah diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

    Pada hari pemantauan, posisi hilal di seluruh Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96°.

    Sementara, sudut elongasi (jarak sudut antara matahari dan bulan) diperkirakan berada dalam rentang 4° 47,03′ hingga 6° 24,14°.

    Hasil pemantauan hilal di berbagai daerah, bersama dengan data hisab mengenai posisi hilal, akan menjadi bahan pembahasan dalam Sidang Isbat dan menjadi dasar untuk menetapkan awal Ramadhan 1446 H bagi umat Islam di Indonesia.

    Itulah penjelasan mengenai kapan Sidang Isbat 2025 untuk menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah. Seluruh muslim dalam negeri, siapkan diri sebaik-baiknya! ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2025? Ini Jadwal dan Prediksi Awal Puasa

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang Isbat Ramadhan 2025 akan segera digelar Kementerian Agama (Kemenag). Sidang ini diadakan untuk menentukan kapan jadwal puasa tahun 2025 kali ini.

    Tak hanya dihadiri Menteri Agama, sidang ini juga akan dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), duta besar negara sahabat, BRIN, BMKG, dan tim unifikasi kalender hijriah Kemenag. Umat Islam bisa menyaksikannya untuk mengetahui kapan puasa bisa dilaksanakan.

    Jadwal Sidang Isbat Ramadhan 2025 Kemenag

    Informasi jadwal Sidang Isbat sudah disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad. Abu menyatakan sidang akan diadakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Jumat 28 Februari 2025.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung. Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” kata Abu di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025.

    Rangkaian jadwal Sidang Isbat tersebut adalah sebagai berikut:

    Pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi Verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia Musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik Jadwal 1 Ramadhan versi Muhammadiyah

    Sementara itu, organisasi Islam Muhammadiyah sudah menetapkan jadwal puasa atau 1 Ramadhan pada Januari 2025. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 menetapkan bahwa, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal, ketentuannya adalah:

    1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025 Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H: Minggu, 30 Maret 2025 Jadwal 1 Ramadhan versi NU

    Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) biasanya menetapkan jadwal puasa sama dengan pemerintah yaitu mempertimbangkan pengamatan fisik hilal dan Sidang Isbat. Oleh karena itu, jadwal 1 Ramadhan bisa sama dengan Muhammadiyah (Sabtu, 28 Februari 2025) atau keesokan harinya (Minggu, 1 Maret 2025).

    15 kumpulan Poster Menyambut Ramadhan 2025 LINK DOWNLOAD 1 LINK DOWNLOAD 2 LINK DOWNLOAD 3 LINK DOWNLOAD 4 LINK DOWNLOAD 5 LINK DOWNLOAD 6 LINK DOWNLOAD 7 LINK DOWNLOAD 8 LINK DOWNLOAD 9 LINK DOWNLOAD 10 LINK DOWNLOAD 11 LINK DOWNLOAD 12 LINK DOWNLOAD 13 LINK DOWNLOAD 14 LINK DOWNLOAD 15

    Demikian jadwal Sidang Isbat 1 Ramadhan 2025 lengkap dengan jadwal awal puasa Muhammadiyah. Ormas Islam NU dan Pemerintah akan menentukan awal Ramadan dengan sidang isbat terlebih dahulu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • ICDX targetkan nilai transaksi subrogasi syariah tahun ini Rp3 triliun

    ICDX targetkan nilai transaksi subrogasi syariah tahun ini Rp3 triliun

    Kami optimis mencapai angka target tersebut, dan kata kuncinya adalah bagaimana transaksi subrogasi ini tersosialisasi dengan baik…

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) menargetkan nilai transaksi subrogasi syariah tahun 2025 mencapai Rp3 triliun.

    Target tersebut tumbuh 83,8 persen dibandingkan nilai transaksi di tahun 2024 sebesar Rp1,63 triliun.

    “Kami optimis mencapai angka target tersebut, dan kata kuncinya adalah bagaimana transaksi subrogasi ini tersosialisasi dengan baik kepada para pelaku, khususnya industri perbankan syariah,” kata Direktur ICDX Nursalam dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

    Karena itu, kata dia lagi, ICDX mengadakan penyelenggaraan diskusi tentang mekanisme penjualan dan pembelian aset piutang (transaksi subrogasi) dengan menghadirkan para pemangku kepentingan. Mulai dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelaku industri perbankan syariah.

    Pihaknya juga meluncurkan buku tentang transaksi syariah yang diharapkan bisa menjadi referensi bagi industri perbankan dalam memanfaatkan transaksi komoditas syariah.

    “Buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syariah ini, berisi tentang praktik keuangan syariah di beberapa negara yang bisa dimodifikasi dan diaplikasikan di Indonesia,” kata Nursalam.

    Anggota DSN Majelis Ulama Indonesia Dawud Arif Khan menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi upaya ICDX melakukan sosialisasi tentang transaksi subrogasi syariah.

    Kegiatan diskusi mekanisme penjualan dan pembelian aset piutang (subrogasi) melalui bursa komoditi syariah, serta penerbitan buku tentang transaksi komoditi syariah di bursa berjangka ini dianggap sangat sejalan dengan upaya DSN-MUI untuk terus mengembangkan dan memasyarakatkan ekonomi syariah, serta mensyariahkan ekonomi masyarakat.

    “Harapan kami, ICDX secara berkelanjutan melakukan hal-hal seperti ini, karena peningkatan literasi keuangan syariah pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan keuangan syariah, dan ini memerlukan kerja sama dan kolaborasi antarsemua pemangku kepentingan,” ujar Dawud.

    Dalam diskusi itu, Head of Shariah Advisory & Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk Syamsul Aidi Bachtiar (CIMB Niaga) mengatakan pihaknya telah memanfaatkan transaksi subrogasi syariah melalui ICDX sejak tahun 2022.

    “Dengan memanfaatkan transaksi subrogasi syariah ini, beberapa manfaat bisa kami dapatkan. Pertama, akselerasi pertumbuhan bisnis, khususnya di bank syariah dan industri syariah. Kedua, diversifikasi portofolio berbasis aset (asset backed). Ketiga, customer centricity, dan yang keempat adalah bahwa transaksi subrogasi syariah ini menjadi bagian dari upaya kami untuk mendukung keuangan berkelanjutan (sustainable finance),” ujar Syamsul.

    Transaksi subrogasi syariah adalah penggantian hak kreditur lama oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur.

    Adapun karakteristik transaksi subrogasi syariah ialah pihak ketiga yang menggantikan kreditur lama menjadi kreditur baru, kemudian debitur berkewajiban membayar utangnya dari kreditur lama ke pihak ketiga.

    Transaksi subrogasi ini hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    DSN MUI telah memberikan fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah. Kedudukan fatwa tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 26 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Ramadan 2025, LPH PTSI Gencarkan Edukasi Terkait Standar Halal – Halaman all

    Jelang Ramadan 2025, LPH PTSI Gencarkan Edukasi Terkait Standar Halal – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pemeriksa Halal Utama Surveyor Indonesia (LPH PTSI) gencarkan edukasi standar fatwa halal menjelang Ramadan 2025, melalui keterlibatan dalam kegiatan diskusi terbuka bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Direktur Komersial PTSI, Saifuddin Wijaya menekankan komitmen PTSI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk terus menjaga standar fatwa halal, sekaligus hadir mendorong industri untuk dapat memenuhi standar sertifikasi halal.

    “Kami tentu berkomitmen bersama-sama MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk terus menjaga standar halal, menguatkan kompetensi, dan pada akhirnya mampu memberikan dampak bagi penguatan ekonomi masyarakat melalui pemenuhan sertifikasi halal oleh para pelaku usaha dan industri,” Saifuddin dikutip, Kamis (27/2/2025).

    Adapun edukasi dilakukan dengan Talkshow EKRAF Connect dengan tema “EKRAF Level Up: Digital, Collaboration, and Expansion go to Export,” yang mengedepankan peran sertifikasi halal dalam mendukung industri kreatif.

    Sepanjang 2024, sebanyak 1.027 sertifikat halal telah terbit dari hasil pemeriksaan LPH PTSI kepada pelaku usaha di Indonesia, Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, dan Malaysia.

    Pemeriksaan pada negara-negara tersebut dilakukan pada produk-produk luar negeri yang akan diperjualbelikan di Indonesia maupun produk dalam negeri yang diproduksi di sana.

     

  • 8 Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Besok, Akankah Ada Perbedaan Awal Puasa? Nasional

    8 Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Besok, Akankah Ada Perbedaan Awal Puasa? Nasional

    Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadhan 2025 Besok, Akankah Ada Perbedaan Awal Puasa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) akan menggelar
    Sidang Isbat
    (penetapan) awal
    Ramadhan
    1446 Hijriah atau tahun 2025, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/2/2025) besok.
    Apakah akan ada perbedaan awal
    puasa
    Ramadhan 2025?
    Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi.
    Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti, dalam konferensi pers menuturkan bahwa penerapan ini sesuai dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
    “Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ucapnya dalam konferensi pers.
    Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengumumkan hari raya Lebaran atau Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025.
    “Di wilayah Indonesia, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025,” kata Sayuti.
    Sementara itu, pemerintah baru akan menentukan
    awal Ramadhan
    melalui
    sidang isbat
    pada 28 Februari 2025.
    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta Pusat.
    Sidang yang dijadwalkan akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.
    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI (Majelis Ulama Indonesia), BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujar Abu Rokhmad, dikutip dari laman Kemenag.
    Rangkaian Sidang Isbat
    Abu Rokhmad menuturkan, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat.
    Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” ujarnya.
    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan bahwa berdasarkan data hisab awal Ramadhan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.
    Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” kata Arsad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waketum MUI: Memulai adalah kunci segala hal Rabu, 26 Februari 2025 – 15:22 WIB

    Waketum MUI: Memulai adalah kunci segala hal
    Rabu, 26 Februari 2025 – 15:22 WIB

  • Jelang Ramadan, MUI: Lanjutkan dan Perkuat Boikot Produk Terafiliasi Israel!

    Jelang Ramadan, MUI: Lanjutkan dan Perkuat Boikot Produk Terafiliasi Israel!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1446 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan kepada umat Islam dan masyarakat secara umum, untuk melanjutkan dan bahkan memperkuat aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel.

    Apalagi praktik penjajahan, genosida, dan pembersihan etnis oleh Israel di Palestina terus berlanjut hingga kini, meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak 19 Januari 2025.

    MUI menyatakan, aksi boikot tidak boleh kendur karena kebijakan genosida, termasuk rencana pengusiran paksa warga Palestina dari negaranya sendiri.

    “Kami mendorong seluruh kekuatan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia untuk terus melakukan dan mengintensifkan aksi boikot terhadap produk Israel, dan produk pihak manapun yang berafiliasi dengan Israel dan gerakan zionisme,” kata Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Ditegaskan, sepanjang Ramadan, MUI bersama ormas Islam, lembaga filantropi, dan organisasi solidaritas Palestina akan melancarkan kampanye bertajuk “Shiyam Ramadaan, Kemanusiaan, dan Kemerdekaan Palestina”.

    Selain untuk memantapkan aksi boikot, kampanye itu juga bertujuan mengintensifkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dan memperkuat soliditas di antara kekuatan-kekuatan masyarakat untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. “MUI menjadikan Ramadan kali ini sebagai bulan soliditas Palestina,” ujar Sudarnoto.

    Bagi MUI, berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, tetapi juga berpuasa dari mengonsumsi merek-merek yang memiliki afiliasi dengan rezim pendudukan Israel, sebagai refleksi dari peningkatan spiritualitas di bulan suci Ramadan. MUI secara khusus tidak menyebutkan produk atau merek definitif yang terkait Israel.

  • Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu)
    Anis Matta
    berharap tidak terjadi eskalasi dalam proses penyaluran dana
    bantuan kemanusiaan
    dari Indonesia ke
    Palestina
    dengan target Rp 3,2 triliun.
    Anis Matta mengatakan, dana yang berhasil dikumpulkan nanti akan digunakan juga untuk penyelesaian konflik atau proses rekonstruksi di Gaza.
    “(Rp 3,2 triliun) termasuk untuk rekonstruksi, karena ini bareng-bareng prosesnya. Kami berharap tidak ada eskalasi lagi ya,” ujar Anis Matta dalam peluncuran kampanye bersama penggalangan dana untuk Palestina di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Anis mengakui bahwa penyaluran bantuan untuk warga Palestina terkendala akses perbatasan antarnegara yang perlu pengamanan ketat.
    “Kendala lapangan terutama disebabkan oleh
    security
    , itu keamanan, baik dari pihak Mesir, Yordania, maupun pihak Israel sendiri,” kata dia.
    Untuk itu, Kemlu siap menggunakan seluruh jalur diplomasi dan politik untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk warga Palestina.
    Kemlu bersama Baznas, Majelis Ulama Indonesia, Baznas, dan berbagai lembaga zakat serta bantuan kemanusiaan memastikan bantuan diterima oleh warga Palestina dan tepat sasaran.
    “Nanti melalui koordinasi ini, kami akan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang ada di sana (Palestina), baik yang di bawah PBB maupun lembaga kemanusiaan lokal yang ada di sana,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Kemlu menargetkan penggalangan dana hingga 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun.
    “Kita memulai hari ini gerakan dengan target awal sekitar 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun kira-kira ya,” ujar Anis Matta.
    Kemlu tidak menetapkan target penutupan bantuan untuk disalurkan kepada warga Palestina.
    Masyarakat dapat menyumbang melalui Baznas.
    “Kita tidak menetapkan target tetapi kita memulainya selama bulan Ramadhan, untuk menjalankan dua target program di sana nanti,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Sidang Isbat untuk Tentukan Awal Ramadan 1446 H – Page 3

    Menanti Sidang Isbat untuk Tentukan Awal Ramadan 1446 H – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bulan Ramadan selalu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh mayoritas warga Muslim di Indonesia. Sebagai bulan yang penuh berkah, umat Islam menjalani ibadah puasa, memperbanyak amalan baik, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penuh ketakwaan.

    Indonesia pun sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, memiliki tradisi unik dalam menentukan awal bulan Hijriah, terutama untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hal ini dilakukan melalui Sidang Isbat, forum yang melibatkan ulama, ahli falak, dan perwakilan ormas Islam.

    Kementerian Agama (Kemenag) pun akan mengadakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Di mana akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad seperti dilansir dari laman Kemenag, Rabu (26/2/2025).

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian dalam Sidang Isbat awal Ramadan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.