Xcloud.id

Institusi: MUI

  • Idulfitri 2025 Pemerintah dan Muhammadiyah Sama Tanggal 31 Maret 2025? Ini Penjelasan Kemenag

    Idulfitri 2025 Pemerintah dan Muhammadiyah Sama Tanggal 31 Maret 2025? Ini Penjelasan Kemenag

    TRIBUNJATENG.COM – Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 diprediksi akan berlangsung serentak di Indonesia.

    Artinya, tak ada perbedaan antara pemerintah dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

    Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

    Ia menyampaikan, perkiraan Lebaran pemerintah dan Muhammadiyah jatuh pada tanggal yang sama didasarkan pada perhitungan hisab.

    Hisab adalah perhitungan secara astronomis dan sistematis untuk menentukan posisi Bulan sebagai cara menentukan dimulainya awal bulan dalam kalender Hijriah.

    “Kalau menurut hitung-hitungannya hisab, kemungkinan Insya Allah (Idul Fitri 2025) akan sama (dengan Muhammadiyah),” ujar Abu Rokhmad dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/3/2025).

    Lalu, Lebaran 2025 jatuh pada hari apa?

    Lebaran 2025 jatuh pada hari apa?

    Abu Rokhmad mengatakan, umat Islam di Indonesia akan merayakan Lebaran pada Senin (31/3/2025).

    Ia menjelaskan, puasa Ramadhan 2025 bakal dilakukan selama 30 hari sejak Sabtu (1/3/2025) karena hilal tidak dapat dilihat.

    “Maka umur Ramadhan itu kan ada dua, 29 atau 30 hari. Kalau tidak bisa melihat hilal di tanggal 29 maka Ramadhan digenapkan 30 hari,” jelas Abu Rokhmad.

    “Jadi, Insya Allah, awal Syawal Idul Fitri kita kompak bareng-bareng,” tambahnya.

    Meski prediksi Lebaran 2025 sudah keluar, Kemenag tetap menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah.

    Sidang Isbat bakal dihelat di kantor pusat Kemenag di Jalan MH Thamrin, Jakarta pada 29 Ramadhan yang bertepatan dengan Sabtu (29/3/2025).

    “Kami akan menggelar Sidang Isbat awal Syawal, pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadhan, 29 Ramadhan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” kata Abu Rokhmad dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (18/3/2025).

    Tahapan Sidang Isbat Lebaran 2025

    Kemenag akan mengundang beberapa pihak untuk hadir dalam Sidang Isbat, yakni duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Pihak lain yang diundang adalah LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

     Jalannya Sidang Isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah sebelum umat Islam merayakan Lebaran 2025 akan dimulai dengan seminar posisi hilal pukul 16.30 WIB sampai menjelang maghrib.

    Setelah itu, Kemenag akan menggelar Sidang Isbat secara tertutup pukul 18.45 WIB.

    Hasil Sidang Isbat bakal diumumkan kepada masyarakat melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Posisi hilal

    Abu Rokhmad menjelaskan, ijtimak atau konjungsi secara hisab terjadi pada Sabtu (29/3/2025) pukul 17.57.58 WIB.

    Posisi hilal berada di antara -3 di Papua dan -1 di Aceh berdasarkan data astronomi ketika Matahari terbenam.

    “Data-data astronomi ini kemudian kita verifikasi melalui mekanisme rukyat,” jelas Abu Rokhmad.

    Ia menambahkan, penentuan awal Syawal 1446 Hijriah dilakukan dengan metode hisab dan rukyat.

    Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa MUI mengatur bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyat oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. (Kompas.com)

  • Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan Lebaran Idulfitri 2025 pada 29 Maret

    Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan Lebaran Idulfitri 2025 pada 29 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA –  Kementerian Agama akan menggelar sidang penetapan (isbat) awal Syawal 1446 H pada 29 Ramadan yang bertepatan 29 Maret 2025.

    Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad saat memimpin Rapat Persiapan Sidang Isbat Awal Syawal 1446 H.

    “Kami akan menggelar sidang isbat awal Syawal, pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” jelas Abu Rokhmad dilansir dari laman resmi Kemenag.

    Penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawwal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam.

    Menurut Abu Rokhmad, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam fatwa itu disebutkan, penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, lanjut Abu Rokhmad, ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

    “Data-data astronomi ini kemudian kita verifikasi melalui mekanisme rukyat,” tegas Abu Rokhmad.

    Dijeskan Abu Rokhmad, setidaknya ada dua dimensi dari proses pelaksanaan Rukyatul Hilal. Pertama, dimensi ta’abbudi. “Rukyat sejalan sunnah Nabi yang sudah dilakukan sejak dulu untuk melakukan rukyat saat akan mengawali atau mengakhiri puasa,” ujarnya.

    “Sunnah ini dipertegas oleh Fatwa MUI bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah berdasarkan metode hisab dan rukyat,” sambungnya.

    “Ini juga bagian dari Syiar Islam. Ini penting,” katanya lagi.

    Kedua, dimensi pengetahuan. Rukyat merupakan proses konfirnasi atas data-data hisab dan antronomis.

    “Apa yang telah dihitung secara astronomi, kita konfirmasi di lapangan melalui rukyat,” sebut Abu Rokhmad.

    “Sebagaimana awal Ramadan, kita akan gunakan alat yang canggih dalam proses rukyat,” sambungnya.

    Proses Rukyatul Hilal rencana akan dilalukan di 33 titik. Menurut Abu Rokhmad, ada satu titik rukyatul hilal di setiap provinsi, kecuali Bali.

    “Di provinsi Bali dalam suasana Nyepi. Sehingga rukyatul hilal tidak kita gelar di sana. Kita saling menghormati,” tandasnya.

    Abu Rokhmad menambahkan, proses sidang isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib. Kemenag mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
     

  • Indonesia Posisi Keenam Negara dengan Jumlah Anak Tertinggi yang Belum Dapat Imunisasi Dasar – Halaman all

    Indonesia Posisi Keenam Negara dengan Jumlah Anak Tertinggi yang Belum Dapat Imunisasi Dasar – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia menempati posisi keenam, sebagai negara dengan jumlah anak tertinggi yang belum mendapatkan Imunisasi atau zero dose.

    Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh hoaks dan informasi yang keliru terkait imunisasi.

    Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Prima Yosephine, MKM, memaparkan, data WHO tahun 2023 mencatat bahwa 14,5 juta anak di dunia tidak mendapatkan imunisasi (zero dose), dengan Indonesia menempati posisi keenam tertinggi, yaitu 1.356.367 anak tidak menerima imunisasi dasar pada periode 2019-2023.

    “Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang paling cost-effective dalam mencegah penyakit dan menyelamatkan 3,5 hingga 5 juta nyawa setiap tahun dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I),” ujar dia dalam Pertemuan Jurnalis Pekan Imunisasi Dunia 2025 di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Ia menuturkan, jika anak-anak tidak segera mendapatkan imunisasi kejar, maka risiko terjadinya KLB PD3I akan semakin besar.

    Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan inovasi Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI) untuk meningkatkan cakupan imunisasi secara serentak di seluruh pos layanan imunisasi.

    Sejalan dengan itu, Team Leader for Risk Resilience and Governance a.i. United Nations Development Programme (UNDP), Siprianus Bate Soro, menegaskan bahwa hoaks dan misinformasi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan cakupan imunisasi.

    “Kami semua harus bersama-sama memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.

    Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan media, imunisasi dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045—demi generasi yang lebih sehat, kuat, dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah.

    Ketua Pokja Imunisasi Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Hartono Gunardi, menekankan, meski lingkungan tampak bersih dan bayi tampak sehat, imunisasi tetap diperlukan untuk perlindungan jangka panjang.

    Imunisasi dari Sudut Pandang Agama

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Arif Fahrudin, menegaskan bahwa imunisasi sejalan dengan prinsip Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan bahaya (madharat).

    Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi:
    1. Imunisasi diperbolehkan (mubah) sebagai upaya membangun kekebalan tubuh.
    2. Vaksin yang digunakan harus halal dan suci.
    3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
    4. Penggunaan vaksin berbahan haram/najis hanya diperbolehkan jika: a. dalam kondisi darurat (al-dlarurat) atau kebutuhan mendesak (al-hajat); b. belum tersedia vaksin yang halal dan suci; c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
    5. Jika tidak imunisasi menyebabkan risiko kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen, maka hukumnya menjadi wajib.
    6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).

  • Gelar Aksi Damai di Depan Kedubes AS, Masyarakat Serukan Keadilan untuk Palestina  

    Gelar Aksi Damai di Depan Kedubes AS, Masyarakat Serukan Keadilan untuk Palestina  

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aksi damai digelar masyarakat pembela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) sore.

    Hal itu sebagai bentuk respons mereka terhadap ulah Israel yang kembali bernafsu melanjutkan perang dan genosidanya di tengah gencatan senjata yang disepakati sejak Januari 2025 dan sempat menghadirkan sekeping harapan bagi Gaza yang porak poranda.

    Hal itu ditandai dengan munculnya wacana pengusiran warga Gaza, puncaknya terjadi pada Selasa (18/3/2025) dini hari, saat sahur.

    Dimana saat itu Israel secara terbuka mengkhianati kesepakatan dengan membantai lebih dari 450 rakyat Gaza yang dua pertiganya adalah perempuan dan anak-anak.

    Pengkhianatan ini didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat.  

    Menyikapi tragedi ini, belasan ribu masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARIBP) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

    Mereka membawa atribut solidaritas Palestina dan menempel stiker foto Benjamin Netanyahu dan Donald Trump di bawah sepatu para peserta sebagai simbol penolakan terhadap kejahatan Israel.  

    Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, preman sok jagoan yang berasal dari Cikiwul viral minta THR ke perusahaan di Bantargebang. Ia sempat kabur, namun polisi berhasil meringkusnya di Sukabumi.

    Komite Pelaksana ARIBP Zaitun Rasmin menegaskan bahwa Israel dan Amerika Serikat adalah penjahat kemanusiaan besar yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
     
    “Dunia harus tahu bahwa Israel bukan hanya melanggar gencatan senjata, tetapi juga terus melakukan genosida dengan brutal. Amerika Serikat adalah sekutunya yang setia mendukung kejahatan ini.

    Jika dunia membiarkan ini terus terjadi, berarti kita semua berkontribusi dalam pembantaian rakyat Palestina,” ujar Zaitun di lokasi aksi damai.

    Dalam pernyataan yang disampaikan dalam aksi, ARIBP menuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk segera menangkap Netanyahu dan semua pelaku genosida yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina.

    Mereka juga mendesak para mediator gencatan senjata untuk menekan Israel agar menghentikan segala bentuk pelanggaran dan memastikan keselamatan rakyat Palestina yang tidak berdosa.  

    Pada aksi tersebut, ARIBP juga menyatakan mendukung upaya negara-negara Arab dan dunia Islam dalam mencegah pengusiran rakyat Gaza yang telah dirancang oleh Israel dan Amerika Serikat.

    Namun ARIBP juga mendesak agar bantuan militer dari negara-negara Arab dan dunia Islam harus segera dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan dalam melindungi rakyat Palestina dari serangan brutal yang terus terjadi.  

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI dan Komite Pengarah ARIBP juga mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk menyampaikan respons keras kepada misi diplomatik Amerika Serikat di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang terus mendukung genosida terhadap rakyat Palestina.  

    Dalam aksi tersebut, ARIBP mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang cinta damai dan anti penjajahan untuk terus menunjukkan solidaritas dengan berbagai cara, baik melalui doa, boikot produk yang mendukung Israel, dan kampanye media sosial #BersuaraSampaiMerdeka sebagai pernyataan tegas bahwa Gaza dan Palestina tidak berdiri sendirian.

    Ditempat yang sama Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya bakal mendorong dibahasnya RUU Boikot Produk Israel.

    “Kami juga akan mendorong dibahasnya RUU Boikot, mohon dukungan masyarakat Indonesia,” jelas Mardani.

    Aksi damai ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh nasional yang memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan Palestina, di antaranya Prof. Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI, Habib Muhammad bin Husein Alatas dan Buya Husein dari FPI, Muhammad Husein Gaza, dan para tokoh masyarakat dan tokoh nasional lainnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Besaran Zakat Fitrah 2025 Lengkap dengan Contoh Perhitungannya

    Besaran Zakat Fitrah 2025 Lengkap dengan Contoh Perhitungannya

    Jakarta: Besaran zakat fitrah 2025 menjadi pertanyaan yang sering muncul menjelang Idulfitri. Setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat ini untuk menyucikan diri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Namun, berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan? Apakah harus berupa makanan pokok atau boleh dalam bentuk uang? Bagaimana cara menghitungnya agar sesuai dengan syariat? Artikel ini akan membahas hal-hal itu secara lengkap, termasuk contoh perhitungannya.

    Sebelumnya, Anda perlu tahu terlebih dahulu kenapa zakat fitrah wajib dibayarkan oleh umat muslim saat Ramadan tiba hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Anda bisa membaca selengkapnya di artikel Pengertian Zakat Fitrah, Hukum dan Golongan Penerimanya. Jika sudah, yuk simak berapa besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan tahun ini!

    Besaran Zakat Fitrah 2025
    Besaran zakat fitrah 2025 sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar satu sha’ dari makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Apabila disetarakan dengan kondisi masa kini, satu sha’ setara dengan 2,5 hingga 3 Kg beras, gandum, atau makanan pokok lainnya yang umum dikonsumsi di suatu daerah.

    Di Indonesia, zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk beras atau uang yang setara dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan besaran zakat fitrah berdasarkan harga beras per kilogram di masing-masing daerah. Besaran zakat fitrah 2025 diperkirakan berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per orang, tergantung harga beras yang berlaku di wilayah masing-masing.

    Misalnya, jika harga beras premium di suatu daerah adalah Rp18.000 per kilogram, maka perhitungannya adalah:

    2,5 kg × Rp18.000 = Rp45.000

    Sedangkan jika menggunakan harga beras Rp20.000 per kilogram, maka jumlahnya menjadi:

    2,5 kg × Rp20.000 = Rp50.000

    Oleh karena itu, sebelum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, sebaiknya Anda periksa terlebih dahulu berapa harga beras di wilayah tempat tinggal, agar jumlahnya sesuai dengan ketentuan syariat.
     

     

    Cara Menghitung Zakat Fitrah untuk Keluarga
    Zakat fitrah tidak hanya wajib bagi diri sendiri, tetapi juga harus dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Apabila seorang laki-laki memiliki istri dan dua anak, maka ia harus membayar zakat fitrah untuk empat orang.

    Misalnya, jika besaran zakat fitrah di daerahnya adalah Rp45.000 per orang, maka perhitungannya:

    4 × Rp45.000 = Rp180.000

    Jumlah tersebut harus dibayarkan sebelum waktu Idulfitri tiba, agar zakat fitrah yang dibayarkan tetap sah.
    Bolehkah Bayar Zakat Fitrah dengan Uang Tunai?
    Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai bentuk pembayaran zakat fitrah. Mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk makanan pokok yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.

    Namun, Mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang jika lebih bermanfaat bagi penerima. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan dengan nilai yang setara dengan harga makanan pokok.

    Keputusan ini didasarkan pada prinsip kemudahan dan maslahat bagi penerima. Dalam beberapa kondisi, uang dianggap lebih bermanfaat dibandingkan beras karena memungkinkan penerima untuk membeli kebutuhan lain yang lebih mendesak.

    Sebelum menyalurkannya, kita perlu tahu siapa saja kelompok atau golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Untuk mengetahuinya, Anda bisa membacanya di Golongan Orang yang Berhak Terima Zakat Fitrah.

    Selain itu, kita juga perlu tahu kapan waktu terbaik zakat fitrah ditunaikan. Pada prinsipnya, ada lima hukum waktu pembayaran zakat fitrah. Mulai dari waktu wajib, waktu jawaz, waktu afdal, waktu makruh, hingga waktu haram. Lebih lengkapnya Sahabat bisa membaca artikel Bayar Zakat Fitrah di Awal Ramadan, Makruh? Ini 5 Waktu Penunaiannya. 

    Jadi Manfaat dengan Tunaikan Zakat
    Besaran zakat fitrah 2025 ditentukan berdasarkan harga makanan pokok di masing-masing daerah. Standarnya adalah 2,5 kg hingga 3 kg beras atau makanan pokok lainnya, atau dalam bentuk uang dengan jumlah yang setara. BAZNAS biasanya mengumumkan jumlah resmi setiap tahunnya, tetapi kisarannya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per orang, bergantung harga beras yang berlaku.

    Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum shalat Id agar sah sebagai zakat. Pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk beras atau uang, tergantung kondisi dan manfaat bagi penerima. Sebaiknya, zakat fitrah diberikan langsung kepada fakir miskin atau disalurkan melalui lembaga zakat terpercaya agar tepat sasaran.

    Dengan memahami besaran dan cara menghitungnya, kita bisa menunaikan zakat fitrah dengan lebih baik dan memastikan bahwa kewajiban ini tertunaikan sesuai dengan syariat. Semoga zakat yang kita keluarkan menjadi berkah dan membawa kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

    Jakarta: Besaran zakat fitrah 2025 menjadi pertanyaan yang sering muncul menjelang Idulfitri. Setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat ini untuk menyucikan diri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Namun, berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan? Apakah harus berupa makanan pokok atau boleh dalam bentuk uang? Bagaimana cara menghitungnya agar sesuai dengan syariat? Artikel ini akan membahas hal-hal itu secara lengkap, termasuk contoh perhitungannya.
     
    Sebelumnya, Anda perlu tahu terlebih dahulu kenapa zakat fitrah wajib dibayarkan oleh umat muslim saat Ramadan tiba hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Anda bisa membaca selengkapnya di artikel Pengertian Zakat Fitrah, Hukum dan Golongan Penerimanya. Jika sudah, yuk simak berapa besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan tahun ini!

    Besaran Zakat Fitrah 2025

    Besaran zakat fitrah 2025 sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar satu sha’ dari makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Apabila disetarakan dengan kondisi masa kini, satu sha’ setara dengan 2,5 hingga 3 Kg beras, gandum, atau makanan pokok lainnya yang umum dikonsumsi di suatu daerah.
     
    Di Indonesia, zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk beras atau uang yang setara dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan besaran zakat fitrah berdasarkan harga beras per kilogram di masing-masing daerah. Besaran zakat fitrah 2025 diperkirakan berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per orang, tergantung harga beras yang berlaku di wilayah masing-masing.

    Misalnya, jika harga beras premium di suatu daerah adalah Rp18.000 per kilogram, maka perhitungannya adalah:
     
    2,5 kg × Rp18.000 = Rp45.000
     
    Sedangkan jika menggunakan harga beras Rp20.000 per kilogram, maka jumlahnya menjadi:
     
    2,5 kg × Rp20.000 = Rp50.000
     
    Oleh karena itu, sebelum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, sebaiknya Anda periksa terlebih dahulu berapa harga beras di wilayah tempat tinggal, agar jumlahnya sesuai dengan ketentuan syariat.
     

     

    Cara Menghitung Zakat Fitrah untuk Keluarga

    Zakat fitrah tidak hanya wajib bagi diri sendiri, tetapi juga harus dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Apabila seorang laki-laki memiliki istri dan dua anak, maka ia harus membayar zakat fitrah untuk empat orang.
     
    Misalnya, jika besaran zakat fitrah di daerahnya adalah Rp45.000 per orang, maka perhitungannya:
     
    4 × Rp45.000 = Rp180.000
     
    Jumlah tersebut harus dibayarkan sebelum waktu Idulfitri tiba, agar zakat fitrah yang dibayarkan tetap sah.

    Bolehkah Bayar Zakat Fitrah dengan Uang Tunai?

    Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai bentuk pembayaran zakat fitrah. Mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk makanan pokok yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.
     
    Namun, Mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang jika lebih bermanfaat bagi penerima. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan dengan nilai yang setara dengan harga makanan pokok.
     
    Keputusan ini didasarkan pada prinsip kemudahan dan maslahat bagi penerima. Dalam beberapa kondisi, uang dianggap lebih bermanfaat dibandingkan beras karena memungkinkan penerima untuk membeli kebutuhan lain yang lebih mendesak.
     
    Sebelum menyalurkannya, kita perlu tahu siapa saja kelompok atau golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Untuk mengetahuinya, Anda bisa membacanya di Golongan Orang yang Berhak Terima Zakat Fitrah.
     
    Selain itu, kita juga perlu tahu kapan waktu terbaik zakat fitrah ditunaikan. Pada prinsipnya, ada lima hukum waktu pembayaran zakat fitrah. Mulai dari waktu wajib, waktu jawaz, waktu afdal, waktu makruh, hingga waktu haram. Lebih lengkapnya Sahabat bisa membaca artikel Bayar Zakat Fitrah di Awal Ramadan, Makruh? Ini 5 Waktu Penunaiannya. 

    Jadi Manfaat dengan Tunaikan Zakat

    Besaran zakat fitrah 2025 ditentukan berdasarkan harga makanan pokok di masing-masing daerah. Standarnya adalah 2,5 kg hingga 3 kg beras atau makanan pokok lainnya, atau dalam bentuk uang dengan jumlah yang setara. BAZNAS biasanya mengumumkan jumlah resmi setiap tahunnya, tetapi kisarannya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per orang, bergantung harga beras yang berlaku.
     
    Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum shalat Id agar sah sebagai zakat. Pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk beras atau uang, tergantung kondisi dan manfaat bagi penerima. Sebaiknya, zakat fitrah diberikan langsung kepada fakir miskin atau disalurkan melalui lembaga zakat terpercaya agar tepat sasaran.
     
    Dengan memahami besaran dan cara menghitungnya, kita bisa menunaikan zakat fitrah dengan lebih baik dan memastikan bahwa kewajiban ini tertunaikan sesuai dengan syariat. Semoga zakat yang kita keluarkan menjadi berkah dan membawa kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Gubernur Jatim-Kapolri perkuat sinergi untuk stabilitas nasional

    Gubernur Jatim-Kapolri perkuat sinergi untuk stabilitas nasional

    Saya berharap Safari Ramadhan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Pemprov Jatim, Polri, dan masyarakat, serta meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idul Fitri 1446 H

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sepakat untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan stabilitas nasional melalui Safari Ramadhan di Mapolda setempat, Surabaya, Kamis (20/3) malam.

    Khofifah menyampaikan Safari Ramadhan ini bukan hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk nyata sinergisitas antara kepolisian, pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam menjaga harmoni di wilayah Jawa Timur.

    “Saya berharap Safari Ramadhan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Pemprov Jatim, Polri, dan masyarakat, serta meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idul Fitri 1446 H,” kata Khofifah dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Jumat.

    Dalam sambutan di hadapan Kapolri, Khofifah mengungkapkan rasa syukur atas kondusivitas yang terjaga di Jatim selama bulan suci Ramadhan. Ia menilai kondisi ini sebagai cerminan kuatnya persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat.

    Sementara itu, Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar dalam tausiyahnya menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan barometer nasional di berbagai bidang.

    Ia mengapresiasi kondisi yang semakin damai dan tenang selama Ramadhan tahun ini. “Kehadiran Kapolri di Jatim membuktikan eratnya sinergi antara Polri, masyarakat, dan ulama. Ini menjadi bukti bahwa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban adalah bagian dari nilai ibadah puasa,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Ketua MUI KH Anwar Iskandar, Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri, Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah KH Asep Syaifudin Chalim, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat lainnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Masyarakat Muslim Diminta Mewaspadai ‘Palestine Washing’ oleh Perusahaan Terafiliasi Israel

    Masyarakat Muslim Diminta Mewaspadai ‘Palestine Washing’ oleh Perusahaan Terafiliasi Israel

    Jakarta:  Gerakan boikot yang masif dilakukan masyarakat Indonesia dan global telah sukses menggoyahkan perusahaan terafiliasi Israel. Tidak hanya penjualannya yang turun, tetapi juga berdampak terhadap anjloknya saham hingga sejumlah merek global terpaksa menutup beberapa gerainya.
     
    Akibatnya, berbagai upaya dilakukan perusahaan terafiliasi Israel untuk menarik simpati masyarakat untuk menghindari boikot. Hal tersebut tampak jelas di bulan Ramadan ini, banyak perusahaan terafiliasi Israel tersebut dengan gencar melakukan pendekatan ke masyarakat Muslim. Mereka mengadakan acara di masjid selama Ramadan untuk menarik simpati masyarakat agar tidak diboikot dan menaikkan kembali pendapatan mereka.
     
    “Saya melihat banyak perusahaan terafiliasi Israel seperti brand fried chicken multi nasional, Market Leader AMDK dan perusahaan ritel yang seolah-olah mendukung Palestina. Mereka bahkan menggandeng masjid-masjid, lalu mengadakan acara di sana untuk menarik simpati kembali masyarakat,” kata Fuad Adnan selaku Ketua Gerakan Kebangkitan Produk Nasional.
     

    Menanggapi hal tersebut, Fuad mengimbau masyarakat Muslim agar tidak terpengaruh kamuflase perusahaan pendukung zionis dan tetap memboikot. Ia mengatakan aksi boikot adalah salah satu bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang bisa kita lakukan di Ramadan ini.
     
    “Pada bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amar ma’ruf nahi munkar, dan memperkuat aksi boikot terhadap perusahaan terafiliasi israel adalah amar ma’ruf nahi munkar yang harus kita galakan di bulan suci Ramadan, karena walaupun saat ini telah ada gencatan senjata tapi penembakan masih terus terjadi.” ujar Fuad.
     
    Fuad pun mengimbau agar masyarakat Muslim berhati-hati terhadap aksi Palestine Washing yang dilakukan perusahaan pendukung zionis. Palestine Washing adalah upaya pembelaan diri dari merek global yang terafiliasi Israel dengan berpura menaruh simpati kepada Bangsa Palestina. Caranya dengan berdonasi, mengiklankan dukungan, atau melakukan hal serupa untuk menunjukkan simpati palsu pada bangsa Palestina.
     

    Mengantisipasi hal tersebut, Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) turut merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, yang salah satu isinya yaitu arahan untuk memboikot produk terafiliasi Israel dan mendukung produk nasional.
     
    Nanang Mubarok mengatakan boikot perusahaan terafiliasi Israel telah digerakannya sejak dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap Palestina bukan sekadar imbauan, melainkan panduan moral yang mengikat.
     
    “Setiap rupiah yang mengalir ke perusahaan-perusahaan pendukung Israel pada akhirnya ikut membiayai kekerasan terhadap warga Palestina. Ketika kita membeli produk mereka, secara tidak langsung kita membiayai penindasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan lagi soal preferensi konsumen, tetapi soal sikap kemanusiaan,” ujar Nanang.
     
    Lebih dari sekadar tren, boikot ini mencerminkan perubahan pola konsumsi yang lebih sadar dan berprinsip. Para aktivis pro-Palestina pun mendesak agar aksi boikot diperluas ke sektor lain, termasuk investasi dan teknologi, agar dampaknya semakin terasa. Konsumen Indonesia memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan ekonomi yang nyata. Setiap keputusan untuk tidak membeli produk terafiliasi Israel adalah suara perlawanan yang tidak bisa diabaikan.

    Jakarta:  Gerakan boikot yang masif dilakukan masyarakat Indonesia dan global telah sukses menggoyahkan perusahaan terafiliasi Israel. Tidak hanya penjualannya yang turun, tetapi juga berdampak terhadap anjloknya saham hingga sejumlah merek global terpaksa menutup beberapa gerainya.
     
    Akibatnya, berbagai upaya dilakukan perusahaan terafiliasi Israel untuk menarik simpati masyarakat untuk menghindari boikot. Hal tersebut tampak jelas di bulan Ramadan ini, banyak perusahaan terafiliasi Israel tersebut dengan gencar melakukan pendekatan ke masyarakat Muslim. Mereka mengadakan acara di masjid selama Ramadan untuk menarik simpati masyarakat agar tidak diboikot dan menaikkan kembali pendapatan mereka.
     
    “Saya melihat banyak perusahaan terafiliasi Israel seperti brand fried chicken multi nasional, Market Leader AMDK dan perusahaan ritel yang seolah-olah mendukung Palestina. Mereka bahkan menggandeng masjid-masjid, lalu mengadakan acara di sana untuk menarik simpati kembali masyarakat,” kata Fuad Adnan selaku Ketua Gerakan Kebangkitan Produk Nasional.
     

    Menanggapi hal tersebut, Fuad mengimbau masyarakat Muslim agar tidak terpengaruh kamuflase perusahaan pendukung zionis dan tetap memboikot. Ia mengatakan aksi boikot adalah salah satu bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang bisa kita lakukan di Ramadan ini.
     
    “Pada bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amar ma’ruf nahi munkar, dan memperkuat aksi boikot terhadap perusahaan terafiliasi israel adalah amar ma’ruf nahi munkar yang harus kita galakan di bulan suci Ramadan, karena walaupun saat ini telah ada gencatan senjata tapi penembakan masih terus terjadi.” ujar Fuad.
     
    Fuad pun mengimbau agar masyarakat Muslim berhati-hati terhadap aksi Palestine Washing yang dilakukan perusahaan pendukung zionis. Palestine Washing adalah upaya pembelaan diri dari merek global yang terafiliasi Israel dengan berpura menaruh simpati kepada Bangsa Palestina. Caranya dengan berdonasi, mengiklankan dukungan, atau melakukan hal serupa untuk menunjukkan simpati palsu pada bangsa Palestina.
     

    Mengantisipasi hal tersebut, Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) turut merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, yang salah satu isinya yaitu arahan untuk memboikot produk terafiliasi Israel dan mendukung produk nasional.
     
    Nanang Mubarok mengatakan boikot perusahaan terafiliasi Israel telah digerakannya sejak dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap Palestina bukan sekadar imbauan, melainkan panduan moral yang mengikat.
     
    “Setiap rupiah yang mengalir ke perusahaan-perusahaan pendukung Israel pada akhirnya ikut membiayai kekerasan terhadap warga Palestina. Ketika kita membeli produk mereka, secara tidak langsung kita membiayai penindasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan lagi soal preferensi konsumen, tetapi soal sikap kemanusiaan,” ujar Nanang.
     
    Lebih dari sekadar tren, boikot ini mencerminkan perubahan pola konsumsi yang lebih sadar dan berprinsip. Para aktivis pro-Palestina pun mendesak agar aksi boikot diperluas ke sektor lain, termasuk investasi dan teknologi, agar dampaknya semakin terasa. Konsumen Indonesia memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan ekonomi yang nyata. Setiap keputusan untuk tidak membeli produk terafiliasi Israel adalah suara perlawanan yang tidak bisa diabaikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kapolri :Safari Ramadhan momentum perkuat silaturahim dengan ulama

    Kapolri :Safari Ramadhan momentum perkuat silaturahim dengan ulama

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Safari Ramadhan merupakan momentum untuk mempererat silaturahim dengan para ulama dan tokoh masyarakat sehingga hubungan sesama manusia semakin baik serta keimanan semakin meningkat.

    “Momen ini diharapkan tidak hanya mempererat silaturahmi tetapi juga meningkatkan keimanan,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan hal tersebut saat melakukan Safari Ramadhan di Surabaya Jawa Timur dengan agenda bertemu sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jawa Timur.

    “Kegiatan ini semakin mempererat silaturahmi jajaran Polri dengan para tokoh ulama dan elemen masyarakat,” katanya.

    Kedatangan Kapolri disambut oleh hadroh polisi santri dan kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama 24 tokoh ulama.

    Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertemu langsung dengan tokoh ulama seperti Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua MUl Pusat Anwar Iskandar, Ketua MUI Jatim Mutawakkil Alallah.

    Kemudian Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin), Ketua PW Muhammadiyah Jatim Sukadiono, Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif,

    Pengasuh Ponpes Lisboyo Kedisi/Rais Suriyah PWNU Jatim Anwar Mansur, Ponpes Sidogiri Pasuruan Kyai Fuad Nur Hasan, pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet KH Asep Saifuddin Chalim hingga pengurus Masjid Sunan Ampel Surabaya Gus Ahmad Zarduq bin KH Ubaidillah.

    “Kami berharap momen silaturahmi meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 H,” kata Jenderal Sigit.

    Selain bertemu para ulama dan tokoh masyarakat, Kapolri juga memberikan santunan kepada 40 anak yatim dari Yayasan Bani Yaqub Surabaya yang hadir.

    Menurut Jenderal Sigit bantuan sosial ini sebagai wujud kepedulian terutama di bulan Ramadhan.

    Menurut dia berbagai bantuan sosial dan bingkisan ini sebagai wujud peduli dan saling membantu, terutama dalam rangka bulan suci Ramadhan.

    “Kami berharap semua ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bentuk Dukungan terhadap Palestina, PBNU-MUI Imbau Lanjutkan Boikot Produk

    Bentuk Dukungan terhadap Palestina, PBNU-MUI Imbau Lanjutkan Boikot Produk

    Jakarta: Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), secara tegas menyuarakan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Seruan ini tidak hanya berbasis prinsip keagamaan, tetapi juga dianggap selaras dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan di atas dunia.

    Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisi kewajiban bagi umat Islam untuk memboikot produk-produk yang memiliki afiliasi dengan Israel dan gerakan Zionis. 

    “Komisi Fatwa MUI sudah menyatakan sikap bahwa kita boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Ini bagian dari menolak dosa dan permusuhan karena Alquran jelas menyatakan, ‘Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Jangan dalam dosa dan permusuhan’,” kata Kiai Anwar di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

    Kiai Anwar menambahkan, aksi Israel yang diduga melakukan pencaplokan wilayah, genosida, dan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Palestina merupakan bentuk kezaliman yang tidak bisa dibiarkan. 

    “Membeli produk yang membantu kekuatan sangat zalim seperti ini dengan tegas dilarang oleh Alquran, dilarang oleh Allah,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat dari nilai-nilai pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

    “Masalah Palestina adalah bagian dari concern Proklamasi Kemerdekaan. Kita mau merdeka bukan hanya merdeka sendiri, tapi melihat bangsa-bangsa di dunia juga merdeka,” kata Gus Yahya, sapaan akrab Kiai Yahya, pada acara Iftar Talk bertema ‘Masa Depan Palestina: Dampak Kebijakan Presiden Trump’ yang digelar oleh Institute for Humanitarian Islam di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025. 

     

    Dukungan MUI dan PBNU ini sejalan dengan sejarah panjang Indonesia yang sejak era Presiden Soekarno konsisten membela Palestina. Sejarah mencatat bahwa pada Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia menjadi salah satu penggagas resolusi anti-kolonialisme yang salah satunya menyebut isu Palestina. 

    Kini, di tengah pelanggaran Israel atas kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pemboman kembali atas wilayah tersebut, maka peran publik Indonesia dalam membela Palestina harus tetap dijalankan. Terutama aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel.

    “Saya ingin menyerukan kepada masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh istiqomah melakukan boikot dengan tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim di sela acara ‘Taujihat Palestina: Membasuh Luka Palestina 2025’ yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

    “Ini sangat penting karena menjadi salah satu cara kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” ucap Prof. Sudarnoto, menambahkan.

    Sebagai panduan bagi umat, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) telah melakukan penelitian mendalam dan merilis daftar 10 produk yang layak diboikot. Daftar ini disusun berdasarkan bukti dan argumen kuat mengenai keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan dukungan terhadap Israel. YKMI pun mengajak masyarakat lebih bijak dalam konsumsi sebagai bentuk solidaritas Palestina.

    Jakarta: Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), secara tegas menyuarakan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Seruan ini tidak hanya berbasis prinsip keagamaan, tetapi juga dianggap selaras dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan di atas dunia.
     
    Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisi kewajiban bagi umat Islam untuk memboikot produk-produk yang memiliki afiliasi dengan Israel dan gerakan Zionis. 
     
    “Komisi Fatwa MUI sudah menyatakan sikap bahwa kita boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Ini bagian dari menolak dosa dan permusuhan karena Alquran jelas menyatakan, ‘Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan taqwa. Jangan dalam dosa dan permusuhan’,” kata Kiai Anwar di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

    Kiai Anwar menambahkan, aksi Israel yang diduga melakukan pencaplokan wilayah, genosida, dan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Palestina merupakan bentuk kezaliman yang tidak bisa dibiarkan. 
     
    “Membeli produk yang membantu kekuatan sangat zalim seperti ini dengan tegas dilarang oleh Alquran, dilarang oleh Allah,” ucapnya.
     
    Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat dari nilai-nilai pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
     
    “Masalah Palestina adalah bagian dari concern Proklamasi Kemerdekaan. Kita mau merdeka bukan hanya merdeka sendiri, tapi melihat bangsa-bangsa di dunia juga merdeka,” kata Gus Yahya, sapaan akrab Kiai Yahya, pada acara Iftar Talk bertema ‘Masa Depan Palestina: Dampak Kebijakan Presiden Trump’ yang digelar oleh Institute for Humanitarian Islam di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025. 
     
     

     
    Dukungan MUI dan PBNU ini sejalan dengan sejarah panjang Indonesia yang sejak era Presiden Soekarno konsisten membela Palestina. Sejarah mencatat bahwa pada Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia menjadi salah satu penggagas resolusi anti-kolonialisme yang salah satunya menyebut isu Palestina. 
     
    Kini, di tengah pelanggaran Israel atas kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pemboman kembali atas wilayah tersebut, maka peran publik Indonesia dalam membela Palestina harus tetap dijalankan. Terutama aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel.
     
    “Saya ingin menyerukan kepada masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh istiqomah melakukan boikot dengan tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim di sela acara ‘Taujihat Palestina: Membasuh Luka Palestina 2025’ yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
     
    “Ini sangat penting karena menjadi salah satu cara kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” ucap Prof. Sudarnoto, menambahkan.
     
    Sebagai panduan bagi umat, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) telah melakukan penelitian mendalam dan merilis daftar 10 produk yang layak diboikot. Daftar ini disusun berdasarkan bukti dan argumen kuat mengenai keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan dukungan terhadap Israel. YKMI pun mengajak masyarakat lebih bijak dalam konsumsi sebagai bentuk solidaritas Palestina.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • LPPOM MUI Minta Pelaku Usaha Waspadai Calo Berkedok Konsultan Sertifikasi Halal – Halaman all

    LPPOM MUI Minta Pelaku Usaha Waspadai Calo Berkedok Konsultan Sertifikasi Halal – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPH LPPOM MUI) mewanti – wanti pelaku usaha agar mewaspadai praktik calo berkedok konsultan sertifikasi halal. 

    Direktur Utama LPH LPPOM MUI, Muti Arintawati mengimbau pelaku usaha yang hendak mensertifikasi halal produknya agar tidak terjebak iming-iming menggiurkan para calo.

    “Karena sekarang banyak yang kedoknya biasanya konsultan,” kata Muti dalam Media Gathering LPH LPPOM, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

    Muti mengatakan, pelaku usaha harus berhati – hati dengan seseorang yang menjanjikan proses cepat dalam penerbitan sertifikat halal. Sekalipun ada ‘orang dalam’ atau ordal, tidak akan mengubah tahapan sertifikasi halal.

    “Jadi memang harus pihak pelaku usaha bisa tahu persis ketika berhubungan ada orang yang mau, saya bisa bantu, saya bisa bantu karena saya kenal.”

    “Itu pasti nggak benar ya, saya kenal sama teman-teman di sini, tapi tidak berarti kemudian prosesnya bisa lebih cepat, nggak begitu juga,” ujarnya.

    Pelaku usaha kata Muti, bisa menilai seseorang benar – benar sebagai konsultan atau hanya calo berdasarkan pemahaman mereka perihal proses sertifikasi halal. 

    Jika mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana alur dan teknisnya, tapi menaruh harga tinggi, maka perlu dicurigai. 

    Namun pelaku usaha kata Muti, juga harus memiliki pengetahuan dasar perihal sertifikasi halal. Sehingga dapat memahami dan mengetahui apakah pihak tersebut benar konsultan atau hanya oknum calo berkedok konsultan.

    “Jadi, jadilah pelaku usaha yang cerdas, minimal cerdasnya itu adalah kalau pun tidak tahu yang jelimet-jelimet dari sisi peraturan, tapi minimal tahu, saya harus mencari tahu kemana, saya harus juga paling tidak yang dasar-dasarnya itu paham, jadikan kalau pun ada masalah, bisa juga mencari tahu dan ke tempat yang sesuai,” ucapnya.