Xcloud.id

Institusi: MUI

  • 5 Film Indonesia Bertema Sekte dan Ajaran Sesat, Mirip Serial Bidaah

    5 Film Indonesia Bertema Sekte dan Ajaran Sesat, Mirip Serial Bidaah

    Jakarta, Beritasatu.com – Dengan ramainya perbincangan seputar serial Bidaah saat ini, minat publik terhadap film-film bertema sekte, penyimpangan agama, dan ajaran sesat pun ikut meningkat.

    Serial ini membuka kembali ingatan kita akan deretan film Indonesia yang sejak dulu telah berani mengangkat tema kontroversial seputar penyalahgunaan agama, manipulasi spiritual, dan dogma-dogma menyesatkan.

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut lima film Indonesia yang memiliki kemiripan tema dengan Bidaah:

    Film yang Mirip dengan Tema Seriap Bidaah

    1. Mengaku Rasul: Sesat (2008)

    Disutradarai oleh Helfi Kardit, film ini terinspirasi dari fenomena merebaknya aliran sesat di Indonesia pada awal 2000-an. Ceritanya berpusat pada seorang guru pondok pesantren di Jawa Barat yang menyalahgunakan kepercayaan santrinya dengan mengaku sebagai rasul utusan Tuhan.

    Demi kekayaan dan kekuasaan, ia bahkan menjual “sertifikat penghapusan dosa” sebagai jalan pintas menuju surga.

    Keberanian film ini dalam mengeksplorasi penyimpangan ajaran agama menuai kontroversi hingga mendapat sorotan tajam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    2. Doa yang Mengancam (2008)

    Film garapan Hanung Bramantyo ini menampilkan sisi emosional seorang rakyat kecil bernama Madrim (Aming) yang merasa hidupnya selalu dirundung kesialan.

    Dalam keputusasaan, ia beribadah dengan penuh harap, namun karena doanya tak kunjung dijawab, ia pun mengancam akan berbalik menyembah setan.

    Kisah ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap menyinggung nilai keimanan. Meski begitu, akting Aming yang totalitas berhasil mencuri perhatian publik.

    3. Pengabdi Setan (2017)

    Film horor karya Joko Anwar ini sukses meraih banyak penghargaan dan dianggap sebagai salah satu film sekte terbaik di Indonesia. Cerita bermula dari kematian seorang ibu yang ternyata menyimpan rahasia kelam, ia adalah bagian dari sekte pemuja iblis.

    Teror pun menghantui keluarganya, terutama sang anak bungsu yang hendak dijadikan tumbal sesuai perjanjian sang ibu dengan sekte tersebut.

    Dengan atmosfer mencekam dan plot twist yang kuat, film ini membuktikan bahwa horor bisa menjadi media untuk membongkar sisi gelap manusia dalam kepercayaan yang menyimpang.

    4. Sekte (2019)

    Film ini mengisahkan Lia, seorang perempuan yang mengalami amnesia usai kecelakaan dan terbangun di sebuah rumah pengobatan yang aneh. Seiring waktu, Lia menyadari bahwa tempat tersebut dijalankan oleh sekte sesat yang siap melakukan pembunuhan demi mencapai tujuan mereka.

    Disutradarai oleh William Chandra dan diproduseri Derby Romero, film ini menyajikan ketegangan horor yang dibalut dengan kritik sosial terhadap manipulasi spiritual di balik kedok pengobatan alternatif.

    5. Thagut (2024)

    Film Thagut mengikuti perjalanan spiritual seorang santriwati bernama Ainun (Yasmin Napper) yang begitu mengagumi sosok Abah Mulya (Whani Dharmawan), seorang ‘orang pintar’ yang terkenal karena kesaktiannya.

    Namun, setelah kematiannya, Ainun menemukan bahwa Abah Mulya adalah ayah kandungnya dan mulai menggali ajaran sesat yang dulu diyakininya.

    Didampingi teman-temannya, Ainun mencoba memahami ajaran tersebut hingga akhirnya terseret semakin dalam. Meski telah diingatkan bahwa ajaran itu menyimpang, Ainun tetap terperangkap hingga muncul kekhawatiran besar dari masyarakat sekitar padepokan.

    Film ini mengupas sisi kelam dari fanatisme, kekuatan manipulatif seorang pemimpin spiritual, serta konflik batin dalam mencari kebenaran.

    Kelima film di atas memiliki benang merah yang kuat dengan Bidaah, yaitu mengangkat isu penyimpangan kepercayaan dalam masyarakat yang dibalut dalam nuansa mistik dan drama. Cerita-cerita ini tidak hanya menegangkan, tapi juga menyuguhkan refleksi sosial atas bahayanya fanatisme dan manipulasi agama.

  • Anwar Abbas Pertanyakan Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia – Halaman all

    Anwar Abbas Pertanyakan Rencana Pemerintah Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyoroti rencana pemerintah siap menampung warga Gaza, Palestina ke Indonesia. 

    Menurut Anwar Abbas untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut. 

    “Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza sehingga dengan demikian Israel  bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut,” kata Anwar Abbas, Kamis (10/4/2025). 

    Lanjutnya lalu mereka berencana menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan  menjadi bagian dari negara Israel Raya.

    “Hal itu sudah terjadi terhadap kota Yerussalem. Dahulu Yerussalem dikuasai oleh rakyat Palestina. Sekarang kota tersebut sudah  diduduki oleh Israel dan malah sudah dijadikan sebagai ibu kota negaranya,” jelasnya. 

    Diketahui Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menampung warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. 

    Khususnya anak – anak yang menjadi yatim piatu, mereka yang alami trauma, ataupun warga Gaza yang memang berkeinginan dievakuasi ke Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara, Rabu (9/4/2025).

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” kata Prabowo. 

    Prabowo menyatakan sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk mengkomunikasikan rencana ini dengan pihak Palestina dan negara lain guna membahas mekanisme evakuasi.

    Namun Prabowo menegaskan evakuasi ini hanya bersifat sementara. Warga Palestina yang sudah sehat dan di saat bersamaan kondisi Gaza lebih aman, maka mereka harus kembali ke daerah asalnya. 

     

    Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Sebelumnya utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff mengungkapkan rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

    Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

    Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

    Utusan Trump khawatir aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

    Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak – pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel – Hamas.

    Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan. 

    Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama 6 pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel. 

    Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News. 

  • Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    GELORA.CO – Dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza dan melanggengkan pendudukan.

    Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi Indonesia dalam menjalankan rencana tersebut, yang dinilai selaras dengan kepentingan Israel dan proposal relokasi yang sempat disuarakan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Rabu (9/4/2025).

    Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi itu memperingatkan bahwa jika rencana ini terlaksana, Israel akan lebih leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza, yang dalam jangka panjang berpotensi menjadi bagian dari proyek Israel Raya.

    “Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.

    Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.

    “Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya,” tambahnya.

    Senada dengan Buya Anwar, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan penolakannya. Ia menilai bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.

    “Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri,” kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya yang sudah diizinkan dikutip inilah.com, Kamis (10/4).

    Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.

    “Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina,” ujarnya.

    KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.

    “Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka,” pungkasnya. (*)

  • Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI Nasional 10 April 2025

    Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI Nasional 10 April 2025

    Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza yang Terluka ke Indonesia, Didukung DPR, Ditentang MUI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal tentara Israel di wilayah tersebut.
    Mereka rencananya dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia, yang fasilitasnya lebih representatif dibandingkan rumah sakit darurat yang sekarang banyak berdiri di Gaza.
    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka,” kata Prabowo, Rabu (9/4/2025).
    Dia mengatakan, ada 1.000 warga Gaza yang akan dijemput pada gelombang pertama, disediakan pesawat untuk melakukan penjemputan.
    Namun, evakuasi tersebut memiliki banyak syarat.
    Pertama, semua pihak, termasuk dari Palestina, setuju rencana evakuasi.
    Kedua, evakuasi bersifat sementara.
    Setelah kembali pulih dan situasi Gaza kondusif, warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke negeri mereka.
    “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” beber Prabowo.
    Untuk itu, kata Prabowo, dirinya akan berkonsultasi dahulu dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah.
    Rencana ini jauh berbeda dengan apa yang pernah diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
    Presiden Partai Gelora ini pernah menyebut warga Gaza tidak akan direlokasi ke Indonesia.
    Indonesia justru akan membuat perkampungan, rumah sakit, dan sekolah di tempat tersebut sehingga warga Gaza bisa beraktivitas dengan leluasa dan pengobatan bisa dilakukan di negeri mereka sendiri.
    “Kalau pemindahan itu sih tidak akan terjadi, ada program ini (Kampung Indonesia) atau enggak, itu tidak akan terjadi,” kata Anis saat ditemui di Kantor
    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
    Anis mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), MUI, dan organisasi relawan lainnya sedang merencanakan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
    Selain itu, Kemenlu RI juga pernah membantah isu adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Israel terkait pemindahan warga Gaza ke Indonesia.
    Juru Bicara Kemenlu RI, Rolliansyah Soemirat, menyebut Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas apalagi menyepakati isu tersebut.
    “Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak mana pun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar pria yang akrab disapa Roy tersebut melalui keterangan pers, Kamis (27/3/2025).
    Roy menegaskan, saat ini Indonesia berfokus pada desakan gencatan senjata tahap kedua sehingga
    bantuan kemanusiaan
    bisa segera disalurkan kepada warga Palestina di Gaza.
    “Saat ini, Indonesia lebih memfokuskan dan mendorong terwujudnya gencatan senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” ujar dia.
     
    Terlepas dari perbedaan pernyataan yang keluar dari pemerintah, lembaga legislatif mendukung upaya evakuasi yang direncanakan Presiden Prabowo tersebut.
    Wakil Ketua DPR RI Dave Laksono menilai, ide Prabowo tersebut adalah hal yang mulia, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar ide tersebut berhasil dan sesuai harapan.
    “Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave.
    Politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang layak bagi para warga Palestina walaupun mereka hanya tinggal sementara di Indonesia.
    Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar nantinya tidak ada warga Palestina yang justru telantar setelah dievakuasi.
    “Tentunya, mereka di sini tinggal di mana, pelayanan apa yang kita dapat berikan kepada mereka. Bagi anak-anaknya, apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa,” kata Dave.
    “Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” imbuh dia.
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang mengusahakan berdirinya Kampung Indonesia di Gaza menentang rencana Prabowo tersebut.
    Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menuturkan, rencana pengosongan Gaza dengan dalih relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.
     
    Namun, rencana tersebut ditentang sejumlah pihak karena dinilai sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza.
    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Anwar.
    Anwar Abbas juga mengingatkan Yerusalem yang dulunya adalah wilayah Palestina kini menjadi ibu kota Israel.
    Hal ini bisa terjadi karena dukungan dari Donald Trump juga.
    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI Kritik Sikap Presiden Prabowo Soal Evakuasi Warga Gaza, Dianggap Dukung Rencana Israel dan AS – Halaman all

    MUI Kritik Sikap Presiden Prabowo Soal Evakuasi Warga Gaza, Dianggap Dukung Rencana Israel dan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia.

    Padahal dukungan terhadap upaya evakuasi tersebut justru membantu Israel dan Amerika Serikat (AS) mencapai tujuannya yang sedari awal berencana mengosongkan Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Rabu (9/4/2025).

    Rencana pengosongan Gaza untuk tujuan relokasi ini semula diajukan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah. 

    Namun rencana ini ditentang banyak pihak karena upaya relokasi hanya dijadikan tipu muslihat untuk menutupi upaya Israel menguasai wilayah Gaza.

    Anwar Abbas memandang jika rencana relokasi diwujudkan, maka Israel justru lebih leluasa menduduki Gaza dan menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka kuasai.

    Bila ini terjadi, cepat atau lambat wilayah Gaza akan dicaplok masuk ke dalam negara Israel yang selama ini dicita-citakan zionis.

    Ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar belajar dari sejarah, dan cerdas menerapkan strategi melawan manuver Israel. Sebab hal serupa pernah terjadi pada kota Yerussalem yang dulunya dikuasai rakyat Palestina, tapi kini kota itu diduduki Israel dan dijadikan ibu kota negeri zionis.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucapnya.

    Anwar Abbas menegaskan, jika semangat kemanusiaan yang digaungkan Prabowo berkutat pada pengobatan dan perawatan rakyat Gaza yang terluka, maka hal itu harus dilakukan di Gaza, bukan tempat lain.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” ungkap Anwar Abbas.

    Prabowo Siap Tampung Rakyat Gaza di Indonesia

    Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menampung warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. 

    Khususnya anak – anak yang menjadi yatim piatu, mereka yang alami trauma, ataupun warga Gaza yang memang berkeinginan dievakuasi ke Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara, Rabu (9/4/2025).

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” kata Prabowo. 

    Prabowo menyatakan sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk mengkomunikasikan rencana ini dengan pihak Palestina dan negara lain guna membahas mekanisme evakuasi.

    Namun Prabowo menegaskan evakuasi ini hanya bersifat sementara. Warga Palestina yang sudah sehat dan di saat bersamaan kondisi Gaza lebih aman, maka mereka harus kembali ke daerah asalnya. 

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” jelas dia. 

    Ia menyatakan, peran aktif Indonesia bukan hanya sebatas bentuk solidaritas, tapi juga diwujudkan lewat komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” pungkasnya.

     

     

  • Prabowo Bakal Evakuasi Penduduk Gaza ke Indonesia, MUI: Untuk Apa Ikut-ikutan? Nasional 9 April 2025

    Prabowo Bakal Evakuasi Penduduk Gaza ke Indonesia, MUI: Untuk Apa Ikut-ikutan? Nasional 9 April 2025

    Prabowo Bakal Evakuasi Penduduk Gaza ke Indonesia, MUI: Untuk Apa Ikut-ikutan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.
    Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas menuturkan, rencana pengosongan Gaza dengan dalih relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah.
    Namun, rencana tersebut ditentang sejumlah pihak karena dinilai sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza.
    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).
    Menurut Buya Anwar, jika rencana tersebut terealisasi, Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza.
    “Mereka leluasa menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya yang mereka cita-citakan,” kata Buya Anwar.
    Sebelumnya, kata Buya Anwar, Kota Yerussalem dulu dikuasai oleh rakyat Palestina. Namun kini sudah diduduki oleh Israel dan dijadikan sebagai ibu kota negara.
    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucapnya.
    Buya Anwar meminta pengobatan dan perawatan penduduk Gaza tetap harus dilakukan di wilayah Gaza, bukan di tempat lain.
    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” tegasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut.
    Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.
    Prabowo akan mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk mengonsultasikan hal ini dengan Pemerintah Palestina dan negara-negara Timur Tengah.
    “Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
    Kepala Negara menyatakan, siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia.
    Termasuk, anak-anak yatim piatu dan warga yang terkena trauma akibat penyerangan.
    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fatwa Ulama Internasional Serukan Boikot Total Perusahaan Israel dan Negara Pendukung

    Fatwa Ulama Internasional Serukan Boikot Total Perusahaan Israel dan Negara Pendukung

    Jakarta (beritajatim.com) – Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional atau International Union of Muslim Scholars (IUMS) yang berbasis di Qatar mengeluarkan fatwa boikot total terhadap perusahaan Israel dan perusahaan dari negara pendukung Israel. Fatwa ini dirilis melalui situs resmi IUMS dalam 15 poin, tiga di antaranya menekankan ajakan boikot yang menyeluruh.

    Boikot pertama ditujukan kepada seluruh entitas dan aktivitas politik, ekonomi, budaya, serta akademik milik Israel maupun pihak yang mendukungnya. “Investasi di perusahaan yang terlibat dalam penjajahan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan,” tulis fatwa tersebut. Boikot kedua difokuskan kepada perusahaan yang terlibat dalam mendukung aktivitas penjajahan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. Boikot ketiga diperluas kepada perusahaan dari negara-negara pendukung Israel, khususnya yang memasok senjata.

    Sekretaris Jenderal IUMS, Ali Al-Qaradaghi, pada Jumat (4/4/2025), menyerukan umat Islam di seluruh dunia untuk bertindak secara militer, ekonomi, dan politik dalam menghentikan genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

    “Oleh karena itu, dan dalam rangka memenuhi kepercayaan yang diberikan Allah kepada para ulama, Komite Ijtihad dan Fatwa IUMS menyajikan keputusan-keputusan berikut tentang agresi Zionis yang sedang berlangsung,” ujar Qaradaghi dalam fatwanya.

    Fatwa ini dikeluarkan menyusul eskalasi kekerasan militer Israel di Gaza dalam dua pekan terakhir. Sejak 18 Maret 2025, Israel dilaporkan melanggar gencatan senjata dengan Hamas. Serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 1.400 warga Gaza tewas, sepertiganya adalah anak-anak. Korban sipil dari agresi dalam 18 bulan terakhir kini telah melampaui angka 50 ribu jiwa.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh fatwa IUMS. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan fatwa IUMS sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan bagi Palestina dan ajakan boikot terhadap Israel. Ia juga menyebutkan bahwa keputusan Ijtima’ MUI menegaskan kewajiban umat Islam untuk membela Palestina.

    “Kami mendorong seluruh kekuatan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia untuk terus melakukan dan mengintensifkan aksi boikot terhadap produk Israel dan produk pihak manapun yang berafiliasi dengan Israel dan gerakan Zionisme,” kata Prof. Sudarnoto pada awal Maret lalu.

    Sebagai tindak lanjut dari Fatwa MUI tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merilis daftar 25 merek asing yang dinilai perlu diboikot karena keterkaitannya dengan ekonomi Israel atau dukungan negara asal mereka terhadap kebijakan Zionisme. Daftar ini dibagi dalam lima kategori: minuman (Danone Aqua, Coca-Cola, Milo, Pepsi, Nescafé); kudapan (Oreo, Cadbury, Toblerone, KitKat, Good Time); bumbu masak (Heinz ABC, Knorr, Royco, Maggi, Kraft); produk rumah tangga (Rinso, Molto, Sunlight, SuperPell, Vixal); serta produk perawatan pribadi (Pepsodent, Axe, Pantene, Oral-B, L’Oréal).

    Sekjen PB PMII, M. Irkham Tamrin, menjelaskan bahwa penyusunan daftar tersebut dilakukan berdasarkan riset internal dan konsultasi eksternal dengan berbagai organisasi. Ia menyebut produk-produk itu sebagai kebutuhan sehari-hari keluarga besar PMII yang kini menjadi fokus gerakan boikot. “Perusahaan-perusahaan ini berkontribusi pada ekonomi Israel atau kebijakan luar negeri negara pendukungnya. Memboikot mereka adalah langkah minimal untuk memutus mata rantai pendanaan Zionis,” tegasnya. [beq]

  • MUI Dukung Fatwa Jihad Ulama Muslim Internasional Melawan Israel

    MUI Dukung Fatwa Jihad Ulama Muslim Internasional Melawan Israel

    loading…

    MUI mendukung penuh fatwa jihad melawan Israel yang dikeluarkan International Union Of Muslim Scholars (IUMS). Foto/SindoNews

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) mendukung penuh fatwa jihad melawan Israel yang dikeluarkan International Union Of Muslim Scholars (IUMS).

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan, fatwa ini sejalan dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Fatwa MUI yang juga menegaskan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membela Palestina.

    “Bahkan dalam Ijtima’ MUI ini juga direkomendasikan pengiriman pasukan untuk melindungi warga Gaza dan Palestina secara umum dari genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel,” katanya, Rabu (9/4/2025).

    Dalam sejumlah pernyataan, MUI juga mendorong agar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melakukan konsolidasi internal untuk melakukan langkah-langkah yang terukur untuk menghentikan kekejian Israel yang secara terus menerus dilakukan.

    Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh IUMS untuk jihad melawan Israel harus didukung secara meluas. Menurut Sudarnoto, poin-poin detail fatwa jihad melawan Israel memberikan gambaran secara jelas bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan serentak terkonsolidasi secara internasional perlu dilakukan segera.

    “Khususnya oleh dunia Islam dalam melawan sekaligus menundukkan Israel, sekaligus mewujudkan kemerdekaan Palestina. Kita tidak boleh membiarkan pembunuhan dan penghancuran besar-besaran yang dilakukan oleh teroris terbesar abad ini yaitu Israel dan didukung oleh Amerika terus menerus dilakukan,” tegasnya.

    Sudarnoto menilai diperlukannya kekuatan internasional yang efektif untuk melawan dan menundukkan agresor dan kekuatan-kekuatan aliansi jahat ini. Sudarnoto menegaskan, membiarkan kejahatan besar Israel atas warga Gaza dan Palestina bertentangan dengan ajaran dan perintah agama untuk menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar.

    Sudarnoto mengungkapkan, saat ini kemungkaran sistemik yang dilakukan oleh Israel dan didukung Amerika Serikat sedang terjadi dengan korban yang sangat besar dan kerusakan yang sangat masif di Gaza dan bahkan mengancam perdamaian dunia.

  • Grand Mufti Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel, Sebut IUMS tidak Bertanggungjawab

    Grand Mufti Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel, Sebut IUMS tidak Bertanggungjawab

    GELORA.CO – Fatwa jihad untuk melawan Israel yang dikeluarkan Persatuan Cendikiawan Muslim Internasional (IUMS) belum lama ini mendapat penolakan dari Grand Mufti Mesir Nazir Ayyad. Dia mengatakan, pada Senin (7/4/2025),  sikap dari IUMS terbilang tidak bertanggung jawab karena mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa semua Muslim yang mampu berkewajiban untuk melakukan jihad melawan Israel karena kekejamannya di Gaza, lapor Middle East Eye.

    IUMS mengatakan semua negara Muslim memiliki kewajiban hukum untuk segera campur tangan secara militer, ekonomi dan politik untuk menghentikan genosida dan penghancuran menyeluruh ini dan untuk memberlakukan pengepungan terhadap Israel.

    “Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza,” kata sekretaris jenderalnya, Ali al-Qaradaghi, dalam fatwa yang dikeluarkan pada Jumat lalu.

    Sebagai tanggapan, Ayyad, yang merupakan otoritas tertinggi untuk mengeluarkan pendapat keagamaan di Mesir, menolak fatwa tersebut. Dia mengatakan,  tidak ada kelompok atau entitas individu yang berhak mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah yang sensitif dan kritis tersebut yang melanggar prinsip-prinsip Syariah dan tujuan-tujuannya yang lebih tinggi.”Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas negara-negara Muslim,” tambahnya.

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak mereka yang sah adalah kewajiban agama, kemanusiaan, dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda-agenda tertentu atau usaha-usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pemindahan, dan bencana lebih lanjut bagi rakyat Palestina sendiri.”

    Ayyad mengatakan bahwa deklarasi jihad dalam Islam harus dilakukan oleh otoritas yang sah.”Di era kita saat ini, otoritas ini diwujudkan dalam negara dan kepemimpinan politik yang diakui, bukan dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh entitas atau serikat yang tidak memiliki otoritas hukum dan tidak mewakili umat Islam baik secara agama maupun dalam praktik,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ayyad mengatakan, seruan jihad tanpa memperhatikan kemampuan bangsa dan realitas politik, militer, dan ekonominya adalah tindakan tidak bertanggung jawab. “Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menyerukan kesiapan, kehati-hatian, dan pertimbangan konsekuensi.” 

    Alih-alih menyerukan intervensi militer dan jihad, adalah bijaksana bagi negara-negara Muslim untuk mencoba meredakan ketegangan, imbuh Ayyad.

    Fatwa Jihad dari IUMS ini mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, mendukung sepenuhnya fatwa ulama dunia tersebut. Fatwa tersebut sejalan dengan  Keputusan Ijtima Ulama Fatwa MUI yang juga menegaskan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membela Palestina. 

    “Bahkan dalam Ijtima’ MUI ini juga direkomendasikan pengiriman pasukan untuk melindungi warga Gaza dan Palestina secara umum dari genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel,” kata Sudarnoto lewat keterangan tertulis kepada Republika, Senin (7/4/2025)

    Ia mengatakan, dalam sejumlah pernyataan, MUI juga mendorong agar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melakukan konsolidasi internal untuk melakukan langkah-langkah yang terukur. Untuk menghentikan kekejian Israel yang secara terus menerus dilakukan. Karena itu, Fatwa Jihad IUMS ini harus didukung secara meluas.

    Menurut dia, poin-poin detail Fatwa Jihad Bersenjata Melawan Israel memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan serentak terkonsolidasi secara internasional perlu dilakukan segera. Khususnya oleh dunia Islam dalam melawan sekaligus menundukkan Israel, sekaligus mewujudkan kemerdekaan Palestina. 

    “Kita tidak boleh membiarkan pembunuhan dan penghancuran besar-besaran yang dilakukan oleh teroris terbesar abad ini yaitu Israel yang didukung oleh Amerika terus menerus dilakukan,” ujar Sudarnoto.

    Ketua MUI ini menegaskan, diperlukan kekuatan internasional yang efektif untuk melawan dan menundukkan agresor dan kekuatan-kekuatan aliansi jahat yakni Israel dan sekutunya.

    “Saya bersetuju untuk menegaskan bahwa membiarkan kejahatan besar Israel atas warga Gaza dan Palestina adalah bertentangan dengan ajaran dan perintah agama untuk menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar,” ujar Sudarnoto. (*)

  • Bela Palestina, Negara Muslim Bisa Pertimbangkan Kembali Kehadiran Kedubes Amerika Serikat

    Bela Palestina, Negara Muslim Bisa Pertimbangkan Kembali Kehadiran Kedubes Amerika Serikat

    PIKIRAN RAKYAT – Amerika Serikat terus memberikan dukungan di berbagai aspek terhadap Israel yang tengah melakukan genosida terhadap warga Palestina terutama di Gaza.

    Setidaknya lebih dari 50.600 warga Palestina di Gaza meninggal dunia sejak serangan Israel Oktober 2023 lalu. Selain itu, serangan Israel juga menyebabkan lebih dari 115.000 warga Palestina terluka berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan setempat.

    Dengan terus dilakukannya genosida oleh Israel yang didukung Amerika Serikat, jumlah korban bisa terus bertambah. Juga, kerusakan massif di Gaza bisa semakin meluas.

    Terkait dengan genosida di Gaza dengan dukungan Amerika Serikat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan seruan kepada semua negara terutama negara-negara Muslim.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyerukan negara-negara Muslim untuk mempertimbangkan kembali kehadiran Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di negaranya. 

    “Menyaksikan dukungan kuat Amerika Serikat terhadap kejahatan Israel ini, diserukan terutama kepada negara-negara Muslim untuk mempertimbangkan ulang kehadiran/keberadaan Kedutaan Besar Amerika di negara-negara Muslim,” katanya, Selasa, 8 April 2025. 

    Pernyataan Sudarnoto ini merupakan tindak lanjut dari fatwa yang dikeluarkan Persatuan Ulama Dunia atau International Union Of Muslim Scholars (IUMS) tentang wajib jihad melawan Israel.

    Soal fatwa yang dikeluarkan ulama dunia ini, Sudarnoto mengatakan MUI mendukung penuh hal tersebut. Bahkan, MUI telah mengeluarkan Keputusan Ijtima’ Ulama Fatwa MUI yang mewajibkan umat Islam untuk membela Palestina.

    “Bahkan dalam Ijtima’ MUI ini juga direkomendasikan pengiriman pasukan untuk melindungi warga Gaza dan Palestina secara umum dari genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel,” tuturnya. 

    MUI juga kerap menyerukan agar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk melakukan konsolidasi internal. Hal ini dirasa perlu untuk bisa menentukan langkah terukur dalam menghentikan kekejaman yang dilakukan zionis.

    “Khususnya oleh dunia Islam dalam melawan sekaligus menundukkan Israel, sekaligus mewujudkan kemerdekaan Palestina. Kita tidak boleh membiarkan pembunuhan dan penghancuran besar-besaran yang dilakukan oleh teroris terbesar abad ini yaitu Israel dan didukung oleh Amerika terus menerus dilakukan,” tuturnya seperti dilaporkan laman resmi MUI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News