Xcloud.id

Institusi: MUI

  • Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas imbas serangan Israel telah mencapai 51.000 orang sejak serangan Oktober 2023 lalu. 

    Jumlah korban luka juga telah bertambah menjadi 116.343 orang dan jumlahnya diprediksi terus bertambah di tengah terus berlangsungnya serangan penjajah di tanah Palestina.

    Kondisi di Gaza juga semakin diperparah dengan blokade bantuan oleh Israel yang berlangsung sejak 2 Maret 2025. Bantuan-bantuan dari dunia internasional sama sekali tidak bisa masuk ke Gaza.

    Padahal, bantuan-bantuan yang tertahan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Kebutuhan dasar seperti makanan, air hingga bahan bakar sama sekali tidak diperbolehkan masuk.

    Melihat kondisi yang kian sulit di Gaza, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menyuarakan perjuangan rakyat Palestina. MUI mengeluarkan poin-poin pernyataan bersama menyikapi kondisi di Palestina.

    Poin-poin pernyataan bersama ini dikeluarkan MUI saat berdiskusi bersama sejumlah elemen masyarakat dari majelis lintas agama, organisasi sosial-kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga filantropi, artis, budayawan, media, dan lembaga Pemerintah.

    Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan memimpin langsung pembacaan secara bersama-sama poin-poin pernyataan tersebut seusai Silaturrahmi Kemanusiaan untuk Palestina di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin, 14 April 2025. 

    Dilaporkan laman resmi MUI, berikut poin-poin sikap pernyataan bersama:

    Mendukung Fatwa Jihad Uni Ulama Internasional untuk jihad melawan Israel. Jihad yg dimaksud di sini adalah jihad dalam pengertian yang luas antara lain meliputi jihad diplomasi, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian dan mencapai kemerdekaan Palestina, termasuk dalam upaya diplomasi dan militer guna menghentikan serangan Israel ke warga Gaza, membuka perbatasan Rafah agar aliran bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, dan menyelenggarakan konferensi internasional untuk kemerdekaan Palestina. Menyerukan kepada seluruh Masyarakat Indonesia, untuk menyerahkan tugas jihad militer dan diplomasi kepada Pemerintah RI agar serangan Israel yang melanggar hukum internasional dapat segera dihentikan. Menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain karena merupakan kejahatan internasional yang lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Palestina; Memahami usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi kemanusiaan warga Gaza yang luka dan trauma parah serta membutuhkan penanganan kesehatan khusus untuk menjalani penyembuhan di Indonesia, dan evakuasi kemanusiaan tersebut sifatnya terbatas dan sementara, akan tetapi perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap; Siap untuk berpartisipasi mencari jalan terbaik bagi dukungan kepada warga Gaza dari sisi kemanusiaan dan perjuangan Palestina hingga mencapai kemerdekaannya. Menyerukan tawakal dan tetap teguh dalam membela bangsa Palestina, menjaga persatuan, keutuhan dan kekuatan bangsa. Kepentingan bangsa harus tetap diprioritaskan, jangan sampai perbedaan pandangan mencederai persatuan. 

    “Demikian pernyataan bersama silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam umat Islam dan bangsa Indonesia,” kata Buya Amirsyah Tambunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Budi Gunawan Sebut Prabowo Belum Beri Arahan soal Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Budi Gunawan Sebut Prabowo Belum Beri Arahan soal Evakuasi Warga Gaza ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan angkat bicara terkait dengan rencana evakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia.

    Budi menyatakan bahwa sejauh ini belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Belum tapi presiden akan mengumpulkan beri arahan-arahan khusus,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membantah relokasi secara permanen warga Gaza ke Indonesia.

    Dia menekankan bahwa rencana Indonesia hanya untuk membantu evakuasi sekitar 1.000 warga dari Gaza sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut. 

    Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menjadi pembicara dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 pada Jumat (11/4/2025) waktu setempat.

    “Iya, itu kan tawaran kami untuk ikut serta membantu dalam masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya kepada wartawan.

    Ketika ditanya apakah langkah ini merupakan relokasi warga Gaza secara permanen, Prabowo membantah anggapan tersebut.

    “Oh tidak, tidak,” jawabnya singkat.

    Terkait waktu pelaksanaan evakuasi, Prabowo mengatakan masih dalam tahap konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Palestina. 

    “Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, untuk membahas bagaimana pelaksanaannya nanti,” pungkas Prabowo. 

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel. 

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya. 

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut. 

    Dia juga menyarankan apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut. 

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

  • Rencana Presiden Soal Mengevakuasi Warga Gaza Dikritik MUI, Dinilai Kontraproduktif dan Berisiko Politik

    Rencana Presiden Soal Mengevakuasi Warga Gaza Dikritik MUI, Dinilai Kontraproduktif dan Berisiko Politik

    FAJAR.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan peringatan keras terhadap rencana pemerintah mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan bahwa langkah ini dapat merusak konsolidasi dukungan terhadap Palestina.

    “Kontroversi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena akan menjadi benih-benih retaknya konsolidasi dukungan untuk warga Gaza,” ujarnya di kantor MUI, Senin (14/4/2025).

    Sudarnoto menilai bahwa jika rencana ini tetap dilanjutkan, dampaknya bukan hanya bagi Palestina, tapi juga bisa memperlemah posisi strategis Indonesia di mata negara-negara Islam dan publik dalam negeri.

    Kepentingan nasional. Termasuk kontraproduktif bagi upaya kita membela dan memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel,” katanya.

    Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu benar-benar memperhatikan hasil Ijtima Ulama MUI tentang Palestina yang sebelumnya telah disampaikan. Menurutnya, masukan tersebut mencerminkan sikap umat Islam di Indonesia.

    “Saya tidak tahu itu dibaca atau tidak ya, tapi memang penting untuk betul-betul secara langsung kepada Presiden,” ucapnya.

    Sudarnoto juga mengingatkan agar Indonesia tetap menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina.

    Menurutnya, Indonesia harus mengambil peran aktif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan ekonomi di Gaza, tanpa terjebak dalam strategi relokasi yang bisa memperlemah perjuangan rakyat Palestina. (jpc)

  • Syarat Istitha’ah Kesehatan Terbaru yang Harus Dipenuhi Calon Jemaah Haji

    Syarat Istitha’ah Kesehatan Terbaru yang Harus Dipenuhi Calon Jemaah Haji

    Jakarta –

    Pelaksanaan ibadah Haji tahun 2025 semakin dekat. Sebelum melaksanakan rukun Islam kelima ini, ada beberapa syarat istitha’ah kesehatan yang harus dipenuhi calon jemaah haji Indonesia sebelum melunasi biaya perjalanan.

    “Dalam pelaksanaan ibadah haji, diperlukan kondisi fisik dan mental yang prima. Bagi mereka yang telah mendapatkan nomor porsi dan terpanggil untuk berhaji, namun memiliki kondisi kesehatan yang berat atau kronis, seperti penyakit menahun yang melemahkan fisik atau kehamilan, disarankan untuk menunda atau membadalkan hajinya,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Liliek Marhaendro Susilo dalam keterangannya dikutip dari laman Sehat Negeriku, Selasa (15/4/2025).

    Terdapat tiga aspek penting dalam istitha’ah kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2018 tentang Istitha’ah Kesehatan Haji. Proses pemenuhan syarat istitha’ah kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, kognitif, mental, dan kemampuan menjalankan aktivitas harian.

    Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga telah menetapkan ketentuan dan standar kesehatan bagi para jemaah yang hendak memasuki wilayahnya pada Musim Haji 1446 H. Para jemaah diwajibkan bebas dari kondisi medis yang secara signifikan mengurangi kemampuan fisik mereka.

    Beberapa kondisi kesehatan yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria antara lain:

    Gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis atau dialisis peritoneal.Penyakit jantung dengan gejala saat istirahat atau aktivitas ringan.Penyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen intermiten atau terus-menerus.Sirosis hati dengan tanda gagal fungsi.
    Gangguan neurologis atau psikologis yang menyebabkan disabilitas motorik berat atau gangguan kognitif.Demensia pada lansia.Kehamilan.Penyakit menular aktif.Kanker yang sedang dalam kemoterapi.

    (kna/kna)

  • Simpang Siur Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

    Simpang Siur Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Minta Penjelasan Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah terkait evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Puan mengutarakan belum mengetahui apakah mereka sebenarnya akan dievakuasi atau direlokasi.

    “Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi,” katanya, Senin, 14 April 2025. “Jadi, kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih jelas,” ujarnya. Menurutnya, hal tersebut penting. Sebabnya, menentukan tindakan selanjutnya.

    Ia berharap Menlu Sugiono akan memberikan penjelasan lengkap seputar hal tersebut. “Tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan? Bagaimana rencananya? Dan lain-lain sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo meminta dukungan dari sejumlah pihak terkait untuk melaksanakannya. Bila mereka menyetujuinya, maka rencana tersebut bisa terlaksana.

    Terkait apakah warga Gaza akan direlokasi ataukah dievakuasi, Presiden RI kedelapan ini menjelaskan bahwa mereka akan berada di Indonesia untuk sementara. Bila situasi di Gaza membaik, mereka akan dipulangkan.

    Dia pun menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Gaza yang menjadi korban perang menjadi sikap Pemerintah Indonesia. “Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” ujarnya.

    Presiden Prabowo pun menjelaskan akan juga berkonsultasi dengan Kepala Daerah untuk melaksanakan rencana tersebut. “Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” katanya, saat tanggal 9 April sebelum bertolak ke Timur Tengah.

    MUI Menolak Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden RI untuk mempertimbangkannya kembali. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mengutarakan kebijakan ini bertentangan dengan filosofi organisasi tersebut.

    MUI menjelaskan bahwa Rakyat Palestina membutuhkan kemerdekaan, bukan tempat tinggal sementara maupun permanen. Selain itu, tak ada kepastian apakah mereka bisa pulang ke tanah airnya.

    Sudarnoto pun menegaskan bahwa melaksanakan evakuasi tersebut sama saja dengan memenuhi keinginan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Kedua negara yang bersekutu ingin wilayah Gaza kosong.

    Ia pun mengutarakan akan menemui Presiden Prabowo bersama pimpinan organisasi ulama tersebut. Pertemuan ini untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Selain itu, menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah konflik Israel dengan Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Abdillah Onim Tolak Rencana Presiden Prabowo Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Ini Alasannya – Halaman all

    Abdillah Onim Tolak Rencana Presiden Prabowo Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktivis kemanusiaan dan pendiri Nusantara Palestina Center (NPC), Abdillah Onim, atau lebih dikenal sebagai Bang Onim, dengan tegas menolak rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia.

    Menurut Bang Onim, langkah ini justru akan mendukung upaya pemindahan paksa warga Palestina yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    “Saya menolak rencana ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan, karena ini justru mendukung rencana busuk dari Trump dan Netanyahu,” ujar Bang Onim dalam wawancara di Kantor MUI, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Bang Onim yang selama ini aktif membantu warga Gaza menegaskan bahwa relokasi bukanlah solusi yang diinginkan oleh masyarakat Gaza.

    Sebab, warga Gaza sendiri tidak ingin diusir dari tanah kelahiran mereka.

    “Jadi tentunya kita memberikan dukungan dan juga mendorong kepada warga Gaza walaupun dalam situasi seperti apa, mereka tidak boleh keluar,” tuturnya.

    Bang Onim pun mengaku pernah menikah dengan perempuan Palestina yang lahir dan dibesarkan di Gaza.

    Dan dirinya pernah keluarganya untuk dievakuasi ke Mesir saat situasi di Gaza memburuk akibat perang.

    Namun, keluarga yang ia ajak justru menolak dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Palestina, meskipun berada dalam bahaya.

    “Apa jawaban mereka? Kata mereka bahwa kami dilahirkan di Palestina, kami dibesarkan di Palestina, dan kami tidak akan meninggalkan Palestina, dan kami tidak mau menjadi golongan orang yang munafik untuk mempertahankan tanah Palestina,” ungkap Bang Onim. 

    Meski menentang relokasi massal, Bang Onim tetap mendukung langkah evakuasi medis bagi warga Gaza, terutama anak-anak dan perempuan yang menderita akibat terbatasnya fasilitas medis di rumah sakit yang hampir kolaps.

    “Kami melihat langsung bagaimana banyak korban mengalami luka yang membusuk karena minimnya peralatan dan obat. Rumah sakit di Gaza kolaps, operasi besar sangat terbatas. Jadi evakuasi medis ke luar negeri itu penting dan harus didukung,” ujarnya.

    Bang Onim juga berharap agar pemerintah Indonesia tidak mengambil keputusan sepihak mengenai rencana ini dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh nasional, agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Ini bukan soal kemanusiaan semata, tapi juga soal sikap politik luar negeri Indonesia yang sejalan dengan konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” pungkasnya.

  • VIDEO MUI Minta Prabowo Kaji Ulang Rencana Evakuasi Warga Gaza: Jangan Sampai Kontraproduktif – Halaman all

    VIDEO MUI Minta Prabowo Kaji Ulang Rencana Evakuasi Warga Gaza: Jangan Sampai Kontraproduktif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia mendapat sorotan tajam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta agar kebijakan ini dikaji ulang secara mendalam.

    Ia menilai langkah tersebut bisa menimbulkan kontroversi yang justru dapat merusak konsolidasi dukungan terhadap Palestina.

    “Presiden sudah menyampaikan pandangannya soal evakuasi, tapi ini menimbulkan kontroversi.”

    “Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi benih-benih retaknya konsolidasi.” ujar Sudarnoto usai menghadiri acara Silaturahmi Idul Fitri Majelis Ulama Indonesia dan Menanggapi Perkembangan Gaza di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    “Karena itu penting agar isu evakuasi ini dikaji lebih mendalam.”

    Dirinya mengatakan pernyataan Prabowo ini dapat kontraproduktif terhadap upaya Indonesia dalam membela Palestina.

    “Jangan sampai juga kontraproduktif bagi kepentingan nasional, juga kontraproduktif bagi upaya kita membela Palestina dan memerdekakan Palestina.”

    “Ini sungguh sangat penting,” tegasnya.

    Sudarnoto mengungkapkan MUI telah menyampaikan hasil Ijtima Ulama yang berisi dukungan terhadap Palestina.

    Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah hasil Ijtima Ulama tersebut sudah dibaca atau tidak oleh Prabowo.

    “Sebenarnya hasil Ijtima Ulama itu sudah kami sampaikan kepada Presiden. Saya tidak tahu itu dibaca atau tidak.”

    “Tapi memang penting untuk disampaikan langsung secara lisan,” imbuhnya.

    Sudarnoto menyebut ada banyak langkah lain yang bisa diambil pemerintah Indonesia dalam membantu Palestina.

    Langkah itu, kata Sudarnoto, dapat dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan militer.

    “Penyelesaiannya bukan hanya sekedar penyelesaian darurat kemanusiaan.”

    “Harus ada langkah-langkah konkret, diplomasi politik, bahkanjuga sempat disebut pendekatan-pendekatan militer,” jelasnya.

    Dalam pertemuan ini turut hadir sejumlah pimpinan ormas Islam, ormas lintas agama, akademisi, hingga relawan kemanusiaan.

    Seperti diketahui, Prabowo berencana untuk mengevakuasi sementara warga Gaza ke Indonesia.

    Salah satu misi diplomatik Presiden berkunjung ke lima negara di kawasan Timur Tengah diantaranya yakni membahas kondisi Palestina yang terus digempur oleh Israel.

  • 3 Polda Jabar Hentikan Pemanggilan 40 Ulama Tasikmalaya, Kuasa Hukum: Siapa Pelapornya? Bandung

    3 Polda Jabar Hentikan Pemanggilan 40 Ulama Tasikmalaya, Kuasa Hukum: Siapa Pelapornya? Bandung

    Polda Jabar Hentikan Pemanggilan 40 Ulama Tasikmalaya, Kuasa Hukum: Siapa Pelapornya?
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Polda Jawa Barat secara menghentikan pemanggilan terhadap 40 pimpinan lembaga keagamaan di Tasikmalaya, Jabar, terkait dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
    Penghentian ini disampaikan secara lisan kepada ratusan kuasa hukum ulama yang tergabung dalam Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya.
    Koordinator Tim Advokasi, Andi Ibnu Hadi, menyatakan bahwa meskipun kasus telah dinyatakan dihentikan, belum ada kejelasan apakah ini bersifat sementara atau akan disusul dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
    “Kami ingin menjaga proses hukum agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusi. Adanya informasi dari Polda Jabar bahwa katanya dihentikan baru secara lisan, masih menjadi tanda tanya besar, apakah dihentikan sementara atau nantinya akan ada SP3 resmi,” kata Andi saat dihubungi, Senin (14/4/2025).
    Sebelumnya, Polda Jabar melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengeluarkan surat pemanggilan bertanggal 26 Maret 2025, kepada 40 lembaga keagamaan di Tasikmalaya, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
    Sejak 28 Maret 2025, sebanyak 20 ulama telah memenuhi panggilan klarifikasi di Polres Tasikmalaya Kota, terkait penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2023.
     
    Namun hingga kini, belum diketahui dasar bukti kesalahan yang dimiliki oleh penyidik.
    Proses penggunaan dana diklaim telah sesuai dengan peruntukannya, dan pihak kepolisian pun dinilai belum memiliki dua alat bukti yang cukup.
    Andi menilai, pemanggilan ini justru mengindikasikan adanya kepentingan tertentu menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.
    “Pertama, kita akan laporkan hal ini ke Kompolnas. Kedua, kita akan lakukan upaya hukum mencari siapa dalang di balik ini. Karena sesuai data yang didapatkan, kita sudah tahu siapa dalangnya dan betul adanya kepentingan PSU sebagai kampanye hitam,” ungkap Andi.
    “Biasanya saya sudah banyak kasus menangani, kalau adanya pengaduan pasti dicantumkan pelapornya siapa. Kalau dalam kasus terhadap para ulama ini, tidak disebutkan siapa pelapornya,” lanjutnya.
    Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip due process of law.
    Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochawan belum memberikan pernyataan terkait penghentian pemanggilan ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI Doakan Netanyahu sebagai Buronan Internasional Segera Ditangkap – Halaman all

    MUI Doakan Netanyahu sebagai Buronan Internasional Segera Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan dukungan terhadap langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

    Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut bahwa Netanyahu kini resmi berstatus sebagai buronan internasional, dan dirinya secara terbuka mendoakan agar sang perdana menteri segera ditangkap, di mana pun ia berada.

    “Sekarang Netanyahu adalah buronan internasional. Kita berdoa mudah-mudahan suatu saat dia ditangkap, entah di mana pun itu. Tentu tidak di Indonesia, karena di sini dia jelas tidak akan mungkin masuk,” ujar Sudarnoto Abdul Hakim, dalam acara Silaturahmi Idul Fitri Majelis Ulama Indonesia di Kantor MUI, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Netanyahu Kerap “Melipir”, Peluang Ditangkap Makin Besar usai Lengser

    Menurut Sudarnoto, keputusan ICC telah mempersempit ruang gerak Netanyahu secara drastis. Kini, ia dikabarkan menghindari bepergian ke negara-negara yang terikat dengan Statuta Roma—dasar hukum ICC—karena berpotensi langsung ditangkap.

    “ICC sudah menetapkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Dalam bacaan saya, sekarang dia kalau pergi ke luar negeri ‘melipir’, menghindari negara-negara yang terikat dengan resolusi penangkapan pelaku kejahatan perang,” tutur Sudarnoto.

    Selama masih menjabat sebagai kepala pemerintahan, Netanyahu dinilai masih memiliki “tameng kekuasaan”. Namun, MUI menilai itu hanya akan berlangsung sementara.

    “Selama jadi Perdana Menteri, dia punya power untuk lakukan langkah-langkah destruktif. Tapi itu sebenarnya adalah cara untuk menyelamatkan diri. Begitu dia turun, dia tidak punya kekuatan lagi, dan akan mudah ditangkap,” ujarnya.

    Dunia Harus Berani Bertindak

    Sudarnoto menyampaikan bahwa langkah-langkah penting sudah dilakukan oleh komunitas internasional, termasuk fatwa Mahkamah Internasional (ICJ) terkait kejahatan Israel di Gaza yang sudah diserahkan ke PBB.

    Namun, kini semua mata tertuju pada dunia internasional, apakah berani dan konsisten menegakkan hukum internasional?

    Ini waktunya dunia internasional membuktikan integritasnya. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan atau kekuatan militer.

    Kini, menurut Sudarnoto, tinggal menunggu keberanian dan konsistensi komunitas internasional untuk menegakkan hukum.  

  • PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PKS mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia untuk mendapat pengobatan hingga tuntas.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai bahwa upaya Presiden Prabowo Subianto itu harus didukung penuh karena rakyat Gaza bisa diselamatkan dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    “Ini upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” tuturnya dikutip, Minggu (13/4/2025). 

    Jazuli mengatakan bahwa kondisi Palestina saat ini sangat memprihatinkan, terutama di sekitar Jalur Gaza. Pasalnya, kata Jazuli, tidak ada lagi fasilitas kesehatan karena semuanya sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, hingga obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” kata Jazuli.

    Dia memastikan bahwa DPR bakal dukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan warga Palestina di Jalur Gaza. 

    “Ini amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.