Institusi: MUI

  • Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    JAKARTA – Sejarah hari ini, enam tahun yang lalu, 29 Mei 2019, Menteri Agama era pemerintahan Gus Dur, Tolchah Hasan meninggal dunia karena kanker pencernaan. Kepergiannya membawa duka yang amat dalam bagi seantero Nusantara.

    Sebelumnya, Tolchah dikenal sebagai ulama yang gemar membaca dan berdiskusi. Narasi itu membuat Gus Dur mengangkatnya jadi Menag. Kiprahnya sebagai Menag gemilang. Ia dikenal peduli dengan moralitas bangsa. Ia juga dikenal sebagai penjaga kerukunan antar umat beragama.

    Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak pernah pusing urusan mengangkat Menag. Ia memahami benar jika posisi Menag harus diisi oleh mereka yang mampu mejaga posisi jadi menteri untuk semua agama.

    Narasi itu membuat Gus Dur akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Tolchah Hasan. Pilihan itu diambil karena Gus Dur menganggap Tolchah bukan cuma seorang ulama besar. Namun, Tochah dianggap sebagai ulama yang terbuka dengan pengetahuan yang luas.

    Tolchah sendiri sama seperti Gus Dur yang kutu buku. Keduanya kemudian memandang penting urusan keberagaman di Indonesia. Kiprah Tolchah pun kerap memajukan urusan keberagaman. Ia bertindak jadi menteri untuk semua agama.

    Suasana di rumah duka Almarhum KH Tolchah Hasan di Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (29/5/2019). (ANTARA/Vicki Febrianto)

    Jejak itu terlihat kala ia mencoba mendamaikan antara kelompok Islam dan Kristen dalam konflik Ambon dan Poso. Andil Tolchah membuat kerukunan dan harmoni umat beragama hadir wilayah konflik. Tolchah pun andil pula dalam mengenalkan manajemen haji Indonesia kepada dunia internasional.

    Ajian itu dianggap bisa membantu negara-negara di dunia dalam hal penyelengaraan haji di negaranya. Ia juga jadi salah satu aktor penting munculnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kepempinan Tolchah memang singkat. Ia hanya memimpin dari 1999 hingga 2001 satu saja. Namun, jejaknya harum.

    Tolchah tak lantas berdiam diri menikmati masa pensiunnya di rumah saja. Ia justru terus aktif dalam berkontribusi untuk umat Islam. Ia diketahui menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) era 2007-2014.

    “Tolchah Hasan memobilisasi pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam periode Menteri Agama sebelumnya Prof. H.A. Malik Fadjar. Selain itu, ia memobilisasi pembentukan kelembagaan wakaf di tingkat nasional.

    “Langkah itu dimulai dari tim badan wakaf hingga berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana ia mendapat amanah menjadi Ketua Badan Pelaksana BWI selama dua periode,” ujar M. Fuad Nasar dalam tulisannya di laman Kemenag berjudul Mengenang KHM Tolchah Hasan (2019).

    Jejak kepemimpinan Tolchah harum. Sekalipun Tolchah sendiri telah tiada pada 29 Mei 2019. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker pencernaan di Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Jawa Timur. Kepergian Tolchah membawa duka yang amat dalam.

    Ucapan belasungkawa muncul dari mana-mana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut berduka. Narasi itu karena Tolchah sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI 2010-2015. Tolchah dianggap sebagai sosok yang menginsiprasi.

    “Ada satu hal yang beda dari beliau. Saya dekat dengan Kiai Makruf, Kiai Hasyim Muzadi dan Kiai Tolchah. Nah Kiai Tolchah itu punya spesifik adalah senang ilmu. Beliau itu selalu baca. Dan pasti selalu memburu buku-buku baru. Itu yang bisa diteladani kita. Saya ikut belasungkawa.”

    “Saya dengan beliau itu kayak anaknya. Jadi saya banyak dapat pelajaran dari beliau. Memang beliau guru di NU. Ketika beliau jadi Wakil Rais Aam saya jadi ketua Lembaga Bahtsul Masail,” ujar Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis sebagaimana dikutip laman MUI, 29 Mei 2019.

  • Respons Menteri Agama soal Beda Pendapat Penyembelihan Dam Jemaah Haji di Indonesia – Page 3

    Respons Menteri Agama soal Beda Pendapat Penyembelihan Dam Jemaah Haji di Indonesia – Page 3

    Kementerian Agama mempertimbangkan manfaat dari penyembelihan hewan dam di Indonesia. Salah satunya adalah memberi keuntungan ekonomi kepada peternak kambing di Indonesia. Dagingnya pun bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia.

    “Dan juga sudah bisa dipastikan, insya Allah tidak ada manipulasi, misalnya, seperti yang terjadi di sana. Katanya ya, ini kita juga belum buktikan, ada ketidaksesuaian dengan jumlah yang seharusnya dibeli dan yang disetor oleh jemaah karena di sana kan tidak langsung kita beli kambingnya, tidak pernah kita lihat di mana sembelihnya,” terang Menag.

    Untuk mencegah hal-hal tersebut, pihaknya mengajukan usulan agar jemaah haji Indonesia bisa menyembelih dam di Indonesia, tidak di Makkah. “Mungkin bisa disebut illat (sifat yang menjadi landasan hukum) ya, tapi illat itu pun juga ada kriterianya dalam hukum fikih,” sambungnya.

    Namun, hal itu memerlukan pertimbangan hukum fikihnya dan itu yang diajukan kepada MUI. MUI menanggapi pertanyaan itu dengan mengirimkan surat balasan. “Kami mendapatkan jawaban kemarin dari Majelis Ulama, bahwa selama illat-nya belum cukup, maka belum dimungkinkan untuk melakukan penyembelihan di Indonesia. Logikanya masih harus dilakukan di Makkah,” kata Menag.

  • Idul Adha 2025 Tahun Berapa Hijriah? Simak Informasinya!

    Idul Adha 2025 Tahun Berapa Hijriah? Simak Informasinya!

    Jakarta

    Idul Adha menggunakan istilah “Hijriah” di setiap penyebutannya. Ini sama dengan peringatan Islam lainnya, seperti Idul Fitri, Isra Mikraj, Maulid Nabi Muhammad SAW hingga Tahun Baru Islam.

    Untuk Idul Adha 2025, tahun berapa hijriah? Berikut ulasannya.

    Berdasarkan Kalender Hijriah 2025 yang diterbitkan Kemenag dan SKB 3 Menteri Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, Idul Adha 2025 merupakan 1446 Hijriah. Idul Adha 2025 jatuh pada tanggal 6 Juni 2025.

    Sejarah Kalender Hijriah

    Menurut situs resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), kalender Hijriah berawal dari Gubernur Abu Musa Al-Asyari yang mengirimkan surat kepada Khalifah Umar Bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Tujuannya untuk mengungkapkan kebingungannya perihal surat yang tidak memiliki tahun.

    Pada masa itu, umat Muslim masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam dalam menggunakan penanggalan sebatas bulan dan tanggal tanpa tahun. Hal itu menyulitkan sang Gubernur saat melakukan pengarsipan dokumen. Atas keresahan ini, muncul gagasan awal untuk menetapkan kalender Islam.

    Menindak lanjuti surat dari Abu Musa al-Asy’ari, Khalifah Umar memanggil Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf RA, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam RA, Sa’ad bin Waqqas, serta Thalhan bin Ubaidillah sebagai tim yang bertugas penyusunan kalender Islam.

    Selanjutnya pembahasan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Khalifah Umar memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam susunan tahun Hijriah. Pendapat ini didukung Utsman bin Affan. Alasannya meskipun hijrah dilakukan di bulan Rabi’ al-Awwal, akan tetapi permulaan Hijrah dimulai sejak bulan Muharram.

    Khalifah Umar mengatakan, wacana hijrah dimulai setelah beberapa sahabat membaiat Nabi, yang dilaksanakan pada penghujung bulan Zulhijah. Adapun bulan yang muncul setelah Zulhijah yaitu bulan Muharram. Oleh sebab itu, Muharram dipilih serta disepakati menjadi bulan pembuka dalam tahun Hijriah.

    (kny/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Ini Daftar Amirul Hajj Musim Haji 2025, Ada Menteri hingga Penasihat Khusus Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemrnag) RI membentuk susunan delegasi jemaah haji asal Indonesia atau Amirul Hajj untuk musim haji 2025. Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sementara Wamenag Romo Muhammad Syafi’i sebagai Wakil Amirul Hajj.

    “Sesuai dengan undang-undang bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj, saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian, Wakil Amirul Hajj, Romo Muhammad Syafi’i,” kata Nasaruddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

    Pada hari ini, Amirul Hajj terbang ke Saudi untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dalam melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji,” tutur Nasaruddin.

    “Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji terutama di masa-masa akan datang,” sambungnya.

    Berikut daftar Amirul Hajj Indonesia pada musim 2025:

    Ketua Amirul Hajj: Nasarudin Umar (Menteri Agama)

    Wakil Ketua Amirul Hajj: Romo Muhammad Syafi’i (Wakil Menteri Agama)

    Sekretaris Amirul Hajj: Arskal Salim (Sesditjen Pendidikan Islam Kemenag)

    Wakil Sekretaris Amirul Hajj: Jojon Novandri (Tenaga Ahli Kemenag)

    Anggota Amirul Hajj dari Kalangan Menteri dan/atau Kepala Badan:

    1. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi

    2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi

    3. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf

    4. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak

    5. Kepala BPOM Taruna Ikrar

    6. Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy

    7. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Anggota Amirul Hajj dari kalangan organisasi Islam:

    1. Sekjen MUI Amirsyah, Sanusi Tambunan

    2. Katib ‘Aam PBNU, Ahmad Said Asrori

    3. Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar

    4. Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sekaligus Rektor IPB University, Arif Satria.

     

  • Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Haji 2025, Amirul Hajj Bertolak Ke Makkah Bawa Misi Khusus Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis (29/5/2025) siang. Rombongan ini bertolak dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, pukul 13.41 WIB.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar selaku ketua Amirul Hajj tahun ini, menyampaikan tugas utama delegasi adalah memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Makkah.

    “Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan diplomasi haji di Arab Saudi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” ujar Nasaruddin.

    UU tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sementara itu, penugasan para delegasi diberikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Delegasi Bertugas Selama 20 Hari di Makkah

    Selama di Arab Saudi, delegasi Amirul Hajj akan berada di Tanah Suci selama 20 hari, dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025. Mereka juga akan didampingi 22 orang Mustasyar Diny (konsultan ibadah), guna memastikan pelaksanaan ibadah jemaah berjalan lancar dan sesuai syariat.

    Hingga saat ini, menurut laporan Nasaruddin kloter yang telah diberangkatkan mencapai 482. Untuk  jemaah haji reguler berjumlah 180.734 orang

    Semantara itu, calon haji 2025 perempuan mencapai 105.085 dan laki-laki berjumlah 84.649 ornag. Jemaah haji khusus yang telah tiba sebanyak 15.033.

    Susunan Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Keberangkatan Amirul Hajj menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Diharapkan, kehadiran mereka dapat memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah haji Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama diplomatik dengan Arab Saudi.

  • Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Haji 2025, Menag Nasaruddin Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengumumkan susunan delegasi Amirul Hajj 1446 H/2025 M pada Kamis (29/5/2025). Delegasi ini akan memimpin dan mengawal langsung pelaksanaan ibadah haji 2025 di Makkah, Arab Saudi.

    Dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan delegasi Amirul Hajj tahun ini terdiri dari tokoh-tokoh penting lintas instansi dan organisasi.

    Tugas Utama Delegasi Amirul Hajj 2025

    Keberangkatan delegasi Amirul Hajj ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka memiliki misi khusus untuk:
    1. Memastikan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berjalan maksimal
    2. Memimpin misi haji Indonesia secara menyeluruh
    3. Melaksanakan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi selama musim haji

    “Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin.

    Waktu dan Jadwal Keberangkatan

    Rombongan Amirul Hajj diberangkatkan dari Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang pada pukul 13.41 WIB.

    Mereka dijadwalkan berada di Makkah selama 20 hari, dan akan kembali ke Indonesia pada 17 Juni 2025, jika tidak ada hambatan mendesak.

    Susunan Lengkap Delegasi Amirul Hajj 1446 H

    Berikut adalah nama-nama pejabat dan tokoh penting yang tergabung dalam delegasi:
    1. Menteri Agama (Ketua Amirul Hajj) Nasaruddin Umar 
    2. Wakil Menteri Agama (Wakil Amirul Hajj) Muhammad Syafi’i
    3. Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf
    4. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak
    5. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy
    6. Kepala BPOM Taruna Ikrar
    7. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
    8. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan
    9. Khatib ‘Aam PBNU Akhmad Said Asrori
    10. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar 
    11. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi
    12. Ketua Umum ICMI Arif Satria
    13. Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman
    14. Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam M Arskal Salim
    15. Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama Jojon Novandri

    Delegasi Amirul Hajj 1446 H diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Keberadaan tokoh-tokoh penting dalam rombongan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat haji secara menyeluruh, profesional, dan penuh tanggung jawab.

  • Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    Bertentangan dengan Fatwa, MUI Tegaskan Upaya Pemerintah Susun Dasar Hukum Sembelih Dam di RI Tidak Boleh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun dasar hukum syariat untuk penyembelihan Dam (denda ibadah haji) jemaah Indonesia. Hal tersebut diprotes sejumlah kalangan.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis salah satu yang menyoroti. Ia meminta Kemenag fokus pada penyelenggaraan haji.

    “Sebaiknya fokus pada pelayanan haji bukan bayar dam. Itu pelayanan, agar penyelenggaraan haji lebih baik,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Kamis (29/5/2025).

    Cholil menngatakan, pihaknya telah menegaskan sembelih Dam di Indonesia tidak boleh.

    “MUI sudah menegaskan tak boleh sembelih dam di Indonesia. Illat (alasan) baru itu bisa menyebelih di Indonesia klo ada ‘udzur syar’i dan hissi,” terangnya.

    Rencana Kemenag itu diungkapkan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Karena ini masalah fikih, harus konkret ya, kan, dasarnya harus konkret semuanya. Harus legal betul,” kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa kemarin.

    Keinginan Kemenag itu, bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan keharaman penyembelihan daging Dam Tamattu di luar tanah haram.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan Nasional 29 Mei 2025

    Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Bidang Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ), Sudarnoto, menilai sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    konsisten terhadap dukungan kemerdekaan
    Palestina
    , tercermin dari pernyataan terbaru saat bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron.
    “Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaan membuka
    hubungan diplomatik
    dengan
    Israel
    dengan syarat Palestina merdeka, itu bisa dimengerti. Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia anti-penjajahan (termasuk Israel yang nyata-nyata menjajah) dan membela negara mana pun termasuk Palestina yang terjajah,” kata Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini mengatakan bahwa jika Israel tidak lagi menjajah dan seluruh pasukannya mundur dari Gaza, serta tanah yang direbut paksa dikembalikan ke Palestina, maka Indonesia tak lagi punya alasan untuk membenci Israel.
    “(Karena) tujuan akhir Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina,” kata dia.
    Meski demikian, MUI memiliki catatan penting agar apa yang disampaikan Prabowo soal hubungan diplomatik dengan Israel diperhatikan.
    MUI berharap agar Israel tidak lolos dari jerat hukum atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan kepada bangsa Palestina.
    “Dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian
    solusi dua negara
    atau
    two states solution
    .
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional Nasional 29 Mei 2025

    MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Majelis Ulama Indonesia
    (MUI) memberi catatan terhadap peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan
    Israel
    , jika
    Palestina
    merdeka.
    Tegas MUI, Israel sebagai negara yang melakukan kejahatan tetap harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.
    “Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC (International Criminal Court),” ujar Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Di samping itu, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel jika
    Palestina merdeka
    dan kedaulatannya diakui.
    Selama, Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza.
    “Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata Sudarnoto.
    Menurutnya, tujuan akhir dari membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut.
    Karenanya, ia paham dengan pernyataan Presiden
    Prabowo Subianto
    soal peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, jika Palestina merdeka.
    “Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia antipenjajahan, termasuk (kepada) Israel yang nyata-nyata menjajah dan membela negara manapun termasuk Palestina yang terjajah,” ujar Sudarnoto.
    Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian two states solution.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mbak Wali Bersama Para Kyai dan Ibu Nyai di Jawa Timur Buka Gerakan Nasional Ayo Mondok

    Mbak Wali Bersama Para Kyai dan Ibu Nyai di Jawa Timur Buka Gerakan Nasional Ayo Mondok

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Gerakan Nasional Ayo Mondok, bersama KH Anwar Iskandar, Kyai Luqman, Gus Hans, Gus Faried, Gus Maksum dan Ning Eva Munir, Rabu (28/5/2025). Pembukaan Gerakan Nasional Ayo Mondok yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kediri, ditandai dengan pemukulan rebana secara simbolis.

    Gerakan Nasional Ayo Mondok ini dihadiri oleh para kyai, ibu nyai, gawagis dan nawaning dan diisi dengan kegiatan Muhasabah dan Halaqoh (Muhalaqoh). Selain itu, yang menjadi tema pada gelaran ini adalah Digitalisasi Dakwah: Dari Mimbar ke Layar TV.

    “Tadi saya telah membuka Gerakan Nasional Ayo Mondok. Kegiatan ini adalah kegiatan yang positif di mana seluruh kyai, ibu nyai, gawagis dan nawaning se-Jawa Timur berkumpul di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kediri ini,” terang Mbak Wali.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri mengungkapkan bahwa para kyai, ibu nyai, gawagis dan nawaning hadir dalam kegiatan Gerakan Nasional Ayo Mondok ini, untuk bersama-sama melakukan rembuk atau diskusi terkait permasalahan yang ada di pondok pesantren khususnya terkait kekerasan perempuan dan anak. Nantinya hasil rembuk ini, harapannya dapat memberikan solusi terbaik agar ke depan tidak ada lagi permasalahan kekerasan di pondok pesantren.

    Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut Mbak Wali juga sesuai dengan visi misi Kota Kediri yakni membangun Kota Kediri yang lebih Mapan (Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni). Karena Pemerintah Kota Kediri terus berupaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Sementara itu, Gus Hans Ketua Panitia Gerakan Nasional Ayo Mondok mengungkapkan bahwa Gerakan Nasional Ayo Mondok ini adalah support system dari organisasi-organisasi yang sudah ada, yang berkaitan dengan pemberdayaan dunia pesantren. Namun, pada Gerakan Nasional Ayo Mondok tahun ini, fokusnya pada kemediaan.

    Maka dari itu, Gerakan Nasional Ayo Mondok turut mengundang CEO dari TV One salah satu televisi nasional untuk bisa mengajari, agar para santri juga melek terhadap dunia media, multiplatform dan media mainstream. “Nanti mereka akan dilatih menjadi bagian dari dunia televisi, dengan harapan bisa memberikan kontribusi positif terhadap informasi-informasi yang menyehatkan bagi dunia pesantren di Indonesia,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Mbak Wali juga menyambut kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad, yang juga diundang sebagai narasumber pada kegiatan Gerakan Nasional Ayo Mondok.

    Hadir pula, Ketua MUI Pusat sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien KH. Anwar Iskandar, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Kasdim 0809 Kediri Mayor Inf Yuliadi Purnomo, Ibu Nyai Yayan Hanyani, Ketua Gerakan Nasional Ayo Mondok KH Luqman Harist Dimyathi.

    Ketua Panitia Muhalaqoh H. Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Segenap Narasumber Hj. Alissa Qotrunnada Wahid, Hj. Aina ‘Ainaul Mardliyah, KH. Maksum Faqih, KH. Misbahul Munir, Kepala Kemenag  Kota Kediri Zamroni, segenap Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Timur, serta segenap Gus dan Ning Pondok Pesantren se-Jawa Timur. [nm/ian]