Xcloud.id

Institusi: MUI

  • Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebua video yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI viral di media sosial. Bermuatan promo destinasi Candi Borobudur.

    Video itu disebut-sebut mulanya diunggah akun X @/Ngobrolsantaiindonesia. Namun hingga kini belum terkonfirmasi, mengingat akun dimaksud tidak ditemukan.

    Video yang berdurasi sekitar 30 detik yang tersebar, memperlihatkan anak perempuan berbicara keunggulan wisata Borobudur.

    Namun yang jadi sorotan, narasi digunakan dianggap menyentil agama lain. Disebutkan biaya beribadah umrah dan haji yang mahal.

    “Ini ko’ istilahnya umrah ya, yang disuruh ngomong anak-anak,” Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (3/5/2025).

    Ia mengatakan, tidak ada salahnya berwisata ke manapun. Tapi mestinya tak menyinggung agama lain.

    “Mau wisata ke brobudur atau ke sungai silahkan suka-suka,” ujarnya.

    “Tapi juga jangan nyinggol agama lain yang pulahan juta umrah maupun yang antri haji ya suka-suka aja,” tambah Cholil.

    Pada dasarnya, ia mengatakan tiap orang bebas memeluk agama masing-masing.

    “Toh kita menganut bebas menjalankan ajaran agama masing-masing. Dasarnya Pancasila,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Polemik Ayam Goreng Widuran, Legislator Minta Pengawasan Kehalalan Diperketat

    Polemik Ayam Goreng Widuran, Legislator Minta Pengawasan Kehalalan Diperketat

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti kasus rumah makan Ayam Goreng Widuran yang viral disebut non-halal. Dia sepakat rumah makan itu ditutup sementara.

    “Saya sepakat dengan langkah ini demi memastikan kehalalan produk, tapi pihak manajemen tetap harus bertanggung jawab terhadap para pegawainya,” kata Arzeti kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

    Arzeti mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan untuk rumah makan. Dia juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membangun sistem verifikasi terpadu sebagai langkah perbaikan bagi perlindungan konsumen.

    “Khususnya terkait informasi kehalalan produk-produk yang dikonsumsi. Pemerintah, termasuk Pemda dan BPOM tidak boleh abai terhadap proses pengawasan menu makanan. Sistem verifikasi terpadu yang melibatkan koordinasi antar-instansi diperlukan untuk menjamin konsumen mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujarnya.

    Arzeti juga meminta agar Pemerintah tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia menilai, perlu ada pengawasan yang lebih komprehensif dan terstandar secara nasional untuk memastikan semua pelaku usaha kuliner mencantumkan status halal, non-halal, atau belum bersertifikat halal.

    “Dan ini harus dipasang secara terang-terangan, baik di tempat usaha, menu, maupun platform digital seperti aplikasi pemesanan makanan dan media sosial resmi,” ungkap Arzeti,

    Di sisi lain, Arzeti mendorong BPOM bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM kuliner terkait pentingnya transparansi bahan baku.

    “Transparansi bukan hanya soal etika saja, tapi yang terpenting adalah keadilan dan perlindungan bagi konsumen,” ucap Arzeti.

    “Dan kejujuran dalam berniaga harus dimiliki oleh para penjual makanan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan prinsip ini dijalankan oleh seluruh pelaku usaha, sebelum kepercayaan publik kembali tercederai oleh kelalaian yang seharusnya bisa dicegah sejak awal,” ujar Arzeti.

    Sebelumnya, polisi menyatakan belum bisa melakukan intervensi karena belum menemukan unsur pidana dalam kasus itu.

    Polisi mengatakan terkait pencantuman label halal maupun non-halal bisa dilihat dari sisi hukum pidana dan administrasi. Dalam kasus ini, Ayam Goreng Widuran belum mendaftarkan produknya dengan label halal.

    “Dalam hal tersebut, masih dalam kewenangannya sanksi administrasi dari Pemkot Solo ataupun dari pantauan badan pengelola produk halal sehingga secara pidana itu belum sama sekali masuk ke ranah pidana,” kata Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo kepada wartawan di Mapolresta Solo, dilansir detikJateng, Senin (2/6/2025).

    Polisi pun sudah berkoordinasi dengan Pemkot Solo, yang saat ini sudah memberikan sanksi administrasi ke Ayam Goreng Widuran. Sanksi itu berupa penutupan sementara.

    Dijelaskan, mengacu pada Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang pelaku usaha yang tidak mengurus atau memenuhi sertifikat halal, maka pelaku usaha akan mendapatkan teguran lisan, peringatan tertulis, dan/atau denda administrasi.

    (eva/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ulama dan Tokoh Jatim Tolak Vaksin TBC Jika Tanpa Transparansi

    Ulama dan Tokoh Jatim Tolak Vaksin TBC Jika Tanpa Transparansi

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur menyampaikan penolakan terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Hal ini khususnya jika prosesnya dinilai tidak transparan dan tidak memenuhi prinsip keselamatan rakyat.

    Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Jatim di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025).

    Perwakilan dari kelompok 40 habaib dan ulama Jatim, Drs. KH. Fadholi Moh. Ruham, M.Si, menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi yang menyangkut generasi muda bangsa tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi tanpa penjelasan terbuka dan akuntabel.

    “Semua ternyata bermula dari adanya rencana uji coba vaksin TBC. Jika benar direalisasikan dan tanpa memenuhi prinsip transparansi tentang manfaat terutama, lalu tujuan jujurnya apa? Kalau tujuannya tidak jujur, kamu tidak bisa mengerti,” ujar KH. Fadholi.

    Dia menegaskan bahwa vaksinasi adalah urusan besar yang menyentuh aspek hukum, adat, dan keselamatan publik. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan atas dasar proyek atau agenda tersembunyi yang tidak diketahui publik.

    “Jangan-jangan yang beredar di masyarakat bahwa ini proyek. Daripada itu, kami sangat menolak,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, para tokoh juga meminta agar DPRD Jawa Timur mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat nasional. Mereka mendorong agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat segera mengeluarkan fatwa mengenai status vaksin TBC tersebut.

    “Kalau sudah ada fatwa berarti akan ada upaya secara hukum Islam termasuk secara keselamatan rakyat,” lanjut KH. Fadholi.

    Dia juga menyebut praktik vaksinasi yang dinilai tidak manusiawi, terutama ketika dilakukan pada anak-anak yang belum mendapatkan pemahaman utuh dan harus dipaksa oleh orang tuanya.

    “Banyak peristiwa yang terekam bahwa anak dipaksakan, yang mesti dipegang orang tua untuk suntik. Ini sangat tidak manusiawi. Di situ saja sudah tidak jelas dan tidak jujur, dari situ saja tidak perlu dipaksakan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus mengedepankan keselamatan dan martabat rakyat dalam setiap bentuk kerja sama internasional, termasuk program vaksinasi.

    “Harus kita pegang teguh dan diprioritaskan, dan jika vaksin ini dipaksakan tanpa memenuhi poin-poin dalam surat ini, kami, habib, ulama, dan tokoh Jawa Timur siap melakukan langkah-langkah hukum,” tutupnya. [asg/but]

  • Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.

    “Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

    Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.

    Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina

    Dukungan MUI

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti. 

    Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah. 

    “Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.

    “Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.

    Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.

    “MUI mendukung pemerintah karena  pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.

    Jangan Terburu-buru

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • Apa Kabar Pembatasan Penyaluran BBM Subsidi Pertalite? – Page 3

    Apa Kabar Pembatasan Penyaluran BBM Subsidi Pertalite? – Page 3

    Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa orang kaya yang mengonsumsi gas LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hukumnya haram.

    Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan bahwa subsidi ditujukan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan, sehingga penggunaannya oleh orang kaya dianggap melanggar aturan.

    “Orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi,” ujar Kiai Miftah dikutip dari mui.or.id, Kamis (6/2/2025).

    Kiai Miftah menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan distribusi BBM bersubsidi untuk transportasi umum dan nelayan, sementara Pertalite diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Begitu pula dengan gas LPG 3 kg, yang disubsidi untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani kecil.

    “Semua itu sudah memiliki aturan distribusinya, termasuk sanksi bagi pelanggar. Dalam Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram,” tegasnya.

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waspada! Ini 9 Cara Kenali Makanan yang Pakai Minyak Babi

    Waspada! Ini 9 Cara Kenali Makanan yang Pakai Minyak Babi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kontroversi Ayam Goreng Widuran Solo yang viral belum lama ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam industri kuliner, terutama terkait penggunaan bahan nonhalal seperti minyak babi. Lalu, bagaimana cara kenali makanan pakai minyak babi?

    Restoran legendaris yang berdiri sejak 1973 ini menuai sorotan karena menggunakan minyak babi untuk kremesan ayam tanpa pemberitahuan jelas, membuat banyak konsumen muslim merasa tertipu.

    Bagi Anda yang ingin lebih waspada, berikut ini cara mengenali makanan yang menggunakan minyak babi.

    Cara Mengenali Makanan Pakai Minyak Babi

    Minyak babi atau lard kerap digunakan dalam dunia kuliner karena mampu menghasilkan tekstur renyah dan cita rasa gurih yang khas. Namun, bagi sebagian orang, terutama yang memiliki pantangan konsumsi daging babi karena alasan agama atau kesehatan, mengetahui keberadaan minyak babi dalam makanan menjadi hal penting.

    1. Perhatikan rasa dan tekstur yang sangat gurih

    Minyak babi memberi sensasi gurih alami, bahkan tanpa tambahan penyedap rasa. Ciri lainnya adalah tekstur yang lebih renyah dan ringan, terutama pada bagian gorengan seperti kremesan atau kulit ayam.

    2. Cek aroma setelah digoreng

    Berbeda dari minyak sayur atau kelapa sawit yang biasanya meninggalkan aroma menyengat, minyak babi cenderung tidak berbau tajam. Makanan yang digoreng dengan lard terasa lebih netral dari segi aroma, tetapi justru lebih gurih saat dimakan.

    3. Tanyakan langsung bahan ke penjual

    Jika Anda ragu, jangan segan untuk bertanya apakah makanan menggunakan minyak hewani, khususnya babi. Penjual yang jujur dan transparan akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam kasus Ayam Goreng Widuran, beberapa pelanggan muslim mengaku tidak diberitahu kremesan digoreng dengan minyak babi, meski sudah bertanya.

    4. Periksa label atau sertifikasi halal

    Makanan yang sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI atau BPJPH biasanya lebih bisa dipercaya kehalalannya. Cek label halal pada kemasan, papan menu, atau bahkan di media sosial restoran bersangkutan. Selama lebih dari 50 tahun, makanan di Ayam Goreng Widuram disajikan tanpa keterangan nonhalal, yang membuat banyak konsumen merasa ditipu.

    5. Waspadai restoran tanpa keterangan jelas

    Jika sebuah restoran tidak memberikan informasi jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan, terutama di kawasan mayoritas muslim, Anda perlu ekstra hati-hati. Cek juga testimoni di Google Review atau media sosial.

    6. Perhatikan daya tahan dan tekstur makanan

    Makanan yang menggunakan minyak babi, terutama yang sudah dihidrogenasi, cenderung lebih tahan lama dan tetap renyah meski disimpan beberapa waktu. Jika gorengan tetap kriuk dalam waktu lama, itu bisa jadi petunjuk penggunaan lard.

    7. Cari informasi di media sosial dan ulasan

    Sebelum mencoba makanan dari tempat baru, cari ulasan atau review netizen di internet. Banyak pelanggan yang secara sukarela berbagi pengalaman mereka soal transparansi bahan dan label halal sebuah tempat makan.

    8. Hindari makanan tradisional yang tidak dijelaskan bahannya

    Beberapa makanan tradisional Tionghoa, peranakan, atau kuliner tertentu dari Asia Timur memang secara umum menggunakan minyak babi dalam proses memasaknya. Jika tidak ada penjelasan atau sertifikasi, sebaiknya berhati-hati.

    9. Hati-hati dengan istilah tersembunyi di menu

    Beberapa restoran menggunakan istilah asing atau umum untuk menyamarkan bahan yang digunakan. Misalnya, shortening atau rendered fat bisa saja merujuk pada minyak babi. Perhatikan deskripsi menu dengan seksama.

    Kasus Ayam Goreng Widuran Solo menjadi pelajaran penting bagi konsumen untuk lebih waspada terhadap makanan yang menggunakan minyak babi. Dengan memperhatikan rasa, tekstur, aroma, dan transparansi informasi dari restoran, Anda dapat mengenali makanan nonhalal.

  • Gernas Ayo Mondok: Gelar Muhalaqoh Bareng Raffi Ahmad, Siapkan Santri Melek Digital

    Gernas Ayo Mondok: Gelar Muhalaqoh Bareng Raffi Ahmad, Siapkan Santri Melek Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok menggelar Muhasabah dan Halaqoh (Muhalaqoh) di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amien, Ngasinan, Kota Kediri. Forum ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

    Muhalaqoh ini bertema ‘Digitalisasi Dakwah: Dari Mimbar ke Layar TV’. 600 kiai se-Jawa Timur mengikuti dengan penuh khidmat.

    Ketua Harian Gernas Ayo Mondok, KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan paket lengkap. Sesi awal, yaknk muhasabah, para peserta diajak untuk melihat dan mengakui bahawa internal pesantren masih tak luput dari kekurangan.

    “Kami membuka diri untuk evaluasi, menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar Gus Hans.

    Setelah muhasabah, dilanjutkan dengan halaqah. Di sesi ini, para ulama berembug untuk mencari solusi dan arah pesantren ke depan.

    Salah satunya, kata Gus Hans, yakni bagaimana membangun sinergi antara pesantren dan media. Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan santri sebagai pelaku aktif dalam dunia digital.

    “Jika media digital dikelola oleh orang-orang pesantren, mereka tidak akan tega menyebarkan informasi yang tidak benar. Mereka akan menyampaikan informasi sesuai dengan kebenaran yang mereka pahami,” katanya.

    Raffi Ahmad dalam sesi halaqoh, menyampaikan era digital membuka peluang besar bagi para santri untuk tampil dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara lebih luas dan modern

    “Santri harus percaya diri. Mereka bukan hanya pewaris tradisi, tetapi juga pemimpin masa depan. Kita harus mengajarkan agama dengan cinta dan menjangkau masyarakat lewat media seperti Instagram dan TikTok,” ujarnya

    Pria yang juga aktor dan juga presenter kawakan itu menceritakan sebuah kisah inspiratif, di mana ada seseorang yang membuat konten saat dirinya secara membersihkan masjid. Konten itu akhirnya viral, hingga diundang menunaikan ibadah haji oleh Raja Arab Saudi.

    “Itu dari mana viralnya? Dari teman-teman, dari media sosial, ada televisi. Kalau waktu belajar, 100% kita belajar. Tapi nanti kalau ada waktunya kita lagi memang santai, kita bisa viralkan kebaikan-kebaikan di sosial media,” tuturnya.

    Adapun muhalaqoh ini turut diapresiasi Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Mbak Vinanda ikut hadir sekaligus ikut membuka kegiatan ini.

    “Kegiatan ini adalah kegiatan yang positif di mana seluruh kiai, ibu nyai, gawagis dan nawaning se-Jawa Timur berkumpul di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kediri,” kata perempuan yang akrab disapa Mbak Vinanda ini.

    Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum MUI sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien KH Anwar Iskandar, Ketua Gerakan Nasional Ayo Mondok KH Luqman Harist Dimyathi, Ketua PBNU yang jadi salah satu narasumber, Alissa Wahid, Gus Faried, Gus Maksum, CEO TVOne Maria Goretti Limi, dan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha. [tok/aje]

  • Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

    Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

    Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Organisasi-organisasi masyarakat Islam angkat bicara mengenai Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang menyatakan Indonesia siap mengakui
    Israel
    sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui kedaulatan
    Palestina
    .
    Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki “The Holy Land” itu.
    Namun, kata Prabowo, hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.
    “Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo.
    Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai
    ormas Islam
    di Indonesia.
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
    Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
    “Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Dengan begitu, Sudarnoto menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia.
    “Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.
    Jika Palestina merdeka, kata Anwar, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.
    “Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.
    Menurut Anwar, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
    Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
    “Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” ujar Anwar.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo jika Israel ingin diakui Indonesia sebagai negara.
    Menurutnya, hal ini merupakan hubungan diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina.
    “Saya kira itu bahasa diplomasi yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Gus Fahrur kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Dia mengatakan, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik saat ini untuk mengakhiri konflik.
    “Banyak pihak menyerukan untuk dibuatnya ‘dua negara untuk dua warga’ yang hidup berdampingan secara damai. Tentu saja harus dilakukan dengan pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat terlebih dahulu oleh Israel,” kata Gus Fahrur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    Mantan Menag Tolchah Hasan Meninggal Dunia dalam Sejarah Hari Ini, 29 Mei 2019

    JAKARTA – Sejarah hari ini, enam tahun yang lalu, 29 Mei 2019, Menteri Agama era pemerintahan Gus Dur, Tolchah Hasan meninggal dunia karena kanker pencernaan. Kepergiannya membawa duka yang amat dalam bagi seantero Nusantara.

    Sebelumnya, Tolchah dikenal sebagai ulama yang gemar membaca dan berdiskusi. Narasi itu membuat Gus Dur mengangkatnya jadi Menag. Kiprahnya sebagai Menag gemilang. Ia dikenal peduli dengan moralitas bangsa. Ia juga dikenal sebagai penjaga kerukunan antar umat beragama.

    Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak pernah pusing urusan mengangkat Menag. Ia memahami benar jika posisi Menag harus diisi oleh mereka yang mampu mejaga posisi jadi menteri untuk semua agama.

    Narasi itu membuat Gus Dur akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Tolchah Hasan. Pilihan itu diambil karena Gus Dur menganggap Tolchah bukan cuma seorang ulama besar. Namun, Tochah dianggap sebagai ulama yang terbuka dengan pengetahuan yang luas.

    Tolchah sendiri sama seperti Gus Dur yang kutu buku. Keduanya kemudian memandang penting urusan keberagaman di Indonesia. Kiprah Tolchah pun kerap memajukan urusan keberagaman. Ia bertindak jadi menteri untuk semua agama.

    Suasana di rumah duka Almarhum KH Tolchah Hasan di Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (29/5/2019). (ANTARA/Vicki Febrianto)

    Jejak itu terlihat kala ia mencoba mendamaikan antara kelompok Islam dan Kristen dalam konflik Ambon dan Poso. Andil Tolchah membuat kerukunan dan harmoni umat beragama hadir wilayah konflik. Tolchah pun andil pula dalam mengenalkan manajemen haji Indonesia kepada dunia internasional.

    Ajian itu dianggap bisa membantu negara-negara di dunia dalam hal penyelengaraan haji di negaranya. Ia juga jadi salah satu aktor penting munculnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kepempinan Tolchah memang singkat. Ia hanya memimpin dari 1999 hingga 2001 satu saja. Namun, jejaknya harum.

    Tolchah tak lantas berdiam diri menikmati masa pensiunnya di rumah saja. Ia justru terus aktif dalam berkontribusi untuk umat Islam. Ia diketahui menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) era 2007-2014.

    “Tolchah Hasan memobilisasi pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam periode Menteri Agama sebelumnya Prof. H.A. Malik Fadjar. Selain itu, ia memobilisasi pembentukan kelembagaan wakaf di tingkat nasional.

    “Langkah itu dimulai dari tim badan wakaf hingga berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana ia mendapat amanah menjadi Ketua Badan Pelaksana BWI selama dua periode,” ujar M. Fuad Nasar dalam tulisannya di laman Kemenag berjudul Mengenang KHM Tolchah Hasan (2019).

    Jejak kepemimpinan Tolchah harum. Sekalipun Tolchah sendiri telah tiada pada 29 Mei 2019. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker pencernaan di Rumah Sakit dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Jawa Timur. Kepergian Tolchah membawa duka yang amat dalam.

    Ucapan belasungkawa muncul dari mana-mana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut berduka. Narasi itu karena Tolchah sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI 2010-2015. Tolchah dianggap sebagai sosok yang menginsiprasi.

    “Ada satu hal yang beda dari beliau. Saya dekat dengan Kiai Makruf, Kiai Hasyim Muzadi dan Kiai Tolchah. Nah Kiai Tolchah itu punya spesifik adalah senang ilmu. Beliau itu selalu baca. Dan pasti selalu memburu buku-buku baru. Itu yang bisa diteladani kita. Saya ikut belasungkawa.”

    “Saya dengan beliau itu kayak anaknya. Jadi saya banyak dapat pelajaran dari beliau. Memang beliau guru di NU. Ketika beliau jadi Wakil Rais Aam saya jadi ketua Lembaga Bahtsul Masail,” ujar Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis sebagaimana dikutip laman MUI, 29 Mei 2019.