Xcloud.id

Institusi: MUI

  • LPPOM Raih GIFA Award 2025, Indonesia Kian Diperhitungkan di Industri Halal Global – Page 3

    LPPOM Raih GIFA Award 2025, Indonesia Kian Diperhitungkan di Industri Halal Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM meraih GIFA Championship Award 2025 untuk kategori Sertifikasi Halal. Penghargaan ini diumumkan dalam ajang Global Islamic Finance Awards (GIFA) ke-15 yang digelar pada 11 September 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Penghargaan diterima langsung oleh Corporate Secretary LPPOM Raafqi Ranasasmita.

    GIFA yang diinisiasi sejak 2011 oleh Edbiz Corporation dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan paling prestisius di dunia dalam bidang perbankan, keuangan, dan ekosistem halal.

    Chairman GIFA Humayon Dar menjelaskan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas keunggulan, kepemimpinan, dan kontribusi terhadap perkembangan keuangan syariah global.

    Bagi LPPOM, penghargaan ini menjadi pengakuan internasional atas konsistensi dalam menjaga kredibilitas dan kualitas sertifikasi halal, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

    “Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan solusi sertifikasi halal yang cepat, mudah, terpercaya, dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Raafqi dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi bersama regulator, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPJPH, klien, dan masyarakat.

     

  • Ketua MUI Ingatkan Menkeu Purbaya Jaga Lisan: Jangan Arogan

    Ketua MUI Ingatkan Menkeu Purbaya Jaga Lisan: Jangan Arogan

    Jakarta –

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaga lisan saat berkomunikasi dengan masyarakat. Dia pun meminta Purbaya tidak arogan dan terkesan sombong.

    Cholil mengaku sudah banyak menyaksikan pejabat publik yang kurang bijak dalam berbicara kepada masyarakat. Menurutnya Purbaya juga kurang arif saat menyampaikan alasan.

    “Saya berharap kepada menteri-menteri khususnya menteri baru ini seperti Menteri Keuangan, sudah minta maaf, tolong berikutnya dijaga. Karena apa? Masyarakat ini cara menerimanya beda beda, sehingga komunikasinya jangan terkesan arogan, terkesan mampu sendiri, cukup dari kebijakannya dirasakan oleh kita,” kata Cholil Nafis kepada wartawan seusai hadiri wisuda UAG, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

    Cholil meminta Purbaya sadar diri bahwa menjadi pejabat publik dengan bukan pejabat publik sangat berbeda. Menjadi pejabat publik menurutnya, akan mendapat banyak sorotan.

    “Mungkin ketika tidak menjadi pejabat dulu, Menteri Keuangan ketika ketua LPS tidak begitu banyak disorot orang, ngomong apa saja mungkin tidak begitu banyak respon masyarakat,” jelas dia.

    “Tapi ketika jadi Menteri Keuangan orang bisa menyoroti dan orang menanggapi, demikian juga kita, yang dari artis, dari masyarakat umum mungkin yang gaya coboy dan seterusnya, ketika belum menjabat apa-apa sebagai masyarakat biasa mungkin bebas-bebas saja,” sambung dia.

    Cholil berpendapat ketika seseorang menjadi pejabat publik berarti sudah milik rakyat. Artinya siapapun bisa untuk mengkritik.

    “Tolong ketika jadi pejabat, dia sudah menjadi milik publik dan publik berhak untuk menyoroti, publik juga berhak untuk menanggapi Itu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pernyataan Menkeu Purbaya yang baru dilantik viral setelah menyebut tuntutan 17+8 merupakan suara sebagian kecil rakyat. Purbaya memberi penjelasan soal ucapannya itu.

    “Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).

    Purbaya meminta maaf atas ucapannya. Dia berjanji pemerintah akan memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya memperbanyak lapangan kerja.

    “Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ujarnya.

    Purbaya mengaku kaget pernyataannya viral. Dia menjadikan hal itu pembelajaran.

    “Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, ‘oh biar aja atau itu yang susah aja’. Nggak,” ujarnya.

    (dek/dek)

  • Setelah MK, Giliran MUI Diminta Buat Fatwa soal Wamen Rangkap Jabatan Nasional 10 September 2025

    Setelah MK, Giliran MUI Diminta Buat Fatwa soal Wamen Rangkap Jabatan Nasional 10 September 2025

    Setelah MK, Giliran MUI Diminta Buat Fatwa soal Wamen Rangkap Jabatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penegasan terkait larangan wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris kembali bergulir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan melalui putusan 128/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (28/8/2025).
    Setelah putusan MK tersebut, muncul desakan secara etik agar pemerintah dan para wakil menteri yang rangkap jabatan bisa patuh terhadap putusan MK.
    Salah satu desakan itu datang dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Celios yang meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa terkait hukum menerima gaji di saat aturannya sudah melarang.
    “Putusan Mahkamah Konstitusi jelas melarang rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN. Namun, hingga kini larangan itu belum dijalankan. Kami meminta fatwa MUI agar umat Islam, khususnya pejabat negara, dapat menempatkan amanah publik di atas kepentingan pribadi,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios, Wahyu Askar, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (9/9/2025).
    Askar mengatakan, ketika pejabat negara masih menerima penghasilan dari jabatan yang sudah jelas dilarang, maka ada persoalan etis yang harus dijawab.
    Sebab itu, Celios meminta fatwa MUI agar ada panduan syariah yang menegaskan bagaimana seorang pejabat seharusnya bersikap terkait putusan MK tersebut.
    “Isu rangkap jabatan ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pejabat negara. MK telah menjalankan tugasnya menjalankan konstitusi. Tokoh agama juga bisa terlibat untuk menjaga etika pejabat negara,” ucapnya lagi.
    Dalam surat permohonan nomor 72/CELIOS/IX/2025, Celios secara spesifik menyebut putusan MK 128/PUU-XXIII/2025 sebagai dasar permohonan pemberian fatwa MUI.
    Surat yang ditujukan kepada Komisi Fatwa MUI itu menyebut meski MK telah memutuskan melarang, namun larangan ini belum dijalankan oleh pemerintah dan para wakil menteri yang menjabat komisaris BUMN.
    “Sehubungan dengan itu, kami memohon penjelasan dan fatwa dari MUI mengenai hal berikut:” tulis Celios.
    Ada tiga pertanyaan yang diminta difatwakan MUI oleh Celios.
    Pertama, hukum penghasilan atau honorarium yang diterima oleh menteri dan wakil menteri dari jabatan rangkap sebagai komisaris BUMN, di tengah larangan yang telah diputuskan.
    Kedua, apakah penghasilan tersebut dikategorikan halal, syubhat, atau haram menurut syariat Islam.
    Terakhir, bagaimana umat Islam, khususnya pejabat negara, menyikapi putusan MK agar sesuai dengan prinsip adil, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
    Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan dia belum menerima secara langsung permohonan fatwa terkait gaji wamen rangkap jabatan tersebut.
    Dia juga akan mengecek apabila surat permohonan itu sudah diterima.
    “Nanti saya cek ya,” kata dia.
    Sebelumnya, dalam putusan 128/PUU-XXIII/2025, MK secara tegas mengatakan, larangan wakil menteri merangkap jabatan sudah diucapkan pada Agustus 2020 melalui putusan 80/PUU-XIV/2019.
    Pada putusan ini, MK kembali menegaskan bahwa apa yang dilarang menteri juga dilarang kepada wakil menteri, termasuk rangkap jabatan, termasuk menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah bakal mempelajari dan menindaklanjuti putusan MK tersebut.
    “Tentu berdasarkan hasil keputusan tersebut kami akan mempelajari dan tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam hal ini kepada Bapak Presiden,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
    Prasetyo menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan untuk memutuskan langkah apa yang bakal diambil Presiden Prabowo terhadap bawahannya di Kabinet Merah Putih.
    Oleh karena itu, ia memohon waktu terlebih dahulu untuk mendiskusikan hal ini.
    “Untuk kemudian nanti akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Jadi kami mohon waktu terlebih dahulu karena juga baru beberapa saat yang lalu itu dibacakan keputusannya,” ucap Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Celios Minta MUI Buat Fatwa Gaji Menteri/Wamen yang Rangkap Jabatan

    Celios Minta MUI Buat Fatwa Gaji Menteri/Wamen yang Rangkap Jabatan

    Center of Economic and Law Studies (Celios) kirimkan surat kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka minta dijelaskan soal fatwa tentang Menteri dan Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN meski bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

    Dalam surat itu Celios memohon penjelasan terkait 3 hal. Berikut video lengkapnya…

    detikers, klik di sini untuk menonton video 20Detik lainnya!

  • Banyak Penjual Miras Saat Acara Karnaval Sound Horeg, Ini Respons Bupati Lumajang Surabaya 8 September 2025

    Banyak Penjual Miras Saat Acara Karnaval Sound Horeg, Ini Respons Bupati Lumajang Surabaya 8 September 2025

    Banyak Penjual Miras Saat Acara Karnaval Sound Horeg, Ini Respons Bupati Lumajang
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lumajang Indah Amperawati angkat bicara soal banyaknya temuan penjual minuman keras saat acara karnaval sound horeg.
    Sebelumnya, Kepala Desa Bades Sahid mengamuk dan menangkap 4 orang penjual minuman keras saat acara karnaval di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
    Indah menyayangkan, karnaval rakyat yang seharusnya jadi ajang kreativitas warga harus dinodai dengan peredaran minuman keras.
    Namun, ia meyakini, tidak semua desa yang menggelar karnaval terdapat oknum penjual minuman keras.
    “Tentu sangat disayangkan, tapi sepertinya tidak semua desa begitu (ada penjual minuman keras saat karnaval),” kata Indah kepada
    Kompas.com
    , Senin (8/9/2025).
    Indah mengimbau warga tidak lagi menjual minuman keras saat gelaran karnaval di mana pun diselenggarakan.
    Sebab, peredaran minuman keras saat karnaval sudah dilarang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun surat edaran bersama yang dikeluarkan Pemprov Jatim bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.
    Menurutnya, panitia karnaval ke depannya harus selektif kepada para penjual yang ada di sekitar lokasi karnaval untuk mengantisipasi adanya penjual miras.
    Tidak hanya kepada penjual, Indah juga mengimbau warganya untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.
    “Belajar dari kasus di Desa Bades Pasirian, Pemkab mengimbau setiap kegiatan karnaval dilarang ada jual beli minuman keras,” tegasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MUI Soal Kerusuhan saat Demo: Seolah Jadi Tradisi Ada Huru-hara Barulah Tuntutan Rakyat Direspons

    Ketua MUI Soal Kerusuhan saat Demo: Seolah Jadi Tradisi Ada Huru-hara Barulah Tuntutan Rakyat Direspons

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, menyampaikan pandangannya terkait kerusuhan saat demonstrasi.

    Itu disampaikan di dalam program Catatan Demokrasi yang tayang di TV One. Yang kemudian potongan videonya tersebar di media sosial.

    Menurut Cholil, pemerintah cenderung merespons hanya saat ada kerusuhan. Tapi saat disampaikan baik-baik tidak ditanggapi.

    “Kita ini sering merespons kalau ada kerusuhan. Kalau dengan baik-baik, tidak pernah ditanggapi,” kata Cholil dikutip Jumat (5/9/2025).

    Ia pun menanyakan respons pemerintah belakangan ini. Apakah benar-benar ingin merespons, atau terdorong karena terjadinya kerusuhan di berbagai tempat.

    “Jika ada kerusuhan di sana-sini, akhirnya kan kita merespons. Kita tanya, apakah tuntutan itu yang diterima atau kerusuhan yang di mana-mana,” ucapnya.

    Ia menilai, watak demikian sudah seperti tradisi.

    “Kita punya tradisi bangsa ini mau merespons kalau itu ada huru-hara. Tapi ketika ada baek-baek, tidak mau meresponsnya dengan baek-baek,” terangnya.

    Pernyataan Cholil itu menuai apresiasi dari netizen. Ada yang membandingkannya dengan perwakilan BEM UI, Agus Setiawan saat audiensi dengan DPR.

    “Dari pada agus BEM UI yg ngomong, Pak kyai cholil lebih menyala,” kata pengguna X @ilhampid.

    Di tubuh BEM UI sendiri dikabarkan terjadi dualisme. Ada salah satunya yang disebut-sebut buatan rektor, satunya lagi diketahui kritis terhadap pemerintahan. (Arya/Fajar)

  • Puan tegaskan transformasi DPR saat bertemu akademisi-tokoh agama

    Puan tegaskan transformasi DPR saat bertemu akademisi-tokoh agama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen bahwa DPR RI akan melakukan transformasi setelah adanya aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu, ketika menerima audiensi dengan sejumlah tokoh akademisi dan tokoh keagamaan.

    Dia menjelaskan bahwa transformasi akan dilakukan terhadap kelembagaan secara menyeluruh. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.

    “Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu yakni Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh NU, KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam wadah bernama Majelis Mujadalah Kiai Kampung.

    Dia pun menyinggung sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, antara lain soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota. Dia menegaskan bahwa DPR RI tak mengalami kenaikan gaji.

    Selain itu, tunjangan perumahan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” katanya.

    Saat ini, dia mengatakan bahwa DPR juga tengah memperkuat transparansi melalui sistem digital. Menurut dia, semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR dapat diakses di website DPR.

    “Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” kata.

    Sementara itu, Siti Zuhro mengatakan bahwa DPR tidak boleh lagi bersikap elitis lagi, tetapi harus betul-betul partisipatif, mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas.

    Dia pun berharap DPR melakukan fungsi dan wewenangnya dengan amanah, termasuk dalam memberikan pengawasan secara konstruktif kepada Pemerintah.

    “Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” kata Zuhro.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikrar Pasuruan Damai, Bupati Rusdi Tegaskan Tolak Hoaks dan Provokasi

    Ikrar Pasuruan Damai, Bupati Rusdi Tegaskan Tolak Hoaks dan Provokasi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Suasana khidmat terasa di Mapolres Pasuruan ketika ikrar damai dibacakan bersama-sama. Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat hadir untuk menunjukkan komitmen menjaga persatuan.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, memimpin pembacaan Ikrar Pasuruan Damai yang berisi penolakan terhadap provokasi, hoaks, dan perusakan fasilitas umum. “Kita semua harus berkomitmen untuk menjaga Kabupaten Pasuruan tetap damai, aman, dan tentram,” tegasnya.

    Dalam ikrar tersebut, hadir pula jajaran Forpimda, ulama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga komunitas pengemudi ojek online. Mereka berdiri sejajar, memperlihatkan semangat kebersamaan tanpa sekat.

    Bupati Rusdi menekankan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam menyaring informasi. “Hoaks bisa memecah belah, maka masyarakat harus hati-hati menerima kabar yang beredar,” ujarnya.

    Terkait rencana aksi unjuk rasa yang beredar, ia menegaskan bahwa kegiatan itu ditunda demi menjaga kondusifitas. “Alhamdulillah, seluruh elemen masyarakat sudah sepakat untuk menunda penyampaian pendapat di muka umum,” katanya.

    Bupati juga mengingatkan bahwa aksi massa berpotensi ditunggangi pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kami tidak ingin ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk merusak persatuan kita,” imbuhnya.

    Acara ikrar dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Kabupaten Pasuruan KH. Nurul Huda. Doa dipanjatkan agar Pasuruan tetap dalam lindungan dan selalu dalam suasana aman.

    Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas daerah. “Kami dari kepolisian bersama TNI, tokoh agama, dan masyarakat akan terus berkoordinasi menjaga situasi tetap kondusif,” tandasnya.

    Ia menambahkan, patroli gabungan kini rutin dilaksanakan di seluruh wilayah. “TNI, Polri, dan masyarakat bergerak bersama untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” jelas Kapolres.

    Dengan ikrar kebangsaan ini, Pasuruan menegaskan diri sebagai daerah yang menjunjung tinggi persatuan. Kesepakatan lintas elemen ini menjadi modal penting untuk menjaga keamanan di tengah dinamika nasional. [ada/aje]

  • Pemkab banyuwangi Gelar Doa Bersama Lintas Agama

    Pemkab banyuwangi Gelar Doa Bersama Lintas Agama

    Banyuwangi (beritajatim.com)- Berbagai elemen masyarakat menggelar doa bersama di Pendopo Shaba Swagata Blambangan Banyuwangi. Mereka memanjatkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kedamaian kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut.

    Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi A.O. Mangontan, DPRD Banyuwangi Makrifatul Kamilah, dan Kepala Kemenag Banyuwangi Choironi Hidayat.

    Sederet pemuka agama pun memanjatkan doa sesuai keyakinannya masing-masing. Di antaranya oleh Ketua Umum MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asymuni, Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Sunandi Zubaidi, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Khozin, dan dilanjutkan oleh sejumlah pemuka agama lainnya.

    Pemuka agama yang hadir antara lain perwakilan umat Konghucu Tjahjadi Sugianto, perwakilan umat Katolik Emanuel Imamdwi, Ketua BAMAG (Kristen) Pendeta Anang Sugeng, Ketua Walubi (Budha) Eka Wahyu Widayat, dan Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banyuwangi Sudariyanto.

    Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua PD Muhammadiyah Banyuwangi, Ketua LDII Banyuwangi, Ketua Al-Irsyad Banyuwangi dan sejumlah kiai di Banyuwangi. Tampak di antaranya KH. Ahmad Faizin, KH. Zulkarnain, KH. Wasil d.

    Mereka berbaur dengan para tokoh agama, pemimpin ormas, hingga para pengemudi ojek online. Semuanya mengharapkan kondusivitas daerah tetap terjaga.

    “Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Upaya sungguh-sungguh ini, harus senantiasa kita sempurnakan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Bupati Ipuk.

    Doa bersama tersebut, tak semata bertujuan untuk mengetuk pintu langit. Namun, juga untuk merajut persatuan dan kesatuan di antara elemen masyarakat. “Jika telah terjalin persatuan yang kokoh, insyaallah akan terwujud kedamaian dan kondusivitas daerah,” tegas Ipuk.

    Hal yang sama juga ditegaskan oleh KH. Ir. Achmad Wahyudi. Pemuka agama sekaligus pengasuh PP. Adz-Dzikra Banyuwangi itu menyebutkan persatuan itu ibaratkan sebuah bangunan yang kokoh. Setiap bagiannya memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain.

    “Seperti inilah persatuan, para pemimpin, para tokoh hingga rakyatnya, punya fungsi masing-masing. Semuanya harus bersatu dan saling support satu sama lain. Tidak boleh terpisah-pisah. Jika terpisah maka bukanlah bangunan yang kokoh,” terangnya. [tar/ian]

  • Elemen masyarakat Tanah Abang gelar deklarasi damai jaga Jakarta

    Elemen masyarakat Tanah Abang gelar deklarasi damai jaga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah elemen masyarakat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar deklarasi damai untuk bersama-sama menjaga Jakarta dari perusak dan pelaku anarkis.

    Ratusan masyarakat Tanah Abang itu berkumpul di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin siang, untuk menyerukan perdamaian dan bersama-sama mengutuk tindakan anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    Ketua Rumah Guyub Tenabang Heru di Jakarta, Senin, mengatakan deklarasi damai itu bertujuan menjaga Jakarta dari para pelaku anarkis yang telah menyusup ke dalam massa unjuk rasa.

    “Aksi pada siang hari ini bentuk keprihatinan masyarakat Tanah Abang yang dirusak orang yang anarki dan ini perlawanan kami,” kata Heru.

    Menurut dia, unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen masyarakat memang perlu dilakukan untuk mengingatkan pemerintah supaya kembali ke jalur yang benar.

    Akan tetapi, lanjut dia, tindakan anarkis berupa perusakan di sejumlah tempat umum tidak dibenarkan, dan tindakan tersebut yang ditentang oleh warga Tanah Abang.

    “Kami akan melawan siapa pun yang merusak Jakarta. Dan kami akan konsolidasi lintas ormas dan tokoh masyarakat dalam menyikapi situasi Jakarta seperti saat ini,” ujar Heru.

    Sejumlah elemen masyarakat saat menggelar deklarasi damai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025). ANTARA/Khaerul Izan.

    Sementara itu, Tokoh Betawi Jakarta Dedi Sukur mengajak masyarakat untuk bersatu menjaga Kota Jakarta agar tetap kondusif dan aman, serta tidak lagi dirusak oleh penyusup.

    “Masyarakat untuk bersatu menjaga kampungnya sendiri, ini menyangkut stabilitas. Maka kami menolak segala jenis kekerasan dan anarkisme,” seru Dedi.

    Dalam kegiatan deklarasi damai tersebut, sejumlah elemen masyarakat, di antaranya RW, LMK, Dewan Kota, Jakmania, MUI, DMI, dan Karang Taruna bersepakat untuk menjaga Jakarta dari perusak.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.