Institusi: ITB

Proyek Gas Abadi Masela Capai Tahap Penting, Siap Terapkan Teknologi Carbon Capture Storage – Page 3

Menurut Taufan, selesainya studi bersama ini menandai kesiapan INPEX dalam mengimplementasikan teknologi CCS dari sisi bawah permukaan, sekaligus melanjutkan proyek ke tahap Front End Engineering Design (FEED).

Executive Project Director INPEX Masela, Ltd., Jarrad Blinco, menegaskan, “Proyek LNG Abadi menjadi proyek pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Ini membuktikan komitmen kami terhadap dekarbonisasi sekaligus penyediaan energi bagi negara.”

Blinco juga menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas dan LAPI ITB atas kerja sama dan dukungan yang memungkinkan penyelesaian studi CCS ini.

“Kami menegaskan kembali komitmen terhadap keberhasilan proyek dan kesiapan memasuki fase FEED,” ujarnya.

28/10/2025 09:40
Pertamina Diminta Inovatif soal Skema Pembiayaan Kilang Minyak

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kilang minyak dinilai menghadapi tantangan besar. Tantangan itu baik dari sisi pendanaan maupun prospek keuntungan, seiring dengan berubahnya peta bisnis energi global.

Meski demikian, Ekonom Senior The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, menilai bahwa langkah transformasi ini tetap dipandang strategis bagi ketahanan energi nasional.

Dia menyoroti persoalan utama dalam pengembangan kilang Pertamina ada pada aspek pembiayaan. Menurutnya, hingga kini Pertamina termasuk salah satu BUMN besar yang belum menerima tambahan penyertaan modal negara (PMN).

“Kalau bicara pembiayaan seluruhnya sulit. Ini mungkin satu-satunya BUMN besar yang belum disuntik modal pemerintah. Pertanyaannya, apakah Danantara bisa berperan untuk memberikan dukungan pendanaan bagi proyek kilang,” kata Sunarsip kepada Bisnis, Minggu (26/10/2025).

Selain itu, Sunarsip menilai Pertamina masih terlalu mengandalkan pendanaan internal dalam menjalankan proyek-proyek strategisnya.

“Tidak ada inovasi pembiayaan. Seluruh proyek ditanggung sendiri. Ke depan, harus ada terobosan dalam skema pembiayaan,” ujarnya.

Sunarsip mencontohkan kasus kerja sama dengan Saudi Aramco di proyek kilang Cilacap yang akhirnya gagal karena perbedaan skema kemitraan. Padahal, kemitraan strategis dengan investor global dapat menjadi solusi untuk menekan beban finansial sekaligus membuka potensi keuntungan bersama.

Dia pun berpendapat pembangunan kilang oleh Pertamina saat ini sudah melewati momentum ideal dari sisi keekonomian. Menurutnya, jika proyek pembangunan kilang dilakukan sekitar satu dekade lalu, Pertamina masih bisa memanfaatkan kondisi pasar energi yang lebih menguntungkan serta posisi keuangan yang relatif kuat.

“Sekarang itu lewat. Dari sisi potensi keuntungan sudah tidak sebesar dulu,” katanya.

Lebih lanjut, Sunarsip menilai ada harapan baru terhadap transformasi Pertamina di bawah kepemimpinan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri. Terlebih, Simon mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Pembenahan internal di bawah Pak Simon terlihat nyata. Banyak talenta potensial di dalam Pertamina yang bisa dikembangkan, tinggal bagaimana menciptakan inovasi pembiayaan dan kerja sama strategis,” ujarnya.

Dengan karakter kepemimpinan Simon dan Purbaya yang dinilai lugas dan tegas, Sunarsip optimistis Pertamina dapat menemukan keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, ketahanan energi, dan efisiensi keuangan.

“Kalau dua figur ini bisa bersinergi, saya kira ada harapan baru bagi transformasi Pertamina dan keberlanjutan proyek kilang ke depan,” kata Sunarsip.

Namun demikian, Sunarsip mengingatkan agar transformasi bisnis Pertamina tidak menjauh dari core business-nya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Dia berpendapat, meskipun tren global mengarah pada energi baru dan terbarukan (EBT), sektor migas tetap penting bagi kemandirian energi nasional.

“Biar bagaimanapun, meski ada tren EBT, Pertamina tidak boleh keluar dari core-nya. Di mana pun, bahkan China masih mendorong perusahaan migas mereka ekspansi ke luar negeri. Oil and gas tetap harus jadi cadangan strategis karena menentukan ketahanan energi,” jelasnya.

Menurut dia, strategi yang tepat adalah mengejar pengembangan EBT tanpa mengabaikan peran migas.

“EBT bisa dikembangkan, tapi oil and gas juga tidak boleh ditinggalkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya bertemu dengan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Kamis (23/10/2025). Keduanya berbicara ihwal pembangunan kilang hingga pengembangan hulu migas.

Untuk diketahui, pada rapat bersama Komisi XI DPR pada September 2025 lalu, Purbaya sempat secara terbuka mengkritik Pertamina yang tidak fokus pada pendirian kilang.

Purbaya menyebut kritiknya terhadap BUMN migas itu direspons positif oleh Simon. Mantan Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun memberikan pujian ke Simon.

“Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih sering membangun kilang lagi. Berbagai macam diskusi yang kita [bahas, red], tetapi biasanya pada dasarnya lebih positif daripada managing director, direktur utama yang sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Namun demikian, terang Purbaya, pertemuannya dengan Simon belum menyimpulkan bahwa Pertamina dalam waktu dekat akan menambah kilangnya. Dia memperkirakan BUMN itu bisa jadi menargetkan penambahan kilang sebagai salah satu program jangka menengah mereka.

Tidak hanya soal kilang, Purbaya juga mengklaim turut menyampaikan kritik ihwal kinerja hulu migas Pertamina. Dia menyebut kinerja sektor hulu migas yang digarap Pertamina. Kritik itu pun, klaimnya, turut disambut positif oleh Simon.

Menkeu lulusan ITB itu menjelaskan bahwa lifting migas, salah satu bagian dari asumsi ekonomi makro yang berpengaruh kepada APBN, tidak akan naik apabila tidak ada eksplorasi atau penemuan sumur minyak baru. Apalagi, ketersediaan minyak akan selalu berkurang setelah produksi dilakukan.

“Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia [Simon] mau katanya. Enggak tahu mampu apa enggak,” terangnya.

26/10/2025 19:17
Studi Carbon Capture (CCS) Rampung, Pengembangan Blok Masela Masuki Tahap FEED

Bisnis.com, JAKARTA — INPEX Masela Ltd. bersama SKK Migas merampungkan studi teknis terkait teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) proyek Lapangan Gas Abadi di Blok Masela.

Adapun studi teknis terkait teknologi itu juga dilakukan dengan menggandeng Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). Studi ini menjadi pondasi penting dalam penerapan CCS pada proyek gas alam cair (LNG) pertama di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi dekarbonisasi tersebut.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana mengatakan penyelesaian studi CCS menjadi salah satu tahap krusial untuk memastikan rancangan teknis proyek selaras dengan aspek lingkungan dan kesiapan geologi wilayah operasi di Maluku.

“Studi ini menjadi dasar penting dalam merancang teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon yang sesuai dengan kondisi geologi wilayah Maluku,” ujar Taufan melalui keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

Menurutnya, hasil kajian tersebut membuka jalan bagi INPEX untuk melangkah ke tahap Front End Engineering Design (FEED), yang menjadi tonggak penting menuju pelaksanaan penuh proyek Abadi Masela.

Sementara itu, Executive Project Director INPEX Masela Ltd., Jarrad Blinco, mengatakan studi CCS menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung target nasional transisi energi bersih tanpa mengurangi pasokan energi untuk kebutuhan domestik.

“Proyek ini merupakan proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage. Ini langkah nyata mendukung upaya dekarbonisasi Indonesia sambil tetap menyediakan energi bagi negara,” kata Jarrad.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas dan ITB atas kolaborasi yang memungkinkan penyelesaian studi tersebut secara tepat waktu. “Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap keberhasilan pelaksanaan fase FEED,” ujarnya.

Adapun hasil studi CCS disebut memberi manfaat strategis, baik bagi INPEX maupun pemerintah. Ini khususnya dalam memahami keekonomian wilayah operasi dan potensi penyimpanan CO2.

Studi CCS telah berlangsung sejak 2022 dan mencakup tinjauan komprehensif terkait kesiapan bawah permukaan serta estimasi kapasitas penyimpanan karbon.

Rangkaian kajian lanjutan pada 2024–2025 mencakup analisis laboratorium, pemodelan 3D geomekanika, dan simulasi 4D coupled flow-geomechanics untuk memetakan risiko serta perilaku injeksi CO2.

Asal tahu saja, proyek Abadi Masela, yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), ditargetkan mulai berproduksi pada 2030 dengan volume LNG sekitar 9,5 juta ton per tahun atau setara lebih dari 10% kebutuhan impor LNG tahunan Jepang.

Dengan kemajuan ini, Blok Masela diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi tonggak penerapan teknologi hijau di industri hulu migas Indonesia.

26/10/2025 19:15
Urutan Presiden Indonesia serta Wakil dan Masa Jabatannya

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejak merdeka pada 1945, Indonesia sudah dipimpin oleh delapan preside. Awalnya, mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di 2004.

Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre, yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki. Berikut urutan Presiden RI beserta wakilnya dari masa ke masa.

1. Presiden Soekarno (1945-1967)

Soekarno merupakan presiden pertama RI. Ia kerap disebut-sebut sebagai bapak proklamator.

Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

2. Presiden Soeharto (1967-1998)

Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong.

Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.Saat menjabat sebagai presiden, Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah. Ada pula Sudharmono, Try Sutrisno, dan yang terakhir B. J. Habibie.

3. Presiden BJ Habibie (1998-1999)

BJ Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden pada masa jabatan Presiden Soeharto. Ia memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden.

Sejarah mencatat bahwa Habibie adalah presiden dengan masa jabatan tersingkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan.

4. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

5. Presiden Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)

Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah Haz

6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

7. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta.

Jokowi juga sempat menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin.

8. Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang)

Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang tak lain adalah anak dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

(hsy/hsy)

[Gambas:Video CNBC]

25/10/2025 20:15
Etanol Dicampur ke BBM, YLKI Tuntut Bahlil Transparan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pemerintah mencampur etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah menuju transisi energi bersih menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait keamanan mesin, harga, dan kesiapan infrastruktur.

Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol 10% dalam BBM jenis bensin (E10). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Tujuannya apa? Kita mengurangi impor. Dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus pemerintahan,” ujar Bahlil Lahadalia dalam acara Investor Daily Summit 2025, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

Dalam program edukasi konsumen YLKI, yang rutin disiarkan setiap Selasa pagi melalui RPK 96.30 FM, hadir Agus Sujatno, dan Tri Yuswidjajanto Zaenuri, untuk membahas topik ini secara mendalam.

Ahli bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri mengatakan penggunaan etanol dalam BBM sudah umum di berbagai negara. Di Amerika Serikat dan Eropa sudah lama digunakan E10, di Thailand bahkan E20, India E27, dan Brasil mencapai E85.

Namun, ia menilai produksi etanol di Indonesia masih jauh dari cukup.

“Kalau mau E10 secara nasional, kita butuh sekitar 3,8 miliar liter etanol per tahun. Saat ini baru sekitar 100 ribu liter dari satu pabrik di Sidoarjo,” jelasnya.

25/10/2025 13:43
Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

“Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional,” kata Haidar Alwi, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.

Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya.

“Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri,” jelas Haidar Alwi.

24/10/2025 18:26
Kandasnya Mimpi Mobil Nasional dan Cita-cita Prabowo Bikin Mobil RI

Jakarta –

Bukan baru-baru ini mimpi Indonesia punya mobil nasional. Bertahun-tahun wacana mobil nasional dibangkitkan, tapi tak kunjung ada yang sukses seperti mobil nasional negara tetangga.

Kini, cita-cita membangun mobil nasional bangkit lagi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan dalam waktu tiga tahun ke depan Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri.

Mobil Timor Foto: Dok. Istimewa

Proyek mobil nasional sebenarnya sudah muncul puluhan tahun yang lalu. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.

Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan hobi dan wisata sebagai mobil offroad.

Mobil nasional Fin Komodo buatan Cimahi Foto: Rangga Rahadiansyah

Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak begitu mulus.

Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

Mobil listrik Esemka Bima EV di IIMS 2023. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com

“Proyek-proyek yang disampaikan gagal karena semua punya ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya investasi R&D jangka panjang, dan intervensi politik yang terlalu mendominasi, tanpa perhitungan business aspects yang dipegang oleh orang-orang yang proven kompetensinya di dunia otomotif,” kata pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Pasaribu, kepada detikOto, Rabu (22/10/2025).

Setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden, cita-cita bikin mobil nasional muncul lagi. Prabowo membangga-banggakan mobil lokal Maung bikinan PT Pindad. Ia pun sudah menggunakannya sebagai mobil kepresidenan dalam bentuk Maung MV3 Garuda Limousine. Prabowo bilang, dalam waktu tiga tahun ke depan akan lahir mobil buatan Indonesia. Alokasi dana dan pabriknya sudah disiapkan.

“Mobil nasional yang sedang disiapkan Prabowo harus dirancang bukan sebagai proyek simbolik, tapi sebagai proyek industrial strategis jangka panjang. Artinya, fokus utamanya bukan sekadar meluncurkan mobil dengan merek Indonesia, melainkan membangun kapasitas teknologi, manufaktur, dan rantai pasok dalam negeri yang berkelanjutan,” kata Yannes.

“Dari kebodohan sekian puluh tahun dan kegagalan berkali-kali yang selalu diakibatkan hambatan sistemik, masif dan terstruktur dari tekanan luar dan dalam negeri. Jadi, sudah seharusnya kita belajar, bahwa tidak ada negara industri maju yang rela membangun musuh barunya sendiri. Indonesia mereka konstruksikan sebagai nett market, bukan next competitor,” sebut Yannes.

(rgr/dry)

24/10/2025 14:31
Nggak Gampang! Ini Tantangan Indonesia Menuju BBM Etanol 10%

Jakarta –

Penerapan BBM etanol 10 persen di Indonesia ternyata tak mudah dan penuh tantangan. Sebab, selain perlu kajian panjang, bahan baku senyawa nabati tersebut harus disiapkan dan dikelola dengan baik.

Dosen Program Studi Teknik Pangan FTI – Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Ronny Purwadi mengatakan, sebelum bicara soal etanol, kita perlu lebih dulu memahami hulunya, yakni perkebunan. Jika mau menghasilkan etanol terbaik, maka bahan baku tumbuhannya juga harus diurus dengan sungguh-sungguh.

“Menata kembali dari hulu ke hilir. Misal dari perkebunan, kalau mau dari tebu, kebunnya harus bener dong. Yield-nya tebu mesti naik, tebunya jangan kurus-kurus, pabriknya mesti lebih efisien,” ujar Prof Ronny kepada

“Kita tahu lah kenapa pabrik gula di Indonesia terutama yang dari PTPN itu boros, rugi terus karena ongkos energi lebih besar dari keuntungan, itu kan yang harus dibenerin, baru ke etanolnya. Saya rasa itu kalau dari gula ya, kecuali kalau dari yang lain. Nah yang lain harus dikembangkan karena pengalamannya belum ada,” tambahnya.

Rintangan BBM etanol 10 persen. Foto: Agung Pambudhy

Menurut Prof Ronny, tak ada salahnya belajar dari negara-negara lain yang telah sukses mengaplikasikan BBM dengan campuran etanol, salah satunya dari Thailand yang sudah menerapkan E10.

“Saya ikut yang desain sampai operasional pabrik bioetanol menggunakan singkong di Lampung itu juga kita melihat contoh di Thailand bisa, kemudian kita undang projektan dari India yang belum pernah bisa bikin, ya untung jadi,” ungkapnya.

Prof Ronny menegaskan, jika melihat situasi sekarang, maka Indonesia belum siap menerapkan wajib BBM etanol 10 persen mulai tahun depan. Bahkan, jika industrinya dibangun mulai hari ini, persiapannya masih dianggap belum matang.

“Itung-itungannya belum, karena kalau kita mengandalkan industri bioethanol tahun ini, jawabannya belum (siap). Kalau kita bangun mulai hari ini juga pabriknya, saya nggak yakin juga,” tuturnya.

“Cita-cita baik, tapi realisasinya harus dihitung, mudah-mudahan mimpi itu tidak padam,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan menerapkan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027.

Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji waktu paling tepat menerapkan kebijakan ini. Namun, ia melihat kebijakan ini kemungkinan berlaku dua tahun lagi.

“Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Dia menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut mempertimbangkan kesiapan pabrik etanol. Menurutnya, pabrik etanol dalam negeri harus terbangun terlebih dulu sebelum penerapan kebijakan.

Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong penerapan E10 secepatnya. Bahlil berkata kebijakan itu penting untuk kemandirian energi Indonesia.

“E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin sebab impor bensin banyak, 27 juta ton per tahun,” kata dia.

(sfn/sfn)

24/10/2025 12:30
Purbaya Buka-bukaan Isi Pertemuan dengan Bos Pertamina

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap isi pertemuannya dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Kamis (23/10/2025). Keduanya berbicara ihwal pembangunan kilang hingga pengembangan hulu migas.

Untuk diketahui, pada rapat bersama Komisi XI DPR pada September 2025 lalu, Purbaya sempat secara terbuka mengkritik Pertamina yang tidak fokus pada pendirian kilang.

Purbaya menyebut kritiknya terhadap BUMN migas itu direspons positif oleh Simon. Mantan Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun memberikan pujian ke Simon.

“Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih sering membangun kilang lagi. Berbagai macam diskusi yang kita [bahas, red], tetapi biasanya pada dasarnya lebih positif daripada managing director, direktur utama yang sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Namun demikian, terang Purbaya, pertemuannya dengan Simon belum menyimpulkan bahwa Pertamina dalam waktu dekat akan menambah kilangnya. Dia memperkirakan BUMN itu bisa jadi menargetkan penambahan kilang sebagai salah satu program jangka menengah mereka.

Tidak hanya soal kilang, Purbaya juga mengeklaim turut menyampaikan kritik ihwal kinerja hulu migas Pertamina. Dia menyebut kinerja sektor hulu migas yang digarap Pertamina. Kritik itu pun, klaimnya, turut disambut positif oleh Simon.

Menkeu lulusan ITB itu menjelaskan bahwa lifting migas, salah satu bagian dari asumsi ekonomi makro yang berpengaruh kepada APBN, tidak akan naik apabila tidak ada eksplorasi atau penemuan sumur minyak baru. Apalagi, ketersediaan minyak akan selalu berkurang setelah produksi dilakukan.

“Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia [Simon] mau katanya. Enggak tahu mampu apa enggak,” terangnya.

23/10/2025 23:16
Pakar ITB Ungkap Fakta Ilmiah Air Pegunungan sebagai Sumber AMDK

Jakarta –

Air pegunungan kerap dijadikan klaim utama industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Bagi sebagian orang, banyak yang menafsirkan air pegunungan itu langsung diambil dari sumber mata air permukaan yang ada di pegunungan.

Hal ini juga ditafsirkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) saat kunjungannya ke pabrik Aqua di Subang beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, Dedi menanyakan apakah air yang digunakan berasal dari sungai atau mata air permukaan.

“Saya sempat mengira bahwa Aqua memanfaatkan air mata air pegunungan sebagaimana yang sering digambarkan dalam iklan. Namun kenyataannya berbeda. Artinya di dalam pikiran saya bahwa airnya adalah air mata air. Karena namanya air pegunungan kan? Tapi kenapa dibor,” ujar KDM.

Pakar Hidrogeologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Lambok M Hutasoit menjelaskan yang dimaksud air pegunungan yang digunakan industri AMDK itu bukanlah langsung dari mata air yang muncul di permukaan daerah pegunungan.

Menurut Prof Lambok, sumber air pegunungan itu berada dalam sistem akuifer yang dihasilkan dari proses alami di pegunungan, yaitu hujan yang meresap ke dalam tanah, lalu mengalir ke sumber air dan diambil dari akuifer bawah tanah di pegunungan.

Dia menegaskan ada alasan ilmiah mengapa industri besar memilih sumber air dari pegunungan dibanding air tanah biasa. Menurutnya, tidak semua air tanah aman untuk dikonsumsi meski air tanah sering mengandung mineral.

“Salah satunya ada Kromium VI yang sangat beracun. Jadi, tidak sembarangan menggunakan air tanah untuk air minum,” ujar Prof Lambok, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

“Harus dianalisis kimianya terlebih dahulu,” sambungnya.

Selain kandungan kimia, kualitas air juga sangat bergantung pada lapisan batuan. Dari berbagai jenis batuan, yang dianggap baik sebagai sumber air adalah batu pasir, kapur, dan gamping. Sementara itu, batu lumpur dinilai kurang baik karena mudah tercemar.

“Batuan yang mengandung air bisa ditemukan di kedalaman dangkal maupun dalam. Tapi yang dangkal biasanya lebih rawan kontaminasi, baik dari toilet, selokan, maupun limbah lain,” pungkasnya.

(akd/ega)

23/10/2025 15:32