Xcloud.id

Institusi: ITB

  • PKS Tegaskan Sudah Masuk Kabinet, Doakan Keberhasilan Prabowo

    PKS Tegaskan Sudah Masuk Kabinet, Doakan Keberhasilan Prabowo

    PKS Tegaskan Sudah Masuk Kabinet, Doakan Keberhasilan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menegaskan, partainya resmi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Partainya akan mendukung dan mendoakan keberhasilan Prabowo memimpin pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.
    “Oleh karena itu, kita mendoakan Presiden RI Pak Prabowo Subianto. Saya sejak awal dilantik sebagai presiden menyatakan di publik PKS masuk dalam koalisi dan PKS berdoa untuk keberhasilan Pak Prabowo Subianto, karena keberhasilan itu adalah kebahagiaan 280 juta rakyat Indonesia,” ungkap Muzzammil dalam sambutannya di acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Muzzammil, keberhasilan pemerintah akan menjadi keberhasilan bersama seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik yang memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut membangun Indonesia.
    PKS akan berperan aktif melalui para pejabat publiknya baik di eksekutif maupun legislatif.
    “Kita belajar jadi negarawan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, partai, bahkan elektoral kita. Kita ingin bangsa dan negara ini maju berkembang, di situlah kebahagiaan dan kegembiraan kita,” kata Muzzammil.
    Dalam kesempatan itu, Muzzammil juga menegaskan kembali komitmen PKS terhadap prinsip bersih, peduli, profesional, dan negarawan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
    “Kita berdoa pada Allah, kita mohon pertolongan dari Allah untuk menjadikan seluruh anggota dewan kita semua, pejabat publik kita
    zero case
    , tidak ada peristiwa yang mencederai kemuliaan PKS, mencederai harga diri para kader kita di seluruh Indonesia,” ujarnya.
    Ia menambahkan, sikap bersih dan taat hukum harus diiringi dengan kepedulian terhadap masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
    Kinerja nyata dan kesungguhan dalam membantu rakyat, kata Muzzammil, menjadi ukuran keberhasilan PKS di mata publik dan di hadapan Tuhan.
    “Kita berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dapil kita, di kabupaten kita, provinsi kita, di Indonesia. Walaupun tidak bisa semua kita selesaikan, tetapi ikhtiar, perhatian, dan kesungguhan kita sudah jadi ukuran di hadapan kader, simpatisan, dan masyarakat Indonesia, dan lebih penting lagi di hadapan Allah SWT,” lanjutnya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya yang mengusulkan Guru Besar ITB, Yassierli, sebagai menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Oleh sebab itu, Sohibul menegaskan posisi partainya sudah berada di dalam kabinet Prabowo.
    Hal itu ditegaskannya usai ditanya soal pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin apakah menjadi sinyal PKS akan merapat ke kabinet Prabowo.
    “Pertama begini, jangan salah ya kalau PKS ini sudah ada di kabinet. Kami punya satu menteri di kabinet yaitu Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yassierli, itu adalah usulan dari PKS. Jadi kami sudah di dalam kabinet,” kata Sohibul ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Semen Lebih Khawatir Aturan Tarif Karbon Australia Ketimbang CBAM Eropa

    Pengusaha Semen Lebih Khawatir Aturan Tarif Karbon Australia Ketimbang CBAM Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) tidak mengkhawatirkan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa tahun depan. Alih-alih Eropa, industri lokal kini cemas dengan kebijakan serupa yang akan diterapkan Australia.  

    Ketua ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan Eropa bukan menjadi pasar utama ekspor semen nasional. Namun, Australia masuk dalam 3 besar tujuan ekspor produk semen Indonesia. 

    “Kita ekspor dua jenis produk, clinker [setengah jadi] dan semen. Ekspor terbesar untuk clinker ke Bangladesh, lalu Taiwan dan Australia,” kata Lilik saat ditemui Bisnis di Kantor ASI, dikutip pada Minggu (2/11/2025). 

    Lilik menerangkan bahwa ekspor ke Eropa tidak menjadi pilihan lantaran biaya transportasi yang mahal. Alhasil, produk semen RI kalah bersaing dengan negara-negara lain seperti Turki maupun Timur Tengah. 

    Dalam catatan ASI, volume ekspor clinker sekitar 10,9 juta ton, sementara semen jadi hanya sekitar 1 juta ton. Adapun, ekspor clinker ke Australia mencapai 1,1 juta ton atau 10% dari total ekspor per tahun. 

    “Nah, Australia ini, mereka akan menerapkan kebijakan serupa [CBAM] tahun 2027, disebut carbon leakage tariff,” tuturnya. 

    Kedutaan Besar Australia disebut telah memberikan pengumuman terkait kebijakan tersebut dan memperkenalkan skema perhitungannya. Kendati demikian, kebijakan tarif tambahan berbasis karbon itu juga belum final. 

    Lilik menuturkan bahwa pemerintah Australia tengah mempersiapkan pengumuman launching kebijakan tersebut. Namun masih menunggu pemilihan umum dan peresmian pemerintahan baru. 

    “Tapi tarifnya diperkirakan sekitar AU$30 per ton CO₂. Kami sudah mengimbau anggota untuk bersiap,” imbuhnya. 

    Dalam hal ini, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan roadmap dekarbonisasi bersama Kementerian Perindustrian dan ITB. Bahkan sebelum itu, beberapa perusahaan besar sudah melakukan inisiatif pengurangan emisi. 

    Dia menyebutkan bahwa saat ini rasio clinker factor dari produksi industri sudah turun ke 68% dari level awal 90%–95%. Artinya, terdapat penurunan emisi cukup signifikan.

    “Selain itu, kami melakukan fuel switching dari batubara ke bahan bakar alternatif seperti biomassa, RDF, dan limbah industri,” jelasnya. 

    Efisiensi energi juga terus ditingkatkan. Secara total, emisi per ton semen sudah turun sekitar 21% dibandingkan tahun 2010. Penggunaan bahan bakar alternatif kini mencapai 11% dari total nilai kalor, naik dari 3% pada 2010.

    Di sisi lain, pihaknya juga telah memproduksi blended cement atau semen hijau, yaitu dengan menurunkan porsi clinker. Pembuatan clinker disebut menghasilkan CO₂ tinggi, sehingga pengurangannya membuat proses lebih ramah lingkungan. 

    “Saat ini sekitar 71% produk kita sudah berupa semen hijau, sisanya 29% masih OPC [ordinary portland cement]. Targetnya, seluruh produksi menjadi semen hijau pada 2050,” terangnya. 

    Lebih lanjut, Lilik menyoroti sejumlah tantangan dalam upaya dekarbonisasi industri semen. Dari sisi regulasi, misalnya aturan spesifikasi proyek infrastruktur yang masih mengacu pada OPC. 

    Padahal, pasar umum sudah sangat menerima, sekitar 70% semen kantongan yang beredar di pasaran meripakan semen hijau. Dari sisi harga dan kualitas, tidak ada perbedaan signifikan.

    “Kami sedang ajukan terkait regulasi agar proyek-proyek pemerintah juga menggunakan semen ramah lingkungan,” tuturnya. 

    Pihaknya juga mendorong kemudahan izin untuk penggunaan bahan bakar alternatif dan kebijakan nilai ekonomi karbon yang sedang disiapkan untuk diberikan insentif seperti carbon credit. 

    “Kami juga berharap ada insentif investasi karena untuk menurunkan emisi butuh biaya besar. Total kebutuhan investasi nasional untuk mencapai target penurunan emisi 2030 diperkirakan sekitar Rp3 triliun,” pungkasnya.

  • Tingkatkan Kualitas Layanan, Pertamina Ajak Diskusi Komunitas Otomotif

    Tingkatkan Kualitas Layanan, Pertamina Ajak Diskusi Komunitas Otomotif

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) mengajak beberapa komunitas otomotif untuk berbagi pendapat, dan bertukar ide peningkatan layanan, pada acara Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif yang digelar di Enduro Fastron Lounge, Oil Center Building, Jakarta, pada Jumat (31/10). Kegiatan ini menjadi ajang diskusi terbuka antara Pertamina dan beberapa komunitas otomotif untuk mempererat hubungan, sekaligus membahas berbagai isu yang kerap beredar di media sosial terkait BBM dan pelayanan di SPBU.

    Sisca, Ketua Harian Innova Community Pusat mengungkapkan, pihaknya beberapa kali melakukan kegiatan bersama Pertamina. Sebelum pandemi Covid-19, Innova Community rutin menggelar Fastron Weekend Drive sebagai ajang bertemu komunitas dan Pertamina.

    “Kegiatan Ngobrol Santai ini menarik, karena bisa mendengar dari sisi komunitas, mendapatkan edukasi serta penjelasan kondisi terkini,” jelasnya dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, mengajak para anggota komunitas otomotif agar lebih bijak dalam menanggapi berbagai isu viral yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi.

    “Sekarang banyak isu viral di media sosial yang kadang tidak berimbang dalam menyajikan informasi. Karena itu, kami mengimbau teman-teman komunitas dan masyarakat luas untuk selalu memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan,” ujar Arya.

    Arya menegaskan, Pertamina selalu terbuka terhadap saran publik dan berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan. Arya juga mengingatkan bahwa apabila masyarakat menemukan adanya praktik yang tidak sesuai di lapangan, mereka dapat langsung melapor ke Pertamina.

    “Komunitas dan masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 dan menyampaikan kode SPBU-nya. Pertamina akan segera menindaklanjuti laporan tersebut,” tambahnya.

    Pakar Konservasi Energi Institut Teknologi Bandung, Dr. Ing. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri turut memberikan pandangannya mengenai berpikir rasional dalam menyikapi berbagai isu, khususnya yang berkaitan dengan performa kendaraan dan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor.

    “Dalam melihat sebuah isu, kita harus menggunakan akal sehat dan logika. Jangan hanya terpaku pada narasi yang muncul di media sosial. Perlu dilihat secara menyeluruh, apakah masalahnya berasal dari bahan bakar, kondisi mesin, atau faktor lain,” jelas Tri.

    Sementara itu, VP Marketing PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap seluruh jaringan SPBU, baik yang dimiliki langsung oleh Pertamina maupun yang dikelola oleh pihak swasta. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan serta memastikan kualitas bahan bakar sampai ke tangan konsumen tetap terjaga.

    “Kami terus melakukan evaluasi dan pembinaan kepada seluruh SPBU. Namun, kami juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Jika menemukan perilaku atau pelayanan yang tidak sesuai, mohon segera sampaikan kepada kami agar bisa ditindak,” kata Heppy.

    Sebagai informasi, kegiatan Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif ini disambut positif oleh para peserta. Mereka mengapresiasi keterbukaan Pertamina dalam menjalin komunikasi langsung dengan komunitas otomotif dan masyarakat pengguna produk Pertamina.

    Melalui acara ini, Pertamina berharap dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendorong budaya komunikasi dua arah yang lebih konstruktif antara perusahaan, pelanggan, dan komunitas otomotif. Dengan demikian, berbagai isu terkait pelayanan dan produk dapat diklarifikasi secara langsung dengan data dan penjelasan yang akurat.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menaker ajak generasi muda perkuat skill hadapi tantangan industri

    Menaker ajak generasi muda perkuat skill hadapi tantangan industri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak generasi muda untuk memperkuat kompetensi (skill) yang dinamis dan relevan demi menghadapi tantangan industri di masa depan.

    Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan tantangan dunia kerja ke depan semakin berat. Industri kini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi, bahkan tenaga kerja yang mampu menguasai bahasa asing.

    “Bekal kompetensi yang kuat akan menjadi kunci untuk bersaing di dunia kerja,” kata Yassierli.

    Salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri, adalah dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Project Based Learning (PBL) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker.

    Menurut Yassierli, PBL merupakan salah satu inisiatif baru Kemnaker di bawah kepemimpinannya. Melalui program ini, peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah (problem solving).

    “Disebut Project Based Learning karena peserta dilatih untuk menjadi problem solver. Misalnya ada proyek smart building atau smart farming, mereka bisa merencanakan, mengerjakan, dan menawarkan jasa atau solusi itu sendiri kepada perusahaan,” jelas pria yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

    Dengan pendekatan tersebut, Menaker pun berharap para lulusan pelatihan tidak hanya siap diserap industri, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi dan membuka peluang kerja baru di masa depan.

    “Kita ingin lulusan pelatihan tidak sekadar menunggu tawaran pekerjaan, tetapi justru bisa menawarkan jasanya. Misalnya, mereka bisa bilang ke perusahaan, ‘Saya bisa mengotomatisasi operasional gedung’ atau mengotomatisasi yang lainnya,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom dan UNP Dorong Mahasiswa Gali Potensi Digital Lewat Program Digistar – Page 3

    Telkom dan UNP Dorong Mahasiswa Gali Potensi Digital Lewat Program Digistar – Page 3

    Program Digistar merupakan bagian dari inisiatif Employer Branding Telkom yang berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan dan menarik talenta terbaik yang dibutuhkan dalam proses transformasi perusahaan.

    Sepanjang periode 2024–2025, Telkom telah melaksanakan lebih dari 30 kegiatan Digistar di berbagai perguruan tinggi ternama, termasuk Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Telkom University, BINUS University, hingga Universitas Sriwijaya.

    Tidak berhenti di kota besar, program ini juga menjangkau wilayah timur Indonesia seperti Makassar, Labuan Bajo, dan Papua melalui kolaborasi Indigo X Digistar. Hingga kini, lebih dari 4.800 peserta telah mengikuti kegiatan ini, mencakup mahasiswa, alumni, serta pencari kerja muda yang ingin mengembangkan karier di bidang digital.

    Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Digistar tidak hanya memberikan inspirasi tetapi juga membuka jalan bagi mahasiswa untuk memperluas jejaring profesional, mengasah kemampuan diri, dan menjadi bagian dari komunitas digital nasional.

  • Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan  PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

    Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

    “Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

    Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet.  Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

    WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

    Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan untuk operasional bulanan sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

    Sementara itu untuk pengadaan perangkat jaringan radio akses sekitar Rp1 miliar – Rp2 miliar, sewa lahan dan menara sekitar Rp1,5 miliar – Rp2 miliar, biaya transmisi Rp1 miliaran, dan sistem utama serta billing sekitar Rp1 miliar. 

    Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

    WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

    WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi. 

    “Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung. 

    Petugas memperbaiki BTS

    Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Beban yang lebih tinggi …. 

  • Telkom Dorong Talenta Muda UNP Siap Hadapi Dunia Kerja Lewat Digistar

    Telkom Dorong Talenta Muda UNP Siap Hadapi Dunia Kerja Lewat Digistar

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendorong pengembangan talenta muda di Universitas Negeri Padang (UNP) lewat program Digistar. Program ini mengajak mahasiswa dan fresh graduate untuk mengakselerasi pengembangan skill melalui pengalaman magang selama enam bulan dengan berbagai role di Telkom.

    Program Digistar juga akan mengasah soft skill mahasiswa dalam leadership skill, komunikasi dan growth mindset. Mahasiswa juga akan dibekali berbagai strategi untuk mempersiapkan berbagai hal, seperti pembuatan curriculum vitae (CV), persiapan interview, dan penyusunan portofolio.

    “Digistar merupakan salah satu program dari Telkom yang mempersiapkan mahasiswa/i dan fresh graduate agar adaptif dan memiliki skill set yang sesuai dengan kebutuhan industri. Melalui program ini kami berharap dapat mencetak banyak talenta yang siap untuk bekerja di dunia kerja. Lebih lanjut, program ini juga kami hadirkan untuk mendorong percepatan talenta siap kerja yang kompeten dan inovatif,” ujar Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Hal ini disampaikannya pada Seminar Telkom AI Connect bertema “Building Next- Generation AI Talents for Indonesia’s Future” yang berlangsung di UNP, kemarin.

    Digistar merupakan inisiatif sekaligus program Employer Branding Telkom untuk mempersiapkan dan menarik talenta terbaik yang dibutuhkan dalam rangka mendukung langkah transformasi perusahaan.

    Sepanjang 2024-2025, Telkom telah melaksanakan sebanyak 30 program Digistar yang digelar di berbagai kampus seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Telkom University, BINUS University, Universitas Sriwijaya, dan lainnya,

    Program ini juga menjangkau kawasan timur Indonesia seperti Makassar, Labuan Bajo, dan Papua melalui kolaborasi Indigo X Digistar. Program ini pun telah diikuti lebih dari 4.800 peserta yang terdiri dari mahasiswa, alumni, dan pencari kerja muda.

    Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Digistar tidak hanya menginspirasi tetapi juga membuka jalan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, memperluas jaringan, dan siap menghadapi tantangan industri digital ke depan. Tak hanya pemaparan materi dan sesi tanya jawab, acara ini juga memperkenalkan Digistar Club, komunitas talenta digital binaan Telkom yang memberikan akses ke berbagai program eksklusif seperti pelatihan, mentoring, hingga peluang magang.

    Lebih lanjut, Digistar juga hadir untuk mendukung pengembangan talenta muda digital, khususnya dalam bidang adopsi dan inovasi teknologi, seperti Artificial Intelligence (AI).

    “Sejalan dengan semangat kami dalam menghasilkan talenta muda terbaik Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk memasuki dunia kerja, guna menyiapkan generasi muda, Digistar hadir untuk dapat memberikan manfaat nyata bagi para peserta dalam menghadapi tantangan industri ke depan,” pungkas Dian.

    (akd/ega)

  • Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Bisnis.com, JAKARTA— Penggelaran layanan 5G di Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu penyebabnya diduga karena masyarakat belum terlalu membutuhkan jaringan teknologi kelima.

    Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai lambatnya adopsi 5G di Indonesia dipengaruhi permintaan di pelanggan yang belum signifikan. Masyarakat merasa jaringan 4G sudah cukup untuk mendukung berbagai aktivitas digital.

    “Kebutuhan pelanggan [subscribers] ternyata sebagian besar telah terpenuhi dengan layanan 4G,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (28/10/2025). 

    Selain itu, Agung menilai penetrasi perangkat yang mendukung teknologi 5G juga masih rendah. 

    Dia menilai pemerintah dapat berperan mendorong percepatan adopsi 5G, misalnya melalui insentif fiskal, keringanan biaya spektrum bagi operator, atau program sosialisasi publik untuk memperkenalkan manfaat nyata 5G di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan.

    “Pemerintah bisa jadi perlu membuat program insentif dan sosialisasi agar adopsi layanan 5G dapat “dipercepat,” katanya. 

    Merujuk pada laporan keuangan Indosat, pada semester I/2025 perusahaan melanjutkan penguatan dan integrasi jaringan termasuk ekspansi 5G sebagai bagian dari strategi pasca-merger, melalui pembelian besar perangkat keras dan perangkat lunak dari pemasok global seperti Huawei, Nokia, dan Ericsson.

    Sementara Telkom, berdasarkan laporan keuangan Telkom semester I/2025, melakukan penambahan BTS (Base Transceiver Station) 5G oleh Telkomsel yang tercatat sebanyak 2.537 unit dari total 280.434 BTS. 

    Jumlah BTS 5G ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan BTS 4G yang mencapai 229.214 unit, menegaskan bahwa ekspansi 5G Telkomsel masih dalam tahap awal dan selektif.

    Capex (capital expenditure) Telkom pada semester I/2025 tercatat sebesar Rp9,5 triliun atau 13% dari total revenue, dengan lebih dari 50% dialokasikan untuk ekspansi digital connectivity—termasuk jaringan fiber optik, tower, satelit, dan kabel bawah laut yang mendukung penggelaran 5G. 

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum yang belum tersedia sepenuhnya. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1800, 2100. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

  • Menaker sebut penyusunan regulasi UMP 2026 perhatikan kebutuhan hidup

    Menaker sebut penyusunan regulasi UMP 2026 perhatikan kebutuhan hidup

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyusunan regulasi terkait upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Yassierli, dalam media briefing di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini proses penyusunan regulasi UMP 2026 masih terus berlangsung.

    “UMP (sedang) progres, kita sedang menyiapkan regulasinya,” kata Menaker.

    Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa penyusunan regulasi ini berbasis pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

    Dalam putusan tersebut, selain memperhatikan pemenuhan KHL, kenaikan UMP pun harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, serta pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

    Menaker melanjutkan, saat ini dialog sosial bersama para pemangku kepentingan terkait masih terus berjalan dan membahas kenaikan UMP tahun depan.

    “Kita sedang melakukan dialog sosial. Banyak masukan-masukan dari serikat pekerja, serikat buruh, kita terima semua. Depenas, Dewan Pengupahan Nasional, juga sedang bekerja. Hal ini dan seterusnya, untuk memfinalisasi regulasinya,” ujar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan.

    Namun, ia masih belum memberikan informasi lebih lanjut terkait berapa besaran angka kenaikan UMP tahun mendatang.

    Sebelumnya, Menaker Yassierli menyatakan harapan terkait rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November ini.

    “Sekarang masih di bulan Oktober. Kita target sesuai dengan timeline biasanya setiap tahun, ya, di bulan November itu baru nanti kita akan keluar dengan rumusan,” kata Menaker.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

    “KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

    Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar. 

    Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

    Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

    “Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G. 

    Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia. 

    “Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

    Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 

    Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

    “Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). 

    Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G. 

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

    Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.