Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    GELORA.CO  – Nicke Widyawati telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

    Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, pergantian direksi BUMN pasti bermuatan politis karena mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya merupakan politikus.

    “Seorang CEO BUMN itu harus bisa diterima kalangan politik, dan Presiden Prabowo mungkin sudah tidak cocok dengan Nicke. Bukan berarti kinerjanya jelek tapi bisa jadi tidak searah dengan kebijakan pemerintah sekarang saja,” kata Komaidi saat dihubungi Tribun, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, BUMN strategis seperti Pertamina posisi direksi maupun komisaris ditentukan melalui Tim Penila Akhir (TPA) yang diketuai Presiden.

    Menurutnya, Prabowo memilih Simon karena merasa sudah dekat, terlebih pernah membantunya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Kalau sudah kenal kan nyaman bekerjanya,” ucap Komaidi.

    Dikutip dari gerindra.id, Simon masuk dalam jajaran pengurus Gerindra periode 2020-2025.

    Di bidang politik, Simon tercatat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dari total 48 anggota.

    Pada saat kontestasi Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Jabatan yang ia emban adalah sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

    Baru Diajak Rapat di Istana

    Pada Rabu (30/11/2024), Presiden Prabowo mengumpulkan para Menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka yang telah tiba di Istana diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa rapat digelar untuk membahas program subsidi. Kementeriannya memiliki program subsidi BLT melalui dana desa

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsisdi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin di koordinasikan isinya apa nanti saya mau ikut dulu,” pungkasnya.

    Profil Nicke Widyawati

    Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, pada 25 Desember 1967.

    Ia merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan  lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.

    Semasa menjadi mahasiswa di ITB, Nicke Widyawati sudah bekerja di Bank Duta Cabang Bandung.

    Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Dikutip dari situs Pertamina, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

    Nicke Widyawati juga pernah bekerja di bidang konstruksi yaitu di PT Rekayasa Industri (Rekin).

    Dirinya mulai bekerja di PT Rekayasa Industri sejak 1991.

    Di PT Rekayasa Industri (Rekind), Nicke Widyawati pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU). 

    Bahkan, ia mendapatkan kepercayaan untuk memegang posisi sebagai Dirut PT Mega Eltra, perusahaan BUMN di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.

    Selain itu, Nicke Widyawati juga dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN tahun 2014-2017, dilansir TribunnewsWiki.com.

    Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam konferensi pers, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

    Kemudian, Nicke pernah ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhir 2017.

    Nicke Widyawati pun sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.

    Penugasan Nicke tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

    Setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Selama berkarier, ia pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN.

    Pada tahun yang sama, Nicke Widyawati juga meraih penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute.

    Dirut Pertamina Dua Periode

    Pada tahun 2022 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.

    Penetapan tersebut, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani Senin, 19 September 2022 lalu.

    Nicke Widyawati dinilai oleh Pemegang Saham mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022.

    Hingga Nicke Widyawati kembali terpilih di perusahaan pelat merah itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (3/10/2022) lalu.

    Harta Kekayaan

    Berikut ini data harta kekayaan Nicke Widyawati yang dikutip Tribunnews.com dari situs resmi eLKHPN, berdasarkan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan Tahun: 29 Maret 2022/Periodik – 2021: 

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 32.845.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    4. Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    6. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    7. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 7.500.000.000

    9. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 15.250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA

    2021JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 100.000.000

    14. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    15. Tanah Seluas 818 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.925.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD STANDARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 850.000.000

    2. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE400 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.= 775.000.000

    3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.064.952.698

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000.000

    Sub Total Rp 75.046.952.698

    Utang –

  • Profil Nicke Widyawati yang Kini Tak Lagi Jadi Dirut Pertamina

    Profil Nicke Widyawati yang Kini Tak Lagi Jadi Dirut Pertamina

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) baru saja mengganti posisi Direktur Utama yang sebelummya diisi Nicke Widyawati dirinya diganti dengan Simon Aloysius Komisaris Utama perseroan. Nicke telah menjabat menjadi Dirut Pertamina selama 6 tahun.

    Melansir data Pertamina (04/11/2024) Nicke Widyawati menjabat sebagai Dirut merujuk pada Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

    Sosok Nicke Widyawati sebetulnya sudah lama malang melintang di beberapa perusahaan BUMN. Nicke lahir pada 25 Desember tahun 1967 di Tasikmalaya. Dirinya merupakan jebolan S1 Teknik Industri ITB dan S2 Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran.

    Diketahui, saat menduduki bangku kuliah dia bekerja sebagai pegawai bank di Bank Duta cabang Bandung. Setelah lulus S1, dirinya bekerja di PT Rekayasa Industri selama 23 tahun dimana dirinya telah menduduki berbagai posisi mulai dari orang lapangan hingga masuk sebagai struktur manajemen.

    Nicke pada tahun 2014 diangkat menjadi Direktur Pengadaan Strategis PLN. Lalu pada 2017 dia ditarik ke Pertamina sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik. Setahun kemudian baru dirinya menduduki posisi Direktur Utama Pertamina.

    Selama di Pertamina, Nicke Widayawati berhasil melewati tantangan energi nasional dimana pencapainya disorot dunia. Pada 2020, majalah Fortune menjadikan Nicke sebagai salah satu dari “Most Powerful Women International” masuk urutan ke-16 dari 50 sebagai tokoh wanita berpengaruh dunia.

    Nicke Widyawati, kembali menorehkan prestasi dengan menempati posisi ke-47 dalam daftar Fortune’s Most Powerful Women 2024. Hasil ini telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin bisnis wanita terkemuka dunia.

    Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

    (fdl/fdl)

  • Mau Akses Internet RI Merata, Ini Saran Pakar Buat Menteri Meutya Hafid

    Mau Akses Internet RI Merata, Ini Saran Pakar Buat Menteri Meutya Hafid

    Jakarta –

    Salah satu prioritas Meutya Hafid saat menjabat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) di Kabinet Merah Putih, yakni pemerataan akses internet dan ramah untuk semua orang, termasuk anak-anak. Pakar telekomunikasi pun memberikan saran kepada Meutya mengatasi persoalan tersebut.

    Dalam pertemuan antara Menkomdigi Meutya Hafid dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (29/10/2024) salah satu pembahasan mengenai bagaimana sinyal internet bisa mengalir hingga ke daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

    Saat ini program unggulan pemerintah dalam memberikan pemerataan internet adalah membangun BTS (base transceiver station). Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat menantang, menurut Pengamat Telekomunikasi ITB Ian Josef Matheus Edward, pembangunan BTS di3T menjadi tantangan tersendiri.

    “Pemerataan internet bukan hanya soal membangun menara BTS atau jaringan serat optik, tetapi juga mencakup tantangan untuk memastikan akses yang merata hingga ke pelosok,” ungkap Ian Joseph, Minggu (3/11/2024).

    Disampaikannya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan operator telekomunikasi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, baik melalui layanan mobile, kabel tetap (fix-cable), maupun satelit.

    “Dengan berbagi infrastruktur yang ada, kita dapat mempercepat penetrasi jaringan di wilayah-wilayah sulit tanpa membebani operator dengan biaya pembangunan tinggi, Menkomdigi harus segera membuat pedoman mengenai kebijakan sharing ini” kata Ian.

    Salah satu kebijakan lainnya yang dapat dipertimbangkan Komdigi untuk dapat segera mewujudkan pemerataan internet adalah dengan membuat aturan mengenai implementasi Universal Service Obligation (USO) non-cash. Langkah ini memungkinkan operator melaksanakan program USO dalam bentuk penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non-ekonomis.

    Sebab dalam UU telekomunikasi yang saat ini masih berlaku, di Pasal 16 disebutkan bahwa kontribusi pelayanan universal yang harus diberikan penyelenggara telekomunikasi sejatinya adalah penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi.

    Agar operator telekomunikasi ‘getol’ membangun di daerah non komersial, Ian menyarankan agar Komdigi dapat membuat kebijakan yang mengatur pemenuhan kewajiban USO melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Komdigi dapat berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk merancang model kebijakan dimaksud yang memberikan efisiensi bagi operator telekomunikasi dan negara.

    Ian juga menekankan pentingnya regulasi fair play antara operator telekomunikasi lokal dan penyedia layanan digital global (OTT).

    “Kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara OTT dan operator, sehingga persaingan menjadi lebih adil dan kondusif bagi industri telekomunikasi lokal,” jelas Ian.

    Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo terkait kedaulatan bangsa, Ian mengusulkan agar Komdigi mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk OTT, untuk menempatkan data di dalam negeri.

    “Kewajiban ini penting, terutama terkait data pribadi masyarakat Indonesia, guna memastikan keamanan dan kedaulatan data nasional,” tegas Ian.

    Langkah ini, menurut Ian, akan memperkuat pelindungan data dan memberikan equal playing field kepada pelaku industri dalam negeri.

    Ian juga menekankan pentingnya pengaturan kompetisi yang sehat di industri telekomunikasi. Dengan kebijakan yang mendukung persaingan adil, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan operator serta meningkatkan kapasitas mereka dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

    “Regulasi yang kondusif akan memperkuat sektor telekomunikasi, sehingga operator dapat lebih optimal dalam memperluas jaringan dan melayani masyarakat,” tambah Ian.

    Dengan akses internet yang merata, Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sesuai dengan visi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

    “Pemerataan internet bukan hanya soal konektivitas; ini tentang membuka akses ekonomi dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ian Joseph.

    (agt/agt)

  • BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintahJakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Diskusi Nasional dan Pameran bertajuk “Optimasi Pasar Pengadaan Produk Riset dan Inovasi Pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Jumat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian menyebut pihaknya memiliki peran hulu-hilir pada kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Iptekin).

    “Dari sisi hulu, BRIN berperan sebagai penyedia inventor riset dan teknologi (expertise),” katanya di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Kemristek perkuat komersialisasi produk inovasi melalui e-katalog

    Sedangkan pada sisi tengah, kata Hendrian, BRIN berperan sebagai jembatan pemanfaatan, baik dalam bentuk produk komersial maupun non-komersial dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan.

    Adapun dari sisi hilir, kata dia, BRIN mendorong pemanfaatan produk hasil riset dan inovasi untuk penggunaan internal BRIN dan afirmasi pemanfaatan riset dan inovasi pada sektor pemerintah, bisnis, akademik, dan masyarakat.

    “Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah,” ujarnya.

    Baca juga: BRIN buka peluang mitra industri manfaatkan fasilitas riset

    Dalam kesempatan yang sama Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih mendukung adanya upaya kerja sama dalam bidang inovasi produk dalam negeri, antara industri dan BRIN, yang dapat diperoleh di dalam e-Katalog LKPP.

    Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk inovasi merupakan salah satu kebijakan untuk membangun innovation demand side.

    “Dibangunnya e-Katalog khusus produk inovasi akan sangat membantu kemudahan transaksi, sehingga membangkitkan permintaan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan produksi,” tuturnya.

    Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah

    Pewarta: Sean Filo Muhamad
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Guru Besar Unud: Tata kelola jadi tantangan utama sektor pariwisata

    Guru Besar Unud: Tata kelola jadi tantangan utama sektor pariwisata

    Jadi, tidak semudah itu menangani tata kelola pariwisata di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana I Putu Anom mengatakan bahwa tata kelola menjadi salah satu tantangan utama di sektor pariwisata yang harus segera dibenahi.

    Prof. Dr. I Putu Anom, M.Par. berpendapat bahwa perbaikan tata kelola akan berdampak signifikan pada perkembangan sektor pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

    “Masih belum bagus tata kelola pariwisata kita. Nah, ini harus dibenahi,” ujar Prof. Anom saat dihubungi ANTARA, Kamis.

    Prof. Anom lantas mencontohkan kondisi di Bali. Tata kelola pariwisata di provinsi tersebut dinilai masih kurang optimal.

    Menurut dia, banyak pemerintah kabupaten dan kota yang cenderung mengejar pendapatan dari pajak dengan mengeluarkan izin hotel dan restoran secara berlebihan, yang sering kali bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.

    Akibat dari kebijakan tersebut, kawasan wisata seperti di Bali Selatan mengalami kepadatan yang parah sehingga menimbulkan kemacetan hingga Ubud di Bali Tengah.

    Baca juga: Jakarta tonjolkan sektor MICE sebagai destinasi wisata dalam ITB Asia
    Baca juga: Penataan Pura Mandhara Giri dorong pengembangan sektor pariwisata

    Selain masalah tata ruang, Prof. Anom juga menyoroti kendala dalam pengembangan 10 Bali Baru yang belum sepenuhnya optimal, ditambah lagi, dengan tingginya harga tiket pesawat yang membuat aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata domestik menjadi makin sulit.

    “Kita ‘kan negara kepulauan sehingga terpencar destinasi kita sehingga harus menggunakan transportasi pesawat untuk mempercepat waktu. Jadi, tidak semudah itu menangani tata kelola pariwisata di Indonesia yang merupakan negara kepulauan,” kata dia.

    Lebih lanjut Prof. Anom berharap agar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata.

    Namun, dia mengingatkan akan pentingnya koordinasi yang baik antara keduanya agar tidak terjadi tumpang tindih program.

    “Jangan sampai ada tumpang tindih mengerjakan hal yang sama, di tempat yang sama nanti jadinya sia-sia karena anggarannya itu perlu dioptimalkan. Apa yang harus dieksekusi itu harus jelas semua,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad

    Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diwawancara awak media di Jakarta, Selasa. ANTARA/Harianto

    Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan siap mendukung jika setiap menteri menggunakan kendaraan dinas mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

    “Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan PT Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan,” kata Erick ditemui di sela pertamuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa.

    Namun, Erick menyebutkan bahwa semua itu harus ada tahapan, sehingga harus ada pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya.

    “Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus di data, tapi Dirut Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung,” ujar Erick.

    Erick belum menyebutkan apakah sudah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan kendaraan dinas produksi PT Pindad. Meski begitu, Menteri BUMN menegaskan bahwa pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri.

    “Ya, kita mendukung rencana Program Pemerintah,” ucapnya.

    Selain itu, Erick juga mengungkapkan bahwa sejauh ini PT Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

    “Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada Dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain,” kaya Erick.

    Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

    Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

    Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

    Sumber : Antara

  • Kolaborasi Toyota dan Universitas Indonesia Dorong Percepatan Transisi Energi

    Kolaborasi Toyota dan Universitas Indonesia Dorong Percepatan Transisi Energi

    Jakarta –

    Toyota bekerja sama dengan Universitas Indonesia menggelar seminar nasional seri ke-7. Seminar nasional dalam rangka 100 tahun industri otomotif Indonesia mewujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060, mengangkat tema ‘Strategi Percepatan Transisi Energi: Pendekatan Quick Win sebagai Solusi Praktis dalam Mewujudkan Pencapaian Target NDC 2030’.

    Rangkaian seminar kali ini, menjadi kelanjutan dari seluruh rangkaian seminar nasional yang sudah diselenggarakan di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Universitas Udayana Bali, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan Universitas Gajah Mada (Yogyakarta).

    Dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan upaya untuk mengurangi emisi karbon sebanyak-banyaknya, transisi energi menjadi kunci menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Sinergi serta keterlibatan berbagai sektor dalam kolaborasi ‘Triple Heli’ antara pemerintah, akademisi, dan industri otomotif diharapkan dapat memainkan peran signifikan.

    Tujuannya, mendorong transisi melalui berbagai inisiatif yang mendukung penggunaan beragam energi dan teknologi buat mereduksi emisi, khususnya di sektor transportasi. Nyatanya, aktivitas dan inisiatif mereduksi emisi tidak akan mendisrupsi stabilitas ekonomi bahkan memberikan dampak positif bagi lingkungan.

    “Aktivitas seminar nasional yang sudah berlangsung selama 7 series di berbagai universitas di Indonesia sejak tahun 2022 hingga saat ini, merupakan wujud nyata advokasi kepada publik. Khususnya, ditujukan bagi para generasi muda yang menjadi elemen penting pendukung ekosistem kehidupan lebih hijau, hingga pembangunan ekonomi nasional yang merata. Selain itu, aktivitas seminar nasional ini merupakan wadah diskusi komprehensif untuk membantu menyusun strategi maupun kebijakan akselerasi Indonesia, menuju era transisi energi di tahun 2030 nanti,” ujar Nandi Julyanto Presiden Direktur PT TMMIN (Toyota Motor Manufacturing) di Universitas Indonesia, Rabu (30/10/2024).

    Transisi energi dengan implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT), memegang peranan penting buat menjaga ketersediaan energi dan lingkungan lebih hijau untuk generasi pada masa yang akan datang. Toyota Indonesia hadir dengan pendekatan multi-pathway, yaitu sinergi ragam teknologi kendaraan rendah emisi, termasuk elektrifikasi dengan pemanfaatan energi rendah emisi.

    “Sejumlah inisiatif memenuhi target reduksi emisi di tahun 2030, menjadi langkah awal atau steppingstone menuju tujuan yang lebih besar, di tahun 2060. Implementasi strategis sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Mengacu pada prinsip mengurangi emisi sebanyak-banyaknya dengan beragam teknologi, untuk memberikan hasil nyata dalam waktu singkat. Hal ini selaras dengan tema seminar kali ini, “Mempercepat Transisi Energi Menuju Quick Wins.” Implementasi green energi juga dapat direalisasikan sebagai aktivitas dekarbonisasi. Tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, namun juga berkontribusi bagi kesejahteraan petani Indonesia melalui positive cycle yang terbentuk, yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di masa depan,” ujar Bob Azam selaku Wakil Presiden Direktur PT TMMIN.

    Pada aktivitas seminar nasional UI, Toyota Indonesia juga memberikan kontribusi dengan tema green economy kepada perwakilan FEB UI untuk dukungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat relevansi akademis dan sosial perguruan tinggi. Dukungan yang diberikan akan digunakan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan green economy.

    Seminar nasional dalam rangka 100 tahun industri otomotif Indonesia mewujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Strategi Multi Teknologi Percepat Transisi Energi

    TMMIN mengatakan, tidak ada satu solusi untuk menuju era transisi energi (No Single Solution) yaitu semua solusi dan teknologi memiliki perannya masing-masing, dan dapat memberikan kontribusi bagi penurunan emisi. Upaya untuk menekan emisi karbon sebagaimana ditetapkan pemerintah Indonesia, memerlukan transformasi industri maupun bisnisnya. Toyota Indonesia mengambil inisiatif untuk menyongsong era transisi energi untuk tercapainya target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah, dengan memperkenalkan beragam model kendaraan yang dapat mengurangi emisi melalui strategi multi-pathway. Baik mobil konvensional hemat bahan bakar, kendaraan dengan bahan bakar biofuel termasuk bioethanol, serta kendaraan berteknologi elektrifikasi.

    Green energi seperti biofuel, ethanol, hydogren, serta optimalisasi EBT dalam proses manufaktur yang lebih ramah lingkungan, tidak hanya menekan emisi saja. Peningkatan penggunaan EBT pun membantu kesejahteraan para petani Indonesia. Tidak hanya menekan emisi, namun peningkatan penggunaan EBT juga akan membantu kesejahteraan para petani Indonesia.

    “Penggunaan EBT (Energi Baru dan Terbarukan) seperti bioenergi dapat membantu mengurangi ketergantungan konsumsi bahan bakar fosil di semua sektor terkait seperti pembangkit listrik, domestik, industri, dan sektor transportasi. Bioenergi termasuk bioethanol dan biofuel, memainkan peranan utama dalam mendukung Indonesia untuk menuju transisi energi serta mereduksi emisi,” tambah Nandi.

    Era elektrifikasi tidak boleh meninggalkan industri otomotif nasional yang selama ini telah berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (No One Left Behind). Setiap teknologi memiliki perannya masing-masing. Semua harus dikembangkan untuk memenuhi tujuan nasional. Kombinasi kendaraan rendah emisi seperti LCGC dan flexy engine (bio diesel dan bio ethanol), HEV, PHEV, BEV, hingga FCEV.

    Hal ini juga selaras dengan visi ‘Beyond Zero’ yang menjadi pedoman Toyota mengimplementasikan seluruh upaya, menuju netralitas karbon dengan beragam solusi teknologi.

    Beyond Zero menandakan komitmen mengeksplorasi berbagai strategi dan solusi inovatif, demi menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Visi ini menjadi pedoman bagi Toyota, untuk dapat melakukan sejumlah upaya mencapai netralitas karbon, melalui produk, layanan, dan aktivitas operasional. Tidak hanya sekedar menghilangkan emisi, namun juga memberikan dampak keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi. Prinsip ini juga berdampak positif dalam menghasilkan ekonomi sirkuler, yang bertujuan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, serta meminimalkan dampak lingkungan. Ekonomi sirkuler berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi, berbeda dengan ekonomi linier yang cenderung menghasilkan, menggunakan, dan membuang.

    “Semua lapisan masyarakat terutama generasi muda dapat berkontribusi pada berbagai aktivitas pengurangan emisi. Berbagai pilihan teknologi kendaraan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan publik yang beragam, demi mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan multi-pathway atau rendah emisi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini bertujuan agar Indonesia menjadi basis produksi dan hub ekspor bagi kendaraan berdaya saing tinggi, serta berperan penting untuk mengembangkan rantai pasok dan IKM lokal,” tutup Bob Azam.

    (lua/rgr)

  • Pindad Punya Prototipe Mobil Listrik, Cocok Jadi Mobil Menteri?

    Pindad Punya Prototipe Mobil Listrik, Cocok Jadi Mobil Menteri?

    Jakarta –

    PT Pindad telah mengembangkan kendaraan listrik. Pindad memiliki prototipe mobil listrik dengan bentuk seperti Maung yang kini digunakan untuk kendaraan kepresidenan Prabowo Subianto.

    Beberapa waktu lalu, Pindad mengembangkan mobil listrik bernama Morino EV. Bentuknya identik dengan kendaraan taktis (rantis) Maung MV2.

    Mobil itu tampil kekar ala kendaraan taktis. Desainnya mengotak seperti mobil Maung versi mesin konvensional.

    Prototipe Mobil Listrik buatan Pindad Foto: Dok. Pindad

    Dikutip dari situs resmi Pindad, Morino EV adalah kendaraan taktis ringan roda 4 dengan tenaga elektrik. Mobil ini ditujukan untuk mendukung operasi dengan mobilitas tinggi.

    Menurut data spesifikasinya, Morino EV hadir dengan penggerak daya elektrik berdaya maksimal 160 HP atau 125 kW. Morino EV bisa dipacu dengan kecepatan aman hingga 100 km/jam.

    Prototipe Mobil Listrik buatan Pindad Foto: Dok. Pindad

    Prototipe mobil listrik yang dikembangkan Pindad ini memiliki baterai 92 V (150.000 mAh). Sekali cas sampai penuh, mobil ini bisa melaju hingga jarak 170 km.

    Namun, Morino EV baru sebatas prototipe. Tampaknya Pindad belum memproduksi massal mobil listrik ala kendaraan 4×4 itu.

    [Gambas:Instagram]

    Jika diproduksi massal nantinya, mungkin Morino EV buatan Pindad ini bisa jadi alternatif lain untuk kendaraan dinas menteri, wakil menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, Prabowo meminta agar menteri, wakil menteri dan pejabat eselon I tidak lagi menggunakan mobil impor dan memanfaatkan mobil buatan Pindad, yaitu Maung.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkapkan, mulai minggu depan dia akan mengganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad. Sebabnya, Prabowo meminta untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Anggito dikutip detikFinance.

    Menurutnya, Pindad telah merancang mobil dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 70 persen.

    “Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri,” ujarA Anggito.

    (rgr/dry)

  • Presiden bakal fasilitasi menteri sampai pejabat eselon I mobil Maung

    Presiden bakal fasilitasi menteri sampai pejabat eselon I mobil Maung

    Arsip foto – Presiden Prabowo Subianto berdiri menyapa warga dari mobil Pindad Maung Garuda saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 setelah dilantik di MPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Presiden bakal fasilitasi menteri sampai pejabat eselon I mobil Maung
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

    Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

    Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

    “Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri,” tutur dia.

    Maung adalah kendaraan taktis ringan 4×4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi.

    SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya.

    Mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan. Adapun, Maung yang khusus dipakai Presiden Prabowo telah dimodifikasi bergaya Eropa dengan velg chrome. Di bagian belakang, terdapat logo “GARUDA”.

    Sumber : Antara

  • Menaker Bongkar Arahan Prabowo Soal Sritex : PHK Tidak Boleh Terjadi!

    Menaker Bongkar Arahan Prabowo Soal Sritex : PHK Tidak Boleh Terjadi!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan rapat membeberkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penyelamatan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Prabowo tidak mau raksasa tekstil ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.

    Hal ini diungkapkan Yassierli usai rapat terbatas dipimpin oleh Prabowo, di Istana Negara, Selasa (29/10/2024) terkait Sritex. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Terkait Sritex pemerintah memang sangat concern. Bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor 1,” katanya saat memberikan keterangan pers.

    Guru Besar ITB ini mengatakan pemerintah juga akan meminta Sritex untuk tetap berproduksi seperti biasa. Terkait ketenagakerjaan pemerintah juga semua karyawan Sritex tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik.

    Foto: Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)
    Pabrik Sritex (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg)

    “Kondisi saat ini masih dalam proses hukum ya dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik, menurut saya Insya Allah tidak ada masalah,” katanya.

    Namun ia belum bisa mengungkapkan upaya apa yang akan diberikan pemerintah terkait perusahaan Sritex. Hanya saja dipastikan Sritex sampai saat ini belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

    “Tidak, Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” katanya.

    Seperti diketahui Raksasa Tekstil ini sudah divonis pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pembayaran. Tercatat memiliki utang sebesar US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,1 triliun.

    Perusahaan juga telah mengajukan kasasi di pengadilan. Yassierli meyakini perusahaan perusahaan bakal memenangkan pengajuan kasasi atas putusan tersebut.

    “Ini kan belum ya (Pailit), artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” jelas Yassierli.

    (emy/wur)