Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Menkomdigi Meutya Hafid: Ini 5 Fokus Strategi AI Nasional untuk Indonesia Maju – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid: Ini 5 Fokus Strategi AI Nasional untuk Indonesia Maju – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah, lewat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI). 

    Menkomdigi menyatakan, Pemerintah Indonesia saat ini sudah merumuskan lima prioritas utama Strategi AI Nasional bertujuan untuk memaksimalkan potensi teknologi demi mendorong kemajuan di berbagai sektor penting.

    Dalam seminar bertajuk Optimasi Pemanfaatan AI dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Sabtu 21 Desember 2024, Menteri Meutya menjelaskan lima prioritas tersebut.

    Adapun lima prioritas itu, meliputi: Layanan Kesehatan, Reformasi Birokrasi, Pendidikan Talenta, Smart Cities Mobility, dan Keamanan Pangan.

    1. AI dalam Layanan Kesehatan

    “Pemanfaatan AI di sektor kesehatan dimulai oleh Kementerian Kesehatan, dengan fokus memperluas akses dan peningkatan akurasi diagnosa,” kata Meutya.

    Dia menjelaskan, “teknologi AI sudah mendukung pendeteksian dini penyakit serta efisiensi manajemen ruam sakit.” Penerapan model 4P—prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal—disektor kesehatan diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan di Indonesia.

    2. Dorong Reformasi Birokrasi

    Dalam reformasi birokrasi, AI menjadi motor penggerak efisiensi. Menkomdigi mengungkap, beberapa lembaga pemerintahan telah memanfaatkan AI untuk mempercepat proses pengolahan data.

    “Di kuartal 2025, kami juga akan meluncurkan SPBE Digital sebagai layanan terintegrasi lintas kementrian. Kemkomdigi juga telah menggunakan AI untuk mengawasi konten negatif di platform digital.”

     

  • Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Jadi Waketum PAN 2024-2029

    Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Jadi Waketum PAN 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengumumkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN untuk periode 2024-2029.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam acara Workshop Partai Amanat Nasional bertajuk “Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan” di Surabaya, pada kamis (19/12/2024).

    Tak hanya mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai salah satu petinggi PAN, Zulhas juga mengangkat Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas dalam acara tersebut.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono juga turut menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah pergi dari partai berlogo matahari putih tersebut.

    “Saya tidak pernah pergi [dari PAN] saya Wakil Bendahara Umum PAN di tahun 2012,” pungkas dia.

    Profil Sakti Wahyu Trenggono

    Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University). 

    Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun. 

    Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. 

    Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce. 

    Selanjutnya, karier politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019. 

    Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto. 

    Diketahui juga, jabatan menteri yang diembannya saat ini bukanlah hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024. 

  • XL Smartfren Merger, Frekuensi Dikembalikan ke Komdigi?

    XL Smartfren Merger, Frekuensi Dikembalikan ke Komdigi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan merger PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) diproyeksikan mengoperasikan spektrum frekuensi selebar 152 MHz atau kurang dari itu. Belajar dari praktik merger Indosat dan Tri, pemerintah menaik kembali spektrum berlebih. 

    Spektrum frekuensi sendiri merupakan nadi bagi bisnis operator seluler. Perusahaan telekomunikasi yang memiliki spektrum frekuensi lebar, dapat menghadirkan layanan internet yang lebih optimal kepada pelanggan, termasuk untuk 5G. 

    PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), entitas hasil merger XL Axiata dan Smartfren, diperkirakan mengoperasikan spektrum frekuensi sebesar 152 MHz untuk melayani 94,5 juta pelanggan.  

    Spektrum frekuensi tersebut berasal dari 90 MHz milik XL Axiata (15 MHz/900 MHz, 45 MHz/1800 MHz, dan 30 MHz/2100 MHz) dan 62 MHz milik Smartfren (22 MHz/850 MHz dan 40 MHz/ 2300 MHz). Jumlah tersebut masih berpotensi berubah karena harus melalui perhitungan terlebih dahulu oleh regulator Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).  

    Adapun jika dibandingkan dengan perusahaan hasil merger Indosat-Tri Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison yang total menggunakan spektrum frekuensi sebesar 135 MHz, maka jumlah spektrum frekuensi tersebut lebih besar 17 MHz, dengan jumlah pelanggan terlayani XLSmart lebih sedikit. 

    Indosat melayani 98,7 juta pelanggan pada kuartal III/2024, sementara itu XLSmart diperkirakan melayani 94,5 juta pelanggan, dengan perincian XL Axiata melayani 58,6 juta pelanggan dan Smartfren melayani 34,5 juta pelanggan. 

    Warga menelpon di dekat menara telekomunikasi. Aktivitas menelpon dapat terjadi berkat dukungan spektrum frekuensiPerbesar

    Pengamat telekomunikasi memperkirakan Komdigi juga akan melakukan perhitungan ulang spektrum frekuensi untuk perusahaan merger XL Axiata dan Smartfren, seperti yang dilakukan kepada Indosat-Tri. Perhitungan akan menentukan apakah spektrum frekuensi perlu dikembalikan atau tidak. 

    “⁠Frekuensi menjadi domain Menkomdigi untuk mengevaluasi dan menetapkannya apakah perlu dikurangi atau tidak dari perusahaan yang baru ini,” kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada Bisnis, Jumat (20/12/2024). 

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan pengalihan spektrum telah diatur dalam UU. no 6/2023 tentang Penetapan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Pasal 33 ayat (6). 

    Dalam peraturan tersebut pemerintah dapat mengambil kembali spektrum frekuensi perusahaan merger XL – Smartfren ataupun mempertahankannya. 

    “Butir b mengenai pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, maka sudah ada dasar hukum untuk pengalihan frekuensi XL Axiata ataupun sebaliknya ke PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk/XLSmart,” kata Ian. 

    Pasrah 

    Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan keputusan pengembalian spektrum menjadi wewenang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), termasuk spektrum pascamerger. 

    “Spektrum ini sepenuhnya adalah kewenangan Menteri Komdigi. Jadi tidak ada satu regulasi yang mengatakan harus dikembalikan atau boleh tidak dikembalikan atau apapun,” kata Merza saat ditemui di kantornya, Jumat (20/12/2024).

    Namun, Merza menuturkan nantinya akan ada evaluasi memastikan bahwa spektrum frekuensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal, tidak hanya oleh operator, tetapi juga untuk kepentingan publik. 

    Proses evaluasi akan melibatkan diskusi mendalam antara tim evaluasi Komdigi dan pihak-pihak terkait, termasuk tim dari XL dan Smartfren yang sedang menyusun langkah-langkah strategis sesuai dengan business plan yang diajukan.

    “Kalau memang dirasakan oleh Komdigi sudah sangat optimal dan mungkin tidak ada yang perlu diambil oleh Komdigi. Tapi kalau tidak optimal mungkin secara hitungan kebanyakan pasti akan diambil,” ujarnya.

    Pelanggan Smartfren di geraiPerbesar

    Di sisi lain, Merza menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Komdigi. Dalam surat tersebut terdapat proposal business plan yang mencakup rencana jangka panjang mereka dalam merger ini. 

    “Business plan tersebut menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam periode 1, 3, hingga 5 tahun ke depan,” ucap Merza.

    Indosat – Tri

    Untuk diketahui, Indosat dan Tri adalah perusahaan telekomunikasi yang terakhir merger di Indonesia. Pada 2022, kedua perusahaan memutuskan bergabung. 

    Setelah merger, spektrum frekuensi Indosat dan Tri Indonesia dikonsolidasikan untuk meningkatkan efisiensi. Konsolidasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan kualitas layanan. 

    Sebelum melebur, Indosat mengoperasikan pita frekuensi sekitar 95 MHz pada pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, dan 2,1 GHz. Emiten berkode saham ISAT itu kemudian mendapat tambahan 50 MHz dari hasil pengalihan pita frekuensi Tri, maka perusahaan hasil merger Indosat-Tri bakal memiliki total frekuensi hingga 145 MHz. 

    Kemudian setelah melakukan perhitungan, pemerintah meminta Indosat mengembalikan sebagian pita frekuensi, sebesar 10 MHz di spektrum 2,1 GHz. Alhasil, total spektrum yang digunakan menjadi 135 MHz untuk menggelar layanan. 

    Pita frekuensi yang wajib dikembalikan adalah frekuensi yang terletak pada rentang 1.975-1.980 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio pada rentang 2.165-2.170 MHz. Kemudian, bekas frekuenis Tri-Indosat berpindah ke Telkomsel sebagai pemenang lelang. 

  • Perkuat kolaborasi pengelolaan ZIS di ASEAN, ICONZ ke-8 hasilkan 5 poin resolusi

    Perkuat kolaborasi pengelolaan ZIS di ASEAN, ICONZ ke-8 hasilkan 5 poin resolusi

    Foto: Istimewa

    Perkuat kolaborasi pengelolaan ZIS di ASEAN, ICONZ ke-8 hasilkan 5 poin resolusi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 14:27 WIB

    Elshinta.com –  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI telah menggelar Konferensi Zakat Internasional ke-8 atau The 8th Indonesian Conference of Zakat (ICONZ) 2024, mengasilkan lima poin resolusi resolusi untuk memperkuat pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) di tingkat ASEAN.

    Penutupan konferensi bertema “The Zakat Contribution Towards the World Poverty Alleviation and Welfare” ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis, (19/12/2024). Hadir para pegiat zakat dari negara-negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Myanmar), Jordania, juga para pegiat zakat dan akademisi di Indonesia. 

    Acara tersebut terselenggara atas kerja sama BAZNAS, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Amal Salman, serta BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof. (HC.) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec., yang diwakili Direktur Kajian dan Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) BAZNAS RI, Muhammad Hasbi Zaenal membacakan tujuh resolusi yang disepakati dalam konferensi zakat internasional ke-8 tersebut. 

    “Menyadari zakat sebagai instrumen utama dalam mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, kami, peserta Konferensi Internasional Zakat ke-8 (ICONZ), yang terdiri dari akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan, menegaskan kembali komitmen kami untuk memajukan zakat sebagai katalis pembangunan berkelanjutan,” ujar Hasbi, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Dia menyampaikan, resolusi tersebut merumuskan strategi-strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan zakat, inovasi, dan dampak sosialnya yang lebih luas, dengan fokus khusus pada kolaborasi ASEAN untuk menghadapi tantangan bersama dan memanfaatkan peluang di kawasan.

    Berikut tujuh resolusi yang disepakati dalam ICONZ ke-8 di Bandung:

    1. Kami berkomitmen untuk mendorong penelitian zakat yang bersifat interdisipliner, dengan penekanan pada solusi inovatif untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan sosial, dan ketahanan ekonomi. Kami akan membentuk Konsorsium Penelitian Zakat (Zakat Research Consortium) untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan kolaborasi antara pemangku kepentingan global dan regional, termasuk negara-negara ASEAN.

    2. Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan studi zakat ke dalam kurikulum universitas, dengan prioritas pada keahlian di bidang keuangan Islam, administrasi zakat modern, dan kesejahteraan sosial. Kami juga akan mempromosikan pengakuan bersama atas program akademik dan sertifikasi di seluruh ASEAN, serta bermitra dengan badan profesional untuk menawarkan pelatihan dan program peningkatan keterampilan yang dirancang khusus bagi praktisi zakat.

    3. Kami berkomitmen untuk mendukung digitalisasi sistem pengelolaan zakat, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Kami juga akan mendorong pembentukan Pusat Teknologi Zakat ASEAN (ASEAN Zakat Tech Hub) untuk memacu inovasi dalam platform digital dan mempromosikan penggunaan analitik data untuk meningkatkan dampak program zakat.

    4. Kami berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi ASEAN dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi melalui inisiatif zakat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kami akan memanfaatkan kemitraan regional untuk menciptakan proyek percontohan berbasis komunitas yang menunjukkan praktik terbaik dalam pemanfaatan zakat dan pengukuran dampaknya, dengan memastikan inklusivitas bagi kelompok rentan.

    5. Kami berkomitmen untuk meresmikan Jaringan Zakat ASEAN (ASEAN Zakat Network) guna mendorong dialog yang berkelanjutan, perencanaan strategis, dan inisiatif bersama antar negara-negara anggota ASEAN. Jaringan ini akan berfokus pada prioritas sosial-ekonomi ASEAN, termasuk pengentasan kemiskinan, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kebijakan HJE Dikhawatirkan Tak Mampu Efektif Menekan Konsumsi Rokok di Masyarakat  – Halaman all

    Kebijakan HJE Dikhawatirkan Tak Mampu Efektif Menekan Konsumsi Rokok di Masyarakat  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyatakan sikap mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok yang komprehensif. 

    Tentu, peryataan ini merespons kebijakan pemerintah terkait Harga Jual Eceran (HJE) rokok. 

    Wakil Ketua MPKU PP Muhammadiyah, Emma Rachmawati mendesak pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran, meningkatkan cukai hingga harga rokok sebanding dengan negara-negara tetangga, dan memperketat regulasi rokok konvensional maupun elektronik.  

    Kenaikan HJE rokok merupakan langkah awal yang baik, namun perlu diikuti dengan kebijakan lain yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.  

    Selain itu, edukasi dan kampanye bahaya rokok harus diperluas untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.  

    “MPKU PP Muhammadiyah Muhammadiyah siap berkontribusi dalam upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan bebas dari korban rokok,” kata Emma diskusi bertema ‘Kebijakan HJE Rokok 2025: Dilematisasi Pengendalian Konsumsi Rokok di Indonesia’, Jumat (20/12/2024).

    Youth Ambassador Tobacco Control Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Affan Fitrahman menyebut pihaknya mengapresiasi kenaikan HJE rokok sebagai langkah maju dalam pengendalian tembakau, namun menyayangkan tidak adanya kenaikan cukai rokok.  

    IPM pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini, mengingat potensi peningkatan rokok ilegal.  

    “Kami harapkan pemerintah baru tetap berkomitmen pada isu pengendalian tembakau dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan generasi muda yang sehat dan bebas rokok,” sambungnya. 

    Sementara itu, para ahli menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024, yang menetapkan batasan HJE dan tarif cukai hasil tembakau.  

    Meski HJE mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi dengan kenaikan tarif cukai. Kondisi ini, menurut para pakar, dikhawatirkan tidak mampu secara efektif menekan konsumsi rokok di masyarakat. 

    Senior advisor CHED ITB-AD, Mukhaer Pakkanna menganalisis kebijakan HJE ini adalah kebijakan yang setengah hati dalam menekan prevalensi perokok, khususnya di kalangan masyarakat miskin dan remaja. 

    “Sayangnya, kebijakan ini tidak menyentuh Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang selama ini menjadi instrumen strategis dalam pengendalian konsumsi rokok. Lebih ironis lagi, penetapan HJE tidak memperlihatkan keberpihakan pada upaya pro-kesehatan,” tambah Mukhaer. 

    Dia juga menegaskan bahwa dengan pendekatan seperti ini, tujuan untuk menekan prevalensi perokok akan sulit tercapai.  

    “Kebijakan ini lebih menguntungkan industri rokok besar ketimbang menjadi solusi bagi masalah kesehatan masyarakat. Jika pemerintah ingin serius, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan konsisten dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya rokok,” katanya. 

    Advisor Indonesia Institute for Social Development (IISD), Sudibyo Markus menyoroti pentingnya pengendalian konsumsi rokok dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs).  

    “Tembakau bukanlah komoditas unggulan perkebunan, melainkan tanaman semusim yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Dalam sistem usaha yang monopsoni, petani tembakau selalu berada di posisi yang paling dirugikan karena seluruh rantai usaha tani sepenuhnya bergantung pada industri, khususnya tengkulak dan bandol yang menjadi perpanjangan tangan industri tembakau,” ujar Sudibyo Markus. 

    Di tengah menurunnya daya beli masyarakat dan kelas menengah akibat beban utang pemerintah, alih-alih menerapkan strategi fiskal dan non-fiskal yang komprehensif, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan PMK No. 97 Tahun 2024 yang hanya mengatur harga jual rokok secara eceran. 

    “Di tingkat mikro, klaim industri tembakau sebagai ‘soko guru’ perekonomian nasional terasa ironis, karena mereka terus mengeksploitasi petani tembakau yang selalu dirugikan,” jelasnya. 

    Sedangkan, Direktur CHED ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Roosita Meilani Dewi menjelaskan perspektif mikro ekonomi dalam pengendalian tembakau dan menghitung harga transaksi pasar kesehatan masyarakat. 

    “Bagi Pengendalian kenaikan HJE cukup penting untuk menaikkan Harga transaksi pasar, sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat rentan yaitu masyarakat miskin dan remaja.” 

    “Kenaikan Harga Jual Eceran rokok tahun 2025 yang diatur dalam PMK 97 tahun 2024, diperkirakan tidak mampu menekan konsumsi. Karena Rokok jenis SKM dan SPM yang memiliki pangsa pasar tertinggi hanya naik 5-7 persen sedangkan SKT yang masih memiliki pangsa pasar rendah justru naik 18,6 persen. Padahal fakta lapangan menunjukkan bahwa rokok dengan jenis SKM dan SPM banyak dikonsumsi remaja dan perokok pemula,” tegasnya. 

    Perwakilan Vital Strategies, Lily S. Sulistyowati menekankan urgensi pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan harga rokok dengan penyesuaian pajak dan harga jual eceran (HJE), selain dapat mengurangi daya beli dan konsumsi rokok, juga penting untuk kesehatan masyarakat. 

    “Kenaikan harga rokok dapat mendorong alokasi pengeluaran ke kebutuhan yang lebih mendukung kesehatan dan kesejahteraan, sekaligus mengurangi beban kesehatan masyarakat akibat penyakit terkait rokok,” jelas Lily.

  • Kenaikan HJE Dinilai Tak Efektif Tekan Konsumsi Rokok – Page 3

    Kenaikan HJE Dinilai Tak Efektif Tekan Konsumsi Rokok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Center of Human Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) menggelar diskusi terkait Harga Jual Eceran (HJE) rokok.

    Dengan tema “Kebijakan HJE Rokok 2025: Dilematisasi Pengendalian Konsumsi Rokok di Indonesia”, diskusi ini mengupas tantangan yang dihadapi dalam upaya pengendalian konsumsi rokok.

    Dalam diskusi tersebut, para ahli menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024, yang menetapkan batasan HJE dan tarif cukai hasil tembakau. Meski HJE mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi dengan kenaikan tarif cukai. Kondisi ini, menurut para pakar, dikhawatirkan tidak mampu secara efektif menekan konsumsi rokok di masyarakat.

    Salah satu isu utama yang diangkat adalah potensi munculnya efek negatif seperti down trading, di mana konsumen beralih ke produk rokok yang lebih murah. Selain itu, maraknya peredaran rokok ilegal juga menjadi ancaman serius yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan ini.

    Sudibyo Markus selaku Advisor Indonesia Institute for Social Development (IISD) menyoroti pentingnya pengendalian konsumsi rokok dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs).

    “Tembakau bukanlah komoditas unggulan perkebunan, melainkan tanaman semusim yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Dalam sistem usaha yang monopsoni, petani tembakau selalu berada di posisi yang paling dirugikan karena seluruh rantai usaha tani sepenuhnya bergantung pada industri, khususnya tengkulak dan bandol yang menjadi perpanjangan tangan industri tembakau,” ujar Sudibyo Markus.

    “Situasi ini menciptakan paradoks di seluruh mata rantai industri produk tembakau, baik pada tingkat makro, meso, maupun mikro. Di tingkat makro, pemerintah yang sedang memacu kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 justru tidak konsisten dalam kebijakan fiskalnya dengan membatalkan kenaikan cukai produk tembakau pada tahun 2025.”

    Pada tingkat meso, di tengah menurunnya daya beli masyarakat dan kelas menengah akibat beban utang pemerintah, alih-alih menerapkan strategi fiskal dan non-fiskal yang komprehensif, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan PMK No. 97 Tahun 2024 yang hanya mengatur harga jual rokok secara eceran,” tambah Sudibyo.

    “Di tingkat mikro, klaim industri tembakau sebagai ‘soko guru’ perekonomian nasional terasa ironis, karena mereka terus mengeksploitasi petani tembakau yang selalu dirugikan. Lebih jauh, dengan inovasi produk seperti rokok generasi baru dan pave, posisi rokok tradisional, yang menjadi tumpuan utama petani, semakin terpinggirkan,” pungkasnya.

    Mukhaer Pakkanna selalu Senior advisor CHED ITB-AD menganalisis kebijakan HJE ini adalah kebijakan yang setengah hati dalam menekan prevalensi perokok, khususnya di kalangan masyarakat miskin dan remaja.

    “Sayangnya, kebijakan ini tidak menyentuh Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang selama ini menjadi instrumen strategis dalam pengendalian konsumsi rokok. Lebih ironis lagi, penetapan HJE tidak memperlihatkan keberpihakan pada upaya pro-kesehatan. Tarif dan harga rokok yang diproduksi massal melalui mesin tetap rendah dibandingkan dengan rokok manual, sehingga membuka peluang bagi beredarnya rokok murah yang terjangkau oleh masyarakat bawah,” tambah Mukhaer.

    Ia menegaskan bahwa dengan pendekatan seperti ini, tujuan untuk menekan prevalensi perokok akan sulit tercapai. “Kebijakan ini lebih menguntungkan industri rokok besar ketimbang menjadi solusi bagi masalah kesehatan masyarakat. Jika pemerintah ingin serius, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan konsisten dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya rokok,” pungkasnya.

    Roosita Meilani Dewi (Direktur CHED ITB Ahmad Dahlan Jakarta) menjelaskan perspektif mikro ekonomi dalam pengendalian tembakau dan menghitung harga transaksi pasar kesehatan masyarakat.

    “Bagi Pengendalian kenaikan HJE cukup penting untuk menaikkan Harga transaksi pasar, sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat rentan yaitu masyarakat miskin dan remaja. Kenaikan Harga Jual Eceran rokok tahun 2025 yang diatur dalam PMK 97 tahun 2024, diperkirakan tidak mampu menekan konsumsi. Karena Rokok jenis SKM dan SPM yang memiliki pangsa pasar tertinggi hanya naik 5-7%, sedangkan SKT yang masih memiliki pangsa pasar rendah justru naik 18,6%. Padahal fakta lapangan menunjukkan bahwa rokok dengan jenis SKM dan SPM banyak dikonsumsi remaja dan perokok pemula” tegasnya.

    Lily S. Sulistyowati selalu perwakilan Vital Strategies menekankan urgensi pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan harga rokok dengan penyesuaian pajak dan harga jual eceran (HJE), selain dapat mengurangi daya beli dan konsumsi rokok, juga penting untuk kesehatan masyarakat.

    “Langkah ini tidak hanya bertujuan menurunkan prevalensi perokok, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap kalangan masyarakat prasejahtera dan kelompok rentan, termasuk anak-anak, serta mempromosikan gaya hidup sehat di masyarakat. Selain itu, kenaikan harga rokok dapat mendorong alokasi pengeluaran ke kebutuhan yang lebih mendukung kesehatan dan kesejahteraan, sekaligus mengurangi beban kesehatan masyarakat akibat penyakit terkait rokok,” jelas Lily.

    Lily juga menekankan bahwa pendapatan negara dari sektor cukai dapat dimanfaatkan untuk mendanai program kesehatan, seperti kampanye edukasi bahaya merokok, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pengendalian iklan rokok, hingga upaya prioritas lainnya seperti percepatan penurunan stunting, peningkatan vaksinasi dan imunisasi, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

    “Melalui strategi ini, kita dapat mempercepat penanganan penyakit terkait rokok, seperti kanker, TB, dan penyakit paru lainnya, serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

    Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyatakan sikap mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok yang komprehensif.

    “MPKU PP Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran, meningkatkan cukai hingga harga rokok sebanding dengan negara-negara tetangga, dan memperketat regulasi rokok konvensional maupun elektronik. Selain itu, edukasi dan kampanye bahaya rokok harus diperluas untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Muhammadiyah siap berkontribusi dalam upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan bebas dari korban rokok,” terang Emma Rachmawati selaku Wakil Ketua MPKU PP Muhammadiyah.

    “Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mengapresiasi kenaikan HJE rokok sebagai langkah maju dalam pengendalian tembakau, namun menyayangkan tidak adanya kenaikan cukai rokok. IPM mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini, mengingat potensi peningkatan rokok ilegal. IPM berkomitmen aktif dalam pengendalian tembakau melalui edukasi sebaya dan mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam pengawasan rokok ilegal, pelarangan sponsor rokok di media sosial, dan penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pengendalian tembakau. IPM juga mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk pengendalian tembakau agar isu ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. IPM berharap pemerintah baru tetap berkomitmen pada isu pengendalian tembakau dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan generasi muda yang sehat dan bebas rokok,” jelas Affan Fitrahman Youth Ambassador Tobacco Control Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

     

  • Konferensi Zakat Internasional, Baznas RI Dorong Zakat Jadi Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem – Halaman all

    Konferensi Zakat Internasional, Baznas RI Dorong Zakat Jadi Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI hadiri Konferensi Zakat Internasional ke-8 atau The 8th International Conference on Zakat (ICONZ) 2024 di ITB, Bandung, 17 sampai 19 Desember 2024.

    Pada ICONZ kali ini, Baznas mengusung tema “The Zakat Contribution Towards the World Poverty Alleviation and Welfare” yang dihadiri oleh para delegasi zakat dari berbagai negara sahabat.

    Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA sangat mengapresiasi acara ini. 

    Menurutnya, pengentasan kemiskinan menjadi agenda global yang harus dikonsolidasikan terutama dari sektor pengelola zakat, bagaimana dana zakat ini mampu untuk membebaskan 25,2 juta penduduk miskin di Indonesia dari garis kemiskinan.

    “Hari ini, di Indonesia ada 25,2 juta orang miskin, 5 juta di antaranya miskin ekstrem. Jadi bagaimana dana zakat ini kemudian bisa menjadi solusi akselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia dan tentunya di dunia,” ujar Saidah Sakwan, Kamis (19/12/2024).

    Melalui ICONZ ke-8 ini, Baznas RI akan berbagi pengalaman dalam memaksimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program prioritas Baznas.

    Menurut Saidah, ada tiga strategi yang dilakukan oleh Baznas RI. 

    Pertama, melakukan intervensi secara sosial yakni memenuhi seluruh kebutuhan mustahik, terutama kebutuhan dasar seperti pangan dan akses mereka terhadap kesehatan dan pendidikan.

    Hal ini dilakukan, karena banyak dari masyarakat miskin ekstrem berasal dari keluarga yang hanya tamat sekolah dasar.

    Sehingga menurutnya, memberikan hak anak-anak mereka terhadap dunia pendidikan menjadi penting untuk mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan.

    “Jadi seluruh kebutuhan darurat itu harus menjadi bagian yang diutamakan, bagaimana mustahik mendapatkan akses pangan dan akses kesehatan yang itu menjadi akses dasar, termasuk akses terhadap pendidikan, maka seluruh akses dasar, berkembang, dan darurat ini menjadi bagian dari strategi kami,” tegas Saidah.

    Kedua, intervensi secara ekonomi, yakni dengan cara memberikan modal dan membuka akses pasar kepada mustahik yang memiliki kapasitas yang bisa diberdayakan.

    “Yang ketiga, kami terus melakukan advokasi, yang mana seluruh program tersebut ditujukan untuk mengubah mustahik menjadi muzaki sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat baik dari aspek materiil maupun aspek spiritual,” imbuhnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Keuangan Pusat Pengumpulan Zakat (PPZ) Malaysia, Azhan bin Ismail mengungkapkan strategi negaranya dalam mengelola dana zakat untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan di negaranya.

    Salah satu caranya adalah dengan memberikan modal usaha kepada mereka yang ingin menjalankan bisnis, sehingga mereka bisa mandiri. 

    Tujuan akhirnya adalah agar mereka keluar dari status asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.

    Strategi lainnya adalah dengan menyediakan sekolah gratis mulai dari taman kanak-kanak, sekolah menengah agama, tahfiz, kejuruan, sains, hingga perguruan tinggi.

    “Kami memberi mereka ilmu, kami memberi mereka pelatihan, agar mereka bisa keluar dari studinya lalu menjadi profesional. Semua jenis pendampingan yang kami lakukan ini untuk mengurangi jumlah asnaf sehingga mengurangi jumlah kemiskinan,” tutur Azhan.

    Azhan menambahkan tentang cara unik negaranya agar masyarakat mau berzakat. Yakni, manfaat yang akan diterima oleh mereka yang mengeluarkan dana zakat ketika mereka meninggal dunia.

    “PPZ memberikan sejumlah uang saat pembayar zakat meninggal dunia hingga 3.000 ringgit Malaysia,” ujar Azhan.

    PPZ menyediakan dana hingga 600.000 – 700.000 ringgit per tahun untuk menjalankan program ini. 

    “Jadi manfaat yang diperoleh bagi pembayar zakat dapat dirasakan bahkan setelah mereka meninggal dunia,” ujarnya.

  • Spektrum Lebih Besar, Pelanggan Lebih Ramping

    Spektrum Lebih Besar, Pelanggan Lebih Ramping

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan gabungan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) akan memiliki spektrum frekuensi yang lebih lebar dibandingkan dengan perusahaan gabungan PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Hutchison 3 Indonesia. Namun, secara jumlah pengguna relatif lebih ramping. 

    Spektrum frekuensi sendiri merupakan nadi bagi bisnis operator seluler. Perusahaan telekomunikasi yang memiliki spektrum frekuensi lebar, dapat menghadirkan layanan internet yang lebih optimal kepada pelanggan, termasuk untuk 5G. 

    PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), entitas hasil merger XL Axiata dan Smartfren, diperkirakan mengoperasikan spektrum frekuensi sebesar 152 MHz untuk melayani 94,5 juta pelanggan.  

    Spektrum frekuensi tersebut berasal dari 90 MHz milik XL Axiata (15 MHz/900 MHz, 45 MHz/1800 MHz, dan 30 MHz/2100 MHz) dan 62 MHz milik Smartfren (22 MHz/850 MHz dan 40 MHz/ 2300 MHz). Jumlah tersebut masih berpotensi berubah karena harus melalui perhitungan terlebih dahulu oleh regulator Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).  

    Adapun jika dibandingkan dengan perusahaan hasil merger Indosat-Tri Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison yang total menggunakan spektrum frekuensi sebesar 135 MHz, maka jumlah spektrum frekuensi tersebut lebih besar 17 MHz, dengan jumlah pelanggan terlayani XLSmart lebih sedikit. 

    Indosat melayani 98,7 juta pelanggan pada kuartal III/2024, sementara itu XLSmart diperkirakan melayani 94,5 juta pelanggan, dengan perincian XL Axiata melayani 58,6 juta pelanggan dan Smartfren melayani 34,5 juta pelanggan. 

    Pelanggan XL Axiata sedang mengaktifkan kartu simPerbesar

    Konsolidasi Spektrum  

    Untuk diketahui, Indosat dan Tri adalah perusahaan telekomunikasi yang terakhir merger di Indonesia. Pada 2022, kedua perusahaan memutuskan bergabung. 

    Setelah merger, spektrum frekuensi Indosat dan Tri Indonesia dikonsolidasikan untuk meningkatkan efisiensi. Konsolidasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan kualitas layanan. 

    Sebelum melebur, Indosat mengoperasikan pita frekuensi sekitar 95 MHz pada pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, dan 2,1 GHz. Emiten berkode saham ISAT itu kemudian mendapat tambahan 50 MHz dari hasil pengalihan pita frekuensi Tri, maka perusahaan hasil merger Indosat-Tri bakal memiliki total frekuensi hingga 145 MHz. 

    Kemudian setelah melakukan perhitungan, pemerintah meminta Indosat mengembalikan sebagian pita frekuensi, sebesar 10 MHz di spektrum 2,1 GHz. Alhasil, total spektrum yang digunakan menjadi 135 MHz untuk menggelar layanan. 

    Pita frekuensi yang wajib dikembalikan adalah frekuensi yang terletak pada rentang 1.975-1.980 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio pada rentang 2.165-2.170 MHz. Kemudian, bekas frekuenis Tri-Indosat berpindah ke Telkomsel sebagai pemenang lelang. 

    Nasib Spektrum Smartfren

    Pengamat telekomunikasi memperkirakan Komdigi juga akan melakukan perhitungan ulang spektrum frekuensi untuk perusahaan merger XL Axiata dan Smartfren, seperti yang dilakukan kepada Indosat-Tri. Perhitungan akan menentukan apakah spektrum frekuensi perlu dikembalikan atau tidak. 

    “⁠Frekuensi menjadi domain Menkomdigi untuk mengevaluasi dan menetapkannya apakah perlu dikurangi atau tidak dari perusahaan yang baru ini,” kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada Bisnis, Jumat (20/12/2024). 

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan pengalihan spektrum telah diatur dalam UU. no 6/2023 tentang Penetapan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Pasal 33 ayat (6). 

    Dalam peraturan tersebut pemerintah dapat mengambil kembali spektrum frekuensi perusahaan merger XL – Smartfren ataupun mempertahankannya. 

    “Butir b mengenai pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, maka sudah ada dasar hukum untuk pengalihan frekuensi XL Axiata ataupun sebaliknya ke PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk/XLSmart,” kata Ian. 

  • Desainer Mobil Maung yang Dipakai Prabowo Kini Pimpin Pindad

    Desainer Mobil Maung yang Dipakai Prabowo Kini Pimpin Pindad

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pindad mengumumkan pergantian posisi pucuk pimpinan. Abraham Mose yang sebelumnya sebagai direktur utama, kini digantikan oleh Sigit P Santosa.

    Penunjukan Sigit diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait Penyerahan Salinan Surat Keputusan Para Pemegang Saham tentang Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT Pindad yang dilaksanakan secara daring, Senin (16/11).

    “Mengalihkan penugasan Sigit P. Santosa yang semula menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan menjadi Direktur Utama PT Pindad, dengan masa jabatan meneruskan sisa jabatannya,” bunyi keterangan PT Pindad.

    Posisi bari Sigit tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-300/MBU/12/2024 dan Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B PT Pindad sesuai Surat Keputusan Nomor: 009/KRUPS/LEN-PINDAD/XII/2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pindad.

    Direktur Utama PT Len Industri (Persero) atau DEFEND ID selaku induk usaha PT Pindad Bobby Rasyidin mengatakan perubahan susunan jajaran direksi dan komisaris PT Pindad merupakan suatu penyempurnaan tata kelola perusahaan yang selalu dilaksanakan.

    Hal ini diharapkan dapat menambah semangat dalam pembangunan industri pertahanan yang berkelanjutan.

    “Selain untuk membangun hubungan harmonis dan saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan yang terjalin melalui bisnis, saya berharap kita (Holding) dapat terus mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi industri yang tergabung dalam holding DEFEND ID. Dan saya percaya perubahan yang ada dapat membawa perubahan ke arah yang jauh lebih baik,” ucap Bobby Rasyidin.

    Sigit memiliki peran penting dalam merancang Maung MV3 Garuda Limousine yang diproduksi Pindad dan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Maung juga sedang diproduksi untuk menjadi kendaraan dinas para menteri di Kabinet Merah Putih.

    Melansir situs resmi Pindad, Sigit juga tercatat pernah bekerja di produsen mobil global asal AS, General Motor dengan menduduki jabatan sebagai Executive General Manager (EGM) pada pengembangan produk kendaraan listrik dan hybrid (EV/PHEV) pada 2010 pada 2013.

    Sigit lulusan S1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan di Department of Mechanical Engineering di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat dan menyelesaikan program Master (1997) dan Doktor (1999).

    Ia tercatat juga pernah bergabung sebagai staf ITB sejak 2014 dan menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB (LPIK-ITB) pada 2018 hingga 2021.

    (fby/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Benarkah Paparan Sinar Matahari Picu Migrasi BPA pada Galon? Ini Kata Pakar

    Benarkah Paparan Sinar Matahari Picu Migrasi BPA pada Galon? Ini Kata Pakar

    Jakarta –

    Pakar teknologi plastik lulusan universitas Jerman Oka Tan memastikan tidak ada yang keliru dengan cara distribusi galon polikarbonat atau guna ulang di Indonesia. Meski terkena sinar matahari, menurutnya hal itu tidak akan memicu migrasi senyawa Bisphenol A (BPA).

    Ahli polimer jebolan University of Applied Science Darmstadt di Jerman itu menjelaskan migrasi BPA dari galon kuat polikarbonat ke air terjadi apabila kemasan terkena panas mulai 70 derajat celcius. Artinya, meskipun galon didistribusikan di siang hari migrasi BPA tidak akan terjadi apabila suhu tidak mencapai 70 derajat.

    “Kecuali nanti suhu kita di dunia pada siang hari sampai 70 derajat, nah itu ya lain persoalan. Tapi sampai saat ini kan di Indonesia cuma 40 derajat, itu sudah maksimum,” kata Oka Tan dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

    Dalam sebuah diskusi belum lama ini, dia mengungkapkan migrasi memang dapat terjadi apabila suhu di atas 70 derajat celcius. Kendati demikian, penggunaan galon polikarbonat telah melalui serangkaian tes termasuk pemanasan untuk menguji ketahanan dan keamanan kemasan pangan tersebut.

    “Tapi dalam suhu yang tertentu di bawah 70 derajat celcius semestinya sih aman,” tegasnya.

    Pakar lulusan jurusan teknologi polimer Jerman ini menjelaskan terjadinya migrasi BPA bukan hanya disebabkan paparan panas saja, melainkan bisa karena benturan atau gesekan keras, sehingga menyebabkan kerusakan pada kemasan pangan yang memicu keluarnya BPA.

    “Tapi kembali lagi saya rasa dalam pendistribusiannya galon-galon ini sudah tidak ditumpuk dan dia sendiri-sendiri (disusun teratur) sudah sesuai aturan sehingga gesekannya sangat minimal,” katanya.

    Oka mengungkapkan negara dengan iklim tropis sebenarnya lebih cocok menggunakan galon kuat polikarbonat atau guna ulang dibanding Polyethylene Terephthalate (PET) atau galon sekali pakai. Hal ini mengingat polikarbonat memiliki ketahanan yang lebih baik dari pada PET.

    Terlebih jika melihat kebiasaan warga Indonesia yang terkadang membanting atau meletakan dengan keras galon air minum. Dia mengatakan kekuatan yang dimiliki galon kuat polikarbonat ini membuat zat kimia pembentuk plastik tidak bermigrasi saat diperlakukan seperti demikian.

    “Sedangkan botol lainnya mungkin 2-3 kali jatuh juga ada crack (kerusakan) Itulah salah satunya sehingga dia dapat digunakan berkali kali sampai 20 kali. Bahkan dalam hal ini jelas satu dari segi 20 kali pakai itu jauh lebih aman buat produsen daripada menggunakan PET,” katanya.

    Seperti diketahui sebelumnya, ramai isu migrasi BPA dari galon ke dalam air. Sistem distribusi galon pun menjadi sorotan karena dilakukan menggunakan truk terbuka yang bisa terpapar sinar matahari langsung yang disebut-sebut dapat memicu migrasi dimaksud.

    Hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) juga tidak menemukan adanya migrasi BPA dari galon kuat polikarbonat ke air minum. Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran ITB Akhmad Zainal Abidin menjelaskan penelitian dilakukan untuk menguji keamanan dan kualitas air minum dalam kemasan galon PC.

    “Dari penelitian yang kami lakukan, kami tidak mendeteksi (non-detected/ND) BPA di semua sampel AMDK yang diuji,” kata Akhmad Zainal.

    Studi tersebut berfokus untuk mendeteksi peluruhan atau migrasi BPA dari kemasan galon kuat berbahan polikarbonat ke dalam air minum terhadap empat sampel dari merek AMDK terpopuler. Temuan tersebut membuktikan bahwa air galon kuat PC masih sangat aman untuk dikonsumsi.

    (prf/ega)