Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Ahli ITB: Zat Aditif BBM Pertamax Dicampur di Depo, Bukan di Kilang

    Ahli ITB: Zat Aditif BBM Pertamax Dicampur di Depo, Bukan di Kilang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ahli Konversi Energi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri membeberkan bahwa proses penambahan zat aditif pada Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis bensin Pertamax (RON 92), dilakukan pada depo atau terminal BBM.

    Tri menjelaskan, penambahan zat aditif berupa deterjen pada BBM RON 92 ini ditujukan untuk mengurangi efek karat pada mesin kendaraan. Pasalnya, kerak ini nantinya akan mengganggu suplai bahan bakar ke dalam mesin, sehingga dayanya berkurang.

    Bila dayanya berkurang, maka kendaraannya menjadi boros, emisinya menjadi tidak cukupnya.

    Selain menambahkan zat aditif, proses pewarnaan bensin juga dilakukan di depo BBM untuk bisa membedakan jenis BBM yang akan disalurkan pada masyarakat.

    “Nah jadi, ini dilakukan di depo, bukan di kilang, itu yang ditambahkan adalah pewarna sama aditif deterjen, yang tidak mengubah RON,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (5/3/2025).

    Sedangkan untuk meningkatkan nilai oktan (RON) BBM, pencampuran atau blending telah dilakukan di kilang minyak, sebelum disalurkan ke depo.

    “Jadi, mengoplos atau mencampur atau blending itu dilakukannya di kilang. Kapan? Ketika mau membuat bahan bakar,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Tri menyebutkan penambahan warna pada BBM sengaja diberikan untuk bisa membedakan kandungan yang ada dalam BBM. Hal ini untuk memudahkan proses pengawasan terhadap penjualan BBM.

    Ambil contoh, untuk BBM RON 90 atau Pertalite yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) memiliki warna yang hijau, sementara untuk RON 92 Pertamax memiliki warna biru dan Pertamax Turbo atau RON 98 memiliki warna yang merah.

    Maklum, terdapat jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Dan juga BBM komersial atau non subsidi.

    “Nah, karena di kita ini ada bahan bakar subsidi, ada bahan bakar komersial, maka Patra Niaga ada kebijakan untuk mewarnai bahan bakar supaya memudahkan pengawasan,” papar Tri.

    Sebenarnya, kata Tri, BBM berwarna bening kekuningan. Namun, dengan adanya pewarnaan pada BBM tersebut ditegaskan tidak akan mengubah kandungan BBM di dalam negeri.

    “Karena pewarna tidak mengubah sifat fisika-kimia, pewarna tidak merubah RON. Nah, jadi kalau misalnya mau beli Pertamax, supaya yakin bahwa yang didapatnya Pertamax, Pertamax-nya dikasih warna biru. Sehingga konsumen bisa juga mengontrol ketika transaksi bahan bakar,” tambahnya.

    (wia)

  • Tak Sembarang Dijual, Produk BBM Harus Lolos Uji Spesifikasi

    Tak Sembarang Dijual, Produk BBM Harus Lolos Uji Spesifikasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pakar Bahan Bakar ITB Tri Yuswidjajanto Zaenuri mengungkapkan bahwa seluruh produk bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di Indonesia sudah melalui pemenuhan spesifikasi dari pemerintah.

    Tri menegaskan, sebuah kilang BBM tidak akan mengeluarkan jenis BBM yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi pemerintah.

    “Lalu kemudian bisa dijual atau boleh keluar dari kilang sebab kalau tidak sesuai dengan spek (Ditjen) Migas, maka bahan bakar itu tidak boleh dijual, tidak boleh diedarkan di Indonesia,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/3/2025).

    Tri turut buka suara mengenai kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina pada masa 2018-2023 yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Di mana sebelumnya dituding bahwa BBM RON 92 atau Pertamax dioplos.

    Tri menegaskan bahwa proses pencampuran BBM hanya dilakukan di kilang.

    “Nah, pencampur itu tidak dilakukan oleh (Pertamina) Patra Niaga. Karena Patra Niaga itu dapatnya adalah bahan bakar jadi yang sudah sesuai dengan spesifikasi (Ditjen) Migas. Jadi, mencampur atau blending itu dilakukannya di kilang. Kapan? Ketika mau membuat bahan bakar,” tegasnya.

    Selain itu, terdapat berbagai proses di kilang dalam menghasilkan BBM. Salah satunya adalah dengan memproduksi nafta dengan kadar tinggi maupun rendah yang nantinya bisa menghasilkan BBM dengan berbagai kadar RON.

    “Sehingga di kilang itu didapat ada naphta yang RON-nya rendah, ada naphta yang RON-nya tinggi,” katanya.

    Dengan begitu, Tri juga menegaskan bahwa kilang BBM tidak akan mengeluarkan BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada saat ini.

    “Kalau proses produksi di kilang itu, proses blending atau mencampur tadi, dilakukan di kilang dan bakar yang dihasilkan itu sudah memenuhi spesifikasi Migas,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Pengamat Wanti-wanti Ancaman BTS Palsu 2G, Curi Data dan Dana Nasabah

    Pengamat Wanti-wanti Ancaman BTS Palsu 2G, Curi Data dan Dana Nasabah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertindak cepat memberantas Base Transceiver Station (BTS) palsu.

    Pemancar sinyal 2G itu kerap digunakan digunakan oleh oknum untuk menyebarkan SMS penipuan dengan salah satu targetnya adalah perbankan. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward menjelaskan BTS palsu atau “Fake BTS” dengan teknologi 2G sering digunakan untuk mengirimkan SMS tanpa identitas kartu operator. 

    Penipu berusaha memanfaatkan kelemahan pada desain protokol 3GPP, yang memungkinkan kemudahan dan keandalan komunikasi data, namun dengan sistem keamanan yang minim.

    “BTS palsu ini menjadi sarana efektif bagi pelaku kejahatan untuk menyebarkan SMS penipuan atau bahkan virus dan trojan yang berbahaya,” ujar Ian kepada Bisnis, Selasa (4/3/2025).

    Dia mengatakan bahwa oknum yang menggunakan BTS palsu ini menyasar seluruh pengguna layanan seluler, terutama yang masih menggunakan teknologi 2G. Masyarakat yang masih bergantung pada teknologi 2G seperti menerima kode OTP lewat SMS, berisiko menjadi korban. 

    “Banyak yang menawarkan jasa yang diawali dengan melakukan SMS blasting menggunakan BTS palsu,” kata Ian. 

    Ian tidak memiliki data spesifik, tetapi dia menduga bahwa fenomena ini telah berlangsung cukup lama dan makin marak seiring dengan meningkatnya kasus penipuan digital. Kasus-kasus ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih mengandalkan jaringan 2G.

    Meskipun teknologi telah berkembang, Ian mengingatkan bahwa ancaman tidak terbatas pada jaringan 2G saja. Ini menunjukkan bahwa evolusi teknologi tidak serta merta menghilangkan risiko penipuan digital.

    “Sebenarnya untuk 4G ke atas pun banyak yang melakukan penipuan dengan message lainnya,” jelasnya. 

    Ian mengatakan pemberantasan BTS palsu menjadi prioritas pihak berwenang. Namun, dia menekankan bahwa tantangan utama terletak pada kesadaran masyarakat. 

    Masyarakat harus mengetahui cara membedakan antara SMS penipuan dengan SMS asli, untuk mencegah praktik penipuan. 

    “Tantangannya adalah masyarakat sadar keamanan berkomunikasi. Baik 2G/4G/5G semua dapat dilakukan untuk penyebaran informasi penipuan; yang penting masyarakat sadar akan keamanan data,” tegasnya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake base transceiver station (BTS). 

    Kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan belakangan ini yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, dirinya telah memerintahkan Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) mengambil sejumlah langkah untuk menangani kasus ini. 

    “Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) juga sudah dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/3/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa dengan menggunakan perangkat fake BTS atau BTS palsu, para pelaku dapat memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi. Dengan cara ini pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator. 

    Sebelumnya, ramai di media sosial mengenai pesan SMS penipuan yang menyasar sejumlah nasabah perbankan. Uniknya, SMS penipuan ini menggunakan kanal resmi. Nasabah penerima pesan diarahkan pada website, yang digunakan aktor untuk menyedot data dan uang nasabah. 

  • Sosok & Harta Simon Aloysius, Dirut Pertamina Minta Maaf atas Kasus Korupsi, Anggota DPP Gerindra

    Sosok & Harta Simon Aloysius, Dirut Pertamina Minta Maaf atas Kasus Korupsi, Anggota DPP Gerindra

    TRIBUNJATIM.COM – Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simo Aloysius Mantiri, meminta maaf atas kasus korupsi yang menimpa perusahaannya.

    Akibat korupsi itu, negara ditaksir merugi Rp1 kuadraliun.

    Sosoknya kini menjadi sorotan publik.

    Begitu pula harta kekayaan Simon Aloysius Mantiri.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri akhirnya buka suara terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.

    Simon mewakili PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf buntut perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

    “Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” ucap Simon, dikutip dari KompasTV, Senin (3/3/2025).

    Dalam keterangannya, Simon juga menyampaikan apresiasi penuh kepada Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

    Berikut profil Simon Aloysius Mantiri, Dirut Pertamina yang meminta maaf terkait kasus korupsi minyak Pertamina.

    Sosok Simon Aloysius Mantiri

    Simon ditunjuk menjadi Dirut Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-259/MBU/11/2024 tanggal 04 November 2024.

    Dikutip dari Kompas.com (4/11/2024), Simon Aloysius Mantiri lahir di Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara, yang menjabat sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

    Sebelum ditunjuk menjadi Dirut Pertamina, Simon merupakan Komisaris Utama dan Independen Pertamina sejak 10 Juni 2024.

    Simon menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang mengundurkan diri karena ingin fokus memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Di luar jabatan di BUMN dan partai, ia pernah ditunjuk menjadi Personal Assistant to the Chief Executive Officer di PT Nusantara Energy.

    Jabatan lain yang pernah diemban Simon adalah Direktur PT Nusantara Energy dan Direktur Keuangan PT Agro Industri.

    Dalam riwayat pendidikannya, setelah lulus SMA, Simon melanjutkan studinya ke Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Setelah lulus dari ITB pada 2003, Simon bekerja sebagai engineer di dunia upstream oil and gas pada blok South East Sumatera China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

    Ia juga menyelesaikan pendidikan profesi keinsinyuran dan postgraduate dengan gelar Master of Business Administration (MBA).

    Selain itu, Simon pernah mengikuti pendidikan short course executive education, salah satunya di Tsinghua University, China.

    Gaji Simon Aloysius Mantiri

    Dikutip dari Tribun Timur, jika mengacu pada laporan keuangan Pertamina pada tahun 2022, Simon Aloysius Mantiri diprakirakan menerima pendapatan yang terdiri dari gaji hingga bonus sekitar Rp36,9 miliar per tahun.

    Itu artinya, Simon Aloysius Mantiri diperkirakan akan mendapatkan pendapatan berupa gaji, tunjangan hingga tantiem sekitar Rp3 miliar.

    Angka itu mengalahkan total gaji dan tunjangan jabatan yang didapat Prabowo sebagai presiden sebesar Rp 62.740.000 per bulan.

    Sebagai gambaran saja, beberapa tahun lalu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat buka-bukaan soal gaji yang diterimanya saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. 

    Dia mengaku sebagai komisaris utama di Pertamina, gajinya menyentuh angka Rp 170 juta per bulan.

    “Rp170 juta lah kira-kira,” ujar Ahok, kala itu sekira tahun 2020.

    Ahok mengatakan, selain mendapat gaji juga mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. 

    Berdasarkan informasi yang didengarnya, untuk level direktur utama bonus tantiemnya bisa tembus sampai Rp25 miliar.

    “Katanya ya tantiem itu, dulu, dirut bisa dapat Rp25 miliar,” ujar Ahok.

    Harta Kekayaan Simon Aloysius

    Saaat ini, harta kekayaan Simon Aloysius belum diketahui secarai detail.

    Meski pejabat di BUMN diwajibkan membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun Simon Aloysius saat ini baru menjabat.

    Namun demikian, Simon Aloysius diyakini memiliki harta kekayaan yang mumpuni.

    Sebelum terjun ke politik, Simon tercatat pernah berkecimpung di sejumlah bisnis tambang.

    Sebagian besar kekayaannya didapat dari penghasilannya saat menjabat sebagai Personal Assistant CEO hingga Direktur di PT Nusantara Energi yang merupakan salah satu anak usaha Nusantara Group milik Prabowo Subianto.

    Selain itu, ia juga pernah menempati jabatan sebagai Direktur Keuangan PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

    Perusahaan ini menjalankan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah.  

    Setelah menjabat sebagai Dirut Pertamina, Simon diyakini mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

    Kompensasi manajemen kunci dan Dewan Komisaris Pertamina per 31 Desember 2022 tercatat USD23,90 juta atau sekitar Rp358,5 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Pakar Energi Komentari Polemik Kualitas BBM Pertamina: Penambahan Zat Aditif Tak Bisa Ubah Angka RON – Halaman all

    Pakar Energi Komentari Polemik Kualitas BBM Pertamina: Penambahan Zat Aditif Tak Bisa Ubah Angka RON – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar konversi energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dan meragukan kualitas BBM Pertamina, termasuk Pertamax.

    Menurut dia, Pertamina, selalu menguji kualitas BBM-nya, baik melalui Lemigas maupun ITB.

    ”Jadi, gak perlu khawatir. Pertamina selalu menjaga kualitas sesuai standar Ditjen Migas. Secara rutin dilakukan pengujian untuk quality controll,” kata Tri kepada media hari ini, Minggu (2/3/2025).

    Tri menambahkan, pengujian yang dilakukan, termasuk meyakinkan bahwa Pertamax misalnya, mampu mencegah kerak mesin.

    ”Makanya diuji melalui standar ASTM D6201. Dari pengujian itu, akan diketahui, apakah deposit yang akan ditimbulkan BBM tersebut banyak atau sedikit,” jelasnya.

    ”Pengujian oleh ITB, tidak di kampus, tetapi di laboratorium milik Surveyor Indonesia. Di situ juga diaturlah kadar aditif yang harus dilarutkan. Karena ada spesifikasi internasional yang membatasi jumlah kerak dalam mesin tidak boleh lebih dari 50 miligram per katup mesin,” papar  Tri.

    Aditif yang ditambahkan ke dalam BBM, menurut Tri, tidak bisa mengubah angka research octane number (RON) dan volume BBM.

    Sebab, penambahan aditif sifatnya hanya untuk memperbaiki  BBM itu sendiri dan tidak mengubah massa jenis, RON, viscositas dari BBM dan sebagainya

    Penambahan aditif, kata dia, justru untuk mencegah timbulnya kerak, korosi dan asam di dalam mesin sehingga performa mesin sangat baik. ”Aditif Pertatec yang ditambahkan itu fungsinya adalah sebagai deterjen,” kata Tri.

    Deterjen dimaksud, bukan sabun yang dimasukkan ke dalam bahan bakar. Zat tersebut, imbuh Tri, berfungsi menjaga kebersihan mesin yang dilewati bahan bakar.

    Sementara fungsi kedua, adalah dispersan yaitu memecah kontaminan yang terbawa bahan bakar ke dalam mesin. Untuk mencegah proses korosi.  

    ”Ketiga, adalah fungsi demulsifier. Artinya mencegah terbentuknya emulsi yaitu reaksi antara bahan bakar dengan air. Fungsi selanjutnya,  sebagai antioksidan agar bahan bakar itu tidak mudah teroksidasi dan berubah menjadi kontaminan di dalam bahan bakarnya. Sebab, zat hidrokarbon seperti BBM kalau teroksidasi akan berubah sifat menjadi asam. Hal itu bisa merusak mesin yang terbuat dari logam,”tutupnya.

    Karena itulah menurut Tri, masyarakat termasuk pemakain Pertamax, tidak perlu khawatir.

    Pengguna kendaraan yang terbiasa memakai Pertamax, lanjutnya, tentu merasakan jika BBM yang digunakan ternyata BBM RON 90.

    Misalnya, tarikan menjadi berat dan lebih boros. Hal itu terjadi akibat banyaknya kerak di dalam mesin. ”Nyatanya gak ada apa-apa selama itu,” kata Tri.

    Pernyataan Bahlil

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait ramainya isu Pertamax oplosan imbas kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga.

    Terkait Pertamax oplosan ini, Bahlil menyebut bahwa kasus itu terjadi pada periode 2018 hingga 2023.

    Bahlil pun meminta masyarakat untuk tak ragu membeli Pertamax, karena BBM yang kini beredar dan dibeli konsumen sudah sesuai antara harga dan kualitasnya.

    Selain itu, Bahlil juga menyebut, kini Ditjen Migas Kementerian ESDM terus mengawasi peredaran BBM dan mengecek langsung kualitas Pertamax.

    Berdasarkan hasil laporan sementara, BBM yang beredar, khususnya pertamax ini masih sama kualitasnya.

    “Kami menyarankan, rakyat enggak perlu ragu. Karena kami sekarang tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek.”

    “Tapi laporan sampai hari ini yang kami terima, bahwa apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama,” kata Bahlil dilansir Kompas TV, Jumat (28/2/2025).

    YLKI: Umumkan Hasil Reguler Inspeksi Kualitas BBM Pertamina

    Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno mendesak Direktorat Jenderal Migas ESDM untuk mengumumkan hasil reguler inspeksi pemeriksaan terkait kualitas BBM produk PT Pertamina (Persero).

    “Terutama yang selama ini dilakukan apakah ada temuan penyimpangan atau sebaliknya. Ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang menyeluruh, akurat, dan konkrit,” ujar Sujatno kepada Tribunnews.com, Jumat (28/2/2025).

    YLKI juga mendesak Dirjen Migas, untuk melakukan pemeriksaan ulang kualitas BBM Pertamina yang beredar di pasaran, untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dari standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah, apakah masih on spec atau memang ada masalah dengan produknya. 

    “Dalam konteks ini konsumen bisa melakukan gugatan class action. Di Undang Undang Perlindungan Konsumen dikenal istilah pembuktian terbalik,” tutur Sujatno.

    Dengan demikian dalam kasus BBM blending ini, kata Sujatno, PT Pertamina yang harus membuktikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar. Dalam proses uji pembuktian diperlukan pihak ketiga independen.

    “Dampak yang paling bahaya adalah degradasi trust masyarakat. Ini akan sulit dikembalikan tanpa ada pembuktian terhadap standar kualitas dengan melibatkan pihak independen,” imbuh Sujatno.

    Saat ini, dugaan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM Pertalite menjadi Pertamax yang dilakukan oleh Pertamina tengah jadi topik utama di masyarakat.

    Diketahui, bahwa blending atau pencampuran BBM mencuat di tengah dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023. 

  • Profil Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Hukumannya Diperberat MA Jadi 13 Tahun Penjara – Halaman all

    Profil Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Hukumannya Diperberat MA Jadi 13 Tahun Penjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Karen Agustiawan, eks Direktur Utama Pertamina yang hukumannya diperberat menjadi 13 tahun penjara.

    Nama Karen Agustiawan saat ini mencuri perhatian.

    Hal ini lantaran mantan Direktur Utama (eks Dirut) Pertamina ini mendapatkan hukuman yang diperberat oleh Mahkamah Agung (MA).

    Hukuman yang dijatuhkan Karen Agustiawan mulanya dari 9 tahun menjadi 13 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

    Dilansir Kompas, putusan tersebut disahkan pada Jumat (28/2/2025) hari ini oleh majelis kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggotanya, Sinintha Yuliansih Sibarani dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

    Majelis kasasi menolak permohonan kasasi dari pihak Karen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Meski demikian, majelis kasasi menyatakan mengubah putusan pengadilan tingkat banding yang tetap menghukum Karen 9 tahun penjara. 

    Dalam putusan tersebut. majelis kasasi juga memperbaiki kualifikasi dan pidana.

    Karen Agustiawan dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengadilan sebelumnya.

    Saat ini, Karen Agustiawan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 pada undang-undang yang sama.

    Karen agustiawan bahkan juga dihukum membayar denda Rp 650 juta subsidair 6 bulan kurungan disamping menjalani hukuman 13 tahun penjara.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan hukuman mantan Dirut Pertamina ini 9 tahun penjara.

    Karen Agustiawan dinilai bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor.

    Lantas siapa Karen Agustiawan sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum profil Karen Agustiawan eks Dirut Pertamina yang hukumannya diperberat menjadi 13 tahun penjara :

    Karen Agustiawan adalah Mantan Direktur Utama Pertamina.

    Dikutip dari Wikipedia, namanya juga pernah muncul dalam Asia’s 50 Power Businesswomen 2011.

    Kehidupan Pribadi

    Karen Agustiawan memiliki gelar Ir. Hj. Karen Agustiawan.

    Perempuan berumur 67 tahun ini diketahui bernama asli Galaila Karen Kardinah.

    Karen Agustiawan lahir pada 19 Oktober 1958 di Bandung.

    Ia merupakan anak dari pasangan Dr. Sumiyatno dan R. Asiah.

    Ayah Karen Agustiawan merupakan utusan pertama Indonesia di World Health Organization dan presiden terdahulu dari Biofarma, perusahaan farmasi.

    Karen Agustiawan menikah dengan Herman Agustiawan.

    Suaminya tak lain adalah mantan pegawai di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sekarang bekerja di Dewan Energi Nasional.

    Dari pernikahannya tersebut, Karen dan Herman dikaruniai 3 anak.

    Karier

    Perjalanan karier Karen Agustiawan dimulai setelah dirinya lulus dari jurusan Teknik Fisika di Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1983.

    Ia mengawali karier dari tahun 1998 sampai 2002, sebagai profesional di Landmark Concurrent Solusi Indonesia sebagai business development manager.

    Lalu sebagai commercial manager for consulting and project management di Halliburton Indonesia pada 2002-2006.

    Kemudian ia berkarier di PT Pertamina (Persero) sebagai staf ahli direktur utama PT Pertamina (Persero) untuk bisnis hulu (2006-2008), kemudian dipercaya menjabat sebagai direktur hulu sejak 5 Maret 2008 hingga ia ditunjuk oleh pemegang saham untuk memimpin Pertamina sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada 5 Februari 2009. 

    Karen Agustiawan resmi berhenti dari jabatannya sebagai CEO PT Pertamina tertanggal 1 Oktober 2014 dan menjadi dosen guru besar di Harvard University, Boston, AS.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih,Kompas)

  • Kapan Puasa? Ini 125 Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 2025

    Kapan Puasa? Ini 125 Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pemantauan hilal atau rukyatulhilal awal Ramadan 1446 Hijriah di 125 titik lokasi di seluruh Indonesia, Jumat (28/2/2025). Hasil pemantauan akan dibahas dalam sidang isbat sore ini untuk menetapkan awal Ramadan.

    Pemantauan hilal melibatkan para ahli falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag kabupaten/kota, serta bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait lainnya.

    “Pemantauan hilal awal Ramadan akan dilakukan di 125 titik se-Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad dalam keterangannya.

    Abu Rokhmad menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi atau hisab, ijtimak menjelang Ramadan 2025 diperkirakan terjadi pada Jumat (28/2/2025) sekitar pukul 07.44 WIB. 

    Pada hari rukyat ini ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’. Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    Hasil pemantauan hilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat sore nanti. Keputusan sidang isbat menjadi dasar penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia.

    Sidang tersebut akan dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan duta besar negara sahabat, ketua Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta sejumlah lembaga terkait seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Planetarium Jakarta.

    Selain itu, pakar ilmu falak dari organisasi masyarakat Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta pimpinan organisasi Islam dan pondok pesantren juga akan turut serta. 

    Berikut Daftar 125 Titik Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi:Aceh

    1. Lhoknga
    2. Sabang
    3. Lhokseumawe
    4. Aceh Jaya
    5. Aceh Barat
    6. Simeulue

    Sumatera Utara

    7. Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan
    8. Pantai Binasi Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
    9. Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

    Sumatera Barat

    10. Pantai Pasia Tiku
    11. Wisko Kuaro Taeh Bukik
    12. Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar
    13. The Balcone Hotel & Resto Bukittinggi Jl. Raya Bukittinggi Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
    14. Puncak Langkisau Carocok Painan
    15. Bukik Langkuik Kecamatan Bonjol, Kab. Pasaman
    16. Sapan Badak Dusun Batu Kakok Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi
    17. Puncak Damar Laing Kota Solok
    18. Bukit Cabang Tigo

    Riau

    29. Pantai Selat Baru Kab. Bengkalis

    Kepulauan Riau

    30. Pantai Tanjung Setumu
    31. Masjid Sulthan Mahmud Riayatsyah, Tanjung Uncang Kec. Batu Aji
    32. Tugu Khatulistiwa Tanjung Teludas Desa Mentuda Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga
    33. Pantai Pelawan Pangke Meral Barat Kab. Karimun

    Jambi

    34. Rooftop Gd Mahligai Lt. 12 Bank 9 Jambi

    Sumatra Selatan

    35. Helipad Hotel Aryaduta Palembang

    Bangka Belitung

    36. Pantai Tanjung Raya Penagan Kabupaten Bangka
    37. Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat
    38. Tanjung Pendam Kabupaten Belitung

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilakukan selama Ramadhan 2025 dengan penyesuaian mekanisme pendistribusian makanan dan menu sehingga gizi siswa-siswi tetap terpenuhi saat bulan puasa. – (ANTARA/Dyah-Noropujiadi)

    Bengkulu

    39. Jalan Pariwisata No. 1 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 38225

    Lampung

    40. POB Bukit Gelumpai, Pantai Canti Kalianda, Lampung Selatan
    41. Taman Alat OAIL ITERA, Jati Agung, Lampung Selatan

  • Tak Bangun Pabrik HP, Ini Janji Apple agar iPhone 16 Bisa Dijual di RI

    Tak Bangun Pabrik HP, Ini Janji Apple agar iPhone 16 Bisa Dijual di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – iPhone 16 segera bisa dijual di Indonesia. Hal ini menyusul kesepakatan antara Apple dengan Kementerian Perindustrian.

    Mengutip laman resmi Kementerian Perindustrian, terdapat beberapa hal yang disepakati. Salah satunya menggunakan skema 3 untuk memenuhi kewajiban mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yakni terkait investasi inovasi.

    Apple juga telah menyelesaikan komitmen investasi untuk periode 2020-2023. Besaran kewajiban yang diselesaikan itu sebesar US$10 juta.

    Perusahaan setuju akan menambah investasi untuk memenuhi sanksi belum menjalankan komitmen inovasi pada periode sebelumnya. Ini diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    Caranya adalah membawa perusahaan Global Value Chain Apple, ICT Luxshare untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi senilai US$150 juta itu untuk memproduksi AirTag di pabrik yang rencananya akan dibangun di Batam.

    Pabrik tersebut akan menjadi supplier 65% AirTag di dunia. Komponen baterai juga dijanjikan akan dipenuhi dari Indonesia.

    Selain itu juga ada satu line produksi yang disiapkan dari Long Harmony Bandung. Perusahaan itu akan memproduksi kain mesh untuk perangkat Airpod Max.

    “Sudah disepakati berdasarkan hitungan yang sudah diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017, bahwa Apple akan membawa hard cash sebesar USD160 juta dalam konteks pemenuhan kewajiban mereka untuk Skema 3,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan resmi dikutip dari laman resmi kementerian.

    Sejumlah kegiatan juga disepakati kedua belah pihak. Termasuk pendirian Apple Software Innovation and Technology Institute, pendirian Apple Professional Developer Academy, dan keberlanjutan Apple Academy.

    Apple disebut pula berkomitmen mendirikan R7D Center untuk pengembangan software. Pendiriannya melibatkan 15 kampus tanah air, termasuk ITB, UI, UGM dan ITS.

    (fab/fab)

  • Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) yang menaungi pelaku industri mobilitas dan pengantaran berbasis platform digital meminta agar regulasi terhadap mitra transportasi daring terkait bantuan hari raya (BHR) dibuat berimbang.

    “Kebijakan yang diatur tidak berimbang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius bagi industri,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, sektor platform digital (aplikator) telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi, sebuah karakteristik utama yang menjadi daya tarik industri ini.

    Bahkan, berdasarkan data ITB (2023), model kerja fleksibel ini telah berkontribusi terhadap dua persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2022.

    Oleh karena itu, kata dia, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat pertumbuhan atau bahkan membatasi manfaat yang telah diberikan kepada para mitra.

    Selain itu, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, Indonesia memiliki 84,2 juta pekerja informal, dengan 41,6 juta di antaranya sebagai gig worker (pekerja lepas). Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau 4,6 persen bekerja di layanan ride-hailing seperti ojek dan taksi daring.

    “Artinya, regulasi yang kurang tepat pasti dapat berdampak pada jutaan individu yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” ujar Agung.

    Diberlakukannya kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) ini berpotensi membuat pelaku industri harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis yang dapat berdampak pada pengurangan program kesejahteraan jangka panjang yang selama ini telah diberikan untuk mitra.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan yang berkaitan dengan industri platform digital seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi terhadap bisnis tersendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung sektor lain, termasuk UMKM, pedagang pasar, warung kelontong, serta industri skala rumah tangga.

    “Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan utama para pemangku kepentingan perusahaan aplikator, mitra, konsumen, dan bisnis lain yang bergantung pada layanan platform digital. Jika tidak, regulasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan digitalisasi nasional,” ujarnya.

    Sebagai contoh, ketika beberapa negara menerapkan regulasi yang mengubah mitra platform menjadi karyawan tetap ternyata hasilnya tidak seperti diharapkan:

    Jenewa, Swiss: Jumlah mitra turun 67 persen, ribuan pekerjaan hilang, dan banyak yang tetap menganggur. Biaya layanan naik, permintaan turun, dan pendapatan restoran serta pajak berkurang. Spanyol: Glovo hanya bisa mempertahankan 17 persen mitranya, Uber memberhentikan 4.000 mitra, dan Deliveroo keluar dari pasar, membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan. Inggris: Pengadilan mengubah status mitra Uber menjadi pekerja, memberi hak seperti cuti dan upah minimum. Namun, kebijakan ini berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi hingga 85.000 orang. Singapura: Pemerintah menerapkan aturan kesejahteraan pekerja platform, seperti kontribusi Central Provident Fund (CPF) bagi pengemudi dan pengantar makanan. Hal ini meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya tarik kerja fleksibel, menyebabkan beberapa mitra beralih ke sektor informal lainnya. Seattle, Amerika Serikat: Kota ini menerapkan Transportation Network Company (TNC) Minimum Compensation Ordinance pada tahun 2021, yang menetapkan kompensasi minimum bagi pengemudi ride-hailing sebesar 0,59 dolar AS per menit dan 1,38 dolar AS per mil, atau pembayaran minimum per perjalanan sebesar 5,17 dolar AS, mana yang lebih besar. Meskipun tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, kebijakan ini justru menyebabkan biaya operasional naik, jumlah perjalanan turun 30 persen, dan jumlah pengemudi aktif berkurang 10 persen. Beberapa platform membatasi area operasional mereka atau menaikkan tarif bagi konsumen, yang berdampak pada penurunan jumlah pengguna layanan.

    Pewarta: Ganet Dirgantara
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keliru menyederhanakan istilah dalam kasus korupsi minyak mentah

    Keliru menyederhanakan istilah dalam kasus korupsi minyak mentah

    Jakarta (ANTARA) – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dipenuhi warna-warni istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum; misalkan lifting (bukan mengangkat), gas flood (bukan banjir gas), dan, istilah yang naik daun baru-baru ini, blending (bukan oplos).

    Dalam sebuah konferensi pers, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyederhanakan istilah ‘blending’ menjadi ‘oplos’.

    “BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” demikian yang ia ucapkan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2), ketika membahas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Mungkin, Qohar ingin masyarakat memahami duduk perkara dari kasus yang saat ini sedang terjadi dengan menyederhanakan istilah blending menjadi mengoplos. Padahal, blending dan mengoplos merupakan dua kegiatan yang berbeda, terlebih di tingkat hulu migas.

    Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa blending merupakan proses yang biasa dilakukan di kilang untuk mendapatkan produk spesifikasi tertentu. Misalkan, untuk mendapatkan produk Pertalite (RON 90), maka Low Octane Mogas Component (LOMC) diblending dengan High Octane Mogas Component (HOMC).

    Sementara itu, mengoplos adalah mencampur sesuatu yang asli dengan bahan lain sehingga kadar keasliannya berkurang (tentang minyak tanah, bensin, dan sebagainya), sebagaimana yang ditulis akun resmi Wikipedia Indonesia di X (@idwiki).

    Kekeliruan dalam penyederhanaan istilah tersebut lantas menyebabkan kehebohan publik, wabilkhusus di kalangan masyarakat pengguna Pertamax (RON 92). Muncul pemahaman bahwasanya kualitas Pertamax (RON 92) yang mereka gunakan sejatinya merupakan Pertalite (RON 90).

    Kekeliruan ini pula yang merebut spotlight permasalahan, dari yang seharusnya membahas soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, menjadi sibuk membahas kualitas Pertamax (RON 92).

    Klarifikasi

    Publik telanjur melahap informasi ‘Pertamax oplosan’, yang berimbas penurunan penjualan Pertamax kurang lebih sebanyak 5 persen pada 25 Februari 2025.

    Banjir narasi di kalangan masyarakat pun tak dapat dihindari, dan sebagian besar narasi bernuansa negatif; penuh amarah dan kekhawatiran. Hal tersebut dapat dimaklumi dan dipahami, sebab publik merasa ditipu.

    Terkait hal tersebut, Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun buka suara untuk meluruskan narasi yang bergulir di masyarakat.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala menjalani pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

    Selain Simon, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo juga buka suara. Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga tidak pernah melakukan pengoplosan terhadap produk Pertamax.

    Menurutnya, pemberian zat aditif atau zat tambahan pada BBM tidak mengubah spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian zat aditif bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengguna, seperti mesin yang bersih, antikarat, serta mesin ringan saat berkendara.

    Selain itu, penambahan zat yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Terminal-terminal penyimpanan di Pertamina Patra Niaga tidak memiliki fasilitas blending untuk produk bensin.

    Terkait dengan boleh atau tidaknya dilakukan blending, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    Selain itu, bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang beredar di masyarakat pun sudah melalui pengawasan Kementerian ESDM, sehingga kualitasnya sudah teruji.

    Meskipun demikian, guna meredakan kekhawatiran masyarakat, pemerintah menegaskan akan terus mengawasi kualitas BBM dari SPBU mana pun, bukan hanya Pertamina, dengan ketat. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk fokus pada penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejaksaan Agung.

    Klarifikasi tidak hanya datang dari sisi Pertamina maupun ESDM. Kejaksaan Agung, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, menyampaikan bahwa Pertamax yang dipermasalahkan berada pada periode 2018–2023, dan BBM tersebut sudah habis terpakai.

    Institusi penegakan hukum itu belum memastikan apakah Pertamax yang beredar di masyarakat pada periode 2018–2023 sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    Dalam kesempatan itu, Harli juga membenarkan pernyataan Pertamina bahwasanya Pertamax yang beredar saat ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    Oleh karena itu, Harli mengimbau agar masyarakat tidak perlu risau dengan BBM yang sekarang beredar.

    “Jadi istilah pengoplosan, dicampur dengan air apalagi, saya kira itu tidak benar,” kata Harli.

    Ia meminta agar publik fokus kepada kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    Yang saat ini sedang diteliti oleh penyidik adalah pembelian (pembayaran) untuk RON 92 oleh Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

    Perbaikan tata kelola

    Belajar dari kasus tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola.

    Bahlil berencana untuk tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah, dan mengarahkan agar minyak tersebut dapat diolah di dalam negeri.

    Terkait dengan impor RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM. Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

    Kementerian ESDM juga berambisi untuk meningkatkan lifting minyak dalam negeri, sehingga dapat menekan jumlah impor minyak, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2024, produksi minyak nasional sebesar 212 juta barel, sedangkan impor minyak nasional mencapai 313 juta barel. Impor minyak tersebut terdiri atas 112 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 201 juta barel dalam bentuk BBM.

    Adapun devisa negara yang hilang karena impor minyak diperkirakan mencapai Rp523 triliun.

    ESDM pun berupaya untuk mendongkrak produksi minyak nasional dengan menempuh tiga cara, yakni optimalisasi produksi dengan teknologi, reaktivasi sumur idle, dan melakukan eksplorasi potensi minyak dan gas di Indonesia Timur.

    Sesungguhnya, upaya-upaya tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sebelum kasus korupsi minyak mentah mencuat. Namun, berhubung sektor perminyakan kembali ramai diperbincangkan, Kementerian ESDM kembali menggaungkan ambisi-ambisinya.

    Kini, masyarakat sebaiknya mendukung kelancaran penegakan hukum pada kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kekeliruan penyederhanaan istilah teknis yang menyebabkan masyarakat Indonesia gempar ihwal Pertamax oplosan merupakan pelajaran bersama untuk lebih teliti dalam mencerna informasi.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025