Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Pelonggaran TKDN Bisa Untungkan Merek Mobil China di RI, Chery Bilang Begini

    Pelonggaran TKDN Bisa Untungkan Merek Mobil China di RI, Chery Bilang Begini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diubah supaya lebih fleksibel. Jika jadi diterapkan, maka aturan tersebut bisa membuat merek-merek otomotif pendatang baru untung, contohnya seperti merek-merek mobil asal China. Seperti apa tanggapan Chery?

    Diberitakan sebelumnya, instruksi Prabowo untuk mengkaji ulang aturan TKDN di Indonesia dikatakan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat.

    “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif (dari negara lain),” ujar Prabowo, belum lama ini. Prabowo mengaku setuju seandainya aturan TKDN dibuat fleksibel agar Indonesia lebih punya daya saing. Namun, dia tidak merinci permintaan yang dimaksud.

    “Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” sambung dia.

    Sekadar informasi, TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi. TKDN cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri, termasuk otomotif.

    Aturan TKDN untuk kendaraan roda empat diberlakukan secara bertahap, yakni 2019-2021 dengan TKDN minimum 35%, 2022-2026 dengan TKDN minimum 40%, 2027-2029 dengan TKDN komponen lokal 60% dan 2030 dengan TKDN maksimum 80%.

    Pengamat otomotif senior Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu bilang, produsen China yang belum memiliki pabrik mandiri di Indonesia bakal diuntungkan aturan tersebut andai nanti jadi diterapkan. Sebab, mereka bisa ‘semena-mena’ memasukkan produk impor ke dalam negeri.

    “Untuk short term jelas, BYD dan Chery paling diuntungkan karena strategi mereka dengan paduan harga yang agresif serta EV murah berteknologi tinggi dengan garansi part yang solid, didukung impor komponen hemat biaya, berpotensi langsung menggilas pasar HEV, PHEV & EV domestik,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (9/4/2025).

    Tanggapan Chery Indonesia

    Sales Director PT Chery Sales Indonesia (CSI) Budi Darmawan mengaku, pihaknya belum bisa bicara banyak terkait rencana Presiden Prabowo yang ingin aturan TKDN supaya dilonggarkan, sebab itu baru pernyataan dan belum ada putusan apapun.

    “Karena aturannya belum ada. Biasanya kan dari situ nanti akan ada juklak (Petunjuk Pelaksanaan). Nah, kalau udah keluar juklaknya baru kita bisa bicara,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    “Kita juga belum bisa berkomentar. Karena yaitu tadi juklaknya belum ada. Kalau kita komentar, tahu-tahu nanti juklaknya begini atau begitu kan jadi tidak relevan,” sambung Budi.

    Sebagai informasi, saat ini Chery sudah merakit mobil secara lokal di Indonesia melalui kemitraan dengan PT Handal Indonesia Motor di Bekasi. Di pabrik tersebut, Chery sudah merakit secara CKD (Completely Knocked Down) model-model seperti Tiggo Series, Omoda Series, termasuk dua model mobil listrik Omoda E5 dan J6.

    (lua/din)

  • Beri Kuliah Umum di ITB, Kepala BPOM RI Singgung Pemanfaatan Teknologi-Inovasi

    Beri Kuliah Umum di ITB, Kepala BPOM RI Singgung Pemanfaatan Teknologi-Inovasi

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) RI Prof Dr Taruna Ikrar menyebut konsep ABG (Academy, Business, Government) Inovasi Teknologi sebagai upaya mendorong inovasi teknologi, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Hal tersebut diungkapkan oleh Taruna di Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka acara BPOM Goes To Campus, Kamis (17/4/2025).

    Prof Taruna didampingi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Rita Mahyona, serta sejumlah pejabat tinggi dari lingkungan BPOM di acara tersebut. Pihak BPOM diterima langsung oleh pimpinan ITB dan para peneliti dari berbagai fakultas.

    Dalam diskusi yang dihadiri ribuan peserta mahasiswa dan dosen itu, Prof Taruna mengatakan konsep ABG selaras dengan visi ITB sebagai perguruan tinggi berbasis riset dan inovasi.

    “ITB memiliki potensi besar dalam menghasilkan inovasi teknologi yang mampu meningkatkan daya saing nasional. Konsep ABG ini menjadi jembatan penting agar hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tapi bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Prof Taruna dalam sambutannya.

    Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Prof Dr Irwan Meilano, ST, MSc mewakili kampus menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan ITB untuk menjadi pusat kolaborasi triple helix dalam pengembangan inovasi bidang kesehatan dan pangan.

    Beberapa langkah konkret seperti pembentukan pusat riset kolaboratif, inkubasi startup bioteknologi, dan kemitraan industri tengah disiapkan sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini.

    Prof Taruna menuturkan konsep ABG bisa menjadi langkah strategis dalam mempercepat hilirisasi riset dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.

    “Konsep ABG Inovasi Teknologi dinilai strategis dalam mempercepat hilirisasi riset, memperkuat ketahanan kesehatan nasional, serta menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia. Sementara itu, program BPOM Goes to Campus juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengawasan mutu dan keamanan produk obat dan makanan di Tanah Air,” pungkas Prof Taruna.

    (avk/up)

  • Wamenag tegaskan Indonesia cerah di pemerintahan Prabowo

    Wamenag tegaskan Indonesia cerah di pemerintahan Prabowo

    Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi`i saat menjadi pembicara di ITB. ANTARA/HO-Kemenag

    Wamenag tegaskan Indonesia cerah di pemerintahan Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 09:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Indonesia cerah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Cuaca cerah hari ini menyambut kita di Bandung. Mungkin ini pertanda bahwa masa depan Indonesia juga akan cerah,” ujar Wamenag dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Wamenag tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada Studium Generale bertajuk “Mewujudkan Ketahanan Nasional: Sinergi Generasi Muda dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045” di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (16/4).

    Data yang dirilis oleh Labkurtannas Lemhannas RI menunjukkan bahwa nilai ketahanan nasional Indonesia berada pada angka 2,87, dalam kategori cukup tangguh.

    Dari delapan gatra utama (asta gatra), aspek sosial budaya mendapatkan nilai 2,55. Sebaliknya, demografi menempati posisi tertinggi dengan skor 3,20, mencerminkan kekuatan dari jumlah penduduk usia produktif/bonus demografi.

    “Ketahanan sosial budaya adalah fondasi persatuan bangsa. Sebagai salah satu syarat memperkuat capaian ekonomi, politik, hingga pertahanan,” kata Wamenag.

    Pertanyaan mahasiswa dalam sesi diskusi menyoroti mengapa ketahanan sosial budaya masih rendah, serta langkah konkret pemerintah ke depan.

    Wamenag menjawab bahwa salah satu langkah strategis adalah pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai upaya awal untuk memperkuat jati diri bangsa, nilai-nilai luhur, dan memperluas program sosial kebudayaan.

    “Ketahanan sosial budaya dibangun dari kesadaran akan siapa kita sebagai bangsa. Inilah mengapa Kementerian Kebudayaan menjadi pijakan awal untuk menjaga persatuan dan keberagaman,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional melalui pemahaman sejarah, konstitusi, serta penguatan nilai-nilai Pancasila.

    Romo Syafi’i mengajak generasi muda untuk mewaspadai doktrin kolonialis seperti “The strong do what they can, and the weak suffer what they must”, serta devide et impera dengan memperkuat solidaritas lintas identitas dan generasi.

    “Generasi muda harus menjadi kekuatan pemersatu yang menjaga arah perjuangan bangsa demi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan sejati,” katanya.

    Salah satu poin penting dalam paparannya adalah urgensi penerapan Ekonomi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Menurut dia, ekonomi nasional tidak boleh hanya berpihak pada inovasi pasar, tetapi harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

    “Ekonomi Pancasila mendorong inovasi dan kebebasan pasar, namun tetap menempatkan negara sebagai pelindung kelompok masyarakat paling rentan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir aktif, terutama melalui social safety net, yakni perlindungan sosial bagi kelompok lemah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945.

    Romo Syafii menilai bahwa program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, merupakan contoh konkret implementasi prinsip tersebut.

    “Konstitusi kita menegaskan bahwa negara bukan hanya pelindung, tapi juga menjadi ‘orang tua’ bagi mereka yang tidak memiliki daya. Artinya, negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan. Negara harus hadir, memberi makan, pendidikan, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan,” ujar Romo Syafii.

    Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi (WRKMAA) ITB Andryanto Rikrik Kusmara menekankan pentingnya forum seperti Studium Generale dalam memperluas wawasan kebangsaan mahasiswa.

    Ia menyampaikan bahwa sejak 1945, Indonesia telah memikul misi besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan peran aktif seluruh elemen bangsa, termasuk kampus, mahasiswa, dan masyarakat luas.

    Rikrik menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif terhadap arah perjuangan bangsa ke depan.

    “Kampus bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk kesadaran kebangsaan dan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Dua Anak Kurang, Gubernur Bali Dorong Keluarga Berencana Empat Anak

    Dua Anak Kurang, Gubernur Bali Dorong Keluarga Berencana Empat Anak

    Liputan6.com, Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menolak program keluarga berencana (KB) dua anak. Dia mendorong program KB empat anak oleh penduduk Bali demi keberlangsungan budaya.

    Dalam Kongres Daerah XI IA ITB Pengda Bali di Denpasar, Minggu (13/4), Koster mengatakan keunggulan Bali dibandingkan dengan daerah lainnya adalah kebudayaannya. Sehingga jika penduduk lokal, terutama masyarakat Hindu Bali yang menjalankan budaya, justru menipis maka budaya Bali akan hilang.

    “Tidak ada yang mebanjar, tidak ada yang ngelawar, tidak ada Purnama-Tilem, tidak ada odalan, Galungan, Kuningan, Ngaben, berbagai aktivitas budaya akan terancam,” kata Wayan Koster dilansir dari Antara.

    Gubernur asal Buleleng itu menegaskan bahwa ia tidak menutup diri terhadap kehadiran pendatang yang mencari penghidupan di Bali, namun yang ditakuti tergerusnya penduduk lokal.

    “Di Bali bukan persoalan jumlah atau siapa yang datang ke Bali, tetapi siapa yang kita ajak untuk mengurus budaya,” ujarnya.

    Saat ini, Pemprov Bali sendiri sedang berupaya mendorong program KB empat anak untuk penduduk lokal, mulai dari merancang insentif bagi pemilik nama nyoman dan ketut atau anak ketiga dan keempat.

    Belum lama, Pemprov Bali juga membentuk tim kerja untuk percepatan pembangunan, dimana mendorong pertumbuhan penduduk menjadi salah satu program penting yang dibuatkan tim khusus.

    “Saya sedang bekerja keras untuk memproteksi budaya Bali ini, kalau tidak bahaya, Bali ini keunggulannya cuma satu, cuma budaya. Kalau kebudayaan Bali ini tidak dijaga dengan baik, wilayahnya kecil, penduduknya sedikit, siapa yang akan mengurusnya ke depan?,” sambung Gubernur Bali.

  • Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar

    Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar

    Operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Foto: DLH DKI Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta gelar operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan

    Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 16 April 2025 – 06:08 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Gabungan Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di seluruh wilayah Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Dikutip dari keterangan tertulis, Kepala Sub Kelompok Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Tyana Brotoadi menyampaikan, operasi gabungan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Dan,  difokuskan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, karena banyaknya konsentrasi heavy duty vehicles yang melintas di ruas jalan pada wilayah tersebut.

    “Kendaraan berat atau heavy duty vehicles seperti truk dan bus menyumbang polusi udara terbesar pada sumber emisi bergerak. Maka dari itu, kami melakukan penegakan hukum uji emisi dengan proritas tersebut,” tutur Tyana.

    Ia menjelaskan, operasi gabungan dilakukan memastikan para pemilik usaha yang memiliki kendaraan berat tidak abai merawat kendaraannya. Setiap kendaraan diwajibkan mengukuti uji KIR dan memastikan lulus uji emisi secara berkala.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, operasi gabungan penataan uji emisi kendaraan berat ini menggunakan dasar hukum Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

    “Pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melewati ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Ini berdasarkan Pasal 41 ayat (2),” tegasnya.

    Sementara itu, Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan dukungannya atas langkah pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak ini. Berdasarkan kajian tahun 2022 yang dilakukan oleh Profesor Puji Lestari dari lnstitut Teknologi Bandung (ITB), tercatat sektor transportasi menyumbang 44,7% untuk polutan PM2.5 di Jakarta. Dan 32% adalah dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.

    “Jadi pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Emisi dari kendaraan berat berbahan bakan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar untuk SO2 dan NO2 yang merupakan prekusor dari PM2.5, yaitu masing-masing  56% dan 48%. Dari data tersebut, kebijakan ini akan secara signifikan mengurangi polusi udara dari sektor transportasi,” kata Ririn.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gelar Titian Karir Terpadu ITB 2025, Sebanyak 30 Perusahaan Terlibat dalam Pencarian Tenaga Kerja!

    Gelar Titian Karir Terpadu ITB 2025, Sebanyak 30 Perusahaan Terlibat dalam Pencarian Tenaga Kerja!

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 30 perusahaan hadir dalam kegiatan Titian Karir Terpadu ITB Tahun 2025 yang digelar di Aula Timur Kampus ITB Kota Bandung.

    Kegiatan ajang pencari kerja atau Jobfair ini, akan digelar selama dua hari mulai dari Senin 14 April – Selasa 15 April 2025.

    Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano, kegiatan ini digelar bertujuan untuk menjembatani antara industri dan lulusan ITB yang berkualitas.

    “Kami juga menghadirkan pameran perusahaan dari berbagai sektor. Sehingga mahasiswa atau alumni bisa membahas lowongan pekerjaan dan magang,” katanya di ITB, Senin (14/4)

    Tak hanya pameran perusahaan, Irwan menambahkan, kegiatan kali ini juga menampilkan berbagai festival wirausaha start up yang telah sukses.

    “Ini untuk memberikan gambaran terkait peluang memulai usaha dan memulai karir di start up. Ini juga tak kalah penting, lalu ada juga proses rekrutmen melalui walk in interview, pengumpulan CV, FGD, dan tes rekrutmen,” ujarnya

    Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala ITB career center ITB, Hafiz Aziz Ahmad menambahkan Titian Karir Terpadu ITB ini merupakan satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Kampus ITB. Bahkan disetiap tahunnya, menurut dia selalu menghadirkan ribuan pencari kerja khususnya dari mahasiswa ITB.

    “Wisuda (ITB) kami itu kan pada 25 dan 26 April (2025). maka saat ini kami hadirkan Titian Karir Terpadu untuk mengakomodir para calon wisudawan. Jadi, sebelum mereka ikut wisuda, itu bisa datang ke sini dahulu sehingga bisa tahu bayangan atau terlibat langsung dalam proses rekrutmen,” katanya

    Selain itu, Titian Karir Terpadu ITB ini juga, kata Hafiz sebagai langkah konkret dalam memenuhi tuntutan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas.

    “Tentunya kami ingin mendidik dan memproduksi sumber daya manusia yang profesional dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh bisnis dan dunia industri,” Imbuhnya

  • Keamanan Data dan Provisioning eSIM jadi Sorotan, Rentan Kebobolan

    Keamanan Data dan Provisioning eSIM jadi Sorotan, Rentan Kebobolan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta memperhatikan dengan serius faktor keamanan data dan proses provisioning kartu SIM tertanam atau eSIM operator. Dalam kedua proses tersebut rentan terjadi kebocoran data pengguna.

    Provisi SIM card adalah proses konfigurasi dan aktivasi kartu SIM agar dapat terhubung ke jaringan seluler. Ini mencakup langkah-langkah teknis seperti registrasi, manajemen profil, dan pengaturan parameter jaringan untuk memastikan kartu SIM berfungsi optima

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, menyebut pentingnya peran pemerintah dalam memastikan penerapan teknologi eSIM berjalan dengan aman dan sesuai regulasi. 

    Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    Heru menyoroti pentingnya pengawasan terhadap operator seluler agar mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. 

    “Pemerintah harus memastikan operator seluler mematuhi standar keamanan, seperti penyimpanan aman profil eSIM dan proses provisioning yang terenkripsi,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Heru mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang mendorong penggunaan verifikasi biometrik atau autentikasi multi-faktor dalam proses registrasi eSIM. 

    Menurutnya, langkah ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan data identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam kejahatan digital.

    “Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang risiko dan manfaat eSIM, termasuk cara mengaktifkan fitur keamanan seperti PIN, autentikasi dua faktor, dan perangkat lunak antivirus,” ucapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator, dan aparat penegak hukum dalam memantau dan menindak kejahatan siber yang berkaitan dengan eSIM, termasuk upaya peretasan atau penyalahgunaan profil pengguna.

    Sebagai bagian dari ekosistem digital global, Heru menilai Indonesia tidak boleh tertinggal dalam mengadopsi teknologi yang sudah menjadi standar di banyak negara. 

    “eSIM mendukung efisiensi industri telekomunikasi, mengurangi limbah plastik dari SIM fisik, dan mempermudah penggunaan multi-operator,” ujar Meutya.

    Lembaga PDP Perlu Segera Dibentuk

    Adanya Permen yang mengatur pemanfaatan eSIM perlu dibarengi dengan dipercepatnya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi (PDP).

    Pengamat Telekomunikasi dari STEI ITB, Agung Harsoyo mengatakan hadirnya lembaga PDP penting agar regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan data pribadi, termasuk implementasi eSIM dan teknologi digital lainnya, dapat diawasi secara menyeluruh.

    Dirinya menambahkan bahwa pembentukan otoritas pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah penting berikutnya. 

    “Kita berharap event berikutnya adalah Ibu Menteri dapat secepatnya membentuk badan tersebut agar benar-benar ada lembaga yang bisa mengawal secara proper,” tutur Agung.

  • Kemenpar genjot kunjungan wisman melalui promosi ke beberapa negara

    Kemenpar genjot kunjungan wisman melalui promosi ke beberapa negara

    Memang dalam kuartal pertama setiap tahun pasti ‘low session’, turun begitu dan kami terus menggenjot dengan promosi

    Manggarai Barat, NTT (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati menyatakan pihaknya terus menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui promosi pariwisata ke beberapa negara dalam tahun 2025.

    “Memang dalam kuartal pertama setiap tahun pasti ‘low session’, turun begitu dan kami terus menggenjot dengan promosi,” kata Ni Luh Enik Ermawati di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.

    Wamenpar Ni Luh Enik Ermawati menyampaikan hal tersebut usai mengaktivasi program Gerakan Wisata Bersih di Waterfront City Labuan Bajo.

    Ia mengungkapkan Kemenpar dalam upaya promosi pariwisata pada tahun 2025 berpartisipasi dalam ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2025.

    Acara internasional guna promosi pariwisata lainnya yang diikuti Kemenpar adalah South Asia’s Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2025.

    “Kami baru saja dari ITB Berlin di mana saat penyelenggaraan salah satu pameran pariwisata terbesar di dunia di Berlin itu pax yang terjual naik di atas 30 persen, kemudian ini kita harapkan bisa berdampak positif di beberapa kawasan prioritas kita, kemarin kami juga dari SATTE di India pax yang terjual signifikan, kemudian dari Australia untuk pameran juga dan itu juga signifikan,” katanya.

    Lebih lanjut, Wamenpar juga menjelaskan upaya promosi pariwisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tapi meningkatkan lama tinggal wisatawan di destinasi wisata.

    Masa tinggal turis yang makin lama di sejumlah destinasi wisata dan destinasi wisata prioritas dinilai akan menambah pendapatan negara dari sektor pariwisata.

    “Tapi di luar daripada kita kejar numbers, kami juga ingin fokus pada kualitas turis yang datang, jadi kita tidak hanya menghitung jumlah orang yang datang tapi spending mereka, lenght of stay lama, spending mereka lama otomatis itu akan berdampak positif pada devisa, karena kita juga ingin target devisa kita tinggi, utamanya di sektor pariwisata,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 12,66 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia pada 11 bulan pertama 2024, naik 20,17 persen secara tahunan (year on year), demikian dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (2/1).

    Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia berangsur pulih dari perlambatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, menurut laporan itu.

    Pada November 2024, Malaysia menyumbang jumlah pengunjung terbanyak, disusul oleh Australia, Singapura dan China.

    Pada 2024, Indonesia menetapkan target kedatangan wisman di angka 14,3 juta orang.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mobil Esemka Butuh Bantuan Prabowo-Gibran Biar Bisa Mendunia

    Mobil Esemka Butuh Bantuan Prabowo-Gibran Biar Bisa Mendunia

    Jakarta –

    Mobil Esemka yang dikembangkan PT Solo Manufaktur Kreasi sempat membawa harapan saat pertama kali dikenalkan di Indonesia. Kendaraan tersebut, di bawah pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi sempat digadang-gadang sebagai calon mobil nasional.

    Namun, lima tahun setelah peluncuran perdananya, kiprah Esemka di pasar otomotif Indonesia terkesan begitu-gitu saja. Lantas, sanggupkah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming membawa dan mengenalkan mobil tersebut ke pentas dunia?

    Belum lama ini, detikOto sempat berbincang dengan pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, soal nasib mobil Esemka di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan, pemimpin negara harus memberikan dukungan penuh ke brand asal Boyolali, Jawa Tengah, tersebut.

    “Nasib mobil Esemka di bawah pemerintahan baru masih belum jelas. Dukungan pemerintah akan menjadi faktor krusial, baik melalui insentif, kebijakan, atau penggunaan Esemka untuk armada mereka,” ujar Yannes kepada detikOto, dikutip Jumat (11/4).

    Pabrik mobil Esemka di Demangan, Sambi, Boyolali, Rabu (9/4/2025). Foto: Jarmaji/detikJateng

    Ketika itu, Yannes mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membawa Esemka ke level yang lebih tinggi lagi. Misalnya, dengan memberikan insentif tertentu dan menggunakan kendaraan mereka untuk mobil dinas pemerintah.

    “Dukungan pemerintah kabinet baru dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah sangat penting sebagai first captive market-nya. Insentif, kebijakan, dan penggunaan produk Esemka untuk armada pemerintah akan mempercepat pertumbuhan,” ungkapnya.

    Selain itu, tambah Yannes, pemerintah seharusnya bisa menjadi jembatan antara Esemka dan industri komponen lokal tier empat atau dua. Sebab, dengan begitu, kualitas kendaraan dan efisiensi produksi bisa lebih meningkat.

    “Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, dan digital marketing akan membantu Esemka menjangkau audiens lokal yang jika sudah mulai berkembang, secara perlahan masuk ke pasar regional baru kemudian ke pasar global secara efektif,” kata dia.

    Sebagai catatan, Esemka kembali menjadi perbincangan sejak tiga hari terakhir. Perkaranya, PT Solo Manufaktur Kreasi selaku produsen dan Presiden ketujuh RI Jokowi disebut dalam gugatan yang dilayangkan warga Solo, Jawa Tengah, ke pengadilan negeri setempat.

    (sfn/rgr)

  • Prabowo Mau Longgarkan TKDN, BYD-Chery Bisa Ketiban Untung

    Prabowo Mau Longgarkan TKDN, BYD-Chery Bisa Ketiban Untung

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diubah agar lebih fleksibel. Lantas, seandainya permintaan tersebut ketuk palu, siapa saja produsen mobil yang paling diuntungkan?

    Pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu menegaskan, produsen China yang belum punya pabrik mandiri di Indonesia akan diuntungkan aturan tersebut. Sebab, mereka bisa ‘semena-mena’ memasukkan produk impor ke dalam negeri.

    “Untuk short term jelas, BYD dan Chery paling diuntungkan karena strategi mereka dengan paduan harga yang agresif serta EV murah berteknologi tinggi dengan garansi part yang solid, didukung impor komponen hemat biaya, berpotensi langsung menggilas pasar HEV, PHEV & EV domestik,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (9/4).

    Pabrik mobil Foto: dok. Chery International

    Sebagai catatan, BYD saat ini masih memanfaatkan skema impor utuh atau completely built up (CBU) dari China. Sementara Chery masih menumpang pabrik milik Handal di Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, penjualan mobil keduanya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

    Yannes menegaskan, fleksibilitas TKDN akan mengguncang pasar otomotif nasional. Sebab, kebijakan itu membuat Indonesia makin ketergantungan dengan produk-produk impor.

    “Instruksi Presiden Prabowo untuk membuat TKDN fleksibel akan mengguncang industri otomotif dengan menurunkan biaya produksi dan membuka pintu investasi asing, tapi juga berisiko meningkatkan ketergantungan impor jika tak dikelola secara taktis strategis,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, instruksi Prabowo untuk mengkaji ulang aturan TKDN di Indonesia disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat.

    “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif (dari negara lain),” ujar Prabowo, belum lama ini.

    Prabowo mengaku setuju seandainya aturan TKDN dibuat fleksibel agar Indonesia lebih punya daya saing. Namun, dia tidak merinci permintaan yang dimaksud.

    “Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” kata Prabowo.

    TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.

    TKDN cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri termasuk otomotif untuk pemenuhan konten dalam negeri.

    Aturan TKDN industri otomotifPabrik mobil di Cikarang. Foto: Doc. ADM.

    Disitat dari CNN Indonesia, TKDN untuk kendaraan roda empat diberlakukan secara bertahap, yakni 2019-2021 dengan TKDN minimum 35 persen, 2022-2026 dengan TKDN minimum 40 persen, 2027-2029 dengan TKDN komponen lokal 60 persen dan hingga 2030 dengan TKDN maksimum 80 persen.

    Sementara TKDN kendaraan roda dua untuk 2019-2023 angka minimumnya 40 persen dan 2030 minumum 80 persen. Prabowo menegaskan, regulasi tersebut tak cukup untuk membuat TKDN seketika naik dan memberatkan aspek industri.

    (sfn/dry)