Xcloud.id

Institusi: ITB

  • BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) meminta pemaknaan yang bijak terhadap laporan Bank Dunia (World Bank) terbaru soal angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 60,3% dari populasi.

    Utamanya lantaran standar yang digunakan yakni ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country pada 2023 setelah mendapatkan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.850 per kapita.

    Standar itu lalu digunakan Bank Dunia dalam mengukur angka kemiskinan Indonesia dalam laporan terbarunya bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa angka itu merupakan median. Sedangkan, GNI Indonesia masih berada di tingkatan bawah kisaran pendapatan nasional bruto negara-negara upper-middle income yakni US$4.466-US$13.845. 

    “Standarnya yang US$6,85 itu kan adalah median dari upper middle income. Indonesia sendiri di dalam status upper-middle income itu masih di bawah. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan angkanya dan levelnya, seberapa cepat kita bisa menurunkan kemiskinan,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

    Amalia juga menerangkan bahwa Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, memiliki national poverty line yang diukur dengan karakteristiknya sendiri. Hasilnya pun berbeda dengan yang dirilis oleh World Bank. 

    Dia mencontohkan China yang mendeklarasikan bahwa kemiskinan di negaranya sudah mencapai level 0%, sedangkan Bank Dunia menyebut masih 17%.

    Mantan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas itu menerangkan, pengukuran angka kemiskinan di Indonesia dilakukan di masing-masing provinsi. Kemudian, angka itu diagregasi menjadi angka nasional. 

    Di sisi lain, Amalia turut menekankan bahwa garis kemiskinan tidak sama dengan pendapatan. Dia juga menerangkan bahwa cara mengukur garis kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia berbeda. 

    Meski demikian, dia menyebut BPS telah memedomani Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan ekstrem yakni US$2,15. Standar itu digunakan oleh Bank Dunia berbasis pada negara paling miskin. 

    “Kita sudah ikut. Nah selain kemiskinan ekstrem, kami juga punya (kategori) kemiskinan. Nah kemiskinan itulah yang kita menghitung National Poverty Line tadi,” terang Amalia. 

    Di sisi lain, Amalia juga mengingatkan bahwa keluarga yang tingkat pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan bukan berarti dikategorikan keluarga kaya. Namun, mereka masih dikategorikan rentan miskin. 

    Lulusan ITB serta Amerika dan Australia itu menjelaskan, kelompok keluarga rentan miskin itu bisa sewaktu-waktu jatuh miskin. Oleh sebab itu, pemerintah menggelontorkan sederet program bantuan sosial.

    “Makanya itu bansos pemerintah, bantuan program itu selalu sampai empat kali di atas garis kemiskinan, atau dua sampai tiga kali di atas garis kemiskinan,” papar Amalia. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkap angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Apabila dihitung dengan kurs Jisdor Rp16.829 per dolar AS, maka US$6,85 menjadi sekitar Rp115.278. 

    Namun, perlu dicatat, garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa. Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara. 

    Bank Dunia sendiri sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas atau upper-middle income country pada 2023, setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. 

    Bank Dunia sendiri mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah-atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita. 

    Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang. 

    Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

  • RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN) di Republik Indonesia (RI). Ditargetkan PLTN nantinya berkapasitas 32 GW dengan langkah awal reaktor nuklir berkapasitas 250 MW.

    Terkait hal tersebut, Kepala Desk Energi GREAT Institute Turino Yulianto menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran.

    “Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032,” ujar Turino dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Selain itu, Turino mengingatkan perlunya BUMN PT Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut.

    “Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI).”

    Pernyataan Turino tersebut merupakan bagian kesimpulan FGD diskusi ‘Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta tadi siang di bilangan Gunawarman.

    Adapun FGD tersebut dihadiri antara lain Irwanuddin Kulla, tenaga ahli Menteri ESDM, Arnold Soetrisnanto, eks pimpro PLTN Muria,  Mayjen (purn) Dr. Pujo Widodo, dosen Unhan, Dr. Kusnanto, pendiri jurusan teknik nuklir UGM, Dr. Supriyadi Sadi (ahli nuklir CDC Amerika), Prof. Sidik Permana (ahli nuklir ITB), Prof. Sulfikar Amir (dosen Nanyang Technological University), Bernadus Sudarmanta (Indonesia Power), Dwi Sawung (Manajer Kampanye WALHI), Ismail, D.Eng (inspektur IAEA), Ir. Rijalul Fikri (ahli nuklir) dan Dr. Syahganda Nainggolan, pendiri GREAT Institute.

    Sementara itu Profesor Sidik Permana, guru besar ITB, salah seorang korban langsung  bencana nuklir Fukushima tahun 2011 lalu menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN jangan sebatas wacana.

    “Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960 an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal,” kata dia.

    Sidik mengutarakan perbandingan perkembangan nuklir di negara-negara lain dengan Indonesia.

    Dalam kesempatan itu pula,Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung, meminta pemerintah harus sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir tersebut aman dan tidak merusak lingkungan.

    “Selama ini WALHI menolak PLTN Nuklir karena tidak berhasil diyakinkan pemerintah tentang keamanan teknologi tersebut”, jelas Sawung.

  • Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Ferry Juliantono (Wamenkop), Tito Sulistio ( Pengawas OJK), dan Syahganda Nainggolan (GREAT Institute) dalam diskusi belum lama ini di Jakarta. (ANTARA/HO-GREAT Institute)

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 09:24 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

    Wacana ini tentu saja menuai pro kontra. Sebagian kalangan masih menyimpan keraguan, mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya di tengah kompleksitas ekonomi pedesaan dan sejarah panjang koperasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sukses.

    Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, langkah ini sesungguhnya bukan sekadar gerakan simbolik, melainkan inisiatif strategis untuk melakukan reorientasi sistemik terhadap struktur ekonomi nasional.

    Optimisme terhadap program ini diungkapkan oleh Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028, dalam sebuah diskusi di GREAT Institute.

    Menurut Tito, Koperasi Desa Merah Putih merupakan pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis koperasi bukan sekadar memperkuat sektor tradisional, melainkan juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

    Tito menekankan pentingnya koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam seperti selama ini, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

    Dalam konteks pembiayaan, Tito menyoroti pentingnya peran Danantara, lembaga yang bertugas mengonsolidasi aset negara dan memberdayakannya untuk masyarakat.

    Ia mengusulkan agar Danantara tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke koperasi desa sebagai mitra strategis.

    Sinergi ini akan memperkuat posisi tawar koperasi, mempercepat akses permodalan, dan menjadikan koperasi desa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi rakyat.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Tito juga mengusulkan koperasi-koperasi ini terhubung langsung dengan pengawasan OJK, mengadopsi skema tata kelola modern yang sudah biasa diterapkan di sektor keuangan.

    Ketidakadilan struktural

    Lebih jauh, Turino Yulianto, tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, menambahkan dimensi ideologis dari program ini.

    Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.

    Di tengah ketimpangan distribusi aset dan kesempatan, koperasi desa bisa menjadi kendaraan efektif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang selama ini menjadi batu sandungan dalam pembangunan nasional.

    Koperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lain.

    Turino mengingatkan bahwa di banyak negara maju, koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis.

    Koperasi Zen Noh di Jepang, misalnya, menguasai hampir seluruh perdagangan padi nasional.

    Koperasi Frisian Flag di Belanda menguasai industri susu hingga ke tingkat global. Bahkan di Brasil, koperasi Unimed mendominasi sektor kesehatan dengan jaringan rumah sakit dan asuransi terbesar di negara tersebut.

    Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk mengikuti jejak tersebut. Dengan lebih dari 74.000 desa, masing-masing memiliki keunggulan lokal, koperasi desa bisa diarahkan menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung ke pasar nasional dan internasional.

    Turino menekankan bahwa perbedaan fundamental Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep BUMDes terletak pada pengakuan badan hukumnya di tingkat internasional.

    Dengan status koperasi, jaringan global yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan, membuka peluang ekspor komoditas lokal tanpa harus bergantung pada perantara besar.

    Sebagai contoh, koperasi peternak sapi perah di daerah dapat langsung bermitra dengan pabrik susu di New Zealand atau Belanda.

    Faktor krusial

    Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada beberapa faktor krusial. Pertama, kapasitas sumber daya manusia di tingkat koperasi desa harus dibangun secara serius.

    Ini memerlukan program pendidikan dan pelatihan intensif, tidak hanya tentang manajemen koperasi, tetapi juga tentang kewirausahaan modern, literasi keuangan, dan pemasaran digital.

    Kedua, perlu ada jaminan bahwa koperasi ini memiliki akses terhadap pasar yang adil. Tanpa perlindungan dari monopoli dan kartel yang selama ini menguasai distribusi hasil bumi dan produksi pedesaan, koperasi desa hanya akan menjadi pemain pinggiran.

    Ketiga, pemerintah perlu memastikan sistem insentif yang mendukung pertumbuhan koperasi, termasuk kemudahan akses pembiayaan, subsidi teknologi, dan perlindungan hukum.

    Lebih jauh lagi, Koperasi Desa Merah Putih harus dirancang bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai pusat inovasi dan regenerasi sosial di desa.

    Mereka harus menjadi rumah bagi ide-ide baru, teknologi baru, dan semangat baru. Koperasi yang sehat akan melahirkan kelas menengah desa yang kuat, mandiri, dan produktif, sesuatu yang selama ini absen dalam peta pembangunan nasional.

    Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya bergerak dari bawah ke atas, tetapi juga menumbuhkan fondasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah Presiden Prabowo dalam membangun Koperasi Desa Merah Putih bisa dibaca sebagai upaya terstruktur untuk menempatkan kembali rakyat sebagai aktor utama dalam ekonomi nasional.

    Jika dirancang dengan serius, didukung oleh regulasi yang tepat, dan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, koperasi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Indonesia yang berakar kuat di desa namun menjulang tinggi ke pentas dunia.

    Sumber : Antara

  • Koperasi Desa Merah Putih, Langkah Tepat dari Prabowo Membangun Ekonomi  Pedesaan  – Halaman all

    Koperasi Desa Merah Putih, Langkah Tepat dari Prabowo Membangun Ekonomi  Pedesaan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pro kontra masih terjadi antara pengamat dan pelaku koperasi terkait peluncuran Koperasi Desa Merah Putih oleh pemerintah Prabowo Subianto 12 Juli 2025.

    Sebagian punya keyakinan bahwa didirikannya Koperasi Desa  Merah Putih merupakan langkah terobosan dari Presiden Prabowo menggerakkan perekonomian nasional berbasis kelembagaan koperasi.

    Pandangan optimistik datang dari Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi OJK periode 2023-2028 pada kesempatan diskusi yang diadakan oleh lembaga kajian politik ekonomi GREAT Institute beberapa waktu lalu.

    Tito menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam menginisiasi berdirinya koperasi desa merah putih adalah langkah luar biasa yang akan menjadikan koperasi  pintu masuk industrialisasi pedesaan.

    “80 ribu koperasi desa merah putih sebagai bagian dari ekonomi Pancasila yang berbasis industrialisasi pedesaan dan koperasi,” kata Tito pernah menjadi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

    Dalam hal pembiayaan, koperasi desa dapat memanfaatkan keberadaan Danantara,  Tito melanjutkan bahwa Danantara harus masuk dan bekerjasama dengan koperasi.

    “Danantara harus bisa mengonsolidasi dan mengelola aset negara untuk di distribusikan ke masyarakat, melalui koperasi desa Merah Putih” ungkap Tito.

    Tito juga menyarankan agar koperasi segera bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk masuk pada skema transparansi ke depan.

    Turino Yulianto tokoh koperasi pemuda menyatakan bahwa koperasi merah putih adalah langkah ideologis dari Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan.

    “Kopdes MM adalah misi besar Prabowo untuk melakukan transformasi ekonomi dari  ekonomi elit yang dikuasai oligarki menjadi ekonomi rakyat yang dikuasai banyak orang.

    “Kopdes MM menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan tambang, pengiriman pupuk Di negara maju sudah banyak kisah sukses koperasi mengelola jaringan bisnis utama sebuah negara seperti Koperasi padi Zen Noh di Jepang, koperasi susu Frisian Flag di Belanda, Koperasi kesehatan Unimed di Brazil,” jelas Turino pernah menjadi Ketua Kokesma ITB. 

    Menurut Turino, koperasi desa ini visi besar pemerintah untuk membawa desa-desa di Indonesia menuju jaringan global.

    “Koperasi, berbeda dengan BUMDes, adalah badan hukum usaha yang diakui secara internasional. Kopdes MM di daerah peternak sapi perah, bisa kerjasama dengan pabrik susu di New Zealand atau di Belanda. Jaringan koperasi internasional saat ini sudah membentuk jaringan bisnis dengan omset ribuan triliun,” pungkas Turino yang juga adalah pengurus INKUD.

  • IPA Convex 2025 Juga Undang Mahasiswa Hadir

    IPA Convex 2025 Juga Undang Mahasiswa Hadir

    Jakarta –

    Indonesian Petroleum Association (IPA) kembali akan menggelar konvensi dan pameran industri hulu minyak dan gas (migas) pada 20-22 Mei 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Gelaran yang dikenal dengan sebutan IPA Convention & Exhibition (“IPA Convex”) ini diadakan IPA untuk ke-49 kalinya. Panitia IPA Convex tidak saja mengundang professional pelaku industri di sektor hulu migas, tetapi lebih daripada itu panitia juga mengundang seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa untuk hadir melihat kondisi terbaru dan masa depan dari industri hulu migas.

    Dengan mengusung tema “Delivering Growth with Energy Resilience in Lower Carbon Environment,” Panitia IPA Convex 2025 ingin menegaskan bahwa peran sektor migas Indonesia bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki dampak berganda (multiplier effect) pada sektor perekonomian lainnya, sehingga pada akhirnya dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang ditetapkan pemerintah.

    Ketua IPA Convex 2025, Hariadi Budiman, mengungkapkan bahwa panitia juga melibatkan para mahasiswa dalam penyelenggaraan IPA Convex selama tiga hari nanti di ICE BSD City. Tercatat, ada 10 universitas yang terlibat dalam program Youth@IPAConvex tersebut. Adapun beberapa acara dalam rangkaian Youth@IPAConvex, di antaranya IPA Goes to Campus, Student Debate Competition, Student Showcase, Student Volunteers, Student Meets the Global Executive, hingga Student Meets the IPA Board. “Kita banyak mengadakan acara yang melibatkan student, karena kita melihat student itu penting. Mereka generasi muda yang akan menjadi pengganti pemimpin-pemimpin di masa depan,” katanya saat ditemui detikcom di Universitas Pertamina, Jakarta belum lama ini.

    Untuk diketahui, berdasarkan data Reforminer selama periode 2010 hingga 2024, sektor hulu migas berkontribusi rata-rata sekitar Rp 192,32 triliun per tahun terhadap APBN yang terdiri dari PNBP sebesar Rp 129,62 triliun dan PPh migas sebesar Rp 62,70 triliun. Di sisi lain, sektor hulu migas juga diketahui berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi nasional dengan nilai rata-rata mencapai Rp 197,20 triliun per tahun. Artinya, menurut Hariadi, masih banyak peluang kerja di sektor migas.

    Dia menambahkan, industri migas masih prospektif menyerap tenaga kerja, baik fresh graduate atau lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman. Serapan tenaga kerja ini juga berkaitan dengan multiplier efek dari sektor migas itu sendiri. “Masih banyak (peluang kerja), walaupun (kontribusi penerimaan negara) makin kecil, karena resource (migas) kita makin kecil. Penyerapan tenaga kerjanya masih banyak dan tenaga kerjanya adalah tenaga kerja terdidik, yang berpendidikan sarjana atau paling nggak D3,” ungkapnya.

    Adapun sebelumnya, IPA Convex 2025 sendiri menggelar Student Debate IPA Convex 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa (15/4). Dalam acara tersebut, peserta saling mengadu gagasan terkait isu energi. Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, secara terpisah mengatakan bahwa acara ini ditujukan untuk mempertajam pemahaman generasi muda tentang isu energi, dari tantangan teknis hingga strategi masa depan, sekaligus melatih mereka menjadi pemimpin visioner di industri energi Indonesia.

    “Generasi muda adalah kunci masa depan energi. Debat ini bukan sekadar lomba, tetapi wadah untuk mengasah pemikiran kritis dan solutif mereka terhadap dinamika industri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

    Marjolijn menambahkan acara ini akan mempertemukan delapan tim terbaik dari Universitas Pertamina, Politeknik Energi & Mineral Akamigas, Institut Teknologi Bandung, STT Migas Balikpapan, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

    Ia mengatakan, dari delapan tim tersebut bersaing sengit untuk lolos ke babak final yang akan digelar pada IPA Convex ke-49 di ICE BSD City, Tangerang, 20-22 Mei 2025.

    Baca terus informasi terbaru terkait IPA Convex 2025 di dtk.id/ipaconvex2025

    (kil/kil)

  • Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Jakarta –

    Proses pembangunan pabrik BYD dan VinFast dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi masyarakat. Imbas dari kejadian ini, investor asing bisa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Pengamat otomotif, sekaligus akademisi dari ITB, Yannes Pasaribu menyebut BYD merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pabrikan tersebut punya arti penting bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia dalam ekosistem EV.

    Dia melanjutkan akibat isu premanisme bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata investor.

    “Mengingat posisi strategis BYD dalam ekosistem EV dunia, maka hal ini dan berbagai kompleksitas lainnya dapat mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing dan berpotensi menciptakan keraguan berbagai investor asing lainnya terkait kepastian serta penegakan hukum untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Yannes.

    “Pada akhirnya, reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” jelasnya lagi.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan Vietnam, VinFast.

    “Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

    “Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang, nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

    Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

    Terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

    “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

    (riar/rgr)

  • Siapa Penguasa Pasar Operator Seluler Indonesia? Ini Jawabannya

    Siapa Penguasa Pasar Operator Seluler Indonesia? Ini Jawabannya

    Jakarta –

    Persaingan operator seluler kini tinggal menyisakan tiga pemain, yaitu Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart yang baru saja beroperasi usai resmi merger yang terjadi pada XL Axiata dan Smartfren. Lalu, siapa yang saat ini memimpin pangsa pasar seluler dalam negeri?

    Hingga akhir tahun 2024, Telkomsel masih mampu mempertahankan dominasinya di pasar telekomunikasi Indonesia dengan pencapaian pangsa pasar pendapatan tertinggi di industri (51,8%).

    Pakar telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan seluruh pencapaian tersebut dicapai Telkomsel karena komitmen pembangunan yang kuat untuk menjadi kepanjangan tangan negara dalam menyediakan layanan telekomunikasi baik itu selular maupun Fiber to the Home (FTTH) melalui brand Telkomsel Indihome.

    Selain itu, tanpa dukungan jaringan handal yang dimiliki oleh induk perusahaan, Telkom, menurut Agung, Telkomsel juga tak akan mungkin menyediakan jaringan telekomunikasi yang andal di seluruh wilayah Indonesia.

    Telkomsel secara konsisten mempertahankan kepemimpinannya dalam pangsa pasar laba bersih selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, mencapai 75,6% di tahun 2024, yang mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan eksekusi yang disiplin.

    Operator yang identik warna merah ini pun terus meningkatkan produktivitas pelanggan, yang tercermin dari pertumbuhan payload data tahunan sebesar 13,9% dan ARPU mobile kuartalan sebesar 2,0%, menegaskan komitmen dalam memenuhi kebutuhan digital yang terus berkembang serta mendukung transformasi digital Indonesia.

    “Karena jaringannya yang handal dan tersebar luas di seluruh Indonesia, membuat hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih mempercayakan kebutuhan layanan telekomunikasinya pada Telkomsel. Ini dapat dibuktikan dengan payload Telkomsel terbilang tinggi dan ARPU yang masih baik dibandingkan kompetitornya di industri telekomunikasi,” tutur Agung

    Pada tahun 2024, Telkomsel berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 10,7%, didorong oleh inisiatif strategis integrasi layanan bisnis fixed broadband IndiHome B2C ke dalam Telkomsel. Sejalan dengan hal ini, porsi kontribusi digital business Telkomsel mengalami peningkatan dari 88,0% menjadi 90,3%, menegaskan perannya sebagai faktor utama pertumbuhan pendapatan seluler.

    Dalam upaya mendukung digitalisasi di Indonesia, Telkomsel hadir sebagai pemain kunci dalam mengakselerasi penetrasi fixed broadband, tercermin dari penambahan hampir 1 juta pelanggan sepanjang tahun 2024. Komitmen ini diperkuat dengan penyelesaian integrasi sistem one-billing, yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

    Langkah ini membuka peluang lebih luas bagi Telkomsel untuk menghadirkan layanan bundling dengan konten digital terlengkap untuk mendorong adopsi layanan konvergensi, demi menghadirkan pengalaman digital yang lebih menyeluruh bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

    “Dengan berbagai langkah tersebut saya yakin Telkomsel masih akan terus mendominasi layanan telekomunikasi di Indonesia. Karena Telkomsel merupakan penyedia layanan telekomunikasi dengan kualitas terbaik dan terluas di Indonesia,” pungkas Agung.

    (agt/fay)

  • Payload Data Telkomsel Naik 14%, Tembus 20,38 Juta TB pada 2024

    Payload Data Telkomsel Naik 14%, Tembus 20,38 Juta TB pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mencatatkan pertumbuhan data payload atau muatan data hingga 13,9% pada 2024 dibandingkan dengan 2023. 

    Adapun total payload data yang diangkut sebesar 20,38 juta tera byte (TB), naik signifikan dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 17,9 juta TB. 

    Selain gaya hidup masyarakat yang makin digital, pertumbuhan data payload juga didorong oleh penetrasi layanan Telkomsel yang makin luas dan makin kuat.

    Telkomsel mengoperasikan 271.040 BTS, termasuk 221.290 4G BTS and 975 5G BTS pada 2024. Jumlah tersebut bertambah 23.568 unit dibandingkan dengan 2023, dengan perincian 23.452 unit BTS 4G dan 321 unit BTS 5G. Sisanya BTS 2G. 

    Pakar Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan pencapaian tersebut juga menunjukkan komitmen pembangunan yang kuat untuk menjadi kepanjangan tangan negara dalam menyediakan layanan telekomunikasi.

    Di sisi lain, tanpa dukungan jaringan andal yang dimiliki oleh Telkom, kata Agung, Telkomsel juga tak akan mungkin menyediakan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Karena jaringannya yang andal dan tersebar luas di seluruh Indonesia, membuat mayoritas masyarakat Indonesia masih mempercayakan kebutuhan layanannya pada Telkomsel,” kata Agung, Rabu (23/4/2025). 

    Pada tahun 2024, Telkomsel berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 10,7%, didorong oleh inisiatif strategis integrasi layanan bisnis fixed broadband IndiHome B2C ke dalam Telkomsel. 

    Sejalan dengan hal ini, porsi kontribusi digital business Telkomsel mengalami peningkatan dari 88,0% menjadi 90,3%.

    Dalam upaya mendukung digitalisasi di Indonesia, Telkomsel juga terus mengakselerasi penetrasi fixed broadband, tercermin dari penambahan hampir 1 juta pelanggan sepanjang tahun 2024. 

    IndiHome, layanan digital internet, telepon rumah, dan TV interaktif/IPTV milik Telkomsel, telah melayani total 10,8 juta pelanggan pada 2024.

    Telkom, induk Telkomsel, menyampaikan dalam laporannya bahwa IndiHome terus memperluas kepemimpinan pasar. Untuk ritel, IndiHome memiliki basis pelanggan sebanyak 9,6 juta pelanggan dengan rerata pendapatan per pelanggan (ARPU) sebesar Rp238.000. 

    Adapun secara total pelanggan terlayani, termasuk sektor korporasi, mencapao 10,8 juta pelanggan dengan pendapatan yang diraup selama 2024 sebesar Rp26,3 triliun. 

    “Gerai ritel kami memberikan keuntungan distribusi yang strategis, meningkatkan aksesibilitas dan adopsi fixed mobile convergence (FMC). Kami telah mencapai tonggak integrasi FMC utama, terutama penyelesaian integrasi satu tagihan – peningkatan penting yang menyatukan layanan seluler dan tetap, mengurangi hambatan dalam transaksi pelanggan,” tulis dalam Info Memo dikutip Senin (21/4/2025).

    Fixed Mobile Convergence (FMC) adalah integrasi jaringan telekomunikasi tetap dan seluler. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk beralih antara jaringan tetap dan seluler tanpa kehilangan kualitas koneksi.  

    FMC memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah peningkatan daya tangkap sinyal dan kecepatan serta keandalan layanan yang lebih tinggi. 

    Telkom menyampaikan strategi FMC yang dijalankan juga mendorong efisiensi operasional, pengurangan churn, dan retensi pelanggan yang lebih kuat.

    Sebanyak 57% dari total pelanggan IndiHome saat ini telah menggunakan layanan seluler dan internet mobile. Porsi pengguna FMC IndiHome pada 2024 meningkat dari 2023 yang sebesar 53%.

  • Dampak ekonomi kebijakan reklasifikasi mitra platform menjadi karyawan

    Dampak ekonomi kebijakan reklasifikasi mitra platform menjadi karyawan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dampak ekonomi kebijakan reklasifikasi mitra platform menjadi karyawan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 22 April 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

    Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini

    “Saat ini Industri ojol (ojek online), taksol (taksi online), dan kurol (kurir online) berkontribusi sebesar 2% PDB (Riset ITB tahun 2023). Perubahan status menjadi karyawan akan mengakibatkan banyak hal. Pertama, hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% mitra yang terserap, atau 70-90% tidak memiliki pekerjaan),” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha kepada media di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    “Kedua, penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5% dan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan (Data Svara 2023). Ketiga, dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain,” kata Agung Yudha lagi.

    Wacana untuk menjadikan mitra pengemudi dan mitra kurir sebagai pegawai tetap sudah banyak terjadi di berbagai negara, namun hal tersebut bukan berarti serta merta merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Indonesia.

    Direktur Eksekutif  Modantara Agung Yudha juga menjelaskan beberapa negara telah mereklasifikasi Mitra Platform menjadi karyawan maupun memberikan klasifikasi sendiri, namun dengan hak dan manfaat yang menyerupai karyawan. Dampak reklasifikasi tersebut menimbulkan beberapa risiko seperti di Spanyol dengan 48 juta penduduk: jumlah mitra pengemudi menyusut, aplikasi Uber melakukan putus mitra pengemudi, aplikasi Deliveroo hengkang, aplikasi Glovo hanya mampu menyerap sebagian, sehingga 83% mitra diputus mitra dan tidak memiliki kesempatan pendapatan.

    Sementara itu, di Amerika (Seattle, Negara Bagian Washington dengan 8 juta penduduk): sejak diberlakukannya upah minimum, volume pesanan pengiriman makanan melalui UberEats turun 45% karena Uber menaikkan biaya pengiriman dan konsumen tidak menggunakan layanannya karena harga yang lebih tinggi.

    Kemudian, di Singapura (6 juta penduduk): platform menaikkan harga layanan transportasi dan pengantaran online. Lalu di Swiss (Geneva dengan 9 juta penduduk): perkembangan UMKM tersendat, penurunan permintaan terhadap layanan pemesanan makanan sebesar 42%, estimasi potensi pendapatan yang hilang bagi restoran sebesar 16 juta Euro (Rp260 miliar) per tahun dan potensi pendapatan negara atas pajak hilang.

    Bagaimana dengan Indonesia? Dampak ekonomi langsung: pertama, pelanggan kehilangan akses. Konsumen yang mengandalkan delivery karena keterbatasan mobilitas (misalnya orang tua, penyandang disabilitas, atau mereka yang tinggal jauh dari pusat kota) akan sangat terdampak. Jika layanan delivery mencakup makanan, obat-obatan, atau kebutuhan pokok, maka risiko krisis logistik bisa meningkat, apalagi di daerah terpencil atau saat ada bencana/krisis.

    Dampak ekonomi langsung yang kedua adalah penurunan pendapatan. Banyak UMKM menggunakan layanan pengantaran dan mobilitas digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari sekedar area mereka beroperasi. Tanpa platform, bisnis mereka bisa stagnan atau bahkan rugi. Selain itu, dengan adanya reklasifikasi mitra sebagai pegawai, ada potensi untuk menekan perusahan teknologi pengantaran digital untuk menaikan harga yang dibebankan kepada pengguna layanan. Ini dapat berdampak pada naiknya beban operasional yang lebih besar bagi pengguna terutama UMKM.

    Apalagi bisnis yang sangat bergantung pada delivery seperti restoran, supermarket, apotek, dan e-commerce akan mengalami penurunan penjualan drastis. UMKM yang tidak punya outlet fisik kuat atau tidak punya banyak pelanggan setia akan lebih terdampak: Restoran yang hanya beroperasi secara online akan kehilangan jalur utama penjualan dan hanya dapat bergantung pada area penjualan di mana outlet fisik berada.

    “Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya juga bekerja sama dengan layanan kurir instan terjadi penurunan layanan, sehingga bisa memengaruhi kepuasan pelanggan, dan berdampak pada berkurangnya omzet penjualan,” ungkapnya.

    Untuk efek sosial dan tenaga kerja antara lain: ribuan mitra pengemudi kehilangan penghasilan atau pekerjaan, karena serapan tenaga kerja pasti mengalami recruitment barrier, dan hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang ada sekarang yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% yang terserap, atau terjadi penurunan sebesar 70-90%). Ini berarti potensi lonjakan pengangguran informal di kota besar, dan menambah beban negara.

    Pendapatan driver yang cenderung turun itu bisa menurunkan daya beli, yang mempengaruhi sektor lain seperti makanan, kebutuhan pokok, dan layanan finansial (misalnya cicilan motor atau pinjaman online).

    Efek domino ke sektor lain: restoran, toko, dan layanan logistik yang mengandalkan delivery. Dampak lebih jauh jika hal-hal tersebut terjadi: investasi di Indonesia turun dikarenakan hilangnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri; penerimaan pajak negara menurun; terjadi gejolak sosial politik dikarenakan kondisi ekonomi yang rentan; dapat berujung pada ketidakstabilan keamanan nasional.

    Untuk multiplier effect, berdasarkan riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, pada tahun 2019, kontribusi industri mobilitas dan pengantaran digital terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp127 triliun.

    Setiap peningkatan sebesar 10% pada jumlah mitra pengemudi, secara signifikan akan berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja di industri mikro dan kecil sebesar 3,93%. Diperkirakan Industri ini menaungi lebih dari 1.5 juta UMKM dan perubahan status menjadi karyawan berpotensi mengakibatkan 1,4 juta orang kehilangan kesempatan pendapatan, dan penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5% – Svara Institute, 2023

    Jika layanan delivery berkurang drastis hingga 70-90%, dampak ekonominya dapat dihitung berdasarkan kontribusi sektor tersebut (lebih dari Rp89 triliun). Jika menggunakan multiplier ekonomi yang sering digunakan untuk perhitungan sektor jasa (umumnya antara 1,5 hingga 2,5), maka kita bisa memperkirakan efek ekonomi lebih lanjut. Misalnya, jika multiplier rata – rata = 2, maka Rp89 triliun × 2 = Rp178 triliun.

    “Artinya, dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain, seperti: UMKM yang bergantung pada pengiriman cepa, ekonomi digital dan jasa  logistik lain, kehilangan pendapatan bagi pekerja di sektor terkait, yang berkurang daya belinya, yang selanjutnya berdampak pada konsumerisme dan sektor ritel,” ungkap Agung menguraikan.daya belinya, yang selanjutnya berdampak pada konsumerisme dan sektor ritel,” ungkap Agung menguraikan.

    Sumber : Antara

  • Pabrik BYD Diganggu Ormas, Jangan Sampai Investor Merasa Tak Aman

    Pabrik BYD Diganggu Ormas, Jangan Sampai Investor Merasa Tak Aman

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno bilang iklim investasi di Indonesia bisa terganggu jika masalah premanisme dan gangguan organisasi masyarakat terhadap agen pemegang merek (APM) tidak dihilangkan. Baru-baru ini, dia mendapat laporan pabrik BYD mengalami masalah tersebut.

    Eddy Soeparno mengetahui hal ini saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    Diketahui, saat ini BYD tengah membangun plant atau pabrik produksi di Indonesia yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Eddy tidak mengungkapkan nama ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD tersebut.

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan kemanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Pengamat otomotif dari Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu menjelaskan lingkungan usaha yang tidak kondusif karena gangguan preman dan ormas membuat investor ragu untuk menanamkan modal. Hal ini bisa merugikan dalam jangka panjang, kehilangan peluang kerja dan pendapatan daerah.

    “Reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” ujar Yannes kepada detikOto, Senin (21/4/2025).

    Dalam keterangan yang disampaikan Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.

    Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    Lihat juga Video ‘Mobil Polisi Dibakar Ormas di Depok, Komisi III DPR: Jangan Kalah Sama Preman’:

    (riar/din)