Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Eks CEO XL Axiata Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom

    Eks CEO XL Axiata Dian Siswarini Jadi Dirut Telkom

    Jakarta –

    Kabar mengejutkan datang industri telekomunikasi. Eks CEO XL Axiata Dian Siswarini ditunjuk sebagai Direktur Utama Telkom menggantikan Ririek Adriansyah.

    Keputusan tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia Tbk terkait susunan pengurus dewan direksi dan komisaris terbaru.

    Sebelumnya, Dian tidak meneruskan kepemimpinan di XL Axiata setelah operator seluler tersebut bergabung dengan Smartfren.

    Dirut : Dian Siswarini
    Wadirut : Muhammad Awaluddin
    Dir. EBIS : Veranita Yosephine Sinaga
    Dir. NITS : Nanang
    Dir. SP : Seno
    Dir. HC : Henry Christiadi
    Dir. WIB : Honesty Bashir
    Dir. Kug : Arthur Ang
    Dir. IT : Faizal Rohmadi Djoemadi

    Dian memperoleh gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991 dan secara aktif mengikuti berbagai program pendidikan eksekutif seperti Harvard Advance Management Program pada 2013.

    Setelah bergabung dengan PT XL Axiata Tbk, ia sempat memegang berbagai posisi kunci pada Departement Network and Engineering dan diangkat menjadi Network Services Director (2007-2011) dan Director/Chief Digital Services Officer (2011-2014).

    Dengan cepat karier Dian terus berkembang hingga ia menjadi Group Chief of Marketing and Operation Officer pada 2014. Di tahun yang sama ia menjabat sebagai Wakil President Direktur dan pada 2015 hingga menduduki posisi Presiden Direktur XL Axiata.

    Ia menjadi Presdir XL Axiata mulai tahun 2015 dan mengundurkan diri pada awal Desember 2024, yaitu saat proses awal merger XL Axiata dengan Smartfren.

    (asj/asj)

  • Profil Dian Siswarini, Mantan CEO XL Axiata yang Kini Jabat Dirut Telkom (TLKM)

    Profil Dian Siswarini, Mantan CEO XL Axiata yang Kini Jabat Dirut Telkom (TLKM)

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengangkat Dian Siswarini sebagai Direktur Utama menggantikan Ririek Adriansyah dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa (27/5/2025). 

    Perombakan struktur pengurus perusahaan itu dilakukan setelah Telkom bergabung ke dalam Holding Operasional Danantara di bawah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). 

    Dian merupakan mantan CEO & Presiden Direktur  PT XL Axiata Tbk. (EXCL) sebelum merger menjadi XLSmart dengan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN). 

    Diketahui, Dian Siswarini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di industri telekomunikasi Indonesia, dikenal luas sebagai perempuan pertama yang menjabat posisi Direktur Utama (Presiden Direktur) dan CEO di PT XL Axiata Tbk, salah satu operator seluler terbesar di Tanah Air. 

    Wanita kelahiran Majalengka, Jawa Barat, 5 Mei 1968, merupakan lulusan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1991 dan mengikuti program eksekutif Advanced Management Program di Harvard Business School pada 2013.

    Dian memulai karier di industri telekomunikasi pada 1991 di PT Citra Sari Makmur. Dia kemudian bergabung dengan Satelindo (kini Indosat) sebagai radio network design engineer pada 1994, sebelum akhirnya pindah ke XL pada 1996.

    Pada 2007, Dian diangkat sebagai Network Services Director, memimpin pengembangan dan perluasan jaringan XL Axiata. 4 tahun kemudian, Dian menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Digital Services Officer, bertanggung jawab atas pengembangan bisnis digital dan inovasi layanan, seperti peluncuran Elevania, AdReach, XL Tunai, serta layanan cloud dan data center.

    Pada 2014, Dian ditugaskan ke Axiata Group Berhad, Malaysia, sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer, mengawasi operasional di tujuh negara Asia. 

    Setahun kemudian atau tepatnya pada April 2015 Dian kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Direktur & CEO XL Axiata, yang juga perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut di perusahaan telekomunikasi yang melantai di bursa Indonesia hingga Desember 2024.

  • Sidang Isbat Iduladha 2025 Mulai Jam Berapa? Simak Jadwalnya Sore Ini

    Sidang Isbat Iduladha 2025 Mulai Jam Berapa? Simak Jadwalnya Sore Ini

    Jakarta –

    Sidang Isbat 1 Zulhijah 1446 Hijriah (H) akan digelar sore ini oleh Kementerian agama (Kemenag RI). Hasil sidang isbat ini akan menentukan kapan jatuhnya Iduladha 2025, hari raya umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah.

    Sidang isbat Iduladha 2025 digelar pada Selasa, 27 Mei 2025 yang bertepatan 29 Zulkaidah untuk menentukan 1 Zulhijah. Sidang ini digelar di Auditorium HM. Rasjidi, Kemenag RI, Jakarta Pusat, dengan pemantauan hilal yang dilakukan di 114 titik di seluruh Indonesia.

    Pelaksanaan sidang isbat ini akan diisi dengan rangkaian agenda dimulai dari seminar posisi hilal secara terbuka untuk umum. Kemudian sidang isbat secara tertutup. Setelah itu, hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers.

    Lalu, pukul berapa sidang isbat Iduladha 2025 dimulai? Simak jadwal lengkapnya berikut ini.

    Seminar Posisi Hilal: Pukul 16.00 WIB

    Rangkaian kegiatan akan diawal dengan seminar posisi hilal, yang dimulai pada pukul 16.00 WIB. Agenda ini dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung (live streaming) melalui kanal resmi Kemenag RI dan Bimas Islam TV, yakni sebagai berikut:

    Pada acara ini akan dihadiri sejumlah pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, serta para pakar ilmu falak dari organisasi keagamaan Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, pimpinan ormas Islam, dan pondok pesantren.

    Sidang Isbat (Tertutup): Pukul 18.15 WIB

    “Hasil rukyatulhilal dari berbagai daerah, beserta data hisab mengenai posisi hilal, akan dibahas dalam sidang isbat. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi dasar penetapan awal Zulhijah 1446 H sekaligus penentuan Hari Raya Iduladha 2025,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Sidang Isbat di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Konferensi Pers Hasil: Pukul 19.05 WIB

    Setelah sidang isbat selesai, Kemenag RI akan memaparkan hasilnya melalui konferensi pers, yang dijadwalkan mulai pukul 19.05 WIB. Agenda ini juga akan disiarkan secara langsung (live streaming) di kanal resmi Kemenag RI dan Bimas Islam TV, berikut ini:

    Rangkaian sidang isbat sore ini juga bisa disimak melalui website detikcom di sini.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Komisi ojol bervariasi, Menhub: Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang digelar pada Selasa (20/5) menuntut pemerintah menetapkan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 10 persen menuai respons beragam. Di satu sisi, tuntutan tersebut dianggap sebagai bentuk perjuangan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun di sisi lain, sejumlah pejabat negara dan ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan secara gegabah yang justru bisa merusak ekosistem digital yang telah dibangun bertahun-tahun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, penetapan batasan komisi perlu dikaji secara komprehensif karena menyangkut keberlanjutan berbagai sektor yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring. 

    “Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/5).

    Menurut Dudy, skema potongan atau komisi saat ini sangat bervariasi antaraplikator. Para pengemudi juga memiliki kebebasan untuk memilih platform yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka. 

    “Empat platform besar—Gojek, Grab, Maxim, InDrive—punya potongan berbeda-beda. Tidak ada yang dipaksa,” tambahnya.

    Pendapat serupa disampaikan ekonom senior Piter Abdullah dari Segara Institute. Dalam sebuah diskusi publik, Piter menilai bahwa regulasi yang terlalu memaksakan penurunan komisi justru dapat merusak struktur industri digital Indonesia yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Kalau dipaksakan, kita bisa kehilangan investor, menghambat inovasi, bahkan menghancurkan potensi besar kita di sektor teknologi,” tegasnya.

    Data dari Modantara dan ITB mencatat bahwa sektor ojol, taksol, dan kurir digital saat ini menyumbang sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika komisi dibatasi secara ketat, diperkirakan hanya 10–30% pengemudi yang akan terserap ke skema kerja formal, sementara 1,4 juta orang berpotensi kehilangan pekerjaan. Penurunan aktivitas ekonomi digital juga disebut bisa menekan PDB hingga 5,5% atau senilai Rp178 triliun.

    Ekosistem transportasi daring bukan hanya soal aplikator dan pengemudi. Sektor ini melibatkan jutaan pelaku UMKM, konsumen, investor, logistik, dan layanan keuangan. Data dari Grab dan Gojek menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta UMKM telah terdigitalisasi melalui platform mereka, dengan pertumbuhan signifikan selama masa pandemi.

    “Kalau perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat komisi yang dipatok terlalu rendah, kemampuan mereka memberi insentif kepada konsumen dan pengemudi akan terganggu. UMKM yang bergantung pada layanan delivery juga akan terkena imbasnya,” kata Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara.

    Pemerintah sendiri menyatakan tetap membuka ruang dialog dan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi. Namun, keputusan akan diambil berdasarkan data, bukan desakan politik atau tekanan jalanan.

    “Yang ingin kita hindari adalah kebijakan populis jangka pendek yang justru merusak ekosistem dalam jangka panjang. Kami ingin solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada semua pemangku kepentingan,” tutup Menhub Dudy.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com Gelombang tuntutan dari pengemudi ojek online (ojol) memuncak kembali dengan aksi demonstrasi besar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5/2025). Ribuan pengemudi turun ke jalan menuntut pemerintah membatasi besaran potongan atau komisi yang diterapkan oleh perusahaan aplikator.

    Mereka menilai, potongan sebesar 20 persen dari perusahaan terlalu memberatkan dan meminta intervensi pemerintah agar komisi diturunkan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di tengah tekanan publik tersebut, sejumlah pejabat negara dan ekonom menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru merespons tuntutan secara populis.

    Ekonom pun mengingatkan, keputusan yang tidak berbasis data dan hanya mengakomodasi satu pihak bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap ekosistem digital Indonesia. Ekosistem ojek online dan layanan pengantaran digital adalah sistem yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Tidak hanya jutaan mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi, tetapi juga konsumen, pelaku UMKM, regulator, investor, penyedia layanan keuangan, logistik, teknologi, serta mitra bisnis lainnya seperti restoran, toko, gudang, dan bengkel. Setiap intervensi pada satu titik dalam ekosistem ini berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan banyak sektor.

    Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menilai, industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2023, bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar.

    Di antaranya, hanya 10-30 persen mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5 persen, serta sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. “Dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain,” kata Agung dikutip di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Agung juga menyoroti dampak sosial dari penurunan komisi. Karena itu, ia meminta pemerintah cermat dalam mengeluarkan kebijakan. “Hilangnya pendapatan pengemudi akan menurunkan daya beli mereka, yang kemudian berdampak pada sektor makanan, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan,” ucap Agung.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memilih hati-hati dalam menanggapi tuntutan ojol terkait penurunan komisi menjadi 10 persen. Dudy menyatakan, aplikator memiliki skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi.

    “Para driver sebenarnya punya pilihan. Kita bisa lihat bahwa keempat aplikator ini, GoJek, Grab, Maxim, dan InDrive, memiliki pangsa pasar dan skema potongan yang berbeda,” ujar Dudy dalam diskusi publik bersama awak media pada pekan lalu.

    Menurut Dudy, pemerintah tidak menutup kemungkinan menurunkan komisi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. “Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif bagi kami kalau kami tidak mendengar semuanya,” kata Dudy.

    Dia menjelaskan, sektor transportasi daring adalah ekosistem besar dengan banyak kepentingan saling terkait. “Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem besar di sini-pengemudi, perusahaan, UMKM, logistik, hingga masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” ujar Dudy.

    Sebelumnya, ekonom senior Piter Abdullah menyebut, regulasi yang memaksa penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. Dia meyakini, jika tuntutan itu diterima maka pemerintah banyak kehilangan investor di bidang teknologi.

    “Setback, setback, saya khawatirkan setback industri yang kita bangun 10 tahun terakhir yang sudah memberikan manfaat terhadap perekonomian kita, baik itu di dalam pembentukan PDB dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada begitu banyak masyarakat kita, itu bisa terhapuskan,” kata executive director Segara Institute dalam sebuah siniar.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Mantan Presiden SBY Jelaskan Karya Lukisan, Musik, Puisi Hingga Novel

    Mantan Presiden SBY Jelaskan Karya Lukisan, Musik, Puisi Hingga Novel

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melakukan kunjungan kerja ke Cikeas Art Gallery milik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berlokasi di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kepada Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya beserta jajaran, SBY menjelaskan, per 2 Mei 2025 genap 4 tahun dirinya melukis dan lebih dari 350 lukisan telah dihasilkannya. Sebagian lukisan berada di Cikeas Art Gallery dan sebagian besar berada di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan.

    “Tempat ini saya sebut sebagai mini Gallery Cikeas Art Gallery. Sedangkan, yang utama ada di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan yang merupakan museum kepresidenan pertama di Asia. Ada sekitar 350 yang saya buat, di Pacitan ada sekitar 200, sedangkan sisanya disini,” ujarnya.

    Sambil mengajak rombongan Kemenekraf berkeliling melihat beragam jenis lukisannya di dalam galeri, beliau menjelaskan bahwa pada awal masa melukis, ia lebih banyak melukis landscape seperti laut, pantai atau pegunungan.

    Namun, pada perkembangannya, SBY mulai melukis objek lainnya seperti binatang, rumah di pedesaan, bahkan bangunan artistik. Belakangan, SBY juga banyak melukis dengan mengeksplorasi gaya abstrak atau semi abstrak.

    Lukisan yang dibuat memiliki ukuran yang variatif, dari kecil hingga panjang mencapai 3 meter, di antara lukisan besar tersebut terdapat lukisan yang berjudul “The Day God Test Our Faith and Courage” menggambarkan kejadian tsunami di Aceh yang berukuran 310 cm x 140 cm yang dilukisnya dalam 15 jam.

    “Judul lukisan ini bermakna sebuah haru ketika Tuhan menguji keimanan kita dan keberanian kita untuk dapat kembali bangkit,” jelasnya.

    Dalam melukis, SBY awalnya menggunakan cat acrylic. Seiring berjalannya waktu, beliau mulai mencoba menggunakan cat minyak dan ada beberapa lukisan yang dibuat dengan menggunakan pisau palet, bahkan dengan menggunakan teknik finger painting atau melukis dengan jari tangan.

    Dalam kunjungan tersebut, SBY menyampaikan sejumlah rencana kegiatan kesenian yang ia siapkan pada tahun 2025 ini, antara lain pada bulan Agustus beliau akan mengadakan sebuah ‘Art Movement’, yaitu melukis bersama sejumlah pelukis dari sejumlah institusi seni seperti Institut Seni Indinesia (ISI) Yogyakarta, ISI Solo, Seni Rupa ITB dan IKJ, bertemakan ‘Indonesia A Country of Peace And Hope’.

    Masih pada bulan Agustus 2025, SBY juga akan meluncurkan single album musik yang berjudul ‘Save Our World’, sebuah lagu ciptaan SBY yang aslinya berjudul ‘Untuk Bumi Kita’ dan dibawakan oleh 35 penyanyi lintas generasi di antaranya: Alm. Titiek Puspa, Vina Panduwinata, Yuni Shara, Sandi Sondoro, Rio Febrian, Cakra Khan, Saykoji, Novia Bachmid, Rizwan Fadilah (Njan) hingga penyanyi cilik berusia 7 tahun.

    Pada September 2025, SBY juga akan menggelar Pameran Lukis Tunggal yang akan memamerkan sekitar 100 lukisan terbaiknya ke hadapan publik.

    Tidak berhenti di dunia lukisan dan musik, SBY juga mempunyai bakat menulis. Hal ini diceritakannya kegiatan beliau dalam menyelesaikan edisi ke-3 Buku Kumpulan puisi dan merampungkan novel fiksi bergenre suspense.

    Di akhir pertemuan, SBY berpesan Indonesia mempunyai potensi besar dalam ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ketika saya merumuskan nomenklatur ekonomi kreatif pada 2011 (kemenparekraf), saya percaya bahwa ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada sektor agraria dan industri padat modal. Kita hanya perlu menyatukan seni dan teknologi, karena Indonesia kaya akan budaya dan kreativitas,” ujar SBY.

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengapresiasi sambutan yang begitu hangat dari Presiden RI ke-6 yang memiliki multi talenta diberbagai bidang seni.

    “Penjelasan dan pesan yang Bapak SBY sampaikan tadi, membuat kami semakin yakin bahwa peran para seniman dalam mendukung bangkitnya Industri Kreatif di Indonesia sangatlah penting. Sejalan dengan penugasan dari Presiden Prabowo, Kami diamanahkan agar para pekerja seni dapat menghasilkan karya yang semakin berkualitas, sekaligus semakin sejahtera kehidupannya terutama dalam era teknologi dan digital saat ini,” tuturnya.

    Menekraf juga menyampaikan pesatnya perkembangan bisnis berbasis Kekayaan Intelektual (Intelectual Property/ IP) saat ini di Indonesia.

    “Salah satu fokus utama Kemenekraf adalah pemdampingan kepada para Pegiat Ekonomi Kreatif termasuk para seniman untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Hal ini penting, tidak hanya untuk keperluan komersialisasi, namun juga untuk perlindungan hukum dari hasil karya yang dimiliknya,” ujarnya.

    Dalam kunjungan ini, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya didampingi oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar; serta sejumlah pejabat eselon I dan II. (tok/but)

  • Dicap Sebagai Bisnis Asing, Ini Respons Grab

    Dicap Sebagai Bisnis Asing, Ini Respons Grab

    Jakarta –

    Grab Indonesia buka suara terkait tudingan dominasi asing dalam struktur dan operasional perusahaan, yang kembali mencuat bersamaan dengan rumor mengenai potensi merger dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Grab Indonesia menegaskan bahwa hampir seluruh operasional Grab dijalankan oleh warga negara Indonesia.

    Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusam mengatakan, status Grab Indonesia sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi yang sah dan diatur oleh pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, struktur PMA adalah mekanisme legal yang lazim digunakan oleh banyak perusahaan global yang menanamkan modalnya di Indonesia, dan justru telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Tirza mengatakan, sebanyak 99% dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Ia mengatakan hingga saat ini hanya ada satu orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA).

    “Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.

    Tirza menyampaikan, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya yakni adanya kontribusi terhadap PDB Nasional. Ia menjelaskan industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023), di mana Grab berkontribusi setengah dari PDB industr (Oxford Economics, 2024).

    Kemudian, Grab mengklaim telah menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 50% mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur.

    “Kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan,” katanya.

    Lalu, Grab juga telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru.

    Selanjutnya, Grab dan OVO telah menyalurkan Rp 1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000 UMKM dan Grab mengoperasikan lebih 11.000 kendaraan listrik sejak 2019, di mana telah mengurangi 26.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM.

    Tonton juga Video: Grab Beri Bonus Hari Raya untuk Ojol, Ini Kriteria Penerimanya

    (kil/kil)

  • Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Jakarta –

    Grab Indonesia membantah adanya isu yang beredar berkaitan merger dengan salah satu pelaku industri yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Grab menegaskan isu tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi.

    Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusam mengatakan, fokus Grab Indonesia saat ini ialah untuk memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan.

    “Grab memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri. Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Bersamaan dengan isu merger ini, Grab juga membantah isu terkait dominasi asing dalam struktur dan operasional perusahaannya. Grab menegaskan bahwa meskipun secara hukum beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), sebanyak 99% dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Dan hanya 1 orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA), sisanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

    “Meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal,” katanya.

    “Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.

    Tirza menyampaikan, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya yakni adanya kontribusi terhadap PDB Nasional. Ia menjelaskan industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023), di mana Grab berkontribusi setengah dari PDB industri (Oxford Economics, 2024).

    Kemudian, Grab mengklaim telah menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 50% mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur.

    “Kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan,” katanya.

    Lalu, Grab juga telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru.

    Selanjutnya, Grab dan OVO telah menyalurkan Rp 1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000 UMKM dan Grab mengoperasikan lebih 11.000 kendaraan listrik sejak 2019, di mana telah mengurangi 26.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM.

    (kil/kil)

  • Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi anda.

    TNI AD investigasi kasus ledakan amunisi di Garut

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab utama meledaknya detonator saat proses pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.

    “Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima Antara, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    Selengkapnya klik di sini.

    Seskab Teddy-Dubes Australia bahas kunjungan PM Albanese

    – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada 15 Mei 2025.
    –
    Seskab Teddy, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, menjelaskan dirinya berkoordinasi dengan Dubes Australia untuk Indonesia mengenai agenda kenegaraan PM Albanese, yang akan menjadi kunjungan pertamanya setelah dia kembali terpilih sebagai perdana menteri Australia.

    “PM Albanese yang baru saja terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia ini, rencananya akan dilantik (sebagai PM) pada 13 Mei 2025, dan akan langsung memulai lawatan ke Indonesia keesokan harinya pada 14 Mei 2025, malam hari,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Kami mohon kepada Presiden untuk memaafkan karena masa depan anak-anak muda kita ini masih panjang.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Lebih lanjut Tandra berharap agar Presiden Prabowo Subianto memaafkan kesalahan mahasiswi tersebut.

    “Kami mohon kepada Presiden untuk memaafkan karena masa depan anak-anak muda kita ini masih panjang,” ucapnya.

    Anggota Komisi DPR RI yang membawahi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan itu juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik dengan cara yang sesuai dengan etika.

    “Kami juga mengimbau kepada teman-teman generasi muda, khususnya mahasiswa, kritik tidak dilarang, asal sesuai dengan norma-norma etika kita,” ucapnya.

    Diketahui bahwa tersangka SSS ditangguhkan penahannya pada hari Minggu (11/5). Sebelumnya, SSS dijerat dengan UU ITE.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasihat hukumnya serta orang tuanya.

    Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

    “Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” katanya.

    Lebih lanjut Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo serta pihak ITB atas perbuatannya.

    “Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025