Xcloud.id

Institusi: ITB

  • BYD Yakin Harga Mobil Listrik Bekas Bakal Stabil

    BYD Yakin Harga Mobil Listrik Bekas Bakal Stabil

    Jakarta –

    Pembeli mobil bekas saat ini dihadapi kenyataan harga jual kembali yang anjlok. Sudah beberapa mobil listrik yang masuk pasar mobil bekas, tapi harganya turun. Meski begitu, BYD percaya dalam waktu dekat harga mobil listrik bekas bakal stabil.

    Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, pihaknya terus melakukan riset terkait resale value atau harga jual kembali mobil listrik dalam kondisi bekas. Eagle yakin harga mobil listrik bekas akan solid ke depannya.

    “Kami percaya dalam waktu dekat banyak partner lokal akan terlibat dalam industri (kendaraan bekas) ini,” kata Eagle ditemui di GIIAS 2025 di ICE, BSD City, Tangerang.

    Menurut Eagle, harga jual kembali kendaraan sangat berhubungan dengan volume dan permintaan konsumen. Terlebih, saat ini penjualan mobil listrik semakin naik. Hal itu dipercaya akan memperbaiki resale value kendaraan listrk.

    “Value itu sendiri selalu berhubungan dengan volume dan permintaan. Tiga tahun lalu, dengan (penjualan) mobil listrik yang 2 persen itu sangat sedikit. Tapi bulan lalu (pangsa pasar mobil listrik) sudah jadi 17 persen. Kami percaya value mobil bekas akan menjadi semakin solid,” ujar Eagle.

    “Bulan ini BYD juga sudah meluncurkan produksi yang ke-13 juta unit kendaraan energi baru secara global. BYD selalu percaya akan menjadi pemeran utama dalam industri kendaraan bekas,” sebutnya.

    Menurut Eagle, dalam membeli mobil listrik, yang perlu menjadi pertimbangan adalah ekosistemnya. Kini, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sudah semakin meluas.

    “Kendaraan listrik adalah ekosistem yang lengkap, harus dilihat dari sudut pandang ekosistem, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Untuk 53 dealer BYD dan 5 dealer Denza, sudah dilengkapi dengan AC charger dan DC fast charger. Salah satu dealer grup kami juga akan menginstal 60 fast charger 180 kW di dealer mereka. Juga terima kasih untuk pemerintah, banyak yang mengoperasikan SPKLU secara nasional. SPKLU sudah lebih dari 4.000 unit charger Dengan banyaknya kerja sama akan lebih banyak lagi ekosistem yang kita miliki,” beber Eagle.

    Pembeli Mobil Listrik Jangan Pikirin Harga Bekasnya

    Pengamat Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menyarankan calon konsumen mobil listrik agar tidak memikirkan resale value atau harga jual kembali.

    “Sudah saatnya (calon) konsumen (mobil listrik) tidak lagi menjadikan resale value sebagai faktor penentu utama seperti ketika dia membeli mobil konvensional (ICE),” kata Yannes dihubungi detikOto belum lama ini.

    Yannes menambahkan, faktor teknologi dan efisiensi cost operasional lah yang harusnya menjadi bahan pertimbangan utama konsumen sebelum memutuskan membeli mobil listrik.

    “Jadi cara pandang terhadap gagasan untuk membeli BEV (mobil listrik) lebih bijak dipandang seperti membeli barang teknologi canggih (seperti smartphone flagship maupun komputer spek tinggi),” sambung Yannes.

    “Konsumen–walau membutuhkan waktu–perlu mengubah paradigma cara pandangnya terkait resale value. Depresiasi tinggi kepemilikan BEV perlu dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang harus dibayar untuk mendapatkan akses ke teknologi baru dengan biaya operasional yang sangat rendah,” tegas Yannes.

    (rgr/dry)

  • Ekosistem 1,4 GHz Belum Matang, Komdigi Perbolehkan Pemenang Gelar Layanan Bertahap

    Ekosistem 1,4 GHz Belum Matang, Komdigi Perbolehkan Pemenang Gelar Layanan Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penggelaran jaringan internet di pita 1,4 GHz dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah mengakui kesiapan ekosistem di pita tengah ini masih belum optimal.

    Dampak dari ekosistem yang belum kuat tersebut membuat ongkos pengembangan layanan internet 1,4 GHz tidak murah. Pemerintah memahami hal tersebut.

    “Memperhatikan kondisi ekosistem di pita 1.4 GHz, target penyediaan layanan kepada rumah tangga dalam rangka meningkatkan penetrasi juga dilakukan secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto kepada Bisnis, Kamis (31/8/2025).

    Kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz. 

    Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian dalam konferensi virtual, Senin (28/7/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    “Kalau Indonesia memilih untuk mengembangkan layanan di pita ini, tentu kontribusi terhadap pembentukan ekosistem global sangat besar. Tetapi untuk saat ini, kurangnya skala adalah tantangan terbesar,” kata Julian. 

    Sementara itu, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan spektrum frekuensi 1,4 GHz berpotensi digunakan untuk fixed wireless access (FWA).

    Namun, menurut Agung, salah satu tantangan FWA di 1,4 GHz adalah kapasitas frekuensi yang terbatas, sehingga perusahaan telekomunikasi harus rutin menambah investasi jika ingin menjaga layanan di tengah pertumbuhan pelanggan.

    Struktur ongkos yang membengkak akan menjadi tantangan bagi tim produk yang menawarkan paket ke pelanggan. Makin banyak pengguna, makin banyak ongkos, dan makin kecil pula marginnya jika harga layanan tidak dinaikkan. 

    Adapun cara agar kualitas layanan tetap optimal dan pelanggan yang dilayani tetap banyak, serta bisnis perusahaan telekomunikasi tetap sehat, cara yang ditempuh adalah dengan menurunkan ongkos penggunaan spektrum frekuensi atau ongkos regulator.

    “Frekuensi itu kan dihitung berdasarkan yang menggunakan. Jadi kalau yang menggunakan sendirian itu dapat bit rate yang sangat tinggi. Wireless dishare. Berbeda dengan optik.  Artinya itu kan tidak berbeda dengan yang ada di selular,” kata Agung. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access) tahun 2025.

    Objek seleksi pada pita frekuensi radio 1,4 GHz yang terdiri atas 3 regional yang masing-masing mencakup rentang frekuensi radio 1432 MHz, 1 blok (80 MHz), mode frekuensi radio time division duplexing, serta masa berlaku IPFR 10 tahun.

    Adapun, syarat peserta seleksi yaitu penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah ketentuan.

  • Modem 1,4 GHz Dijual Seharga Rp6,5 Juta, Pengamat: Ekosistem Belum Matang

    Modem 1,4 GHz Dijual Seharga Rp6,5 Juta, Pengamat: Ekosistem Belum Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem yang kurang matang dinilai menjadi salah satu penyebab harga perangkat keras (hardware) yang mendukung pita frekuensi 1,4 GHz sangat tinggi di pasaran. 

    Dalam penelusuran Bisnis, sebuah perangkat modem untuk menerima sinyal internet dari frekuensi 1,4 GHz diketahui dibanderol dengan harga Rp6,5 juta per unit. Perangkat milik Huawei dengan seri B525-65a LTE FDD tersebut telah mendukung beragam pita frekuensi mulai dari 2100 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 1700 MHz, 1400 MHz hingga 800 MHz.

    Umumnya modem di pita frekuensi eksisting dijual dengan harga sekitar Rp140.000 – Rp200.000 per unit. Biaya tersebut nantinya bisa dipikul oleh pelanggan, atau disubsidi oleh penyedia jasa internet di pita 1,4 GHz.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward menduga mahalnya harga modem 1,4 GHz disebabkan belum banyak masyarakat yang menggunakan perangkat tersebut untuk terhubung dengan internet. 

    Hal ini menandakan bahwa ekosistem pita 1,4 GHz belum matang dan menjadi salah satu tantangan bagi pemenang lelang untuk mempersiapkan ekosistem. 

    “Ekosistemnya, kalau dikatakan di Inggris ada 1,4 GHz, iya tapi kan tadi enggak banyak banget. Berbeda dengan 2,4 GHz,” kata Ian kepada Bisnis, dikutip Rabu (30/7/2025). 

    Modem pita frekuensi 1,4 GHz

    Senada, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan secara ekosistem,  pita 1,4 GHz, memang tidak sematang pita mid-band yang lain.

    “Maka ini bisa berdampak pada keterbatasan pilihan perangkat atau pada harga perangkat,” kata Sigit. 

    Untuk itu, lanjutnya, pilihan kebijakan 1,4 GHz untuk mendorong broadband FWA ini, untuk dapat mencapai tujuan kebijakannya perlu dikawal dengan regulasi yang tepat. Tujuannya, mencegah kegagalan pasar, dan juga mengantisipasi kelambatan adopsi layanan.

    Dia memperkirakan umumnya dibutuhkan 1-1.5 tahun bagi vendor untuk menyediakan perangkat. Namun kalau bisa diantisipasi, mungkin risiko ini bisa dikendalikan oleh regulasi terkait.

    “Misalnya regulasi mengatur jelas, kapan layanan FWA terkait harus tersedia, di wilayah mana, kecepatan minimal berapa, berapa harga layanan dst. Hal2 tersebut, bisa dikomitmenkan kepada pemenang lelang,” kata Sigit.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access) guna memperluas jangkauan internet tetap dan mendukung pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas tetap yang andal dan terjangkau, khususnya di daerah yang belum terlayani secara optimal.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, dilansir Selasa (29/7/2025).

    Pelaksanaan seleksi ini berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 337 Tahun 2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025 yang menetapkan pita frekuensi selebar 80 MHz (1432–1512 MHz) di 3 (tiga) regional sebagai objek seleksi.

    Seleksi diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin sesuai persyaratan.

    Tahapan seleksi akan dilaksanakan secara objektif dan transparan, melalui mekanisme evaluasi administrasi dan evaluasi komitmen pengembangan jaringan dan layanan.

  • 2.000 Peneliti dari Kampus Top Diterjunkan Petakan Kawasan Transmigrasi

    2.000 Peneliti dari Kampus Top Diterjunkan Petakan Kawasan Transmigrasi

    Jakarta –

    Kementerian Transmigrasi akan mengerahkan 2.000 peneliti dari tujuh perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui program Tim Ekspedisi Patriot (TEP). Program ini bertujuan memetakan potensi kawasan lokal agar memiliki nilai daya saing tinggi sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

    Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan TEP akan turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi sumber daya unggulan, peluang investasi, serta kebutuhan infrastruktur di kawasan transmigrasi dan sekitarnya.

    “Kami ingin memastikan setiap daerah memiliki peta potensi yang jelas. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025)

    Hal itu ia sampaikan di sela-sela kunjungannya ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Denpasar, Selasa (29/7).

    Lebih rinci Iftitah menjelaskan para peneliti yang terlibat berasal dari tujuh universitas ternama di Indonesia yaitu ITB, UNPAD, ITS, UI, UGM, IPB, dan UNDIP dengan latar belakang keilmuan yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, ekonomi, hingga teknologi. Kementerian Transmigrasi menargetkan hasil pemetaan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal secara optimal.

    Distribusi dalam program transmigrasi saat ini bukan hanya sekedar pemerataan penduduk namun fokusnya adalah menjadikan strategi menuju Indonesia maju. Yaitu distribusi pengetahuan kepada masyarakat transmigrasi untuk memetakan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat perekonomiannya, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi skala nasional.

    (akn/ega)

  • Drone Elang Hitam Buatan RI Sukses Terbang 24 Jam di 20 Ribu Kaki

    Drone Elang Hitam Buatan RI Sukses Terbang 24 Jam di 20 Ribu Kaki

    Jakarta –

    Indonesia mencatatkan tonggak penting dalam pengembangan teknologi pertahanan. Pesawat tanpa awak Elang Hitam (Black Eagle) buatan anak bangsa sukses menjalani uji terbang di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, pada Senin (28/7/2025).

    Elang Hitam merupakan drone jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE) yang dirancang oleh konsorsium nasional, dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai integrator utama. Dalam uji terbang tersebut, drone berhasil mengudara selama 24 jam nonstop dan mampu terbang di ketinggian maksimal 20 ribu kaki, menunjukkan performa yang sesuai dengan standar internasional.

    “Uji terbang ini adalah bukti bahwa Indonesia menguasai teknologi kunci dalam pengembangan drone MALE. Termasuk dalam hal desain sistem, kendali terbang otomatis, hingga komunikasi jarak jauh,” ujar Mohammad Arif Faisal, Direktur Niaga, Teknologi, dan Pengembangan PTDI, dikutip dari detikJabar.

    Spesifikasi Elang Hitam

    Dilansir dari berbagai sumber, drone Elang Hitam memiliki spesifikasi teknis yang mumpuni untuk mendukung misi pengawasan dan pertahanan. Drone jenis MALE (Medium Altitude Long Endurance) ini memiliki dimensi panjang 8,3 meter, tinggi 1,02 meter, dan bentang sayap 16 meter.

    Berat kosongnya mencapai 575 kg, dengan kapasitas muatan hingga 300 kg, berat bahan bakar 420 kg, dan berat maksimum saat lepas landas 1.115 kg. Ditenagai mesin Rotax 915 iS berkekuatan 110-150 horsepower dengan konfigurasi empat silinder, turbocharged, dan baling-baling tipe pusher, Elang Hitam mampu mencapai ketinggian jelajah 3.000-5.000 meter (maksimum 7.200 meter), kecepatan maksimum 235 km/jam, dan kecepatan jelajah sekitar 225 km/jam.

    Drone Elang Hitam Foto: (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

    Drone ini memiliki daya tahan terbang hingga 24-30 jam nonstop dengan radius operasi 250 km, membutuhkan landasan pacu 700 meter untuk lepas landas dan 500 meter untuk mendarat. Dilengkapi sistem kendali terbang otomatis, ground control station (GCS), dan teknologi Beyond Line of Sight (BLOS) berbasis satelit, Elang Hitam juga mendukung arsitektur modular dengan muatan seperti kamera, radar, dan potensi misil udara-ke-permukaan untuk misi militer.

    Siap Jalankan Misi Militer dan Kemanusiaan

    Elang Hitam dikembangkan guna mendukung berbagai misi strategis, mulai dari pengawasan wilayah perbatasan hingga pengintaian medan musuh. Selain fungsi militer, drone ini juga dirancang untuk misi kemanusiaan seperti pemantauan bencana alam dan pencarian korban di area sulit dijangkau.

    Dalam sesi uji coba, Elang Hitam didampingi oleh pesawat Kodiak milik PTDI untuk mengevaluasi daya jelajah dan stabilitas kendali otomatis yang dimilikinya. Uji coba ini dinilai berhasil dan membuka jalan bagi produksi massal serta operasional penuh dalam waktu dekat.

    Dari Gagal Terbang ke Sukses Mengudara

    Drone Elang Hitam Foto: Dok. PT Dirgantara Indonesia (Persero)

    Proyek pengembangan Elang Hitam telah dimulai sejak 2015. Drone ini dikembangkan melalui kerja sama konsorsium yang mencakup berbagai institusi strategis, antara lain; PTDI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang kini tergabung dalam BRIN, Kementerian Pertahanan RI, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), PT Len Industri (Persero) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Namun, proyek ini sempat menghadapi tantangan serius. Pada 2021, uji terbang Elang Hitam mengalami kegagalan. Imbasnya, pada 2020–2023 fokus pengembangan sempat dialihkan oleh BRIN dari sektor militer ke sipil karena kendala teknis dan prioritas anggaran.

    Kebangkitan proyek ini dimulai lagi pasca Rapat Pleno KKIP pada Oktober 2024, yang memutuskan kelanjutan pengembangan drone untuk kebutuhan militer, dengan PTDI mengambil peran sentral sebagai pemimpin integrasi.

    Indonesia Makin Mandiri dalam Teknologi Pertahanan

    Keberhasilan Elang Hitam menandai kemajuan signifikan Indonesia dalam industri pertahanan nasional. Drone ini memperkuat posisi Indonesia di jajaran negara yang mampu mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak secara mandiri.

    “Ke depan, kami berharap Elang Hitam bisa memenuhi kebutuhan pengintaian dan intelijen TNI, sekaligus menjadi produk ekspor unggulan Indonesia,” tutup Arif.

    Dengan suksesnya uji terbang ini, Elang Hitam membuka babak baru dalam sejarah kemandirian pertahanan Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan anak bangsa tak kalah dari negara maju lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kim Jong Un Pamer Drone Bunuh Diri Terbaru, Pakai Teknologi AI”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Pakar Duga Operator Seluler Kurang Tertarik Ikut Seleksi 1,4 GHz, Ini Alasannya

    Pakar Duga Operator Seluler Kurang Tertarik Ikut Seleksi 1,4 GHz, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (SMART) dinilai kurang tertarik untuk terlibat dalam seleksi pita frekuensi 1,4 GHz.

    Investasi besar dalam pengembangan layanan internet 1,4 GHz akan membebani pengembangan fixed mobile convergence (FMC) yang telah dikembangkan sejak tahun lalu.

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan  operator seluler besar kemungkinan tidak akan tergesa-gesa untuk ikut dalam lelang 1,4 GHz karena mereka lebih memprioritaskan pengembangan jaringan seluler terlebih dahulu dan FMC. 

    Pengembangan FMC bersamaan dengan 1,4 GHz akan membuat ongkos yang dipikul meningkat. Sementara itu ekosistem 1,4 GHz belum matang. 

    “Kalau ekosistem di 1,4 GHz ini belum matang, mereka pasti mikir dua kali. Operator besar seperti Telkomsel, XL, dan lainnya saat ini sedang fokus pada proyek Fixed Mobile Convergence (FMC), di mana mereka sudah menarik jaringan fiber sampai ke rumah pelanggan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025). 

    Diketahui, Telkomsel tengah mendorong layanan internet rumah IndiHome dengan menarik kabel ke rumah pelanggan. Kerja keras tersebut membuah hasil di mana pada kuartal I/2025 IndiHome  memiliki  9,8 juta pelanggan residensial (B2C), tumbuh 10,4% secara tahunan, dan total pelanggan IndiHome (B2C dan B2B) mencapai 11 juta pelanggan, naik 7% dibanding tahun lalu.  

    Pencapaian tersebut membuat penetrasi layanan konvergensi fixed dan mobile (FMC) Telkomsel mencapai 55% per akhir Maret 2025.  

    Sementara itu XLSMART menawarkan kuota HP keluarga sebesar 15 Gb dan paket internet rumah unlimited dengan kecepatan hingga 100 Mbps untuk mendorong FMC. 

    Adapun jika operator seluler ingin mengoptimalkan 1,4 GHz maka operator perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk modul di titik pemancar. Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki perangkat khusus untuk menangkap sinyal internet dari pita 1,4 GHz.

    Ian menjelaskan spektrum 1,4 GHz belum memiliki ekosistem yang kuat seperti spektrum lain yang sudah matang secara global, misalnya 2,3 GHz atau 5 GHz. Hal ini membuat investasi di spektrum ini terasa berisiko dan mahal, terutama di tahap awal saat volume pengguna masih sedikit dan perangkat belum massal.

    “Dulu kita pernah mengalami kegagalan BWA di 2,3 GHz, contohnya Bolt. Awalnya perangkat sempat murah karena didorong skalabilitas, tapi begitu gagal dan ditinggal pasar, alatnya jadi sia-sia. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang,” kata Ian. 

    Menurut dia, risiko terbesar justru ditanggung oleh masyarakat yang telah membeli perangkat tetapi akhirnya tidak bisa digunakan karena layanan berhenti. 

    “Bayangkan alat mahal-mahal ujung-ujungnya cuma buat ganjal pintu,” ujarnya.

    Ian mengakui bahwa 1,4 GHz punya potensi jika ke depan dapat berevolusi dari spektrum khusus FWA menjadi bagian dari jaringan mobile seperti halnya yang terjadi di spektrum 2,3 GHz dan 3,3 GHz sebelumnya. Namun proses untuk menuju ke sana tidaklah instan.

    “Bisa saja nanti berubah jadi spektrum mobile macam 5G, tapi itu butuh waktu, ekosistem global, dan niat dari pelaku pasar. Kalau sekarang, operator masih wait and see,” ucapnya.

    Sebelumnya, XLSmart menyatakan masih mengkaji secara internal keterlibatan dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Sementara itu Indosat menyatakan tertarik jika harga spektrum tersebut murah. 

  • Video: Insentif Otomotif Dongkrak Penjualan, Obat Cegah PHK Massal!

    Video: Insentif Otomotif Dongkrak Penjualan, Obat Cegah PHK Massal!

    Jakarta, CNBC Indonesia –Pengamat Otomotif ITB, Yannes Martinus Pasaribu menilai pemberian insentif untuk mobil berbasis mesin bensin ice dan LCGC bisa mendongkrak penjualan secara signifikan.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (29/07/2025).

  • Komdigi Wajib Evaluasi Pemanfaatan 1,4 GHz Setiap Tahun, Fokus pada Pemerataan

    Komdigi Wajib Evaluasi Pemanfaatan 1,4 GHz Setiap Tahun, Fokus pada Pemerataan

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk secara rutin melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz setelah ditentukan pemenangnya nanti. 

    Saat ini, Komdigi telah membuka seleksi lelang pita frekuensi tersebut untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau broadband wireless access (BWA). 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan evaluasi rutin perlu dilakukan karena pita frekuensi 1,4 GHz merupakan sumber daya yang terbatas. 

    Pemerintah harus memastikan spektrum digunakan secara optimal, tidak hanya dikumpulkan untuk tujuan tertentu.

    “Karena pita frekuensi, 1,4 GHz dalam hal kasus ini, merupakan sumber daya terbatas, maka tiap akhir tahun mesti dievaluasi pemanfaatannya [utilisasi],” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (29/7/2025).

    Agung menambahkan, apabila operator telekomunikasi pemenang lelang tidak memenuhi komitmen pemerataan layanan internet, maka pemerintah tidak perlu menunggu hingga 10 tahun untuk mencabut izin pemanfaatan spektrum tersebut.

    Menurutnya, ketentuan sanksi tersebut dapat dituangkan secara jelas dalam regulasi yang akan disusun.

    Agung juga menjelaskan pita frekuensi 1,4 GHz telah masuk dalam kategori International Mobile Telecommunications (IMT). Oleh karena itu, perangkat pendukungnya telah tersedia di pasar dan dapat segera digunakan oleh penyelenggara jaringan yang memenangkan lelang.

    Dia menambahkan, jika tujuan utama dari penggelaran layanan berbasis pita 1,4 GHz adalah untuk menghadirkan internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik (fiber optic), maka pemerintah dapat menyediakan data tersebut dalam bentuk informasi geografis.

    Dengan cara ini, lanjut Agung, pemenang lelang dapat menggelar layanan di wilayah-wilayah yang ditargetkan, dan pelaksanaan layanan bisa dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif.

    “Sehingga dapat diawasi/dinilai secara kuantitas dan kualitas layanannya,” katanya.

    Agung juga menekankan dari sisi pengguna, masyarakat tidak membedakan apakah akses internet yang mereka gunakan berasal dari jaringan seluler, serat optik ke rumah (fiber to the home / FTTH), maupun BWA.

    Selain itu, menurutnya, penggelaran layanan berbasis pita frekuensi 1,4 GHz memerlukan infrastruktur serupa dengan layanan seluler, seperti menara (tower), tiang (pole), dan perangkat lainnya.

    Dia menilai, ketika pemerintah menetapkan layanan BWA bertujuan untuk pemerataan akses internet, maka sejak awal hal itu perlu disampaikan secara eksplisit menggunakan data berbasis sistem informasi geografis (geographic information system/GIS), agar pemerintah dan masyarakat dapat memantau apakah pemenang lelang memenuhi komitmen pembangunan.

    “Ini tantangan bagi tiga pihak sekaligus—pemerintah, operator, dan masyarakat [pelanggan],” katanya.

    Sementara itu, dari sisi struktur penggelaran jaringan, Agung menilai hal tersebut dapat disinergikan dengan industri seluler.

    “Semisal tower sharing,” katanya.

  • Beban Calon Pemenang Lelang 1,4 GHz: Biaya Frekuensi hingga Perangkat

    Beban Calon Pemenang Lelang 1,4 GHz: Biaya Frekuensi hingga Perangkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran spektrum frekuensi 1,4 GHz berpotensi membuat penetrasi internet, khususnya fixed broadband, makin luas. Namun, di sisi lain ada beban tambahan yang akan dipikul oleh pemenang lelang. 

    Diketahui pemerintah telah membuka lelang frekuensi 1,4 GHz. Salah satu peruntukan teknologi ini adalah untuk mendorong penetrasi fixed broadband, termasuk melalui teknologi nirkabel atau fixed wireless access (FWA). 

    Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

    “Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis, dikutip Selasa (29/5/2025).

    Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet. 

    Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena. Dari sisi pelanggan, harus menyiapkan uang lebih untuk modem. 

    Pekerja memperbaiki internet rumah

    Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan per site sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Sementara itu untuk ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30. ISP pemenang lelang juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. 

    Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi. 

    “Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung. 

    Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian dalam konferensi virtual, Senin (28/7/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    “Kalau Indonesia memilih untuk mengembangkan layanan di pita ini, tentu kontribusi terhadap pembentukan ekosistem global sangat besar. Tetapi untuk saat ini, kurangnya skala adalah tantangan terbesar,” kata Julian. 

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Kabar tersebut berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025 pada 28 Juli 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

  • Ekosistem 1,4 GHz yang Kurang Matang jadi Tantangan Gelar Layanan di Pita Tengah

    Ekosistem 1,4 GHz yang Kurang Matang jadi Tantangan Gelar Layanan di Pita Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz. 

    Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian dalam konferensi virtual, Senin (28/7/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    “Kalau Indonesia memilih untuk mengembangkan layanan di pita ini, tentu kontribusi terhadap pembentukan ekosistem global sangat besar. Tetapi untuk saat ini, kurangnya skala adalah tantangan terbesar,” kata Julian. 

    Sementara itu, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan spektrum frekuensi 1,4 GHz berpotensi digunakan untuk fixed wireless access (FWA).

    Namun, menurut Agung, salah satu tantangan FWA di 1,4 GHz adalah kapasitas frekuensi yang terbatas, sehingga perusahaan telekomunikasi harus rutin menambah investasi jika ingin menjaga layanan di tengah pertumbuhan pelanggan.

    Struktur ongkos yang membengkak akan menjadi tantangan bagi tim produk yang menawarkan paket ke pelanggan. Makin banyak pengguna, makin banyak ongkos, dan makin kecil pula marginnya jika harga layanan tidak dinaikkan. 

    Adapun cara agar kualitas layanan tetap optimal dan pelanggan yang dilayani tetap banyak, serta bisnis perusahaan telekomunikasi tetap sehat, cara yang ditempuh adalah dengan menurunkan ongkos penggunaan spektrum frekuensi atau ongkos regulator.

    “Frekuensi itu kan dihitung berdasarkan yang menggunakan. Jadi kalau yang menggunakan sendirian itu dapat bit rate yang sangat tinggi. Wireless dishare. Berbeda dengan optik.  Artinya itu kan tidak berbeda dengan yang ada di selular,” kata Agung. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access) tahun 2025.

    Objek seleksi pada pita frekuensi radio 1,4 GHz yang terdiri atas 3 regional yang masing-masing mencakup rentang frekuensi radio 1432 MHz, 1 blok (80 MHz), mode frekuensi radio time division duplexing, serta masa berlaku IPFR 10 tahun.

    Adapun, syarat peserta seleksi yaitu penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah ketentuan.

    Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung). 

    Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).