Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Indonesia berpeluang jadi raksasa baterai dunia lewat hilirisasi nikel

    Indonesia berpeluang jadi raksasa baterai dunia lewat hilirisasi nikel

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indonesia berpeluang jadi raksasa baterai dunia lewat hilirisasi nikel
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 20:48 WIB

    Elshinta.com – Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menyatakan Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik (EV) global melalui pemanfaatan cadangan nikel nasional dan strategi hilirisasi baterai.

    Ia mengatakan bahwa cadangan nikel Indonesia yang mencapai 26 persen dari total dunia merupakan aset strategis yang harus dikelola dengan cerdas.

    “Baterai nikel adalah kunci bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Kita punya peluang emas yang tidak boleh disia-siakan,” kata Yannes ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menjalankan Program Danantara yang menyiapkan pembiayaan hingga Rp618 triliun untuk 18 proyek hilirisasi, termasuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

    Proyek andalan di Karawang, Jawa Barat itu dinilai menjadi pusat perhatian karena telah memasuki tahap produksi baterai NMC (nickel, manganese, cobalt) berkualitas tinggi melalui sejumlah kolaborasi.

    Dengan teknologi seperti solid-state battery, thermal management system, serta AI-based Battery Management System (BMS), baterai NMC buatan Indonesia diklaim semakin aman, efisien, dan memiliki daya jelajah lebih panjang.

    “Ini bukan hanya industrialisasi, tapi momentum strategis membangun kendaraan listrik yang kompetitif secara global,” tegas Yannes.

    Lebih lanjut ia menyebut Indonesia kini berada di peringkat ketiga rantai pasok baterai dunia setelah Tiongkok dan Korea Selatan.

    Jika eksekusi Program Danantara dan proyek hilirisasi berjalan optimal, Yannes memperkirakan Indonesia bisa naik ke posisi kedua global pada 2030.

    Namun, ia menegaskan bahwa momentum ini hanya terbuka selama lima hingga tujuh tahun ke depan.

    Yannes menekankan pentingnya memperkuat pasar lokal terlebih dahulu agar industri baterai yang dibangun memiliki skala keekonomian, sebelum melangkah ke pasar ekspor.

    “Window of opportunity-nya sempit. Keputusan hari ini akan menentukan apakah kita jadi pemain utama atau hanya penonton dalam revolusi kendaraan listrik global,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi turut mengomentari rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut izin operasi Starlink jika nekat menjual perangkat yang dapat digunakan secara jelajah di Indonesia.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan langkah tersebut selaras dengan tujuan regulasi yang menjaga integritas industri telekomunikasi sekaligus melindungi ekosistem lokal.

    “Komdigi sebagai regulator berkewajiban menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yaitu pemerintah, industri, dan pelanggan,” kata Agung, Selasa (5/8/2025).

    Dia menjelaskan di industri telekomunikasi terdapat dua klasifikasi layanan, yakni bergerak (mobile) dan tidak bergerak (fixed). Untuk menjaga konsistensi dan keadilan, klasifikasi ini perlu diatur, diawasi, dan dikendalikan.

    Oleh sebab itu, pihaknya sepakat dengan langkah Komdigi, karena izin Starlink adalah fixed satellite service (FSS). 

    “Maka jika Starlink memberikan layanan mobile, maka dikenai sanksi [pencabutan izin],” imbuhnya.

    Menurut Agung, langkah ini sejalan dengan tujuan regulasi, yakni menjaga kepastian dan integritas regulasi, melindungi ekosistem industri, dan menjaga kedaulatan digital. Tujuan mendasar Komdigi adalah mendorong kolaborasi antarpelaku industri untuk menghadirkan layanan internet yang berkualitas, merata, stabil, dan berkelanjutan.

    “Larangan pada Starlink untuk memberikan layanan mobile terutama pada daerah 3T, agar tidak mematikan ISP lokal yang berbasis modal yang relatif kecil. Sebaliknya, diharapkan ada kolaborasi antara Starlink dan ISP lokal,” tambahnya.

    Dia menilai regulasi yang melindungi operator ISP lokal merupakan bentuk perlindungan pasar yang tepat. Regulasi itu diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi global dan pemberdayaan ekosistem lokal tanpa mengorbankan tujuan utama, yaitu pemerataan akses internet berkualitas di seluruh Indonesia.

    “Jadi, Komdigi dalam hal ini mendorong adanya coexistence with fair play. Dalam hal ini terdapat dorongan agar terjadi kemitraan Starlink-ISP lokal; sehingga keduanya akan memperoleh keuntungan,” kata Agung.

    Sebelumnya, Komdigi mengungkap akan mencabut izin operasional Starlink di Indonesia apabila layanan internet satelit milik Elon Musk itu terbukti menjual atau mengoperasikan perangkat jelajah untuk penggunaan bergerak di dalam negeri.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan perangkat jelajah yang dimaksud adalah perangkat Starlink yang digunakan secara bergerak misalnya dipasang di mobil atau kendaraan lain untuk tetap terhubung ke internet melalui Wi-Fi saat berpindah tempat.

    “Jelajah itu maksudnya bagaimana? Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink enggak boleh. Kecuali di kapal laut. Kalau di kapal laut, kami izinkan selama 7 hari itu boleh,” kata Wayan, Senin (4/8/2025).

    Wayan menekankan perangkat Starlink hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tetap di rumah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

    “Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemui, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kami akan cabut landing right-nya di Indonesia. Pokoknya kami tegur, kami akan hentikan sampai dia memenuhi syaratnya itu,” ungkap Wayan. 

    Komdigi sebelumnya telah kembali memberikan hak labuh (landing right) kepada Starlink setelah sempat menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru. Izin tersebut diperpanjang menggunakan frekuensi E-Band, spektrum 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok untuk komunikasi satelit.

  • 5 Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah Ditahan Polisi Nasional

    5 Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah Ditahan Polisi Nasional

    Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah Ditahan Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menahan mantan CEO eFishery, Gibran Huzaifah, pada Kamis (31/7/2025).
    Gibran ditahan dalam kasus dugaan penggelapan dana terkait proses akuisisi perusahaan teknologi pada tahun 2024.
    “Betul. Terhadap Gibran telah dilakukan penahanan sejak hari Kamis tanggal 31 Juli 2025,” kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, Senin (4/8/2025).
    Kasus ini bermula dari investigasi internal yang dilakukan para investor eFishery.
    Investigasi tersebut menemukan dugaan penyalahgunaan finansial yang menyeret nama Gibran Huzaifah.
    Ia kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Chief Executive Officer (CEO) eFishery pada Desember 2024.
    Ia diduga menggelembungkan pendapatan perusahaan hampir 600 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,74 triliun dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada September 2024.
    Padahal, meski eFishery sempat melaporkan laba sebesar 16 juta dollar AS (sekitar Rp 230 miliar) pada September, hasil investigasi menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya justru mengalami kerugian hingga 35,4 juta dollar AS atau sekitar Rp 575 miliar.
    Selain itu, perusahaan juga disebut mengeklaim memiliki lebih dari 400.000 tempat pakan ikan.
    Namun, penyelidikan hanya menemukan sekitar 24.000 unit.
     
    Dikutip dari laman Institut Teknologi Bandung (ITB), Gibran Huzaifah mengawali kariernya sebagai peternak ikan lele.
    Selama menekuni profesi tersebut, ia menemukan masalah pada efektivitas pemberian pakan yang menambah biaya produksi.
    Pada 2013, Gibran Huzaifah yang merupakan lulusan ITB itu kemudian mengembangkan teknologi pemberi pakan otomatis bernama
    smart feeder
    .
    Alat ini menggunakan sensor dan algoritma untuk memberi pakan ikan secara efisien.
    Huzaifah mengeklaim, alat tersebut mampu menghemat biaya pakan hingga 28 persen dan meningkatkan keuntungan para pembudidaya.
    Dua tahun setelahnya, eFishery memiliki kantor pusat dan fasilitas produksi komersial.
    Pada 2016, eFishery mulai memproduksi massal
    smart feeder
    dan merambah layanan lain di bidang akuakultur.
    Selain
    smart feeder
    , ia juga meluncurkan platform digital eFisheryKu untuk edukasi dan manajemen budidaya, serta eFisheryFund guna memberi akses pembiayaan bagi petani ikan.
    Atas inovasinya, Gibran Huzaifah masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia pada 2017.
    Ia dinilai sebagai salah satu dari 300 wirausaha muda berbakat yang menghadirkan solusi inovatif di tengah tantangan industri.
    Pada 2023, eFishery berhasil menyandang status unicorn setelah mengantongi pendanaan seri D sebesar 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 3 triliun.
    Namun, karier Gibran Huzaifah meredup setelah terkuaknya dugaan manipulasi laporan keuangan.
    Usai pencopotan dirinya, pemegang saham menunjuk Adhy Wibisono sebagai CEO sementara dan Albertus Sasmitra sebagai CFO sementara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nafas Mobil LCGC Masih Ada

    Nafas Mobil LCGC Masih Ada

    Jakarta –

    Penjualan mobil LCGC mengalami penurunan tajam. Lebih lagi kini deretan mobil LCGC itu juga digempur pendatang baru BYD Atto 1. Meski begitu, LCGC diprediksi masih akan tetap bertahan.

    Penurunan penjualan mobil juga rupanya berdampak pada deretan mobil LCGC (Low Cost Green Car). Berkaca pada data penjualan wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, permintaan akan LCGC merosot. Bila dirunut dari Januari 2025, angkanya terus turun hingga Juni. Kalau pada bulan pertama distribusinya mencapai 12.324 unit, maka pada Juni hanya 7.762 unit.

    Penurunan ini sejatinya sejalan dengan kondisi penjualan mobil keseluruhan yang merosot. Faktor ekonomi jadi dalang di baliknya.

    “Jadi faktor yg menentukan itu ekonomi agak susah, dunia tidak baik-baik, Indonesia juga ikut tidak baik-baik kalau Anda lihat. Daya beli menurun, ekonomi terganggu gara-gara yang namanya ada peperangan di Eropa, di Timur Tengah, ada (kebijakan tarif) Trump,” kata Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi belum lama ini.

    Khusus pasar LCGC, kini juga tengah menuai sorotan. Terlebih ada pendatang baru dari BYD Atto 1 yang mencoba peruntungannya di dalam negeri. Harga jual BYD Atto 1 itu juga amat kompetitif dan bersaing dengan mobil-mobil LCGC. Hal ini berpotensi membuat LCGC digerogoti BYD Atto 1, khususnya di kota-kota besar.

    “Secara keseluruhan, BYD Atto 1 memiliki potensi untuk menggerogoti segmen LCGC, terutama bagi konsumen gen Millenial dan gen Z kota besar/Tier-1 khususnya Jabodetabek yang mengutamakan biaya operasional rendah, aksesibilitas ke wilayah ganjil-genap, performa yang lebih baik, dan fitur konektivitas modern,” ungkap Pengamat Otomotif Senior dari Institut Teknologi Bandung Yannes Pasaribu.

    Namun itu tak serta merta bikin LCGC kehabisan nafas. Menurut Yannes, LCGC masih memiliki potensi untuk berkembang tapi bukan lagi di kota besar.

    “LCGC tampaknya masih akan tetap dominan di wilayah Tier-2 (kota kecil) dan Tier3 (wilayah luar kota) dengan SPKLU terbatas serta jaringan listrik tidak stabil, sehingga bagi konsumen yang butuh mobil siap pakai tanpa ketergantungan pengisian serta mereka yang memikirkan resale value,” ujar Yannes.

    Menurutnya mobil LCGC bekas juga lebih mudah untuk dijual di pasaran. Selain itu, harga jual kembalinya juga lebih baik ketimbang mobil listrik murah.

    (dry/din)

  • Calon Mobnas i2C Dibuat Mulai dari Konsep, Pengamat: Niatnya Bagus

    Calon Mobnas i2C Dibuat Mulai dari Konsep, Pengamat: Niatnya Bagus

    Jakarta –

    PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) meluncurkan mobil SUV listrik konsep, i2C, di arena GIIAS 2025. Tak seperti mobil nasional sebelumnya, i2C dirancang mulai dari gambar sketsa dan dibentuk konsep tiga dimensinya dengan clay. Pengamat otomotif menilai hal itu sebagai niat yang bagus.

    Mobil konsep ini tampil perdana di booth TMI di GIIAS 2025 dan diklaim sebagai bentuk komitmen terhadap inovasi dan visi mobilitas masa depan Indonesia. Desain mobil ini merupakan buah kerja sama intensif tim TMI dengan Italdesign asal Italia, menggabungkan identitas lokal dengan standar internasional.

    Desain dibuat langsung tim PT TMI dengan panduan atau pengawasan langsung dari tim Italdesign. Mobil konsep ini ditampilkan dalam bentuk clay model skala 1:1, memberi gambaran nyata tentang arah desain yang akan dikembangkan lebih lanjut.

    “Kolaborasi ini adalah langkah penting bagi kami buat menunjukkan potensi kompetensi di bidang otomotif dan bagaimana visi Presiden Prabowo terhadap kemandirian bangsa dapat diterjemahkan dalam sebuah karya nyata,” tulis PT TMI dalam keterangan resminya.

    Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, membangun mobil nasional dari konsep, niatnya sudah bagus. Jadi tak sekadar rebadge atau mengganti merek dari mobil yang sudah eksis di pasaran.

    “Kalau ini (i2C) konsepnya nggak (rebadge), dia pakai konsep kayak (perusahaan teknologi) Apple. Jadi, paten, HAKI-nya, atau IP-nya saya dulu yang punya. Bikinnya boleh di mana-mana,” ungkap Yannes ditemui detikOto di arena GIIAS 2025, ICE-BSD City, Tangerang, belum lama ini.

    PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) memperkenalkan sebuah konsep mobil listrik yang diprakarsai dan didesain langsung oleh talenta-talenta terbaik bangsa Indonesia di ajang GIIAS 2025, Jumat (25/7/2025). Foto: Grandyos Zafna

    Meski begitu, Yannes tetap menekankan bahwa masyarakat harus tetap mengawasi jalannya proyek ini. Saat ini proyek tersebut baru sekadar kampanye, belum jadi mobil utuh yang benar-benar diproduksi massal.

    “Ini baru campaign. Ya, pasar tunggu barang ada, ada rupa, ada barang, ada harga. Baru kita percaya. Kita harus tetap awas terhadap berbagai kampanye. Tapi intinya ini niat yang bagus,” sambung Yannes.

    Sebagai informasi, i2C merupakan kependekan dari Indigenous Indonesian Car. Indigenous merujuk pada kata pribumi atau asli lokal. Menurut Muliandy Nasution selaku CFO i2C, karena i2C dikembangkan sejak prototipe atau konsep, maka ketika sudah menjadi produk massal, PT TMI akan memiliki IP Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual, sehingga bisa dipastikan IP-nya berasal dari Indonesia.

    “Jadi IP itu nggak sembarangan, karena untuk mobil penumpang itu harus melalui banyak tes. Maka selalu kita tekankan IP. Itu yang membedakan (dengan mobil-mobil lokal sebelumnya). Karena banyak sekali mobil lain yang bilangnya mobil lokal, akhirnya mengambil IP luar. Kerja sama dengan merek A merek B merek C. IP itu sendiri bisa 1-2 tahun kerja, harus ada platform, uji bakar, uji tabrak, uji beban, segala macam. Nah di situ tantangannya, banyak yang nggak sabar, mau ngambil jalur pintas, akhirnya menjalin kerja sama dengan (merek) luar,” bilang Muliandy di arena GIIAS 2025 belum lama ini.

    (lua/rgr)

  • Roy Suryo Desak Kapolri dan Presiden Copot Penasihat Polri Aryanto karena Menyebut Rismon Keledai

    Roy Suryo Desak Kapolri dan Presiden Copot Penasihat Polri Aryanto karena Menyebut Rismon Keledai

    GELORA.CO –  Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Aryanto Sutadi, seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai penasihat Kapolri, tengah menuai sorotan tajam publik.

    Aryanto diduga menyebut Dr. Rismon P. sebagai “keledai” dalam sebuah tayangan publik yang disaksikan banyak orang, termasuk rekan Rismon, Roy Suryo.

    Ucapan itu dinilai menghina dan tidak etis, apalagi disampaikan oleh seseorang yang berada dalam posisi strategis.

    “Pernyataannya sangat tidak sopan. Semua orang di studio mendengarnya pada 30 April 2025 lalu. Saya dengar langsung dia menyebut rekan saya dengan sebutan keledai,” ujar Roy Suryo dalam pernyataannya.

    Roy menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan Aryanto, yang selama ini dikenal sebagai tokoh berlatar belakang akademi kepolisian dan sempat disebut-sebut sebagai lulusan terbaik.

    Namun, rekam jejak Aryanto kini dipertanyakan, terutama setelah dugaan ketidakjujurannya dalam pelaporan harta kekayaan (LHKPN) yang menyebabkan dirinya tak lolos uji integritas di KPK.

    “Dia selama ini tampil di media seolah sebagai tokoh intelektual, tapi ucapannya kasar dan cenderung menyerang pribadi. Sungguh tidak layak menjadi penasihat Kapolri,” imbuh Roy.

    Dalam pernyataannya, Roy juga menyinggung keterlibatan tokoh-tokoh tertentu dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

    Ia menilai bahwa berbagai pihak, termasuk pengacara dan simpatisan telah dimobilisasi untuk menyerang balik para peneliti yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, termasuk Dr. Rismon dan Dr. Tifa.

    Roy menyebut gaya politik Jokowi sebagai “nabok nyilih tangan”, alias menyerang menggunakan tangan orang lain untuk tetap terlihat bersih.

    Ia juga menuding bahwa postingan yang viral di media sosial, termasuk unggahan ijazah berwarna yang diduga milik Jokowi, berasal dari lingkaran dalam.

    “Kalau memang asli, tunjukkan saja dengan transparan. Seperti Barack Obama waktu menunjukkan akta kelahirannya,” ujar Roy.

    Lebih lanjut, Roy juga menyoroti kejanggalan dalam data pemilu yang dimiliki oleh KPU.

    Ia menyatakan bahwa berdasarkan putusan hukum yang telah inkrah, KPU diwajibkan membuka data CSV terkait daftar pemilih, namun hingga kini belum diberikan secara lengkap.

    “Ini bukan spekulasi, kami datang langsung ke KPU bersama ahli dari ITB dan perwakilan Yayasan Akuntabilitas. Tapi data yang kami minta tidak diberikan. Ini ada indikasi manipulasi,” ujarnya.

    Roy turut menanggapi hasil survei dari LSI Denny JA yang menyebut mayoritas responden percaya bahwa ijazah Jokowi asli, dengan mayoritas responden berasal dari kelompok lulusan SD atau lebih rendah.

    “Kalau mayoritasnya lulusan SD, berarti memang target manipulasi informasi itu adalah kelompok dengan akses informasi rendah. Ini menyedihkan dan berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.

    Puncaknya, Roy Suryo mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri agar mencopot Aryanto Sutadi dari jabatannya sebagai penasihat Polri.

    Ia menilai pernyataan kasar dan tendensius Aryanto tidak mencerminkan etika pejabat negara.

    “Orang seperti itu tak layak berada dalam lingkaran kekuasaan. Jika dibiarkan, institusi Polri akan kehilangan kepercayaan publik,” tutup Roy.

  • BYD Atto 1 Cocok untuk Pembeli Mobil Pertama? Honda Bilang Begini

    BYD Atto 1 Cocok untuk Pembeli Mobil Pertama? Honda Bilang Begini

    Jakarta –

    BYD Atto 1 mencoba menggoda pembeli mobil pertama di Indonesia dengan harganya yang menarik. Apa kata Honda terkait kemunculan BYD Atto 1?

    Opsi para pembeli mobil pertama kini bertambah dengan kehadiran BYD Atto 1. Kalau diperhatikan dari sisi harga, BYD Atto 1 setara dengan deretan mobil di segmen LCGC (Low Cost Green Car) yang menyasar para pembeli mobil pertama. Tapi Honda punya pandangan lain terkait hal itu. Sales & Marketing and After Sales Director Honda Prospect Motor Yusak Billy justru menyebut, harga BYD Atto 1 itu lebih menarik untuk mereka yang mencari mobil listrik dengan harga ramah kantong.

    Honda Brio Satya. Foto: CNBC / Tri Susilo

    “Tapi belum tentu buat segmen orang yang first time buyer, seperti orang yang mencari LCGC seperti Brio Satya,” ujar Billy dilansir CNN Indonesia.

    Menurutnya, para pembeli mobil pertama itu tak ingin mengambil risiko. Makanya, mobil yang bakal dibeli itu bisa memberikan ketenangan selama memilikinya.

    “First time buyer itu biasanya ingin mencari peace of mind, kayak ketenangan waktu beli, makai, rawat, sampai dijual lagi. Jadi kami rasa memang itu menarik, tapi untuk orang yang cari mobil listrik yang murah,” tambah Billy.

    Senada dengan Honda, Toyota juga santai menanggapi keberadaan BYD Aato 1 yang digadang-gadang bisa menjegal laju penjualan Agya. Menurut Toyota, baik BYD Atto 1 ataupun Agya memiliki konsumennya tersendiri.

    “Agya punya loyalis, jadi masing-masing punya spesifik market,” kata Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Jap Ernando Demily di kesempatan terpisah.

    Di lain pihak, Pengamat Otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Yannes Pasaribu justru punya penilaian lain. Menurutnya, keberadaan BYD Atto 1 ini bisa saja menggerogoti pasar Agya-Brio Satya Cs. Selain harganya kompetitif, biaya perawatan mobil listrik yang lebih murah jadi pertimbangan lainnya.

    “Terutama bagi konsumen gen millenial dan gen Z kota besar atau Tier-1 khususnya Jabodetabek yang mengutamakan biaya operasional rendah, aksesibilitas ke wilayah ganjil-genap, performa yang lebih baik, dan fitur konektivitas modern,” tutur Yannes.

    Tak bisa dipungkiri, saat ini mobil listrik mendapat karpet merah dari pemerintah. Mulai dari pengenaan pajak yang lebih rendah hingga mendapat keistimewaan saat ada ganjil genap, seperti di Jakarta. Tujuannya adalah agar masyarakat mau beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Dengan begitu angka polusi udara harapannya bisa diminimalisir.

    (dry/din)

  • Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Tatacipta Dirgantara mendorong pegawai ITB untuk memiliki rumah subsidi.

    Ara juga meminta Rektor ITB untuk memilih 100 orang pegawainya yang berhak mendapatkan bantuan uang muka rumah subsidi dari dirinya sebagai bentuk penghargaan bagi ITB yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.

    “Kami juga siapkan program dan sosialisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pegawai dan ekosistem di lingkungan ITB. Silakan Pak Rektor pilih 100 orang dari ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi lewat KPR FLPP,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pada kesempatan itu, Ara juga siap memberikan bantuan uang muka kepada 100 orang pegawai ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi.

    “Saya siap membantu untuk paling tidak 100 orang dan uang mukanya dari saya secara pribadi,” katanya.

    Kementerian PKP sangat mengapresiasi ITB yang telah melahirkan banyak alumni yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia dan bergerak di sektor infrastruktur perumahan.

    Untuk itu, Menteri PKP akan memberikan dukungan dengan mendorong para pegawai di lingkungan ITB untuk memiliki rumah subsidi dengan skema KPR FLPP.

    “Kami juga banyak berdiskusi dengan Rektor ITB terkait KUR Perumahan. Kami berharap dengan KUR ini semakin banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Ara.

    Sementara itu, Tatacipta mengaku senang dengan adanya dukungan Kementerian PKP untuk membantu rumah subsidi bagi pegawainya. Menurutnya, masih banyak pegawai yang belum memiliki rumah.

    “Terima kasih atas dukungan Menteri PKP terhadap penyediaan rumah subsidi bagi pegawai kami,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP Properti Bangun Hunian Bebas Narkoba, Begini Konsepnya – Page 3

    PP Properti Bangun Hunian Bebas Narkoba, Begini Konsepnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT PP Properti Tbk (PPRO) berkomitmen menghadirkan hunian berkualitas yang tidak hanya nyaman dan modern, tetapi juga aman serta mendukung gaya hidup sehat bagi para penghuninya.

    Komitmen ini diwujudkan melalui kerjasama strategis antara PPRO dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumedang yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Pengaruh Buruk Narkotika di kawasan Louvin Apartment Jatinangor.

    Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen PPRO untuk menciptakan lingkungan hunian yang bebas dari narkoba dan menjadi tempat tumbuh yang aman bagi generasi muda produktif, khususnya mahasiswa yang berada di kawasan pendidikan Jatinangor.

    “Di tengah dinamika industri properti saat ini, PPRO senantiasa menghadirkan inovasi yang melampaui sekadar fasilitas fisik. Kerjasama dengan BNN ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa Louvin Apartment tidak hanya menjadi hunian modern, tetapi juga ruang aman yang mendukung kehidupan sehat dan produktif bagi generasi masa depan,” ujar VP Corporate Secretary PPRO Afrilia Pratiwi dikutip Jumat (1/8/2025).

    Terletak di jantung kawasan pendidikan Jatinangor dan dikeliling oleh empat kampus ternama di Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN); Louvin Apartment hadir sebagai hunian vertikal ekslusif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa aktif dan progresif.

     

     

  • Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.

    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.

    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.
    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.

    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 

    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 

    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.

    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 

    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.
     
    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
     
    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.
     
    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.

    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.
     
    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.
     
    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 
     
    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 
     
    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.
     
    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 
     
    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)