Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Pengusaha Minta Prabowo Permudah Izin Investasi buat Kejar Target Ekonomi 8%

    Pengusaha Minta Prabowo Permudah Izin Investasi buat Kejar Target Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat sinergi lintas sektor dalam investasi hilirisasi, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kawasan industri. Selain itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan salah satu yang terpenting dalam investasi adalah percepatan dan kemudahan perizinan investasi.

    Langkah strategis ini ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% dalam 5 tahun ke depan serta menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung Kamis 7 Agustus 2025.

    “Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, kami tegaskan komitmen HKI untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama pemerintah, kami yakin target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun dapat tercapai, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai” tegas Ma’ruf, dalam keterangannya dikutip Jumat (8/8/2025).

    Ma’ruf menjelaskan saat ini sangat penting pengembangan kawasan industri yang terintegrasi. Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investor nasional maupun global.

    “Hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan memperkuat kawasan industri, kita akan menarik investasi yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi juga memberikan transfer teknologi dan membuka peluang kerja bagi jutaan anak bangsa,” ungkap Ma’ruf.

    Selain fokus pada investasi hilirisasi, HKI juga menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas utama. HKI akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri untuk menciptakan program pelatihan vokasi dan teknologi terkini.

    “Kami tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga menyiapkan manusia yang akan mengelolanya. SDM unggul adalah fondasi utama. HKI akan mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah agar lahir tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global,” ucap Ma’ruf.

    Dalam pengembangan SDM ini, HKI telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung Kamis 7 Agustus 2025.

    Ma’ruf menekankan, kehadiran Prabowo dalam penandatanganan MoU menjadi penanda dukungan penuh pemerintah terhadap agenda hilirisasi nasional. Penandatangan MoU itu sejalan dengan misi Asta Cita Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi nasional, penguatan inovasi teknologi, dan keberlanjutan sosial.

    Melalui kolaborasi ini, tambah Ma’ruf, HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi.

    Sebagai informasi, Nota kesepahaman ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi strategis antara sektor industri, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi. Fokus utama kerja sama ini di antaranya meliputi:

    1. Penyelarasan Kurikulum Industri dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi

    2. Kolaborasi Riset dan Inovasi untuk mempercepat hilirisasi industri nasional dan menarik investasi.

    3. Peningkatan Daya Saing Investasi melalui penciptaan SDM unggul dan inovatif berdasarkan potensi ekosistem industri dan kawasan industri.

    (ada/kil)

  • Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

    Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik.

    Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025). 

    Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI itu menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai. 

    “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.

    Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif.

    “Kita jangan biasalah, ada mungkin… ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.

    Blok Ambalat merupakan wilayah laut kaya sumber daya yang sejak lama menjadi titik sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut, namun tetap membuka ruang dialog untuk menghindari ketegangan. 

    Sebelumnya, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sepenuhnya berada dalam Laut Sulawesi, sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979.

    Hal ini berarti pemerintah Malaysia tidak mengadopsi istilah Blok Ambalat yang kerap digunakan oleh pemerintah Indonesia.

    Melansir Bernama, Rabu (6/8/2025), dalam pernyataan resminya pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menyebut bahwa keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang mengakui kedaulatan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi negara ini di wilayah perairan tersebut. 

    “Menteri Luar Negeri menekankan bahwa setiap istilah yang digunakan harus tepat dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas kawasan dimaksud,” bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Bernama.

    Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan juga telah memberikan penjelasan mengenai hal ini di Parlemen pada Selasa (5/8/2025).

    Terkait wacana pengembangan bersama dengan Indonesia di wilayah Laut Sulawesi, Wisma Putra menjelaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan apa pun.

    “Belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua negara,” tegas kementerian.

    Malaysia, lanjut pernyataan tersebut, tetap konsisten dalam menjaga kedaulatan serta hak dan kepentingan nasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. 

    “Seluruh proses pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah disepakati,” tambahnya.

    Kementerian Luar Negeri juga memastikan akan terus berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna menjamin bahwa kepentingan Malaysia tetap terlindungi sepenuhnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi terkait sengketa Ambalat di Laut Sulawesi, beberapa waktu lalu 

    Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan konsolidasi ini merupakan tanda persahabatan yang baik antara kedua negara, dalam membahas Ambalat. 

    “Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai,” kata Ibrahim seperti dilansir The Star, dikutip Selasa (5/8/2025).

    Ibrahim menuturkan tetap menjaga setiap jengkal perbatasan di Sabah yang menjadi bagian sengketa blok Ambalat, meski telah melakukan perundingan dengan Indonesia mengenai rencana kerja sama pemanfaatan di Ambalat.

    Baginya, diskusi ini bukan hanya tentang kesepakatan blok Ambalat, tetapi merupakan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Malaysia.

    “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” jelas Ibrahim dikutip Malaymail.

  • Iming-iming Insentif Pendanaan Riset, Keluar Rp1 Miliar Diskon Penghasilan Kena Pajak Rp3 Miliar!

    Iming-iming Insentif Pendanaan Riset, Keluar Rp1 Miliar Diskon Penghasilan Kena Pajak Rp3 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha bisa memperoleh diskon penghasilan kena pajak atau super tax deduction hingga 300% dari setiap rupiah yang dikekuarkan untuk pendanaan riset. Kebijakan ini telah berlangsung lama, namun kurang peminatnya.

    Adapun, super tax deduction adalah insentif pajak berupa pengurangan penghasilan yang dikenakan pajak bagi industri yang menyelenggarakan program di bidang pendidikan vokasi dan teknologi. 

    “Kalau dia [perusahaan atau industri] mengeluarkan Rp1 miliar, mereka bisa men-deduct tiga kali lipatnya untuk pengurangan pajak. Tiga kali lipatnya. Ini kalau dia mengeluarkan Rp1 miliar, bisa men-deduct Rp3 miliar untuk mengenakan pajaknya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Sri Mulyani mengungkap bahwa saat ini sudah ada 30 wajib pajak yang mengajukan ratusan proposal, dengan estimasi pendanaan riset hingga Rp1,46 triliun. 

    “Saat ini sudah ada 30 wajib pajak yang mengajukan 224 proposal, yang estimasinya mencapai Rp 1,46 triliun,” ungkapnya.

    Bendahara Negara lalu berharap para akademisi mengembangkan jiwa kewirausahaannya (entrepreneurship) dalam mencari pendanaan riset. Dia berharap agar para peneliti bisa menggaet industri untuk memanfaatkan insentif fiskal itu. 

    “Ajak-ajak industri terus bilang, ‘Eh kalau kamu penelitian sama saya, kamu ngeluarin Rp1 miliar, you can deduct triple dari pajak anda.’ Itu kan malah untung kan, mestinya ya. Saya berharap itu menjadi ide bapak ibu sekalian,” pungkasnya. 

    Adapun insentif fiskal itu bukan satu-satunya instrumen dari APBN yang digunakan pemerintah untuk mendanai pendidikan. Misalnya, Dana Abadi Pendidikan yang saat ini senilai Rp154,1 triliun. 

    Sri Mulyani menyebut dana itu berpeluang ditambah Rp20 triliun tahun ini sehingga meningkat ke Rp175 triliun. 

    Apa itu Super Tax Deduction?

    Dalam catatan Bisnis, pemberian fasilitas fiskal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 tentang Perubahan PP No.94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

    Dalam pertimbangannya pemerintah menyebutkan setidaknya ada tiga aspek yang diatur melalui ketentuan baru tersebut. Pertama, fasilitas bagi penanaman modal baru di sektor industri padat karya yang belum memperoleh fasilitas fiskal dari pemerintah.

    Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

    Kedua, bagi WP badan dalam negeri yangmenyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

    Adapun yang dimaksud dengan praktik kerja dan pemagangan, seperti yang tertuang dalam penjelasan beleid tersebut adalah praktik kerja atau pemagangan pada tempat usaha WP Badan yang menyediakan fasilitas
    praktik kerja atau pemagangan.

    Peserta praktik kerja atau pemagangan terdiri atas siswa, pendidik, atau tenaga kependidikan disekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, serta peserta latih, instruktur, atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja.

    Selain itu, pihak lain yang masuk dalam pengertian tersebut adalah perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh kementerian ketenagakerjaan.

    Ketiga, WP Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang
    dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang
    dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

    Pemerintah juga menyebutkan bahwa detail mengenai tiga bentuk fasilitas fiskal di atas akan diatur dalam peraturan menteri keuangan atau PMK.

  • Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    Singgung Asal Almamater Jajaran Menteri di ITB, Presiden Prabowo Bertanya Siapa yang Nyusun Kebinet

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung, menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto, mengenalkan menterinya serta almamaternya.

    Dalam pembukaan KSTI 2025 pada Kamis (7/8), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memang turut hadir. Salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo sendiri hadir membuka agenda penting tersebut sekaligus memberikan pidato atau keynote speech di hadapan ribuan peneliti, akademisi, ilmuwan, hingga rektor perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memulai memperkenalkan menterinya di Kabinet Merah Putih dengan terlebih dahulu menyapa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, selalu penyelenggara acara dan penyedia tempat.

    Prabowo kemudian menyapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, Prabowo baru melanjutkan menyapa anak buahnya di Kabinet Merah Putih.

    Di ITB tempat acara KSTI 2025 berlangsung, Prabowo Subianto ternyata cukup menyadari betapa banyaknya alumni ITB yang duduk di jajaran pemerintahannya.

    “Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, belum profesor ya. Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, ITB rupanya. ITB Banyak sekali,” sebut Prabowo merinci.

  • Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

    Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

    Bisnis.com,JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto memilih menggunakan Kereta Cepat Whoosh ketimbang pesawat kepresidenan maupun helikopter dalam kunjungan kerja ke Konvensi Saintek dan Industri yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, perjalanan Presiden menggunakan Whoosh ke Bandung, merupakan bentuk nyata kepercayaan dari pemerintah terhadap moda transportasi cepat dan modern ini.

    “Seluruh rangkaian perjalanan Presiden dan rombongan Menteri bersama Whoosh berlangsung lancar, aman, dan tepat waktu berkat persiapan yang matang, sarana dan prasarana yang andal, standar keamanan dan keselamatan yang tinggi, serta dukungan dari seluruh petugas kami di lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Kehadiran Presiden yang memilih menggunakan perjalanan Whoosh reguler bersama masyarakat umum mendapat sambutan hangat dari penumpang yang merasa bangga dapat berbagi perjalanan bersama Kepala Negara.

    Lebih dari itu, penggunaan transportasi publik oleh Presiden dan para pejabat negara ini juga menjadi contoh konkret bagi masyarakat untuk mulai beralih ke moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, demi mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

    Sejak dioperasikan secara komersial pada Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 10,7 juta penumpang. Saat ini, Whoosh beroperasi dengan 62 jadwal perjalanan setiap harinya, dengan headway tiap 30 menit sekali untuk menghadirkan mobilitas yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Republik Indonesia dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam memilih Whoosh sebagai sarana perjalanan resmi. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan standar pelayanan Whoosh,” tutup Eva.

    Untuk diketahui, pada Rabu (6/8/2025) Presiden berangkat dari Stasiun Halim pukul 20.00 WIB menggunakan KA G1057 dan tiba di Stasiun Tegalluar Summarecon sekitar pukul 20.45 WIB.  Pada perjalanan perdananya Presiden menggunakan Whoosh ini, Presiden menjalani seluruh prosedur keberangkatan sebagaimana penumpang umum dan tetap berbaur bersama masyarakat selama perjalanan dan setibanya di Stasiun Tegalluar Summarecon.

    Keesokan harinya, Kamis, 7 Agustus 2025, Presiden kembali ke Jakarta dari Stasiun Padalarang menggunakan KA G1036, dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 14.52 WIB. Seluruh rangkaian perjalanan Presiden menggunakan Whoosh berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.

    Mengacu berita sebelumnya, perjalanan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung memakan waktu sekitar 45 menit. Selama perjalanan, Prabowo duduk di kelas eksekutif bersama rombongan dan penumpang umum lainnya.  

    Setibanya di Stasiun Tegalluar, suasana hangat langsung terasa. Sejumlah warga menyambut kehadiran Prabowo dengan antusias. Mereka melambaikan tangan, meneriakkan nama Presiden hingga mengajak swafoto. 

    Prabowo pun membalas sambutan hangat itu dengan senyum ramah, melambaikan tangan, dan bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga. Interaksi singkat tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari masyarakat yang hadir di stasiun.

    Tingginya minat masyarakat memilih moda transportasi Whoosh ini pun tercermin dari peningkatan jumlah penumpang dari kereta cepat Jakarta—Bandung. Terbukti pada semester I/2025, jumlah penumpang mencapai 2,94 juta orang atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year on year/YoY). 

    Secara bulanan atau month to month (MtM), jumlah penumpang Whoosh mencapai 555.000 orang pada Juni 2025 atau tumbuh 4,90%. Lonjakan penumpang tersebut terjadi utamanya didorong oleh momentum Idulfitri, libur sekolah, dan Tahun Baru Islam. 

    Sementara secara kumulatif atau sejak Whoosh pertama kali beroperasi pada 2023, kereta cepat ini total sudah membawa 10 juta pelanggan hingga Juni 2025. Jumlah rata-rata pelanggan yang naik Whoosh per harinya mencapai 24.000—25.000 orang/hari.

  • Prabowo ingin HUT RI digelar sederhana, fokus kerja untuk rakyat

    Prabowo ingin HUT RI digelar sederhana, fokus kerja untuk rakyat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo ingin HUT RI digelar sederhana, fokus kerja untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025 digelar secara sederhana dan lebih memfokuskan kerja untuk rakyat.

    Pernyataan Presiden tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait kepala negara yang akan diundang dalam Peringatan HUT Ke-80 RI yang dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Kita relatif sederhana dululah, kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat,” kata Presiden saat ditemui usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis.

    Rangkaian acara yang digelar khusus pada 17 Agustus 2025 diawali dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi hari.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat di halaman tengah Istana Kepresidenan RI pada siang hari, dan Pesta Rakyat di Monumen Nasional dari pagi sampai dengan malam hari.

    Pada malam hari, ada pesta kembang api di Monas, dan juga Karnaval Kemerdekaan yang diikuti oleh seluruh instansi kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, dan BUMD.

    Presiden Prabowo Subianto juga siap melepas iring-iringan pawai yang diadakan dalam acara Karnaval Kemerdekaan.

    Dalam acara itu, para peserta pawai akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing instansinya, dan berkeliling dari Monas, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, kemudian memutar di Simpang Semanggi, dan kembali ke Monas.

    Sumber : Antara

  • Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

    Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan secara sederhana.

    Hal ini disampaikannya usai memberikan pengarahan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Saat ditanya soal daftar kepala negara atau tamu asing yang telah menyatakan akan hadir dalam upacara tersebut, Presiden menjawab bahwa fokus pemerintah saat ini masih tertuju pada penyelesaian pekerjaan domestik.

    “Kita relatif sederhana dulu lah, kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat,” ujar Prabowo.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Pemerintah secara resmi membuka rangkaian agenda Bulan HUT ke-80 RI dengan menggelar acara Doa Kebangsaan yang akan diselenggarakan di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada malam ini, Jumat (1/8/2025).

    “Tahun ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri bangsa dan para pahlawan,” ujar Juri.

    Acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama lintas keyakinan sebagai bentuk perwujudan semangat toleransi dan keberagaman bangsa.

    “Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.

    Selain Doa Kebangsaan, Juri juga menjabarkan rangkaian agenda kenegaraan lainnya sepanjang Agustus 2025, antara lain pengukuhan Paskibraka akan digelar beberapa hari sebelum peringatan detik-detik Proklamasi.

    Lalu, dia melanjutkan akan ada agenda penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 di Istana Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI di DPR yang akan berlangsung pada 15 Agustus 2025.

    Selanjutnya, akan ada ziarah Nasional dan Renungan Suci, dilaksanakan pada 16 Agustus 2025 dini hari di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan secara serentak di seluruh daerah.

    Upacara Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus 2025, dengan rangkaian kirab bendera Merah Putih dan teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana dan dikawal pasukan berkuda.

    Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara, baik dalam pengibaran maupun penurunan bendera.

    “Presiden memberikan arahan agar seluruh rangkaian upacara digelar dengan khidmat namun juga penuh sukacita dan riang gembira. Semua harus berdampak langsung dan mengikutsertakan masyarakat seluas-luasnya. Karena ini bukan hanya seremoni negara, melainkan perayaan bersama seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Juri.

  • Gelar Sesi Tertutup di Konvensi Sains dan Teknologi, Prabowo: Agar Jangan Dipelintir

    Gelar Sesi Tertutup di Konvensi Sains dan Teknologi, Prabowo: Agar Jangan Dipelintir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik digelarnya sesi pengarahan secara tertutup dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Kepala Negara menyatakan bahwa format tertutup dipilih untuk memberikan ruang diskusi yang lebih bebas tanpa risiko disalahartikan atau dipelintir.

    “Biar lebih bebas, agar jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu, sains, teknologi,” ujar Prabowo usai memberikan pengarahan.

    Sebelumnya, Prabowo meminta wartawan untuk meninggalkan ruangan usai sambutan pembuka dalam KSTI 2025. Permintaan ini dilakukan orang nomor satu di Indonesia itu sesuai agenda pengarahan tertutup yang diagendakan setelah sesi pengantar Presiden.

    “Rekan-rekan pers media yang turut hadir. Di sini ada catatan: wartawan akan meninggalkan ruangan setelah Bapak menyapa daftar hadir menteri dan setingkat menteri yang hadir,” ujar Prabowo di tengah sambutannya yang disambut gelak tawa hadirin.

    Sebelum memasuki sesi tertutup, Presiden Ke-8 RI itu memberikan sambutan formal yang diselingi dengan sapaan satu per satu kepada tamu-tamu penting yang hadir, termasuk jajaran menteri, pimpinan lembaga, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah.

    “Ini budaya kita. Jauh-jauh datang tidak disapa, kan tidak enak,” kata Prabowo.

    Kepala negara pun menyebutkan satu per satu nama menteri dan pejabat yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.

    Agenda KSTI 2025 yang diselenggarakan di ITB menjadi salah satu forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, peneliti, hingga pemerintah dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

    Prabowo dijadwalkan menyampaikan pengarahan strategis dalam sesi tertutup bersama para pemangku kepentingan terpilih.

  • Gaji Guru dan Dosen Rendah, Sri Mulyani: Semuanya Harus Negara yang Tanggung? – Page 3

    Gaji Guru dan Dosen Rendah, Sri Mulyani: Semuanya Harus Negara yang Tanggung? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti, terkait rendahnya gaji guru dan dosen. Hal itu disampaikan dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, Kamis (7/8/2025).

    Bendahara negara ini mengungkapkan rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik adalah tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.

    “Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya.

    Pertanyaan pun muncul, kata Sri Mulyani apakah negara harus menanggung seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen, atau adakah ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan. Kendati begitu, Sri Mulyani tak merinci bentuk partisipasi masyarakat yang ia maksud. 

    “Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ujarnya.

    Anggaran Pendidikan Tahun 2025

    Menkeu menyampaikan pada 2025 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun atau sejumlah 20 persen dari total belanja negara. 

    Dana tersebut tersebar dalam berbagai program, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta pelajar, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri.

    Selain itu, anggaran juga dialokasi untuk beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi untuk 666,9 ribu guru, pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 22 ribu sekolah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

     

     

  • Soal Ambalat, Prabowo inginkan penyelesaian damai dari dua pihak

    Soal Ambalat, Prabowo inginkan penyelesaian damai dari dua pihak

    Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik

    Bandung (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan penyelesaian yang damai melalui iktikad yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait soal penyebutan istilah Laut Sulawesi di wilayah Ambalat.

    Pernyataan Presiden itu berkaitan dengan penyebutan wilayah maritim di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”, sebagai istilah yang digunakan oleh Indonesia.

    “Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” kata Presiden Prabowo saat ditemui setelah menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa pada intinya Pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian yang baik terkait penyebutan istilah “Laut Sulawesi” yang dinyatakan oleh Pemerintah Malaysia.

    Seperti diberitakan, Pemerintah Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”, layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.

    “Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato’ Seri Mohamad Hasan.

    Menlu Malaysia menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait.

    Selain itu, Menlu menyatakan Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya.

    Hal tersebut, menurutnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” kata Menlu Malaysia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.