Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Kepala BPOM Temui Mendiktisains, Bicarakan Rencana Buka PoltekPOM

    Kepala BPOM Temui Mendiktisains, Bicarakan Rencana Buka PoltekPOM

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Dr Ir Brian Yuliarto, Ph.D, mengenai rencana mendirikan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM). Pertemuan tersebut digelar di Kampus Center Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (16/8/2025).

    Prof Ikrar mengatakan PoltekPOM dirancang sebagai lembaga pendidikan vokasi di bidang pengawasan obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan.

    Kehadiran politeknik ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, berintegritas, dan siap menjaga kesehatan masyarakat.

    “Saya percaya, pengawasan obat dan makanan adalah soal nyawa manusia dan masa depan bangsa,” ucapnya, dikutip dari Instagram pribadinya @taruna_ikrar, Minggu (17/8/2025).

    Lebih lanjut, Prof Ikrar menyebut PoltekPOM bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi kesehatan bangsa.

    “Karena itu, SDM yang lahir dari PoltekPOM akan menjadi garda terdepan-menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia, memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan menyehatkan,” lanjutnya.

    (suc/suc)

  • Dedi Mulyadi Tantang ITB Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan

    Dedi Mulyadi Tantang ITB Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak civitas academica untuk berpartisipasi menangani masalah sampah. Inovasi dari kampus dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan sampah di Jabar.

    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) menantang kampus untuk memberikan inovasi dalam bidang persampahan, salah satunya kepada Institut Teknologi Bandung (ITB). KDM meminta ITB mengolah sampah menjadi energi terbarukan.

    “Saya tantang ITB bikin sistem pengelolaan energi dari sampah di kelurahan sekitar kampus. Biayanya akan kami tanggung,” ucap KDM, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    Hal tersebut disampaikan KDM di acara Indonesia Green Connect 2025 di Aula Timur Kampus ITB, Kamis (7/8). Dalam acara itu, KDM mencontohkan daerah tempat tinggalnya telah berhasil mengolah sampah.

    Kotoran hewan diolah menjadi biogas sehingga tak ada lagi warga yang menggunakan liquefied petroleum gas (LPG). Selain ITB, ajakan serupa diserukan kepada perguruan tinggi swasta.

    Sekda Jabar, Herman Suryatman menuturkan sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk dalam memecahkan masalah sampah. Oleh karena itu, perguruan tinggi swasta diharapkan berperan aktif membantu pemerintah mengatasi masalah sampah, salah satu caranya melalui kuliah kerja nyata (KKN).

    “Dalam perspektif budaya Sunda, kita hanya akan maju apabila ada kolaborasi, sinergi antarkomponen,” ujar Herman dalam Musyawarah Nasional Ke-VII Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Kampus Unikom, Bandung, Sabtu (2/8).

    Herman menuturkan setiap hari volume sampah di Jabar mencapai 29.000 ton. Pemprov Jabar saat ini mengupayakan pengolahan sampah dari hulu ke hilir.

    (prf/ega)

  • Ada Gerhana Bulan Total September Nanti, Seluruh Indonesia Kelihatan

    Ada Gerhana Bulan Total September Nanti, Seluruh Indonesia Kelihatan

    Jakarta –

    Gerhana Bulan Total atau Blood Moon akan menghiasi langit malam pada September mendatang. Hal ini disampaikan oleh Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung.

    “Pada 7-8 September 2025, langit Indonesia akan menyuguhkan pemandangan langka: Gerhana Bulan Total, atau yang sering disebut Blood Moon. Fenomena ini terjadi ketika Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan, membuat cahaya Matahari terhalang dan hanya menyisakan sinar merah yang memberi warna dramatis pada Bulan,” jelas Bosscha.

    Untuk menikmatinya, detikers hanya perlu memastikan lokasi pengamatan memiliki langit cerah dengan polusi cahaya yang minim. Setelah fenomena ini, Gerhana Bulan Total baru akan terjadi di Indonesia pada 2033 mendatang.

    [Gambas:Twitter]

    Fenomena gerhana ini dapat dinikmati dengan mata telanjang dari seluruh Indonesia. Itu artinya, tidak perlu peralatan khusus untuk menangkap pemandangan ini. Bosscha pun mengajak untuk mengabadikan momen ini dan menggunakan hashtag #BloodMoon2025 di Instagram.

    Dijabarkan dari akun Instagram-nya @bosschaobservatory, saat Matahari, Bumi dan Bulan bersatu dalam garis lurus, maka Gerhana Bulan Total akan terjadi. Jika ketiga benda tersebut segaris, sehingga Bulan sebagian tertutup oleh umbra Bumi, yang terjadi adalah Gerhana Bulan Parsial.

    “Di sisi lain, jika hanya bagian terluar dari bayangan Bumi yang menutupi Bulan, maka akan terjadi Gerhana Bulan Penumbra. Kesegarisan ini menjadikan gerhana bulan pasti akan terjadi pada fase purnama sementara karena kemiringan orbit bulan terhadap Bumi, tidak setiap purnama akan terjadi gerhana bulan,” terang Bosscha.

    Pada saat gerhana bulan, cahaya matahari terhalang oleh Bumi. Yang tersisa hanyalah cahaya merah yang melewati atmosfer, yang membuat Bulan tampak merah darah.

    Fenomena Gerhana Bulan ini akan dimulai pada 7 September pukul 22.28 WIB dan berakhir pada 8 September pukul 03.55 WIB. Berikut rincian waktu fenomena ini:

    22.28 WIB: Mulai penumbra23.35 WIB: Mulai sebagian01.11 WIB: Totalitas dimulai02.33 WIB: Totalitas berakhir03.39 WIB: Fase sebagian berakhir03.55 WIB: Selesai penumbra.

    (ask/afr)

  • XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

    XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) meminta pemerintah bersikap adil dalam mengatur hubungan antara operator telekomunikasi nasional dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global. 

    Layanan OTT seperti WhatsApp gencar memperluas bisnis di Indonesia namun dinilai oleh sejumlah kalangan belum memberikan kontribusi optimal terhadap industri dan perekonomian nasional.

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, mengatakan saat ini OTT global sangat dominan, termasuk di Indonesia, dan keberadaannya wajar dalam persaingan terbuka.

    “OTT global harus diakui saat ini sangat dominan, termasuk yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kompetisi yang terbuka seperti saat ini wajar saja,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

    Namun, dia menekankan pentingnya agar layanan tersebut memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air, termasuk pelaku industri telekomunikasi. 

    XLSMART berharap pemerintah bisa memberikan keadilan kepada operator yang sudah membangun jaringan untuk akses internet. 

    “Misalnya dengan membuat regulasi yang bisa memberikan keadilan secara bisnis kepada operator pemilik jaringan internet dengan tetap mengedepankan kepentingan pelanggan,” kata Henry. 

    Pelajar mengakses layanan internet

    Sebelumnya, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai WhatsApp telah menjadi platform komunikasi dominan di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna. 

    Menurutnya, pendapatan signifikan platform ini diperoleh melalui WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan industri digital nasional masih minim.

    “Di lain sisi, kontribusi WhatsApp pada pembangunan industri digital Indonesia masih minim,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (12/8/2024).

    Dia menyarankan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WhatsApp dan platform asing lain yang memiliki pengguna atau omzet signifikan di Indonesia. 

    Agung menambahkan Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh, bukan sekadar kantor perwakilan di Indonesia, agar tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional. 

    Dia menilai, dengan jumlah pengguna yang besar, pemerintah bisa mendorong WhatsApp untuk ikut serta dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Karena WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator jaringan, maka sewajarnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan WhatsApp untuk bersinergi dalam bisnisnya dengan industri ini. Hal ini akan menguntungkan semua pihak. Industri, pemerintah, dan pelanggan,” tutur Agung.

    Senada, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan OTT global. Menurutnya, UMKM di Indonesia wajib membayar pajak, sementara platform asing bisa meraup keuntungan besar tanpa kewajiban serupa.

    “Nah itu. Kita ini jadi bangsa yang aneh. UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan dan OTT lain dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa dikenakan kewajiban apapun,” kata Heru.

    Heru mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah ini, tetapi pemerintah kerap berdalih menunggu aturan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    WhatsApp Business memperluas fitur bisnisnya di Indonesia yang diluncurkan dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga pada, Selasa (12/8/2025). 

    Wacana pembatasan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call juga sempat mencuat dalam forum diskusi publik pada 16 Juli 2025. 

    Menkomdigi Meutya Hafid

    Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” kata Meutya.

    Dia menjelaskan Komdigi memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), mengenai penataan ekosistem digital.

    Salah satu poin yang disorot adalah hubungan antara penyedia layanan OTT dan operator jaringan. Namun, Meutya menekankan masukan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan, serta tidak menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

    “Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tuturnya. 

  • Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional

    Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi meyakini keberadaan dana abadi akan membuat industri kecerdasan buatan (AI) Indonesia makin kompetitif. Tantangannya adalah ketersediaan infrastruktur. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai perkembangan platform aplikasi, termasuk AI, kini berlangsung sangat cepat. Mulai dari tahap spesifikasi hingga penggelaran, prosesnya dapat dilakukan hanya dalam hitungan hari atau bulan.

    “Yang memerlukan waktu relatif lama adalah pengadaan infrastruktur,” kata Agung kepada Bisnis pada, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Agung, sebelum infrastruktur milik sendiri selesai dibangun, solusi yang umum dilakukan adalah menyewa terlebih dahulu. 

    Dia mencatat saat ini sudah banyak produk AI buatan anak bangsa, dan keberadaan Sovereign AI Fund akan semakin memacu semangat para pengembang.

    “Produktivitas meningkat, jenis layanan semakin beragam, dan mutu menjadi lebih baik. Pengelolaan dananya harus transparan dan akuntabel,” katanya.

    Dia menyarankan program ini dapat dimulai dari sektor-sektor kritikal seperti keuangan/perbankan dan kesehatan, yang memiliki kebutuhan jelas dan dukungan dana besar.

     “Pihak swasta di sektor ini bisa diajak segera,” kata Agung.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan langkah pembentukan Sovereign AI Fund ini mengikuti tren regional, seperti yang dilakukan Malaysia yang berhasil menarik investasi miliaran dolar dari raksasa teknologi global untuk membangun infrastruktur cloud dan AI.

    Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, juga tengah bersiap meluncurkan peta jalan (roadmap) nasional AI pertamanya guna menarik investor asing dan bersaing di panggung global, khususnya di sektor AI dan chip.

    Meski belum ada rincian nilai target dana, pemerintah memperkirakan pembentukan dana AI nasional bisa dimulai pada 2027–2029, dengan skema pembiayaan campuran publik–swasta. Strategi ini juga merekomendasikan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI.

    Danantara Indonesia belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Reuters terkait hal ini.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah membuka konsultasi publik untuk penyusunan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Buku Putih tersebut disusun untuk mempercepat pengembangan AI yang inklusif, berkelanjutan, aman, dan bertanggung jawab. Dokumen ini merupakan keluaran Gugus Tugas Peta Jalan AI Indonesia yang beranggotakan 443 orang dari unsur pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media.

  • Tanpa Stimulus, RI Disebut Cuma Jadi Pasar Motor Listrik Impor

    Tanpa Stimulus, RI Disebut Cuma Jadi Pasar Motor Listrik Impor

    Jakarta –

    Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai rencana pemberlakuan kembali stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik akan menjadi pendorong penting transisi energi di sektor transportasi.

    “Insentif jelas akan mendorong masyarakat kelas menengah ke bawah untuk beralih dari sepeda motor berbahan bakar fosil ke teknologi listrik. Hal itu bisa mempercepat program transisi energi Indonesia di sektor transportasi,” ujar Yannes di Jakarta Rabu (13/8/2025).

    Menurutnya, kebijakan insentif tersebut bisa menjadi katalis transformasi sistemik, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan industri hijau, hingga pembentukan fondasi ekonomi rendah karbon di masa depan.

    Ia menekankan, insentif sangat penting untuk mengatasi hambatan harga awal yang selama ini menjadi kendala utama adopsi kendaraan listrik roda dua. “Kebijakan ini berpotensi memberi manfaat ekonomi jangka panjang yang signifikan,” katanya.

    Yannes mengungkapkan, penjualan motor listrik di Indonesia sepanjang 2025 mengalami perlambatan tajam akibat ketidakpastian kebijakan insentif. “Kalau tidak salah, penurunannya sampai 70-80%,” ungkapnya.

    Dengan adanya stimulus, ia meyakini harga motor listrik akan menjadi lebih terjangkau sehingga mendorong kenaikan penjualan. Hal ini dinilai akan memperkuat industri dalam negeri dan sektor komponen pendukung, sekaligus meningkatkan daya saing industri otomotif nasional.

    “Segmentasi pasar terbesarnya adalah kelompok masyarakat lower income class yang sangat sensitif terhadap harga beli awal. Stimulus dapat menjawab hal itu dan membangun kembali kepercayaan konsumen,” kata Yannes.

    Ia juga menyoroti dampak ketidakpastian insentif terhadap pelaku industri lokal. Beberapa startup kendaraan listrik diketahui sudah menutup usahanya, sementara yang lain mulai melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai.

    “Padahal, startup seperti mereka itu yang bisa menjadi motor pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Kalau tidak didukung, kita hanya akan menjadi pasar produk impor,” ujarnya.

    Yannes menambahkan, karakter transportasi Indonesia yang masih didominasi sepeda motor membuat transisi ke kendaraan listrik menjadi langkah strategis. “Dengan stimulus yang tepat, kita tidak hanya mengatasi polusi udara, tapi juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat posisi Indonesia di industri kendaraan listrik global,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Dua Motor Konsep Listrik Honda Tebar Pesona di IIMS 2025

    (rrd/rrd)

  • Rekam Jejak Bobby Rasyidin, Bos Baru KAI

    Rekam Jejak Bobby Rasyidin, Bos Baru KAI

    Jakarta –

    Bobby Rasyidin resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Bobby menggantikan posisi Didiek Hartantyo yang telah menjabat selama 5 tahun lamanya di perusahaan pelat merah perkeretaapian tersebut.

    Pengangkatan Bobby dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

    Sosok Bobby bukan wajah baru di BUMN. Dia sebelumnya dikenal sebagai bos BUMN industri pertahanan. Dia menjabat sebagai Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) dari tahun 2021 hingga 2025.

    Dilansir dari laman resmi LEN, Bobby merupakan jebolan Teknik Telekomunikasi di ITB tahun 1996. Dia melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan gelar MBA di UNSW Sydney pada tahun 2000, dan gelar Master of Psychology Management di Naperville pada 1999.

    Kariernya mulai menanjak ketika memimpin PT Alcatel Lucent Indonesia pada rentang waktu 2012 hingga 2015. Dalam usia 38 tahun, dia merupakan profesional muda asal Indonesia pertama yang dipercaya menduduki posisi puncak di salah satu vendor jaringan dan solusi telekomunikasi terbesar dunia asal Prancis tersebut.

    Bobby juga sempat menjabat Direktur Utama PT Teknologi Riset Global Investama pada 2016. Kemudian Bobby juga pernah menjadi Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk sejak Juni 2020.

    Sebelumnya dia menjadi Komisaris Utama PT Akses Prima Indonesia 2016 hingga 2021, Komisaris Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia 2016 hingga 2019,Komisaris Utama PT Indonesian Cloud 2019 hingga 2021.

    Lihat juga Video: Bobby Rasyidin Wujudkan RI Mandiri Industri Pertahanan Lewat DEFEND ID

    (acd/acd)

  • Mobil Murah China Banjiri Indonesia, Mobil Jepang Bakal Tergusur?

    Mobil Murah China Banjiri Indonesia, Mobil Jepang Bakal Tergusur?

    Jakarta –

    Mobil China dengan harga murah mulai membanjiri Indonesia. Akankah keberadaannya bikin mobil Jepang yang sudah puluhan tahun eksis bakal tergusur?

    Mobil listrik kian menjamur. Di Indonesia, makin banyak model baru bermunculan, khususnya pabrikan mobil listrik. Lebih menariknya lagi, pabrikan China itu membanderol harga mobilnya sangat kompetitif. Terbaru, ada BYD yang menjual hatchback listrik Atto 1 dengan banderol di bawah NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Soalnya, harga mobil baru biasanya dibanderol di atas NJKB.

    Tak heran saat harganya diumumkan, publik dibikin terkejut. Mobil itu ditawarkan dengan harga mulai Rp 190 jutaan. Secara tidak langsung dengan harga segitu, BYD Atto 1 menantang deretan mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC) yang punya harga tak jauh berbeda.

    Sebenarnya tak hanya segmen LCGC yang digempur mobil-mobil listrik China. Beberapa segmen lain juga sudah dijejali mobil listrik China. Akankah keberadaan mobil listrik China yang kian masif itu bakal menggusur mobil Jepang yang mayoritas masih mengandalkan mesin konvensional?

    Pengamat otomotif sekaligus Akademisi dari Institut Teknologi Bandung Yannes Pasaribu mengungkap, keberadaan mobil listrik China itu tak serta merta menggantikan mobil Jepang yang sudah lebih lama eksis di dalam negeri. Namun menurut Yannes, bila pabrikan Jepang tak segera beralih ke teknologi yang lebih ‘hijau’ tak menutup kemungkinan pasarnya digerogoti mobil China.

    “Tergantikan sih tidak ya, yang pasti pasarnya secara perlahan akan tergerus terus jika para prinsipal tua dari Jepang tetap ngotot untuk memakai strategi lamanya,” terang Yannes saat dihubungi detikOto belum lama ini.

    Yannes berpendapat, prinsipal Jepang itu banyak yang menilai mobil low cost sebagai mobil dengan kualitas seadanya. Namun sebaliknya China justru menghadirkan mobil dengan harga serupa yang dijejali beragam teknologi lebih canggih.

    Ini membuat masyarakat justru akan lebih mencari mobil dengan teknologi terdepan. Terlebih bakal ada peralihan kelompok pembeli mobil yang kian melek akan teknologi dan ramah lingkungan.

    “Di era pasar middle income class generasi muda yang semakin kritis terhadap value for money melampaui loyalitas buta terhadap brand,” lanjut Yannes.

    (dry/din)

  • Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

    Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah pengamat telekomunikasi menyoroti langkah WhatsApp yang kian agresif memperluas layanan bisnis di Indonesia, namun belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai WhatsApp telah menjadi platform komunikasi dominan di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna. 

    Pendapatan signifikan WhatsApp, menurutnya, diperoleh melalui layanan WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data ekosistem Meta.

    Diketahui, induk Whatsapp, Meta, membukukan pendapatan sebesar US$164,50 juta pada 2024 meningkat 22% dibandingkan dengan 2023.

    “Di lain sisi, kontribusi WhatsApp pada pembangunan industri digital Indonesia masih minim. Pemerintah [Komdigi] dapat menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WA [dan platform asing lain] dengan pengguna atau omzet signifikan di Indonesia,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (12/8/2024).

    Agung menambahkan, pemerintah bersama Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh, bukan sekadar kantor perwakilan di Indonesia, agar tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional. 

    Dia menilai, dengan jumlah pengguna yang besar, pemerintah bisa mendorong WhatsApp untuk ikut serta dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan UMKM.

    “Karena WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator jaringan, maka sewajarnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan WhatsApp untuk bersinergi dalam bisnisnya dengan industri ini. Hal ini akan menguntungkan semua pihak. Industri, pemerintah, dan pelanggan,” tutur Agung.

    Country Director, Indonesia, Meta, Pieter Lydian dalam acara WhatsApp Business Summit ketiga yang digelar di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Whatsapp memperkenal fitur baru kepada sejumlah pelanggan korporasi

    Senada, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengkritik ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global.

    “Nah itu. Kita ini jadi bangsa yang aneh. UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan dan OTT lain dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa dikenakan kewajiban apapun,” kata Heru kepada Bisnis.

    Heru mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan ini, namun kerap dijawab pemerintah dengan alasan menunggu ketentuan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

    “Itu sudah beberapa tahun lalu. Padahal kan saat itu saja kita bukan anggota OECD. Sehingga, rakyat curiga, ada apa di belakang bebasnya kewajiban OTT dari kewajiban yang diharuskan dijalankan perusahaan Indonesia,” tambahnya.

    Di sisi lain, WhatsApp baru saja memperkenalkan serangkaian pembaruan fitur untuk memperkuat posisi mereka di pasar Indonesia. 

    Dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga di Jakarta pada Selasa (12/8/2025), Country Director Indonesia Meta, Pieter Lydian, mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar terdepan secara global dalam komunikasi bisnis melalui pesan.

    Sejumlah brand seperti Paragon, Hyundai, dan Danone telah memanfaatkan Iklan di Status, sementara kreator seperti Tiara Andini dan Jerome Polin telah menggunakan fitur Langganan Saluran. WhatsApp juga memungkinkan penggunaan aplikasi WhatsApp Business gratis dan WhatsApp Business Platform secara bersamaan tanpa mengganti nomor, seperti yang dilakukan jaringan klinik kecantikan Lavalen.

    Menurutnya, sebanyak 88% masyarakat Indonesia mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggunya.

    WhatsApp kini menghadirkan peningkatan fitur panggilan suara dan video untuk WhatsApp Business Platform, integrasi pengelolaan iklan lintas platform melalui Advantage+ berbasis AI, serta pembaruan pada tab Pembaruan yang kini digunakan 1,5 miliar orang per hari.

    Sebelumnya, muncul wacana pembatasan layanan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call, yang ramai diperbincangkan usai forum diskusi publik pada 16 Juli 2025. 

    Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call,” kata Meutya. 

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika isu ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meutya memastikan saat ini Komdigi fokus pada agenda prioritas nasional seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.

  • Harga Mobil Listrik Makin Murah, Mobil BBM Bisa Menyusut

    Harga Mobil Listrik Makin Murah, Mobil BBM Bisa Menyusut

    Jakarta –

    Harga mobil listrik kian murah. Bahkan sudah setara dengan mobil-mobil bermesin konvensional. Ini membuat penjualan mobil bermesin konvensional bisa menyusut.

    Makin banyak mobil listrik menjejali pasar otomotif Tanah Air. Lebih lagi, makin ke sini harganya juga kian kompetitif dan bertarung dengan mobil bermesin konvensional alias Internal Combustion Engine (ICE). Contohnya kalau kamu punya duit di bawah Rp 200 juta, untuk mobil konvensional maka opsinya ada seluruh mobil LCGC. Namun kalau mencari mobil listrik, pilihannya ada Wuling Air ev, Seres E1, atau BYD Atto 1.

    Di segmen MPV harga Rp 300-400 jutaan juga ada persaingan harga antara listrik dan mobil konvensional. Contohnya mobil seperti BYD M6 ataupun AION Y Plus berupaya merebut hati para pencinta Avanza, Veloz, Xpander dkk. Kompetitifnya harga mobil listrik ini tak lepas dari karpet merah yang diberikan pemerintah terhadap mobil tanpa asap itu.

    Komponen pajaknya jauh lebih murah, mobil listrik hanya dikenakan PPN sebesar dua persen untuk model yang sudah dirakit secara lokal. Sedangkan bila statusnya CBU, tetap dikenakan PPN 12 persen bea masuk dan PPnBM-nya nol persen. Sebagai perbandingan, mobil bermesin konvensional sekelas LCGC itu dikenakan PPnBM sebesar tiga persen dan PPN 12 persen. Kian murahnya harga mobil listrik ini berpotensi membuat pergeseran di industri otomotif Indonesia.

    “Pasar akan terpisah secara bertahap. Jika harga BEV sudah setara dengan ICE, segmen generasi muda yang berada di kota besar secara bertahap cenderung akan bergeser ke BEV, sedangkan mereka yang berada di kota-kota kecil dan luar kota akan tetap lebih tertarik ke ICE dan ICE hybrid (HEV),” terang pengamat otomotif sekaligus Akademisi Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi detikOto belum lama ini.

    Fenomena ini kata Yannes bisa terjadi 10 tahun dari sekarang. Ini juga beriringan dengan adanya pergantian pembeli yang cenderung memilih mobil berteknologi hijau.

    “Terjadi pergantian kelompok buyers mobil dari gen baby boomer (karena menua) yang hidup di era fossil fuel ke gen millenial Dan gen Z yang semakin aware terhadap value keluarga inti, semakin aware terhadap green technology. Di era itulah mobil ICE konvensional akan menyusut,” tambah Yannes.

    (dry/din)