Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Babak Baru Internet RI Capai 100 Mbps Pakai Frekuensi 1,4 GHz

    Babak Baru Internet RI Capai 100 Mbps Pakai Frekuensi 1,4 GHz

    Jakarta –

    Koneksi internet Indonesia akan memasuki babak baru setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka lelang frekuensi 1,4 GHz. Spektrum tersebut digadang-gadang akan bikin internet ngebut sampai 100 Mbps dan harganya terjangkau.

    Komdigi akan meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) dan juga penggelaran serat optik secara nasional. Di saat bersamaan, frekuensi 1,4 GHz bisa membuat harga layanan internet tetap lebih terjangkau dari sebelumnya.

    Pita frekuensi yang menjadi objek seleksi meliputi rentang1432 MHz hingga 1512 MHz, dengan total lebar pita80 MHz. Frekuensi ini direncanakan akan digunakan untuk penyelenggaraan layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access/BWA) yang sebelumnya sempat eksis namun mati di tengah perjalanan seiring berkembangnya layanan 4G saat itu.

    Komdigi menyebutkan frekuensi 1,4 GHz diharapkan dapat menyediakan layanan internet cepat dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbpsdengan harga terjangkau bagi masyarakat luas.

    “Makanya sering disebut voorijder kan. Program ini voorijder bagaimana menarik FO (fiber optik) ini sampai ke titik akhir BTS (base transceiver station) baru ke rumah-rumah untuk menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Ini untuk fixed broadband, bukan seluler,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto (4/8/2025).

    Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional. Lelang frekuensi 1,4 GHz ini akan terbagi ke dalam 15 zona di tiga regional.

    Disorot Pakar Telekomunikasi

    Pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo sempat memberikan catatan penting kepada Komdigi yang waktu itu sedang uji publik terkait lelang frekuensi 1,4 GHz.

    Agar objektif pemerintah dapat tercapai, mantan komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia periode 2018 – 2022 ini memberikan beberapa catatan penting kepada Komdigi. Dalam lelang itu, Agung mengingatkan tentang konsolidasi industri telekomunikasi di Indonesia, di mana Komdigi telah mendorong terjadinya konsolidasi operator selular.

    Sebab frekuensi 1,4 GHz akan dipergunakan untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband, sehingga Agung mengharapkan Komdigi dapat menentukan harga izin pita frekuensi radio (IPFR) yang affordable bagi industri.

    Disampaikan Dosen Sekolah Teknik dan Informatika (STEI) ITB ini, kalau harga IPFR terlalu tinggi seperti selular, maka objektif pemerintah untuk menyediakan internet murah fixed broadband tak akan tercapai.

    “Dari draft RPM ini Komdigi akan menggunakan frekuensi 1,4 GHz untuk penetrasi fixed broadband dan akan membagi wilayah layanan berdasarkan regional. Karena karakteristiknya beda dengan selular, maka harga IPFR harus terjangkau, sehingga BHP frekuensinya tidak bisa disamakan dengan selular,”papar Agung.

    Prinsip dasar frekuensi adalah sumberdaya terbatas yang dimiliki negara. Sumberdaya tersebut harus optimal dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Karena pengalaman tersebut Agung berharap Komdigi dapat melakukan lelang frekuensi secara nasional untuk frekuensi 1,4 GHz.

    “Agar terjadi persaingan usaha yang sehat, Komdigi dapat menetapkan 2 pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz secara nasional. Dengan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz memang tidak optimal untuk satu operator menyelenggarakan 5G,” kata Agung.

    7 Perusahaan Berebut

    Seiring telah dilakukannya pengambilan akun e-auction pekan lalu, kini telah diketahui ada tujuh perusahaan telekomunikasi yang akan berebut blok kosong di lelang frekuensi 1,4 GHz.

    Tiga operator seluler, yakni Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart turut meramaikan memperebutkan frekuensi 1,4 GHz. Begitu pula nama Telkom yang notabene induk perusahaan Telkomsel, ikut serta.

    Lalu, ada Telemedia Komunikasi Pratama merupakan anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge/WIFI). PT Netciti Persada yang menyediakan jaringan fiber to the home (FTTH) juga menyatakan minat terhadap ekosistem anyar ini.

    Sedangkan, PT Eka Mas Republik adalah perusahaan yang dikenal dengan merek MyRepublic, penyedia layanan internet fiber dan TV berlangganan yang bagian dari Sinar Mas Group.

    (agt/fyk)

  • Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut guru sebagai beban negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

    “Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

    Menurut Deni, video itu merupakan hasil deepfake sekaligus potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Lantas apa itu deepfake?

    Apa Itu Deepfake?

    Deepfake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI).

    Deepfake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

    Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, namun sebenarnya artifisial. Ternyata Deepfake bukanlah sebuah teknologi yang benar-benar baru dibuat.

    Perkiraan kerugian global akibat deepfake akan mencapai $19 juta USD pada tahun 2033, dengan $12,3 juta USD di antaranya telah terjadi hanya dalam tahun 2023 akibat teknologi GenAI. Bahkan, pada tahun 2027, angka ini diproyeksikan melonjak hingga $40 juta USD per tahun.

    Meski belakangan marak dibicarakan, teknologi ini bukanlah hal baru. Konsep awal deepfake sudah mulai digunakan sejak dekade 1990-an, terutama di industri perfilman.

    VP of Strategy Verihubs, Jason Hartono menuturkan generative AI pada masa itu membantu memangkas biaya dan waktu produksi film hingga 90% dibandingkan metode tradisional.

    “Deepfake merupakan teknologi yang sudah berevolusi dari beberapa dekade lalu, bisa dilihat konsep awal teknologi deepfake sudah ada dari tahun 90an dimana teknologi ini digunakan untuk dunia perfilman,” kata Jason.

    Bahaya Deepfake

    Di sisi lain, kemajuan teknologi AI juga membuat deepfake semakin mudah diakses dan rawan disalahgunakan. Salah satu dampak serius adalah meningkatnya potensi kejahatan siber, khususnya dalam sektor keuangan.

    Rick Firnando dan Jason Hartono dari Verihubs mengungkapkan deepfake dapat menembus sistem keamanan berlapis perbankan melalui tiga metode utama.

    Pertama, penggunaan aplikasi kloning yang memungkinkan pelaku menggandakan aplikasi perbankan di ponsel untuk mengakses banyak akun sekaligus, sehingga menyulitkan deteksi penipuan secara real-time. Kedua, pemanfaatan virtual camera, yakni manipulasi umpan kamera langsung dengan video atau gambar yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, teknik face swap berbasis AI yang memungkinkan pelaku mengganti wajah asli dengan wajah orang lain, sehingga bisa menipu sistem verifikasi digital dengan mudah.

    Metode terakhir ini juga diperlihatkan dalam acara Faces of Fiction, yang menunjukkan betapa mudahnya teknologi deepfake dimanfaatkan untuk tindak penipuan.

    “Banyak orang mengira liveness detection sudah cukup untuk menghadapi deepfake, padahal kenyataannya tidak demikian,” tambah Jason.

    Ancaman deepfake diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan proyeksi global, kerugian akibat penyalahgunaan teknologi ini dapat mencapai US$19 juta pada 2033. Sementara pada 2023 saja, tercatat kerugian mencapai US$12,3 juta, dan angka ini diperkirakan melonjak hingga US$40 juta pada 2027.

    Dengan skala ancaman yang semakin besar, pemanfaatan teknologi canggih disebut menjadi salah satu langkah paling efektif untuk melawan penyalahgunaan deepfake. Tanpa upaya deteksi yang lebih adaptif, risiko kejahatan digital berbasis AI ini dikhawatirkan akan semakin sulit dikendalikan.

  • Guru Adalah Beban Negara, Sri Mulyani: Hoaks, Itu Deepfake

    Guru Adalah Beban Negara, Sri Mulyani: Hoaks, Itu Deepfake

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait potongan video yang viral di media sosial, yang menampilkan seolah-olah dirinya menyebut guru sebagai beban negara. 

    Sri Mulyani menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks. 

    “Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks,” tegas Sri Mulyani, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa, 19 Agustus 2025.

    “Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” imbuhnya.
    Video deepfake yang menyesatkan
    Bendahara negara itu menjelaskan, video yang beredar luas itu bukanlah rekaman asli.
     

    Menurutnya, tayangan tersebut merupakan hasil manipulasi digital alias deepfake dan berasal dari potongan tidak utuh pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.

    “Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya,” ujarnya.
    Imbauan bijak bermedia sosial
    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi di media sosial. 

    Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi agar tidak mudah terprovokasi oleh konten menyesatkan.

    “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait potongan video yang viral di media sosial, yang menampilkan seolah-olah dirinya menyebut guru sebagai beban negara. 
     
    Sri Mulyani menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks. 
     
    “Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoaks,” tegas Sri Mulyani, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa, 19 Agustus 2025.

    “Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” imbuhnya.

    Video deepfake yang menyesatkan
    Bendahara negara itu menjelaskan, video yang beredar luas itu bukanlah rekaman asli.
     

    Menurutnya, tayangan tersebut merupakan hasil manipulasi digital alias deepfake dan berasal dari potongan tidak utuh pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.
     
    “Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya,” ujarnya.
    Imbauan bijak bermedia sosial
    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi di media sosial. 
     
    Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi agar tidak mudah terprovokasi oleh konten menyesatkan.
     
    “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)

  • Jeng Sri Bungkam Ditanya soal Gaji Guru dan Dosen Jadi Beban Keuangan Negara

    Jeng Sri Bungkam Ditanya soal Gaji Guru dan Dosen Jadi Beban Keuangan Negara

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memilih bungkam, ketika ditanya terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang menjadi tantangan atau beban keuangan negara.

    Pernyataan ini sebelumnya dia sampaikan dalam acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia Tahun 2025 di Kampus Institut Teknologi Bandung pada Kamis (7/8) lalu.

    Bendahara negara itu hanya diam dan berjalan menuju kendaraannya yang terparkir di depan pintu masuk, usai menghadiri Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).

    Tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Menkeu Sri Mulyani, selain dua hari lagi pemerintah menjawab tanggapan fraksi menyoal RAPBN 2026.

    “Dua hari lagi saya akan paripurna ya,” ujar Sri Mulyani.

    Diketahui, pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal gaji guru menjadi viral di media sosial, bahkan beredar potongan video Sri Mulyani yang menarasikan gaji guru dan dosen jadi beban negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI Deni Surjantoro malah menimpal pertanyaan awak media untuk Sri Mulyani, dia menegaskan bahwa kabar tersebut adalah tidak benar atau hoax.

    “Video mengenai guru adalah beban negara hoax. Kita tahu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” tutur Deni kepada wartawan di Kompleks Parlemen.

    Sebelumnya, pada acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia Tahun 2025 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Menurutnya, fenomena mengenai gaji tersebut terungkap di media sosial. 

    “Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” ujar Sri Mulyani, Jumat (8/8/2025).

    Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan apakah masalah gaji guru dan dosen harus berasal dari keuangan negara.

    “Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” kata Sri Mulyani. 

    Dirinya menilai masalah gaji guru dan dosen merupakan bagian dari tantangan membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Anggaran pendidikan, menurut Sri Mulyani harus berdampak nyata pada peningkatan mutu SDM. 

    “Apakah kita memberikan penghargaan atas pencapaian atau sekadar membagi uang demi pemerataan?” katanya.

    Sri Mulyani mengatakan menjadi dosen bukan berarti membuat seseorang mendapatkan keistimewaan dalam tunjangan. 

    “Dosen juga harus diukur kinerjanya dan inilah yang mungkin jadi salah satu ujian bagi Indonesia,” pungkasnya. 

    Dari berbagai sumber, disebutkan 94 persen guru di Indonesia memiliki pendapatan di bawah Rp 2 juta per bulan, terutama yang berstatus non-PNS. Sementara Gaji dosen PNS golongan III berkisar antara Rp 2,6 juta – Rp 4,7 juta per bulan.

  • Cetak Generasi Digital Unggul, Program Digistar Class Intern Batch 1 Luluskan 230 Talenta Muda – Page 3

    Cetak Generasi Digital Unggul, Program Digistar Class Intern Batch 1 Luluskan 230 Talenta Muda – Page 3

    Sebagai bagian dari sistem pengelolaan talenta Telkom, alumni program terhubung dengan candidate Relationship Management System (CRMS) yang memungkinkan pelacakan potensi serta pengembangan berkelanjutan. Peserta terbaik masuk ke Talent Cluster “High Potential“ dan berkesempatan memperoleh beasiswa pelatihan atau sertifikasi.

    Salah satu Digistar Icon, Putri Naura Ra’fah dari Universitas Indonesia, menyebut program ini sebagai pengalaman yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia kerja:

    “Saya belajar untuk menjadi bagian dari solusi nyata dalam dunia industri, bukan hanya teori. Program ini membuka jalan baru, mempertemukan kami dengan mentor luar biasa dan tantangan nyata,” ungkap Putri.

    Telkom juga mendorong alumni untuk terus berkarya melalui Digistar Club, komunitas eksklusif alumni sebagai jejaring profesional dan ruang kontribusi dalam ekosistem digital nasional. Di kampus, Digistar Icon berperan sebagai Youth Ambassador, menghidupkan komunitas belajar melalui 10 chapter di universitas ternama seperti ITB, UI, UGM, ITS, Telkom University, BINUS, UNAIR, dan lainnya.

    Program Digistar merupakan bagian dari strategi besar Telkom membangun talenta digital Indonesia secara berkelanjutan. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Instagram @livingintelkom dan situs resmi www.digistartelkom.id atau careers.telkom.co.id.

  • Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menekankan sektor digital perlu regulasi baru, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. 

    “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Menyatu dengan Pembangunan

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo menilai, sektor teknologi komunikasi dan informasi telah menyatu dengan seluruh sektor pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi, semuanya melibatkan teknologi digital.

    “Pembangunan infrastruktur digital akan tetap dilakukan oleh penyelenggara jaringan maupun jasa. Jadi, meski tidak secara spesifik disebut [dalam program prioritas], industri ini akan tumbuh seiring dibangunnya sektor-sektor lain,” ungkap Agung.

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • 230 Peserta Lulus Program Magang Digistar Class Intern dari Telkom

    230 Peserta Lulus Program Magang Digistar Class Intern dari Telkom

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi meluluskan 230 peserta Digistar Class Intern batch pertama. Digistar Class Intern adalah program magang berbasis proyek yang dirancang untuk mencetak talenta digital Indonesia.

    Tak hanya mengukuhkan kelulusan batch pertama, momen ini juga menjadi ajang penyambutan bagi 200 peserta batch ketiga yang terpilih dari lebih dari 8.700 pendaftar.

    Seluruh peserta batch pertama dan batch ketiga merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Adapun batch kedua diikuti oleh para fresh graduate dan saat ini masih berlangsung.

    Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Henry Christiadi mengungkapkan, Digistar Class Intern merupakan komitmen Telkom dalam pengembangan talenta digital melalui ekosistem belajar yang menghubungkan dunia kampus dan industri.

    “Digistar Class Intern adalah komitmen Telkom untuk menyiapkan generasi digital yang bukan hanya siap kerja, tetapi juga siap berkembang dan memimpin. Kami percaya, membangun talent pipeline tidak cukup hanya dengan seleksi, tetapi harus disertai pendampingan, pengembangan, dan konektivitas jangka panjang,” ujar Henry dalam keterangan tertulis, Selasa, (19/8/2025).

    Peserta batch pertama berasal dari 62 perguruan tinggi di 12 provinsi dengan latar belakang multidisiplin. Selama enam bulan, peserta batch pertama Digistar Class Intern terlibat dalam 96 proyek di 40 posisi strategis.

    Selain pengalaman teknis, mereka juga mendapatkan pembekalan hard skill seperti Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity, hingga B2B Solution, serta sesi mentoring, career coaching, dan pengembangan diri. Performa terbaik mereka diapresiasi melalui penghargaan seperti Outstanding Performance, Hard Skill Excellence, dan Digistar Icon.

    Salah satu Digistar Icon, Putri Naura Ra’fah dari Universitas Indonesia mengatakan program ini sebagai pengalaman yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia kerja.

    “Saya belajar untuk menjadi bagian dari solusi nyata dalam dunia industri, bukan hanya teori. Program ini membuka jalan baru, mempertemukan kami dengan mentor luar biasa dan tantangan nyata,” ungkap Putri.

    Sebagai bagian dari sistem pengelolaan talenta Telkom, alumni program terhubung dengan Candidate Relationship Management System (CRMS) yang memungkinkan pelacakan potensi serta pengembangan berkelanjutan. Peserta terbaik masuk ke Talent Cluster ‘High Potential’ dan berkesempatan memperoleh beasiswa pelatihan atau sertifikasi.

    Program Digistar merupakan bagian dari strategi Telkom membangun talenta digital Indonesia secara berkelanjutan. Telkom juga mendorong alumni untuk terus berkarya melalui Digistar Club, komunitas eksklusif alumni sebagai jejaring profesional dan ruang kontribusi dalam ekosistem digital nasional.

    Di kampus, Digistar Icon berperan sebagai Youth Ambassador, menghidupkan komunitas belajar melalui 10 chapter di universitas ternama seperti ITB, UI, UGM, ITS, Telkom University, BINUS, UNAIR, dan lainnya.

    Untuk mengetahui Informasi Digistar lebih lanjut, dapat diakses melalui Instagram @livingintelkom atau situs resmi www.digistartelkom.id atau careers.telkom.co.id.

    (prf/ega)

  • Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara

    Viral Ucapan Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendadak jadi sorotan publik setelah cuplikan videonya viral di media sosial. Dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri ITB pada Kamis, 7 Agustus 2025, ia menyampaikan pernyataan yang menyinggung soal gaji guru dan dosen.

    “Guru itu beban negara, dosen juga harus diukur kinerjanya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.” kata Sri Mulyani.

    Kemudian dari tantangan negara untuk mensejahterakan Guru ini, Sri Mulyani kemudian membuka ruang partisipasi masyarakat. “Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi?” imbuhnya.

    Ucapan tersebut segera menjadi bola liar di ruang publik, memunculkan pertanyaan tentang maksud sebenarnya dan arah kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan.

    Sri Lestari, pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), menilai pernyataan itu mencerminkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum dipandang sebagai prioritas. Ia juga menyoroti guyonan soal “jenis-jenis dosen” yang berpotensi melahirkan kelas sosial baru, dengan produktivitas penelitian sebagai pembeda utama.

    “Dosen di Indonesia tidak hanya menjalankan penelitian, tetapi juga pengajaran dan pengabdian masyarakat, ditambah beban administratif yang besar. Pertanyaannya, apakah indikator kinerja yang selama ini digunakan sudah adil, transparan, dan tidak memberatkan?” ujar Tari, Jumat (15/8/25), dikutip dari Laman UM.

    Lebih jauh, ia menilai pernyataan Sri Mulyani seolah membuka peluang privatisasi pendidikan. Meski di sejumlah negara swasta turut mendanai penelitian, di Indonesia hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan. Universitas besar akan lebih mudah mendapatkan dukungan, sementara kampus di daerah berisiko semakin tertinggal.

    Privatisasi, lanjutnya, juga berpotensi meningkatkan biaya pendidikan dan mempersempit akses masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang mendorong universitas menerima mahasiswa lebih banyak dari kapasitas.

    Hal itu membuat dosen lebih banyak tersita pada pengajaran, sehingga waktu untuk penelitian dan pengabdian masyarakat semakin berkurang.

    Tari menegaskan, gaji dosen dan guru di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain meski beban kerjanya berat.

    Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal siapa yang membayar gaji, melainkan soal bagaimana menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

    “Perlu ada reformasi menyeluruh terhadap indikator kinerja dosen agar lebih berkualitas, berdampak, kompetitif, dan manusiawi. Penilaian tidak hanya berbasis kuantitas publikasi, tetapi pada kualitas, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan dosen serta kemajuan Indonesia,” pungkasnya.***

  • Komdigi Diminta Kawal Komitmen Pembangunan WIFI-Telkom Cs

    Komdigi Diminta Kawal Komitmen Pembangunan WIFI-Telkom Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA) diminati oleh tujuh perusahaan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta mengawasi komitmen para pemenang dalam mendorong pemerataan internet.

    Meski jumlah peserta tidak banyak, pengamat menilai hal ini sudah cukup positif mengingat kebutuhan investasi yang besar dalam pemanfaatan spektrum tersebut. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang tidak kecil. Selain itu, pada lelang kali ini ada persyaratan wajib menggunakan backhaul berupa serat optik (fiber optic).

    “Dari dua hal tersebut, menurut saya, kalau ada tujuh perusahaan yang berminat sudah bagus,” kata Agung kepada Bisnis pada Sabtu (16/8/2025). 

    Agung menilai, kombinasi antara BWA dengan frekuensi 1,4 GHz dan fiber optik bisa mempercepat penetrasi layanan internet broadband di Indonesia. Meski demikian, menurutnya keberhasilan pemanfaatan spektrum tersebut tetap ditentukan oleh harga lelang. 

    Jika harga frekuensi tidak terlalu mahal, maka tarif berlangganan internet yang dibayar pelanggan juga berpotensi lebih murah dibandingkan saat ini. 

    Dia menambahkan, dengan jumlah pelanggan FTTH (GPON) yang masih di bawah 20 juta, peluang untuk memperluas layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau masih terbuka lebar.

    “Tantangannya, pemenang lelang mesti membangun jaringan untuk melayani daerah yang belum atau kurang terlayani, agar terjadi pemerataan. Tugas kita bersama untuk ikut mengawasi hal ini,” tambahnya. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyampaikan keputusan untuk ikut lelang frekuensi sangat bergantung pada kebutuhan dan kesiapan finansial dari masing-masing operator.

    “Yang merasa butuh dan siap anggaran untuk membayar frekuensi yang dimenangkan itu yang akan ikut lelang. Kalau nggak butuh, nggak akan ikut lelang. Kalau nggak ada anggaran, ya juga tidak ikut. Bahkan kalau anggarannya tidak cukup ya nanti akan menawarkan nilai rendah dalam lelang,” kata Heru.

    Menurut Heru, frekuensi 1,4 GHz lebih tepat digunakan untuk layanan BWA dibandingkan seluler karena memiliki keterbatasan jangkauan. Dia menjelaskan, spektrum ini pada prinsipnya hanya dipakai untuk menghubungkan titik akhir serat optik ke rumah atau kantor, sehingga tidak perlu menarik serat optik langsung ke dalam rumah yang biayanya relatif mahal.

    “Targetnya kan bisa memberikan harga Rp100 ribu per bulan dengan kecepatan tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

    Ketujuh perusahaan tersebut adala PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Tim Seleksi menyebut penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan akun e-auction dapat mengunduh dokumen seleksi hingga 20 Agustus 2025. Selanjutnya, calon peserta dapat mengajukan pertanyaan tertulis terkait isi dokumen hingga 21 Agustus 2025.

  • Rayakan HUT ke-80 RI, Ini Sederet Peran Grab untuk Indonesia

    Rayakan HUT ke-80 RI, Ini Sederet Peran Grab untuk Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagi di Jakarta selalu riuh. Di antara deru kendaraan, pengemudi Grab mengantar penumpang ke tempat kerja, mengirim pesanan makanan yang masih hangat, atau mengantarkan belanjaan pasar ke rumah pelanggan yang menunggu. Sekilas, ini hanya rutinitas harian. Namun, di balik setiap perjalanan, ada denyut ekonomi yang bergerak, menghubungkan pelaku usaha, pekerja, dan konsumen dalam satu ekosistem.

    Dampaknya tidak kecil. Studi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2023 menunjukkan industri ini menyumbang Rp 382,62 triliun, atau sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di dalam peta industri yang luas ini, Grab menjadi salah satu motor penggerak yang bukan hanya menghadirkan layanan transportasi dan pengantaran, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi jutaan orang.

    Laporan Oxford Economics 2024 mengungkap, Grab Indonesia menguasai sekitar 50% atau separuh industri ride-hailing dan pengantaran online di Tanah Air. Angka ini bukan sekadar pangsa pasar, melainkan jutaan perjalanan setiap hari yang terhubung dengan jutaan peluang penghasilan, dari Aceh hingga Papua.

    Bagi banyak Mitra Pengemudi, Grab adalah titik balik. Menurut Riset ITB 2024, separuh dari Mitra Pengemudi Grab pernah kehilangan pekerjaan atau menganggur sebelumnya. Berdasarkan data internal Grab 2018-2024, platform ini telah menciptakan lebih dari 4,6 juta peluang kerja dari digitalisasi UMKM. Bahkan, satu dari lima mitra merchant adalah anak muda generasi Z yang memulai bisnis pertamanya lewat ekosistem ini. Hal ini tentu membuktikan bahwa inovasi digital bisa membuka pintu karier dan usaha bagi generasi masa depan.

    Grab memahami bahwa UMKM butuh lebih dari sekadar akses pasar. Melalui program Kota Masa Depan, lebih dari 200.000 pelaku usaha di 15 kota kecil telah mendapatkan pelatihan digital. Lewat GrabMart Pasar, lebih dari 5.200 pedagang tradisional kini merambah dunia online, menjangkau pelanggan yang sebelumnya berada di luar jangkauan mereka. Untuk memastikan para pelaku usaha ini bisa bertahan dan berkembang, Grab bersama OVO telah menyalurkan lebih dari Rp 6 triliun modal usaha kepada445.000 Mitra Pengemudi dan UMKM.

    Kisah sukses mereka tak berhenti di dalam negeri. Beberapa UMKM binaan Grab pernah membawa produk Indonesia ke panggung internasional, seperti MotoGP Mandalika, G20 Bali, hingga World Economic Forum (WEF) Davos 2025. Di sana, mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga membawa cerita tentang inovasi lokal dan ketahanan ekonomi rakyat Indonesia.

    Pendidikan pun mendapat porsi penting. Sejak 2022, program GrabScholar telah membantu 3.474 pelajar di 171 kota. Dukungan ini mencakup biaya sekolah, buku, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kebutuhan hidup, sehingga para penerima beasiswa bisa fokus belajar tanpa terbebani masalah finansial.

    Di sisi sosial, Grab berkolaborasi dengan pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ribuan murid, ratusan guru, serta puluhan UMKM dan koperasi telah merasakan manfaatnya. Bahkan, Grab menjadi institusi pertama di Indonesia yang menjalankan program MBG khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dengan komitmen CSR senilai lebih dari USD 1 juta.

    Langkah hijau juga terus diakselerasi. Sejak 2019, lebih dari 11.000 armada listrik Grab telah beroperasi, mengurangi sekitar 30.000 ton emisi karbon dan menghemat jutaan liter BBM. Integrasi layanan dengan KCIC, MRT, KAI, Transjakarta, dan KRL membantu masyarakat beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi.

    “Tahun 2025 menjadi momen istimewa. GrabBike genap 10 tahun hadir di Indonesia, tumbuh dari layanan roda dua pertama Grab di Tanah Air menjadi simbol kemudahan mobilitas, peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Perayaan ini bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, seakan menegaskan bahwa perjalanan Grab, dari jalanan kota hingga panggung dunia, adalah tentang melangkah bersama, membangun negeri yang makin inklusif dan berdaya saing,” tulis pernyataan Grab Indonesia dikutip Minggu (17/8/2025).

    Sejak pertama hadir di Indonesia pada 2014, Grab telah menjangkau lebih dari 300 kota dan kabupaten. Dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya, dari satu transaksi ke transaksi berikutnya, Grab terus merangkai cerita tentang bagaimana teknologi bisa menghadirkan manfaat nyata bagi semua – bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan penuh peluang. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]