Institusi: ITB

  • Langkah Pemerintah Setop Insentif Mobil Listrik Impor Dianggap Tepat

    Langkah Pemerintah Setop Insentif Mobil Listrik Impor Dianggap Tepat

    Jakarta

    Keputusan pemerintah mencabut insentif mobil listrik impor tahun depan dianggap sudah tepat. Sebab, dengan demikian, industri otomotif nasional tak ketergantungan produk-produk dari luar negeri.

    Hal tersebut diungkapkan pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu. Dia mengatakan, keputusan mencabut insentif mobil listrik impor baik untuk mendorong industrialisasi.

    “Secara garis besar, mencabut insentif impor CBU jadi langkah yang sangat diperlukan untuk mendorong industrialisasi, memaksa para pengusaha yang selama ini mengambil slot insentif impor untuk membuktikan komitmennya,” ujar Yannes Pasaribu kepada detikOto, Jumat (12/9).

    “Dan ini dapat menghindari ketergantungan jangka panjang pada (produk) impor. Ini juga dapat dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah serius membangun ekosistem EV yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar angka penjualan sementara,” tambahnya.

    Insentif mobil listrik impor tak diperpanjang. Foto: Dok. Shutterstock

    Menurut Yannes, keputusan tersebut bisa menjadi bumerang seandainya tak ada kesiapan produsen untuk melakukan perakitan lokal dengan TKDN yang disyaratkan. Sebab, harga mobil listrik bisa melonjak drastis tanpa solusi penekanan biaya.

    “Jadi, intinya bukan sekadar mencabut insentif, tapi menggantinya dengan strategi yang lebih holistik untuk memastikan pasar tetap tumbuh sambil memperkuat industri dalam negeri,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, insentif mobil listrik CBU dipastikan tak lanjut tahun depan. Bantuan yang saat ini dinikmati BYD dan kawan-kawan itu berakhir pada Desember 2025.

    “Tahun ini insya Allah tidak akan lagi kami keluarkan izin CBU. Izin CBU dalam konteks skema investasi dengan mendapatkan manfaat,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Saat ini ada beberapa merek yang menikmati insentif tersebut yakni BYD, AION, VinFast, Geely, Citroen, GWM, hingga Xpeng. Lewat skema importasi, mobil listrik CBU harusnya dikenakan bea masuk sebesar 50 persen namun berkat insentif jadi 0 persen. Begitu juga dengan PPnBM tak dikenakan tarif sama sekali.

    Dengan demikian, mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    Bagi pabrikan yang tidak memenuhi ketentuan impor dan lokalisasi, maka pemerintah bisa mengambil uang ‘ganti rugi’ dari bank garansi.

    Bank garansi itu menjadi jaminan bagi pemerintah. Jika produsen gagal memenuhi komitmen produksinya sesuai target yang ditetapkan, maka bank garansi tersebut akan dicairkan atau hangus untuk mengembalikan insentif yang telah diberikan oleh pemerintah.

    (sfn/rgr)

  • Purbaya Yudhi Sadewa: Dari Insinyur ITB hingga Sepak Terjangnya Sebagai Menteri Keuangan – Page 3

    Purbaya Yudhi Sadewa: Dari Insinyur ITB hingga Sepak Terjangnya Sebagai Menteri Keuangan – Page 3

    Langkah awal Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan adalah menyiapkan kebijakan strategis yang berorientasi pada pemulihan sekaligus percepatan ekonomi nasional. Salah satunya dengan merencanakan penarikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan ke sejumlah bank. Skema ini ditujukan sebagai stimulus likuiditas, agar perbankan memiliki ruang lebih besar dalam menyalurkan kredit produktif kepada dunia usaha maupun sektor riil, sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

    Di sisi lain, Purbaya juga mulai mengarahkan penyusunan RAPBN 2026 dengan prinsip menjaga kesinambungan fiskal dan disiplin anggaran. Fokus belanja negara diproyeksikan menyasar langsung ke sektor-sektor yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa APBN tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat untuk memperkuat daya tahan rakyat, menekan kesenjangan, dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

  • Foto pilihan pekan kedua September 2025

    Foto pilihan pekan kedua September 2025

    Senin, 8 September 2025 13:05 WIB

    Foto kolase penampakan fenomena fase gerhana bulan total di langit pulau Lombok, Mataram, NTB, Senin (8/9/2025). Fenomena astronomis gerhana bulan total tersebut dapat dilihat dengan mata telanjang dari Kota Mataram, Lombok mulai pukul 23.26 WITA sampai pukul 03.56 WITA.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU

    Roket Vampire RM-70 Grade ditembakan dalam serangan darat Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Senin (1/9/2025). Operasi tersebut untuk menggempur pertahanan musuh dari jarak jauh pada skenario Latgabma Super Garuda Shield 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Helikopter AH-64E Apache milik TNI AD melakukan penembakan saat puncak Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Rabu (3/9/2025). Pelaksanaan puncak latihan The Combined Arm Live Fire Exercise (Calfex) melibatkan alutsista yang digunakan yakni dua pesawat F-16 milik TNI AU, dua helikopter AH-64 Apache milik TNI AD, roket Astros milik TNI AD, Vampire RM-70 Grade milik TNI AL serta alutsista milik tentara Amerika (US Army) yaitu empat helikopter AH-47 Apache dan roket Himars. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan aksi simbolik solidaritas untuk Indonesia di Kolam Indonesia Tenggelam Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk sikap kemanusiaan, solidaritas, serta kepedulian bersama terhadap kondisi Indonesia sekaligus menolak segala bentuk kekerasan dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

    Peserta aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia membentangkan poster sambil berdandan saat aksi damai di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi damai untuk menyampaikan kegelisahan mereka serta meminta agar pemerintah segera menghentikan tindakan represif dan menyuarakan protes adalah hak bagi rakyat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Komandan Batalyon Resimen IV Korps Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae berjalan menuju ruang sidang etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Divisi Propam Polri menggelar sidang etik bagi Kompol Cosmas Kaju Gae terkait kasus pelindasan sopir ojek daring Affan Kurniawan hingga tewas oleh rantis Brimob pada aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8) lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek dan ditaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Pelakon tampil dalam Pertunjukan Musikal Perempuan Punya Cerita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (3/9/2025). Eki Dance Company menggelar pertunjukan musikal Perempuan Punya Cerita yang mengisahkan tentang perjuangan hidup perempuan dalam menghadapi ketidakadilan dan tekanan sosial dengan menampilkan dua cerita fiksi yang akan dipentaskan pada 4-7 September 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Musisi Ahmad Dhani (tengah) bersama vokalis grup musik Extreme Gary Cherone (kiri) dan mantan vokalis grup musik Whitesnake Dino Jelusick (kanan) tampil pada Konser Dewa19 featuring All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (6/9/2025). Konser tersebut menghadirkan kolaborasi antara Dewa19 dengan musisi internasional di antaranya Eric Martin, Billy Sheehan, Gary Cherone, Dino Jelusick, Steve Vai, dan Ron Bumblefoot Thal dengan membawakan lagu To Be With You, More Than Words, We Are The Champion dan lagu-lagu Dewa19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Foto aerial warga menyaksikan balon udara yang diterbangkan di lapangan Sport Centre Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Minggu (7/9/2025). Sebanyak 14 balon udara diterbangkan pada Festival Balon Udara yang digelar oleh tokoh masyarakat Gorontalo Rachmat Gobel bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo dan pemda setempat sebagai upaya mempromosikan pariwisata dan UMKM daerah itu. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/YU

    Wisatawan menaiki kuda di samping bangkai hiu tutul (Rhincodon typus) yang terdampar di Pantai Pancer, Puger, Jember, Jawa Timur, Minggu (7/9/2025). Hiu tutul dengan panjang enam meter dan bobot sekitar dua ton tersebut ditemukan terdampar dengan kondisi mati dan membusuk. ANTARA FOTO/Seno/YU

    Sejumlah umat Islam mendengarkan ceramah dalam kegiatan Haflah Maulidirrosul di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/9/2025). Kegiatan kajian dan selawat yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di provinsi tersebut digelar pengelola MAJT serta remaja Islam masjid untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU

    Pesepak bola Timnas Sandy Henny Walsh (kanan) berselebrasi bersama rekannya Egy Maulana Vikri (kiri), Jordi Amat (kedua kiri) dan Marc Anthony Klok (kedua kanan) usai mencetak gol ke gawang Timnas Taiwan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/YU

    Wisatawan berfoto di area kebun bunga di Bukit Strawberry Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ke Jawa Barat pada periode Januari-Juli 2025 mencapai 124,86 juta perjalanan atau meningkat 31,30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 95,10 juta perjalanan. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut gaji yang diterimanya sebagai menteri lebih kecil dari saat menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Purbaya awalnya menyatakan bersyukur ditunjukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai akan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak sebagai Bendahara Negara ketimbang saat memimpin LPS. 

    “LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras,” terangnya. 

    Pria yang memimpin LPS sejak 2020 itu blak-blakan mengaku bahwa gaji yang diterima olehnya besar untuk memimpin institusi tersebut. Dia juga menyebut tidak ada bank besar yang bangkrut selama masa dia memimpin. 

    Purbaya kemudian berkelakar, bahwa sempat menanyakan gaji sebagai Menkeu kepada Sekjen Kemenkeu. Dia mengaku gajinya yang akan diterima sebagai menteri lebih kecil dari Ketua LPS. 

    “Jadi waktu dilantik [sebagai] Menteri Keuangan, saya tanya ke Sekjen. ‘Eh, gaji di sini berapa?’. [Dijawab] ‘Sekian’. Waduh turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil,” katanya sambil disambut tawa meriah dari peserta acara.

    Menkeu Kabinet Merah Putih itu lalu bercerita bahwa dia adalah lulusan Teknik Institusi Teknologi Bandung (ITB) yang belajar ekonomi. Dia bercerita sempat disebut sesat, dibandingkan lulusan Ekonomi yang bekerja di institusi ekonomi. 

    “Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju penumbuhan ekonomi 8%,” terangnya. 

    Untuk diketahui, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua LPS sejak 2020. Pada 8 September 2025, dia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah memegang posisi tersebut sejak 2016. 

  • WIFI-DATA Cs Obral Paket Internet, Cuan IndiHome hingga Biznet Terdampak?

    WIFI-DATA Cs Obral Paket Internet, Cuan IndiHome hingga Biznet Terdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Remala Abadi Tbk. (DATA) dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) membawa pertarungan internet rumah ke era internet murah dengan menghadirkan paket Rp100.000-an untuk kecepatan internet hingga 500 Mbps atau 50 lipat lebih besar dibandingkan dengan paket internet kompetitor pada range harga yang sama.  

    Surge menghadirkan paket internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Belakangan, kecepatan yang dijanjikan kemudian naik menjadi 200 Mbps. Melalui produk Starlite, perusahaan  menghadirkan internet cepat yang ramah di kantong rakyat.

    Dalam wawancara dengan Bisnis, Direktur Utama Surge Yune Marketatmo mengatakan layanan internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan hingga 200 Mbps dijalankan sesuai dengan aturan pemerintah, dan komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang terjangkau. 

    “Tentu saja keputusan yang akan diambil mengikuti aturan pemerintah, serta fokus pada komitmen kami untuk menghadirkan internet berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Yune, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Paket internet NetHome milik Remala

    Dalam perkembangannya, Surge ternyata bukan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang menawarkan internet di atas 100 Mbps seharga Rp100.000. Remala Abadi juga memiliki produk yang tidak kalah menarik.

    Melalui Nethome, Remala menawarkan paket up to 500 Mbps seharga Rp116.000 (sudah termasuk pajak).

    Selain itu, ada juga paket dengan harga Rp227.000 untuk kecepatan internet hingga 1 Gbps, yang dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. 

    “Kami ingin menjadi game changer,” kata CEO Remala Abadi Agus Setiono kepada Bisnis.

    Potensi Pelanggan Pindah

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, Ian Yosef Edward, mengingatkan bahwa yang benar-benar membuktikan kualitas adalah tingkat layanan yang diterima pelanggan, bukan sekadar angka murah di brosur.

    Ian menyatakan, harga Rp100.000 umumnya dipakai sebagai strategi menggaet pelanggan baru atau promo. Namun, jika jumlah pelanggan tidak mencukupi secara bisnis, perusahaan akan kesulitan menjamin speed di atas 100 Mbps dan menjaga kualitas layanan. 

    “Jika pelanggan melebihi ambang kewajaran dan perusahaan tetap menjamin tingkat layanan, justru kualitas akan menurun, masyarakat kecewa, dan churn (perpindahan pelanggan) melonjak. Ujungnya, perusahaan dan pelanggan sama-sama dirugikan,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (11/9/2025). 

    Pengguna menggunakan layanan internet tetap

    Agar pelanggan tetap setia dan tidak pindah ke kompetitor, menurut Ian, perusahaan harus menjamin kenyamanan penggunaan serta ketersediaan (availability) internet yang tinggi, seperti adanya sistem cadangan agar gangguan dapat diminimalisir.

    Layanan yang dijanjikan harus benar-benar dirasakan oleh pelanggan.

    Lebih jauh, Ian menekankan pentingnya segmentasi pasar. Ada segmen pelanggan yang mengutamakan kualitas layanan meskipun tarifnya di atas Rp100.000. Sementara itu, ada juga kelompok yang sensitif terhadap harga dan memilih paket murah dengan konsekuensi kualitas standar.

    “Kuncinya bukan sekadar perang harga, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan,” ujarnya.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot berharap paket Rp100.000 berkecepatan 100 Mbps ke atas dapat menjadi tren positif mewujudkan broadband yang lebih terjangkau. 

    “Merujuk ITU dan Broadband Alliance, memang ada semacam target

    Namun, lanjut Sigit, untuk penyedia perlu diantisipasi juga jangan sampai mengarah ke perang harga. “Sampai kepada level harga yang tidak sehat sehingga tidak sustain lagi,” kata Sigit.

    IndiHome – Biznet Tumbuh

    Adapun dalam perkembangannya, kinerja layanan internet rumah milik Telkomsel, IndiHome, tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pun dengan Biznet. 

    Merujuk laporan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), pendapatan dari IndiHome residensial (B2C) stabil dengan pertumbuhan 0,5% pada semester I/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.  Total pelanggan IndiHome residensial (B2C) meningkat sebesar 10% YoY menjadi 10,1 juta pelanggan. Sedangkan total keseluruhan pelanggan IndiHome B2C dan B2B sebesar 11,3 juta pelanggan atau tumbuh 7,1% YoY. Penetrasi konvergensi B2C IndiHome juga stabil pada 55%.

    “Kami memperkuat efektivitas inisiatif upselling dan bundling lintas segmen dalam meningkatkan keterlibatan rumah tangga dan mendorong nilai pelanggan,” tulis manajemen dalam info memo. 

    Presiden Direktur & CEO Biznet, Adi Kusma,

    Sementara itu, PT Supra Primatama (Biznet) mengutamakan kualitas dalam memberikan layanan internet terbaik kepada pelanggan. Paket termurah yang ditawarkan perusahaan berkisar Rp175.000 untuk wilayah tertentu.

    Pada Juli 2025, Presiden Direktur & CEO Biznet, Adi Kusma, mengatakan layanan internet Biznet saat ini ditawarkan mulai dari Rp175.000 per bulan, khususnya untuk wilayah kota kecil. 

    Perusahaan belum memiliki rencana untuk menyediakan layanan di kisaran harga Rp100.000 per bulan secara nasional, untuk menghadapi persaingan yang makin ketat. 

    Meski demikian, Adi mengakui jika ada penyedia layanan yang mampu memberikan kualitas baik dengan harga Rp100.000, maka pelanggan tentu akan merasa lebih puas.

    “Bagi Biznet, kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan layanan kepada pelanggan,” kata Adi kepada Bisnis. 

    Adi menambahkan hingga Juni 2025, perusahaan memiliki 3 juta homepass, dengan rata-rata  pertumbuhan homepass 10% per tahun.

    Dia menyebut pertumbuhan bisnis internet rumah secara keseluruhan masih cukup stabil, meskipun dihadapkan pada tantangan melemahnya daya beli dan gejolak ekonomi.

    “Karena memang kebutuhan internet juga semakin tinggi di kalangan masyarakat,” kata Adi.

  • Akademisi Sarankan Pemda Sinergi dengan Operator Telekomunikasi, Bukan Tarik PAD

    Akademisi Sarankan Pemda Sinergi dengan Operator Telekomunikasi, Bukan Tarik PAD

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan alih-alih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor telekomunikasi. 

    Kekhawatiran peningkatan PAD muncul seiring dengan pemangkasan alokasi transfer ke daerah atau TKD sebanyak Rp269 triliun tahun depan. 

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana TKD dianggarkan Rp650 triliun atau turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp919 triliun.

    Pemangkasan TKD tersebut dikhawatirkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui retribusi di sektor telekomunikasi, khususnya pungutan kepada operator seluler dalam penyelenggaraan jaringan kabel.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai potensi kenaikan retribusi dapat diantisipasi dengan pendekatan business case baru. Menurutnya, skema Government to Business (G2B) bisa dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kerja sama saling menguntungkan. Bukan dengan cara menaikkan pungutan [retribusi], tapi simbiosis mutualisme,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/9/2025).

    Agung menjelaskan, BUMD atau BUMDes dapat berinvestasi pada elemen jaringan di level lokal. Dari investasi tersebut, bisa diterapkan mekanisme revenue sharing yang proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

    “Hal ini akan menguntungkan daerah. Penetrasi layanan akan lebih merata, lebih cepat, biaya penggelaran lebih murah; dan implikasinya akan menaikkan PAD,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai pemangkasan TKD dalam 

    RAPBN 2026 kemungkinan berpotensi memicu peningkatan beban retribusi bagi industri telekomunikasi. Ketua Umum Apjatel, Jerry Siregar, mengatakan penurunan Rp269 triliun tersebut diperkirakan akan berdampak pada agresivitas pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. 

    “Ada kemungkinan [biaya retribusi naik karena TKD] karena sekarang sama yang terjadi di industri telekomunikasi. Di tengah persaingan yang sengit pemimpin daerah membahas apa yang berpotensi untuk menjadi PAD,” kata Jerry kepada Bisnis pada Selasa (9/9/2025). 

    Menurutnya, meski sudah ada perubahan regulasi melalui Permendagri Nomor 19/2016 menjadi Permendagri Nomor 7/2024 yang dinilai positif, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak daerah yang tetap memberlakukan pungutan retribusi. Dia mencontohkan praktik di Surabaya yang didasarkan pada Perda Nomor 5/2017 dan Perwali Nomor 80/2018 yang hingga kini masih berlaku.

    Lebih lanjut, Jerry menyebutkan beban biaya regulasi tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga berbagai instansi lain. Misalnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memungut biaya crossing railway untuk kabel yang melintasi jalur kereta api, sementara di sektor kehutanan perizinan masih sulit dengan biaya yang dinilai menantang.

    “Ada banyak ongkos regulator. Sangat berasa terlihat dari keluhan para pelaku usaha. Ini sesuatu yang terus berulang seperti kaset rusak,” katanya.

  • Menaker bidik 1 juta tenaga kerja terserap di sektor kehutanan

    Menaker bidik 1 juta tenaga kerja terserap di sektor kehutanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membidik setidaknya 1 juta tenaga kerja dapat terserap di sektor kehutanan, menyusul berkembangnya pekerjaan hijau (green jobs) dan pemanfaatan agroforestri.

    “Kita bisa targetkan 1 juta (penyerapan tenaga kerja di sektor kehutanan) dalam rentang 3 atau 4 tahun (ke depan),” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Agar target itu dapat tercapai dalam tenggat waktu tersebut, Yassierli mengatakan diperlukan adanya upaya kolektif dari para pemangku kepentingan terkait, terutama dalam peningkatan mutu dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

    Salah satu langkah yang dilakukan Kemnaker bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah pelatihan SDM sektor pekerjaan hijau, yang meliputi agroforestri, pemanfaatan hutan sosial, serta penggunaan teknologi perhutanan dan/atau pertanian modern.

    Ia menilai agroforestri memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, sekaligus memanfaatkan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Selanjutnya, Yassierli yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan pelatihan Kemnaker-Kemenhut di sektor agroforestri sendiri telah memasuki gelombang ketiga.

    Jumlah peserta yang mengikuti program ini adalah sebanyak 388 orang yang terdiri dari lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN), pemuda desa dan warga desa yang berasal dari Serang, Medan, Padang, Mejalengka dan Kabupaten Bandung Barat.

    “Program ini akan kita perkuat, kita kembangkan ekosistem dan bisnisnya. Apalagi nanti ada pengolahan dan hilirisasi, yang pastinya dampaknya dahsyat. Sekarang, tinggal etos kerja dan kita lebih produktif lagi jika bisa mengelola (agroforestri dan hutan sosial) dengan baik dan efisien,” ujar Yassierli.

    Bagi para peserta pelatihan, ia berpesan untuk memanfaatkan peluang ini dengan baik sebagai wadah memperluas jejaring dan meningkatkan kemampuan agar terus relevan dengan kebutuhan di masa depan.

    “Sementara, kita akan terus kembangkan ekosistem, yang nantinya ada offtaker yang akan menerima dan membeli hasil tani (dari agroforestri dan hutan sosial) untuk diolah lagi,” kata Menaker Yassierli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini penuh kejutan. Sri Mulyani yang dalam tiga era presiden berbeda dipercaya sebagai menteri keuangan, kini justru terkena reshuffle kurang dari satu tahun Presiden Prabowo Subianto memerintah.

    Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Siapa dia?

    Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sedianya masa jabatannya habis akhir tahun ini.

    Ia dikenal sebagai sosok kunci penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Termasuk menangani likuiditas perbankan dan menyiapkan mekanisme jaminan simpanan yang aman bagi masyarakat.

    Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu menyelesaikan sarjananya bukan di bidang ekonomi. Melainkan teknik. S-1 nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Di Purdue University, ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi kariernya di sektor ekonomi dan keuangan.

    Kariernya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian beralih ke dunia riset ekonomi.

    Ia mulanya menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013).

    Selain itu, Purbaya pernah menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero), menambah pengalaman manajerial di sektor keuangan dan industri strategis nasional.

  • Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan sejumlah pengalamannya mengawal keuangan negara, usai dilantik menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.

    Purbaya melihat ada sejumlah pihak yang menanyakan keputusan Prabowo mengangkatnya sebagai bendahara negara. Dia pun mengaku sudah memiliki banyak pengalaman di pemerintahan terutama terkait pengelolaan fiskal.

    “Jadi, kalau anda bilang saya nggak punya pengalaman, salah besar,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).

    Dia merincikan bahwa dia menjadi think tank alias lembaga kajian untuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008. Kemudian pada 2015, dia masuk ke Kantor Staf Presiden untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat kembali perekonomian yang sedang lesu.

    Pada 2020—2021, sambungnya, dia kembali lagi ke pemerintah untuk kembali membantu perekonomian yang terhambat pandemi Covid-19.

    “Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, ini ahli fiskal kita Pak Suahasil [wakil menteri keuangan]. Jadi saya enggak perlu waktu untuk belajar lagi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyampaikan bahwa Purbaya memang ekonom yang baik dan paham persoalan.

    Kendati demikian, dia menanyakan keputusan Prabowo yang melantiknya sebagai menteri keuangan karena pengalamannya yang kurang dalam mengurus keuangan negara. Padahal, sambungnya, banyak kandidat lain yang pengalamannya lebih banyak.

    “Dia belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik, masih ada pilihan yang lebih baik, misalnya wamennya Suahasil,” ucap Fadhil, Senin (8/9/2025).

    Profil Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya memamg bukan nama baru dalam jajaran pejabat publik. Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D ini telah menjabat sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanam (LPS) sejak 24 September 2020, setelah dilantik oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI kala itu.

    Sebelum berlabuh di LPS, Purbaya menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Selain kiprahnya di pemerintahan, Purbaya juga memiliki pengalaman di dunia korporasi. Purbaya pernah dipercaya menjadi salah satu komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID.

    Sebagaimana diketahui, Inalum merupakan holding BUMN pertambangan yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia. Posisi itu memperkuat keterlibatannya dalam sektor strategis perekonomian nasional, khususnya di bidang energi dan pertambangan.

    Kiprah Purbaya di level korporasi tersebut tidak lepas dari fondasi akademik yang kuat. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro.

    Namun demikian, ketertarikannya pada bidang ekonomi kemudian membawanya melanjutkan studi doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Ph.D.

  • Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa dapat menjaga kestabilan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

    “Intinya saya lihat Menteri Keuangan yang baru mempunyai tugas yang paling penting adalah menjaga kestabilan, sehingga dengan kestabilan itu pertumbuhan bisa tercapai,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Senin.

    Anindya mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu baru untuk bekerja dan menganalisa terlebih dahulu.

    “Kalau dari dunia usaha tentunya kami mengharapkan kestabilan. Dan kami juga mendukung program pemerintah supaya pertumbuhan bisa bangkit kembali. Karena kalau kita lihat pertumbuhan sudah baik 5,12 persen di kuartal II tapi mesti dilanjutkan,” katanya.

    Sedangkan program-program untuk government spending atau belanja dari pemerintah itu sedang ditingkatkan di paruh kedua ini. Dengan demikian, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menkeu baru bisa juga mengimbangi itu semua.

    Ditambah lagi juga dari konsumsi domestik tentu kita berharap ada kenaikan. Dari yang Kadin lihat di daerah di kuartal ketiga kelihatannya konsumsi domestik sudah mulai bergerak. Mungkin karena beberapa efisiensi telah dikurangi sehingga pergerakan di lapangan juga banyak.

    “Dan inilah yang Kadin fokuskan bagaimana Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota bisa ikut mendukung program pemerintah sembari juga menggerakkan perekonomian lokal baik dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun nantinya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain,” kata Anindya.

    Selanjutnya Kadin juga berharap tentu Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan bisa bekerja sama untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu aman, kompetitif, dan terbuka bagi dunia usaha.

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.