Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Dampak BBM Dicampur Etanol, Ini Keunggulan dan Kelemahan Bensin E10

    Dampak BBM Dicampur Etanol, Ini Keunggulan dan Kelemahan Bensin E10

    Bisnis.com, JAKARTA — Kandungan etanol dalam BBM menjadi sorotan dalam polemik kelangkaan bensin di SPBU swasta seperti BP, Shell, hingga Vivo. Sejumlah pengelola SPBU swasta pun enggan membeli base fuel dari Pertamina karena terdapat kandungan etanol yang tinggi.

    Untuk diketahui, pada kesepakatan pengadaan BBM, pengusaha swasta akhirnya menyetujui membeli dari Pertamina dengan syarat dalam bentuk produk base fuel atau bahan baku. 

    Namun, dalam perjalanannya base fuel yang dijual PT Pertamina (Persero) ke SPBU swasta diketahui mengandung etanol 3,5% sehingga kesepakatan bisnis dibatalkan.

    Sementara itu, baru-baru ini pemerintah mengumumkan bakal mewajibkan campuran etanol 10% (E10) ke dalam BBM untuk mengurangi impor dan menekan emisi. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa otoritas energi itu telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% guna menekan impor BBM.

    “Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan, mengingat perlunya persiapan, baik dari segi bahan baku maupun pengolahannya.

    Adapun, etanol yang dimaksud merupakan produk bioetanol yang diproses dari bahan bakar nabati (BBN) atau fermentasi nabati berbasis tebu dan singkong.

    Lantas, apa itu etanol dalam BBM dan bagaimana dampak penggunaannya? 

    Pengertian etanol

    Dikutip dari Science Direct, etanol juga disebut sebagai etil alkohol yang digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar. Bahan bakar ini paling sering digunakan sebagai bahan bakar bermotor, terutama sebagai aditif biofuel untuk bensin.

    Etanol dikenal sebagai senyawa kimia dengan kandungan alkohol (C2H5OH) yang dapat diubah menjadi bioetanol atau bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksi dari bahan baku pertanian.

    Bioetanol dapat dibuat dari tanaman umum seperti tebu, ampas tebu, miskantus, bit gula, sorgum, biji-bijian, rumput switch, barley, rami, kenaf, kentang, singkong, buah, molase, jagung, brangkasan, biji-bijian, gandum, ubi jalar, jerami, kapas, biomassa lainnya. 

    Negara-negara pengguna etanol dalam BBM

    Dalam catatan Kementerian ESDM, Brasil sudah mencampur etanol berbasis tebu ke dalam BBM dengan kadar 27% (E27) hingga 100% (E100). Kemudian, AS menggunakan etanol berbasis jagung lewat E85 dan E10, sementara India menerapkan E20 berbasis tebu. 

    Lebih lanjut, Thailand menggunakan E20 dan E85 berbasis tebu dan singkong, Argentina E12 berbasis jagung dan tebu, Jerman E10 berbasis jagung dan gandum, Vietnam E10 berbasis tebu, Filipina E10 berbasis tebu, Perancis E10 berbasis bit gula dan jagung, dan China E10 berbasis jagung. 

    Saat ini, Indonesia telah memiliki produk campuran bahan bakar nabati (BBN) bioetanol 5% (E5) ke bensin yaitu Pertamax Green 95. Produk tersebut mencampurkan bensin dengan etanol dari molases atau tetes tebu. Namun, implementasinya belum bersifat mandatory.

    Dampak etanol dalam bensin

    Ketika dicampurkan ke dalam bensin, etanol berfungsi sebagai oksigenat, yaitu zat yang membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna. Etanol dinilai dapat menekan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakarannya lebih rendah dibandingkan bensin murni. 

    Ahli Bahan Bakar dan Pembakaran Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri menilai penolakan sejumlah SPBU swasta untuk membeli base fuel milik PT Pertamina (Persero) lantaran kandungan etanol 3,5% tidak memiliki dasar teknis yang kuat.

    Menurut dia, kendaraan yang beroperasi di Indonesia sejatinya telah siap mengonsumsi bensin dengan kandungan etanol hingga 10%. Pemerintah pun telah menetapkan spesifikasi bahan bakar melalui Direktorat Jenderal Migas yang mengakomodasi campuran etanol hingga 20%. 

    Tri menjelaskan, etanol memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan komponen fosil murni. Zat tersebut memiliki angka oktan tinggi, berkisar antara RON 110–120, serta mampu menurunkan emisi karbon karena berasal dari sumber nabati. 

    “Etanol meningkatkan oktan dan mengurangi emisi CO2 karena dianggap karbon netral, tidak menambah CO2 di udara,” jelasnya. 

    Meski demikian, Tri mengakui bahwa etanol memiliki kelemahan, yakni sifatnya yang mudah menyerap air. Kondisi tersebut bisa menurunkan kualitas bahan bakar jika terdapat air bebas dalam tangki penyimpanan.

  • Akademisi Nilai Program BBM Campur Etanol Jadi Terobosan Capai Swasembada Energi

    Akademisi Nilai Program BBM Campur Etanol Jadi Terobosan Capai Swasembada Energi

    Bisnis.com, BANDUNG— Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). 

    Kebijakan yang tengah digulirkan pemerintah melalui penggunaan campuran etanol ke dalam BBM jenis bensin dinilai sebagai salah satu terobosan penting mencapai tujuan itu.

    Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba) Ima Amaliah mengatakan, program swasembada energi sudah seharusnya dijalankan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia di era 1980-an. Saat itu, kata dia, hasil dari sektor migas seharusnya dimanfaatkan untuk membangun fondasi energi nasional yang mandiri.

    “Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam diskusi bertajuk ‘Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Ima, momentum menuju kemandirian energi saat ini sangat tepat karena dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia pun sudah terikat pada komitmen Paris Agreement atau Perjanjian Paris untuk mencapai net zero emission paling lambat tahun 2050. Karena itu, transformasi menuju energi bersih seperti bioetanol merupakan bagian dari kewajiban global. 

    Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto menilai kebijakan pencampuran etanol dalam BBM yang tengah diinisiasi pemerintah menjadi langkah nyata dalam mengurangi impor energi. Menurutnya, secara teknis bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern dan bisa membantu menekan emisi karbon.

    “Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” kata Tri.

    Tri menambahkan, pemanfaatan etanol bisa membantu menekan ketergantungan impor BBM yang selama ini mencapai lebih dari 45% kebutuhan nasional. Selain itu, pengembangan industri bioetanol dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional.

    “Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” ujarnya.

    Selain program etanol, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai positif kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai regulasi sumur minyak rakyat untuk mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor.  

    Kata Yogi, semua hal tersebut akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks. 

    “Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” ujar Yogi. 

    Meski begitu, Yogi mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak dijadikan proksi dari perusahaan besar yang ingin mengeruk keuntungan untuk golongan tertentu saja.

    Para akademisi itu sepakat bahwa kebijakan etanol dapat menjadi batu loncatan menuju kemandirian energi nasional, asalkan didukung dengan inovasi teknologi, riset berkelanjutan, dan komitmen politik yang kuat. 

  • Toyota Bakal Bangun Pusat R&D di Indonesia

    Toyota Bakal Bangun Pusat R&D di Indonesia

    Jakarta –

    Toyota bakal membangun pusat research and development atau R&D di Indonesia. Sebab, menurut mereka, negara ini punya banyak anak muda berbakat dengan dukungan pemerintah yang kuat.

    Hal itu disampaikan langsung Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam. Dia yakin, di masa depan, R&D perusahaan bakal bermunculan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

    “Ke depan kita akan mengembangkan R&D. Nah kenapa R&D dikembangkan di Indonesia? Karena Indonesia banyak anak mudanya, demografinya cukup besar, lulusan universitasnya banyak, perhatian pemerintah dengan LPDP juga besar,” ujar Bob Azam di Karawang, Jawa Barat.

    “Why not kita mengembangkan R&D? Karena vision itu nanti berkembang di negara-negara berkembang seperti Indonesia,” tambahnya.

    Toyota mau bangun pusat R&D di Indonesia. Foto: Doc. TMMIN

    Toyota sudah setengah abad lebih di pasar otomotif Indonesia. Mereka bukan hanya merakit kendaraan, melainkan sudah membangun produksi mobil dan komponen lokal. Bukan hanya itu, ekspor kendaraan Toyota juga sudah tembus 3 juta unit.

    Berkaca dari kenyataan tersebut, Bob merasa, Indonesia sangat layak menjadi pusat R&D Toyota. Bukan hanya fokus ke kendaraan saja, mereka juga sudah menjajaki kerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan bahan bakar masa depan (future fuel).

    “Tren itu nanti akan melihat ke Indonesia. Jadi why not kita mengembangkan R&D di Indonesia? Dan kita salah satunya sudah menjajaki bersama dengan ITB untuk melakukan riset mengenai future fuel,” tuturnya.

    “Jadi bahan bakar apa yang kita akan kembangkan nanti seperti bioetanol, hidrogen, electric fuel, synthetic fuel, nanti kita coba kembangkan bersama,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Bob juga mengapresiasi kedatangan ‘bos besar’ Toyota Motor Corporation (TMC) ke Indonesia saat seremoni ekspor tiga juta unit kendaraan. Hal itu membuktikan, mereka menaruh perhatian lebih ke pasar otomotif nasional.

    “Kita harus mengubah Indonesia menjadi production base. Kita bisa mengisi market-market yang ada di luar,” kata Bob.

    (sfn/rgr)

  • Garena Perkenalkan Game Lokal dalam Acara Game Bergengsi di Indonesia

    Garena Perkenalkan Game Lokal dalam Acara Game Bergengsi di Indonesia

    Jakarta –

    Garena memperkenalkan game buatan developer Indonesia di IGDX 2025. Mereka membawa pemenang Garena Game Jam 2 dan hasil inkubasi timnya ke pameran game terbesar di Tanah Air tersebut.

    “Garena berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekosistem industri game Indonesia, salah satunya melalui keterlibatan kami di IGDX sejak 2020,” kata Country Head Garena Indonesia, Hans Saleh, dari informasi yang diterima detikINET, Jumat (10/10/2025).

    Tim pengembang yang menjuarai Game Jam 2 ialah Flying Dutchman. Tim ini beranggotakan tiga orang yang merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Tiga orang yang dimaksud di antaranya Muhammad Jafar Fadli dari Fakultas Teknik Telekomunikasi, Luzhanifa Savina Yasmine dari Fakultas Bio-engineering, dan Izzah Imani dari Fakultas Seni Rupa dan Desain.

    Flying Dutchman menjadi juara lewat karyanya berjudul Rotasella. Mekanisme permainan yang mereka tawarkan cukup sederhana, tapi tetap terkesan unik dan memiliki tantangan sulit.

    Selain Rotasella, Garena juga membawa game lokal lainnya berjudul Chicken Tower Defense. Game ini sepenuhnya diracik oleh tim inkubasi Garena Indonesia di bawah pengawasan langsung Strategic Operations & Incubation Lead Garena Indonesia, Dharmawan Santosa.

    Menariknya, game ini dikerjakan oleh seorang developer bernama Uttsada Jason yang merupakan alumni kompetisi Garena Game Jam 1 pada 2023. Meski tidak menang kompetisi, Uttsada akhirnya direkrut Garena sejak 2024.

    Chicken Tower Defense ialah game strategi PvP tower defense yang menantang pemain untuk membangun, menggabungkan dan menempatkan tower secara strategis untuk mempertahankan markas sekaligus menyerang lawan.

    Indonesia Game Developer eXchange (IGDX) Business & Conference terbagi menjadi dua kegiatan, yakni Business Day dan Conference Day. Untuk Business Day berlangsung dari 9-10 Oktober 2025 dan Conference Day tanggal 11 Oktober 2025.

    (hps/fay)

  • Mastel Soroti Prospek 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Dorong Layanan 5G

    Mastel Soroti Prospek 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Dorong Layanan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai pemanfaatan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan layanan 5G sekaligus memperluas jaringan broadband nasional. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, posisi Indonesia dalam hal infrastruktur internet saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Asean).

    Berdasarkan data Speedtest per Februari 2025, kecepatan rata-rata mobile broadband (MBB) Indonesia hanya sekitar 45 Mbps, menempati peringkat kesembilan dari 11 negara Asean, sementara kecepatan fixed broadband (FBB) mencapai 39,8 Mbps, berada di posisi ke-10 dari 11 negara.

    “Dari sisi harga, rata-rata biaya layanan internet di Indonesia juga masih paling mahal di Asean, yakni sekitar US$0,41 per Mbps [Rp6.478 per Mbps] ,” kata Sarwoto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (9/10/2025). 

    Sarwoto menambahkan, keterlambatan implementasi layanan 5G menjadi salah satu isu utama. Menurutnya, layanan 5G di Indonesia tertinggal 4 hingga 5 tahun dibandingkan negara lain yang sudah mulai meluncurkan 5G sejak 2017. 

    Padahal, kata dia, teknologi 5G memiliki peran strategis di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital lintas sektor. Oleh sebab itu, Sarwoto menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk memperkuat layanan 5G melalui pemanfaatan dividend spectrum di pita 700 MHz serta frekuensi ideal di 2,6 GHz.

    “Namun, kuncinya tetap pada kemampuan investasi penyelenggara telekomunikasi yang saat ini masih rendah,” katanya. 

    Sarwoto mengatakan, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan, misalnya melalui konsep 5G neutral network, yang memisahkan penyelenggaraan jaringan 5G dengan penyelenggaraan jasanya untuk use case tertentu. Dia menekankan 5G tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga akan mempercepat transformasi di sektor kesehatan, pendidikan, energi, pangan, industri, perdagangan, hingga pemerintahan.

    Dia juga mendukung adanya pemberian insentif atau skema pembayaran secara bertahap pada biaya keseluruhan pita frekuensi yang akan dilelang. Menurut Sarwoto, langkah tersebut akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam jangka panjang karena dapat memperluas layanan 4G dan 5G dibandingkan hanya berfokus pada penerimaan BHP frekuensi saat ini.

    Senada dengan Mastel, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo menilai momentum saat ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan biaya regulasi bagi industri telekomunikasi.

    Menurut Agung, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memahami aspek teknologi dapat membuka peluang untuk meninjau ulang struktur biaya regulasi yang harus dibayar oleh operator seluler, termasuk BHP Frekuensi.

    “Tim dari Kementerian Keuangan bersama Komdigi bisa melakukan evaluasi terhadap kesehatan industri telekomunikasi dari sisi regulatory cost. Hasilnya diharapkan melahirkan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan industri, masyarakat, dan pemerintah,” kata Agung kepada Bisnis pada Kamis (9/10/2025). 

    Dia menambahkan, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah memberikan skema pembayaran BHP secara cicilan, agar operator memiliki ruang finansial yang lebih leluasa untuk melakukan ekspansi jaringan dan mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

    Sementara itu, di sisi industri, dua operator besar yaitu PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison/IOH) dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) sama-sama menyatakan minat terhadap pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, meskipun keduanya memilih mundur dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz yang tengah digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah menegaskan setiap langkah strategis yang diambil perusahaan tidak semata-mata didorong oleh faktor modal finansial, tetapi juga berdasarkan pertimbangan ekonomi dan bisnis yang matang.

    “Semua yang Indosat lakukan mempertimbangkan aspek ekonomi bisnis, layanan pelanggan, serta dukungan terhadap objektif pemerintah. Ujung-ujungnya tetap pertimbangan bisnis,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025).

    Dia menambahkan, setiap keputusan perusahaan bermuara pada tujuan untuk menjaga industri telekomunikasi nasional agar dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Ketika ditanya mengenai rencana keikutsertaan dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, Buldansyah belum memberikan konfirmasi lebih jauh.

    “Nanti ada sesinya, nanti ada waktunya,” ujarnya singkat.

    Sikap serupa juga ditunjukkan oleh XLSMART. Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan, perusahaan tetap berminat terhadap pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Namun, mereka berharap pemerintah memberikan skema pembayaran yang lebih fleksibel, misalnya dengan sistem cicilan.

    “Sebenarnya kan kami minat untuk kedua itu [frekuensi 700 MHz dan 2,6 Ghz]. Cuma dari sisi pembayarannya kan sekarang regulatory cost lumayan mahal. Sekarang kan di angka 12–13%,” kata Reza ditemui usai acara Road to Grand Final Axis Nation Cup 2025 di Jakarta, pada Selasa (7/10/2025). 

    Menurutnya, beban biaya yang besar membuat operator perlu berhitung matang sebelum mengikuti lelang. Meski demikian, XLSMART telah melakukan komunikasi informal dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi industri.

    “Kami mau membantu pemerintah. At the same time pemerintah tolong bantu [industri] telko” katanya.

    Komdigi diketahui masih fokus pada lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang kini menyisakan tiga peserta yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Eka Mas Republik (MyRepublic), dan PT Telemedia Komunikasi Pratama (Viberlink).

    Setelah itu, pemerintah berencana menyiapkan lelang pita 700 MHz dan 2,6 GHz, yang ditargetkan dapat digelar pada akhir tahun ini.

    Pita frekuensi 700 MHz termasuk kategori low band yang memiliki cakupan luas dan cocok untuk memperluas akses jaringan di wilayah pelosok. Sementara pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung implementasi layanan 5G dan peningkatan kapasitas data di kawasan urban.

  • Sederet PR di Balik Kewajiban Bensin Campur Etanol 10% (E10)

    Sederet PR di Balik Kewajiban Bensin Campur Etanol 10% (E10)

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan kewajiban campuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar jenis bensin. Namun, sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, kapasitas produksi etanol dalam negeri perlu dipacu dalam 2-3 tahun mendatang.

    Campuran etanol yang dimaksud merupakan bahan bakar nabati (BBN) berbasis tebu dan singkong yang diolah menjadi bioetanol. Langkah ini ditujukan untuk menekan ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mengurangi emisi karbon.

    Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh pemerintah maupun agen pemegang merek (APM) sebelum mandatori campuran etanol 10% resmi berlaku.

    “Etanol itu bersifat higroskopis dan korosif terhadap material logam dan karet tertentu, jadi tampaknya Pertamina perlu segera memulai check-recheck kesiapan tangki penyimpanan di depot dan SPBU terkait material yang tahan etanol,” ujar Yannes kepada Bisnis, Rabu (8/10/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, terkait proses peralihan ini, Pertamina perlu berkoordinasi secara ketat dengan agen pemegang merek (APM) terkait mitigasi potensi risiko kerusakan mesin dan sengketa garansi.

    “Misalnya, mengkomunikasian labelisasi di SPBU terkait kompatibilitas E10 untuk mobil mana saja dengan memakai simbol yang jelas dan informatif. Selain itu, APM perlu segera mulai mempublikasikan daftar kendaraan resmi yang kompatibel dengan E10 berdasarkan tahun dan model,” katanya.

    APM mobil juga perlu menyediakan hotline teknis untuk bengkel resmi, melakukan pelatihan teknisi bengkel tentang perawatan mesin dengan bensin E10. Namun, dia menyebut mobil-mobil ICE (internal combustion engine) produksi 2010 ke atas yang dirakit di Indonesia umumnya sudah siap mengonsumsi bensin E10.

    “Kementerian ESDM, KLHK, dan Pertamina perlu segera melakukan kampanye nasional terkait manfaat dan batasan E10 tersebut, sehingga tidak berkembang berita yang simpang siur,” tutur Yannes.

    Tak hanya itu, menurutnya peta jalan (roadmap) E10 ini pun harus dipastikan selaras dengan roadmap kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nasional, bukan sebagai alasan menunda investasi EV, tapi sebagai pelengkap strategi dekarbonisasi multi-jalur.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan mandatory campuran etanol 10% dengan bensin. Hal ini selaras dengan program mandatori biodiesel atau campuran BBN berbasis sawit dengan solar yang saat ini diterapkan 40% atau B40. 

    “Arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk kami membangun industri etanol. [Butuh] 2-3 tahun terhitung sekarang ya, jadi kita harus hitung baik-baik dulu,” pungkasnya. 

    Adapun, Bahlil menyebut, untuk pabrik etanol akan ada dua, yaitu pabrik etanol dari tebu di Merauke dan pabrik etanol dari singkong yang masih dicari lokasi tepatnya. Dia menuturkan, pihaknya telah mendapatkan arahan tersebut dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10%. 

  • Telkomsel Umumkan Pemenang Kompetisi Riset Nasional by tSurvey & by.U

    Telkomsel Umumkan Pemenang Kompetisi Riset Nasional by tSurvey & by.U

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel, melalui platform survei digital tSurvey dan brand serba digital by.U, resmi mengumumkan tiga pemenang Kompetisi Riset Nasional 2025. Kompetisi yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ini berhasil menjaring 495 pendaftar dari mahasiswa Strata-1 (S1) di seluruh Indonesia, menandai antusiasme tinggi generasi muda terhadap riset berbasis data.

    Kompetisi ini dirancang secara strategis untuk mencapai beberapa tujuan utama, mendukung penguatan kapasitas riset akademik yang kredibel. Kemudian membudayakan praktik riset yang baik dan benar melalui pelatihan, pemanfaatan tSurvey sebagai platform pendukung riset akademik, serta diskusi hasil riset melalui presentasi di hadapan dewan juri profesional dan mendorong lahirnya ide inovatif berbasis data di kalangan mahasiswa dengan topik yang relevan bagi masyarakat.

    Vice President Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang, mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang telah menunjukkan dedikasi dan kualitas riset yang luar biasa.

    “Kompetisi ini menegaskan komitmen Telkomsel lewat tSurvey untuk mendukung mahasiswa menghasilkan riset berbasis data yang akurat dan berdampak. Antusiasme ratusan peserta yang mendaftar menunjukkan potensi besar talenta muda Indonesia dalam membangun ekosistem riset digital di Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Alfian dalam keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

    Seleksi Ketat dan Pelatihan Intensif untuk Hasilkan Riset Terbaik

    Kompetisi Riset Nasional 2025 by tSurvey dan by.U menerapkan proses seleksi yang ketat dan berjenjang sejak dibuka pada Mei 2025. Dari ratusan pendaftar, terpilih 100 peserta terbaik yang berhak mengikuti pelatihan eksklusif “Riset Kuantitatif dengan Online Survey”.

    Dari 100 peserta, disaring kembali menjadi 10 finalis yang mempresentasikan hasil riset mereka di hadapan dewan juri profesional di bidangnya, yaitu Marvin Mahadarma (Head of tSurvey), Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D (Perwakilan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), dan Reza Felix Citra (Litbang Kompas).

    Tiga Penelitian Terbaik Pemenang Kompetisi Riset Nasional 2025 by tSurvey dan by.U
    Setelah melalui penilaian yang mencakup kedalaman analisis, kejelasan metodologi, orisinalitas, dan potensi dampak bagi masyarakat, dewan juri menetapkan tiga penelitian terbaik sebagai pemenang:
    ● Juara 1 – Lukman Al Rasyid, Robincar Tua Tambunan, dan Dzikri Tsabit Imani (Institut Teknologi Bandung), mendapatkan uang tunai Rp20 Juta dan e-sertifikat.
    Judul Penelitian: “Implementasi Model Persamaan Struktur untuk Mengetahui Pengaruh Iklan. Layanan Publik Berbasis Artificial Intelligence (AI) oleh Institusi Pemerintah terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia.”
    ● Juara 2 – Anisa Eka Febrianti, Aveny Raisa Maarif, dan Jihan Afifah Rizki Nabila (Universitas Airlangga), mendapat uang tunai Rp15 Juta dan e-sertifikat.
    Judul Penelitian: “Pengaruh Persepsi Risiko Generative AI dan Upaya Adaptabilitas terhadap Kepuasan Finansial Pekerja Gig Digital Artist.”
    ● Juara 3 – Muhammad Feryansyah (Universitas Asahan), mendapat uang tunai Rp 10 Juta dan e-sertifikat.
    Judul penelitian: “Beli Sekarang Bayar Nanti Vs Menabung Sekarang Beli Nanti; Dampak Perilaku Konsumtif pada Gen Z.”

    Selain hadiah utama, ketiga pemenang juga memperoleh kesempatan magang di Telkomsel, voucher by.U, dan poin tSurvey. Sementara tujuh finalis lainnya masing-masing mendapatkan uang tunai senilai Rp500 ribu, e-sertifikat, dan voucher by.U senilai Rp240 ribu. Tidak hanya itu, 100 peserta terpilih juga memperoleh tSurvey Points senilai Rp7,5 juta dan akses Kompas.id Digital Premium selama 1 bulan.

    Perwakilan Juara 1 Institut Teknologi Bandung, Lukman AI Rasyid, mengatakan, kompetisi ini tidak hanya mempermudah kami dalam mengumpulkan data yang akurat dan sesuai kebutuhan, tetapi juga memperluas wawasan kami mengenai pentingnya riset berbasis data.

    “Kami berharap kompetisi seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak mahasiswa, sehingga semakin banyak ide inovatif yang lahir untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia,” kata Lukman.

    Keberhasilan kompetisi ini menegaskan posisi tSurvey sebagai solusi Beyond Telco dari Telkomsel yang memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan, sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi Telkomsel dalam membangun talenta digital dan ekosistem riset Indonesia yang lebih matang dan berdampak.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pakar Energi Sebut Etanol 3,5% di Base Fuel Pertamina Tak Kurangi Kualitas BBM

    Pakar Energi Sebut Etanol 3,5% di Base Fuel Pertamina Tak Kurangi Kualitas BBM

    Jakarta –

    Kekhawatiran SPBU swasta untuk membeli BBM dasar atau base fuel karena kandungan etanol ditepis para pakar energi. Kadar etanol base fuel Pertamina sebesar 3,5% justru dinilai aman dan sesuai standar internasional, bahkan membawa manfaat bagi lingkungan.

    Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto mengatakan kandungan energi etanol memang lebih rendah dibandingkan dengan bensin, yakni rentang 26,8-29,7 megajoule per kilogram (MJ/kg), sedangkan bensin sekitar 40 MJ/kg. Kendati demikian hal tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap mesin dan performa kendaraan.

    “Jadi kalau kandungan etanolnya hanya 3,5%, energi yang turun hanya sekitar 1%. Artinya daya mesin hanya berkurang sekitar 1%, dan itu tidak akan terasa. Di konsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, di tarikan (performa) kendaraan tetap enak aja, nggak akan terasa karena secara internasional, penurunan daya baru terasa kalau sudah mencapai 2% akan dirasakan oleh pengendara,” papar Tri dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

    “Jadi kalau cuma 1 persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan (performa) kendaraan,” lanjutnya menyimpulkan.

    Tri menjelaskan, etanol diketahui memiliki nilai research octane number (RON) tinggi, yakni sekitar 110-120. Alhasil, dengan penambahan etanol sebesar 3,5% ke dalam bensin, RON justru dapat meningkat sebesar 3,85-4,2 poin.

    Kandungan etanol ini dinilai Tri berada jauh di bawah ambang batas yang umum digunakan banyak negara. Di Amerika Serikat, misalnya, kadar etanol dalam bensin bisa mencapai 10%, sedangkan di Brazil bahkan mencapai 85%.

    “Bahkan Shell di Amerika pun menjual bensin yang dicampur etanol 10%, dan di sana baik-baik saja, tidak ada masalah dengan mesin kendaraan. Bahkan di Brazil kadar etanolnya sampai 85%, Australia juga sudah pakai,” jelas Tri.

    Dia menilai penolakan sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR dan Vivo terhadap base fuel Pertamina terlalu berlebihan. “Saya melihat ini lebih ke isu yang digunakan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan lagi kuota impor mereka,” ujarnya.

    Senada dengan Tri, Dosen Jurusan Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Muhammad Rifqi Dwi Septian mengatakan penggunaan etanol dalam bahan bakar justru membawa dampak positif bagi kualitas udara.

    “Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang, artinya lebih ramah lingkungan,” kata Rifqi menambahkan.

    Dia menambahkan, etanol juga dapat meningkatkan angka oktan atau Research Octane Number (RON) bahan bakar menjadi lebih tinggi, di kisaran 108-113.

    “Semakin tinggi oktan, semakin efisien proses pembakaran di mesin. Ini justru bagus untuk performa kendaraan,” ujar Rifqi.

    Rifqi menilai kekhawatiran soal etanol yang disebut bisa menyebabkan karat atau kerusakan pada mesin cenderung berlebihan. Baginya, etanol adalah senyawa kimia yang juga dikenal dengan sebutan etil alkohol atau alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong, yang kemudian dicampurkan ke dalam BBM sebagai aditif.

    Di Indonesia, penambahan etanol pada BBM dilakukan dalam rangka mendukung program energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicanangkan pemerintah.

    Etanol digunakan untuk meningkatkan angka oktan (RON) pada BBM, sehingga kualitas pembakaran di mesin kendaraan menjadi lebih baik dan emisi gas buang bisa ditekan. Amerika Serikat dan Brazil jadi contoh negara yang sukses menerapkan etanol sebagai bagian pada komponen yang wajib ada di dalam campuran bahan bakar mesin mereka.

    (hal/kil)

  • Viral, Video SBY Tidak Salami Kapolri di HUT TNI, Demokrat Klarifikasi Nasional 7 Oktober 2025

    Viral, Video SBY Tidak Salami Kapolri di HUT TNI, Demokrat Klarifikasi Nasional 7 Oktober 2025

    Viral, Video SBY Tidak Salami Kapolri di HUT TNI, Demokrat Klarifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrat memberikan klarifikasi mengenai video viral yang menampilkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menyalami Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam momen HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025) kemarin.
    Dalam tayangan tersebut, terlihat Sigit dan sejumlah petinggi TNI seperti KSAU Marsekal Tonny Harjono dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita berdiri ketika SBY akan lewat.
    Tonny, Tandyo, dan petinggi TNI lainnya tampak memberi gestur hormat kepada SBY.
    Lalu, SBY menyalami Tonny, Tandyo, dan lain-lain.
    Sigit yang berdiri di depannya tampak dilewati begitu saja oleh SBY.
    Wasekjen Demokrat Syahrial Nasution pun memberikan klarifikasi mengenai video viral tersebut.
    Syahrial mengatakan, sebelum video viral itu, SBY dan Kapolri sebenarnya bercengkrama lama di
    holding room
    Monas.
    “Saya sedang mendampingi Pak SBY ke Bandung. Beliau diundang untuk menyampaikan pidato kebudayaan di ITB, besok (8/10/2025). Sebelum beredar video viral Pak SBY seolah-olah tidak menyalami Kapolri, Pak SBY dan Kapolri lama bercengkrama di
    holding room
    Monas menjelang acara HUT TNI,” kata Syahrial, kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
    Syahrial menekankan, tidak ada isu apapun mengenai hubungan keduanya.
    Syahrial pun mengirim foto betapa akrabnya SBY dan Sigit berbincang-bincang dalam HUT TNI kemarin.
    “Jadi, tidak ada isu apapun antara video yang viral dengan situasi sesungguhnya antara Pak SBY dan Kapolri. Semuanya situasional saja,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2026 mencapai nilai 45,33, atau meningkat 0,8 poin dari capaian tahun ini. 

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

    “Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Ketiga, lanjut Boni, pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia (SDM) nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan. Dia menambahkan hasil IMDI 2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan, utamanya untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia. 

    Dia mengatakan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengutamakan daerah-daerah dengan nilai IMDI terendah sebagai sasaran prioritas lokasi pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

    Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI dan pengurangan kesenjangan antarwilayah tidak bisa dilakukan hanya oleh Komdigi. 

    “Peningkatan nilai IMDI dan pengurangan gap antar wilayah tidak dapat dicapai melalui program inisiatif dari Kemkomdigi saja, melainkan perlu kerjasama berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” katanya.

    Boni mencontohkan, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan menginisiasi penggunaan keuangan digital seperti e-wallet sebagai alat pembayaran utama, atau mendorong masyarakat memanfaatkan layanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan di daerah masing-masing.

    Nelayan membuka aplikasi di smartphone

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai proyeksi peningkatan IMDI pada tahun depan cukup realistis. Menurutnya, adopsi teknologi digital di masyarakat sudah berkembang pesat dan diperkirakan akan terus meningkat.

    “Tahun depan minimal akan sama atau naik. Kita menyaksikan, sebagian besar masyarakat Indonesia cepat mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi digital. Terutama sangat nampak pada masa pandemi. Tahun 2026 akan tetap baik,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Senin (6/10/2025).

    Agung menilai, sektor keuangan digital menjadi pendorong utama peningkatan IMDI tahun depan. 

    “Sektor penentu kenaikan IMDI pada tahun depan yakni sektor keuangan, terutama payment, teknologi semisal QRIS. Kesempatan yang baik untuk mengembangkan layanan sejenis QRIS ini. Hal sejenis dapat diterapkan di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Komdigi mencatat IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, naik 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan alat ukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya.

    Menurutnya, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis penting untuk memastikan kebijakan pengembangan SDM digital berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

    IMDI diukur berdasarkan empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Tahun ini, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sementara pilar Pemberdayaan menjadi yang terendah dengan 34,42.

    Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2022 dengan skor nasional 37,80, IMDI terus menunjukkan tren peningkatan menjadi 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, dan kini mencapai 44,53 pada 2025.

    Infrastruktur Internet

    Tahun ini, Komdigi juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian tertinggi. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Kota Bandung, Kota Malang, dan Jakarta Barat menjadi yang terdepan di wilayah barat. Di wilayah tengah, posisi teratas ditempati oleh Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan, sedangkan di wilayah timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong.