Xcloud.id

Institusi: ITB

  • Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    “Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

    Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

    “Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

    Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. 

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

    Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

    Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

    Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Membandingkan Biaya Frekuensi 1,4 GHz vs 2,1 GHz: WIFI Bayar Kemahalan?

    Membandingkan Biaya Frekuensi 1,4 GHz vs 2,1 GHz: WIFI Bayar Kemahalan?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), melalui anak usahanya Telemedia Komunikasi Pratama, memenangkan penawaran lelang spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk regional I.

    WIFI mengajukan penawaran tertinggi dengan Rp403 miliar untuk dapat mengoptimalkan spektrum selebar 80 MHz guna melayani pelanggan di Pulau Jawa, Pulau Maluku, dan Pulau Papua saja. Tantangannya ekosistem yang belum matang.

    Sementara itu, jika dibandingkan dengan lelang frekuensi terakhir pada 2022, Telkomsel mengeluarkan Rp600 miliar-an untuk memberikan layanan seluruh nasional dengan ekosistem yang telah matang, nilai Rp400 miliar yang dikeluarkan menjadi perdebatan.

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan dengan diperbolehkan berjualan di Jawa, WIFI diuntungkan karena Jawa paling layak secara bisnis untuk produk internet. 

    Dengan kondisi tersebut, biaya Rp400 miliar adalah nilai yang murah, yang dikeluarkan WIFI untuk menyewa pita 1,4 GHz di Pulau Jawa selama 10 tahun menurut Ian. 

    Dia juga mengatakan penggelaran jaringan di Papua tidak akan menjadi masalah bagi WIFI mengingat jaringan tulang punggung di Papua sudah tersedia.

    “Tidak masalah karena backbone optik sudah sampai ke Papua. Layanan minimal 100 Mbps tentu dengan backbone optik. Jadi sudah jelas bukan yang dilayani oleh satelit. Kewajiban tersebut tentu harus melihat kondisi lapangan,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Sekolah di daerah 3T menggunakan satelit untuk mendapat layanan internet

    Ian juga mengatakan bahwa dibandingkan 2×5 MHz di pita 2,1 GHz yang dimenangkan oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada 2022 lalu, biaya yang dikeluarkan oleh WIFI relatif lebih murah dengan pita yang lebih besar.

    WIFI mendapat 80 MHz di pita 1,4 GHz dengan biaya Rp400 miliar-an, sementara itu Telkomsel harus mengeluarkan Rp600 miliar demi 2×5 MHz. Namun perlu diingat, saat Telkomsel mendapat 2,1 GHz, smartphone masyarakat di seluruh Indonesia sudah siap untuk menangkap sinyal 2,1 GHz. Sementara itu perangkat yang kompatibel dengan pita 1,4 GHz masih sangat terbatas.

    Sementara itu, Dosen ITB yang juga Mantan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo menyoroti mengenai beban yang akan dikeluarkan para pemenang pita 1,4 GHz. Selain membayar ratusan miliar per tahun, WIFI dan MyRepublik juga harus mengeluarkan ongkos layaknya menggelar layanan seluler seperti menara, elemen radio, listrik, dan lain sebagainya.

    Di tengah ongkos yang tinggi, sempat tercetus janji menjual layanan internet Rp100.000 dengan kecepatan hingga 100 Mbps.

    “Seluruh masyarakat mesti  ikut mengawasi dan menagih janji mereka sejak sekarang,” kata Agung.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan tidak bisa dibandingkan apple to apple antara harga lelang di pita 1,4 GHz dengan 2,1 GHz.

    Pertama, memang frekuensi yang dialokasikan lebih besar. Namun, kedua, lelang menggunakan sistem regional, bukan nasional. Kemudian, di lelang 1,4 GHz ini banyak komitmen yang harus dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional yang ditetapkan Komdigi seperti kecepatan 100 Mbps dan juga tarif lebih terjangkau

    “Frekuensi 1,4 GHz ini berbeda dengan konsep misal frekuensi yang dipakai 3G dulu, 4G atau 5G dimana dari MSC ke BTS hingga pengguna menggunakan nirkabel. Sementara untik 1,4 GHz ini, hybrid. Dimana 1,4 GHz hanya dipakai untuk jaringan akses ke pengguna, sementara dari backbone dan back haul pakai serat optik,” kata Heru.

    Pekerja memperbaiki BTS

    Heru menambahkan jika dalam mengukur  berdasarkan lebar frekuensi, memang 1,4 GHz lebih luas dan lebih murah. Pita 1,4 GHz juga memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang 2,1 GHz.

    “Jadi nanti pemenang 1,4GHz akan menyasar pasar residensial. Dimana jika sebelumnya ke rumah-rumah pakai serat optik yang mahal, maka nanti serap optik ke rumah-rumah atau biasa diistilahkan homepass menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Dan pasar residensial akan sangat besar ke depannya,” kata Heru.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan tantangan utama pengembangan frekuensi 1,4 GHz di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem perangkat dan pasar, karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang menggunakannya untuk layanan komersial.

    “Kondisi ini akan membuat ketersediaan chipset, perangkat, dan dukungan vendor global masih terbatas, sehingga biaya investasi dan waktu adopsi berpotensi tinggi,” kata Tesar kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Tesar menambahkan untuk membangun ekosistem, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama.

    Dia menambahkan dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, serta keterlibatan vendor global, ekosistem ini dapat berkembang dalam 2–3 tahun. Selama ekosistem belum terbentuk, WIFI-DSSA sulit mendapat pengembalian investasi yang maksimal dari pita 1,4 GHz.

    “Namun tanpa arah kebijakan dan koordinasi yang kuat, pembentukannya bisa melambat hingga 5–7 tahun,” kata Tesar.

    Sebelumnya, Global System for Mobile Communications Association (GSMA), asosiasi yang mewadahi operator telekomunikasi di seluruh dunia, mengungkap tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz dan 2,1 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

  • Ekosistem Masih Hijau, Butuh Berapa Tahun untuk Matang?

    Ekosistem Masih Hijau, Butuh Berapa Tahun untuk Matang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem menjadi sorotan dalam pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz, yang belum lama dimenangkan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

    Global System for Mobile Communications Association (GSMA), asosiasi yang mewadahi operator telekomunikasi di seluruh dunia, mengungkap tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz dan 2,1 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 
    Sependapat dengan GSMA, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan tantangan utama pengembangan frekuensi 1,4 GHz di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem perangkat dan pasar, karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang menggunakannya untuk layanan komersial.

    “Kondisi ini akan membuat ketersediaan chipset, perangkat, dan dukungan vendor global masih terbatas, sehingga biaya investasi dan waktu adopsi berpotensi tinggi,” kata Tesar kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Tesar menambahkan untuk membangun ekosistem, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama.

    Dia menambahkan dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, serta keterlibatan vendor global, ekosistem ini dapat berkembang dalam 2–3 tahun “Namun tanpa arah kebijakan dan koordinasi yang kuat, pembentukannya bisa melambat hingga 5–7 tahun,” kata Tesar.

    Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan jika kedua pemenang bekerja sama, cukup 2 tahun untuk membangun ekosistem di pita 1,4 GHz. Apalagi teknologi Broadband Wireless Acces (BWA), menurutnya, bukanlah hal yang sulit untuk dibentuk.

    Adapun ekosistem 1,4 GHz nantinya harus meliputi kesiapan di vendor, operator, pengguna, dan pemerintah. Dia menjelaskan karena proses akan lelang 1.4 GHz bukan dadakan maka sudah ada beberapa vendor 1,4 GHz dan sudah diujicobakan dengan hasil layak sesuai dengan internet 100 Mbps.

    “BWA akan mempercepat penetrasi layanan. User pasti ada, hanya pasti banyak saingan karena ada ISP lain. Dukungan pemerintah pasti ada mendukung kesuksesan ekosistem,” kata Ian.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan ketika operator berminat dan berani menawar angka yang besar dalam lelang, itu artinya operator tersebut sudah menyiapkan strategi dan langkah ke depannya, yang bahkan  berani berkomitmen menjual layanan 100 Mbps sekitar Rp100.000-Rp150.000.

    Dia menekankan bahwa Indonesia ini unik. Di negara lain sukses, di Indonesia belum tentu. Di luar negeri gagal, di Indonesia sukses.

    “Waktu 3G, di Eropa banyak mengembalikan izin, eh di Indonesia sukses malah minta nambah frekuensi beberapa kali. Di negara lain Blackberry tidak laku, di Indonesia sempat laris laksana kacang goreng Jadi kita tunggu saja. Sebab, masyarakat pasti menanti tarif internet yang terjangkau dan ngebut sampai 100 Mbps. Ini baru bisa dilihat 2-3 tahun ke depan apakah akan mature atau gagal,” kata Heru.

  • WIFI Diuntungkan Hanya Bangun di Jawa dan Papua

    WIFI Diuntungkan Hanya Bangun di Jawa dan Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi menilai PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) diuntungkan dengan memegang lisensi regional pada frekuensi 1,4 GHz. WIFI tidak perlu menggelar jaringan secara nasional dan cukup bangun di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Berdasarkan data APJII tahun 2025, penetrasi internet di Pulau Jawa adalah 84,69% dan kontribusinya terhadap total pengguna internet nasional adalah 58,14%. Artinya, pasar Pulau Jawa cukup matang untuk mengadopsi layanan internet.

    Sementara itu Maluku dan Papua, merupakan wilayah dengan penetrasi internet terendah di Indonesia yaitu 69,26%. Adopsi digital di wilayah ini paling kecil dengan jumlah infrastruktur yang juga terbatas.

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan dengan diperbolehkan berjualan di Jawa, WIFI diuntungkan karena Jawa paling layak secara bisnis untuk produk internet. 

    Dengan kondisi tersebut, biaya Rp400 miliar adalah nilai yang murah, yang dikeluarkan WIFI untuk menyewa pita 1,4 GHz di Pulau Jawa selama 10 tahun menurut Ian. 

    Dia juga mengatakan penggelaran jaringan di Papua tidak akan menjadi masalah bagi WIFI mengingat jaringan tulang punggung di Papua sudah tersedia.

    “Tidak masalah karena backbone optik sudah sampai ke Papua. Layanan minimal 100 Mbps tentu dengan backbone optik. Jadi sudah jelas bukan yang dilayani oleh satelit. Kewajiban tersebut tentu harus melihat kondisi lapangan,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Ian juga mengatakan bahwa dibandingkan 2×5 MHz di pita 2,1 GHz yang dimenangkan oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada 2022 lalu, biaya yang dikeluarkan oleh WIFI relatif lebih murah dengan pita yang lebih besar.

    WIFI mendapat 80 MHz di pita 1,4 GHz dengan biaya Rp400 miliar-an, sementara itu Telkomsel harus mengeluarkan Rp600 miliar demi 2×5 MHz. Namun perlu diingat, saat Telkomsel mendapat 2,1 GHz, smartphone masyarakat di seluruh Indonesia sudah siap untuk menangkap sinyal 2,1 GHz.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan tidak bisa dibandingkan apple to apple antara pita 1,4 GHz dengan 2,1 GHz.

    Pertama, memang frekuensi yang dialokasikan lebih besar. Namun, kedua, lelang menggunakan sistem regional, bukan nasional. Kemudian, di lelang 1,4 GHz ini banyak komitmen yang harus dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional yang ditetapkan Komdigi seperti kecepatan 100 Mbps dan juga tarif lebih terjangkau

    “Frekuensi 1,4 GHz ini berbeda dengan konsep misal frekuensi yang dipakai 3G dulu, 4G atau 5G dimana dari MSC ke BTS hingga pengguna menggunakan nirkabel. Sementara untik 1,4 GHz ini, hybrid. Dimana 1,4 GHz hanya dipakai untuk jaringan akses ke pengguna, sementara dari backbone dan back haul pakai serat optik,” kata Heru.

    Heru menambahkan jika dalam mengukur  berdasarkan lebar frekuensi, memang 1,4 GHz lebih luas dan lebih murah. Pita 1,4 GHz juga memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang 2,1 GHz.

    “Jadi nanti pemenang 1,4GHz akan menyasar pasar residensial. Dimana jika sebelumnya ke rumah-rumah pakai serat optik yang mahal, maka nanti serap optik ke rumah-rumah atau biasa diistilahkan homepass menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Dan pasar residensial akan sangat besar ke depannya,” kata Heru.

  • Luhut sarankan Prabowo ambil jalan tengah soal UMP 2026

    Luhut sarankan Prabowo ambil jalan tengah soal UMP 2026

    Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil jalan tengah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026.

    Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Luhut menyampaikan kepada pemerintah untuk turut mempertimbangkan kepentingan investor dalam memutuskan nilai UMP.

    Luhut berpendapat usulan dari asosiasi buruh umumnya hanya mempertimbangkan kebutuhan dari perspektif pekerja.

    “Saya bilang ke Presiden, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita pikirkan dia. Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan,” ujar Luhut.

    Luhut mengatakan, pihaknya turut menghitung formulasi besaran UMP dan telah melaporkannya kepada Prabowo. Formulasi itu, menurut Luhut, mengacu pada basis besaran hidup laik dan juga mempertimbangkan masukan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pengusaha.

    “Saya bilang ke Presiden, mohon Bapak jangan mau dipaksa sana-sini. Ini sudah yang terbaik. Jalan tengah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November 2025.

    Ia mengatakan saat ini kajian soal kenaikan UMP tahun depan sedang dalam proses oleh tim yang telah dibentuk oleh Kemnaker dan melibatkan pihak-pihak serta pemangku kepentingan terkait.

    Selain itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memastikan rumusan kenaikan UMP 2026 memperhatikan aspek-aspek terkait standar kehidupan laik bagi pekerja.

    “Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Menaker juga memastikan pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

    Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • WIFI Bayar Lebih Mahal daripada Telkomsel?

    WIFI Bayar Lebih Mahal daripada Telkomsel?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan lelang frekuensi 1,4 GHz untuk regional I yang terdiri dari Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    WIFI memberi penawaran sebesar Rp403,7 miliar untuk mendapatkan wilayah tersebut. Bagaimana jika dibandingkan dengan lelang terakhir yaitu lelang pita 2,1 GHz pada 2022 yang dimenangkan oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)?

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan bahwa WIFI mendapatkan regional I dengan penawaran tertinggi yaitu Rp403,7 miliar. Mengalahkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang sebesar Rp399 miliar, dan Eka Mas yang sebesar Rp331 miliar.

    Dengan harga tersebut, WIFI nantinya dapat mengoperasikan pita selebar 80 MHz untuk melayani pelanggan internet tetap di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Perusahaan bakal menerapkan teknologi broadband wireless access (BWA), sebuah teknologi nirkabel untuk internet di rumah/perusahaan, dalam memberikan layanan tersebut. Kesiapan ekosistem berdampak pada cepat atau lambatnya penyebaran layanan internet di 1,4 GHz.

    Adapun, menurut laporan GSMA, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan 1,4 GHz untuk layanan internet. 

    Selain hak memberikan layanan, ada juga kewajiban yang menempel di WIFI, yaitu menyiapkan infrastruktur di ketiga wilayah tersebut. WIFI juga akan memikul beban baru yaitu membayar Rp403,7 miliar selama 10 tahun. Pada tahun pertama, WIFI harus membayar 2x dari biaya penawaran karena ada beban up front fee.

    Bagaimana kondisi 2022? 

    Saat memenangkan lelang frekuensi 2,1 GHz dengan pita diperebutkan sebesar 2×5 MHz, Telkomsel harus membayar sebesar Rp605,056 miliar. Berbeda dengan WIFI yang berlaku secara regional, spektrum frekuensi 2,1 GHz Telkomsel dapat digunakan di seluruh Indonesia. Tidak terbatas pada wilayah tertentu.

    Telkomsel juga tidak terlalu pusing dengan ekosistem, karena mayoritas pengguna smartphone di dunia telah memakai pita 2,1 GHz untuk berinternet.

    Sebagaimana diketahui, 2×5 MHz di pita frekuensi 2,1 GHz merupakan spektrum yang dikembalikan oleh Indosat Ooredoo pascamerger dengan Hutchison 3 Indonesia (Tri) pada 4 Januari 2022.

    Ketika proses lelang dibuka pada akhir Agustus 2022, tercatat ada tiga operator seluler yang mendaftarkan diri ikut serta dalam Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz di antaranya Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo Hutchison.

    Hemat

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan secara bisnis pembagian regional; khususnya regional 1 lebih menguntungkan karena kewajiban tidak harus membangun seluruh wilayah Indonesia.

    Secara belanja modal (Capex) dan ongkos operasional (Opex), kata Ian, lebih murah dan backbone optik di regional 1 sudah tersedia. 

    “Sehingga secara bisnis sangat layak. Melihat layanan internet, bukan hanya dari langganannya saja tetapi termasuk semua bisnis yang dapat ditumpangkan. Nilai lelang tersebut masih dianggap murah dan memperhatikan internet rakyat,” kata Ian.

  • Pengamat Terkejut WIFI-DSSA Kalahkan Telkom (TLKM) pada Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Pengamat Terkejut WIFI-DSSA Kalahkan Telkom (TLKM) pada Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA —  Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai hasil lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) cukup mengejutkan. 

    Menurutnya, kemenangan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama di Regional 1, serta PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) atau MyRepublicbdi Regional 2 dan 3, menjadi momentum penting bagi dinamika industri telekomunikasi nasional.

    “Saya lihat hasil lelang frekuensi 1,4 GHz ini cukup mengejutkan. Surge melalui Telemedia Komunikasi Pratama menang di Regional 1, sementara MyRepublic lewat Eka Mas Republik sapu Regional 2 dan 3, dan Telkom justru kalah di semua lini,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Rabu (15/10/2025). 

    Heru mengatakan hasil tersebut isa jadi game changer buat industri telekomunikasi Indonesia, karena membuka peluang kompetisi lebih sehat di luar pemain besar seperti Telkom.  

    Dia menjelaskan, kemenangan kedua perusahaan ini berpotensi menciptakan persaingan yang lebih terbuka dan memperluas akses layanan broadband di Indonesia. 

    Dia menyoroti Surge memegang spektrum luas 80 MHz di zona Jawa, Papua, dan Maluku. Sementara MyRepublic 160 MHz di Sumatera, Bali, NT, Kalimantan, Sulawesi. 

    “Tapi ingat, masih ada masa sanggah sebelum resmi. Secara keseluruhan, ini positif untuk perluasan internet murah 100 Mbps ke daerah terpencil, tapi harus diawasi agar komitmen infrastruktur terpenuhi,” ujarnya.

    Heru menambahkan, baik Surge maupun MyRepublic memiliki kapasitas teknologi dan pengalaman yang kuat untuk mengembangkan jaringan pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA) di wilayah yang dimenangkan. Heru mengatakan kedua perusahaan sudah membangun jaringan fiber optic masif, termasuk subsea cable dengan kapasitas mencapai 64 Tbps, serta fokus pada broadband untuk SME dan enterprise. 

    “Anak usahanya, Telemedia, spesialis wireless telecom, jadi mereka siap integrasikan 1,4 GHz untuk ekosistem BWA yang ekspansif, terutama di Regional 1,” tutur Heru.

    Sementara MyRepublic, lanjut Heru, bagian Sinarmas, sudah punya pengalaman jadi ISP fiber di Indonesia dengan 1 juta pelanggan. 

    “Mereka ekspansi cepat, tambah 3 juta homepasses tahun ini. Di Regional 2-3, mereka bisa bangun ekosistem kuat untuk layanan rumah tangga dan SME, fokus pada akses terjangkau dan TV berlangganan. Keduanya punya modal teknologi dan ekspansi, tapi tantangannya di komitmen buka jaringan ke operator lain. Regulator harus memantau agar cita-cita lelang 1,4 GHz ini dapat terwujud,” lanjutnya.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai kemenangan perusahaan dalam lelang ini baru merupakan langkah awal dari tanggung jawab besar untuk membangun infrastruktur dan layanan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Menurutnya perlu pengawasa atau pengendalian dari Komdigi. 

    “Alangkah baiknya diumumkan ke publik. Diharapkan para pemenang lelang bukan hanya memenuhi komitmen pembangunan (target minimal). Informasi pemenuhan komitmen pembangunan ke publik sangat penting, sebagai bentuk akuntabilitas Komdigi dalam mengelola pita frekuensi yang merupakan sumber daya yang terbatas,” kata  Agung.

    Sebelumnya, Komdigi telah mengumumkan pemenang lelang harga pita frekuensi 1,4 GHz. PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), menjadi pemenang untuk Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar.

    WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar. Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar).

    Eka Mas juga memenangkan Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. Komdigi menyampaikan bahwa peserta seleksi masih dapat menyampaikan sanggahan terhadap hasil seleksi paling lambat Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB.

    Apabila tidak ada sanggahan, proses seleksi akan dilanjutkan ke tahap penyampaian laporan hasil seleksi dan penetapan resmi pemenang oleh Menteri Komunikasi dan Digital.

  • Satelit Multifungsi – Palapa Ring Integrasi Masuk PSN, Kapasitas Satria Disorot

    Satelit Multifungsi – Palapa Ring Integrasi Masuk PSN, Kapasitas Satria Disorot

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penetapan proyek Satelit Multifungsi dan Palapa Ring Integrasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah tepat. Terlebih, kapasitas Satelit Satria-1 makin terbatas. 

    Pada Juli 2025, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkap kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% dari total 150 Gbps yang dimiliki. Hingga akhir tahun, diproyeksikan kapasitas akan terisi hingga 90%. 

    Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai penetapan Palapa Ring Integrasi dalam daftar PSN sangat tepat. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan backbone nasional untuk menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

    “Termasuk menghubungkan Ibu Kota Kabupaten/Kota yang belum terhubung serat optik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (14/10/2025).

    Lebih lanjut, Heru menjelaskan untuk proyek Satelit Multifungsi, pemerintah perlu menghitung kembali kemanfaatan dari Satria-1 yang sudah beroperasi saat ini. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek pembiayaan proyek tersebut. 

    “Walau ini hanya jauh di bawah alokasi MBG atau IKN, tapi kan harus dialokasikan,” imbuhnya.

    Dari sisi teknis, Heru menilai perencanaan proyek harus memperhitungkan kebutuhan kapasitas hingga 15 tahun ke depan agar tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan kapasitas. 

    Hal ini penting karena diprediksi trafik data Indonesia akan meningkat pesat seiring bertambahnya pengguna internet, percepatan transformasi digital, dan pertumbuhan ekonomi digital.

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan Presiden mencanangkan dua kemandirian yakni pangan dan energi. 

    Menurutnya Industri telko dapat mendukung program Presiden dengan program kemandirian digital penggelaran infrastruktur jaringan dan layanan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kemandirian pangan dan energi akan efisien dan optimal.

    Dia menuturkan ukuran kinerja (performance) paling mendasar dalam sistem telekomunikasi adalah tingkat penggunaan (utilization). 

    “Ukuran prosentase yang digunakan oleh pelanggan [bisa pelanggan akhir atau penyelenggara telekomunikasi] relatif terhadap kapasitas maksimal dari sistem,” katanya.

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Menurut Agung, tingkat utilisasi tersebut seharusnya diumumkan secara terbuka oleh penyelenggara Palapa Ring maupun Satelit Satria sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas infrastruktur yang dikelola. 

    “Misal dari 22 cores (11 pairs) kabel optik yang tergelar, berapa yang telah aktif digunakan. Demikian pula untuk Satelit Satria, apabila utilisasi dari infrastruktur tersebut telah lebih dari 50%, barulah pantas untuk melakukan pengembangan berikutnya,” jelasnya.

    Proyek Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan seluruh jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur, memiliki nilai investasi mencapai Rp23,16 triliun, atau sekitar tiga kali lipat dari proyek Satelit Satria-1.

    Awalnya, proyek ini direncanakan untuk dilelang oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada kuartal IV/2022 melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun, proses lelang tertunda akibat lembaga tersebut sempat terseret kasus hukum.

    Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mempersempit kesenjangan digital, khususnya di kawasan timur Indonesia.

    Adapun Satelit Multifungsi pertama pemerintah adalah Satria-1. Proyek ini awalnya bertujuan menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dan keamanan.

    Namun, karena meningkatnya kebutuhan bandwidth, jumlah titik tersebut dipangkas menjadi di bawah 40.000. Dengan masuknya kembali program Satelit Multifungsi ke dalam daftar PSN, terbuka peluang pengadaan Satelit Satria-2 yang sebelumnya digadang mampu mencapai kapasitas 300 Gbps. Alternatif lainnya adalah pemanfaatan satelit orbit rendah (LEO).

  • BBM di RI Mengandung Etanol, Menteri LH Ungkap Hal Tak Terduga

    BBM di RI Mengandung Etanol, Menteri LH Ungkap Hal Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebesar 10% (E10) tengah menjadi sorotan. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq membeberkan keuntungan penerapan mandatori ini.

    Menurut Dia, salah satu keuntungannya adalah dapat mengurangi kandungan sulfur yang tinggi pada BBM. “Bilamana dikonversi sebagaian dengan (bahan bakar) alami tentu mengurangi sulfur,” kata Hanif, di Kota Mataram, NTB, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (12/10/2025).

    Menurutnya kandungan sulfur yang tinggi pada BBM berpengaruh terhadap tingkat polusi sektor transportasi. Saat ini mayoritas produk BBM di Indonesia memiliki sulfur 1.500 ppm (Parts Per Milion). Padahal, standar Euro V hanya memperbolehkan kandungan sulfur sebesar 50 ppm.

    Namun Hanif, enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan E10 ini, pada situasi saat ini. “Saya tidak menyikapi dulu, takut ada polemik, tapi intinya BBM kita sulfurnya masih tinggi,” kata Hanif.

    Pakar Bahan Bakar ITB Tri Yuswidjajanto juga menyampaikan r 40 MJ/kg sehingga penambahan etanol 3,5% menurunkan kandungan energi pada campuran bensin + etanol sebanyak 1%,” kata Yus kepada CNBC Indonesia, Senin (6/10/2025).

    Di sisi lain, etanol bisa menurunkan emisi CO2 hingga 3,5%, karena berasal dari bahan nabati yang dianggap carbon neutral. Etanol juga mengandung oksigen sehingga meningkatkan Air Fuel Ratio (AFR) yang dapat mengakibatkan mesin panas.

    “Higroskopis atau menyerap uap air sehingga meningkatkan kadar air dalam bensin. Jika bensin tercampur air, kadar etanol akan turun, sehingga RON akan ikut turun,” ujarnya.

    Selain itu, komponen karet dan seal pada kendaraan lama berpotensi tidak kompatibel terhadap campuran etanol. Adapun, kendaraan modern bisa menerima bensin dengan kadar etanol sampai dengan 20%.

    “Kebutuhan aditif pengendali deposit meningkat jika bensin mengandung etanol,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa rencana penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin 10% (E10) sudah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan impor BBM bensin.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Keuntungan dan Tantangan bagi Perusahaan Telko

    Keuntungan dan Tantangan bagi Perusahaan Telko

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menggelar lelang harga peta frekuensi 1,4 GHz pada Senin (13/10/2025).

    Lelang tersebut akan diikuti oleh tiga perusahaan telekomunikasi yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha WIFI), dan PT Eka Mas Republik. Apa manfaat dan tantangan spektrum 1,4 GHz bagi mereka?

    Spektrum frekuensi 1,4 GHz adalah pita frekuensi radio yang digunakan untuk layanan akses internet cepat atau Broadband Wireless Access (BWA), khususnya jaringan tetap lokal berbasis packet-switched menggunakan standar teknologi telekomunikasi bergerak internasional.  Frekuensi ini berada di rentang 1427–1518 MHz, dengan lebar pita efektif sekitar 80 MHz—di Indonesia.

    Komdigi membagi spektrum ini menjadi 3 regional yang secara garis besar sebagai berikut: regional I berisi Pulau Jawa dan Papua serta Maluku. Regional II terdiri dari provinsi Sumatra- Bali & Nusra. Dan terakhir, regional III terdiri dari Kalimantan dan Sulawesi.

    Harga Dasar

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar harga lelang frekuensi 1,4 GHz setiap regional berbeda-beda. Regional I dimulai dari harga Rp230 miliar, regional II dimulai dari harga Rp40 miliar, dan regional III dimulai dari harga Rp37 miliar. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Teknisi memperbaiki pemancar sinyal di menara telekomunikasi

    Kelebihan 

    Komdigi menyebut frekuensi 1,4 GHz dapat membantu memperluas jangkauan akses internet broadband, khususnya untuk wilayah yang belum terjangkau fiber optik atau infrastruktur kabel. Pita ini nantinya akan digunakan untuk Fixed Wireless Access (FWA) dan kebutuhan internet rumah.

    Kecepatan internet yang diberikan besar seperti internet tetap, namun perusahaan telekomunikasi tidak perlu usaha keras untuk menarik kabel ke rumah-rumah untuk menjangkau pelanggan. Secara estetika, kabel yang membentang ke rumah-rumah makin minim.

    Tantangan

    Kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz.  Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    “Kalau Indonesia memilih untuk mengembangkan layanan di pita ini, tentu kontribusi terhadap pembentukan ekosistem global sangat besar. Tetapi untuk saat ini, kurangnya skala adalah tantangan terbesar,” kata Julian. 

    Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T

    Sementara itu, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan spektrum frekuensi 1,4 GHz berpotensi digunakan untuk fixed wireless access (FWA).

    Namun, menurut Agung, salah satu tantangan FWA di 1,4 GHz adalah kapasitas frekuensi yang terbatas, sehingga perusahaan telekomunikasi harus rutin menambah investasi jika ingin menjaga layanan di tengah pertumbuhan pelanggan.

    Struktur ongkos yang membengkak akan menjadi tantangan bagi tim produk yang menawarkan paket ke pelanggan. Makin banyak pengguna, makin banyak ongkos, dan makin kecil pula marginnya jika harga layanan tidak dinaikkan. 

    Adapun cara agar kualitas layanan tetap optimal dan pelanggan yang dilayani tetap banyak, serta bisnis perusahaan telekomunikasi tetap sehat, cara yang ditempuh adalah dengan menurunkan ongkos penggunaan spektrum frekuensi atau ongkos regulator.

    “Frekuensi itu kan dihitung berdasarkan yang menggunakan. Jadi kalau yang menggunakan sendirian itu dapat bit rate yang sangat tinggi. Wireless dishare. Berbeda dengan optik.  Artinya itu kan tidak berbeda dengan yang ada di selular,” kata Agung.