Institusi: IPDN

  • Kepala Daerah Diminta Jaga Stabilitas Politik-Ambil Kebijakan Perspektif HAM

    Kepala Daerah Diminta Jaga Stabilitas Politik-Ambil Kebijakan Perspektif HAM

    Jakarta

    Retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat memasuki hari kedua. Sejumlah menteri hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah.

    Salah satunya yang hadir adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus. Dia berpesan kepada para kepala daerah menjaga stabilitas politik di daerahnya. Hal ini, kata dia, penting untuk dijaga karena pilkada sudah lewat.

    “Kita harapkan para kepala daerah mampu memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah, Karena ini penting untuk dijaga, Pilkada sudah lewat. Tapi namanya perseteruan antara pendukung itu masih ada saja di daerah-daerah tertentu,” kata Lodewijk di IPDN, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

    Lodewijk mengatakan stabilitas politik dan keamanan daerah perlu terjamin agar pembangunan di daerah bisa berjalan. Selain itu, investasi daerah juga bisa ditingkatkan jika hal tersebut bisa dijamin pemerintah daerah.

    “Dan kita harapkan juga bahwa investasi di daerah itu bisa secara optimal bisa ditingkatkan, sehingga pendapatan asli daerah itu bisa terus meningkat,” sebutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, meminta pemda selalu berspektif hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pengambilan keputusan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesia.

    Otto juga menyampaikan kepada para kepala daerah yang hadir bahwa setiap wilayah perlu memberikan perhatian tercapainya keadilan bagi masyarakat. Dibahas juga materi terkait isu pengungsi.

    “Kita juga menyampaikan tentang beberapa isu mengenai soal pengungsi. Di beberapa daerah tertentu mungkin di negara kita ini seperti Aceh dan sebagainya,” ungkapnya.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamenkopolkam: Evakuasi WNI di Iran dilakukan namun tak semuanya mau

    Wamenkopolkam: Evakuasi WNI di Iran dilakukan namun tak semuanya mau

    Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan evakuasi sekitar 380 WNI di Iran yang sedang dalam konflik tinggi dengan Israel, tengah dilakukan, namun tidak semuanya mau dievakuasi.

    “Bagaimana menyikapi serangan Israel dan AS ke Iran yang akan memberikan dampak. Yang jelas warga kita di Iran (tengah) dievakuasi. Dari 380 WNI di Iran tidak semuanya mau dievakuasi,” kata Lodewijk selepas memberi materi dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Selasa.

    Salah satu yang menjadi alasan dari beberapa WNI yang tidak mau dievakuasi, kata Lodewijk, adalah waktu perjalanan guna kebutuhan evakuasi yang cukup panjang yang harus dilalui.

    “Karena itu (salah satunya), evakuasi perjalanan dari Teheran ke Azerbaijan (Kota Baku) selama 16 jam perjalanan darat, lalu diangkut dengan pesawat komersial oleh pemerintah RI,” ujarnya.

    Lodewijk mengatakan pemerintah Indonesia sudah memberikan imbauan pada WNI bukan saja yang di Iran, tapi juga negara-negara di kawasan tetangganya demi mengantisipasi berkembangnya eskalasi konflik kawasan.

    “Kami sudah berikan imbauan kepada yang di sana, bukan saja terkait (konflik) Israel dengan Iran, tetapi negara-negara tetangga, jangan sampai jika eskalasi berkembang, jangan sampai mereka mengamankan diri sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Adapun terkait evakuasi WNI di Iran yang tengah dilakukan oleh pemerintah, Lodewijk mengatakan petang ini kelompok pertama di antara mereka akan tiba di Jakarta, Indonesia.

    “Yang jelas warga negara Indonesia yang di Iran sudah dievakuasi, kelompok pertama sudah masuk ke Jakarta sore ini,” ujarnya.

    Meski tidak semua WNI di Iran mau mengikuti evakuasi, Lodewijk mengatakan sampai saat ini pemerintah memberikan tawaran bagi siapapun yang ingin kembali ke Indonesia guna menghindari konflik.

    “Sudah kami berikan, tawarkan ingin kembali ke Indonesia juga diberikan fasilitas. Prinsip Kemenhan, kita ada atase pertahanan di masing-masing negara, berkoordinasi untuk selalu monitor dan saran-saran, termasuk rencana pengamanan untuk mereka,” katanya menambahkan.

    Diinformasikan, dalam evakuasi tahap pertama ini, diikuti sebanyak 96 WNI yang di dalamnya termasuk tiga staf kedutaan, ditambah satu WNA yang merupakan pasangan WNI.

    Sebelum proses evakuasi, Kementerian Luar Negeri telah menaikan status dari siaga 2 ke siaga 1 pada 19 Juni 2025 dengan mempertimbangkan situasi keamanan di Iran.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tidak berspekulasi adanya kepentingan penguasa dibalik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

    “Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” kata Dasco ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebab, kata dia, proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut masih diawasi oleh Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi urusan kebudayaan.

    “Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu.”

    Dia pun menyebut Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon dalam waktu dekat, buntut pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

    “Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk meng-clear kan (menjernihkan) hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat DPR RI kembali membuka masa sidang baru.

    Hal itu dilakukan guna meluruskan wacana yang berkembang di publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk diantaranya terkait pernyataannya soal peristiwa pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998.

    “Kami ada rencana akan raker setelah masa sidang di buka untuk meluruskan wacana yang berkembang di publik, tentu pada saat raker, salah satu yang akan kami pertanyakan adalah hal tersebut,” kata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6).

    Dia memandang pernyataan Fadli Zon terkait kasus perkosaan pada Tragedi Mei 1998 berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

    Adapun pada Selasa, Menbud Fadli Zon menyebutkan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga saat ini mencapai 70 persen, sedangkan setelah proses selesai akan dilakukan diskusi publik sebagai bentuk transparansi.

    “Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik,” ujar dia usai memberi materi retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seleksi Sekolah Kedinasan Kembali Digelar pada 2025, Ada 3.252 Formasi – Page 3

    Seleksi Sekolah Kedinasan Kembali Digelar pada 2025, Ada 3.252 Formasi – Page 3

    Terdapat berbagai macam sekolah kedinasan di Indonesia yang menawarkan program studi yang beragam. Beberapa di antaranya berada di bawah naungan kementerian, sementara yang lain berada di bawah lembaga pemerintah non-kementerian.

    Beberapa contoh sekolah kedinasan yang populer antara lain:

    Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)

    Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

    Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

    Setiap sekolah kedinasan memiliki program studi yang berbeda-beda. Calon peserta dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

    Setiap sekolah kedinasan memiliki persyaratan pendaftaran yang berbeda-beda. Namun, secara umum, persyaratan pendaftaran sekolah kedinasan meliputi:

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Usia minimal dan maksimal tertentu
    Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
    Nilai rapor atau Ujian Nasional (UN) dengan standar tertentu
    Sehat jasmani dan rohani
    Tidak memiliki catatan kriminal

    Selain persyaratan umum di atas, beberapa sekolah kedinasan juga memiliki persyaratan khusus, seperti tinggi badan minimal, tidak buta warna, dan lain sebagainya.

  • Sore Ini, Gelombang Pertama WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Sore Ini, Gelombang Pertama WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia Nasional 24 Juni 2025

    Sore Ini, Gelombang Pertama WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    Lodewijk Freidrich Paulus
    mengatakan, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran akan tiba di Indonesia, pada Selasa (24/6/2025) sore.
    Evakuasi ini sebagai buntut eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas.
    “Warga negara kita yang di Iran, alhamdulillah sudah berhasil kita evakuasi, dan sore ini gelombang pertama mulai masuk ke Jakarta,” kata Lodewijk, saat ditemui di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Meski proses evakuasi sedang berjalan, Lodewijk menegaskan tidak semua WNI yang berada di Iran mau dievakuasi.
    Selain bentuk sukarela, evakuasi tersebut juga membutuhkan perjalanan darat yang panjang menuju Azerbaijan.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia,” tutur dia.
    Pemerintah juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat di Timur Tengah untuk selalu waspada.
    Bukan saja yang terkait konflik Israel dengan Iran, kata Lodewijk, tetapi juga negara-negara tetangga.
    Kemenlu RI
    sendiri menyebut sebanyak 97 WNI yang sudah berada di Baku akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial.
    Untuk tahap pertama, 29 WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/6/2025) sore.

    Evacuees
    lainnya akan tiba bertahap selama Rabu-Kamis,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
                        Nasional

    7 Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya Nasional

    Fadli Zon Kembali Pertanyakan Perkosaan Massal 1998: Harus Ada Fakta Siapa Korbannya
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan RI
    Fadli Zon
    kembali mempertanyakan apakah
    pemerkosaan massal
    pada 1998 benar-benar terjadi ketika merespons kritik publik soal sikapnya yang mempersoalkan istilah ‘massal’ pada pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
    Fadli menyatakan, semestinya ada fakta yang jelas mengenai pemerkosaan massal pada Mei 1998, termasuk siapa saja korbannya dan di mana saja kejadian itu terjadi.
    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada (bukti) akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada,” kata Fadli di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia mengatakan, sejarah perkosaan harus jelas sesuai dengan fakta yang ada, termasuk data-data yang telah dikumpulkan.
    Namun, Fadli menegaskan bahwa pernyataan itu adalah pandangan pribadinya atas kasus 1998 dan tidak memiliki korelasi apapun terhadap penulisan ulang
    sejarah Indonesia
    yang sedang digagas Kementerian Kebudayaan.
    “Harus ada datanya kan kita, itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat, kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal,” kata Fadli.
    Fadli juga menegaskan, ia tidak memungkiri bahwa pemerkosaan memang benar terjadi pada Mei 1998.
    Namun, dia meragukan apakah peristiwa perkosaan yang terjadi pada 1998 bersifat massal.
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pengertian massal dalam kasus perkosaan massal berarti peristiwa yang sistematis.
    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya terjadi, tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli.
    “Nah sekarang ada enggak (unsur terstruktur, sistematis, dan massif)? Kalau ada? Buktinya tidak pernah ada,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, Fadli tidak ingin terminologi pemerkosaan massal justru mencoreng wajah bangsa sendiri.
    “Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada
    frame
    , waktu itu
    frame
    ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli.
    Sebelumnya, Fadli Zon menjadi dikecam publik karena meragukan terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998 dalam wawancara bersama IDN Times.
    Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut.
    Fadli menyatakan, sejarah semestinya dilihat secara jernih, tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.
    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional 24 Juni 2025

    Fadli Zon Sebut Arkeolog Harry Truman Memang Bukan Anggota Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengatakan, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Profesor
    Harry Truman Simanjuntak
    , bukan mundur dari Tim
    Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia.
    Menurut Fadli, sejak awal memang bukan bagian dari
    Tim Penulisan Ulang Sejarah
    Indonesia, hanya diikutsertakan dalam diskusi.
    “Pak Harry Truman itu sebenarnya belum masuk menjadi tim waktu itu, baru diskusi aja,” kata Fadli saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Kendati demikian, Fadli mengakui ada perbedaan pandangan terhadap istilah ”
    sejarah awal
    ” dan “prasejarah” yang diungkap oleh Harry Truman.
    Dia menyebutkan bahwa Harry menggunakan istilah prasejarah karena penulisan sejarah dimulai pada abad keempat.
    Namun, setelah terjadi perdebatan, tim
    penulisan ulang sejarah
    menggunakan terminologi “sejarah awal”.
    Selain itu, Fadli juga menjawab kritik Harry Truman yang menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah seharusnya ditulis dengan kehati-hatian dan riset yang mendalam.
    Sehingga, menurut Harry Truman, penulisan tersebut butuh waktu yang panjang, bukan seperti saat ini yang sudah selesai 70 persen hanya dalam waktu setengah tahun.
    Fadli menyebutkan bahwa pemerintah tidak menulis sejarah dari nol, sehingga penulisan ulang sejarah bisa dilakukan dengan lebih cepat.
    “Kita kan tidak menulis sejarah dari nol, kita ini melanjutkan apa yang tidak ditulis. Jadi, menurut saya dengan keahlian (para tim penulis) itu sudah cukup waktu, jadi jangan alasan yang aneh-aneh lah,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Harry Truman Simanjuntak menyatakan keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
    “Alasannya adalah alasan keilmuwan,” kata Harry Truman kepada
    Kompas.com
    , Senin (17/6/2025).
    Dia menjelaskan bahwa dia sudah keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional sejak awal-awal periode proyek Kementerian Kebudayaan itu dimulai, dan surat pengunduran diri dikirimnya pada 22 Januari 2025.
    Harry keluar dari Tim karena tidak setuju dengan periodesasi yang hendak diterapkan dalam penulisan ulang sejarah kali ini, yakni penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal”.
    Selain itu, dia juga mengkritik proses kilat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Memasuki hari ketiga, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir mengisi materi dalam
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, sejumlah pemateri telah menyatakan konfirmasi hadir untuk memberikan materi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta.
    Beberapa di antaranya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
    “Menko Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Desa (Yandri Susanto) itu sudah menyatakan akan hadir dan nanti kita akan mengambil lokasi (kelas materi) seperti di tempat kemarin (Balai Rudini),” kata Bima saat ditemui di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia juga memastikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana hadir pada sesi terakhir pemateri di hari ketiga.
    Dalam agenda yang diterima
    Kompas.com
    , sejumlah kementerian juga akan mengisi materi tersebut, namun beberapa mengutus perwakilannya.
    Berikut jadwal lengkap hari ketiga retreat kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat:
    1. Pukul 05.35 WIB
    Senam Pagi Bersama
    Tempat: Lapangan Parade
     
    2. Pukul 07.20 WIB
    Apel Pagi
    Tempat: Lapangan Parade
    3. Pukul 08.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menteri Keuangan
    – Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    4. Pukul 10.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan
    – Menko Bidang Politik dan Keamanan
    – Menteri Kebudayaan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    5. Pukul 13.15 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Perekonomian
    – Menko Bidang Pangan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    6. Pukul 15.30 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Menteri Desa dan PDT
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    7. Pukul 19.10 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Senyum Bupati Serang Akan Bertemu Mendes yang Juga Suaminya saat Retreat Kepala Daerah Gelombang II
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Juni 2025

    Senyum Bupati Serang Akan Bertemu Mendes yang Juga Suaminya saat Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Senyum Bupati Serang Akan Bertemu Mendes yang Juga Suaminya saat Retreat Kepala Daerah Gelombang II
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com
    – Bupati Serang,
    Ratu Rachmatuzakiyah
    tersenyum mendengar nama suaminya,
    Yandri Susanto
    yang akan mengisi materi retreat gelombang kedua.
    Yandri merupakan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang akan mengisi materi retreat gelombang kedua.
    “Yang jelas senang, karena nanti ketemu kan. Dua hari belum ketemu, hampir tiga hari,” kata Ratu saat ditemui usai senam bersama dengan para peserta retreat lainnya di
    Kampus IPDN Jatinangor
    , Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia berharap, apa yang dipaparkan Yandri nanti bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk para kepala daerah.
    Ratu mengatakan, meski menjadi pasangan suami istri, belum ada bocoran materi yang disampaikan Yandri.
    “Belum, yang jelas saya tahu Bapak (Yandri) akan mengisi acara ini karena memang diwajibkan untuk menteri,” kata dia.
    Ratu juga menyampaikan kesannya di hari ketiga retreat gelombang kedua ini.
    Dia mengatakan, ada banyak pengalaman yang bisa didapat selama retreat, termasuk soal kedisiplinan dan pengetahuan dasar menjadi pimpinan daerah.
    “Bagaimana kita menjaga NKRI supaya tetap utuh, dan itu banyak yang kita dapatkan di retreat kali ini,” tandasnya.
    Dalam agenda hari ketiga
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua yang diterima
    Kompas.com
    , Mendes Yandri Susanto akan mengisi materi pada sesi keempat, bersama dengan Menteri Ekonomi Kreatif dan Menteri Pekerjaan Umum.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari terhitung 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada beberapa kepala daerah yang harus dipapah setelah senam pagi di acara retreat gelombang ke II di IPDN Sumedang, Jawa Barat. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah yang harus dipapah dan dituntun tersebut merupakan mereka yang sudah cukup lama mengalami cedera lutut, sehingga setelah senam pagi tidak bisa berjalan dan harus dibantu berjalan oleh pangawas dan penitia.

    Sayangnya, Bima tidak membeberkan lebih jauh kepala daerah mana yang mengalami cedera lutut tersebut. Kendati demikian, kata Bima, puluhan peserta retret tersebut cukup bersemangat berolahraga.

    “Jadi memang ada keluhan-keluhan yang memang sudah lama, seperti mereka yang ada cedera lutut sudah agak lama, jadinya berjalannya agak perlu dibantu, dibimbing, dipapah,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus sudah diberikan pita berwarna merah untuk lima orang kepala daerah yang mengalami sakit.

    Sementara lima pita berwarna kuning juga diberikan kepada kepala daerah yang butuh observasi kesehatan selama menjalani retret gelombang ke II.

    “Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” katanya.

    Bima menjelaskan pada hari pertama Retret Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.

    “Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.