Xcloud.id

Institusi: IPDN

  • BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Beri Bahan Mentah: 1 SPPG Salah Interpretasi

    BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Beri Bahan Mentah: 1 SPPG Salah Interpretasi

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut sudah ada 1.855 SPPG yang beroperasi. Dadan mengatakan pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk bahan mentah di Tangerang Selatan (Tangsel) karena ada kesalahan interpretasi.

    “Kalau satu dari 1.855 itu berbeda, itu artinya yang salah interpretasi yang satu, bukan yang 1.854. Paham kan statistik, coba satu dibagi 1.855, berapa persen tuh. Artinya yang lain solid memahami prosedur yang dikeluarkan badan gizi, yang satu yang berinisiatif,” kata Dadan di IPDN, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

    Dadan menyebut tidak pernah ada kebijakan menyalurkan bahan baku. Terkait mekanisme pembagian MBG saat libur, ada mekanismenya.

    “Kalau mereka bersedia datang, katakanlah seminggu sekali, maka pada saat datang kita beli makan, makanan segar, kemudian dibekali 2 hari dengan makanan siap makan. Contohnya telur rebus, buah, susu, kacang, dan mungkin kue kering portifikasi,” sebutnya.

    Dadan menjelaskan bahwa ada 5,4 juta orang yang mendapat program MBG di mana jumlahnya setara dengan penduduk negara Singapura. Angka itu masih 6% dari target MBG secara keseluruhan.

    “Jadi kita sudah berhasil dalam waktu 5,5 bulan memberi makan setara dengan seluruh penduduk Singapura. 5,4 juta itu setara dengan penduduk Singapura, sudah kita beri makan. Tapi target kita karena besar, 82,9 juta, itu baru 6%,” ucapnya.

    “Beras diberikan dalam bentuk mentah agar dapat dibawa pulang dan disimpan lebih lama,” ujarnya.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebutkan pernyataan soal perkosaan massal tahun 1998 yang menjadi polemik adalah pendapatnya secara pribadi dan tidak berkorelasi dengan sejarah.

    Pernyataan yang jadi polemik tersebut, kata dia, adalah ketika dia mempersoalkan istilah massal pada kasus sosial yang terjadi pada Mei 1998, dimana menurut dia semestinya ada fakta yang jelas dan bukti akademiknya, termasuk siapa yang jadi korban dan di mana tempatnya.

    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada datanya. Itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal, silahkan,” kata Fadli Zon selepas pemberian materi di Retret gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Fadli Zon tidak memungkiri adanya pemerkosaan pada Mei 1998 itu, namun meragukan kasus tersebut bersifat massal. Karena, menurut dia, jika bersifat massal artinya merupakan peristiwa yang sistematis, terstruktur, dan masif.

    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya, terjadi tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, China, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli Zon.

    Saat ini, lanjunya,  adakah pihak yang bisa memberikan bukti unsur terstruktur, sistematis, dan masif itu. Ia tak ingin diksi perkosaan massal itu justru mencoreng wajah Indonesia.

    “Nah sekarang ada enggak itu (unsur terstruktur, sistematis, dan masif)? Kalau ada, buktinya tidak pernah ada. Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame, waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli Zon.

    Sebelumnya Fadli Zon dikecam publik karena meragukan terjadinya perkosaan massal pada Mei 1998. Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada waktu tersebut.

    “Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam salah satu program podcast.

    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut, dengan melihat sejarah secara jernih tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.

    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon.

    Sumber : Antara

  • Di Retret, Mendes Pesan Kepala Daerah Jaga Desa Jangan Seperti di Jepang-Korsel

    Di Retret, Mendes Pesan Kepala Daerah Jaga Desa Jangan Seperti di Jepang-Korsel

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi pemateri dalam acara retret kepala daerah gelombang ke-2. Yandri berpesan kepada kepala daerah untuk membangun desa masing-masing agar tidak seperti Jepang atau Korea Selatan (Korsel).

    “Karena kita tidak mau terjadi seperti sekarang di Jepang, tinggal 7 persen tinggal di desa, semua bergerak ke kota, harga beras di Jepang sekarang sangat mahal dan sangat langka, begitu juga Korea Selatan,” kata Yandri saat jadi pemateri retret digelar di IPDN, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

    “Jadi saya tadi contohkan dua negara ini dekat dengan kita, sekarang sudah mengalami persoalan serius tata negaranya, karena desa kurang diurus,” tambahnya.

    Yandri berharap agar para kepala daerah bisa membangun desa dan memberikan pemerataan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Program yang ditekankan adalah desa wisata, desa ketahanan pangan, hingga desa bebas sampah.

    “Inti pokoknya kalau ini dilaksanakan, maka tagline kami bangun desa, bangun Indonesia, itu bisa tercapai dan pertumbuhan ekonomi bisa disumbangkan dari desa, lumayan besar, jadi astacita ke enam itu bisa menjadi andalan,” tuturnya.

    Singgung Istri Jadi Peserta Retret

    “Alhamdulillah Ratu Rachmatuzakiyah sebagai Bupati Serang sudah dilantik tanggal 27 Mei kemarin. Dan sekarang sudah hadir di sini,” kata Yandri.

    Yandri mengungkit putusan MK yang meminta wilayah istrinya ikut pilkada pemungutan suara ulang (PSU). Ketika retret gelombang pertama di Magelang, istrinya jadi tidak bisa ikut.

    “Intinya saya minta juga MK kalau nanti ada gugatan ke depan, tolong juga diperhatikan fakta-fakta di lapangannya,” ucap dia.

    Untuk diketahui, ada 86 kepala daerah yang akan menjalani retret gelombang ke II ini. Retret akan dilakukan hingga Kamis (26/6).

    (ial/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengungkap sejumlah masalah dan tantangan yang kini tengah dihadapi sejumlah kepala daerah perserta Retret Jilid II.

    Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Mayjen TNI Rido Hermawan mengatakan bahwa masalah semua kepala daerah hampir sama di antaranya masalah ketimpangan ekonomi pasca pandemi covid 19, terutama di sektor pertanian.

    Menurutnya, kepala daerah membutuhkan sebuah regulasi yang adaptif untuk hadapi ketimpangan ekonomi tersebut, sehingga masalah itu bisa segera rampung.

    “Mereka antusiasnya sangat bagus untuk bisa melihat bagaimana seharusnya kita ke depan untuk berbuat apa, karena menurut mereka itu adalah tantangannya yang akan dihadapi,” tuturnya di sela-sela acara retret gelombang ke-II di IPDN Sumedang, Selasa (24/6/2025).

    Rido mengemukakan seluruh kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret gelombang II tersebut dibagi menjadi empat kelompok diskusi dengan studi kasus menyesuaikan masalah di masing-masing daerah.

    “Kalau itu (materi) empat konsensus dasar bangsa kita satukan dalam satu kelas nanti tidak fokus. Jadi kita bagi empat begitu ya,” katanya.

    Sementara itu, Tenaga Profesional Bidang Ideologi pasa Lemhannas Brigjen TNI (Purn) Paula Theresia yang menjadi pembicara dalam kegiatan retret gelombang ke II juga menceritakan antusiasme kepala daerah yang menjadi peserta dalam mengikuti kelas. 

    Menurutnya, dalam forum tersebut para peserta saling berdialog untuk membahas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui dialog tersebut, katanya, para peserta dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

    “Antara wilayah yang satu dan yang lainnya punya kondisi yang berbeda-beda dan itu kita kolaborasikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan,” ujarnya.

    Menurutnya, secara umum, penanganan persoalan dari daerah-daerah tersebut dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal. “Karena masing-masing wilayah itu punya kearifan-kearifan lokal masing-masing. Jadi ditumbuhkan kembalilah nilai-nilai kearifan lokal,” tuturnya.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone Megapolitan 24 Juni 2025

    WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone Megapolitan 24 Juni 2025

    WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sultan Fatoni (43), warga negara Indonesia (WNI) asal Samarinda, akhirnya pulang ke Tanah Air bersama istri dan anaknya setelah tiga setengah tahun tinggal di Iran.
    Ia dievakuasi karena situasi keamanan yang kian memburuk, meski tinggal di
    Kota Mashhad
    yang tidak terkena langsung serangan bom.
    “Kami di
    kota Mashhad
    katanya bom itu tidak sampai, cuma drone aja. Beberapa hari ada drone, tapi sempat ditembak oleh pertahanan Iran, jadi enggak sempat jatuh,” ujar Sultan saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/6/2025).
    Ia menuturkan, rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari Kota Mashhad, yang menjadi salah satu lokasi sasaran
    serangan drone
    beberapa waktu lalu.
    “Iya, katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” kata Sulatan.
    Sultan mengaku belum pernah mengalami konflik seperti ini selama tinggal di Iran.
    Situasi mulai terasa tegang saat konflik antara Iran dan Israel memanas, ditambah dengan campur tangan militer dari Amerika Serikat.
    Setelah ia dan rombongan meninggalkan Iran, dua kota lain dilaporkan mendapat serangan baru.
    “Karena kami berangkat sejak Kamis, pas Kamis memang beberapa kota masih kelihatan aman, tapi setelah dua hari kami pergi, dua kota mendapat serangan baru seperti ada dari Amerika ikut juga,” ungkapnya.
    Meski tidak berada di wilayah konflik langsung, pemerintah Iran menetapkan status siaga dan menerapkan pembatasan akses informasi.
    Salah satunya adalah dengan menasionalisasi internet. Sultan menyebut bahwa situs-situs luar tidak lagi bisa diakses.
    “Beberapa akses dipersulit. Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” katanya.
    Proses evakuasi dari Mashhad dimulai sejak Kamis pekan lalu. Sultan bersama rombongan menempuh perjalanan darat selama satu hari menuju titik kumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Setelah menginap semalam untuk menunggu WNI dari kota lain, perjalanan dilanjutkan ke perbatasan Azerbaijan selama satu hari lagi. Dari Baku, mereka diterbangkan ke Indonesia.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ujar Sultan.
    Setibanya di bandara, mereka langsung diarahkan ke ruang imigrasi untuk pengecekan dokumen perjalanan, lalu ke bea cukai untuk pemeriksaan IMEI perangkat. Setelah seluruh prosedur selesai, mereka diperbolehkan pulang.
    Kedatangan para WNI ini disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Vitto R. Tahar, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Parimeng, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andi Rahmianto.
    Evakuasi dilakukan secara bertahap terhadap WNI yang bersedia pulang dari Iran.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus menyebut bahwa dari total 380 WNI yang ada di Iran, hanya 97 yang memilih untuk dievakuasi.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat,” ujar Lodewijk di Kampus IPDN Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI Cerita Mencekamnya Ibu Kota Iran, Berulang Kali Dengar Ledakan Megapolitan 24 Juni 2025

    WNI Cerita Mencekamnya Ibu Kota Iran, Berulang Kali Dengar Ledakan Megapolitan 24 Juni 2025

    WNI Cerita Mencekamnya Ibu Kota Iran, Berulang Kali Dengar Ledakan
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com 
    – Ali Murtado (20), satu dari 11 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari
    Iran
    bercerita, situasi Ibu Kota Iran, Teheran, mencekam dalam beberapa hari terakhir.
    Sebelum dievakuasi ke Tanah Air, Ali menjadi saksi serangan berulang yang dilakukan Israel terhadap Teheran. Ia beberapa kali mendengar suara ledakan.
    “Kondisi di sana (Teheran) cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat, dan berhenti beberapa saat, dan kadang-kadang lanjut,” kata Ali saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (24/6/2025).
    Ali bercerita, setiap malam terjadi serangan di Teheran. Sampai-sampai, banyak masyarakat setempat yang keluar dari kota tersebut. 
    Meski demikian, kata Ali, serangan tersebut berhasil dihalau menggunakan drone milik pasukan Iran.
    “Saya mendengar berita, kebanyakan serangan berhasil ditangkis oleh Iron Drone,” katanya. 
    Ali yang berstatus mahasiswa ini bercerita, dirinya tinggal di Kota Qom. Proses evakuasi para WNI dimulai dari Teheran.
    Mulanya, para WNI berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran. Setelah menginap satu hari, para WNI bertolak ke perbatasan Iran-Azerbaijan.
    “Setelah itu kita ditujukan ke Baku. Di Baku kita menginap selama sekitar dua hari, setelah itu kita diterbangkan ke Istanbul. Setelah dari Istanbul, kita sekarang berada di sini,” terang Ali. 
    Ali yang sudah tinggal 1 tahun 8 bulan di Iran itu pun bersyukur dapat kembali ke Indonesia dan bisa segera berkumpul bersama keluarga.
    “Alhamdulillah karena saya sampai dengan selamat dan sekarang saya sampai di Jakarta,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025).
    Ke-11 WNI itu tiba di bandara pada pukul 17.44 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Petugas langsung mengecek dokumen perjalanan para WNI tersebut.
    Selanjutnya, para WNI itu diarahkan ke Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan IMEI.
    Setelah sejumlah prosedur administratif tersebut rampung, para WNI baru diperbolehkan pulang.
    Diketahui, 11 WNI ini dievakuasi akibat eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas.
    Meskipun begitu, tidak semua WNI bersedia dievakuasi dari Iran. Dari 380 WNI, hanya 97 WNI yang bersedia dievakuasi.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, dari 97 WNI itu sebagian sudah berada di Baku akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia,” ujar Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenko Polkam: Tugas kepala daerah tak lepas dari urusan geopolitik

    Wamenko Polkam: Tugas kepala daerah tak lepas dari urusan geopolitik

    Bandung (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menekankan tugas yang diemban kepala daerah tidak terlepas dari urusan geopolitik dan geostrategi nasional, sehingga kebijakannya harus selaras dengan pusat.

    “Ini harus inline, supaya kebijakan pusat itu mengalir tegak lurus, katakan dari kabupaten, kota, provinsi dan juga presiden. Dengan demikian capaian itu bisa bersinergi,” ujar Lodewijk di sela kegiatan retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Dia menegaskan keselarasan tersebut penting untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

    Dalam bagian percepatan itu, kata dia, Kemenko Polkam membentuk sembilan desk dan satu satuan tugas (Satgas), yakni Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba.

    Selain itu, terdapat pula Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring, dan Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    Adapun satuan tugas yang dibentuk adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme.

    “Kita harapkan (dengan usaha ini) juga bahwa investasi di daerah itu bisa secara optimal ditingkatkan sehingga pendapatan asli daerah itu bisa terus meningkat,” ucap Lodewijk.

    Sementara itu, di lokasi yang sama, Wamenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan mengatakan kepala daerah perlu mengambil peran dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selain itu, daerah juga harus memberikan perhatian menyeluruh untuk memastikan tercapainya akses keadilan bagi masyarakat.

    “Yang paling penting di sini adalah bahwa hendaknya mulai sekarang ini, semua pemerintah [daerah], kepala daerah ataupun wakil kepala daerah itu dalam setiap mengambil kebijakan apa pun, termasuk membuat keputusan, membuat peraturan daerah, dan sebagainya itu harus berperspektif HAM,” kata Otto.

    Dalam perspektif HAM, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap isu-isu HAM, sehingga dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM dibentuk secara terpisah.

    “Ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan yang betul-betul, keadilan yang bisa memenuhi keadilan mereka sendiri,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone Megapolitan 24 Juni 2025

    11 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia, Tempuh Perjalanan 6 Hari Megapolitan 24 Juni 2025

    11 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia, Tempuh Perjalanan 6 Hari
    Tim Redaksi

    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sultan Fatoni, warga Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi satu dari 11 WNI yang dievakuasi dari
    Iran
    dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025) sore.
    Fatoni bercerita, proses evakuasi dari Iran hingga tiba di Tanah Air berlangsung selama enam hari, dimulai pada Kamis (19/6/2025).
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran, jadi sudah enam hari, agak capek,” kata Fatoni. 
    Fatoni sudah tiga tahun tinggal di Iran, tepatnya di Masyhad, bersama keluarganya.
    Dari tempat tinggalnya, Fatoni menempuh perjalanan darat ke titik kumpul pemulangan WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Iran, Tehran. Butuh waktu satu hari penuh untuk mencapai KBRI.
    Sembari menunggu WNI lain tiba, Fatoni dan beberapa WNI lain menginap di KBRI selama satu hari.
    “Setelah itu berangkat jalur darat ke perbatasan Azerbaijan, itu juga satu hari,” jelasnya. 
    Fatoni bercerita, rumahnya hanya berjarak 10 menit dari Bandara Masyhad yang beberapa hari lalu diserang.
    Saat bertolak dari rumah untuk menempuh perjalanan evakuasi, lanjut Fatoni, situasi masih terbilang aman. Namun, begitu dalam perjalanan, terjadi sejumlah serangan.
    Fatoni menyebut, dirinya bersedia dievakuasi karena situasi di Iran kian memanas.
    “Karena banyak drone katanya. Dievakuasi bersama mahasiswa lain, sama anak dan istri,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025).
    Ke-11 WNI itu tiba di bandara pada pukul 17.44 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Petugas langsung mengecek dokumen perjalanan para WNI tersebut.
    Selanjutnya, para WNI itu diarahkan ke Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan IMEI.
    Setelah sejumlah prosedur administratif tersebut rampung, para WNI baru diperbolehkan pulang.
     
    Diketahui, 11 WNI ini dievakuasi akibat eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas.
    Meskipun begitu, tidak semua WNI bersedia dievakuasi dari Iran. Dari 380 WNI, hanya 97 WNI yang bersedia dievakuasi.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, dari 97 WNI itu sebagian sudah berada di Baku akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia,” ujar Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone Megapolitan 24 Juni 2025

    Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan Megapolitan 24 Juni 2025

    Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    –
    Sultan Fatoni
    (43), warga Samarinda, menjadi salah satu dari 11 WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran dan tiba di Indonesia, Selasa (24/6/2025).
    Ia pulang bersama istri dan anaknya setelah situasi keamanan di Iran memburuk akibat memanasnya konflik dengan Israel dan adanya campur tangan militer dari Amerika Serikat.
    Fatoni telah tinggal di Kota Mashhad, Iran Timur, selama tiga setengah tahun. Ia mengungkapkan, rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Mashhad yang baru saja diserang drone beberapa waktu lalu.
    “Katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad, sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” ujar Fatoni saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa.
    Meski tidak ada ledakan bom di wilayahnya, ia mengaku beberapa kali melihat drone terbang di atas kota.
    Untungnya, sistem pertahanan Iran berhasil menembak jatuh sebelum drone tersebut menghantam sasaran.
    Fatoni juga menceritakan kondisi akses informasi yang dibatasi oleh otoritas Iran selama masa darurat.
    Menurutnya, pemerintah setempat menasionalisasi internet, sehingga hanya situs atau aplikasi lokal yang bisa diakses.
    “Beberapa akses dipersulit. Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” jelasnya.
    Proses evakuasi dari Iran dimulai sejak Kamis pekan lalu. Ia bersama rombongan harus menempuh perjalanan darat satu hari dari Mashhad ke titik kumpul KBRI.
    Setelah menginap semalam, mereka kembali menempuh perjalanan satu hari ke perbatasan Azerbaijan, sebelum akhirnya terbang ke Indonesia melalui Baku.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ucapnya.
    Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Andi Rahmianto, menyambut langsung kedatangan para WNI yang dievakuasi.
    Mereka sebelumnya menjalani pemeriksaan imigrasi dan bea cukai sebelum diizinkan pulang ke rumah masing-masing.
    Sebanyak 97 dari total 380 WNI yang berada di Iran menyatakan bersedia dievakuasi. Sisanya memilih tetap tinggal.
    Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan, evakuasi dilakukan secara bertahap dan menggunakan jalur darat yang panjang karena kondisi keamanan yang tidak menentu.
    “Evakuasi dari Teheran ke Baku itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ diterbangkan ke Indonesia,” kata Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan Nasional 24 Juni 2025

    Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan Nasional 24 Juni 2025

    Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Yandri Susanto
    menyebutkan bahwa kemenangan istrinya,
    Ratu Rachmatuzakiyah
    , dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, membantah putusan MK yang menyebut adanya kecurangan pemilu.
    Yandri pun memuji rakyat Serang sebagai rakyat yang hebat karena perolehan suara Ratu justru meningkat dalam PSU meski sebelumnya MK menyebut ada intervensi Yandri untuk memenangkan istrinya.
    “Alhamdulillah sekali lagi, menang awal (sebelum PSU) 70 persen, putaran kedua menang 76 persen. Jadi rakyat Serang hebat,” kata Yandri di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    “Artinya (kemenangan kedua) membantah apa yang dilakukan (diputuskan) oleh MK, membantah apa yang digugat oleh pasangan sebelah, itu semua (tuduhan intervensi) tidak tepat,” ujar dia melanjutkan.
    Politikus Partai Amanat Nasional ini pun mengaku senang menjadi pemateri retreat yang diikuti oleh sang istri yang kini sudah menjabat sebagai bupati Serang.
    Sebab, pada pada pemungutan suara pertama Pilkada Kabupaten Serang, Ratu yang memperoleh 70 persen suara batal dilantik karena MK menilai ada intervensi Yandi pada kontestasi.
    Akibatnya, Ratu harus menjalani PSU dan tidak mengikuti retreat gelombang pertama di Akademi Militer pada Februari 2025 lalu.
    “Tapi sekarang alhamdulillah Ratu Rachmatuzakiyah sebagai Bupati Serang sudah dilantik tanggal 27 Mei kemarin, dan sekarang sudah hadir di sini,” kata Yandri.
    Di sisi lain, Yandri berharap MK bisa lebih berhati-hati dan teliti memutuskan gugatan hasil pemilihan kepala daerah di masa depan.
    Sebab, menurut dia ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh PSU, padahal tidak mengubah hasil apapun.
    “Intinya saya minta juga MK, kalau nanti ada gugatan ke depan, tolong juga diperhatikan fakta-fakta di lapangannya. Karena akibatnya banyak. Anggaran daerah tersedot lagi, rakyat repot lagi,” kata Yandri.
    Sebelumnya, MK menyatakan Yandri telah melanggar aturan dalam pemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada Pilkada Kabupaten Serang.
    Menurut MK, Mendes Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan Ratu-Najib.
    Mahkamah meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa yang dipimpin Yandri.
    “Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ujar hakim MK Enny Nurbaningsih, 24 Februari 2025.
    Atas pertimbangan ini, MK kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Serang melakukan pemungutan suara ulang.
    Setelah PSU selesai, Ratu-Najib tetap menjadi pemenang dengan perolehan suara 76 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.