Xcloud.id

Institusi: IPDN

  • Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk membina sekaligus menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bermasalah di wilayah masing-masing agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

    “Lakukan pembinaan, pendampingan, dan motivasi agar ormas yang nakal kembali ke jalan yang benar,” kata Bima setelah memimpin apel terakhir Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis.

    Namun, ia juga menegaskan bahwa kepala daerah harus bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan pelanggaran hukum atau meresahkan masyarakat.

    “Ormas yang menyusahkan warga, yang membuat warga ketakutan, silakan ditindak tegas,” katanya.

    Bima menambahkan bahwa kepala daerah juga dapat memberikan rekomendasi pembubaran ormas yang melanggar undang-undang kepada Kementerian Hukum dan HAM.

    Menurutnya, keberpihakan kepala daerah terhadap ketertiban merupakan harapan besar masyarakat.

    “Di tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perda akan membuat warga nyaman dan warga tenang hidup di kota,” ucapnya.

    Dalam arahannya, Bima juga menekankan bahwa kepala daerah merupakan komandan terdepan dari Satpol PP sebagai penegak Perda.

    Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki kepala daerah dijalankan secara lurus demi ketertiban dan kesejahteraan.

    “Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi Nasional 26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi Nasional 26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah peserta retreat gelombang kedua diajak menjauhi lokasi asrama putri praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , pada Kamis (26/6/2025).
    Setibanya di lokasi, Gubernur Bangka Belitung,
    Hidayat Arsani
    , mengaku prihatin dan mengajak kepala daerah untuk menyisihkan uang pribadi mereka guna merenovasi asrama yang berusia lebih dari 30 tahun itu.
    “Mari sisihkan rezeki kita untuk menyumbang IPDN ini supaya anak-anak kita tambah sehat. Setuju, Bapak Ibu semua?” kata Arsani, yang disambut serentak dengan kata “setuju” oleh kepala daerah lainnya.
    “Dari Pak Gubernur?” tanya Wamen Bima Arya.
    “Saya Rp 100 juta,” kata Arsani, yang disambut tepuk tangan.
    Usai peninjauan, Gubernur Bali,
    Wayan Koster
    , juga turut memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut.
    Menurut dia, perbaikan asrama IPDN Jatinangor tak terlepas dari kepentingan daerah juga.
    “Ini kan kepentingan pemerintah daerah, nanti baliknya kan jadi aparatur kita di daerah. Jadi, saya melihat situasinya, kapasitasnya kurang layak,” katanya.
    Namun, dia masih menunggu mekanisme perbaikan asrama yang mungkin bisa dibantu oleh daerah yang mengirimkan putra terbaik mereka untuk belajar di IPDN.
    “Jadi, ini mesti disupport. Kita akan gotong royong dengan skema terbaik,” katanya.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa aspirasi para kepala daerah yang hendak memberikan bantuan perbaikan asrama tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.
    “Kita susun skemanya. Semua sudah ada konsep penataan IPDN masa depan. Nanti kita diskusikan bersama seluruh Kepala Daerah. Sama-sama lah kita gotong royong,” tandas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para
    kepala daerah
    peserta
    retreat gelombang kedua
    menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat apel pagi hari terakhir, Kamis (26/6/2025).
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, ada simbol penting dalam penggunaan baju Satpol PP, yakni terkait dengan penegakan peraturan daerah.
    “Dan hari ini kan pakai baju Pol PP, nah tadi saya titip pesan ini baju kebanggaan penegak Perda,” kata Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Kamis.
    Dia mengatakan, baju tersebut melambangkan keberpihakan pada aturan yang menjadi impian warga masyarakat.
    Salah satunya adalah penegakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) agar tetap bermanfaat di tengah-tengah warga.
    “Saya bilang ormas-ormas yang baik dibina agar diberi manfaat. Tapi ormas-ormas yang mengacau, membuat warga ketakutan ditindak tegas,” imbuhnya.
    “Kalau perlu, kalau memang lewat batas ya silakan direkomendasikan untuk dibubarkan ke Kementerian Hukum gitu. Jadi ketegasan, keberpihakan pada aturan pada ketertiban itu ditunggu oleh warga,” kata dia lagi.
    Selain itu, Bima juga mengaku bangga dengan kedisiplinan para peserta retreat, meskipun pembekalan selalu berakhir larut malam.
    “Pagi-pagi mereka tetap olahraga, jadi saya senang sekali melihat keseriusan mereka, pagi ini pun sama ya mereka olahraga juga kemudian rangkaian acara juga, jadi saya senang melihat keseriusan ini,” tandasnya.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari, terhitung dari 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia Nasional 26 Juni 2025

    Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia Nasional 26 Juni 2025

    Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi II DPR
    RI Dede Yusuf mengaku setuju dengan rencana retreat bagi seluruh sekretaris daerah (
    sekda
    ) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
    Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, bakal ada retreat khusus sekda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
    “Saya sih sepakat untuk me-retreat-kan, karena walaupun sekda berasal dari birokrat, tapi kadang-kadang sekda ini kan (pertimbangan)
    choice
    dari kepala daerahnya kan ada, karena ini kan menjadi tandemnya kepala daerah,” kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut dia,
    retreat sekda
    diperlukan karena merupakan sosok perpanjangan tangan birokrasi kepala daerah. Kemudian, menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.
    Terkait pendanaan, Dede Yusuf mengatakan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana alokasi umum (DAU).
    “Apakah itu APBD, apakah DAK (dana alokasi Khusus), apakah DAU (dana alokasi umum) dan sebagainya, dikaitkan dengan program-program yang menjadi prioritas presiden dan lain-lain. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak? Ya sekda,” ujarnya.
    “Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya ‘yes sir, yes sir’ saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada,” kata Dede Yusuf lagi.
    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.
    Mendagri mengatakan bahwa rencana
    retret sekda
    ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat
    “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang.
    Sekda
    ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat pada 23 Juni 2025.
    Tito menjelaskan bahwa ratusan sekda ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah.
    Oleh karena tu,
    Kemendagri
    menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu harus diberikan peningkatan kapasitas melalui retreat.
    “Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga,” kata Mendagri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pulau-pulau Kecil Tak Bisa Dijual dan Dimiliki Asing

    Pulau-pulau Kecil Tak Bisa Dijual dan Dimiliki Asing

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pulau-pulau kecil di Indonesia tidak dapat dijual maupun dimiliki sepenuhnya oleh pribadi termasuk oleh pihak asing.

    “Dalam satu pulau tidak bisa dimiliki satu orang atau satu badan hukum,” kata Nusron Wahid selepas memberikan paparan di Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 25 Juni dilansir ANTARA. 

    Nusron menjelaskan ada dua regulasi yang mengatur kepemilikan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pertama adalah Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 2, yang menyatakan penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau badan hukum.

    Regulasi kedua, kata dia, tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya.

    Dalam aturan tersebut, ditegaskan minimal 45 persen luas pulau harus dialokasikan untuk jalur evakuasi dan akses publik.

    “Kalau satu pulau dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum, itu tidak diperbolehkan. Maksimal hanya boleh menguasai 70 persen dari luas pulau,“ katanya.

    Nusron juga mencontohkan Pulau Panjang di wilayah Sumbawa yang statusnya kawasan hutan konservasi, sehingga tidak dapat disertifikasi atau dimiliki secara individu.

     

     

    Ia menambahkan individu yang mempunyai badan hukum hanya dapat memiliki hak guna bangunan (HGB) dan bukan sertifikat hak milik (SHM).

    “Kalau ada pihak asing ingin masuk, mereka wajib berbadan hukum Indonesia. Tapi mereka tidak bisa memiliki, hanya bisa mendayagunakan,” katanya.

  • Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku setuju dengan rencana retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

    “Saya sih sepakat untuk meretretkan, karena walaupun sekda berasal dari birokrat, tapi kadang-kadang sekda ini kan (pertimbangan) choice dari kepala daerahnya kan ada, karena ini kan menjadi tandemnya kepala daerah,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia pun tak mempersoalkan penyelenggaraan retret selama beberapa hari yang diikuti oleh para sekda tersebut, yang dinilainya sebagai sosok perpanjangan tangan birokrasi kepala daerah.

    Menurut dia, retret para sekda tersebut akan menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.

    “Apakah itu APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), apakah DAK (dana alokasi khusus), apakah DAU (dana alokasi umum) dan sebagainya, dikaitkan dengan program-program yang menjadi prioritas presiden dan lain-lain. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak? Ya sekda,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya ‘yes sir, yes sir’ saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada.”

    Sebelumnya (23/6), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.

    Mendagri mengatakan bahwa rencana retret sekda ini berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat.

    “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang. Sekda ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Bakal Resmikan Proyek Wellness Center RSUP Prof Ngoerah dan KEK Kesehatan Sanur

    Prabowo Bakal Resmikan Proyek Wellness Center RSUP Prof Ngoerah dan KEK Kesehatan Sanur

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wellness and Aesthetic Center, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah, Kota Denpasar pada Rabu (25/6/2025).

    Presiden tiba di Bali pada pukul 12.40 Wita, disambut oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, serta Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Trinanda Hasan F. Suasana. 

    Presiden didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wirajaya. Di halaman RSUP Sanglah, Presiden sempat menyapa dan bersalaman dengan masyarakat yang sudah menunggu. 

    Menariknya, dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo tidak didampingi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur, Giri Prasta. Keduanya sedang menjalani retreat di IPDN Bogor. Justru yang terlihat mendampingi Prabowo, Ketua Gerindra Bali, I Made Muliawan atau yang akrab disapa De Gadjah. 

    Setelah dari RSUP Prof Ngoerah, Presiden juga akan resmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali International Hospital (BIH). 

    Mengutip laman resmi RSUP Prof Ngoerah, kehadiran layanan wellness & esthetic untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan akan pelayanan kesehatan yang paripurna, sekaligus sebagai pusat penelitian dan pengembangan estetik di Indonesia. 

    Layanan anti aging diantaranya melayani  hormone level test, metabolism function test, immune function test, psychological procedure.

    Kemudian ada juga layanan plastic surgery, dental surgery, hair specialist dan untuk wellness management diantaranya melayani stress management, religion approach, physical health, body nutritional control dan sleep study.

  • Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Fadli menyebut kegiatan yang dikenal dengan retret kepala daerah gelombang ke-2 ini, menjadi ruang yang sangat berharga untuk saling berbagi pandangan dan gagasan, mempertemukan visi, dan memperkuat sinergi lintas wilayah demi kemajuan Indonesia yang berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

    Fadli menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah dalam upaya pemajuan budaya.

    “Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    Dalam sesi paparan, Fadli menekankan kepemimpinan daerah juga merupakan kepemimpinan budaya, yang mengakar pada kearifan lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan. Dirinya menggarisbawahi salah satu Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa, yang harus menjadi pondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan.

    Menurut Fadli, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis, tetapi juga tetapi juga berbasis nilai dan berwawasan budaya-yakni pemimpin yang dapat menghidupkan budaya sebagai pondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan semata.

    Dalam kegiatan yang digelar di di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Fadli juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Ia menuturkan bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya menghadiri undangan Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk membuka Pesta Kesenian Bali.

    Menbud Fadli menekankan kekayaan budaya serupa juga tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

    “Saya kira ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di Aceh, Papua, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi-semuanya kaya akan budaya,” jelas Fadli.

    Lebih lanjut, Fadli juga menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya.

    “Kita harapkan juga bisa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang,” tegas Fadli.

    Menurut Fadli, di negara-negara maju, museum justru menjadi etalase peradaban yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Fadli menjelaskan museum harus dibuat semenarik mungkin.

    “Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk edukator museum, kurator museum, dan preservator museum karena itu adalah kekayaan budaya yang ada di daerah,” tegas Fadli.

    Di akhir paparan, Fadli menyampaikan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah. Fadli meminta semua pihak untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah melalui penguatan peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah.

    “Lalu, ada optimalisasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Saya dalam kesempatan ini juga mendorong agar pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD, untuk segera menyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” tegas Fadli.

    “Kemudian, juga penguatan tata kelola dan akuntabilitas kebudayaan melalui pemanfaatan indeks pemajuan kebudayaan sebagai indikator pembangunan daerah,” sambungnya.

    Lebih jauh, Fadli mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut Fadli, setiap daerah seharusnya sudah memiliki TACB.

    “Saya melihat memang belum semua daerah ada TACB sehingga pencatatan terhadap cagar budayanya itu masih jarang. Yang paling banyak itu masih di daerah Jawa dan Sumatra,” jelas Fadli.

    Selain Fadli, hadir dalam kesempatan ini sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Dengan semangat kolaborasi, Fadli mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam memajukan kebudayaan, merawat keberagaman, serta menjadikan budaya sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang berbudaya dan maju.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan banyak kepala daerah yang telat bangun untuk mengikuti senam pagi di hari pertama dan hari kedua retret gelombang ke II di IPDN Sumedang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi pada hari pertama dan kedua retret gelombang kedua, tidak sedikit kepala daerah yang kesiangan dan telat 10-15 menit untuk mengikuti senam pagi.

    Namun, pada hari ketiga retret gelombang ke II, kata Bima, semua kepala daerah telah terlatih untuk tepat waktu.

    “Alhamdulillah pagi tadi ada kemajuan ya, peserta tepat waktu. Kalau kemarin telat 10–15 menit, sekarang bahkan ada yang 5 menit sebelumnya sudah kumpul semua di sini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (24/6).

    Dia menjelaskan sebagai seorang kepala daerah, sudah seharusnya bangun dan bekerja lebih pagi dibandingkan jajarannya nanti. 

    Selain itu, menurut Bima, senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB juga bisa melatih kepala daerah membangun kebugaran fisik, mengingat masih ada beberapa kepala daerah yang memiliki fisik kurang sehat.

    “Kegiatan senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian retret yang dirancang untuk membangun kebugaran fisik sekaligus mempererat kebersamaan antarpeserta,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan, selama mengikuti retret, kepala daerah juga tidak diperkenankan keluar dari area kampus IPDN, bahkan di waktu kosong sekalipun. 

    “Tidak boleh keluar sama sekali. Tidak boleh, jadi kami melihat peserta cukup disiplin. Tidak ada yang mencoba keluar, bahkan tidak ada yang meminta keluar,” ujarnya.

  • Menko Pangan sebut stok nasional cukup dan tak perlu impor setahun

    Menko Pangan sebut stok nasional cukup dan tak perlu impor setahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan sebut stok nasional cukup dan tak perlu impor setahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 23:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut stok pangan nasional saat ini dalam kondisi cukup dan Indonesia tidak perlu melakukan impor kebutuhan bahan pokok hingga setahun.

    “Alhamdulillah kita sudah berhasil ya, produksinya cukup untuk kita, bahkan sampai tahun depan kita tidak impor lagi,” kata Zulkifli Hasan selepas memberikan paparan di Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Zulkifli, keberhasilannya merupakan program ketahanan pangan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat.

    Dia mengharapkan kondisi pangan yang stabil ini bisa bertahan di tengah kondisi global yang tengah memanas, sehubungan dengan perang antara Iran dan Israel.

    “Jadi, mudah-mudahan waktu ini, kalau kita bekerja terus, dan kita prihatin juga dengan apa yang terjadi di dunia, mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada kita. Tapi sementara tidak ada masalah,” ucapnya.

    Diketahui, konflik antara Iran dan Israel memanas setelah serangan Israel ke Iran pada Jumat (13/6) yang dibalas dengan serangan Iran ke Israel.

    Aksi saling serang antara kedua negara masih terus terjadi yang menyebabkan peningkatan eskalasi di kawasan Timur Tengah.

    Situasi semakin memburuk setelah Amerika Serikat turut menyerang Iran dengan menghancurkan tiga fasilitas nuklir utama Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordow, pada Sabtu (21/6).

    Sumber : Antara