Xcloud.id

Institusi: IPDN

  • Retreat Gelombang II Ditutup, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

    Retreat Gelombang II Ditutup, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto minta seluruh kepala daerah bisa bersinergi dan disiplin menjalankan tugas usai mengikuti retreat gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa sejak awal Presiden Prabowo Subianto berpesan agar kualitas pelaksanaan Retreat Kepala Daerah Gelombang II tidak jauh berbeda dengan Gelombang I. 

    Selain itu, menurut Bima, Presiden Prabowo Subianto juga meminta jajaran kabinetnya untuk mendukung kegiatan tersebut, salah satunya dengan hadir sebagai pembicara.

    “Kami berterim kasih karena hampir semua yang diundang itu berkenan untuk hadir dan mengalokasikan waktunya. Kecuali masih ada beberapa yang memang mendapatkan tugas khusus dari Bapak Presiden dan pamit,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6).

    Tak hanya itu, Bima menjelaskan Prabowo juga menginginkan agar kepala daerah dapat bersinergi, berkolaborasi, dan disiplin dalam menjalankan tugas sekaligus kewajibannya. 

    “Semua poin-poin materi telah disampaikan para pembicara kepada peserta retret untuk diterapkan,” katanya.

    Bima berharap kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat setelah mengikuti retreat gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang. 

    “Lalu tidak menyulitkan urusan warga, tidak mempersulit perizinan, dan tetap ada dalam semangat pengabdian seperti semangat yang ada saat berada di Kampus IPDN,” ujar Bima. 

  • BKN Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025, Peluang Jadi ASN! – Page 3

    BKN Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025, Peluang Jadi ASN! – Page 3

    Tujuh instansi pemerintah membuka pendaftaran Sekolah Kedinasan dengan rincian formasi yang berbeda-beda. Setiap instansi menawarkan program studi yang spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Berikut adalah rincian formasi yang tersedia:

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub): SIPENCATAR (791 formasi)
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (1.061 formasi)
    Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) (500 formasi)
    Badan Intelijen Negara (BIN): Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) (100 formasi)
    Badan Pusat Statistik (BPS): Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) (400 formasi)
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) (350 formasi)
    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) (50 formasi)

    Calon pelamar hanya diperbolehkan memilih satu sekolah kedinasan saat mendaftar. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan minat, bakat, dan prospek karir sebelum menentukan pilihan.

    Informasi detail mengenai program studi dan persyaratan masing-masing sekolah kedinasan dapat diakses melalui situs resmi BKN dan instansi terkait.

    Pastikan untuk membaca pengumuman resmi dari instansi sekolah kedinasan yang diminati. Pengumuman tersebut akan memberikan informasi lengkap mengenai rincian formasi, mekanisme seleksi, dan persyaratan khusus yang diberlakukan oleh masing-masing instansi.

  • Gubernur usulkan nama Pj Sekda NTB ke Mendagri

    Gubernur usulkan nama Pj Sekda NTB ke Mendagri

    Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTN), Lalu Muhamad Iqbal. ANTARA/Nur Imansyah.

    Gubernur usulkan nama Pj Sekda NTB ke Mendagri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 30 Juni 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal telah mengusulkan nama Penjabat Sekda Nusa Tenggara Barat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pengganti Lalu Gita Ariadi yang beralih tugas menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) NTB.

    “Sudah kita ajukan di Mendagri,” ujar Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Minggu.

    Meski telah mengajukan nama Penjabat (Pj) Sekda NTB ke Mendagri, namun Lalu Muhamad Iqbal masih enggan menyebut siapa nama yang nantinya mengisi posisi sebagai Pj Sekda NTB tersebut.

    “Penjabat-nya siapa nanti kita lanjutkan pembicaraan lagi,” ujarnya sembari tersenyum pada wartawan.

    Menurutnya, untuk sementara posisi Sekda NTB diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB yang kini dijabat oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov NTB, Lalu Moh Faozal.

    “Sekarang kita masih taraf Plh, Asisten 2 Pak Faozal. Namun, pada prinsipnya Asisten 1, 2, 3 itu asisten Sekda. Jadi salah satu dari asisten ini lah yang menjadi Plh Sekda,” tegas Miq Iqbal sapaan karib Gubernur NTB.

    “Karena banyak program yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan, sehingga Asisten 2 jadi Plh,” sambungnya.

    Namun sampai kapan jabatan Plh Sekda ini berakhir, Miq Iqbal menegaskan bahwa posisi Plh ini akan berakhir sampai ada Pj Sekda NTB yang baru. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan posisi Plh Sekda NTB ini berakhir pada 4 Juli 2025. Namun, Plh ini dapat diperpanjang kembali.

    “Dalam aturan Plh Sekda bisa diperpanjang,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa Pemprov NTB telah mengajukan nama Pj Sekda NTB ke Mendagri, namun siapa orangnya dirinya mengaku tidak tahu. Namun, kata Tri, dalam aturan Gubernur NTB boleh mengusulkan satu nama atau tiga nama ke Mendagri.

    “Untuk Pj harus dari pejabat Pemprov. Kecuali kalau Sekda devinitif boleh siapa saja baik dari luar PNS pemda bisa mengajukan diri,” tandas-nya.

    Setelah ada Pj Sekda, lanjut Tri, nantinya akan digelar mutasi terhadap pejabat eselon 2, termasuk eselon 3. Hal ini diperlukan untuk mengisi sejumlah pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini banyak kosong.

    Sumber : Antara

  • Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambut baik arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya menjawab masalah kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis.

    Menurut Budi, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) guna membahas reformasi sistem pendidikan kedokteran, termasuk menghapus prosedur birokratis yang dinilai sudah usang.

    “Pak Presiden tahu bahwa masalah utama kita adalah jumlah dokter yang masih sangat kurang, apalagi dokter spesialis. Karena itu, saya diminta untuk membuat terobosan. Jangan lagi pakai cara-cara birokratis dan kuno,” ujar Budi Gunadi usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6).

    Budi menegaskan penambahan fakultas kedokteran untuk meningkatkan jumlah dokter tidak mengenyampingkan mutu lulusan. Ia juga memastikan akan mengatur pemerataan, distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia.

    “Inisiatif ini diharapkan mampu menambah jumlah dokter secara agresif, menjaga kualitas pendidikan, dan memastikan penyebarannya merata,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan krisis dokter di Indonesia. Ia menilai sistem pendidikan kedokteran saat ini masih terlalu terbelit oleh birokrasi, sehingga tidak cukup adaptif terhadap tantangan sektor kesehatan masa kini.

    Prabowo juga mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2024, saat ini Indonesia memiliki 49.670 dokter spesialis. Namun, menurut perhitungan Bappenas, rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis.

    “Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno. Peraturan-peraturan yang sudah tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini,” beber Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Rabu (25/6).

    (naf/up)

  • Politik kemarin, revisi UU Pemilu dan penutupan retret kepala daerah

    Politik kemarin, revisi UU Pemilu dan penutupan retret kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (26/6) menjadi sorotan, di antaranya pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan revisi UU Pemilu tidak dibahas pada masa sidang terdekat yaitu pada 24 Juni—24 Juli, dan penutupan retret kepala daerah gelombang ke-2.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Dasco ungkap revisi UU Pemilu tak akan dibahas di masa sidang ini

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak akan dibahas pada masa sidang kali ini, yang dimulai pada 24 Juni hingga 24 Juli 2025.

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa fraksi-fraksi partai politik di DPR RI masih membicarakan revisi UU tersebut hanya sebatas informal. Menurut dia, pembicaraan itu pun belum bisa disampaikan ke publik.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk membina sekaligus menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bermasalah di wilayah masing-masing agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

    “Lakukan pembinaan, pendampingan, dan motivasi agar ormas yang nakal kembali ke jalan yang benar,” kata Bima setelah memimpin apel terakhir Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Dasco: Komisi I DPR segera temui Presiden bahas konflik Iran-Israel

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika global terkait konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.

    Menurut dia, komunikasi antara DPR dengan pemerintah diperlukan untuk mengetahui pandangan dan sikap pemerintah dalam menanggapi situasi di timur tengah tersebut. Di sisi lain, dia mengatakan DPR juga akan memberikan masukan terhadap pemerintah terkait hal itu.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wamendagri resmi tutup retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara resmi menutup retret kepala daerah gelombang kedua di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis.

    “Para kepala daerah yang kami hormati, selamat, anda sekarang ini sejajar dengan seluruh kepala daerah yang juga mengikuti proses retret,” kata Bima saat upacara penutupan retret kepala daerah di Sumedang.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Ketua Komisi III DPR ungkap RUU KUHAP “kick off” pada 7 Juli

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan “kick off” pada 7 Juli 2025.

    Setelah itu, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI akan menggelar rapat setiap hari secara maraton untuk membahas RUU tersebut hingga selesai. Dia memastikan seluruh rapat akan diadakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, bukan di hotel.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop ajak kepala daerah fokus tingkatkan ekonomi rakyat lewat Kopdes/Kel MP

    Menkop ajak kepala daerah fokus tingkatkan ekonomi rakyat lewat Kopdes/Kel MP

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Menkop ajak kepala daerah fokus tingkatkan ekonomi rakyat lewat Kopdes/Kel MP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 26 Juni 2025 – 15:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa program strategis pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia dirancang untuk mengatasi aneka masalah struktural di desa-desa. Diantaranya, rantai distribusi yang panjang, ketergantungan pada tengkulak, serta tingginya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok.

    “Program ini inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai pusat ekonomi lokal,” kata Menkop, pada acara Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II dengan tema Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kementerian Dalam Negeri RI, di Kampus IPDN, Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/6).

    Bagi Menkop Budi Arie, dengan pendekatan koperasi modern yang terintegrasi, dilengkapi berbagai layanan utama, Kopdes/Kel Merah Putih juga ditargetkan menjadi penggerak utama ekonomi rakyat sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional.

    “Inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan koperasi sebagai instrumen penting pemberdayaan ekonomi dari tingkat akar rumput,” ucap Menkop.

    Lebih dari itu, lanjut Menkop, Kopdes/Kel Merah Putih menjadi bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada swasembada pangan (Astacita 2) dan pemerataan ekonomi dari desa (Astacita 6).

    Melalui Inpres 9/2025, Presiden menugaskan 18 Kementerian dan Lembaga, serta seluruh Kepala Daerah dengan pendekatan yang strategis dan terkoordinasi untuk melakukan percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih. “Itu mencakup pendirian baru, penguatan koperasi aktif, serta revitalisasi koperasi,” kata Menkop.

    Sebagai upaya mengawal implementasinya, kata Menkop Budi Arie, dibentuk Satgas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang bertanggungjawab atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kemajuan program Kopdes/Kel Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat.

    Menurut Menkop, tujuan utama dari Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah memastikan pelaksanaan program berjalan terpadu dan efektif dari pusat hingga desa.

    Menkop Budi Arie merujuk distribusi bahan pokok masih melewati rantai pasok yang panjang, di mana petani berada di posisi lemah dan keuntungan lebih banyak dinikmati perantara. “Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, serta turunnya daya daya beli dan nilai tukar petani,” jelas Menkop.

    Ditambahkan, program Kopdes/Kel Merah Putih hadir sebagai solusi untuk memperpendek rantai distribusi. “Kopdes/Kel Merah Putih hadir sebagai solusi untuk memperpendek rantai distribusi,” ucap Menkop.

    Bahkan, Kopdes/Kel Merah Putih juga bisa menjadi penghubung langsung antara petani dan konsumen, sehingga harga lebih terkendali dan manfaat ekonomi kembali ke produsen rakyat.

    “Selain itu, Kopdes/Kel Merah Putih juga memperkuat posisi tawar petani dan menjaga stabilitas harga di tingkat rakyat,” tegas Menkop Budi Arie.

    Oleh karena itu, Kopdes/Kel Merah Putih dirancang sebagai entitas usaha modern dan terintegrasi dengan unit strategis seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, kantor koperasi, simpan pinjam, serta fasilitas gudang dan logistik.

    “Koperasi juga didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi lokal. Bahkan, pemerintah menugaskan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai saluran distribusi langsung barang bersubsidi seperti gas elpiji dan pupuk agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ucap Menkop.

    Menkop memastikan bahwa model Kopdes/Kel Merah Putih ini benar-benar menjadi milik masyarakat, dikelola masyarakat, dan diawasi secara kolektif oleh masyarakat sendiri. “Kopdes/Kel Merah Putih dirancang untuk berjejaring dan bersinergi dengan seluruh lembaga ekonomi yang ada di desa,” kata Menkop.

    Di samping itu, Kopdes/Kel Merah Putih berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, mulai dari penjualan, distribusi, hingga konsolidasi produk dari kelompok tani, BUMDes, koperasi lama, dan pelaku usaha lokal.

    Kopdes/Kel juga menjalankan peran sebagai lembaga pembiayaan, penyedia logistik dan pergudangan, serta mitra dalam layanan kesehatan desa. “Melalui pendekatan ini, koperasi diharapkan dapat memperkuat rantai pasok lokal, mengintegrasikan potensi ekonomi desa, dan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkop Budi Arie.

    Sumber : Elshinta.Com

  • MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah, Ini Respons Kemendagri

    MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah, Ini Respons Kemendagri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utak-atik tentang sistem pemilu di Indonesia tampaknya belum juga menemui format terbaik. Selain melalui revisi melalui eksekutif dan legislatif, juga melalui guatan ke Mahkamah Konstitusi.

    Terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) dikabarkan memutuskan agar pelaksanaan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang dipisah.

    Merespons putusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara. Wamendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan institusinya akan mempelajari putusan tersebut lebih dahulu.

    Menurut Bima, pihaknya bakal menempatkannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

    “Kami pelajari dulu. Saya baru mendapatkan informasi. Kami pelajari lebih detail lagi keputusan MK tadi dan kami letakkan dalam konteks revisi UU Pemilu,” kata Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6).

    Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan merupakan hal baru. Sejumlah kalangan seperti akademisi dan pemerhati, menurutnya, kerap menyuarakan isu tersebut.

    Kendati begitu, dia kembali menegaskan pihaknya masih akan mendalami detail putusan MK untuk pemisahan pemilu itu. Terlebih terkait implementasinya kelak.

    “Ya pasti. Keputusan MK kan menjadi pandangan yuridis yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana eksekusi dan implementasinya kami harus pelajari detail dulu,” ungkapnya.

    MK telah memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

  • Wamendagri tutup Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua

    Wamendagri tutup Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menutup Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (26/6). Bima berharap setelah mengikuti retret ini, semangat pengabdian para kepala daerah tidak luntur, dan mampu mempermudah urusan masyarakat di daerah masing-masing. (Dian Hardiana/Fahrul Marwansyah/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Retret Kepala Daerah Usai, Bima Arya Ingatkan Ikhtiar Presiden Prabowo

    Retret Kepala Daerah Usai, Bima Arya Ingatkan Ikhtiar Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Retret kepala daerah gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, resmi berakhir, Kamis (26/6).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto hadir dalam menutup pembekalan kepala daerah tersebut. Penutupan diselenggarakan melalui serangkaian acara parade manggala dan pemberian pin alumni kehormatan.

    “Para kepala daerah yang kami hormati, selamat, Anda sekarang ini sejajar dengan seluruh kepala daerah yang juga mengikuti proses retret,” kata Bima saat upacara penutupan retret.

    Bima menjelaskan retret kepala daerah merupakan ikhtiar sekaligus perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah, memiliki satu semangat dan arah dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.

    “Retret adalah akselerasi, sinkronisasi, kolaborasi dan sinergi. Di sini, kebijakan dari pusat disampaikan secara jelas, sekaligus dievaluasi dan diberi umpan balik oleh para kepala daerah agar strategi yang diambil lebih matang dan efektif,” ujarnya.

    Dia menyebut retret gelombang pertama sebelumnya dilaksanakan di kaki Lembah Tidar, kemudian gelombang kedua ini berlangsung di kaki Gunung Manglayang. Selama lima hari, para kepala daerah bersama praja IPDN mengikuti berbagai kegiatan pembekalan.

    “Dikaki Gunung Manglayang ini, kepala daerah dan praja diingatkan, disemangati dan dimotivasi untuk terus teguh melayani dan mengabdi. Bhinneka Nara Eka Bhakti, walaupun berbeda, tetapi satu dalam pengabdian,” papar Bima Arya.

  • Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut Nasional 26 Juni 2025

    Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut Nasional 26 Juni 2025

    Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    –
    Bupati Bengkulu Selatan
    ,
    Rifai Tajudin
    kedapatan menggunakan dua ranjang tidur saat mengikuti
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
    Menurut Rifai, dirinya kedapatan menggunakan dua ranjang tidur saat kamarnya disidak oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Padahal, peserta retreat lainnya hanya menggunakan satu ranjang tidur.
    Bukan tanpa alasan, Rifai mengungkapkan, penggunaan dua ranjang tersebut dilakukan untuk menopang tubuhnya yang tidak cukup jika hanya menggunakan satu ranjang saja.
    Bahkan, dia menyebutnya sebagai sebuah inovasi lantaran tidak ingin diistimewakan atau setara dengan peserta lainnya.
    “Sebelum masuk (asrama) kan ada diminta keluhan atau saran. Jadi saya waktu itu bilang, saya badannya besar pak, berat badan saya 130 kilo lebih, jadi tempat tidurnya saya menyesuaikan,” kata Rifai saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (26/6/2025).
    Menurut Rifai, dia awalnya diperbolehkan tidur di luar asrama, misalnya di penginapan yang lebih representatif untuk ukuran badannya.
    Namun, dia menolak karena ingin agar proses retreat yang dia jalankan bisa sama dengan peserta lainnya.
    “Saya bilang tidak, saya mau ikut di semua proses yang ada. Apa pun yang dinikmati, ataupun kurang nikmat, saya harus ikut,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Rifai mulai berinovasi dengan menggabungkan dua ranjang berukuran 90×200 sentimeter yang ada di kamarnya.
    “Jadi tempat tidur kecil, saya tarik jadi satu, saya tali tempat tidur dua jadi satu,” katanya.
    Ranjang yang disambung ini juga diunggah dalam akun tiktok Wamendagri Bima Arya.
    Bima Arya memperlihatkan ranjang Rifai yang kakinya ditali agar tidak bergeser ketika disatukan.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Retreat chapel dearth gelombang kedua ini berlangsung selama lima hari terhitung 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.