Xcloud.id

Institusi: IPDN

  • 3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    3 Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot Bandung

    Dedi Mulyadi: Kalau Tetap Lakukan Study Tour, Kepala Sekolah Saya Copot
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada
    kepala sekolah
    yang tetap menyelenggarakan
    study tour
    di tengah larangan yang berlaku.
    Pernyataan tersebut disampaikannya di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025).
    Dedi Mulyadi menilai praktik study tour selama ini telah melenceng dari makna aslinya sebagai kegiatan pendidikan berbasis penelitian.
    “Saya sudah tanya kepala daerahnya, Wali Kota Bogor, Cirebon, saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour,” ujarnya.
    Dedi menyebut, kegiatan study tour sebenarnya dapat dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus keluar kota.
    “Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian,” ucapnya.
    “Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot,” tegasnya.
    Menurut Dedi, banyak sekolah justru menyalahgunakan istilah study tour dengan mengemasnya sebagai kegiatan wisata.
    “Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya. Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya,” jelasnya.
    Dedi menegaskan bahwa study tour mestinya berbasis penelitian dan pengamatan.
    “Meneliti ruang-ruang yang ada di semesta, melihat bintang, bulan. Jadi, lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan industri. Itu sebenarnya studi analisis,” tambahnya.
    Ia mencontohkan fasilitas penelitian yang tersedia di setiap kota atau kabupaten, mulai dari laboratorium di puskesmas, area pertanian, hingga pusat industri lokal.
    Dedi juga menegaskan agar masyarakat tidak salah paham dengan kebijakan sejumlah kepala daerah lain yang mengizinkan perjalanan siswa.
    “Itu gini, Wali Kota Bandung konteksnya piknik. Kalau piknik, sok boleh. Bukan pencabutan larangan study tour. Jadi, kalau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran. Ya piknik saja terbuka. Nah, kalau piknik tidak usah sekolah yang menyelenggarakan,” ujarnya.
    (Penulis Kontributor Sumedang Kompas.com: Aam Aminullah)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat Kapasitas, Mendagri Dorong Alumni IPDN Lanjutkan Studi ke Luar Negeri – Page 3

    Perkuat Kapasitas, Mendagri Dorong Alumni IPDN Lanjutkan Studi ke Luar Negeri – Page 3

    Liputan6.com, Sumedang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan motivasi dan mendorong alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ia ingin para alumni IPDN memperkuat kapasitas melalui pendidikan tinggi, mengingat mereka memiliki perjalanan karier yang panjang setelah lulus.

    Mendagri menyoroti IPDN telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan guna mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN untuk belajar ke luar negeri.

    “Di luar negeri akan dapat tiga (kelebihan), yaitu knowledge, ilmu pengetahuan, kemudian jaringan internasional, dan terjun langsung masuk ke dalam peradaban, kultur yang peradaban yang lebih maju. Peradaban negara-negara yang disiplin, antikorupsi, tepat waktu, dan lain-lain,” kata Mendagri saat memberikan amanat pada acara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXII Tahun 2025 di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025).

    Mendagri berharap, sepulangnya dari luar negeri, alumni penerima beasiswa LPDP dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Ia menyebutkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, sudah ada 50 lulusan IPDN yang berangkat studi magister (S2) ke luar negeri. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 27 alumni juga akan segera diberangkatkan.

    “Target tahun 2026, kita akan memberangkatkan minimal 100 lulusan IPDN untuk sekolah ke luar negeri dengan biaya LPDP,” imbuhnya.

    Mendagri mencontohkan negara-negara maju seperti Singapura dan Cina yang telah lama menerapkan strategi serupa. Singapura mengirimkan siswa terbaiknya ke luar negeri sejak lulus SMA, sedangkan Cina bahkan sejak tingkat SMP. Ribuan pelajar dikirim setiap tahun, dan saat mereka kembali, kontribusi mereka terbukti mendorong kemajuan pesat di berbagai bidang.

    “Membawa kultur yang baik sehingga akan dapat membuat revolusi mental, revolusi budaya, mempengaruhi ASN lain yang empat juta orang, dan empat juta orang bisa mempengaruhi 285 juta penduduk Indonesia. Itulah harapan kita, di situlah pesan kita kepada adik-adik semua,” tambahnya.

  • Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional. Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Mendagri menyebut, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun. Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN, Aparatur Sipil Negara, memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tandasnya.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga. Hadir pula para gubernur, wakil gubernur, dan pejabat terkait lainnya.

     

    (*)

  • Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja Profesional dan Pegang Teguh Nilai Keilmuan – Page 3

    Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja Profesional dan Pegang Teguh Nilai Keilmuan – Page 3

    Hal ini mengingat peran penting ASN sebagai salah satu kekuatan bagi negara-negara untuk bertahan, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, IPDN sebagai salah satu lembaga pendidikan ASN memiliki peran yang sangat penting.

    “Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan untuk menciptakan para ASN yang profesional,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, alumni IPDN tidak hanya dididik secara akademik, tetapi juga mental, ideologi, karakter, dan fisik agar mampu bekerja di semua medan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk yang melimpah. Kondisi ini memberikan tantangan terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan Indonesia.

    “Kita ada pulau, ada gunung, ada kota, ada desa, ada hutan, dan semua (alumni IPDN) harus siap untuk ditempatkan di semua medan tersebut,” jelasnya.

     

    (*)

  • Mendagri imbau alumni IPDN berpegang teguh pada keilmuan

    Mendagri imbau alumni IPDN berpegang teguh pada keilmuan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada keilmuan, serta harus punya kemampuan berpikir ilmiah yang berbasis pada data dan teori-teori yang telah teruji.

    Tito berpesan agar alumni IPDN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja berdasarkan keilmuan, termasuk dalam menyusun kebijakan.

    “Oleh karena itulah, selama empat tahun dididik di IPDN ini adik-adik yang dilantik ini harus siap dengan kemampuan sebagai seorang praktisi di lapangan, tapi juga memiliki kemampuan intelektual sebagai ilmuwan dengan kemampuan metodologi yang diajarkan,” kata Tito saat melantik Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Ia menjelaskan, alumni IPDN tidak hanya dididik untuk menjadi praktisi di bidang pemerintahan, tetapi juga seorang saintis. Oleh karena itu, alumni IPDN diberikan gelar akademik Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Mendagri menuturkan, IPDN merupakan kawah candradimuka bagi para praja yang dididik untuk menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional sekaligus motor penggerak birokrasi.

    Ia berharap alumni IPDN mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

    Hal ini mengingat peran penting ASN sebagai salah satu kekuatan bagi negara-negara untuk bertahan, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, IPDN sebagai salah satu lembaga pendidikan ASN memiliki peran yang sangat penting.

    “Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan untuk menciptakan para ASN yang profesional,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, alumni IPDN tidak hanya dididik secara akademik, tetapi juga mental, ideologi, karakter, dan fisik agar mampu bekerja di semua medan.

    Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk yang melimpah. Kondisi ini memberikan tantangan terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan Indonesia.

    “Kita ada pulau, ada gunung, ada kota, ada desa, ada hutan, dan semua harus siap untuk ditempatkan di semua medan tersebut,” tutur Mendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN

    Suasana lokasi upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN menjadi ASN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo batal pimpin pelantikan 1.110 purna praja IPDN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 10:40 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto batal memimpin upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda/Purna Praja IPDN Angkatan XXXII di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Presiden Prabowo semula dijadwalkan memimpin langsung upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN itu menjadi aparatur sipil negara, dan memberikan arahan langsung kepada mereka pada Senin pagi.

    “Baru saja kami menerima informasi pembatalan. Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan saat dihubungi dari Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Tidak hanya itu, Bima Arya menjelaskan Presiden Prabowo ada agenda yang mendesak juga di Istana Kepresidenan, Jakarta, terkait dengan koordinasi pemerintahan.

    Di Kampus IPDN Jatinangor, pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII menjadi aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah tiba di Sumedang, Minggu (27/7), dijadwalkan menggantikan Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.

    Upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja IPDN diisi diantaranya dengan rangkaian pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para praja IPDN. Kemudian, ada juga penyematan lencana Pamong Praja dan pengalungan Kartika Asta Branta kepada para lulusan terbaik.

    Kemudian, inspektur upacara pun memberikan amanatnya kepada para purna praja IPDN yang dilantik sebagai ASN. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan foto bersama, dan selebrasi kemudian pertemuan dengan keluarga.

    Di Jakarta, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan tiba pada Senin sore. PM Anwar melawat ke Indonesia pada 28–29 Juli untuk menghadiri Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Jakarta.

    Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam siaran resminya menjelaskan dalam acara Konsultasi Tahunan Ke-13 itu, Presiden Prabowo dan PM Anwar akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman kerja sama (MoU) dua negara bidang perbatasan darat, kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

    Dalam lawatannya ke Jakarta hari ini, PM Anwar didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Kemudian, ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Batal Hadir di IPDN, Fokus Persiapan Bertemu dengan PM Anwar

    Prabowo Batal Hadir di IPDN, Fokus Persiapan Bertemu dengan PM Anwar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dipastikan batal menghadiri agenda pelantikan Pamong Praja Muda di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (28/7/2025).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa pembatalan dilakukan karena adanya agenda penting kenegaraan yang harus dihadiri Presiden.

    Bima membenarkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu semula dijadwalkan hadir langsung memberikan arahan sekaligus melantik para praja lulusan IPDN.

    “Betul, presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan pelantikan Pramong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” ujar Bima Arya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (28/7/2025).

    Bima menjelaskan, alasan pembatalan berkaitan dengan pertemuan penting yang akan dilakukan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang dijadwalkan sore ini di Jakarta.

    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, Kepala negara, kata Bima juga disebut memiliki agenda koordinasi pemerintahan di Istana yang tidak bisa ditinggalkan. “Juga ada agenda di istana terkait dengan koordinasi pemerintahan,” pungkas Bima.

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN Nasional 28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN Nasional 28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perdana Menteri (PM) Malaysia
    Anwar Ibrahim
    bakal mengunjungi Indonesia pada 28-29 Juli 2025.
    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda
    Konsultasi Tahunan
    ke-13 dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan kerja ke Republik Indonesia pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2025 untuk menghadiri Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025).
    Anwar bakal didampingi oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan; Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail; Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz; dan Menteri Pendidikan Fadhlina binti Sidek.
    Adapun Konsultasi Tahunan ini merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis dan komprehensif.
    Konsultasi diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara sejak tahun 2006, mencerminkan komitmen politik yang kuat untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, dan pendidikan.
    Para pemimpin kedua negara juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
    “Konsultasi Tahunan ke-13 ini akan menjadi yang pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan Presiden Republik Indonesia. Konsultasi Tahunan sebelumnya diadakan pada tahun 2017,” jelas Kemenlu Malaysia.
    Nantinya, kedua negara akan mengeluarkan pernyataan bersama usai pertemuan.
    Presiden Prabowo dan PM Anwar juga akan menyaksikan pertukaran empat (4) Nota Kesepahaman (MoU) di bidang perbatasan darat, kerja sama kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.
    Selama kunjungan tersebut, PM Anwar juga dijadwalkan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta, atas undangan Sekretaris Jenderal ASEAN.
    “Untuk menyampaikan Pidato Kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025, yang menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Malaysia terhadap integrasi regional dan pembangunan komunitas,” jelasnya.
    Seturut dengan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto batal berkunjung ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin (28/7/2025) hari ini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Kepala Negara akan bertemu dengan PM Anwar sore ini.
    “Betul, Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Bima kepada Kompas.com.
    Sebelumnya kata Bima, Prabowo dijadwalkan hadir dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII.
    Namun, Presiden Prabowo memerlukan persiapan untuk pertemuan dengan PM Anwar.
    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Batal ke IPDN Jatinangor, Prabowo Akan Sambut Anwar Ibrahim Sore Ini

    Batal ke IPDN Jatinangor, Prabowo Akan Sambut Anwar Ibrahim Sore Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, hari ini. Namun Prabowo dikabarkan batal menghadiri acara tersebut.

    “Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Wamendagri Bima Arya kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

    Bima Arya mengatakan Prabowo akan menjemput kedatangan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang diagendakan tiba di Jakarta sore ini. Menurutnya, perlu persiapan terkait agenda tersebut.

    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” kata Bima.

    Selain itu, kata Bima, Prabowo juga dijadwalkan agenda penting untuk melakukan koordinasi pemerintahan. Agenda itu akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

    (fca/idn)

  • Bupati Ungkap Praktik Ladang di Lamandau Berbenturan dengan UU LH, Sebut Peladang Kebingungan Regional 4 Juli 2025

    Bupati Ungkap Praktik Ladang di Lamandau Berbenturan dengan UU LH, Sebut Peladang Kebingungan Regional 4 Juli 2025

    Bupati Ungkap Praktik Ladang di Lamandau Berbenturan dengan UU LH, Sebut Peladang Kebingungan
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    –
    Bupati Lamandau
    , Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky Aditya Putra, turut serta dalam retret gelombang kedua yang diadakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.
    Dalam acara tersebut, Rizky mengungkapkan bahwa ia memperoleh banyak pengetahuan terkait pengelolaan pemerintahan daerah dan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
    Selama retret, Rizky juga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Lamandau, khususnya masyarakat adat.
    Lamandau dikenal dengan kekayaan kearifan lokal dan adat istiadatnya, termasuk praktik berladang tradisional yang bertujuan untuk mencapai
    swasembada pangan
    .
    Namun, Rizky menyoroti bahwa aktivitas ini belum mendapatkan
    kepastian hukum
    , sehingga
    peladang tradisional
    sering kali terancam dengan sanksi pidana.
    “Selama ikut retret, saya banyak membawa persoalan yang terjadi di Lamandau, terutama masalah peladang tradisional, agar ke depan mereka memiliki kepastian hukum,” ungkap Rizky saat diwawancarai media di sela kegiatan Rapimpurnas KNPI 2025 di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (3/7/2025) malam.
    Peladang tradisional
    di Lamandau masih menggunakan metode pembukaan lahan dengan cara membakar untuk menanam komoditas hortikultura seperti beras.

    Rizky menjelaskan bahwa meskipun beberapa desa di Lamandau berhasil mencapai swasembada pangan setiap tahunnya, mereka masih menghadapi kendala hukum.
    “Ada beberapa desa di Lamandau yang masih melakukan praktik berladang tradisional, luar biasanya, mereka mencapai swasembada pangan setiap tahunnya. Selama ini kami punya perda perlindungan aktivitas berladang tradisional itu, tetapi kadang bentrok dengan aturan pusat,” jelas Rizky.
    Menurut Rizky, bentrok aturan antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada peladang tradisional terjadi karena adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang melarang pembakaran lahan.
    “Ke depan kami harapkan perlu ada harmonisasi Undang-Undang tersebut, paling tidak peladang tradisional dibolehkan membakar setengah sampai satu hektar lahan,” ujarnya.
    Rizky menambahkan bahwa peladang tradisional sering kali terancam sanksi pidana akibat aktivitas mereka, padahal tujuan mereka adalah untuk mencapai swasembada pangan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat.
    “Tahun ini belum ada dengar (yang dipenjara), tetapi sebelum pandemi Covid-19 marak, ini menjadi persoalan, yang berdampak bagi luas tanam dan ketahanan pangan kita,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.