Xcloud.id

Institusi: IPDN

  • IPDN Bantah Calon Praja Asal Ternate Meninggal karena Kekerasan: Dokter Nyatakan Henti Detak Jantung – Page 3

    IPDN Bantah Calon Praja Asal Ternate Meninggal karena Kekerasan: Dokter Nyatakan Henti Detak Jantung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Salah seorang Calon Praja (Capra) IPDN angkatan XXXVI asal Ternate, Maluku Utara, Maulana Izzat Nurhadi (20) meninggal dunia pada Rabu (8/10/2025).

    Wakil Rektor II Bidang Administrasi IPDN, Arief M. Edie membantah, calon prada IPDN tersebut meninggal karena kekerasan.

     

    Dia menuturkan, proses Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra) dilakukan mengedepankan disiplin dan tidak dengan kekerasan.

    Di mana program tersebut bertujuan untuk membentuk karakter dan disiplin calon praja IPDN melalui pelatihan fisik, mental, wawasan kebangsaan, dan bela negara sebagai langkah awal untuk menempuh pendidikan di IPDN.

    Diketahui, IPDN tengah melakukan kegiatan bagi 1.509 calon Praja yaitu Diksarmendispra yang berlangsung dari 30 September hingga 14 Oktober 2025.

    “Di IPDN sudah zero kekerasan. Untuk calon praja belum berhubungan dengan senior, masih ditangani oleh tim Diksarmendispra dan tidak melibatkan jajaran IPDN,” kata Arief di Sumedang, Jumat (10/10/2025).

    Menurut dia, calon prada Maulana sempat mengeluh mengenai kondisi fisiknya yang mendadak lepas saat mengikuti apel. Kemudian Maulana pun dilarikan ke klinik untuk segera dilakukan penanganan medis.

    “Pada saat lemas masih kita tangani. Kemudian ketika tidak membaik segera kita kirim ke Rumah Sakit Unpad dan dinyatakan meninggal pada Rabu pukul 23.00 WIB,” ungkap Arief.

    Dia menuturkan, dari hasil pemeriksaan oleh pihak rumah sakit diketahui Maulana meninggal dunia akibat henti jantung. Bahkan saat penanganan, petugas medis tidak menemukan luka di tubuh Maulana.

    “Dari KSA (Kamar Sakit Asrama), setelah malam itu dicek kenapa. Tensi, segala macam, rutin, biasa, kemudian kita kirim ke RS Unpad. Kalau bawaan pasti enggak akan diterima (saat mendaftar IPDN,” ucap dia.

    “Dokter menyatakan henti detak jantung dan ketika almarhum sakit kita sudah menghubungi orang tuanya,” sambung Arief.

     

     

  • Calon Praja IPDN 2025 Meninggal Usai Apel Malam

    Calon Praja IPDN 2025 Meninggal Usai Apel Malam

    Bisnis.com, BANDUNG — Calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2025 yang beralamat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Maulana Izzat Nurhadi, meninggal dunia pada Rabu (8/10/2025) malam. Izzat merupakan calon praja angkatan XXXVI asal Kota Ternate, Maluku Utara.

    Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN, Azharisman Rozie. “Iya betul,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis malam (9/10/2025).

    Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN, Arief M. Edie, menjelaskan bahwa Izzat sempat jatuh pingsan saat mengikuti apel malam. “Iya betul, jatuh pingsan kemarin malam,” ucapnya.

    Jenazah Maulana Izzat Nurhadi telah dipulangkan ke rumah duka di Ternate pada Kamis pagi (9/10/2025). “Udah diantar ke orang tuangnya tadi pagi. Masih memantau almarhum sampai rumah duka,” kata Arief.

    Pihak IPDN menyampaikan duka cita atas meninggalnya calon praja tersebut dan memastikan proses penanganan jenazah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

    Untuk diketahui, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang berfokus mencetak calon aparatur pemerintahan (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah. Kampus utama IPDN berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan kampus daerah di sejumlah provinsi di Indonesia.

    Lembaga ini berdiri pada 1992 sebagai hasil penggabungan dari tiga lembaga pendidikan pemerintahan, yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan Lembaga Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri (LPTDN). Tujuan utama IPDN adalah membentuk kader pemerintahan yang berkarakter disiplin, berintegritas, dan memahami tata kelola pemerintahan yang baik.

    Di IPDN, mahasiswa disebut praja, menempuh pendidikan selama empat tahun dengan gelar Sarjana Terapan Pemerintahan (S.Tr.IP). Kurikulum mencakup pembelajaran ilmu pemerintahan, manajemen publik, hukum administrasi negara, serta kebijakan publik.

    Selain pendidikan akademik, praja juga mengikuti pembinaan fisik, kedisiplinan, dan etika kepemimpinan yang menjadi ciri khas lembaga ini. Program pembinaan dilakukan melalui kegiatan seperti apel, latihan baris-berbaris, serta praktik lapangan pemerintahan di desa atau daerah terpencil.

  • Praja IPDN Asal Ternate Meninggal, Mendadak Jatuh Pingsan saat Apel Malam

    Praja IPDN Asal Ternate Meninggal, Mendadak Jatuh Pingsan saat Apel Malam

    Liputan6.com, Bandung – Seorang praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Maulana Izzat Nurhadi (20), asal Kota Ternate, Maluku Utara meninggal dunia, Rabu 8 Oktober 2025.

    Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Azharisman Rozie, membenarkan hal tersebut. Namun, ia tidak menerangkan lebih dalam terkait penyebab praja tersebut meninggal dunia.

    “Iya betul, kemarin, saya informasi dari Pak Karo 3 melapor seperti itu,” ucapnya saat dihubungi via sambungan telepon pada Kamis (9/10) malam.

    Kendati begitu, ia belum dapat memberikan informasi lebih lanjut karena tengah berada di luar kota. “Tapi saya sedang dinas di luar. Untuk konfirmasi di tempat berkenan ke mas Arief ya,” ujarnya.

    Awak media menghubungi Wakil Rektor Bidang Administrasi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Arief M Edie. Ia pun mengkonfirmasi terkait meninggalnya Maulana Izzat Nurhadi.

    “Iya betul,” ungkapnya, juga via sambungan telepon. 

     

  • Prabowo Pusing Karena Kabinet Retak? Rocky Gerung: Anggotanya Hasil Transaksi Elektabilitas, Bukan Etikabilitas

    Prabowo Pusing Karena Kabinet Retak? Rocky Gerung: Anggotanya Hasil Transaksi Elektabilitas, Bukan Etikabilitas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai kabinet Merah Putih retak. Presiden Prabowo pun disebut sedang pusing.

    Itu diungkapkan Rocky saat peluncuran buku di Kampus IPDN Jakarta yang digelar pada Sabtu (4/10/2025).

    “Kalau sekarang Pak Prabowo pusing, seluruh anggota kabinetnya hasil transaksi elektabilitas Bukan transaksi etikabilitas,” kata Rocky Gerung.

    “Itu yang menyebabkan kita menduga bahwa ada semacam rupture, keretakan di dalam kabinet ini,” sambungnya.

    Dia juga mengungkit program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut baik, tapi dilaksanakan tak sesuai seharusnya.

    Selain MBG, menurutnya hal serupa juga terjadi di program lain. Seperti Koperasi Merah Putih.

    “Ide dia tentang MBG beda diwujudkan, Ide tentang koperasi, ide tentang apa aja tuh,” paparnya.

    “Jadi kita mau baca sebetulnya, ilmu pemerintahan ini pertama-tama adalah payung untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan efektif kalau ada penerimaan etis,” tambahnya.

    Diketahui, berdasarkan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), 10.482 orang keracunan pada Sabtu, 4 Oktober 2025. (Arya/Fajar)

  • Sebanyak 57 Aparatur Baru Resmi Perkuat Kinerja Pemkot Mojokerto

    Sebanyak 57 Aparatur Baru Resmi Perkuat Kinerja Pemkot Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyerahkan petikan Surat Keputusan (SK) kepada 56 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode II formasi 2024 serta 1 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan IPDN Angkatan XXXII. Penyerahan dilakukan di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    Dengan penyerahan tersebut, sebanyak 57 aparatur baru resmi bergabung untuk memperkuat kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa kehadiran aparatur baru bukan hanya menambah jumlah pegawai, melainkan juga diharapkan membawa kualitas kerja, komitmen, dan integritas yang tinggi dalam pelayanan publik.

    “Penyerahan SK ini bukan sekadar pengukuhan status kepegawaian, tetapi awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), birokrasi yang mampu melahirkan kebijakan berpihak pada masyarakat luas, serta menjawab tantangan zaman dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya peran aparatur baru sebagai motor penggerak birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Khusus bagi PPPK yang sebelumnya berstatus tenaga honorer, Ning Ita berharap semangat pengabdian mereka semakin menguat untuk memberikan kinerja optimal.

    “Kepada CPNS lulusan IPDN agar ilmu yang diperoleh selama pendidikan dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari. Jadilah teladan dalam kedisiplinan, profesionalitas, dan etika kerja. Ingatlah bahwa generasi muda inilah yang akan menjadi penggerak birokrasi ke depan. Saya berharap seluruh aparatur baru mampu bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan loyalitas,” ujarnya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menutup sambutan dengan mengajak seluruh aparatur baru menjadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan kapasitas diri, serta berkontribusi nyata bagi visi dan misi pembangunan Kota Mojokerto. [tin/ian]

  • Lepas 70 Calon Praja IPDN, Kepala BKD Jatim Semangati untuk Jadi yang Terbaik

    Lepas 70 Calon Praja IPDN, Kepala BKD Jatim Semangati untuk Jadi yang Terbaik

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Indah Wahyuni, melepas 70 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXVI di kantor BKD Jatim, Selasa (23/9/2025).

    Mereka akan menjalani pendidikan selama empat tahun di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

    ​Suasana haru menyelimuti acara pelepasan saat orang tua diberi kesempatan berpamitan. “Sehat-sehat ya, Nak, selama pendidikan di IPDN. Jangan lupa salat lima waktu. Doa bapak ibu selalu menyertaimu,” tutur seorang ayah penuh haru.

    ​Dalam sambutannya, Indah Wahyuni menyebut 70 calon praja ini adalah yang terbaik dari ribuan pendaftar. “Jatim memiliki 2.300 siswa yang ikut seleksi, dan hanya 70 kuota yang diterima. Ini adalah bukti prestasi luar biasa dari anak-anak kita,” ujar Indah, yang akrab disapa Yuyun.

    Kepala BKD Provinsi Jatim, Indah Wahyuni, memberikan pengarahan.

    ​Ia juga berharap para calon praja bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi mereka di kampus. “Hampir setiap angkatan, praja IPDN dari Jatim selalu masuk 10 besar. Saya berharap mereka kembali menjadi yang terbaik saat kelulusan dan bisa memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim,” tambahnya.

    ​Yuyun menegaskan, kelolosan 70 calon praja ini murni hasil kerja keras mereka sendiri. “Kami jamin tidak ada campur tangan siapa pun. Ini murni keberhasilan anak-anak Jatim yang lolos tes fisik, kesehatan, psikologi, dan kesamaptaan,” katanya.

    ​Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Mohammad Yasin, yang ikut melepas putranya, Mohammad Syafaata Kirom.

    ​”Kami tentu bersyukur kepada Allah. Ini adalah keinginan anak saya sejak awal, dan sebagai orang tua, kami mendukung dan mendoakannya. Rasa bangga ini muncul karena ia ingin mengikuti jejak profesi ayahnya sebagai seorang abdi negara dan masyarakat. Semoga di masa depan, ia dapat menjadi seorang Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki integritas tinggi,” pungkas Yasin. (tok/ian)

  • Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan perlunya Satpol PP dan Satlinmas membangun citra baru di masyarakat melalui tindakan nyata yang humanis, edukatif, dan pro rakyat.

    Safrizal menegaskan bahwa Satpol PP harus menghapus stigma negatif dengan menampilkan peran baru yang lebih humanis dan tidak hanya identik dengan razia maupun pembongkaran.

    “Satpol PP bisa dan harus mendapatkan nama baik di masyarakat. Pak menteri minta new image Linmas, bagaimana caranya ganti bajunya dulu baru kinerjanya. Banyakin kegiatan prorakyat, tugas kita bukan hanya merazia, menertibkan, membongkar, tambahin 30-40 persen kegiatan menolong masyarakat,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, Satpol PP harus menambah kegiatan memihak rakyat, seperti kampanye kebersihan, gotong royong, hingga aksi sosial yang dipublikasikan untuk membangun kepercayaan publik.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Kampus IPDN Jatinangor yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ratusan Kasatpol PP dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memberikan arahan agar Satpol PP dan Satlinmas melaksanakan tugas dengan pendekatan yang baik dan manusiawi.

    “Tolong rekan-rekan laksanakan tugas dengan cara-cara yang baik. Penertiban, pembersihan, lakukan pendekatan manusiawi, tanpa kekerasan, selesaikan dengan dialog dan jalan keluar. Tunjukkan sikap yang baik, anggota berpakaian rapi dan bersih untuk menjaga wibawa di mata publik,” kata Mendagri.

    Mendagri juga mendorong IPDN menjadi center of excellence yang memberikan masukan berbasis survei, baik mengenai persepsi publik terhadap pemerintah daerah maupun penilaian atas kinerja Satpol PP.

    Tito menekankan bahwa citra positif Damkar lahir dari kerja nyata, bukan sekadar wacana.

    “Satpol PP pun harus bisa memperoleh kepercayaan publik dengan perbuatan nyata. Berikan apresiasi kepada anggota dengan kinerja yang baik dan berprestasi,” ujarnya.

    Selain itu Safrizal juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur, mulai dari pemberian beasiswa untuk mengikuti diklat PPNS.

    Ia menambahkan, Satpol PP perlu terlibat aktif dalam program nasional sesuai arahan Presiden, di antaranya penertiban sampah, baliho, dan penyediaan toilet umum.

    Dengan 122.610 personel Satpol PP yang diperkuat 1.253.758 anggota Satlinmas, total kekuatan hampir 1,4 juta personel ini menjadi modal besar dalam menopang ketertiban umum, pengelolaan sampah, hingga penguatan Siskamling berbasis masyarakat.

    Dengan kelembagaan yang kuat, Satpol PP dan Satlinmas diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri beri pembekalan kepemimpinan kepada calon kepala kantor OJK

    Mendagri beri pembekalan kepemimpinan kepada calon kepala kantor OJK

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik.

    Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.

    “Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam konteks itu, Mendagri mengatakan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

    Ia merinci umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

    Menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh karena kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi.

    Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif.

    Ia menerangkan saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu.

    Hal ini, kata Mendagri, telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi.

    “Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” ujarnya.

    Tito menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien.

    Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Pemerintah daerah terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

    “Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tuturnya.

    Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekda Jabar minta lulusan IPDN jadi pimpinan tangguh tengah tantangan

    Sekda Jabar minta lulusan IPDN jadi pimpinan tangguh tengah tantangan

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus mampu menjadi pemimpin tangguh yang lahir dari medan tugas penuh tantangan.

    “Tempatkan mereka di tempat tersulit, terjauh, dengan fasilitas sangat minim. Karena pemimpin itu diuji oleh kesulitan dan tantangan. Kalau kalian bisa menunjukkan prestasi di tengah keterbatasan, kalian adalah calon pemimpin masa depan,” kata Herman dalam Penyerahan Dokumen Kepegawaian (CPNS) bagi lulusan IPDN Angkatan XXXII di Gedung Sate Bandung, Rabu.

    Herman mengatakan masyarakat saat ini menaruh ekspektasi tinggi terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

    Karena itu, lanjut dia, lulusan IPDN tidak boleh bekerja secara biasa-biasa saja.

    “Masyarakat ingin pengangguran segera turun, kemiskinan segera turun. Artinya, tidak bisa pakai lama. Kalau kalian tidak unggul dan tidak berkarakter, kalian akan tertinggal,” ujarnya.

    Lebih jauh, Herman mengingatkan para lulusan agar tidak mudah menyerah menghadapi keterbatasan di lapangan. Menurutnya, minimnya sarana prasarana maupun anggaran bukan alasan untuk berhenti berkarya.

    “Kalau kalian masuk ke kantor dengan sarana prasarana terbatas, jangan mengeluh. Itulah medan tugas yang sesungguhnya. Pemimpin harus mampu mengubah situasi yang serba terbatas menjadi berlimpah,” katanya.

    Dalam lingkup Jawa Barat, kata Herman, pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah provinsi, tapi harus sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa, guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

    “Provinsi itu agregasi. Jabar akan istimewa kalau kabupaten/kotanya istimewa, kecamatannya istimewa, desanya istimewa, dan kelurahannya istimewa,” ucapnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.