Institusi: IPDN

Kepala BPSDM tekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi ASN

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur.

Hal itu disampaikannya saat menutup Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Gedung F Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. Dia menambahkan dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”.

Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk bersiap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.

“Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah,” kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sugeng menekankan sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa.

Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.

“Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bakal disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam konteks ini, Sugeng meminta para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di daerah.

“Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing,” pungkas Sugeng.

Adapun diklat tersebut diikuti 80 peserta yang merupakan pejabat aparatur di lingkup Kemendagri.

Hadir pada forum tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suryawan Hidayat, Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Tutik Lestari.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

20/12/2024 16:59
Ikuti Fun Run dan Fun Walk 2024, Puluhan Ribu Kader PKK Gaungkan Indonesia Tanpa KDRT – Page 3

Dalam pantauan di lapangan, terlihat sejumlah peserta Fun Walk membawa poster bertuliskan seruan Perempuan Indonesia Anti KDRT, Indonesia Tanpa Kekerasan Seksual kepada Perempuan, Stop Bullying pada Anak, dan kampanye lainnya yang menyuarakan kepentingan Ibu dan Perempuan Indonesia.

Sebelumnya, para peserta Fun Run dan Fun Walk telah berkumpul di Silang Monas sejak pukul 05.30 dan sekitar pukul 06.15 WIB, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi secara resmi melepas lebih dari 20 ribu peserta dari titik start di Silang Monas Barat Daya.

Rangkaian kegiatan PHI 2024 Fun Run 5K yang diikuti 500 orang dan terdiri dari kader PKK, Posyandu, masyarakat umum (khususnya wanita). Sementara untuk Fun Walk 2,5 Km diikuti 20.000 orang berasal dari kader PKK, Posyandu se-Jabodetabek. Adapun rute Fun Run yaitu start di Silang Monas, Sarinah, Thamrin, Harmoni dan finish kembali di Monas. Sementara untuk Fun Walk rutenya sama hanya tidak melewati Harmoni.

Rangkaian kegiatan lainnya ialah pemeriksaan kesehatan yang diikuti 215 orang dari Jakarta. Sementara itu, untuk peserta donor darah ada 75 orang yang dibantu dari PMI dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan ini juga turut memberikan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan pasar murah sembako, daging/ikan sebanyak 11.900 paket seharga 70.000/paket.

Peserta Fun Run dan Fun Walk TP PKK juga dihibur aksi kocak MC Okky Lukman dan Igor. Kemudian diramaikan juga hiburan dari Drumband Gita Abdi Praja IPDN, The Chaplin dan penampilan tarian dari Dinas kebudayaan DKI Jakarta. Peserta tidak hanya berasal dari DKI Jakarta, tetapi juga dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama dalam sambutannya Istri Wamendagri yang juga Pengurus TP PKK Pusat Yane Bima Arya menyampaikan Selamat memperingati hari ibu kepada seluruh Ibu-ibu Kader PKK yang hadir dan kepada Ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kata Yane, dengan tema Hari Ibu hari ini adalah, Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045.

“Berdasarkan penelitian, kalau ibu bahagia maka bapak-bapak bisa tiga kali lebih bahagia,” ujar Yane yang disambut tepuk tangan dan gelak tawa seluruh peserta yang hadir.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Istri Menteri Kabinet Merah Putih, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, Plt. Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri Niken Tomsi Tohir dan jajaran TP PKK Pusat, Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Ika Oktaviana Teguh Setyabudi serta Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo.

08/12/2024 20:15
Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. adalah calon wali kota pemenang Pilkada Depok 2024.

Pria yang berpuluh tahun lamanya bekerja di pemerintahan Kota Depok ini merupakan anak dari pasangan Alm. H. Muhammad Ali dan ibu Almh. Hj. Lani Nihayati yang tak lain adalah mantan Kepala Desa.

Supian Suri lahir pada tanggal 27 Februari 1975.

Supian Suri diketahui menikah dengan Siti Barkah Hasanah, S.Ag., M.Ag.

Pasangan Supian suri dan Siti Barkah Hasanah ini memiliki 2 orang anak.

Mereka adalah Nurul Khaliza (18 tahun) dan Nurul Kamila (15 tahun).

Pendidikan

Supian Suri mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup beragam beragam.

Dilansir dari Tribunnewswiki, Supian Suri mengenyam bangku pendidikan D4 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1999.

Kemudian Supian Suri melanjutkan pendidikan S1 Keuangan Daerah di Institut Ilmu Pemerintahan pada 2002.

Tak sampai di situ, Supian Suri lalu mengenyam pendidikan S2 Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI pada tahun 2008.

Bahkan, Supian Suri menyelesaikan pendidikan S3 Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditempuhnya sejak tahun 2019.

Karier

Dilansir dari laman supiansuriuntukdepok.com, Supian Suri mencantumkan daftar karier yang pernah ia tapaki.

Berikut karier lengkap yang pernah dilewati oleh Supian Suri:

Staff

1999 Staf Sekretaris Daerah Kota Bekasi

2000 Ajudan Wakil Wali Kota Depok

Eselon IV

2002 Sekretaris Lurah Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya

2005 Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah

2006 Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis dan Lurah Jatimulya Kecamatan Cilodong

Eselon IIIb

2011 Kepala Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

2014 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Eselon IIa

2014 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

2016 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKSDM)

Eselon IIIa

2017 Kepala BKPSDM

2019 Plt. Kepala DPUPR

2020 Plt. Camat Cimanggis

2020 Plt. Kepala DPMPTSP

2021 Plt. Kepala Dinkes

Organisasi

Pengalaman Organisasi

2017 – sekarang

Ketua KORPRI Kota Depok

2017 – 2021

Wakil Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok

2018 – sekarang

Bendahara Kumpulan Orang-orang Depok (KOOD)

2018 – 2022

Ketua III Bidang Sarana dan Prasarana Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Depok

2020 – sekarang

Pembina Jabar Bergerak – Kota Depok

2021 – sekarang

Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Depok

2021 – 2025

Penasehat Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Depok

2022 – sekarang

Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Kota Depok

2022 – 2026

Dewaan Pembina Komite Olah Raga Masyarakat (KORMI) Kota Depok

2022 – 2026

Ketua Dewan Kehormatan AsKot PSSI Kota Depok

Harta Kekayaan

Berdasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tanggal penyampaian 27 Maret 2024/Periodik – 2023, Supian Suri memiliki harta Rp 7.881.984.315.

Supian Sui juga mencantumkan jumlah hutang sebesar Rp 287.171.922:

Berikut adalah rincian harta kekayaan Supian Suri yang dikutip dari e-LHKPN miliknya:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.951.783.000

1. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 568.300.000

2. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.415.120.000

3. Tanah Seluas 584 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.087.408.000

4. Tanah Seluas 542 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.091.046.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 2.177.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 612.909.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 774.700.000

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

2. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

4. MOBIL, TOYOTA GR SPORT VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 524.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 435.673.237

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 8.169.156.237

III. HUTANG Rp. 287.171.922

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.881.984.315

(TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

06/12/2024 20:58
Pj Walkot Pekanbaru 6 Bulan, Harta Rp1,9 M

GELORA.CO – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) malam.

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” katanya.

Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Risnandar dalam OTT tersebut. Pimpinan KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebut para pihak yang terjaring OTT termasuk Risnandar masih diperiksa.

“Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

Lalu siapa Risnandar Mahiwa dan berapa harta kekayaannya? Berikut faktanya.

Profil Risnandar Mahiwa

Risnandar Mahiwa merupakan sosok kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah pada 6 Juli 1963 atau saat ini berusia 61 tahun.

Dia menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru mulai Mei 2024 lalu lewat pelantikan oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Adapun pelantikannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Di sisi lain, Risnandar bisa dikatakan orang lama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, dia juga merangkap sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Bahkan, Risnandar turut menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

Sebelumnya, dia juga sempat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan selama setahun dari 2021-2022.

Risnandar juga sempat menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018 silam.

Lulusan Magister Administrasi

Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu juga sempat menjadi Kepala Bagian Perencanaa Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selama dua tahun dari 2016-2018.

Sebelunya, dia juga sempat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama tiga tahun, yaitu dari 2012-2015.

Adapun kariernya di Kemendagri berawal sebagai pelaksana/staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2011-2012.

Selain itu, Risnandar juga sempat menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2010-2011.

Harta Risnandar Rp1,9 M

Meski sudah menjabat sebagai pejabat di Kemendagri sejak 2011, Risnandar tercatat baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018.

Pada saat itu, dia tercatat memiliki harta Rp910 juta.

Kemudian, Risnandar sempat tidak melaporkan harta kekayaannya pada 2019-2021. Ia baru kembali melaporkannya untuk periodik 2022 dan 2023.

Adapun LHKPN Risnandar untuk periodik 2023 yang dilaporkannya pada 18 Maret 2024 lalu tercatat sebesar Rp 1,9 miliar.

Rinciannya, Risnandar memiliki satu unit tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai Rp830 juta.

Selain itu, dirinya juga mempunyai satu unit mobil merek BMW tahun 2011 senilai Rp160 juta dan motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 senilai Rp70 juta.

Dia juga tercatat memiliki sepeda Brompton tahun 2018 seharga Rp25 juta.

Risnandar juga memiliki aset lainnya seperti harta bergerak lainnya sebesar Rp 5juta, kas dan setara kas Rp520 juta, dan harta lainnya senilai Rp340 juta.

Selengkapnya berikut rincian harta kekayaan Risnandar Mahiwa:

TANAH DAN BANGUNAN Rp. 830.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28.25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000

1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

2. MOBIL, BMW BMW Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON SEPEDA BROMPTON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

KAS DAN SETARA KAS Rp. 520.000.000

HARTA LAINNYA Rp. 340.000.000

Sub Total Rp. 1.950.000.000

HUTANG Rp. 40.169.935

TOTAL HARTA KEKAYAANRp. 1.909.830.065

03/12/2024 08:32
Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

Berapa harta kekayaan Risnandar Mahiwa?

Lantas, bagaimana sosok Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dan berapa nilai harta kekayannya?

Sekadar informasi, Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, melantik Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (22/5/2024) lalu.

Risnandar Mahiwa baru menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru selama 6 bulan.

Risnandar merupakan putra kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri.

Ia mengawali karier birokratnya sebagai Lurah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 silam.

Kemudian ia hijrah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.

Sejak 2018 lalu, ia menduduki kursi Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian ia promosi menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2021.

Selanjutnya, Risnandar Mahiwa resmi diangkat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang sudah menjabat selama dua tahun.

Penetapan Risnandar dikukuhkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 yang diteken Menteri Tito Karnavian pada 20 Mei 2024.

“Memberhentikan saudara Muflihun, Sekretaris DPRD Provinsi Riau sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Mengangkat saudara Risnandar Mahiwa, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,” tulis SK Mendagri.

Berapa Nilai Harta Kekayaan Risnandar Mahiwa?

Terkait nilai harta kekayaan, Risnandar Mahiwa melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2023 pada 18 Maret 2024.

Risnandar Mahiwa mempunyai total kekayaan nyaris Rp 2 miliar yakni Rp1.909.830.065.

Rincian kekayaan Risnandar Mahiwa di antaranya punya tanah dan bangunan seluas 33 m2/28.25 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Pusat senilai Rp830.000.000 yang merupakan hasil sendiri.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp255.000.000, yaitu Motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 seharga Rp70.000.000, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp160.000.000 dan sepeda merek Brompton tahun 2018 dengen harga Rp25.000.000. Semuanya disebutnya hasil sendiri.

Risnandar juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp5.000.000, Kas dan Setara Kas Rp520.000.000 dan harta lainnya sebesar Rp340.000.000.

Ia juga punya hutang Rp40.169.935 hingga total karta kekayaannya menjadi Rp1.909.830.065.

Profil dan Biodata Risnandar Mahiwa

Nama: Risnandar Mahiwa, SSTP, MSi.

Tempat tanggal lahir: Di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 6 Juli 1983.

Pegawai Kemendagri: Pejabat Pangkat Pembina (IV/a).

Lulusan: D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006). Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009).

Riwayat Jabatan

– Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (2009).

– Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012).

– Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014).

– Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016)- Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018)

– Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021)

– Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru (2024)

Artikel ini diolah dari Tribun-Medan.com

02/12/2024 23:59
Inilah Sosok Risnandar Mahiwa, Baru Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Mei 2024, Kini Kena OTT KPK

TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan para pihak yang terjaring dalam OTT, termasuk Risnandar Mahiwa sedang dilakukan pemeriksaan.

“Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

Lalu siapakah sosok Risnandar Mahiwa?

Risnandar lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 6 Juli 1963.

Ia menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru sejak Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Risnandar menggantikan Muflihun yang juga sebelumnya menjabat penjabat wali kota.

Wali kota terpilih Pekanbaru diketahui akan dilantik pada 10 Februari 2024.

Risnandar selain menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru, juga menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Selain itu, Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

Dalam karir sebagai PNS, ia berpangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c).

Risnandar tercatat pernah menyelesaikan pendidikan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006).

Kemudian, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009).

Adapun riwayat jabatan Risnandar Mahiwa selama berkarir sebagai ASN di antaranya:

*Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri merangkap sebagai Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum, pada tahuj 2022 sampai dengan sekarang.

*Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.

*Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2018.

*Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2016 hingga 2018.

*Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2015 hingga 2016.

*Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2012 hingga 2015.

*Pelaksana/Staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2011 hingga 2012.

*Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2010 hingga 2011.

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

02/12/2024 23:41
1 Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK Nasional

Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru
Risnandar Mahiwa
dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (2/12/2024).
“Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Senin malam.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut bahwa tim Lembaga Antirasuah mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap.
Namun, Ghufron belum mengungkap identitas penyelenggara negara yang dicokok oleh KPK. Dia hanya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan tim KPK di lapangan.
“Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin.
Lantas siapa Risnandar Mahiwa dan bagaimana akhirnya dia bisa menjabat sebagai
Pj Wali Kota Pekanbaru
?
Risnandar Mahiwa dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024. Dia dilantik oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.
Dikutip dari laman resmi PPID Riau, pelantikan Risnandar tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Sebelum mendapat kepercayaan menjadi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa lama meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
).
Pria yang lahir di Luwuk, 6 Juli 1963 ini diketahui masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dia juga merangkap jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
Risnandar juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018.
Pria yang memegang gelar Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2016-2018.
Sebelum itu, Risnandar menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2015-2016.
Risnandar juga pernah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2012-2015.
Namun, kariernya di Kemendagri diawali sebagai pelaksana/staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada 2011-2012.
Menariknya, Risnandar Mahiwa ternyata juga pernah dipercaya menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010-2011.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 18 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023, Risnandar Mahiwa memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 1.909.830.065.
Dikutip dari laman
elhkpn.kpk.go.id
, harta tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan seluas 33 meter persegi/28.25 meter persegi di Jakarta Pusat yang tercatat dari hasil sendiri senilai Rp 830.000.000.
Kemudian, kendaraan yang merupakan hasil sendiri. Terdiri dari, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp 160.000.000, motor Royal Enfield tahun 2019 senilai Rp 70.000.000, dan sepeda Brompton tahun 2018 senilai Rp 25.000.000.
Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar 5.000.000, kas dan setara kas senilai Rp 520.000.000, dan harta lainnya sebesar Rp 340.000.000.
Risnandar Mahiwa juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 40.169.935. Sehingga, jika dikurangi utang, total hartanya mencapai Rp 1.909.830.065.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2024 22:52
Kecamatan Patumbak selesaikan pemungutan suara meski air hampir setinggi rumah

Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

Kecamatan Patumbak selesaikan pemungutan suara meski air hampir setinggi rumah
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 28 November 2024 – 21:35 WIB

Elshinta.com – Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, telah selesai melaksanakan pemungutan suara di TPS, meski kondisi air hampir setinggi rumah. Ada 8 desa di Kecamatan Patumbak yang melaksanakan pemungutan suara di TPS.

Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Arief Tampubolon mengatakan, ada yang tidak benar di Kacamatan Patumbak dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

“Ada yang tak beres di Kecamatan Patumbak, bagaimana bisa 8 desa di sana menyelesaikan pemilihan dengan kondisi air yang hampir setinggi rumah warga. Dari jam 3 pagi, air sudah membanjiri Kota Medan, sekitarnya pinggiran Deliserdang dan Binjai. Hasil hitung di Kecamatan Patumbak perlu dievaluasi penyelenggaranya,” ungkap Arif Tampubolon kepada wartawan, Kamis (28/11).

Delapan desa di Kecamatan Patumbak yaitu Desa Patumbak Kampung, Patumbak 1, Patumbak 2, Marendal 1, Marendal 2, Sigara-gara, Lantasan Lama, dan Desa Lantasan Baru. Dari keseluruhan desa tersebut ada 134 TPS yang tersebar di kawasan terendam air hampit setinggi rumah.

Arief mengatakan, pihaknya telah mendapatkan rekap data hasil pemungutan suara dari 134 TPS yang ada di 8 desa di Kecamatan Patumbak.

“Gakkumdu Pilkada Serentak Sumut harus memeriksa seluruh penyelenggara di Kecamatan Patumbak, khususnya Camat Patumbuk yang terapliasi dengan kelompok IPDN yang mendukung Paslon 01 Bobby Nasution – Surya,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11).

Arief juga mengatakan adanya kecurigaan hasil pemungutan suara di Kecamatan Patumbak dengan hasil yang dibuat dari 134 TPS berdasarkan data server milik paslon 01.

Jika ini tidak diperiksa, lanjut Arief, dikhawatirkan akan terjadi juga dengan kecamatan lainnya yang terendam banjir di Kota Medan sekitarnya di pinggiran Kabupaten Deliserdang, dan Kota Binjai.

“Potensi kecurangan itu sangat bisa terjadi dengan daerah kecamatan lainnya yang terkena banjir. Bagaimana jalannya Paslon 01 memperoleh 8.631 suara dan Paslon 02 memperoleh 8.267 suara dengan kondisi Kecamatan Parumbak yang 70 persen terendam air hampir setinggi rumah,” tandas Arif Tampubolon.

Sumber : Radio Elshinta

29/11/2024 17:06
Mengenal Paslon Pilgub Kepulauan Bangka Belitung 2024, Berikut Profilnya

Berikut ini profil singkat para calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung melansir dari beberapa sumber:

Profil Paslon Pilgub Nomor Urut 1 “Erzaldi-Yuri”

Profil Erzaldi Rosman

Erzaldi Rosman Djohan lahir pada tanggal 31 Oktober 1969 di Pangkalpinang dan dikenal oleh masyarakat sebagai mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pria berusia 55 tahun itu menjabat sebagai Gubernur sejak 2017 hingga 2022.

Sebelumnya Erzaldi juga pernah menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah selama dua periode yaitu tahun 2010 hingga 2017. Sosoknya juga dikenal sebagai anak dari Rosman Djohan dan adik dari Herry Erfian.

Riwayat Pendidikan Erzaldi Rosman

SD Budi Mulia Pangkalpinang (1976-1982).
SMP Negeri 1 Pangkalan Baru (1982-1985).
SLTA Negeri 2 Pangkalpinang (1985-1988).
S1 Ekonomi – Universitas Labora Jakarta (1995-1996).
S2 Manajemen – Universitas Labora Jakarta (1999-2001).
S3 Program Strata 3 Ilmu Pemerintahan – Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta (2014-2017).

Riwayat Kursus/Diklat

P3DA – LEMHANNAS RI (2011).
Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah – KEMENDAGRI (2011).
Diklat Executive Education Training Program bagi Kepala Daerah di Cambridge USA – HARVARD Kennedy School of Government (2012).
Study Mission on Local Government – The Institute of Public Administration of Canada (IPAC) & The Government of Nova Scotia and Dalhousie University (2013).

Riwayat Organisasi

1. Forum Masyarakat Petani (FORMAP) Kepulauan Bangka Belitung sebagai Dewan Pembina (2021-2024).

2. Erzaldi Institute sebagai Ketua/Founder (2022-2024).

3. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kepulauan Banga Belitung sebagai Ketua (2024-2026).

4. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembina (2024-2029).

5. Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Umum (2019-2024).

6. Pengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Umum (2022-2024).

7. DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Umum (2022-2024).

8. DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangka Tengah sebagai Ketua (2010-2015).

9. Bappilu DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Banga Belitung sebagai Wakil Ketua (2009-2015).

10. Dewan Penasehat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangka Tengah sebagai Ketua (2009-2010).

11. DPD II Partai Golkar Kota Pangkalpinang sebagai Ketua (2004-2005).

12. Kadin Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wakil Ketua (2000-2005).

13. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DPD I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua (2001-2004).

14. Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapeksi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wakil Ketua (1999-2004).

15. PD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua (1998-2002).

25/11/2024 08:00
Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong implementasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Di tengah ketidakpastian politik dan kondisi di lingkup internasional, dia menyebut implementasi core value Ber-AKHLAK merupakan landasan moral yang kuat dalam menjalankan organisasi.

“Jadi, Ber-AKHLAK ini canggih banget. Semua sudah ada di sini. Moral issues, kompetensi ada di sini, pelayanannya, accountability-nya, kompetensi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan yang paling penting adalah harmoni,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menyebut core value Ber-AKHLAK bersinggungan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto maupun tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu bekerja untuk rakyat.

Hal ini diwujudkan dengan bersama-sama memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera, tindakan korupsi bisa diatasi, serta anggaran untuk rakyat bisa secara efektif dan efisien.

Pesan ini pula yang disinggung oleh Presiden ketika memberikan pengarahan pada kegiatan Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, serta disinggung pula pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu.

“Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali. Economic growth 8 persen, 8 persen pertumbuhan ekonomi. Hanya terjadi 32 tahun selama zaman Orde Baru,” ujarnya.

Untuk itu, membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting. Integritas dan loyalitas menjadi karakter penting yang harus dipunyai oleh setiap pegawai di Kemendagri.

Salah satu sosok teladan yang Bima sebut adalah mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan kualitas integritas dan kepemimpinannya yang masih diingat hingga sekarang.

“Bapak/Ibu kalau ke Singapura silakan naik taksi, kemudian random ngobrol dengan sopir taksinya, tanya, ‘what do you think about Mr. Lee?’ Mereka akan jawab semua sama, satu, sosok dengan integritas. The man with integrity,” terang Bima.

Karakter lain yang Bima tekankan adalah konsistensi dan keberlanjutan. Ketika diimplementasikan ke kerja pemerintahan, dia berharap pegawai tidak salah arah, tidak gengsi melanjutkan program pimpinan terdahulu yang sudah ada, dan menyempurnakannya menjadi lebih baik.

Bima menilai kelemahan dari pergantian kepemimpinan di Indonesia sering berfokus pada legasi, tetapi tidak memikirkan terkait dengan keberlanjutan.

“Jangan terlalu terobsesi dengan perubahan. Akan tetapi, keberlanjutan adalah yang utama. Konsistensi dan keberlanjutan. Singapura ada di titik ini karena semuanya konsisten dan berlanjut. Ada platformnya, ada track-nya begitu,” tambahnya.

Di sisi lain, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo dalam sambutan pembukaan mengungkapkan kegiatan ini memberikan bekal, semangat, dan motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan Kemendagri Ber-AKHLAK dan memperkuat integritas.

Hadi Prabowo mengatakan bahwa integritas tidak hanya diajarkan, tetapi yang paling penting diimplementasikan dengan mengedepankan pemikiran yang jernih, baik, arif, dan bijaksana.

“Kita harus juga memahami kalau arti Ber-AKHLAK ‘kan sudah tiap hari kita pahami. Namun, bagaimana kita bisa memantapkan, memelihara, dan tetap kita pertahankan integritas diri,” ucap Hadi.

Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Dian Andy Permana menambahkan bahwa kegiatan ini sebagai puncak kegiatan dalam rangkaian internalisasi Ber-AKHLAK Kemendagri Tahun 2024.

Penyusunan kode perilaku Ber-AKHLAK menjadi panduan dalam berperilaku bagi seluruh ASN di Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Budaya kerja Ber-AKHLAK juga menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi di kementerian/lembaga.

“Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan kembali core value ASN Ber-AKHLAK dan employer branding ‘Bangga Melayani Bangsa’,” pungkas Dian.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

21/11/2024 20:56