Institusi: IPDN

Usai Pelantikan, Khofifah-Emil Langsung Ngegas Rakor dengan Pejabat Pemprov Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mengikuti Gladi Bersih jelang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Khofifah bersama Emil kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam saat gladi bersih.

Meski sempat diwarnai gerimis, tak menyurutkan semangat Khofifah dan Emil mengikuti seluruh rangkaian gladi bersih dan pembekalan. Mulai dari materi penerapan SOP masuk istana, peregangan, hingga kembali latihan baris berbaris.

Tak hanya itu, melengkapi rangkaian gladi bersih, para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melakukan baris berbaris dari Monas menuju Istana Negara, diiringi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN.

“Bismillah untuk pelantikan besok. Kami mohon doa semoga semua lancar tanpa kendala. Dan, Alhamdulillah untuk besok pakaian dinas upacara besar (PDUB) juga sudah disiapkan. Gladi yang kita lakukan dua hari ini Insya Allah membantu untuk memastikan semua prosesi pelantikan berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menuturkan, saat gladi di Istana Negara, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih juga telah diberi penjelasan teknis terkait pelantikan besok. Selain itu yang tak kalah penting, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diimbau untuk segera istirahat usai gladi hari ini agar kondisi tubuh dan stamina tetap optimal.

“Hal-hal teknis tadi juga sudah dijelaskan supaya malam ini masing-masing bisa menjaga stamina karena sangat mungkin besok mereka berdiri dalam waktu yang cukup lama,” jelasnya.

Pihaknya menyebut bahwa pelantikan kali ini berbeda dengan pelantikan kepala daerah sebelumnya. Di mana semua dibarengkan dalam satu waktu. Meski begitu, Khofifah tetap berharap seluruh kepala daerah yang dilantik bisa mendapat kesempatan untuk berjabat tangan secara langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan masing-masing mendapatkan kesempatan untuk bisa berjabat tangan dengan Bapak Presiden,” harapnya.

Usai pelantikan, Khofifah dipastikan akan langsung tancap gas. Pihaknya bahkan sudah menjadwalkan untuk menggelar rakor dengan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

Rakor tersebut penting dilakukan sebagai upaya koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang harus segera dilakukan.

“Besok siang usai dilantik, saya dan Mas Emil akan langsung rakor dengan Sekda dan Kepala Perangkat Daerah Jawa Timur, untuk brifing hal-hal yang harus kita lakukan, karena saya harus ke Magelang untuk pembekalan setelah pelantikan,” tukas Khofifah.

Sebagaimana diketahui bahwa usai pelantikan seluruh kepala daerah akan mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang mulai 21 hingga 28 Februari 2025. (tok/ian)

19/02/2025 22:38
Catat! Ini Susunan Acara Pelantikan Kepala Daerah Besok

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah terpilih yang tidak menjalani sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, pelantikan tersebut dijadwalkan bergulir di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) mulai pukul 10:00 WIB.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sisanya itu [22 kepala daerah] kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh,” kata Bima dilansir dari Antara pada Selasa (18/2/2025).

Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon tersebut akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kemendagri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.

Berikut Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Besok (20/2)

Pukul 09:00 WIB

Agenda: para calon Kepala Daerah yang akan dilantik sudah bersiap di Monas

Pukul 09:30 WIB

Agenda: para calon Kepala Daerah membentuk barisan dengan didahului oleh Drum Band Gita Praja IPDN, selanjutnya dengan berbaris masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama

Pukul 09:45 WIB

Agenda: para calon Kepala Daerah masuk melalui pintu utama menerima Jajaran Kehormatan dari Yonwalprotneg Paspampres, selanjutnya maju sampai dengan Presiden Lounge dan masuk ke dalam lorong sampai dengan tenda tempat acara.

Pukul 10:00 WIB

Agenda: Presiden RI tiba di tempat acara, selanjutnya acara dimulai dengan susunan acara, sebagai berikut:

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Pembacaan Keppres dan Kep Mendagri
Pemberian SK dan Penyematan Tanda Pangkat Jabatan Kepala Daerah
Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Presiden RI
Penandatanganan BAP
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Pemberian Selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden RI

19/02/2025 21:22
Rampung Dibangun, Kampus IPDN Senilai Rp80,9 Miliar Siap Diresmikan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang, Jawa Barat. Adapun pembangunan proyek ini menelan biaya Rp80,9 miliar.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan pembangunan tiga gedung Kampus IPDN itu sudah selesai 100 persen.

“(Pembangunan tersebut) siap untuk diresmikan dan dimanfaatkan baik untuk perkantoran fakultas maupun kegiatan belajar mahasiswa,” ujar Diana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 15 Februari 2025.

Diana berpesan kepada pihak kampus agar gedung-gedung ini terus dirawat dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagai informasi, pembangunan Kampus IPDN dilakukan Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat sejak Desember 2023 hingga Desember 2024. Biaya pembangunannya sebesar Rp80,9 miliar.

Pekerjaan yang dilakukan mencakup pembangunan tiga gedung fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Manajemen Pemerintahan, dan Perlindungan Masyarakat.

Tiga gedung setinggi tiga lantai tersebut dibangun di atas lahan seluas 28.500 meter persegi. Setiap gedung memilki luas bangunan 2.346 meter persegi sehingga total luas bangunannya 7.038 meter persegi.

16/02/2025 06:16
Bupati Aceh Besar Sepakat dengan Gubernur Muzakir: Hapus Barcode BBM, Menyusahkan Masyarakat Regional 13 Februari 2025

Bupati Aceh Besar Sepakat dengan Gubernur Muzakir: Hapus Barcode BBM, Menyusahkan Masyarakat
Tim Redaksi
ACEH BESAR, KOMPAS.com
–
Gubernur Aceh
, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi melantik Bupati dan Wali Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Muharram Idris dan Syukri A Jalil.
Pelantikan tersebut berlangsung di
Jantho Sport Center
pada Kamis (13/2/2025).
Acara pelantikan dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Diwarsyah, Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan 2017-2020 Irwandi Yusuf, serta sejumlah Kepala SKPA, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Banda Aceh.
Selain itu, hadir pula perwakilan SKPD Aceh Besar, Alim Ulama, dan masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Mualem menekankan pentingnya amanah yang diberikan kepada para pemimpin baru.
“Amanah ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan baik. Semoga saudara sekalian dapat menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas selama lima tahun ke depan,” katanya.
Mualem juga mengingatkan bahwa tugas yang diemban tidaklah ringan.
“Kepercayaan yang diberikan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata dan program pembangunan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Muharram dan Syukri maju dari jalur independen, dan kini harus berhadapan dengan partai politik di parlemen, yakni anggota DPR Kabupaten Aceh Besar.

Gubernur juga menegaskan dukungannya terhadap rencana pendirian kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh Besar.
“Kampus IPDN harus ada di Aceh Besar, ini tekad saya. Saya sudah bertemu dengan kementerian terkait, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Aceh siap mendukung, apalagi tanah sudah kita sediakan. Insya Allah, kita akan terus perjuangkan bersama,” ucap Mualem.
Bupati Aceh Besar, Muharram, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk berkoalisi dengan seluruh anggota DPRK guna mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
“Kami siap berkoalisi dengan 40 anggota DPRK Aceh Besar. Di Aceh Besar tidak ada oposisi, semua akan berkoalisi untuk mengejar segala ketertinggalan dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Muharram juga menyatakan kesepakatannya dengan Gubernur terkait penghapusan sistem barcode saat pengisian BBM di SPBU, yang dinilai menyusahkan masyarakat.
“Kami juga sepakat dengan Pak Gubernur (Muzakir Manaf) terkait penghapusan sistem barcode saat pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, karena hal tersebut sangat menyusahkan masyarakat. Kami juga akan memantau pemasaran gas 3 kilogram dan memastikan penyalurannya tepat sasaran,” ucap Muharram.
Lebih lanjut, Syeh Muharram bertekad untuk mewujudkan pendirian kampus IPDN di Aceh Besar, dengan Pemerintah Aceh Besar telah menghibahkan tanah seluas lebih dari 40 hektar.
“Kami bertekad mendirikan kampus IPDN di Aceh Besar. Karena itu, kami memohon dukungan Mualem selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk mewujudkan cita-cita ini,” kata Syeh Muharram.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/02/2025 17:43
Dr. Andi Ony Prihartono, M.Si – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Dr. Andi Ony Prihartono, M.Si adalah seorang birokrat yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Banten.

Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 16 Maret 1970.

Dalam kehidupan pribadinya, Andi Ony telah menikah dengan Andi Mirasari, SH.

Andi Ony mengenyam pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada 1992.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana jurusan Ilmu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) pada 1998.

Pada 2002, Andi Ony menempuh pendidikan S2 jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia (UI).

Tak sampai di situ, ia berhasil meraih gelar Doktor di Universitas yang sama, yaitu UI.

Karier Andi Ony Prihartono telah malang melintang di tubuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berbagai jabatan strategis sudah pernah diemban Andi Ony.

Ia memulai kariernya sebagai Lurah di desa Matekko, Kecamatan Gangking, Sulawesi Selatan.

Kemudian Andi Ony menjadi Staf Badan Diklat.

Karir Andi Ony semakin moncer.

Andi Ony diangkat menjadi Kepala Bagian Perencanaan Anggaran pada Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah itu, ia dipercaya sebagai Kepala Pusdiklat Regional Makassar pada Badan Pendidikan & Pelatihan.

Pria berusia 54 tahun itu kemudian menduduki posisi Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa pada Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa.

Dikutip dari tangerangkab.go.id, Andi Ony juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan pada Sekretariat Jendral Kemendagri.

Setelah itu, ia ditugaskan menjadi Plt. Staf Ahli Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Jendral Kemendagri.

Barulah di tahun 2023, Andi Ony terpilih sebagai Pj Bupati Tangerang, Banten.

Ia dilantik oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Banten, pada Kamis (21/9/2023).

Riwayat Pekerjaan

Lurah Matekko Kec. Gangking
Staf Badan Diklat
Staf Subbag Penyusunan Program pada Bagian Perencanaan
Staf Subbag Penyusunan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat
Kassubag Penyusunan Program pada Bag. Perencanaan Setdiklat
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran pada Biro Perencanaan Sekretariat Jendral
Kepala Pusdiklat Regional Makassar pada Badan Pendidikan & Pelatihan
Direktur Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa pada Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa
Kepala Biro Administrasi Keprajaan & Kemahasiswaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Kepala Biro Administrasi Keprajaan & Aumni pada Institut Pemerintah Dalam Negeri
Kepala Biro Administrasi Pimpinan pada Sekretariat Jendral Kemendagri
Plt. Staf Ahli Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Jendral

Harta Kekayaan

Andi Ony Prihartono tercatat memiliki total harta sebesar Rp2 miliar.

Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Ony terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 27 Januari 2024 untuk periodik 2023.

Harta terbanyak Andi Ony berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Gowa, dan Makassar, senilai Rp 2.611.189.000.

Berikut adalah daftar harta kekayaan Andi Ony Prihartono.

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.611.189.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/228 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.464.805.000

2. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 423.384.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 3000 m2/150 m2 di KAB / KOTAGOWA, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTAMAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 227.245.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS Tahun 2018, HASILSENDIRI Rp. 36.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 161.245.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 70.070.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.857.315

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 2.940.361.315

III. HUTANG Rp. 853.712.429

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.086.648.886

(Tribunnews.com/Falza)

05/02/2025 05:20
Efisiensi Anggaran di Kemendagri, Ditjen Dukcapil dari Rp2,2 Triliun Menjadi Rp328 Miliar

loading…

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) melakukan efisiensi anggaran 2025 hingga mencapai 57,46 persen. Bahkan, anggaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri terpangkas dari Rp2,2 triliun menjadi Rp328 miliar.

” Dukcapil yang semula Rp2,2 triliun terutama tadi untuk penguatan infrastruktur IT untuk mendukung SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menjadi Rp328 miliar,” kataMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2/2025).

Selain Ditjen Dukcapil, kata Tito, anggaran Setjen Kemendagri juga terpotong dari Rp453,5 miliar menjadi Rp279 miliar, DKPP dari Rp89 miliar menjadi Rp30 miliar, dan IPDN dari Rp618 miliar menjadi Rp493 miliar.

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dari Rp84 miliar menjadi Rp63 miliar, Ditjen Polpum Kemendagri dari Rp234 miliar menjadi Rp209 miliar.

Tito menyampaikan, efisiensi anggaran Kemendagri 2025 mencapai 57,46 persen. Dengan demikian, Kemendagri hanya memperoleh Rp2,7 triliun dari total pagu sebesar Rp4,7 triliun

Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Efisiensi Kemendagri sebesar Rp2.753.693.000.000 dari total pagu sebesar Rp4.792.328.518.000 atau diefisiensi sebesar 57,46 persen,” jelasnya.

Adapun landasan efisiensi anggaran didasarkan atas adanya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain it, efisiensi juga didasarkan pada Surat Menkeu No.S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025, Hal: Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA.2025.

(zik)

03/02/2025 14:07
Isu Panas Otonomi Daerah Pasca-Pilkada Serentak Nasional 27 Januari 2025

Isu Panas Otonomi Daerah Pasca-Pilkada Serentak
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
GANTI
pemerintah ganti kebijakan nampaknya sudah jamak di negeri ini. Di bidang
otonomi daerah
bakal ada berbagai perubahan kebijakan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah melontarkan ide
Pilkada
lewat DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat yang dinilai berbiaya mahal, ASN jadi tak netral, Pemda tak efektif, dan ratusan kepala daerah kena kasus hukum.
Timbul kontroversi. Dituding Presiden Prabowo mau mengembalikan Pilkada ke masa Orba, hak memilih rakyat direnggut, dan demokrasi dikebiri.
Selain itu, pelantikan kepala daerah serentak nasional pada 27 Nopember 2024 tak perlu dilakukan serentak, tapi bergelombang.
Mereka yang tak ada sengketa hasil, dilantik gelombang pertama. Dan, bagi mereka yang sengketa hasilnya ditolak (dismisal) Mahkamah Konstitusi, pelantikannya gelombang kedua.
Sedangkan mereka yang sengketa hasilnya diputuskan MK bermasalah seperti harus digelar PSU, pelantikannya gelombang ketiga.
MK dalam suatu putusannya menyatakan, pelantikan kepala daerah harus serentak sebagaimana pencoblosannya. Dan juga santer terdengar suara-suara bila kebijakan itu dilaksanakan, beberapa pihak yang dirugikan akan mengugat ke MK.
Lalu, pelantikan semua kepala daerah disepakati Mendagri Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI, dilakukan di Istana Negara oleh presiden, bukan lagi secara berjenjang sesuai pakem
multi-local government
yang kita anut.
Presiden melantik gubernur di ibu kota negara, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melantik bupati dan wali kota di ibu kota provinsi. Seusai pelantikan, mereka langsung diminta mengikuti retreat ke Akmil di Magelang.
Dengan pola ini diyakini Pemda segera dipimpin secara definitif dan rakyat bisa cepat diurus, tak berlama-lama ditangan Pj Kepala Daerah. Di samping itu, relasi antarpemda dan antara Pemda dengan pusat bisa lebih terjalin.
Namun, ada kekhawatiran konflik bupati dan wali kota Vs gubernur akan kian meningkat, dan juga kurang dihargainya rakyat yang telah memberikan suaranya dalam Pilkada.
Isu kontroversi berikutnya, yaitu dibolehkannya oleh Mendagri Tito para kepala daerah untuk mengganti pejabat Pemda seusai dia dilantik, tak perlu menunggu 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur di dalam UU Pemda No 23 Tahun 2014.
Argumennya, agar kepala daerah bisa memiliki tim yang solid dan sesuai
chemistry
-nya untuk mewujudkan visi dan misi.
Sebaliknya, kaum birokrat mencemaskan mutasi langsung tanpa jeda itu akan merusak sistem meritokrasi, rekrutmen bukan berbasis prestasi, tapi kontribusi dan kedekatan ASN dengan kepala daerah waktu kontestasi Pilkada, dan ujungnya kinerja Pemda diperkirakan akan “jeblog”.
Dari Senayan terdengar pula kabar, habis reses ini direncanakan akan ada pembahasan revisi UU ASN yang salah satu isu menariknya adalah pejabat JPT Pratama dan Madya yang bekerja di Pemda akan diubah statusnya menjadi pejabat ASN pusat. Jadi, bila kepala daerah memutasi mereka harus seizin Jakarta.
Tentu ini kabar baik bagi ASN yang memegang jabatan eselon I dan II di Pemda, mereka tak akan dengan mudah dicopot kepala daerah, seperti halnya dengan kepala dinas dukcapil.
Namun, kabar buruknya otonomi daerah di bidang kepegawaian, khususnya mutasi pejabat puncak tak lagi mutlak di tangan kepala daerah.
Untuk terbentuknya keputusan pemerintah yang baik tentu kita tak boleh terburu-buru. Pragmatisme harus dijauhkan. Pikiran dan pilihan rasional harus didahulukan. Acuan terbangunnya tata kelola Pemda yang baik (
good local governance
) harus diutamakan.
Maka, sebelum dieksekusi, baiknya pemerintah membuat “policy research” atau kajian untuk menghitung untung dan ruginya, manfaat dan mudharatnya, serta dampak kebijakan terhadap pengembangan otonomi daerah.
Semoga Pemda kita bisa tambah maju, bukan mundur ke belakang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/01/2025 17:53
BSKDN: Pilkada harus mampu lahirkan pemimpin berintegritas

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa pilkada harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang kuat, bersih, dan berintegritas.

Dia mengungkapkan pihaknya telah memetakan isu-isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, salah satunya terkait keberadaan calon tunggal di 37 daerah. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan demokrasi yang kompetitif.

“Terdapat 37 daerah dengan calon tunggal. Terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara dengan 6 daerah dengan calon tunggal,” kata Yusharto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain adanya calon tunggal, isu utama yang dibahas dalam evaluasi adalah masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada 2024.

Terkait hal itu, dirinya berharap ke depan penguatan pengawasan dan penegakan aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Selain itu, biaya politik tinggi juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti kurangnya transparansi dalam pembiayaan kampanye.

Politik biaya tinggi sering kali terjadi di ruang yang tak dapat diketahui, tanpa adanya laporan dana kampanye yang jelas. Hal ini menjadi tantangan besar untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan transparan.

“Tapi problemnya politik biaya tinggi itu di ruang gelap, kalau kita baca ruang-ruang terangnya laporan dana kampanyenya tidak ada itu politik biaya tinggi. Tidak ada instrumen kuantitatif formal resmi yang bisa menunjukkan itu (politik biaya tinggi),” jelas Titi.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menambahkan pilkada yang ideal harus berlandaskan pada filosofi Pancasila dan UUD 1945, menghormati kekhususan daerah, serta menjamin integritas elektoral.

Menurutnya, pilkada juga harus dilakukan secara kompetitif, aman, dan nyaman. Sebab, pilkada yang efisien dan demokratis adalah kunci untuk melahirkan pemimpin daerah yang kuat dan bersih.

“Pemilihan pemimpin harus dilakukan secara free dan fair, secara bebas, jujur, adil. Lalu juga harus aman dan nyaman. Tidak boleh kemudian pemilihan itu menimbulkan korban. Itu harus dihindari,” ujar Djohermansyah.

Di lain pihak, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyoroti fenomena “pokoknya menang” yang menciptakan iklim politik yang tidak sehat.

Ia juga menyinggung anomali seperti Pilkada melawan “kotak kosong” sebagai salah satu indikasi sistem yang tidak ideal.

Dia menilai upaya perbaikan harus difokuskan pada memperkuat hukum, menegakkan etika, dan meningkatkan literasi politik masyarakat.

“Ketika kita memaksakan satu sistem yang tidak aplikatif untuk kondisi kita dan tercerabut dari akar kita, maka dampaknya adalah hilangnya etika, bahkan hukum sering kali dilanggar,” pungkas Siti.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

23/01/2025 21:10
Hadi Prabowo Ingatkan Lulusan IPDN Junjung Tinggi Asta Cita Presiden

loading…

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo kembali mengingatkan kepada para lulusan untuk dapat menjunjung tinggi dan mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo dalam pengabdiannya nanti di masyarakat. Foto/Istimewa

JAKARTA – Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ) Hadi Prabowo kembali mengingatkan kepada para lulusan untuk dapat menjunjung tinggi dan mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo dalam pengabdiannya nanti di masyarakat. Salah satu dari kedelapan Asta Cita tersebut yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia,

Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Keempat, memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Hal itu disampaikan Hadi saat memimpin acara Yudisium Program Studi Profesi Kepamongprajaan IPDN Angkatan XIII yang dilaksanakan di Aula Zamhir Islamie IPDN Kampus Jakarta, Kamis (23/1/2025). IPDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melahirkan Aparatur Sipil Negera (ASN) dengan ditandai lulusnya 36 mahasiswa Program Studi Profesi Kepamongprajaan IPDN Angkatan XIII.

Lulusan terbaik diraih oleh Anas Aolia Malik dengan IPK 3,89 dan Mamun dengan IPK 3,87 yang keduanya juga merupakan Camat di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, serta Andi Muhammad Iqbal Walino dengan IPK 3,86 yang merupakan Camat di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 36 mahasiswa yang lulus, 33 orang dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan 3 orang dengan predikat sangat memuaskan.

Rektor IPDN berharap para ASN yang telah menyelesaikan pendidikan ini mendapat bekal pemahaman dasar-dasar pemerintahan, landasan kebijakan di bidang pemerintahan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait praktis teknis pemerintahan yang telah didapat selama pendidikan.

“Saudara kini dapat meningkatkan pengabdian dan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Tingkatkan disiplin dalam bekerja, motivasi kerja, integritas diri dan kembangkan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Mahasiswa Program Studi Profesi Kepamongprajaan yang baru lulus ini merupakan ASN yang berasal dari beberapa kabupaten/kota di Indonesia, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk itulah Rektor IPDN pada kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota yang telah menugaskan Camat dan Calon Camatnya untuk mengikuti pendidikan di IPDN.

“Setelah selesai menempuh pendidikan dan kembali ke tempat pengabdian, saya harap Saudara dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta dapat melaksanakan peran-peran startegis sebagai kader pamong praja dalam percepatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan serta penguatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI,” pungkas Hadi.

(rca)

23/01/2025 17:46
Profil Brigjen Gatot Tri Suryanta, Teman Satu Angkatan Kapolri yang Ditunjuk Jadi Kapolda Sumbar – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Gatot Tri Suryanta menjabat Kapolda Sumatera Barat.

Brigjen Gatot Tri Suryanta akan mengisi posisi Irjen Suharyono yang akan menjabat sebagai Pati Polda Sumbar dalam rangka pensiun.

Brigjen Gatot Tri Suryanta adalah salah satu dari 734 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang dimutasi jelang akhir tahun 2024.

Rotasi perwira tersebut tercatat dalam empat surat telegram (ST) di antaranya ST Nomor: ST/2775/XII/KEP./2024 ada 78 Personel dimutasi, ST nomor: ST/ 2776 /XII/KEP./2024 ada 352 personel dimutasi.

Lalu, ST Nomor: ST/ 2777/XII/KEP./2024 ada 244 personel dimutasi dan ST itu bernomor: ST/ 2778 /XII/KEP /2024. Dalam ST ini ada 60 personel dimutasi.

“Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andhiko saat dihubungi, Senin (30/12/2024).

Brigjen Gatot Tri Suryanta adalah kawan seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mereka sama-sama lulusan Akpol 1991.

Saat ini Brigjen Gatot Tri Suryanita menjabat IRWIL VITWASUM POLRI.

Mutasi kapolda Sumbar itu tertuang dalam STR Mutasi Kapolri bernomor ST/ 275 /XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024.

Gatot Tri Suryanita akan mendapat kenaikan pangkat dari bintang satu menjadi bintang dua.

Ia menambah daftar alumni Akpol 1991 menjabat kapolda.

Berikut profilnya

Dikutip dari Wikipedia, Brigjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.(lahir 14 April 1969) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 24 Desember 2022 mengemban amanat sebagai Irwil V Itwasum Polri.

Gatot, lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang reserse.

Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kepala Legislasi Pengembangan, dan Bantuan Hukum Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum
SD PLEBENGAN SIDOMULYO BAMBANGLIPURO (1981)
SMP (1985)
SMA (1988)
UNIVERSITAS INDONESIA (2002)
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (2022)

Pendidikan Kepolisian

AKABRI (1991)
PTIK (1998)
SESPIM II (2006)
LEMHANNAS (2017)
Pendidikan Kejuruan
PA LAN SERSE UM (1994)
PA BRIMOB (1996)
ASSESMENT PENGEMBAN FUNG. SDM T.A 2012 (2012)

30/12/2024 12:12