Xcloud.id

Institusi: IPDN

  • Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 2 dan 3 Pemkot Cimahi mengikuti jurit malam di tengah rintik hujan, Jumat (18/4) malam.

    Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian retret selama tiga hari ini berlangsung di Dodik Bela Negara, Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

    Para ASN mulai memadati area jurit malam sejak pukul 20.00 WIB. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, bersama wakilnya Adhitia Yudisthira, turut hadir dan memantau langsung kegiatan di lapangan.

    Jurit malam dipandu langsung oleh Pelda Iwan Kartiwa dari Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi. Dalam pembekalannya, Iwan menjelaskan bahwa jurit malam ini dirancang layaknya misi seorang prajurit Caraka Malam, lengkap dengan tantangan dan kode sandi.

    “Jadi yang laki-laki sendiri, yang ibu-ibu berdua. Bapak ibu akan menerima berita (informasi) berisi 10 baris beritanya, yang dibikin oleh Wali Kota, dibaca dan dihafalkan. Yang sudah hafal distartkan,” ujar Iwan pada awak media.

    BACA JUGA:Retret Kades Belum Jadi Prioritas, Bupati Rudy Susmanto Fokus Perbaiki Jalan Rusak

    Selama perjalanan menuju garis akhir, peserta diminta menjaga kerahasiaan informasi yang dihafalkan. Mereka dibekali sandi malam berupa kode suara dan angka.

    “Di perjalanan tidak boleh bocor beritanya. Sandi malam ini ada sandi suara ‘Bela Nusa’, dan sandi angka jumlah angkanya lima,” jelasnya.

    Rute jurit malam ditempuh sekitar 50 menit. Meski tergolong singkat, Iwan mengingatkan bahwa suasana gelap dan medan tak terduga jadi bagian dari ujian.

    “Normalnya satu jam kurang 10 menit. Tapi di perjalanan tidak ada yang tahu, apalagi gelap. Ikuti aja rutenya, ada tali putih yang telah dipasang, ikuti aturan,” tandas Iwan.

    Kegiatan retret ASN ini digelar oleh Pemkot Cimahi dari tanggal 18 hingga 20 April 2025. Pesertanya merupakan para pejabat eselon 2 dan 3, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kepala badan.

    BACA JUGA:Jadwalkan Retret ASN pada April 2025, Pemkot Cimahi Sebut Ini Tujuannya!

    Kegiatan ini meliputi pembekalan materi dari Lemhanas, Kemendagri, hingga IPDN, serta aktivitas fisik dan mental yang langsung dilatih oleh anggota TNI.

  • Kepala Daerah Keluar Negeri Tanpa Izin, Ini Sanksi bagi yang Melanggar

    Kepala Daerah Keluar Negeri Tanpa Izin, Ini Sanksi bagi yang Melanggar

    Jakarta, Beritasatu.com – Perjalanan ke luar negeri kepala daerah tanpa izin resmi merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

    Sebagai pejabat publik, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal perjalanan dinas maupun perjalanan pribadi ke luar negeri.

    Lantas, bagaimana hukum yang mengatur mengenai aturan perjalanan kepala daerah ke luar negeri ini? Berdasarkan undang-undang, berikut ulasan lengkapnya!

    Dasar Hukum dan Aturan Perjalanan Luar Negeri

    Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 ayat (1) huruf i, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri dalam negeri.

    Jika mereka melanggar ketentuan ini, sanksi yang dapat diberikan mencakup peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dalam undang-undang tersebut.

    Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa kepala daerah dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan tertentu, seperti:

    Ibadah, misalnya haji atau umrah, dengan batas waktu maksimal 50 hari.Pengobatan, jika memerlukan perawatan khusus di luar negeri, dengan durasi maksimal 30 hari.Kepentingan keluarga, seperti menghadiri pernikahan atau kedukaan keluarga, dengan batas waktu maksimal 5 hari.Perjalanan dinas, harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri dan bertujuan untuk kepentingan pemerintahan daerah.Tanpa izin resmi dari pemerintah pusat, perjalanan luar negeri kepala daerah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berpotensi dikenai sanksi administratif.Kasus Bupati Indramayu

    Salah satu kasus yang baru-baru ini mendapat perhatian publik adalah perjalanan Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang dilaporkan pergi ke Jepang tanpa izin resmi dari Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Jawa Barat.

    Lucky Hakim pergi ke Jepang saat masa libur Lebaran, namun tetap menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan kepala daerah terhadap aturan yang berlaku.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa Kemendagri akan memanggil Lucky Hakim untuk meminta klarifikasi terkait pelanggaran tersebut.

    Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadapnya mencakup teguran tertulis hingga pemberhentian sementara selama tiga bulan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

    Namun, dalam beberapa kasus serupa, Kemendagri biasanya lebih memilih untuk memberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi berat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepala daerah memahami aturan yang berlaku serta mencegah kesalahan serupa di masa mendatang.

    Sanksi bagi Kepala Daerah yang Melanggar

    Jika seorang kepala daerah terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin, beberapa sanksi yang dapat dikenakan adalah:

    Peringatan tertulis, yang berfungsi sebagai teguran agar pelanggaran tidak terulang kembali.Pemberhentian sementara selama tiga bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pemberhentian tetap, jika pelanggaran dianggap fatal atau berulang kali dilakukan tanpa memperhatikan peringatan dari pemerintah pusat.Pemanggilan dan evaluasi kinerja, di mana Kemendagri atau pemerintah provinsi akan melakukan audit terhadap kepala daerah yang melanggar aturan.

    Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan memastikan bahwa kepala daerah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

    Pentingnya Kepatuhan terhadap Aturan

    Kepala daerah adalah figur publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus menunjukkan keteladanan dalam menjalankan tugas dan mematuhi semua regulasi yang berlaku.

    Pelanggaran terhadap aturan perjalanan ke luar negeri tidak hanya berdampak pada status hukum mereka, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

    Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, menekankan bahwa kepala daerah harus memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

    Ia menyarankan agar Kemendagri meningkatkan pembekalan bagi kepala daerah, terutama yang baru menjabat, untuk memastikan mereka mengetahui hak dan kewajiban selama masa tugas.

    Kepatuhan terhadap aturan perjalanan kepala daerah ke luar negeri bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah.

  • Wamendagri tegaskan komitmen dukung IPDN lahirkan lulusan berkarakter

    Wamendagri tegaskan komitmen dukung IPDN lahirkan lulusan berkarakter

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmennya untuk mendukung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

    “Saya berikhtiar semaksimal mungkin sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, pembantu Menteri Dalam Negeri, membantu Pak Tito Karnavian, agar IPDN di semua kampusnya di Indonesia tidak saja mencetak para pemimpin berkompeten, tetapi juga berkarakter,” kata Bima dalam halalbihalal di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu siang.

    Untuk itu, dia mengetengahkan tiga nilai utama yang perlu dipahami dan diinternalisasi oleh para praja IPDN sebagai bekal dalam menjalani kehidupan dan pengabdian ke depan. Ketiga nilai tersebut yakni mujahadah, muhasabah, dan muraqabah.

    Ia meyakini apabila ketiga nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka lulusan IPDN akan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi lainnya.

    “Tiga hal yang bisa menjadi bekal kalian. Tiga hal yang insyaallah akan menjadi pedoman kalian dalam hidup ini. Tiga hal yang juga membedakan alumni IPDN pada saatnya nanti dengan alumni-alumni yang lain,” ujarnya.

    Dalam penjelasannya, Bima memaknai mujahadah sebagai sikap bersungguh-sungguh, yang mencakup upaya maksimal dalam mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan.

    Dirinya mencontohkan bahwa para pemimpin besar dan para mujahid selalu menunjukkan semangat totalitas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka.

    “Setiap peran yang dijalani dilakukan dengan totalitas. Rapat on time, tugas tepat waktu, itu passion, itu totalitas, itu mujahid, itu pejuang,” tegas Bima.

    Selanjutnya, dia menekankan pentingnya muhasabah, yaitu sikap introspektif terhadap perilaku dan pemikiran diri. Menurutnya, melalui sikap ini, para praja dapat terus belajar, mengevaluasi diri, dan melakukan perbaikan berkelanjutan demi menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu memberi manfaat di tengah masyarakat.

    “Muhasabah, membuka diri, bukan berarti nanti selesai pendidikan di IPDN selesai semuanya. Tidak. Belajar terus membuka diri, perspektifnya harus lebih kaya dari yang lain,” jelasnya.

    Adapun nilai ketiga, muraqabah, dimaknai sebagai kesadaran spiritual yang mendorong ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Dalam hal ini, Bima mengajak para praja untuk senantiasa mawas diri serta menumbuhkan kesalehan individu dan sosial dalam setiap aspek kehidupan.

    “Setiap langkah kita, setiap lisan kita, setiap gestur kita, semua dari keseharian kita, pasti akan diikuti oleh CCTV yang abadi. Ini dimensi spiritual,” pungkas dia.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut istri Wamendagri Bima, Yane Ardian Racham; Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IPDN Suhajar Diantoro; serta sejumlah wakil rektor dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan IPDN. Acara halalbihalal ini juga diikuti oleh para praja IPDN Kampus Jatinangor.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Minta Pemerintah Beri Alokasi Khusus Sekolah Kedinasan bagi NTT

    Golkar Minta Pemerintah Beri Alokasi Khusus Sekolah Kedinasan bagi NTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar meminta pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menetapkan kebijakan afirmatif untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dalam bidang pendidikan. Kebijakan itu dengan memberikan alokasi khusus sekolah kedinasan untuk putra-putri dari NTT.

    “Selama ini, sangat jarang anak-anak NTT bisa masuk ke sekolah kedinasan, baik militer maupun sipil. Harus ada kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo,” ujar politisi senior Partai Golkar asal NTT yang merupakan anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

    Mekeng mengungkapkan, sekolah kedinasan yang perlu mendapatkan alokasi khusus seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), dan Akademi Angkatan Udara (AAU). Kemudian sekolah kedinasan sipil seperti Imigrasi, IPDN, Perhubungan, Statistik, dan sekolah kedinasan dari berbagai BUMN.

    “Anak-anak NTT bukan tidak pintar. Mereka sesungguhnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di negeri ini, terutama yang ada di Jawa. Tetapi masalahnya, infrastruktur pendidikan di NTT masih sangat terbatas,” tandas dia.

    Mekeng mencontohkan, banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak digunakan. Kemudian sekolah-sekolah yang tersedia, baik negeri maupun swasta, sangat minim memiliki laboratorium untuk praktik atau penelitian.

    Persoalan lainnya adalah fasilitas perpustakaan tidak ada sehingga buku-buku pelajaran pun sulit diperoleh .Di sisi lain, siswa-siswi yang memiliki handphone (HP) sangat sedikit. Apalagi yang punya komputer atau laptop hampir tidak ada.

    Tak hanya itu, kata Mekeng, jaringan informasi dan telekomunikasi belum tuntas sampai ke desa-desa. Hal ini membuat akses internet bagi siswa sulit dilakukan.

    “Kesulitan-kesulitan ini yang membuat anak-anak NTT selalu tertinggal dengan yang ada di Jawa. Ini berdampak sulitnya masuk sekolah kedinasan. Maka perlu kebijakan khusus dari negara,” tutur Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini.

    Mekeng menilai, tanpa adanya kebijakan afirmasi khusus, mustahil masyarakat NTT akan berperan banyak dalam pembangunan di negara ini. Pasalnya, akses masuk sekolah-sekolah kedinasan tidak ada, padahal banyak pemimpin di republik ini hadir dari sekolah-sekolah kedinasan.

    “Ini penting bagi masyarkat NTT. Masyarakat terbelakang karena infrastruktur tidak mendukung. Perlu dibantu,” tegas Mekeng.

    Hal yang sama disampaikan Gubernur NTT yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Melki berkomitmen tidak hanya memperoleh kuota khusus, tetapi anak-anak NTT juga siap bersaing di tengah persaingan ketat sekolah kedinasan.

    “Kami akan mengadakan program pendidikan tambahan selama tiga tahun di SMA dengan dukungan dari TNI dan Polri. Program ini mencakup pelatihan fisik, pembinaan mental, serta bimbingan akademik untuk mempersiapkan para calon siswa menghadapi seleksi sekolah kedinasan yang terkenal ketat,” kata Melki.

    Sementara itu, politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR Umbu Rudy Kabunang menyebut permintaan kuota khusus sekolah kedinasan berangkat dari keprihatinan terhadap minimnya akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri NTT. Kondisi ini berujung pada rendahnya peluang anak-anak NTT menembus institusi strategis negara.

    “Ini bukan sekadar permintaan, tetapi bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam pemerataan kesempatan bagi daerah yang selama ini menghadapi tantangan besar,” ujar Rudy, anggota Komisi III DPR dari Golkar ini.

  • Mekeng Minta Pemerintah Alokasi Khusus Sekolah Kedinasan untuk Warga NTT

    Mekeng Minta Pemerintah Alokasi Khusus Sekolah Kedinasan untuk Warga NTT

    loading…

    Politikus senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah menetapkan kebijakan afirmatif untuk Provinsi NTT, khususnya di bidang pendidikan. FOTO/IST

    JAKARTA – Politikus senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah menetapkan kebijakan afirmatif untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ), khususnya di bidang pendidikan . Kebijakan itu dengan memberikan alokasi khusus sekolah kedinasan untuk putra-putri dari NTT.

    “Selama ini, sangat jarang anak-anak NTT bisa masuk ke sekolah kedinasan, baik militer maupun sipil. Harus ada kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo,” kata Mekeng yang juga sebagai anggota Komisi XI DPR ini di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

    Ia mengatakan sekolah kedinasan yang perlu mendapatkan alokasi khusus seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), dan Akademi Angkatan Udara (AAU). Kemudian sekolah kedinasan sipil seperti Imigrasi, IPDN, Perhubungan, Statistik, dan sekolah kedinasan dari berbagai BUMN.

    Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini, anak-anak NTT bukan tidak pintar. Mereka sesungguhnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di negeri ini, terutama yang ada di Jawa. Tetapi masalahnya, infrastruktur pendidikan di NTT masih sangat terbatas.

    Misalnya, banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak digunakan. Kemudian sekolah-sekolah yang tersedia, baik negeri maupun swasta, sangat minim memiliki laboratorium untuk praktik atau penelitian.

    Persoalan lainnya adalah fasilitas perpustakaan tidak ada. Buku-buku pelajaran pun sulit diperoleh. Di sisi lain, siswa-siswi yang memiliki handphone (HP) sangat sedikit. Apalagi yang punya komputer atau laptop hampir tidak ada.

    Kemudian jaringan informasi dan telekomunikasi belum tuntas sampai ke desa-desa. Hal ini membuat akses internet bagi siswa sulit dilakukan.

    “Kesulitan-kesulitan ini yang membuat anak-anak NTT selalu tertinggal dengan yang ada di Jawa. Ini berdampak sulitnya masuk sekolah kedinasan. Maka perlu kebijakan khusus dari negara,” kata mantan Ketua Komisi XI DPR ini.

  • Pemerintah Gelar Retret Kepala Daerah Jilid II Meski Penuh Polemik

    Pemerintah Gelar Retret Kepala Daerah Jilid II Meski Penuh Polemik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai lebaran 2025.

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik.

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

    Bima juga merespons polemik biaya retret yang disebut belum lunas karena baru bayar sebesar Rp2 Miliar. Dia menekankan bahwa memastikan bahwa anggaran retret sudah ada. Hanya saja, pihaknya ingin tahapannya sesuai dengan aturan.

    “Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami susun dulu secara lengkap dulu. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan ketersediaan anggaran, tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Eks Wali Kota Bogor ini menuturkan pihaknya akan melunasi biaya retreat kepala daerah dalam waktu dekat, karena inipun hanya masalah tahapan-tahapan yang harus sesuai dengan regulasi.

    Dilaporkan ke KPK 

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan retret kepala daerah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan secara resmi diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Laporan yang disampaikan ke KPK itu berkaitan dengan sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan terakhir. 

    Salah satu anggota koalisi, akademisi Feri Amsari menyebut, kecurigaan awal adanya dugaan rasuah pada kegiatan tersebut berangkat dari ketidaksesuaian dengan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, terkait dengan nuansa semi militer yang diterapkan. 

    Di sisi lain, Feri menyoroti bahwa penyelenggaraan retret itu diduga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia menyebut adanya ketidakterbukaan pemerintah dalam penunjukkan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas retret itu. 

    “Kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukanya, ada website-nya. Nah kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru. Dan dia mengorganisir program yang sangat besar. Se-Indonesia,” ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menduga bahwa penyelenggaran retret itu tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dia mengeklaim ada sebagian biaya retret yang turut dibebankan kepada APBD yakni senilai Rp6 miliar. 

    Staf PBHI Annisa Azzahra menyebut, adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan celah sebesar Rp6 miliar itu. 

    “Sehingga celah besar sekitar 6 miliar itu ternyata di cover oleh APBD. Di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhirnya adalah pengalihan dana secara tidak sah. Nah, kemudian harusnya kegiatan orientasi reatret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Yang ternyata ternyata tidak terjadi,” ujarnya. 

  • Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    loading…

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hari ini, Selasa (25/2/2025), menghadirkan narasumber Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri. FOTO/YOHANES DEMO

    JAKARTA – Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah akan kembali dilanjutkan hari ini, Selasa (25/2/2025). Para kepala daerah akan mendapatkan materi langsung dari para pemangku kebijakan seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

    Dari agenda yang diterima SINDOnews dari Sekretariat Magelang Retreat 2025, para peserta mulai bangun sejak pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan ibadah dan mengenakan pakaian olahraga sesuai instruksi, yaitu kaus panjang putih dan celana training hitam. Kegiatan pagi akan dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan depan Ruang Sudirman.

    Setelah sarapan, para kepala daerah akan mengikuti apel pagi pukul 07.00, diikuti oleh rangkaian sesi paparan dari berbagai menteri dan tokoh penting.

    Sesi pagi dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala BKKBN. Mereka akan membahas program pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, dengan moderator Rektor IPDN.

    Pada sesi kedua, dari pukul 10.30 hingga 12.30 WIB, para pemateri retreat yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan materi. Diskusi ini dimoderatori oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan fokus pada sektor-sektor yang krusial dalam mendukung pembangunan daerah.

    Setelah istirahat siang, paparan akan dilanjutkan dengan kehadiran Menko Bidang Pangan dan Menteri Investasi yang akan membahas hilirisasi industri dan investasi di daerah. Kegiatan sore dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri UMKM, dimoderatori Deputi BNPP.

    Sesi paling dinantikan pada malam hari, yaitu paparan dari Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, akan menjadi puncak acara. Mereka akan menyampaikan materi penting terkait pengawasan, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas kepala daerah, dengan moderator Irjen Kemendagri.

    Jadwal Retret Kepala Daerah, Selasa, 25 Februari 2025:04.30 diharapkan sudah bangun, dan melaksanakan ibadah masing-masing

    05.10 berpakaian olahraga

  • Dilantik Prabowo, dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probilinggo

    Dilantik Prabowo, dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probilinggo

    TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Sejumlah 481 kepala daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. dr Aminuddin dan Ina Dwi Lestari masuk rombongan pelantikan kepala daerah serentak tersebut.

    Mereka berada di Jakarta mengikuti berbagai rangkaian yang sudah disusun oleh Kemendagri. Mulai dari persiapan check up kesehatan, gladi kotor, gladi bersih hingga pelaksanaan pada hari H.

    Pasangan kepala daerah Kota Probolinggo masuk dalam barisan peleton 25 bergabung dengan kepala daerah lainnya.

    Wali Kota dr Aminuddin didampingi sang istri dr Evariani. Sedangkan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari bersama suaminya Muhammad Yusuf dan putrinya Yusrina Eka Salsabil.

    Prosesi pelantikan diawali dengan tampilan drum band Gita Abdi Praja IPDN sebagai barisan pembuka mengiringi perjalanan kepala daerah yang dilantik. Mereka berada di tenda lapangan Monas berbaris menuju ke istana kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

    Sekira pukul 10.00 wib, prosesi pelantikan digelar. Usai seremoni pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada mereka secara bergantian.

    “Alhamdulillah pengambilan sumpah jabatan sudah dilakukan. Termasuk berjabat tangan dengan Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Probolinggo. Doakan terus agar kami bisa mengemban amanah serta melaksanakan tugas dalam memimpin Kota Probolinggo,” ujar Aminuddin.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari. Ia bersyukur rangkaian prosesi pelantikan bisa berjalan dengan lancar.

    “Alhamdulillah sudah dilantik pagi tadi. Berikutnya tinggal melaksanakan tugas,” imbuhnya.

    Setelah dilantik, Wali Kota dr Aminuddin lanjut mengikuti retret di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sedangkan wakilnya Ina kembali ke Kota Probolinggo. 

     

     

  • Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Indonesia mencatatkan momen bersejarah pada Kamis (20/2/2025) kemarin, ketika 961 orang kepala dan wakil kepala daerah dilantik secara bersamaan di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    . 
    “Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” kata Presiden
    Prabowo Subianto
    , Kamis.
    Prabowo mengatakan, pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis.
    Ia menyebutkan, para kepala daerah telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan dengan turun langsung ke rakyat hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerah masing-masing.
    Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar para kepala daerah harus menjadi pelayan rakyat yang senantiasa membela kepentingan rakyat demi memperbaiki kehidupan rakyat.
    “Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih,” ujar Prabowo.
    Seusai melantik dan berpidato, Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami satu per satu para kepala daerah yang baru dilantik.
    Prabowo dan jajaran berjalan dari barisan paling depan hingga paling belakang.
    Dengan penuh senyuman, ia menyapa para kepala daerah secara hangat yang ada di lokasi.
    Sesekali, Prabowo juga memeluk beberapa kepala daerah yang baru dilantik.
    Selama momen ini berlangsung, iringan musik lagu-lagu kebangsaan pun bergema mengiringi langkah Prabowo.
    Salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden RI saat bersalaman.
    “Presiden tadi menyapa, ‘Masinton, kamu hebat sekali.’ Siap, Presiden,” kata Masinton usai pelantikan.
    “‘Di kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” katanya lagi.
    Sembari tertawa, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran.
    Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman.
    “Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih,” ungkap Masinton.
    Momen menarik lain dalam acara pelantikan ini adalah sumpah/janji jabatan yang diucapkan menurut enam agama yang diakui di Indonesia.
    Enam orang kepala daerah didaulat untuk maju mewakili agama masing-masing memimpin sumpah/janji jabatan di hadapan Prabowo.
    Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik, dan Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha.
    Kemudian, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Khonghucu, dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
    Kendati begitu, semua kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap para kepala daerah dipandu Prabowo.
    “Semoga Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Seusai mengucapkan sumpah/janji, enam orang perwakilan kepala daerah itu juga menerima penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo.
    Prosesi
    pelantikan kepala daerah
    ini dimulai dengan kirab kepala daerah dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana.
    Ratusan kepala daerah itu berjalan baris-berbaris dari Lapangan Silang Monas sejak sekitar pukul 09.00 WIB.
    Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dan Wamendagri Ribka Haluk memimpin pasukan kepala daerah tersebut.
    Sepanjang perjalanan, barisan kepala daerah yang berpakaian serba putih diiringi oleh penampilan dan musik “marching band” dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
    Mereka pun tiba di gerbang Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB.
    Dari gerbang Kompleks Kepresidenan, ratusan kepala daerah itu pun berjalan hingga memasuki tenda lokasi pelantikan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta yang menjadi lokasi pelantikan.
    Setelah prosesi pelantikan rampung, para kepala daerah kembali harus baris-berbaris.
    Bedanya, kali ini mereka berbaris untuk mengantre menumpangi bus Transjakarta yang akan membawa mereka dari Istana menuju Monas.
    Berdasarkan pantauan 
    Kompas.com, 
    para kepala daerah itu berbaris di pintu Istana Negara yang terletak di Jalan Veteran.
    Sejumlah bus listrik Transjakarta berwarna oranye dengan tulisan “Rombongan VIP” disiagakan untuk mengangkut kepala daerah.
    Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam bus pun terpaksa menunggu kedatangan bus berikutnya di gerbang istana.
    Seusai pelantikan, ratusan para kepala daerah ini akan berkumpul kembali pada retreat di Akademi Militer, Magelang, yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Mereka juga akan kembali berjumpa dengan Prabowo yang telah mewanti-wanti kepala daerah agar kuat selama ‘digembleng’ di Akmil.
    “Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai dilantik Presiden, Bupati Langkat siap bekerja keras memajukan Langkat

    Usai dilantik Presiden, Bupati Langkat siap bekerja keras memajukan Langkat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Usai dilantik Presiden, Bupati Langkat siap bekerja keras memajukan Langkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Prosesi kirab yang megah mengiringi pelantikan serentak 961 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu yang dilantik adalah Bupati Langkat, Sumatera Utara. Syah Afandin dan Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti. Mereka dilantik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai tonggak awal kepemimpinan baru untuk masa bakti 2025-2030.

    Pelantikan diawali dengan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Dalam balutan seragam resmi PDUB, para kepala daerah melangkah penuh khidmat diiringi alunan drumband Gita Abdi Praja (GAP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Barisan rapi mereka menjadi tontonan bersejarah bagi masyarakat dan tamu undangan yang memadati rute kirab.

    Setibanya di Istana Kepresidenan, prosesi pelantikan dimulai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi rohaniawan. Penyematan tanda pangkat dan penandatanganan berita acara dilakukan secara simbolis kepada beberapa kepala daerah perwakilan, termasuk Gubernur Lampung, Gubernur Maluku Utara, Bupati Merauke, Bupati Karangasem, Wali Kota Singkawang, dan Wali Kota Manado.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa para kepala daerah harus mengabdi secara tulus untuk masyarakatnya. “Selamat menjalankan mandat yang diberikan rakyat eyy di daerah masing-masing. Atas nama negara dan bangsa, kalian harus membela kepentingan rakyat serta berjuang untuk kesejahteraan mereka. Mari kita bergerak bersama, mengabdi, dan memberikan yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-27 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar kepala daerah sekaligus memperkenalkan visi, misi, dan program prioritas Presiden Prabowo. Materi yang diberikan meliputi wawasan geopolitik, kewaspadaan Nusantara, serta strategi percepatan pembangunan nasional.

    Bupati Langkat  Syah Afandin menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan masyarakat Langkat. “Kami siap bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh elemen untuk membawa Langkat ke arah yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan.” ujar Bupati Langkat usai dilantik seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (20/2). 

    Pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, menandai awal pengabdian para pemimpin daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat

    Sumber : Radio Elshinta