Xcloud.id

Institusi: IPB

  • Hadir di IPB University, BGTC Bekali Mahasiswa dengan Literasi Kepemimpinan dan Konten Digital

    Hadir di IPB University, BGTC Bekali Mahasiswa dengan Literasi Kepemimpinan dan Konten Digital

    Bisnis.com, BOGOR — Bisnis Indonesia Group kembali menggelar program tahunan Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2025 yang akan hadir di IPB University pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Equilibrium, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University ini merupakan bagian dari komitmen Bisnis Indonesia untuk terus mendukung kegiatan literasi di kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia.

    Mengusung tema The Future is Yours, BGTC 2025 di IPB University akan menghadirkan dua sesi diskusi dengan narasumber berkompeten yang siap berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada 150-200 mahasiswa peserta.

    Pada sesi pertama, BGTC 2025 menghadirkan Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), produsen keju merek Prochiz, yang merupakan anak usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), Dede Patmawidjaja akan memaparkan materi bertajuk Kepemimpinan Adaptif dan Tangguh di Industri Nyata.

    Dede akan mengulas bagaimana membangun jiwa kepemimpinan yang tidak kaku namun tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mahasiswa akan diajak memahami bahwa kepemimpinan masa kini dituntut untuk adaptif, kreatif, dan berkarakter di tengah cepatnya perubahan dunia.

    Selanjutnya pada sesi kedua, peserta akan diajak menyelami dunia konten digital melalui sesi Ide Dibalik Sebuah Konten Media Sosial yang akan dibawakan oleh General Manager IT Solution and Development Bisnis Indonesia Didit Ahendra. Dalam sesi ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana mulai dari memunculkan ide, riset, hingga mengeksekusinya menjadi sebuah konten di media sosial. Sesi ini juga akan membuka wawasan dalam menciptakan konten yang berdampak.

    Direktur Bisnis Indonesia Group Hery Trianto menyebutkan kehadiran BGTC di IPB University merupakan bagian dari upaya memaksimalkan potensi Gen Z dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. 

    “Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi di mana usia produktif atau Gen Z lebih besar dibandingkan generasi boomers. Kesempatan emas ini harus didukung dengan membekali generasi muda melalui berbagai kegiatan literasi, mulai dari leadership, keuangan, digital, hingga entrepreneurship,” ujarnya.

    Hery menambahkan bahwa BGTC telah terbukti menjadi wadah efektif dalam meningkatkan kapasitas dan wawasan mahasiswa. Sejak pertama digelar pada 2022, BGTC telah mengunjungi puluhan perguruan tinggi dengan total peserta lebih dari 14.000 mahasiswa.

    Pada 2022, BGTC sukses diselenggarakan di sembilan kampus dengan 4.000 lebih peserta. Tahun berikutnya, 2023, BGTC hadir di sembilan kampus dengan 4.700 lebih peserta. Adapun pada 2024, BGTC digelar di delapan kampus dengan jumlah peserta mencapai 5.200 lebih mahasiswa.

    “Kami berharap melalui BGTC, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga insight praktis dari para praktisi yang telah berpengalaman di industri. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa,” pungkas Hery.

  • Kepala BGN Sebut SPPG Pejuang yang Banyak Berkorban, Harus Dihargai meski Ada Kesalahan Nasional 1 Oktober 2025

    Kepala BGN Sebut SPPG Pejuang yang Banyak Berkorban, Harus Dihargai meski Ada Kesalahan Nasional 1 Oktober 2025

    Kepala BGN Sebut SPPG Pejuang yang Banyak Berkorban, Harus Dihargai meski Ada Kesalahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut, para SPPG atau petugas dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) itu merupakan pejuang Tanah Air terlepas dari kasus keracunan yang terjadi.
    Sebab, para SPPG sudah mengorbankan materi dan membantu pemerintah menyukseskan program tersebut meskipun sulit.
    “Anda harus tahu bahwa mitra-mitra ini merupakan pejuang-pejuang tanah air,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Menurutnya, jika SPPG keliru menjalankan
    standard operating procedure
    (SOP), hal itu bisa diperbaiki.
    Ia memandang BGN juga harus menghargai dana dan kerja-kerja yang telah dikucurkan oleh para SPPG.
    “Kalau dia sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, ya kita hargai itu. Mereka adalah pejuang republik ini,” tutur Dadan.
    Terkait sanksi untuk SPPG yang menyebabkan ribuan siswa keracunan, Dadan mengatakan itu tergantung hasil investigasi.
    Pernyataan itu Dadan sampaikan saat dimintai tanggapan terkait sanksi yang tepat dijatuhkan untuk SPPG penyebab keracunan, yang tidak cukup administratif dan berpotensi pemidanaan.
    “Begini, itu semuanya akan sangat tergantung dari hasil investigasi ya,” kata Dadan
    Ahli serangga Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengingatkan, meskipun saat ini BGN memiliki uang dari negara, lembaganya tidak bisa membangun dapur MBG.
    “Terus terang Badan Gizi sekarang punya uang. Tapi untuk membangun satu SPPG saja kesulitan karena masalah administrasi,” ucapnya.
    “Tapi mitra ini bersemangat untuk membangun gedung SPPG. Jadi kita harus hargai itu,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profesor dari IPB Ini Menilai Ultra-processed Food di MBG Bergizi Cukup

    Profesor dari IPB Ini Menilai Ultra-processed Food di MBG Bergizi Cukup

    Profesor dari IPB Ini Menilai Ultra-processed Food di MBG Bergizi Cukup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Ali Khomsan, menilai
     ultra-processed food
    (UPF) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergizi cukup.
    “Sosis,
    nugget
    , mi instan adalah contoh
    ultra-processed food
     yang relatif bisa ditemui di pasaran. Sosis dan
    nugget
    dari pangan hewani juga sehingga gizinya cukup baik,” kata Profesor Ali Khomsan kepada 
    Kompas.com
    , Rabu (1/10/2025).
    Ultra-processed food
     dalam MBG tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan asalkan selama penggunaannya tetap dalam batas wajar.
    Ali mengingatkan bahwa penggunaan produk ultra-processed tetap perlu dibatasi proporsinya, agar tidak menggeser semangat MBG yang mengedepankan pangan lokal dan makanan segar.
    “Produk
    ultra-processed
    mungkin mengandung banyak terigu (yang ini tidak sejalan dengan mengusung semangat pangan lokal),” ujar Ali Khomsan.
    “Oleh karena itu yang perlu adalah adanya pembatasan berapa banyak kandungan
    ultra-processed
    ini diperbolehkan, sehingga tidak menjadi sorotan masyarakat,” lanjutnya.
    Menurut Ali, produk
    ultra-processed
    seperti sosis,
    nugget
    , atau mi instan secara umum sudah melalui uji keamanan pangan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum beredar di pasaran.
    “
    Ultra-processed foods
    kalau sudah beredar di pasaran biasanya pasti sudah memenuhi syarat Kemenkes/BPOM, sehingga aman tentunya,” kata dia.
    Ali menjelaskan, MBG sejauh ini sudah dirancang dengan prinsip keberagaman pangan dan keseimbangan gizi, termasuk takaran yang disusun oleh ahli gizi.
    Karena itu, dari segi kualitas dan kuantitas, menu MBG sejauh ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat.
    “Kan MBG sejauh ini sudah memenuhi syarat keberagaman, ada nasi lauk, buah, dan sayur. Takaran juga sudah diperhitungkan ahli gizi, sehingga dari segi kualitas dan kuantitas sejauh ini tidak ada masalah,” jelasnya.
    Ali mencontohkan bahwa makanan olahan seperti sosis atau
    nugget
    termasuk produk pangan hewani yang tetap memiliki kandungan gizi baik, terutama protein, meskipun masuk kategori
    ultra-processed
    .
    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan tidak semua produk
    ultra-processed food
    dilarang masuk ke dalam menu MBG.
    “Untuk beberapa produk yang baik dan sehat dimungkinkan, contoh susu UHT plain,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Namun, berbeda dengan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang justru tidak mendukung produk UPF.
    Dengan tegas, dia melarang penggunaan makanan UPF sebagai menu makanan Program MBG.
    Dia juga memastikan kebijakan ini akan tetap membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang.
    “Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • 7 Kepala BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG karena SDM Butuh Jam Terbang Nasional

    7 Kepala BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG karena SDM Butuh Jam Terbang Nasional

    Kepala BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG karena SDM Butuh Jam Terbang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Sabtu (27/9/2025).
    Dadan menjelaskan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian.
    Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).
    Hingga saat ini, total SPPG yang telah beroperasi mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat.
    Dadan yang merupakan ahli serangga dari IPB ini menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut meliputi kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
    Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas berbagai insiden yang terjadi.
    Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola di setiap satuan layanan.
    Presiden juga memberikan sejumlah arahan, salah satunya agar setiap SPPG memiliki koki terlatih serta alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
    Kepala Negara turut menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi food tray, filter air, serta CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
    Prabowo berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan tepercaya.
     
    Sabtu (27/9/2025) saat Prabowo tiba di Tanah Air setelah merampungkan kunjungan kerja ke luar negeri, dia mengakui bahwa sebuah program sebesar MBG wajar menghadapi kendala di awal, tetapi menegaskan bahwa persoalan itu harus segera diselesaikan.
    “Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” kata Prabowo, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
    Karena itu, ia berjanji akan segera menggelar rapat bersama Kepala BGN untuk mencari solusi.
    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan ya,” ujar dia.
    Presiden kembali mengingatkan tujuan utama program MBG, yakni memastikan anak-anak yang kerap kesulitan mendapatkan makanan bergizi bisa memperoleh asupan yang layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keracunan, Calo, dan Masa Depan Makan Bergizi Gratis Nasional 28 September 2025

    Keracunan, Calo, dan Masa Depan Makan Bergizi Gratis Nasional 28 September 2025

    Keracunan, Calo, dan Masa Depan Makan Bergizi Gratis
    Aktivis dan peneliti; Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB University.
    PRESIDEN
    Prabowo Subianto mengusung Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program andalan pemerintahannya.
    Tujuan program ini jelas, yakni memberikan makanan sehat kepada anak-anak dan kelompok rentan agar tidak kekurangan gizi, menekan angka stunting, serta membentuk generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
    Gagasan ini bukan sekadar janji politik, melainkan investasi strategis negara yang selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang.
    Negara maju telah membuktikan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan gizi jauh lebih murah daripada menanggung biaya kesehatan dan kerugian ekonomi di kemudian hari.
    Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana niat baik. Belakangan publik diramaikan laporan kasus keracunan massal dari program MBG.
    Data pemantauan CISDI yang dihimpun dari pemberitaan media mencatat lonjakan kasus signifikan: Januari 99 kasus, April 1.226, Agustus 1.285, dan September bahkan mencapai 1.726 kasus.
    Ribuan anak jatuh sakit akibat makanan yang seharusnya menjadi sarana perbaikan gizi. Fakta ini menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa ada persoalan serius dalam implementasi di lapangan.
    Menurut Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG saat ini telah mnjangkau 29,8 juta penerima manfaat melalui 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
     
    Angka ini mencerminkan jangkauan yang luas. Namun, jangkauan semata tidak cukup sebagai tolok ukur keberhasilan. Mutu makanan dan dampak nyata pada gizi masyarakat adalah ukuran sesungguhnya.
    Kasus keracunan tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan teknis belaka. Masalah ini harus dilihat sebagai sinyal bahwa sistem pengawasan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan dapur MBG belum berjalan dengan baik.
    Persoalan keracunan massal tidak dapat dipandang sebagai kegagalan teknis dapur semata. Ombudsman RI secara terbuka menyebut adanya “calo-calo yayasan” yang bergentayangan dalam pelaksanaan MBG, berperan sebagai perantara dalam penunjukan mitra dapur.
    Praktik ini membuka ruang biaya tambahan yang seharusnya tidak ada. Kepala BGN sendiri mengakui telah menerima laporan tentang SPPG “nakal” yang diduga menyunat anggaran atau melakukan pemotongan tak resmi, dan menegaskan akan meminta pengembalian dana jika terbukti.
    Fakta ini menunjukkan bahwa isu calo bukan sekadar rumor, melainkan kenyataan yang telah diamati oleh lembaga pengawas dan diakui oleh pejabat terkait.
    Konsekuensinya jelas: margin keuntungan mitra dapur tergerus sebelum kegiatan dimulai. Untuk menutup kerugian, penyedia terpaksa menurunkan kualitas bahan makanan, mengabaikan standar higienitas, atau memangkas pelatihan tenaga masak.
    Hasilnya, makanan yang seharusnya meningkatkan gizi justru menjadi sumber penyakit. Keracunan massal adalah wajah nyata dari tata kelola yang rapuh.
    Di sisi lain, praktik percaloan juga berpengaruh pada serapan anggaran. Proses penunjukan mitra menjadi lambat karena adanya “deal” tidak resmi.
    Inilah salah satu alasan mengapa serapan anggaran MBG tahun 2025 hingga awal September baru sekitar Rp 13 triliun dari pagu Rp 71 triliun, atau hanya 18,3 persen. Anggaran jumbo yang seharusnya segera memberi manfaat justru tersendat oleh permainan rente.
    Dalam APBN 2026 yang baru saja disahkan, pemerintah telah menetapkan alokasi sebesar Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, menjadikannya salah satu pos terbesar dalam delapan agenda prioritas pembangunan nasional.
    Angka jumbo ini memperlihatkan betapa strategisnya MBG bagi pemerintahan saat ini.
    Namun pertanyaannya, apakah lonjakan anggaran sebesar itu akan benar-benar sebanding dengan peningkatan kualitas layanan?
    Tanpa tata kelola yang transparan, alokasi besar justru berisiko menjadi ladang rente dan membuka ruang praktik korupsi sistemik.
    Menilai MBG secara keseluruhan memang masih terlalu dini. Manfaat jangka panjang seperti perbaikan gizi kolektif dan kualitas sumber daya manusia baru akan terlihat beberapa tahun ke depan.
    Namun, evaluasi berjalan sangat penting agar tujuan mulia program ini tidak menyimpang.
    Dalam literatur evaluasi, Ralph Tyler, seorang pendidik Amerika yang banyak berkarya di bidang asesmen dan evaluasi, menekankan pentingnya pendekatan berorientasi tujuan.
    Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, untuk menekan stunting dan malnutrisi, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat menyongsong Indonesia Emas 2045.
    Sementara itu, model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang diperkenalkan Daniel Stufflebeam, salah satu tokoh penting dalam bidang evaluasi, menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk menilai relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, kualitas input yang digunakan, proses implementasi, hingga hasil yang dicapai.
    Evaluasi proses dapat memantau kegiatan operasional harian, mulai dari standar kebersihan dapur, rantai pasok, hingga distribusi makanan.
    Adapun evaluasi dampak berfokus pada hasil jangka panjang, seperti penurunan prevalensi stunting dan peningkatan status kesehatan anak.
    Indikator terukur yang perlu digunakan meliputi prevalensi stunting secara periodik, kasus keracunan sebagai indikator mutu implementasi, efisiensi penggunaan anggaran, kualitas dapur dan tenaga kerja SPPG, distribusi ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta transparansi publik mengenai mitra dan kontrak.
    Dengan indikator ini, pemerintah dapat mendeteksi gangguan lebih dini dan melakukan koreksi tanpa menghentikan program.
    Untuk memastikan MBG benar-benar menjadi instrumen transformasi gizi bangsa, pemerintah harus segera menerbitkan regulasi khusus yang mempertegas mandat, standar gizi, serta mekanisme koordinasi lintas lembaga.
    Transparansi anggaran wajib diperkuat, termasuk daftar mitra, kontrak pengadaan, dan audit publik.
    Peran pemerintah daerah, ahli gizi, dan masyarakat sipil dalam pengawasan harus diperluas. Praktik percaloan dan pungutan liar perlu diberantas melalui audit independen dan sanksi tegas.
     
    Selain itu, prioritas harus diberikan pada daerah dengan angka stunting tertinggi, terutama di kawasan timur Indonesia. Tidak boleh ada kesenjangan geografis dalam program sebesar ini.
    Data terbaru tentang 29,8 juta penerima manfaat melalui 8.018 SPPG adalah capaian awal yang signifikan. Namun, jumlah semata bukan ukuran keberhasilan.
    Mutu layanan, keamanan pangan, dan dampaknya pada kesehatan masyarakat adalah ujian sebenarnya.
    Kasus keracunan massal harus menjadi momentum refleksi dan perbaikan, bukan sekadar catatan buruk. Dengan evaluasi berjalan yang serius, pemerintah bisa melakukan koreksi tanpa mematikan program.
    Jika koreksi tidak dilakukan, maka MBG akan terus dibayangi ironi: makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru membuat anak-anak sakit, dan dana besar negara bocor ke tangan calo.
    Presiden Prabowo masih memiliki kesempatan untuk mengubah arah. Dengan perbaikan regulasi, transparansi, dan pengawasan, MBG dapat menjadi warisan emas bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Disorot, Sederet Petinggi BGN yang Tak Punya Background soal Gizi

    Ramai Disorot, Sederet Petinggi BGN yang Tak Punya Background soal Gizi

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) kini berada di bawah sorotan tajam publik. Lembaga yang menjadi motor pelaksana program makan bergizi gratis (MBG) dinilai gagal menjamin keamanan pangan setelah muncul ribuan kasus keracunan.

    Berdasarkan catatan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), terjadi 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 16 provinsi sejak 17 Januari-18 September 2025.

    Tak hanya soal kasus, perhatian publik juga tertuju pada komposisi pimpinan BGN. Warganet menilai banyak pejabat di lembaga ini tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi. Dari sepuluh petinggi, sebagian besar berasal dari kalangan militer dan kepolisian, serta profesi di luar bidang pangan dan kesehatan.

    Berikut rangkuman profil singkat para pejabat BGN yang menuai perhatian:

    1. Dadan Hindayana (Kepala BGN)

    Dikutip dari laman IPB, Dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB ini dikenal sebagai ahli serangga (entomolog). Ia menempuh pendidikan doktoral di Hannover University, Jerman, dengan fokus pada ekologi serangga. Meski bukan ahli gizi, Dadan dipercaya memimpin BGN. Pada 25 Agustus 2025, ia juga menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto.

    2. Brigjen Pol Sony Sonjaya (Wakil Kepala BGN)

    Lulusan Akademi Polisi 1991 ini pernah menjabat Kapolres di Simalungun, Majalengka, hingga Bandung. Kariernya berlanjut di jajaran Bareskrim Polri dan terakhir sebagai Direskrimum Polda Aceh sebelum kemudian diberi amanah untuk menyukseskan Program MBG pada Januari 2025.

    3. Nanik Sudaryati Deyang (Wakil Kepala Badan Gizi)

    Nanik adalah seorang jurnalis senior yang lama berkarier di Tabloid Bangkit dan Kelompok Media Peluang (KMP). Ia dikenal dekat dengan Presiden Prabowo dan sempat menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

    4. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung (Wakil Kepala BGN)

    Mantan perwira tinggi TNI ini pensiun dengan pangkat mayor jenderal. Jabatan terakhirnya adalah Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.

    5. Brigjen TNI (Purn) Sarwono (Sekretaris Utama)

    Sebelum pensiun, Sarwono menjabat sebagai Direktur Bela Negara di Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

    6. Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman (Inspektur Utama)

    Jimmy sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Ditjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) di Kementerian Pertahanan.

    7. Tigor Pangaribuan (Deputi Sistem dan Tata Kelola)

    Berbeda dari mayoritas pejabat lain, Tigor berasal dari dunia korporasi. Ia punya pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang human resources (HR) di perusahaan multinasional, termasuk Schlumberger, Premier Oil, hingga MIND ID.

    8. Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran (Deputi Penyediaan dan Penyaluran)

    Perwira zeni pernah menjabat Wakil Kepala Zeni Kodam V/Jaya sebelum ditarik ke BGN.

    9. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha (Deputi Penyediaan dan Penyaluran)

    Dadang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

    10. Nyoto Suwignyo (Deputi Promosi dan Kerja Sama)

    Birokrat senior Kementerian Dalam Negeri ini pernah bertugas di Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta menjabat Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi di Bapanas sebelum masuk BGN.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Diaspora Indonesia di Sydney Ungkap Gibran Hanya 6 Bulan di UTS, Dosen IPB: Berarti Suketnya Bodong

    Diaspora Indonesia di Sydney Ungkap Gibran Hanya 6 Bulan di UTS, Dosen IPB: Berarti Suketnya Bodong

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Sedang viral sebuah podcast yang mewawancarai seorang pria paruh baya bernama Ihsan. Dia adalah seorang diaspora Indonesia di Sydney.

    Ihsan bercerita, pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi beserta rombongan ke Sydney di tahun 2017, dia diminta bantuan oleh pihak KJRI untuk menemani Gibran, Selvi Ananda, dan Jan Ethes, untuk berkeliling Kota Sydney dengan menggunakan mobilnya.

    Gibran minta agar Ihsan mengantarnya ke UTS Insearch. Saat itu Gibran dengan polos bercerita kepada Ihsan bahwa dia pernah sekolah di situ tapi hanya sebentar, tidak sampai selesai, cuma 6 bulan.

    Pernyataan Ihsan tersebut mendapat respons dari dosen IPB, Meilanie Buitenzorgy, yang baru-baru ini viral membahas ijazah Gibran.

    “Wow! Ini benar-benar wow! Padahal dalam dokumen publik resmi di KPU maupun Kemensetneg, Gibran klaim menjalani pendidikan di UTS Insearch selama 3 tahun,” tulis Meilanie, dikutip dari akun media sosialnya.

    “Kalau orang-orang seperti saya hanya bisa menganalisis dengan berbekal berbagai informasi yang tersedia di domain publik, Pak Ihsan ini statusnya SAKSI MAHKOTA,” sambungnya.

    Meilanie mengaku baru saja di status kemarin dia bertanya-tanya, kenapa terkait riwayat pendidikan di UTS Insearch, yang dipamerkan Gibran ke publik hanya Surat Keterangan Penyetaraan keluaran Ditjen Dikdasmen saja? Sertifikat keluaran UTS Insearch-nya sendiri mana Bran?

    “Lalu…. BOOM! Muncul video kesaksian Pak Ihsan ini…,” tambahnya.

    Kalau kesaksian Ihsan ini benar adanya, lanjut Meilanie, artinya Gibran tidak punya Sertifikat UTS Insearch. Artinya, Surat Keterangan Penyetaraan UTS Insearch yang dikeluarkan Ditjen Dikdasmen adalah Suket BODONG!

  • Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) terus menjaga kredibilitas data.

    Rachmat menekankan pembangunan nasional yang baik hanya bisa diwujudkan dengan data yang baik, yang dikumpulkan melalui metodologi tepat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas.

    “Hanya dengan data yang benar, maka kita bisa menghasilkan program yang benar,” ujar Rachmat dalam peringatan Hari Statistik Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar BPS bebas dari tekanan pihak mana pun, serta menyajikan data berdasarkan metodologi yang benar.

    Rachmat turut menggarisbawahi bahwa statistik merupakan “mata” bagi para pengambil kebijakan dan “telinga” bagi penyusun strategi pembangunan. Dia menekankan data bukan sekadar angka, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kami di Bappenas juga meminta kepada BPS supaya tidak hanya mencatat, tapi juga mengukur. Tidak hanya mencatat dan mengukur, tapi juga melihat dampaknya,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya integrasi data statistik dengan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Rachmat mengibaratkan dalam pembangunan rumah tidak cukup hanya rumahnya saja, tetapi juga memastikan akses jalan, fasilitas publik, dan lingkungan yang menunjang kehidupan di sekelilingnya.

    Profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menegaskan bahwa statistik yang baik akan menuntun Indonesia menuju visi Indonesia Emas dalam 20 tahun mendatang.

    “Mari kita jadikan data sebagai cahaya, cahaya untuk menuntun langkah menuju Indonesia jaya. Kita bayangkan tanpa cahaya kita masuk di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu, kalau ada statistik, ada cahaya,” tutupnya.

  • Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    GELORA.CO –  Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Meilanie Buitenzorgy, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memicu perdebatan luas karena menyebut “kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD”.

    Dalam unggahan yang beredar, Meilanie merujuk Peraturan Mendikbudristek No. 50 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri. Ia menilai, dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan di UTS Insearch, Australia seharusnya tidak sah karena UTS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan high school leaving certificate.

    “Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar/menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai school leaving certificate resmi,” tulis Meilanie dalam artikelnya yang beredar di berbagai platform.

    Meilanie juga menyoroti catatan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura. Menurutnya, OPSS hanya menyelenggarakan pendidikan setara kelas 7–10 Indonesia (SMP plus satu tahun), bukan setara SMA.

    Ia menjelaskan, siswa Singapura yang hendak kuliah umumnya harus melanjutkan ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A-Level, sedangkan Gibran tidak memiliki sertifikat tersebut. Bahkan, jika Gibran memiliki sertifikat GCE O-Level, Meilanie menyebut tetap perlu dicek nilai setiap mata pelajaran karena di Singapura tidak ada standar kelulusan minimum sebagaimana ijazah SMP Indonesia.

    “Kalaupun Gibran punya sertifikat O-Level, bila banyak nilai di bawah standar, itu belum setara ijazah SMP Indonesia,” tulisnya.

    Gibran selama ini dikenal menempuh pendidikan SMP di Solo sebelum melanjutkan sekolah di Singapura dan Australia. Dalam berbagai dokumen publik, termasuk laman resmi Pemerintah Kota Surakarta, disebutkan Gibran bersekolah di SMP Negeri 1 Solo, kemudian Orchid Park Secondary School Singapura, dan melanjutkan ke program persiapan universitas di UTS Insearch, Sydney, sebelum kuliah di University of Technology Sydney.

    KPU saat pendaftaran Pilpres 2024 juga telah memverifikasi dokumen administrasi pencalonan Gibran, termasuk ijazahnya. Hingga kini tidak ada catatan resmi bahwa ijazah yang diajukan dinyatakan tidak sah oleh lembaga berwenang.